Page 5

HUKUM &KRIMINAL

5

FAKTA KARAWANG

SELASA, 21 MEI 2013

20 MEI, DIHARAP BANGKITNYA PATUH ATURAN KARAWANG - Komitmen dalam menghormati sejarah serta mengenang kembali semangat perjuangan para pahlawan yang menorehkan tinta emas sejarah, pada Kebangkitan Nasional 20 Mei 1908 diharap bangkit pula dalam kepatuhan pada aturan dan hukum yang berlaku sesuai Undang – undang Dasar 1945 serta Pancasila. Hal ini disampikan oleh Humas Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang yang juga Kasie Intel Kejari, Imran Yusuf SH kepada Fakta Karawang, Senin (20/5) di ruang kerjanya untuk mengomentari Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas). “Jika dihitung dari titik awal kebangkitan nasional tahun 1908, maka pada tahun 2013 ini, kita sudah lebih seratus tahun berproses dalam kesadaran maupun kehidupan kita untuk menjadi bangsa yang berdaulat, menjadi bangsa yang memiliki identitas dan jatidiri. Dalam

IMRAN YUSUF SH Kasie Intel Kejari Karawang berharap, pembangunan dinamis yang dilaksanakan dengan dasar hukum dan aturan yang baik, adalah upaya mewujudkan harapan sebagaimana tertuang dalam konstitusi bangsa. foto: cecep

Kejari Cari Tersangka Kasus Obat

KARAWANG – Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang angkat bicara, terkait adanya mafia obat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karawang ses-

uai pemberitaan Fakta Karawang edisi sebelumnya. Kejari sedang mencari tersangka pada kasus tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Kaise Intel Kejari Karawang, Imran Yusuf SH yang merangkap sebagai Humas Kejari kepada Fakta Karawang Senin (20/5). “Kami sedang mencari tersangka kasus obat tersebut dan apa yang telah diberitakan tersebut sebenarnya adalah kasus yang sedang kami tangani. Hanya kami selama ini tidak pernah menginformasikan ini kepada masyarakat melalui pemberitaan di media massa, dan yang selama ini lebih banyak diketahui kami sedang memeriksa RSUD dalam kasus Genset saja,” jelas Imran saat ditanyakan bagaimana tanggapannya terhadap adanya dugaan mafia obat yang bermain di RSUD Karawang. Imran menambahkan pula bahwa kasus pengadaan obat di RSUD tersebut memang benar adanya seperti yang telah di

mediakan tersebut. “Betul bahwa dugaan adanya mafia obat di RSUD Karawang itu di duga ada, besar sekali persoalan anggarannya. Sesuai surat perintah dari Plt Kepala Kejari (Kajari) kemarin, kasus ini kita akan terus bongkar. Hanya kita sedang mencari siapa pemnain dalam mafia obat ini,” ujar Imran sembari memperlihatkan bundle berkas pemeriksaan pengadaan obat, Alkes serta faktur Fee On dan Off obat di RSUD Karawang. Saat ditanyakan mengapa selama ini tidak di publikasikan karena jika di publikasikan akan banyak data yang akan hilang. “Dengan begini, kami dapat terus membongkar kasus ini. Sampai saat ini kami masih terus akan membongkar kasus ini, karena untuk kasus dugaan korupsi Genset tinggal menunggu perintah dari Kajari untuk di ekspose siapa tersangkanya. Untuk kasus pengadaan obat ini, sebentar lagi akan kita beritahukan kepada rekan-rekan media,” tegas Imran pula.(ccp)

persoalan hukum, kita telah banyak mengalami perubahan dan perkembangan sejalan dengan perjalanan waktu. Nilai-nilai ini tentunya telah mengalami pasang surut, seiring dengan perubahan jaman dan tuntutan masyarakat itu sendiri" Ujarnya Lebih lanjut menurut Imran, “Bila di lihat dalam konteks pembangunan hukum kabupaten Karawang, Hakitnas pada hari ini menjadi momentum maha penting guna menggugah dan menyiapkan diri kita di tengah pusaran persaingan global. Kesadaran akan aturan dan hukum adalah bagian terbesar dari kemajuan bangsa. Kemajuan bangsa yang taat aturan dan hukum adalah demi pembangunan yang baik, bersih dari unsur korupsi dan nepotisme, khusunya bagi rakyat Karawang. Masyarakat Karawang telah memeras keringat, agar Karawang ke depan mampu menjadi rumah bersa-

ma yang mampu memberikan angin segar bagi terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat.” Lanjutnya Imran berharap, pembangunan dinamis yang dilaksanakan dengan dasar hukum dan aturan yang baik, adalah upaya mewujudkan harapan sebagaimana tertuang dalam konstitusi bangsa. “Tercapainya kesejahteraan masyarakat, bukan kesejahteraan orang perorang, kelompok maupun kalangan elit penguasa semata. Itulah pemahaman aturan yang baik ini memperkuat kemajuan bangsa, juga memperkuat kebhinekaan dan keragaman tumpah darah kita, yakni negara kesatuan republik indonesia, sebagaimana tema Harkitnas “Dengan Semangat Kebangkitan Nasional Kita Wujudkan Demokrasi Berdasarkan Pancasila Dan Uud 1945 Menuju Indonesia Yang Maju Dan Modern Dalam Bingkai NKRI,” harap Imran. (ccp)

Jabril diduga telah melakukan tindak pidana penipuan pengelapan satu unit sepeda motor foto: catur

Diduga Menipu, PNS Ditangkap Polisi PURWAKARTA- Sial nian Pengawai Negeri Sipil (PNS) golongan C bernama Jabril (38) ini. Warga asal Kampung Sukarata Rt 19 Rw 006 Kelurahan Cipaisan Kecamatan Purwakarta, usai nikmati hasil penipuanya, kini harus berurusan dengan pihak polisi. Jabril diduga telah melakukan tindak pidana penipuan pengelapan satu unit sepeda motor milik Mohammad Nur seorang pegawai honor di kantor Badan Keluarga Berencana Perlindungan Ibu dan Anak ( BKPIA ) . Didepan penyidik, Jabril mengaku kalau motor milik korban digadaikan seharga Rp.2,5 juta, hasil gadai motor digunakan keperluan keluarga. “Uangnya saya pakai anak berobat, sisanya untuk keperluan rumah tangga, “ katanya. Menurut keterangan pelaku beristri dua ini,

motor milik korban digadaikan dibantu oleh istri pertama bernama Agung Yulia. “Istri di Sukabumi yang mengadaikan motor, kepada siapa digadaikan saya tidak tahu,” ungkapnya Sementara itu Kapolsek Purwakarta Kompol Alimudin membenarkan peristiwa itu terjadi. “Untuk sementara pelaku akan dijerat dengan pasal 378 KUHP, ancaman minimal 5 tahun kurungan penjara, “ terang dia ketika dimintai keterangan Fakta Karawang, Senin (21/5). Menurut Alimudin, sesuai keterangan pihak korban, selain satu unit motor Honda warna biru bernopol T 6591 BF, juga ada laptop dan kamera dijital. “Kasus ini masih dalam pengembangan, sementara baru ada satu korban, kita tunggu proses selanjutnya,“ pungkasnya. (ctr )

PT BPAS Langgar UU dan PERDA

KARAWANG - Puluhan ribu buruh yang tergabung dalam FSPMI, PPMI, FSPEK KASBI dan FKI KSPSI yang tergabung dalam ALIANSI BESAR KARAWANG (ABK) memenuhi jalan curug kosambi di depan pabrik PT. Bangunperkasa Adhitamasentra (BPAS) untuk memberikan dukungan solidaritas kepada Serikat Pekerja PPA PPMI PT. BPAS

Layouter : Sofyan Sudaan

yang sejak dari tanggal 27 februari 2013 melakukan mogok kerja. Jalur Curug Kosambi lumpuh total selama 5 jam mengakibatkan kemacetan puluhan kilometer diakibatkan anggota ABK datang secara bergelombang sejak pukul 09.oo WIB s/d Pukul 17.00 WIB memenuhi pelataran pabrik hingga luber keluar jalan jalur propinsi tersebut. Tuntutan ABK adalah manajemen PT. BPAS wajib menjalankan Nota dinas I dan II yang telah dikeluarkan oleh Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi Karawang menyatakan seluruh karyawan kontrak beralih status menjadi Karyawan Tetap serta menjalankan perjan-

jian bersama yang telah disepakati pada tanggal 17 Januari 2013 antara serikat pekerja dengan manajemen, mempekerjakan kembali 597 karyawan yang di PHK sepihak oleh manajemen dan menuntut kepada pemerintah Karawang untuk menegakkan hukum Ketenagakerjaan dan Perda Ketenagakerjaan No.1 Tahun 2011 di Karawang. “ Kami akan terus melakukan aksi unjuk rasa dan mogok kerja sampai tuntutan kami di penuhi,” Ujar Rukmana KORLAP PPMI Untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional di Karawang pada tanggal 20 – 24 Mei 2013 ABK akan melakukan aksi unjuk rasa

daerah tahap II untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ketenagakerjaan di Karawang, dimulai di PT. BPAS hasil kocokan arisan ABK di GOR PANATHAYUDHA. Hal ini dibenarkan oleh Sekjen ABK Bung Koko. “Bahwa persoalan ketenagakerjaan khususnya penyelesaian kasus kerja kontrak di beberapa perusahaan yang akan ABK datangi memang sampai hari ini belum tuntas selain lambatnya kinerja Disnakertrans Karawang, juga belum ada itikad baik dari pengusaha yang bersangkutan untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik. Selain itu yang mebuat kaum buruh kecewa adalah kinerja Bupati Karawang H. Ade Swara yang sama sekali belum mengambil tindakan tegas kepada perusahaanperusahaan nakal yang ada di Karawang padahal kewenangan tersebut sudah di atur dalam Perda Karawang No. 1 Tahun 2011. Maka kami yang tergabung dalam ABK akan melakukan unjuk rasa sebagai bentuk solidaritas kami kepada pekerja/buruh yang masih mengalami ketertindasan tanpa melihat latar belakang organisasi dan bendera organisasi, bagi kami FSPMI, PPMI, FSPEK KASBI dan FKI KSPSI adalah keluarga besar ABK sehingga apa yang terjadi di basis masing-masing federasi adalah menjadi persoalan ABK, Insya Allah kami akan membantu penyelesaian baik advokasi atau pembelaan lainnya,” ujar Bung Koko.(ccp) Redaktur : Cecep S

Binder21mei  

Fakta Karawang

Binder21mei  

Fakta Karawang

Advertisement