Page 3

METROPOLITIK SELASA, 21 MEI 2013

Pembinaan Kades Perlu Dilakukan

SATPOL PP

3

FAKTA KARAWANG

Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Karawang, Warman

JANGAN JADI

PENGECUT Soal Tugu Djinggo

BAHAS MASALAH -Komisi A DPRD Kabupaten Karawang, Bersama BPMPD Bersama membahas permasalahan Kinerja Kades, beberapa hari lalu

KARAWANG – Kepala Desa (Kades) masih dianggap tidak maksimal dalam menjalankan pemerintahan Desa. Sehingga, perlu dilakukan pembinaan langsung yang dapat menimbukan rasa tanggung jawab. Demikian dikatakan Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang, Ace Sopian Mustari. Kata dia, Selamaika Kades hanya dibina melalui Pendidikan dan Latihan (Diklat). “Kades perlu dibima melalui Laporan Kerja Pertanggung Jawaban (LKPJ). Sehingga rasa tanggung jawabnya bisa timbul,” katanya. Dituturkannnya, Rencana Anggaran Pendatan Belanja Desa (RAPBDes) saat ini dapat dilakukan penetapan di tingkat Desa. Sehingga, hal yang wajar jika Kades juga melaporkan pertanggung jawabannya melalui LKPJ. “Bila LKPJ tersebut dapat ditolak oleh Badan Permusyawarahan Desa (BPD),” tuturnya. Bila diperlukan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dapat diturunkan ke Desa untuk mengungkap penggunaan dana Desa. “Hal ini bisa menjadi tekanan sokologis bagi aparat desa agar dapat bekerja dengan maksimal,” ujar Ace.

Diungkapkannya, pada tahun 2010 lalu Komisi A pernah mengusulkan untuk dilaksanakan pendampingan sarjana terhadap Kades yang baru terpilih. Menurutnya, tidak membutuhkan waktu yang lama untuk sarjana melakukan pendampingan langsung. “Masalah anggarannya bisa dicantumkan dalam APBDes,” ungkapnya. Senada ,Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Karawang, Warman mengatakan, pembinaan yang dilakukan melalui diklat akan percuma jika tidak dipandu kembali. Sebab, seringkai kades yang baru terpilih tidak maksimal menerima pembinaan melalui diklat. “Dengan memunculkan gagasan-gagasan tentang pertanggung jawabab Kades setiap tahunnya, ini dapat membantu untuk dapat meningkatkan kinerja Kades dalam menjalankan pemerintahan Desa,” singkatnya. Sementara, Kepala Badan Pembinaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Ahmad Hidayat mengatakan, pihaknya setuju jika diadakan LKPJ Kades. Begitupun dengan adanya pendampingan langsung yang dapat meningkatkan kinerja Kades. “Saya juga sangat setuju. Kami mohon dukungan agar 2014 hal itu bisa dilaksanakan,” tandasnya. (zck)

KARAWANG –Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Karawang jangan jadi pengecut dalam menentukan sikap. Demikian dikatakan Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang, Warman saat dimintai tanggapannya terkait keberadaan tugu Djinggo yang diduga izinnya sudah kadaluarsa, Senin (20/5) di kantornya. “Kalau memang izinnya su-

dah kadaluarsa kenapa dibiarkan. Ini jelas merugikan pemerintah kabupaten, karena PAD juga tidak bisa masuk tapi promosinya tetap berjalan,” katanya kepada Fakta Karawang. Dijelaskannya, sebagai penegak peraturan daerah (perda), Satpo PP dapat bertindak ketika mendapatkan pengaduan dari masyarakat. Termasuk ketika mendapatkan temuan dilapangan serta mendapatkan

laporan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. “Dengan demikian bisa langsung berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera melakukan eksekusi,” jelasnya. Diungkapkan Warman, pihaknya telah merekomendasikan agar Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPT) bersama Satpol PP membuat tim khusus. Tim tersebut diberikan tugas untuk melakukan isnpeksi terhadap

perusahaan-perusahaan yang terindikasi bermasalah dalam hal perizinan. “Sehingga, dengan dilakukan penertiban seperti ini juga dapat sekaligus meningkatkan wibawa pemerintahan. Selain itu juga dapat berdampak kepada PAD,” ungkap Warman yang juga merupakan Ketua Fraksi Golkar Amanat Reformasi itu. Dalam menanggapi permasalahan perizinan yang

tak kunjung selesai, kata Warman, seharusnya BPMPT dapat berperan aktif. Bukan malah terkesan saling lempar tanggung jawab dengan instansi lain. “Salah satunya ketika mendapatkan informasi berkenaan dengan preizinan, Pol PP jangan malah menunggu surat dari Intansi lain. Langsung saja berkoordinasi, sehingga tidak terkesan saling lempar dan saling tunggu,” ucapnya. (zck)

Pemkab Sembarangan Terima Uang Rp 15 Miliar Dari APBN

zaelani

SERIUS - Kepala Dinkes Kabupaten Karawang, Asep Rahmat Lukman (kiri) bersama Kepala Bapeda, Samsuri (kanan), saat menghadiri hearing bersama Banggar DPRD.

KARAWANG – Pemerintah Kabupaten (pemkab) Karawang terkesan sembarangan menerima uang dari pemerintah pusat. Sehingga anggran sebanyak Rp 15 miliar yang diperuntukan pembangunan rumah sakit paru-paru terancam tidak dapat terealisasi. Hal tersebut terungkap saat evaluasi triwulan pertama oleh badan anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Karawang di ruang rapat I, Senin (20/5) kemarin. Dikatakan Kepala Dinas Ke-

sehatan (Dinkes) Kabupaten Karawang, Asep Hidayat Lukman, anggaran yang berasal dari APBN tersebut kemungkinan tidak dapat terserap. Pasalnya, lokasi yang akan digunakan untuk pembangunan rumah sakit tersebut belum ditentukan. “Untuk membangunan diperlukan studi kelayakan serta DED (Design Enginering Detil) terlebih dahulu. Sedangkan lokasinya saja belum ada, bagaimana mau melakukan itu,” katanya. Ditutur Asep, pihaknya telah

melakukan konsultasi dengan beberapa konsultan. Namun, belum ada konsultan yang bersedia untuk mengerjakan proyek tersebut. “Tapi belum ada yang mampu menyelesaikan dibawah tiga bulan, karena DED belum ada,” tuturnya. Senada, Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) Kabupaten Karawang, Samsuri mengungkapkan, pada tahun 2013 ini ada dua pembangunan rumah sakit. Yaitu, perluasan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Karawang, serta pembangunan rumah satkit paru-paru. “Kita dikasih uang 15 miliar ditengah jalan. Sedangkan untuk pembangunan ini harus studi kelayakan dulu, baru kita bisa menentukan lokasi yang cocok. Setelah itu bisa ditetapkan lokasi yang mau digunakan, baru dibuat DED,” singkatnya. Sementara, Anggota DPRD Fraksi Gerindra, Ade Suhara mengatakan, bahwa pemkab harus hari-hati dalam menentukan lokasi. Terlebih dalam

penganggaran untuk pengadaan tanah diperlukan ketelitian. “SK (Surat Keputusan, red) tanah ini datangnya dari gubernur dan sampai sekarang belum ada. Maka harus berhati-hati dalam pengadaan tanah, terlebih Bagian Pertanahan di Karawang baru dibentuk,” ujarnya. Sementara, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Karawang, Mukhtar meminta agar pemkab untuk optimis dalam melaksanakan pembangunan rumah sakit tersebut. “Harus yakin tahun ini bisa terealisasi. Kalau pimpinannya saja tidak semangat bagaimana dengan bawahannya,” ujarnya. Selain itu, kata Muhtar, anggaran yang diberikan oleh pemrintah pusat tersebut tidak perlu diselewangkan kepada pembangunan lainnya. Terlebih dengan terealisasinya rumah sakit tersebut dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Konsentrasi saja pada amanah dari pusat. Penyakit umum di Karawang ini lebih banyak dari penyakit paru-paru,” katanya.

Muhtar menyayangkan, karena pemkab Karawang telah menerima anggaran tersebut. Sementara, saat ini pemkab malah pesimis dalam merealisasikan pembangnannya. “Sekarang uang sudah diterima, yang harus dilakukan tunjukan optimisme, bukan malah pesimis,” ucapnya. Terkait rekanan yang akan mengerjakan proyek tersebut, lanjut Muhtar, pemkab dapat mencari dari luar daerah. Sebeb, proyek yang dilelangkan melalui LPSE tersebut dapat di akses oleh rekanan dari luar daerah sekalipun. “Memang salah kalau mencari pemborong dari luar daerah?” lanjutnya. Anggaran Rp 15 miliar ini juga mendapatkan tanggapan dari Ketua Fraksi PKB, Jimmy Ahmad Zamakhsyari. Kada dia, seharusnya pemkab menjelaskan terlebih dahulu mekanisme pembangunan yang akan dilakukan sebelum menerima anggaran tersebut. “Bukan malah menerima uangnya begitu saja,” tandasnya. (zck)

PPP Kurangi Jumlah Bacaleg KARAWANG – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Karawang mengurangi jumlah bakal calon legislatif (Bacaleg). Sebelumnya PPP mendaftarkan 41 bacaleg, setelah melakukan perbaikan berkas, partai nomor urut Sembilan ini hanya mengembalikan 31 berkas. Demikian dikatakan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karawang, Agus Riva’i, Senin (20/5) kemarin. “Hari ini (kemarin, red) PPP mengembalikan berkas Bacaleg kepada KPU. Ada pengurangan jumlah bacaleg yang dilakukan,” katanya. Dituturkan Agus, belum diketahui alasan PPP mengurangi jumlah bacalegnya.sebeb, banyak kemungkinan bagi partai untuk mengurangi atau menambah bacaleg untuk didaf-

tarkan ke KPU. “Jelasnya kami tidak tahu, tapi ini sah-sah saja,” tutur Agus. Diungkapkannya, baru ada dua partai yang mengembalikan berkas ke KPU. Sementara partai lainnya difrediksi akan mengembalikan berkas pada tanggal 21 Mei (hari ini) hingga tanggal 22 Mei 2013. “Baru PKS (Partai Keadilan Sejahtra) dan PPP saja yang mengembalikan,” ungkapnya. Sementara itu, kata Agus, tidak ada perubahan yang signifikan dari berkas yang dikembalikan PKS. Termasuk jumlah Bacaleg PKS masih 100 persen dari kuota sebanyak 50 kursi. “Mungkin perubahannya hanya pada perbaikan berkas saja. Tapi ini juga belum kami verifikasi ulang,” ucapnya. Ditegaskannya, KPU hanya akan menerima pengembalian

berkas Bacaleg hingga tanggal 22 Mei 2013 mendatang. Selepas itu, maka partai dianggap mundur dari Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014 mendatang. “Kami hanya akan terima hingga pukul 16.00 WIB,” tegas Agus.

Sementara, tidak ada satupun anggota PPP yang dapat dikomfirmasi terkait pengurangan Bacalegnya. Saat dihampiri ke kantor DPC PPP di Jl. By pas Tanjungpura, kantor tersebut dalam kondisi kosong dan terkunci. (zck)

Zaelani

KOSONG - Kantor DPC PPP Kabupaten Karawang tidak berpenghuni saat didatangi Fakta Karawang

PKS Merasa Diserang Bertubi-tubi JAKARTA - Kasus korupsi yang menjerat mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq bersama orang terdekatnya, Ahmad Fathanah berbuntut panjang. Juru bicara PKS Mardani Ali

Sera mengaku, partainya sedang diserang bertubi-tubi. Ketua Bidang Humas PKS itu mengaku, dana yang mengalir ke kas partai, 80 persen berasal dari kader. Sisanya, sumbangan

BUKA - KPK membuka Transkrip pembicaraan telepon Luthfi Hasan Ishaaq dengan Ahmad Fathanah Layouter : Agil Hasanudin

yang dicatat dengan rapi. “Jelas siapa pemberinya,” kata Mardani kepada wartawan, Senin 20 Mei 2013. Pernyataan itu membantah pernyataan pengusaha Yudi Setiawan soal PKS mencari  Rp2 triliun  untuk Pemilu 2014. “Enggak betul itu,” tegas Mardani.  Mardani juga menegaskan, pihaknya sama sekali tak mengenal Yudi Setiawan, tersangka pembobol Bank Jabar Banten yang disebut-sebut turut ambil andil dalam pencapaian dana Rp 2 Triliun untuk PKS untuk bekal kampanye Pilpres 2014. “Silakan dibuktikan saja, siapapun kan bisa ngomong apapun.” Terkait masalah yang kini menimpa partainya itu, Mardani menilai ini adalah serangan bertubi-tubi yang dilakukan se-

cara teratur dan terarah. “PKS secara umum mencermati ini ada serangan bertubitubi yang mengarah. Ya kami cermati saja dulu. Biar publik yang menilai.” Kasus yang menyeret PKS ini bermula operasi tangkap tangan terhadap Ahmad Fathanah, 29 Januari lalu. Dalam operasi itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita juga uang Rp1 miliar. Uang ini diduga bagian dari Rp40 miliar yang sedianya diserahkan ke Luthfi Hasan Ishaaq. Dari kasus ini, KPK mengembangkan kasus ke arah tindak pidana pencucian uang. Dalam kasus ini, KPK sudah sejumlah petinggi teras PKS, termasuk Ketua Majelis Syura Hilmi Aminuddin dan Ketua Umum Anis Matta. (umi) Redaktur : Solehudin

Binder21mei  

Fakta Karawang

Binder21mei  

Fakta Karawang

Advertisement