Issuu on Google+

Harian B E R A N I

TA N PA

K O M P R O M I

KAMIS, 1 DESEMBER 2016 www.fajarsumatera.co.id

redaksifajarplus@gmail.com

fajarsumatera

@sumatera_fajar

12 HALAMAN/ Rp.4.000 (LUAR KOTA + ONGKOS KIRIM)

TOMMY SAPUTRA

DEMO WALI KOTA-Puluhan wartawan berunjuk rasa di depan Kantor Pemerintahan Kota Bandarlampung,Rabu (30/11). Mereka menutut Walikota Herman HN meminta maaf lantaran menilai dan berkata kasar kepada wartawan saat diwawancarai beberapa waktu lalu.

Kasus Bambang Seret APBD BANDARLAMPUNG, FS – Kasus gratifikasi Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan yang masih diproses Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) berdampak buruk terhadap proses Ran­ cangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). KURS RUPIAH: RABU, 30 NOVEMBER 2016

CURRENCY PAIR

USD/IDR

NILAI RUPIAH

Banyak Anggota DPRD yang tak hadir lantaran takut terseret ke Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Akibatnya pembahasan APBD 2017 yang digelar kema­ rin, deadlock. Anggota DPRD Tanggamus dari Fraksi PKS, Fahrudin Nu­ graha menilai pembahasan kali ini sangat berbeda dari sebelumnya. “Biasanya tiap

13.563,00

pengesahan APBD sudah ter­ kon­disi oleh Bupati Bambang Kurniawan.” Dia menjelaskan dulu setiap paripurna pasti langsung ketok palu tanpa adanya penyampaian pandangan fraksi. “Sebab, ketua fraksi sudah terkondisi, sedang­ kan anak buahnya kayak kita ini cuman bengong aja.” Dengan begitu, penyusunan

program pemerintah daerah itu hanya bersumber dari Mus­ renbang dan Reses. Namun sayangnya, hasil reses itu juga tidak pernah diakomodir, dan menganggap program itu hanya eksekutif saja, sedangkan tugas legislatif hanya ketok palu atau sebatas lembaga stempel. BACA I KASUS I HALAMAN 7

Jurnalis Buruh Mahasiswa Demo Wali Kota

SUMBER: BLOOMBERG

BANDARLAMPUNG, FS – Walikota Bandarlam­ pung, Herman HN, didemo seratusan elemen masyarakat yang terdiri dari jurnalis, buruh dan mahasiswa. Mereka menuntut Herman HN dapat mengklarifikasi pernyataan kasar dengan menyebut wartawan “Tolol Kamu” saat diwawancarai media usai rapat paripurna beberapa hari lalu.

“Aksi damai hari ini untuk memperjuangkan profesi wartawan agar tidak ada satu pejabat pun yang berani melecehkan profesi jurnalis,” kata Koordinator Lapangan, Wendri Wahyudi saat melakukan orasi di depan kantor peme­ rintah Bandarlampung, Rabu, (30/11). Dia menilai pernyataan itu telah melecehkan atau menistakan kawan-kawan jurnalis. “Pikir dong, karena jurnalis bekerja untuk pemberitaan,

Hingga kemarin, politisi se­nior dan kontroversial ini diduga kuat telah menggunakan dana APBD Kota Bandarlam­ pung untuk kepentingan rutini­ tas yayasan pengajian akbar MTRH. Ketua KPKAD (Komisi Pe­ mantau Kebijakan Anggaran

Bahasa Cina MASYARAKAT Lampung selain menggunakan bahasa daerah, juga Bahasa Indonesia. Selain dua bahasa itu, ternyata masih ada satu lagi bahasa yang digu­ nakan. Kita sering dengar di kawasan pertokoan, yakni Ba­ hasa Cina. Fenomena ini terjadi sejak ABDULLAH AL MASUD beberapa tahun terakhir, menyu­ sul euforia Era Reformasi. Berba­ gai peraturan yang melarang penggunaan Bahasa Cina dinyatakan tak berlaku sejak masa kepemimpinan Presiden Gus Dur. Padahal sebelumnya di Tanah Air sangat dilarang menggunakan Bahasa Cina. Mengingat, kini peran RRC, Taiwan, dan Hongkong makin kuat dalam perekonomian dan politik di Asia Pasifik, Indonesia tidak bisa mengelak untuk tidak berhubungan dengan mereka. Sejak era reformasi, semua larangan itu diabaikan. Penggunaan bahasa Cina di Indonesia kian meluas. Papan nama pertokoan BACA I NGUPI PAI I HALAMAN 7

Bokep dari Talangpadang DI KALA Ibu kota heboh ada video mesum mirip anggota DPR, warga Ta­langpadang, Tangga­ mus juga juga ikutan. Video berdurasi yang 15 me­nit itu bikin gempar setelah disebar sang mantan. Persoalannya gara-gara sakit hati, ditinggal pacar menikah dengan pria lain. Rakyat cenderung mengikuti perilaku pejabat. Jika sejumlah wakil rakyatnya terlibat skandal seks, jangan salahkan jika rakyat yang diwakili lalu ikutikutan meniru. Memang, video mesum yang bikin heboh ini baru mirip orang-orang Senayan, tapi yang di Talangpadang betul-betul mirip orang Senayan.

A gui...

BACA I JURNALIS I HALAMAN 7

Pengajian Bunda Eva Jor-joran BANDARLAMPUNG, FS Majelis Taklim Rachmat Hidayat (MTRH) yang dipimpin Istri Wali Kota Bandarlampung Eva Dwiana alias Bunda Eva kian jor-joran dengan berbagai kegiatan sehingga menelan dana yang besar. Dana dari mana?

Ngupi Pai

Daerah) Lampung Gindha Anshori Wayka, mengatakan, setiap lembaga yang terdaftar resmi memungkinkan menda­ pat bantuan hibah dari peme­ rintahan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. BACA I PENGAJIAN I HALAMAN 7

BACA I BOKEP I HALAMAN 7

Disparekraf -DPU Koordinasi Percepat Infrstruktur Pariwisata BANDARLAMPUNG, FS – Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf ) Provinsi Lampung terus berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum untuk mempercepat perbai­ kan infrastruktur jalan menuju tempat wisata. Kepala Dinas Disparekraf Choiriah menilai investasi infrastruktur akan memudah­ kan mencapai target peme­ rintah di bidang pariwisata tahun 2016, salah satunya adalah untuk mendatangkan 7 juta wisatawan Nusantara dan 150 ribu wisatawan Man­ canegara yang berkunjung

ke Lampung. “Pembangunan infrastruk­ tur oleh dinas terkait di fokus­ kan pada tujuan destinasi strategis. Seperti, Teluk Kilu­ an, Way Kambas, Krakatau, Pulau Sebesi, hingga Tanjung Setia. Dan ini kami minta untuk dimantapkan. Seperti halnya kami dengan Dinas

khas daerah di Lampung,” papar Choiria. Dia melanjutkan, Dispare­ kraf juga sudah berkoordinasi dan mengusulkan kepada Dinas Permukiman dan Peng­ airan untuk dapat mem­bangun sarana MCK dan air bersih di tempat-tempat wisa­ta. “ Alhamdulillah mereka sudah memproritaskan hal itu. Karena ini adalah untuk pengembangan pariwisata yang tupoksinya ada pada SKPD terkait,” tukasnya. Koperasi terkait pengem­

bangan cinderamata/souvenir

BACA I DISPAREKRAF I HALAMAN 7


2

NOMOR 741/ KAMIS 1 DESEMBER 2016

Alih Fungsi Pasarbawah Dipertanyakan BANDARLAMPUNG, FS - Masyarakat Bandar­ lampung mempertanyakan adanya dugaan alih fungsi terminal Pasar Bawah menjadi lahan parkir. Sebab, kondisi terminal yang berada bersampingan dengan stasiun kereta api tan­ jungkarang kian tak menentu. ”Saya malah tidak tahu kalau di bawah Ramayana itu termasuk terminal. Tetapi, kalau terminal mana mungkin seperti itu,” ujar salah satu warga Pangeran Antasari, Bandarlampung, Wawan (25), Rabu, (30/11). Wawan menuturkan, sejak 2 tahun terakhir kondisi ter­ minal pasar bawah kian sempit dan hanya menyisakan dua jalan utama yang dijadikan tempat keluar masuknya kendaraan. “Kalau terminal itu tempat angkutan umum atau angkutan kota mencari penumpang, nggak mungkin terminal penuh PKL dan lahan par­ kir,”Katanya. Ia berharap, Pemerintah Bandarlampung dapat serius

dalam mengelola terminal yang ada di Bandarlampung. Sebab, jika pasar bawah telah menjadi terminal, harusnya, pemerintah Bandarlampung dapat secara tegas menja­ dikannya sebagai terminal sebagaimana bentuk semula. “Kan disitu ada petugas Dishub yang kabarnya setiap hari narikin retribusi, tapi mobil angkotnya nyari penum­ pang keluar dari terminal, berarti terminal bayangan itu namanya,” katanya. Di tempat berbeda tepat­ nya disekitaran Bundaran Raja Basa, kondisinya dipenu­hi mobil bus yang keseharianya mencari penumpang. hampir satu tahun terakhir lokasi itu setiap harinya terparkir mobilmobil besar yang menunggu penumpang. ”Seharunyakan tidak ada disitu mobil-mobil bus itu. Mereka itu tidak resmi, yang

resmi dan memberi penda­ patan untuk kota itu yang ada didalam terminal, tapi saya tidak tahu mengapa dibiyarkan begitu,” ungkap Piki Warga Raja Basa dilokasi Rabu (30/11). Piki mengatakan, Peme­ rintah dan pihak kepolisian harus tegas karena tidak jarang dilokasi itu mengalami kema­

cetan setiap jam pulang kerja, “ kalau setiap hari saya yakin lebih dari 10 mobil yang me­ nunggu penumpang, padahal pos polisi tidak jauh dari dari sana, “ katanya. Hal yang sama terlihat tidak jauh dari terminal Kemiling, dilokasi tersebut setidaknya lebih dari 3 mobil bus setiap satu jam yang menunggu

Penumpangnya. Selain itu, Petugas Dinas perhubungan yang berjaga di terminal terlihat hanya bekerja menenarik retribusi bagi kendaraan angkutan umum yang melintas, namun mobil besar yang berada diluar lokasi terminal dibiyarkan begitu saja. (TM/ZN)

Staf Ahli Bisa Beri Solusi BANDARLAMPUNG, FS -Sekretaris Provinsi Lampung Sutono berharap seluruh Staf Ahli Provinsi dan Kabupaten/ Kota se-Provinsi Lampung berkontribusi aktif dalam memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Kepala Daerah di wila­ yahnya masing-masing. “Dengan peran yang pen­ ting sudah seharusnya staf ahli memiliki rasa bangga terhadap jabatan yang diem­ bannya,” kata Sutono dalam Rapat Koordinasi Staf Ahli Kepala Daerah dalam rangka Peningkatan Peran dan Fungsi Staf Ahli Kepala Daerah dalam mendukung keunggulan dan daya saing daerah di Ruang

Abung Balai Keratun Pemprov Bandar Lampung, Rabu (30/11). Sutono mengatakan, men­ jadi Staf Ahli Provinsi maupun Kabupaten/Kota merupakan sebuah jabatan yang terhor­ mat. Apalagi posisi jabatan staf ahli keberada­annya secara fungsi sangat dibutuhkan oleh setiap Kepala Daerah, terutama terkait kajiannya terhadap setiap proses peng­ ambilan kebijakan maupun ide dan gagasannya terhadap penyelenggaraaan fungsi pe­ merintah. Untuk itu pihaknya meng­ imbau agar para Staf Ahli Ke­pala Daerah baik yang ber­ada di Tingkat Provinsi

maupun Kabupaten/Kota dapat memiliki rasa bangga, semangat dan budaya kerja yang betul-betul member­ dayakan seluruh potensi untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi masingmasing. Selain itu, Sekretaris Dae­ rah Provinsi Lampung Sutono menjelaskan bahwa staf ahli memainkan peran dan fungsi sebagai penasehat kebijakan bagi pimpinan daerah. Oleh karena itu, para staf ahli di tuntut memiliki kemampuan, keterampilan dan kompetensi untuk mengidentifikasi dan menganalisa berbagai isu strategis. “Rapat Koordinasi ini sangat

penting dan strategis untuk bersilahturahmi serta untuk berbagai pengalaman meng­ enai tugas, fungsi dan peran masing-masing,” ujar­nya. Selain itu, Sutono berharap kegiatan ini dapat menum­ bukan rasa bangga staf ahli atas jabatan yang diembannya serta berkontribusi aktif dalam memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh kepala daerah. Sementara dalam Laporan Kepala Biro Umum Yudhi Hermanto menjelaskan, kegiatan ini diikuti oleh seluruh staf ahli Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung serta Tenaga Ahli Provinsi dan Kabupaten Kota

se-Provinsi Lampung. “Adapun kegiatan ini dilakukan untuk membangun sinergitas tugas staf ahli dalam mendukung tercapainya keunggulan daya saing di Provinsi Lampung dalam bidang pembangunan daerah serta untuk meningkatkan harmonisasi dalam pelaksa­ naan tugas pembangunan antara staf ahli Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung”, jelasnya. Acara ini turut menghadir­ kan nara sumber dari Rektor Itera, Unila, UBL, dan BPS. Dalam acara ini juga turut hadir sejumlah Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. (*)

Pemprov Tingkatkan Kulitas Segala Sektor BANDARLAMPUNG, FS - Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri, menyampaikan jawaban eksekutif secara umum, terha­ dap beberapa pokok persoalan yang menjadi fokus perhatian dari 9 (sem­bilan) fraksi DPRD tentang RAPERDA Tahun Anggaran 2017, dalam Sidang Paripurna Anggota DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Lam­pung Tahun Anggaran 2017, Rabu (30/11). Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menyampaikan, bahwa Pemerintah saat ini ber­usaha menyelesaikan berba­ gai tantangan yang terus meng­ emuka dari tahun ke tahun, antara lain, peningkatan kualitas infrastruktur daerah, meng­ urangi pengangguran dan kemiskinan, kualitas sumber daya manusia yang masih rendah, meningkatkan investasi dan ekspor, mengem­bangkan potensi ekonomi daerah yang belum optimal, memperkuat kemandirian fiskal daerah, mengurangi kesenjangan antar wilayah dan antar kelompok, serta keberlanjutan pembang­ unan yang senantiasa memper­ hatikan aspek pengelolaan lingkungan. “Memperhatikan hal terse­ but, eksekutif dan legislatif telah memiliki pandangan yang sama, untuk meng­atasi persoal­an pem­­bang­unan memerlukan per­hatian, kerja nyata dan kerja bersama secara konsisten, yang perlu diimple­ mentasikan mela­lui kebijakan alokasi anggaran pembang­ unan daerah,” kata Bachtiar. Ia melanjutkan, be­lanja lang­­sung pada dinas pendidikan dan alokasi dana BOS bidang pendidikan pada kelompok belanja tidak langsung, sejalan dengan pasal 49 ayat (1) UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendi­dikan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam

Negeri No 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2016. “Demikian pula dengan Anggaran Kesehatan yang dialokasikan sebesar 14,26 persen dari total Belanja Dae­ rah di luar gaji pegawai, yang sejalan dengan Alokasi Belanja Fungsi Kesehatan, pasal 171 ayat (2) Undang-undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. UU ini mengamanatkan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinam­ bungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10 persen dari total belanja APBD diluar gaji,” urainya. Bachtiar juga menegaskan, pemerintah tetap berkomit­ men, kebijakan APBD 2017 diarahkan pada penge­lolaan keuangan secara efektif, efisien, transparan, dan akun­tabel. Alokasi pemanfaatan anggaran pembangunan ter­se­but ber­ orien­tasi pada pela­yan­an masyarakat dan menjadi alat untuk meme­lihara dan mendo­ rong pereko­nomian daerah, serta dituju­kan untuk penca­ paian sasaran prioritas pem­ bang­­unan dae­rah yang selaras dengan pembangunan nasional. Masih pada hal yang sama, Bachtiar mengatakan, pem­ bangunan infrastruktur jalan dan jembatan juga menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Lampung sebagai prioritas untuk menciptakan konekti­ fitas wilayah yang lebih baik dan mendukung perekono­ mian daerah. “Sebagaimana diketahui, dalam rangka pem­ bangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jem­ batan, maka dialokasikannya dana lebih besar untuk men­ dukung pencapaian sasaran 75 persen jalan dalam kondisi mantap, sebagai bagian dari pembangunan Provinsi Lam­ pung tahun 2017,” jelasnya. (ZN/TM)


3

NOMOR 741/ KAMIS 1 DESEMBER 2016

Kirimkan informasi dinamika desa ke email: redaksifajarplus@gmail.com.

Bakal Calon Pilkades Tanyakan Kasus Pungli GEDONGTATAAN, FS - Sejumlah bakal calon (Balon) Kepala Desa (Kades) mendatangi Kantor DPRD Pesawaran, Rabu (30/11), terkait tidak adanya tanggapan mengenai hasil tes tertulis yang berindikasi kecurangan yang dilakukan oleh oknum Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerin­ tahan Desa (BPMPD) setempat. Salah satu pendemo, Ferizal yang juga Balon Kades Desa Sukajaya Kecamatan Way Khilau, mengatakan, mereka mendatangi kantor dewan karena meminta kejelasan dari perma­

salahan nilai tes mereka yang diduga ada kecurangan. “Yang datang ke sini (kantor dewan) yang di desanya memiliki balon kades lebih dari lima orang, seperti Desa Sukajaya Lempasing Kecamatan Teluk Pandan, Desa Gunung Sari dan Desa Sukajaya Kecamatan Way Khilau, dan masih ada 7 desa lagi,” ungkapnya. Lebih lanjut, dirinya bersama Balon Kades yang lain, sudah pernah meng­ oreksi hasil tes mereka bersama Seker­ taris Daerah (Sekda) Pesawaran Hen­ darma, pada Senin (21/11) yang lalu.

“Hasil milik kami lebih besar ketim­ bang hasil yang diperoleh balon kades yang lolos, tetapi kenapa kami yang nilainya besar tidak lolos,” jelasnya. Dirinya juga berharap, di tujuh desa yang memiliki balon kades lebih dari lima, yang berindikasikan adanya kecurangan, dapat ditunda terlebih dahulu Pilkadesnya, sampai masalah tersebut selesai. “Kita ulang lagi tesnya, dan buka secara blak-blakan hasilnya, biar tidak ada lagi kecurangankecurangan dalam pilkades serentak ini,” harapnya.

“Saya yakin, Bupati dan ketua de­ wan, dapat memberikan solusi yang baik kepada kami,” timpalnya. Setelah ditemui oleh Bupati Pesa­ war­an, Ferizal mengatakan, untuk Pilkades di Desa Sukajaya Kecamatan Way Khilau, ditunda sampai proses penyelidikan selesai. “Di Kecamatan yang lain juga yang memiliki lebih dari lima balon kades juga sepertinya ditunda, karena kata beliau (Bupati) harus diselidiki terlebih dahulu kebenarannya,” pungkasnya. (MH/PS)

Inspektorat Pakai Jurus Maju-Mundur GEDONGTATAAN, FS - Inpsektorat Pesawaran sepertinya mengeluarkan jurus maju mundur terkait penyelesaian pungli pilkades. Pasalnya, konfirmasi dan klarifikasi terhadap SN, pegawai Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemer­ intahan Desa (BPMPD) Pesawaran ditunda.

FEBRI ANDRIAN

RESMIKAN MASJID - Bupati Lampung Barat Mukhlis Basri bersama tokoh dadn elemen masyarakat meresmikan bangunan baru Kantor Camat Sumberjaya, Rabu (30/11).

Kantor Camat Propemperda Wujudkan Sumberjaya Diresmikan Keterpaduan & Keharmonisan LIWA, FS - Bupati Lampung Barat (lambar) Mukhlis Basri meresmikan bangunan baru Kantor Camat Sumberjaya sekaligus melaksanakan peng­ ajian, Rabu (30/11). Kebera­ daan bangunan itu diharap meningkatkan pelayanan masyarakat. “Selain itu motivasi bagi camat dan seluruh staf untuk meningkatkan produktifitas kerja,” kata bupati, pada acara yang dihadiri pula Kabag humas dan Protokol Pemkab Lambar Surahman, Kasat Pol PP Burlianto Eka Putra, tokoh agama, tokoh adat, dan mas­ yarakat. Berbagai kemajuan yang telah dicapai, seperti tercan­

tum dalam visi Lambar yakni mewujudkan Lambar yang mandiri, sejahtera dan damai berdasarkan syariah. Untuk itu, perlu diselaraskan dengan prioritas pembangunan tahun anggaran 2016. Yaitu, sektor pertanian, in­frastruktur, kesehatan, pen­ didikan, pelaksanaan dan penegakan syariat Islam, pe­ manfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, serta tata kelola pemerintah­ an. Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat setempat yang telah mem­ bang­un kerja samanya di kecamatan tersebut. (FB)

APBD 2017 Tubabar Terjun Bebas PANARAGAN, FS - Pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) tahun 2017 oleh Dewan Per­ wakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten setempat Terjun Bebas. Pasalnya anggaran ABPD Tubaba 2017 mendatang yang telah disahkan melalui Pari­ purna DPRD hanya sebesar Rp. 836.403.857.000, sekira turun 25 persen dari anggaran sebelumnya. Meski demikian, Ke-7 fraksi DPRD tetap sepakat menyetujui dalam pengesahan Raperda APBD pada tahun 2017. Anggorta DPRD dari Fraksi PKB, Soleh,mengatakan APBD Kabupaten Tulangbawang Barat 2017 yang telah disahkan tersebut diantaranya sebagai berikut. Untuk Pendapatan Daerah sebesar Rp.836.403.857.000, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Rp.24.383.000.000, Dana Perimbangan Rp.666.441.867.000, serta Pendapatan Daerah Yang Sah Rp.145.578.990.000. Kemudian, Belanja Daerah Rp.863.008.857.000, yang terdiri Belanja Tidak Langsung Rp.433.901.727.000, Belanja Langsung Rp.429.107.130.000.

Sementara untuk Pembiayaan Daerah itu meliputi, Peneri­ maan Pembiayaan Rp.150.700.000.000, Pengeluaran Pembiayaan Rp.124.095.000.000. Dalam konteks inilah maka dicapainya kesepakatan atas Raperda APBD 2017 pada hari ini menjadi sangat tepat untuk mengantisipasi berbagai agenda kegiatan yang harus segera kita laksanakan bersama, terutama yang telah terjadwalkan di awal tahun 2017 mendatang. Sementara itu menurut PJ.Bupati Tubaba Adeham, mengatakan. Terkait penu­ runan atas Pagu APBD Tubaba saat ini, dapat dikatakan menurutnya hampir merata, bahkan provinsi lampung dan Kabupaten kota lainnya mengalami hal serupa. “Dari nilai pagu APBD Tu­ baba saat ini, itu sudah terma­ suk dana hasil pinjaman mela­lui pihak swasta, yang akan di kembalikan selama lima tahun mendatang. Dana itu akan di prioritaskan untuk pembangunan Infrastruktur jalan, jembatan dan bangunan gedung. Sementara untuk kegiatan serimonial itu akan di kurangi semaksimal mung­ kin.” Kata Adeham. (RZ)

GEDONGTATAAN, FS - Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona mengharapkan penetapan Program Pembentukan Per­ aturan Daerah (Propemperda) dalam Rapat Paripurna DPRD menjadi dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah 2017. “Semoga penyusunan rancangan perda 2017 sesuai target dengan berpedoman pada peraturan,” kata bupati, saat Sidang Paripurna DPRD Pesawaran dalam rangka pe­ ne­tapan Program Pemben­ tukan Peraturan Daerah Pesawaran 2017, Rabu (30/11). Menurutnya, tujuan yang yang hendak dicapai dari penyusunan Program Pem­ ben­tukan Perda ini adalah terinventarisasinya Raperda yang akan diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesa­ waran dan DPRD Kabupaten Pesawaran. “Salah satu tujuannya ada­

lah terwujudnya keterpa­duan serta keharmonisan dalam penyusunan rencana pem­ bentukan peraturan daerah yang tertuang dalam Propem­ perda Pesawaran,” ujarnya. Ditambahkannya, penyu­ sunan Propemperda ini dilak­ sanakan berdasarkan Keten­ tuan Pasal 239 dan Pasal 240 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerin­ tahan Daerah dan Pasal 16 jo Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. “Jadi program Pembentuk­ an Perda merupakan pedoman dalam melakukan penyusun­ an Peraturan Daerah yang berdasarkan atas perintah Peraturan Perundang-un­ dangan lebih tinggi, rencana pembangunan daerah, penye­ lenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta

aspirasi masyarakat daerah,” tambahnya. Ia pun turut mengapresiasi dan mengucapkan rasa terima kasih kepada sejumlah pihak yang telah berkontribusi dalam penetapan Propem­perda tahun anggaran 2017. “Pada kesempatan yang baik ini, saya juga ingin meng­ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ber­upaya be­ kerja secara maksimal sehingga keputusan DPRD Kabupaten Pesawaran meng­enai Propem­ perda Tahun Anggaran 2017 ini dapat dite­tapkan oleh DPRD Kabupaten Pesawaran pada hari ini,” ucapnya. Selain itu, kata dia, Dengan ditetapkannya Keputusan ini merupakan pencerminan atau wujud kebersamaan dan kemitraan yang terbina deng­ an baik antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabu­ pa­ten Pesawaran, sehingga dapat bersinergi dalam mela­ hirkan regulasi yang sesuai dengan kebutuhan masya­rakat. “Saya secara khusus meng­ harapkan kepada seluruh SKPD, agar segera mempe­domani Keputusan yang telah ditetap­ kan tadi dalam penyu­sunan peraturan daerah, mengingat bahwa Propem­perda merupa­ kan program prioritas di bidang regulasi dalam rangka penye­ lenggaraan tugas Pemerintah dan dijadi­kan landasan hukum pe­nyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan,” tutupnya. (MH/PS)

Pemkab-DPRD Usulkan 9 Raperda MESUJI, FS - Sebanyak sem­ bilan rancangan peraturan daerah (raperda) diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Mesuji dan DPRD Kabupaten Mesuji dalam Program Pem­ bentukan Perda (Propem­ perda) Kabupaten Mesuji Tahun 2017. Sembilan raperda tersebut terdiri atas enam raperda usulan Pemkab Mesuji dan tiga raperda usulan inisiatif DPRD Kabupaten Mesuji. Hal ini terungkap dalam penandatangan Nota Kese­ pakatan Propemperda Tahun 2017 yang ditandatangani oleh Pelaksana Tugas Bupati Mesuji, Tias Nuziar dan Ketua

DPRD Kabupaten Mesuji, Fuad Amrulloh di Ruang Sidang Paripurna DPRD, Desa Gedung Ram, Kecamatan Tanjung Raya, Rabu (30/11). Adapun enam raperda yang diusulkan oleh Pemkab Mesuji, antara lain Raperda tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Mesuji, Raperda tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Raperda tentang Badan Permusyawaratan Desa, Ra­ perda tentang Penyertaan Modal Daerah, Raperda tentang Tonase, dan Raperda tentang Pembentukan Lem­

baga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Televisi Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji. Sementara itu, untuk tiga raperda usulan inisiatif DPRD, antara lain tentang Perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Ke­du­dukan Protokoler dan Keuang­an, Raperda tentang Perlin­dungan Perempuan dan Anak, dan Raperda tentang Pakaian Daerah. Dalam sambutannya, Tias Nuziar mengapresiasi dan me­ nyambut positif atas tiga raper­ da usulan inisiatif dari DPRD Mesuji dan dapat diba­has ber­sa­ma sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.(SU)

“Kita tunda karena ada agenda Paripurna di DPRD. Dan, saya juga ada jadwal pemeriksaan reguler di Sekretariat Korpri,” kata Irban IV Inspektorat Pesawaran Tri Ananto, Rabu (30/11). Dilanjutkan Tri Ananto, pihaknya sudah menghubungi langsung Kepala BPMPD Rusli bahwa agenda klarifikasinya ditunda. “Kita sudah ubah jadwal­ nya, jadi hari Kamis besok, dan itu merupakan surat pang­gilan ke tiga, karena, di dua kali surat panggilan yang dikirim Inspektorat tak ada tanggapan dari yang bersang­ kutan,” jelas Tri Ananto yang juga sebagai Ketua Tim dalam kasus dugaan pungli Pilkades serentak. Diceritakan dia, pada Kamis 24 November lalu, surat panggilan klarifikasi pertama sudah disampaikan kepada yang bersangkutan, karena tidak ada tanggapan, maka surat panggilan ke dua kembali diberikan, agar yang bersang­ kutan datang memberi konfir­ masi dan klarifikasi kepada Inspektorat pada Senin 28

No­vember, dan kembali mang­ kir. “Nah, hari ini, panggilan ke tiga, tapi karena ditunda ya besok, kalau tetap tidak hadir, berarti Pegawai BPMPD tersebut menyetujui, apa hasil pemeriksaan kami kepada seluruh 107 balonkades itu,” ujarnya. Dari hasil klarifikasi kepada seluruh balonkades, memang benar jika ada dugaan pungli. “Kalau menurut keterangan dari para Balon Kades, me­ mang ada dugaan pungli, maka dari itu, kami belum bisa memutuskan secara sepi­ hak dan perlu klarifikasi dari Sarnubi, Kabid Pemberdayaan Masyarakat di BPMPD, yang menjadi terduga dalam perkara ini,” jelas Tri Ananto. Jika benar adanya pungli tersebut, sanksinya jelas, penco­potan jabatan dan uang yang telah diperoleh harus dikembalikan kembali kepada para balon kades. “Sanksi itu pasti ada, kita lihat dulu seberapa berat kesalahannya, dan kita akan mengacu terhadap PP No. 53,” ucap dia. (MH/PS)

MUHAMMAD ROZI

BERIKAN PERALATAN TULIS - Penjabat Bupati Tulangbawang Barat Adeham memberikan tas dan peralatan tulis secara simbolis kepada peserta Pelatihan dan Pembinaan Manajemen Masjid Tingkat di Aula Pemkab, Rabu (30/11).

Jaksa Tagih Hutang Rp1,25 M GUNUNGSUGIH, FS - Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Gunungsugih Lucky Maulana mendapat kewenangan menagih tung­ gakan BPJS Ketenagakerjaan pada pengusaha lokal senilai Rp1,25 miliar. “Saya selaku Jaksa Peng­ acara Negara (JPN) bekerjasa­ ma dengan BPJS Ketenaga­ kerjaan Lampung Tengah melakukan pemulihan ke­ uang­an negara,” kata Lucky Maulana, Rabu (30/11). Sebelumnya, BPJS Ketena­ ga­kerjaan Lampung Tengah memberikan surat kuasa khusus (SKK) pada Kejaksaan Negeri gunungsugih melalui Kasi datun untuk penyelesaian penagihan terhadap tunggakan iuran ketenagakerjaan pada satu hotel dan dua perusahaan bidang agrobisnis. Proses penagihan akan melakukan cara pendekatan dan mediasi dengan pihak perusahaan. Sejauh ini, pihak perusahaan memahami akan kewajibanya dan sudah terba­ yar semuanya. Adapun keterkaitan terlam­ batnya perusahaan karena daftar peserta antara yang aktif dan sudah keluar belum terdata semuanya. Dasar penagihan itu sesuai pasal 19 UU No. 24/2011 ten­ tang BPJS. Pemberi kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjanya dan menyetorkan kepada BPJS. Lalu, wajib membayar

dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS Apabila melanggar keten­ tuan tersebut pemberi kerja dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 55 UU No. 24/2011 tentang BPJS yaitu pidana pen­ jara paling lama 8 tahun atau denda paling banyak Rp1 miliar. Namun, tidak selalu meng­ gunakan upaya hukum tetapi dengan penjelasan sesuai peraturan. Diantaranya mela­ ku­kan pengarahan pada peru­ sahaan tersebut agar melunasi tunggakan yang harus dibayar dan bahkan dendanya pun sudah dilunasi semuanya oleh para pengusaha itu pada Oktober lalu. Tugas kerjasama Kejaksaan dengan BPJS Ketenagakerjaan, dalam hal ini pemberian per­ timbangan hukum, dapat memberikan pendapat hukum dan/atau pendampingan pada perkara perdata dan tata usaha negara. Implementasi dari kerjasa­ ma ini adalah terkaitnya kepatuhan dunia usaha pada perlindungan pekerja formal dalam program jaminan sosial BPJS Ketenakerjaan. Sehingga Kejari Gunung­ sugih mempunyai kewenangan untuk memproses secara hu­ kum apa bila perusahaan tersebut tidak bisa melunasi tagihan BPJS Ketenagakerjaan. Akan tetapi upaya pendekatan dan mediasi lebih diutamakan. (JJ)


4

NOMOR 741/ KAMIS 1 DESEMBER 2016

Ganti Rugi Lahan Way Dadi Sudah Tepat BANDARLAMPUNG, FS - Keputus­ an Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, melepas aset lahan Way Dadi dengan mekanisme ganti rugi, dinilai sudah tepat. Pasalnya, tanah yang diduduki oleh warga sejak awal tersebut, sudah sangat jelas milik negara yang kuasanya diberi­ kan penuh kepada Pemprov. Sekretaris Komisi I DPRD Lam­ pung Bambang Suryadi, mengata­ kan, Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Way Dadi, dalam peraturan daerah (perda) memang jelas disebutkan ada semacam kompensasi atau ganti rugi. “Kalau kita bicara mundur, progres di anggota dewan dahulu tak pernah selesai. Dan saat ini kami (Komisi I) sudah menganggap persoalan Way Dadi clear. Dan itu atas permintaan warga yang minta ddilepaskan artinya dikembalikan kepada pemerintah,” jelas politisi PDIP Lampung itu, Rabu (30/11). Dirinya melanjutkan, Komisi I DPRD juga sudah berusaha untuk mengambil jalan tengah dalam menyelesaikan persoalan warga.

“Contohnya, kemarin lahan Way Dadi terpasang di pendapatan kurang lebih Rp200 hingga Rp300 milar, nah itu kita hilangkan semen­tara karena masih ada tuntutan dari warga. Tetapi persoalan ini tidak boleh mundur,” ucap Bam­bang. Masih katanya, jika Komisi I diperbolehkan membuat aturan, maka akan menetapkan aturan subsidi silang, yakni dengan mene­ tapkan harga yang cukup tinggi kepada masyarakat mampu dan meringankan beban masyarakat yang kurang mampu. “Kalau misalnya nilai transaksi Rp1 juta maka kita ambil jalan tengah. Namanya lelang terbatas masih bisa dilakukan, asalkan bagi mas­ yarakat yang benar-benar menem­ pati sejak awal,” paparnya. Mungkin nanti pertengahan Desember, sambung Bambang, Tim Appraisal sudah bisa menetap­ kan harga. “Jika sudah ditetapkan maka harus dijalankan. Ini negara hukum, jadi pakailah hukum yang benar,” ungkap Bambang. Untuk diketahui, Pemprov

Lampung akan melepas 70 hektare dari total seluas 89 hektare (ha) lahan Way Dadi, Sukarame kepada masyarakat melalui mekanisme ganti rugi. Dari 89 ha aset di Way Dadi tersebut, sekitar 19 ha merupa­ kan fasilitas sosial dan umum seperti jalan, tempat ibadah, dan sekolah. “Kurang lebih 70 ha yang akan dilepas. Itu sudah dikurangi fasilitas sosial dan fasilitas umum. Di antara­ nya jalan, masjid atau musola, seko­ lah, dan lain-lain,” kata Kabag Peman­ faatan Aset Biro Perlengkapan Aset Daerah Lampung Saprul Al Hadi. Sementara itu, Kepala Biro Per­ leng­kapan dan Aset Daerah Lam­ pung Lukmansyah, memastikan pekan depan tim appraisal akan mulai bekerja menghitung harga tanah di lokasi tersebut. Ia menar­ getkan pekerjaan penilaian (apprai­ sal) tanah dapat diselesaikan selama satu bulan.Ya “Satu bulan bisa selesai. Supaya tahu besaran nilai tanah di aset Pemprov itu. Tim appraisal yang menentukan harga yang harus dibayarkan masyarakat,” ujar dia. Masih katanya, anggaran jasa

konsultasi penilaian penglepasan aset Way Dadi senilai Rp960 juta untuk mengukur kurang lebih 1.700 bidang tanah di lahan yang telah diduduki masyarakat selama puluhan tahun. Dirinya pun memastikan, tidak ada lahan kosong di atas aset milik Pemprov Lampung tersebut. “Hasil perincian BPN Bandar Lampung yang diserahkan ke kami, ada sekitar 1.700 bidang tanah. Tidak ada lahan kosong, semua bidang tanah dipas­ tikan ada pemiliknya,” tegasnya. Menurutnya, Pemprov sedang berjuang menyelesaikan permasa­ lahan yang sudah berlangsung lama dan berlarut-larut tersebut. Lukmasnyah menegaskan jika ada permasalahan soal harga yang tidak sesuai, warga nanti bisa melaporkan hal itu ke pengadilan. “Masalah harga itu kan kepu­ tusan appraisal, bukan kami yang menentukan. Uang ganti rugi itu kan bukan untuk kantong pribadi dan kami juga tidak akan mengambil keuntungan. Mekanis­me­nya jelas sudah ber­dasarkan prosedur dan

undang-undang,” ujar­ nya. Terpisah, Gubernur Lampung M Ridho Fi­ cardo sebelumnya me­ ng­aku optimistis pengle­ pasan aset Way Dadi dapat selesai pada tahun ini. “Ini butuh kerja sama semua pihak. Cepat-lambatnya, ada kendala-tidak di lapangan. Kami harap yang sudah tertunda lama ini selesai di tahun 2016 ini. Kalau pun tidak, di se­mes­ter pertama 2017,” kata Gu­ber­ nur ter­ muda se In­d o ­ nesia itu. (ZN)

Kader GP Ansor Siap Dampingi Ridho BANDARLAMPUNG, FS - Pemilihan Guber­ nur 2018 mendatang, Gerakan Pemuda (GP) Ansor siap melepas kader terbaiknya untuk mendampingi Gubernur Lampung M Ridho Fi­ cardo. Hal ini tidak lepas dari baiknya track re­ cord Hidir Ibrahim selama mengabdi di GP An­ sor Lampung. Ketua GP Ansor Pusat, H. Yaqut Cholil Qoumas, dalam sambutannya menyampaikan, bukan hal yang tidak mungkin jika nantinya Ridho dan Hidir berpasangan pada pilgub nanti. “Massa Ansor jelas, apalagi kalau pak gubernur menepati janjinya membantu pembang­ un kantor Ansor. Kita siap men­jadikan pak Hidir men­ dampingi gubernur pada pil­gub nanti,” ungkapnya seraya diamini ribuan kader Ansor se-Lampung. Yaqut juga menyinggung soal aksi 2 Desember menda­ tang. Dia meminta agar kader Ansor tidak ikut-ikutan dalam

aksi tersebut dan dipastikan­ nya, bahwa GP Ansor akan menjadi garda terdepan mempertahankan NKRI. “Saya yakin, bahwa NU ini dibentuk oleh pendahulu kita selain untuk syiar agama, men­jaga NKRI adalah tujuan­ nya, saya sangat yakin itu. Untuk itu, Ansor siap menjadi garda terdepan memperta­ hankan NKRI,” ujarnya. Sementara, Gubernur Lam­ pung, M Ridho Ficardo berjanji akan membantu kantor PW GP Ansor Lampung yang saat ini baru setengah pengerja­ annya. Tapi, Ridho berharap agar kader GP Ansor Lampung, tetap menjaga kebersamaan

dan mengawal pembangunan di Lampung. “Mari kita bersama mem­ bangun dan mengawal provin­ si ini. Kita mempunyai pro­ gram jangka pendek, me­ne­ngah, dan panjang yang semuanya untuk mensejahte­ rakan rakyat. Terakait kantor ini, nanti saya siap mem­ban­ tunya. Karena kantor ini ada­ lah tempat perjuangan dan milik umat,” tegasnya. Doa bersama dan pelan­ tikan Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Lam­ pung (PW GP Ansor Lam­ pung), hari ini Rabu (30/11) ikut dimeriahkan Jamus Kali­ masada asal Lampung Timur. Dalam pelantikan PW GP Ansor Lampung itu, Hidir Ibrahim dikukuhkan sebagai Ketua GP Ansor Lampung pe­riode 2016-2020. Turut hadir Ketua Ansor Pusat, GP Ansor (H. Yaqut Cholil Qou­ mas) dan Gubernur Lampung (M. Ridho Ficardo), MUI Lam­pung, dan Ketua PWNU Lampung, Soleh Bajuri serta

Senior PMII Lampung yang juga Sekjend Partai Demokrat Lampung. Tidak Ikut Demo 212 Ketua PWNU Soleh Bajuri melarang keras gerakan pemu­ da Ansor Provinsi Lampung untuk ikut demo pada 2 Desember mendatang. Menurutnya, apabila masih ada kader yang melanggar maka akan diberi sangsi tegas. Sebab, GP Ansor dan Banser mendukung seluruh masalah terkait penistaan agama kepada pihak kepolisian yang akan menyelesaikan sepenuh­nya. “Kita tidak boleh terpro­vo­­kasi oleh isu-isu yang ada saat ini,” tegasnya, Rabu (30/11). Menurutnya juga, Ansor maupun Banser merupakan garda pemuda terdepan. Dengan semakin kuatnya Ansor di depan, maka pihak­ nya tidak akan bisa dipecah dan seutuhnya bisa menjaga NKRI, serta jangan sampai terhasut oleh isu yang hanya ingin memperpecah belahkan

persatuan Indonesia. Senada, Ketua Umum Ansor Yaqut Cholil Qoumas kembali menegaskan, agar seluruh ansor maupun banser untuk tidak ikut aksi demo di Jakarta pada 2 Desember mendatang. “Bukan tidak mau ikut berpartisipasi tapi kalau hanya untuk memecah belah persa­ tuan maka Ansor tidak ingin bergabung. Bila ada kader yang masih ikut partisipasi maka akan kita tindak tegas,” jelasnya. Tapi bila ada kerusuhan dalam aksi demo 2 Desember mendatang maka garda Ansor akan berada didepan untuk mengamankan NKRI. “Ansor merupakan gerakan pemuda maka diharapkan agar ke depannya Ansor dapat berkiprah lebih banyak kepada masyarakat. Banser bisa lebih baik dan mandiri. Kader kader Ansor dapat lebih berkembang potensinya, baik potensi sum­ ber daya manusia maupun potensi ekonominya.” (ZN/RF)

PKS Total Menangkan Sujadi BANDARLAMPUNG, FSSebagai Partai pengusung pasangan calon yang akan bertarung di Pilkada Pringsewu 2017 mendatang, Partai Ke­ adilan Sejahtera (PKS) Lam­ pung siap menunjukkan eksis­tensinya dalam meme­ nangkan pasangan nomor urut dua Sujadi-Fauzi agar terpilih kembali untuk yang kedua kalinya. Sama seperti Pilkada Pring­ sewu sebelumnya, PKS Lam­ pung yang saat ini diketuai Ahmad Mufti Salim sepertinya makin “klop” untuk meng­ usung kembali Sujadi di Pilkada 2017 mendatang. Hal ini dikatakan Sekretaris MPW PKS Lampung Johan Arifin, bahwa pihaknya selalu dilibatkan dalam setiap peme­ nangan serta program Sujadi selama memimpin Pringsewu. “Dari Pilkada sebelumnya, kami (PKS) menjadi partai pengusung beliau (Sujadi). Saat ini pun PKS Pringsewu sudah masuk dalam tim resmi Sujadi-Fauzi,” jelas Johan Arifin (30/11) Soal pergerakan, dikatakan­ nya, jika pihaknya tak perlu mengekspose ke publik. Sebab, hal ini termasuk dalam strategi PKS sendiri dalam meme­ nangkan paslon yang diusung. “Belum lama ini, kita meng­ gelar konsolidasi internal, seperti pelantikan DPRa di Pendopo, Pringsewu. Usai pelan­tikan DPRa ini, kita instruksikan agar seluruh kader memenangkan Pak Sujadi. Apabila satu desa itu pengurusnya ada 5 0rang kader DPRa maka kita kalikan saja

139 desa, belum lagi DPCnya,” jelas Wakil Ketua IV DPRD Lampung ini. Diceritakanya, pada saat pelantikan DPRa tersebut, para elit PKS hadir mulai dari Anggota DPR RI Almuzammil Yusuf, Ketua Dakwah Bagian Sumbagsel Gufron Aziz Fuadi, Ketua DPW PKS Lampung Ahmad Mufti Salim, Paslon Sujadi-Fauzi, juga termasuk dirinya. Sebab menurutnya, keselu­ ruhan tokoh tersebut memiliki kaitannya dengan Pringsewu. “Seperti Pak Muzammil ada keluarga besarnya di daerah Gadingrejo, lalu Pak Mufti Salim yang keluarga istrinya asli Ptingsewu, Pak Gufron juga asli Pagelaran Pringsewu, saya juga dapil Pringsewu. Masing-masing memiliki basis masa untuk menangkan Sujadi-Fauzi,” urainya lagi. Turun Pekan Depan Soal turun langsung pe­ menangan pasang calon, Johan mengatakan jika dirinya akan turun pada pekan depan. Sebagai tim inti bersama Mufti Salim dalam pemenangan Paslon Sujadi-Fauzi, dirinya mengaku akan bekerja total. “Ya, pekan depan kita akan turun kampanye ke Pringsewu bersama pak Mufti. Untuk itu, kita akan ajukan cuti ke DPRD,” ujarnya. Hal ini juga, menurutnya akan diberlakukan untuk seluruh aleg DPRD Lampung asal PKS. “Tapi tak bisa seren­ tak sekaligus. Masa mau ditinggal semua sama aleg PKS.” (RF)

Pembohongan HananHeri Kembali Terungkap MENGGALA, FS- Pembohong­ an pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Tu­ langbawang Petahana Ir. Hanan A Rozak-Heri Wardoyo (Handoyo) kem­bali terkuak. Kali ini pem­bohongan ke masyarakat ter­kait kepastiaan peningkatan anggaran guna program pem­bangunan Tu­ langbawang melalui tahun anggaran 2017 mendatang. Pasalnya, jika sebelumnya Paslon Petahana Handoyo mengklaim bahwa dana APBD tahun 2017 dipastikan akan mengalami peningkatan hingga mencapai 100 persen lebih, ternyata hal tersebut hanya isapan jempol belaka. “Kalau anggaran APBD pada tahun 2017 mendatang mengalami penurunan sangat tinggi itu benar, tetapi kalau naik saya juga bingung dari mana naiknya lah anggaran kita saja defisit kok,” ungkap salah satu Narasumber yang meminta agar namanya dira­ hasikan namun diketahui Narasumber tersebut bekerja di Badan Pengelolaan Keuang­ an dan Aset Daerah (BPKAD) Tulangbawang kemarin. Sebab Ia menjelaskan sela­ ma ini anggaran guna program pembangunan Tulangbawang memang tidak pernah meng­ alami peningkatan maupun kemajuaan. Apalagi Lanjutnya jika ada

kabar bahwa anggaran guna program pembangunan Tulangbawang semakin tahun mengalami peningkatan. “Itu tidak benar, sekarang ini begini iya kalaupun katanya anggaran kita naik tidak mung­ kin kan kita ada yang namanya Rasionalisasi sampai besar - besaran bisa dilihat sendiri sudah tiga tahun ini anggaran kita di Rasionalisasi sehingga menyebabkan program yang tersusun tidak berjalan dan harus batal jadi kalau sudah begitu berarti tidak naik toh justru semakin turun iya,” jelasnya. Contohnya Ia mengung­ kapkan jika sebelumnya Han­ doyo mengklaim bahwa ang­ garan APBD murni 2017 dipas­tikan meningkat sampai mencapai angka tembus sebesar 1,3 triliun. Tetapi Sambungnya pada kenyataan dibawah pihaknya mengaku jika anggaran APBD Murni 2017 mendatang dapat dipastikan hanya mencapai 1,2 triliun saja. “Jadi mana yang katanya meningkat semakin turun benarkan, bahkan dari 1,2 triliun itu saja masih diraba - raba belum jelas sebab biasa­ nya diperjalanan angka terse­ but akan berubah sema­kin kecil jadi semaka sekali tidak benar adanya peningkatan tersebut,” ungkapnya. (MR)

Plt.Ketua PDIP Siap Gantikan Oedin

IRZON DWI DARMA

DIARAK - Gubernur Lampung M Ridho Ficardo diarak kader GP Ansor usai doa bersama dan pelantikan PW GP Ansor Lampung.

Tokoh Masyarakat Serukan Persatuan BANDARLAMPUNG, FSDalam rangka meningkatkan rasa cinta pada tanah air dan bangsa serta lebih memperko­ koh daya juang terhadap bangsa dan negara, Tokoh masyarakat Lampung Tony Eka Chandra mengimbau kepada seluruh anak bangsa maupun masya­ rakat agar lebih dapat mem­ persatukan jiwa dan segenap raga untuk membangun keber­ samaan persatuan dan kesatuan bangsa. Sebab menurut Tony, se­ mangat persatuan dan kesa­ tuan anak bangsa saat ini mulai mengendur. “Untuk itu, kita sebagai tokoh mas­yara­kat Provinsi Lampung mengajak bersama-sama kem­balikan semangat persa­ tuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Anggota DPRD Lampung ini dalam sambutannya pada acara Nusantara Bersatu yang dikemas dalam parade budaya

nusantara bersatu, yang dige­ lar di lapangan saburai Enggal Bandarlampung, Rabu (30/11). Politisi Golkar Lampung ini juga meminta kepada semua tokoh masyarakat dan generasi penerus bangsa agar tetap menjaga kedaulatan NKRI. “Sebagai tokoh masya­karat dan generasi penerus bangsa, saya mengajak supaya kita nyatakan tekad bulad, bahwa NKRI harga mati. Harga tidak boleh ditawar siapapun. Mari kita renungkan bersama, bahwa negara ini ada karena perjuangan pahlawan, butuh perjuangan dan korban jiwa,” imbaunya. Menurutnya, sangat berdo­ sa jika anak bangsa sampai menghianati pejuang kemer­ de­kaan. Hal ini juga diaebab­ kan hilangnya rasa kesadaran yang ditanamkan pada diri masing-masing anak dalam persatuan dan kesatuan bangsa. “Contohnya, banyak nega­ ra di dunia hancur karena

sekelompok orang. Oleh kare­ na itu, kami tidak ingin NKRI seperti itu,” tegasnya. “Mari kita jaga persatuan dan kesatuan. Dengan berba­ gai macam, ras, suku budaya, adat istiadat, ini merupakan anugerah dari Allah SWT. Kita bangun Indonesia, sejahtera, mandiri bermartabat pada massa yang akan datang,” tambah Tony. Dikatakannya, Indonesia dengan beribu-ribu pulau dan luas pantai nomor dua di dunia, menjadi kewajiban tiap-tiap warfanya untuk menjaga. “Kita ketahui bahwa indo­ nesia adalah anugerah yang maha kuasa. Kita bayangkan negara ini adalah negara pulau, dengan bentangan pan­tai dua di dunia, suku bangsa terbesar di dunia, 17 ribuan pulau, baha­ sa terbesar, karena dengan Binheka tung­gal ika itu bisa kita satukan dengan bingkai persatuan,” urainya.(RF)

BANDARLAMPUNG, FSWacana diangkatnya Ketua DPD PDIP Lampung Sjachroe­ din ZP menjadi Dura Besar Indonesia di Kroasia, menim­ bulkan kekosongan kursi nomor satu di partai besutan Megawati Soekarno Putri tersebut. Berdasarkan AD/ART par­ tai, jabatan Ketua bisa di Plt oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) maupun Dewan Pim­ pin­an Daerah atas restu Ketua Umum DPP. Beredar kabar, dua nama kandidat Plt Ketua DPD dari DPP yakni Idham Samawi dan Made Urip yang akan dipromosikan menjadi Plt di Lampung. Hal ini diungkapkan lang­ sung oleh Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi DPD PDIP Lampung Bambang Sur­yadi, bahwa sejauh ini kader DPD akan patuh dan taat terha­dap arahan dari DPP. DPD sen­diri menurutnya siap jika memang nantinya diminta untuk memberikan usulan ke DPP terkait siapa yang du­ duk sebagai ketua DPD PDIP Lam­pung. “Sejauh ini memang ber­ edar kabar dua nama petinggi DPP yang akan ditugaskan menjadi pelaksana tugas di Lampung. Kedua nama terse­ but yakni Idham Samawi dan Made Urip. Namun, DPD sendiri meminta kepada DPP agar siapapun yang menjadi Plt maupun Ketua DPD PDIP Lampung harus dilihat track recordnya terlebih dahulu,” jelas Bambang, di ruang

kerjanya (30/11). Sebelumnya, isu keberang­ katan Mantan Gubernur Lam­ pung dua periode Sjachroedin ZP menjadi duta besar Indo­ nesia untuk Kroasia akhirnya terjawab. Pasalnya, Oedin saat ini tengah mempersiapkan diri untuk mengikuti fit and proper test di DPR RI. Dirinya juga menyerahkan nasib partai yang di ketuainya kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai. “Menjadi seorang duta besar bukan lah tanggung jawab yang mudah, nantinya jika memang dirinya lolos dalam fit and proper test sebagai duta besar, saya akan menjual nama Provinsi Lam­ pung baik dari kebudayaan/ pariwisata dan kearifan lokal lainya,” jelas Oedin, kemarin. Bahkan tidak itu saja, dirinya juga akan berusaha menjalin kerjasama yang baik antara Kroasia dengan Indo­ nesia. “Tentu, kita akan jalin kerjasama yang baik antara kedua negara,” imbuhnya. Terkait kosongnya kursi ketua Dewan Pimpinan Dae­ rah PDI Perjuangan Lampung, dirinya menyerahkan sepe­ nuh­nya kepada Dewan Pim­ pinan Pusat (DPP). Penugasan sebagai duta besar sendiri, menurutnya, tak lepas dari komunikasi Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri dengan Presiden Joko Widodo yang mengharuskan dirinya meninggalkan Sai Bumi Ruai Jurai. (RF)


5

NOMOR 741/ kaMis, 1 deseMBeR 2016

isT

institut agama islam Negeri (iaiN) Raden intan Lampung.

Jokowi Setujui IAIN Jadi UIN BANDARLAMPUNG, FS ­ Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung mendapatkan kado yang berharga dari pe­ merintah pusat di hari jadinya yang ke 48, pasalnya izin prinsip peralihan status dari IAIN menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) disetujui dan ditandatangani Presiden RI Joko Widodo. Rektor IAIN Lampung, Prof. Dr. Moh. Mukri,M.Ag mengatakan dihari jadinya

IAIN ke 48 mendapatkan kado terindah yakni izin prinsip yang sudah di tunggunya

Demam Berdarah Jangkiti Sabahbalau BANDARLAMPUNG, FS ­­ Demam berdarah dengue (DBD) jadi ancaman serius di Kelurahan Sabah Balau, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan. DBD telah merenggut dua nyawa warga Dusun II B, Jalan M. Azizi di kelurahan ini. Keduanya bernama Ikbal (9), dan Farizi (9). Hingga November 2016 ini jumlah kasus DBD mencapai 25 kasus. Tidak hanya warga, dari 25 kasus DBD itu termasuk Sekertaris Desa (Sekdes), Sabah Balau, Anali (52), terkena penyakit DBD. Saat ini sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Urip Sumoharjo (RSUS), Bandarlampung. Anali mengatakan, sejak bulan November 2016 penderita penyakit DBB diwilayahnya mencapai 25 orang yang terdiri dari anak­anak maupun dewasa. “Ada 7 lingkungan yang terkena DBD namun, yang paling banyak dilingkungan I. Dari 25 orang yang terkena DBD, 10 diantaranya dirawat di Rumah Sakit Urip Sumoharjo,” ujarnya di RSUS, Rabu (30/11). (*)

Pelajar SMK Pertanian Kunjungan ke UKKS NATAR, FS ­ Pelajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pertanian se­Lampung melakukan kunjungan ke Unit Kebun Kelapa Sawit (UKKS) Rejosari PT Perkebunan Nusantara VII, Natar, Lampung Selatan, 28­29 November 2016. Kegiatan itu diikuti 30 siswa dan siswi dari SMK Pertanian Lampung Selatan, Lampung Barat, Pesawaran, Tulangbawang Barat, Waykanan, dan Mesuji. General Manager Distrik Lampung PT Perkebunan Nusantara VII, Vedy Pudiansyah mengatakan kegiatan praktik ini bertujuan untuk berbagi ilmu terkait budidaya kelapa sawit. Sebelumnya, para pelajar telah memperoleh penjelasan tentang perkebunan. Dalam kunjungan ini, para siswa SMK diajak ke Afdeling I dan III. Di lapangan, mereka diberikan materi mengenai budidaya tanaman kelapa sawit, mulai dari pemeliharaan hingga panen dan angkut. (*)

telah ditandatangani oleh presiden. "Alhamdulillah hari ini Rabu (30/11) izin perinsip ditandatangai presiden berbarengan dengan lima IAIN lainnya," kata dia, saat dihubungi melalui sambungan telpon, Rabu (30/11). Menurutnya, langkah IAIN menjadi UIN tinggal satu langkah lagi, namun secara prinsip presiden sudah men­ yetujuinya. "Kita tinggal men­ unggu Keputusan Presiden

(Kepres) saja paling lambat ya dua bulan lah, syukur lagi satu bulan sudah selesai," ujarnya. Terkait ulang tahun ke 48, Mukri menilai sudah dewasa sehingga diharapkan lembaga tersebut lebih dipercaya oleh masyarakat untuk menjadi bagian proses pencerdasan anak bangsa. "Semakin ber­ tambah umur harus semakin serius karena pendidikan tidak bisa main­main dalam

mendidik generasi muda kedepan, agar dapat merubah sebuah bangsa," tambah­ nya. Menurutnya, pendidikan sebagai jalan yang elegan untuk merubah generasi muda. "Tidak ada jalan yang elegan keculi lewat pendidikan ketika orang tersebut mend­ apatkan pendidikan yang baik bukan secara kebetulan, sehingga perlu di rancang dari semua prosesnya sehin­

Lomba Baca Puisi Bahasa Lampung Diundur BANDAR LAMPUNG, FS ­­ Lomba Baca Puisi Bahasa Lampung bagi pelajar se­Lampung yang semula diselenggarakan 2­3 Desember diundung menjadi Selasa dan Rabu, 13­14 Desember 2016. Lomba yang diselenggarakan Komite Sastra Dewan Kesenian Lampung (DKL) ini diundur karena berbenturan dengan pelaksanaan ujian semester siswa. Ketua Panitia Lomba Fitri Yani mengatakan, sesuai rencana lomba tetap dilaksanakan di Perpustakaan Universitas Lampung (Unila) Jalan Soemantri Brojonegoro, Bandarlampung, 13­14 Desember 2016 nanti.”Biar tidak mengganggu KBM dan banyak pelajar yang punya kesempatan ikutan lomba dan mengapresiasi bahasa Lampung,” ujr Fitri. Lomba Baca Puisi Berbahasa Lampung ini, kata Fitri, menjadi media bagi pelajar di Lampung untuk berkreasi dan berkompetisi secara baik. “Kegiatan ini mengangkat tema `Hanggum Bubahasa Lampung` ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antarsekolah di Lampung,” ujarnya lagi. Lomba ini, kata Fitri, diharapkan bisa menjadi sarana untuk mengemban­ gkan dan melestarikan bahasa Lampung dan juga sebagai ajang menjalin silatu­ rahmi masyarakat dan seniman. Ketua Harian DKL Hery Suliyanto mengatakan, kegiatan ini juga memb­ uktikan perhatian DKL kepada sastra daerah Lampung. Lewat ajang lomba baca puisi bahasa Lampung ini, diha­

rapkan apresiasi masyarakat kepada sastra makin meningkat, khususnya terhadap sastra Lampung. “Ini sekaligus merupakan upaya untuk memasyarakatkan bahasa dan sastra Lampung. Apalagi sekarang ini bahasa Lampung sudah masuk kurik­ ulum,” ujar Heri Suliyanto yang juga Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Lomba Baca Puisi Berbahasa Lampung itu terbagi dalam tiga kategori, yaitu tingkat sekolah dasar/sederajat, SMP/ sederajat, dan tingkat SMA/sederajat. Semua lomba diselenggarakan di Perpustakaan Unila, Selasa­Rabu, 13­ 14 Desember 2016. Sehari sebelumnya, Senin (12/12) akan diadakan technical meeting untuk semua peserta dan guru pendamping. Setiap kategori lomba SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat masing­masing akan ditetapkan juara I, II, III, Harapan 1, dan Harapan 2. Kepada semua juara akan diberikan trofi, hadiah berupa uang pembinaan, dan bingkisan. Pendaftaran dan informasi untuk kepesertaan lomba itu, bisa menghubungi Sekretariat Panitia di Kantor Dewan Kesenian Lampung, Kompleks GOR Sumpah Pemuda Way Halim, Bandar­ lampung, telepon (0721) 703077 email: dkl_090993@yahoo.com dan UKMBS Unila Graha Kemahasiswaan Unila Jl. Sumantri Brojonegoro No. 1 Gedong­ meneng, Bandat Lampung. (™)

gga hasilnya bisa diandalkan sesuai dengan kemajuan jaman,"jelasnya. Lanjutnya, saat ini Angka Partisipasi Kasar (APK) per­ kuliahan masih rendah sehi­ ngga diharapkan kedepan lulusan SMA dapat melanju­ tkan ke perkuliahan. "Masih sedikit generai muda yang melanjutkan ke jenjang kuliah, Mudah mudahan kedepan IAIN yang akan berubah menjadi UIN dapat berkem­

bang sehingga APK dapat ditingkatkan," ujarnya. Lebih lanjut, Mukri menya­ mpaikan tidak ada pilihan lain dengan kesungguhan dalam meningkatkan lembaga pendidikan karena pendidikan sebagai harga mati. "Pendi­ dikan harus dijadikan harga mati, masyarakat juga mengi­ ngkan kita bisa berkembang, agar masyarakat Lampung lebih bersaing diluar," pung­ kasnya dia. (RM)

Bagikan 1000 Botol ke Siswa SD BANDARLAMPUNG, FS ­ Komunitas Ruang Jingga (KRJ) Lampung membagikan 1000 botol minuman layak diguna­ kan bagi siswa Sekolah Dasar (SD). Kelompok orang peduli terhadap generasi muda yang berdiri sejak setahun lalu bergerak dibidang pendidikan dan kesehatan. Ketua Komu­ nitas Ruang Jingga Lampung, Delta Rahwanda mengatakan sebelum membagikan botol minuman kepada siswa, pi­ haknya telah melakukan survei disekolah tersebut. "kita survei anak­anaknya yang membawa botol minum yang menggunakan botol kurang layak," kata dia. Menurutnya, alasan kom­ unitas tersebut memberikan botol karena banyak anak­anak yang membawa minum kesekolah menggunakan botol yang kurang kayak digunakan. "Kita sampaikan kepada siswa bahwa botol plastik yang digunakan sehari­hari ada yang layak digunakan dan ada yang tidak digunakan secara berulang­ulang dan kita berikan botol minum yang layak digunakan," jelasnya. Lanjutnya, pemberian sos­ ialisasi kepada siswa SD tentang botol plastik pihaknya menggu­

nakan dongeng agar siswa cepat memahaminya. "Kita kasih penjelasan pakai dongeng menggunakan boneka tangan dengan isi dongen bercerita tentang fakta plastik, manfaat plastik, rumus pada plastik dan maaf botel minum terhad­ ap mereka," ujarnya. Sejauh ini, Ruang Jingga sudah membagikan 650 botol minum, pada pekan lalu pihaknya memberikan botol minum kepada anak­anak yang terkena HIV/AIDS. "Ada 30 anak yang terkena HIV/ AIDS dan orang tuanya kita berikan juga botol minuma­ nnya," ungkapnya. Dia menambahkan pemb­ erian botol minum layak di­ gunakan tersebut tidak hanya diberikan di Lampung saja namun di Provinsi lain juga mendapatkannya. "Adapun harapan kita terhadap kegiatan ini adalah bermanfaat bagi mayoritav masyarakat. Sejauh ini komunitas Ruang Jingga focus untuk membagikan 1000 botol di Lampung," imbuhnya. "Air minumnya sehat dengan botol minum yang sehat dan materi yang diberikan agar dapat diberitahukan kepada lingkungan disekitarnya," pun­ gkasnya. (IH/ZN)

apabila kita belum mengetahui pentingnya sektor kesenian dalam perekonomian. Infor­ masi dan data ekonomi tent­ ang kesenian sampai saat ini masih agak sulit untuk dikum­ pulkan. Tetapi dengan meng­ etahui (i) berapa pengeluaran konsumsi masyarakat yang digunakan untuk menikmati seni dan kesenian rata­rata per tahun, (ii) pendapatan operasi rata­rata pusat­pusat kesenian (tidak termasuk dana pemerintah dan donasi swasta); (iii) rata­rata dana bantuan pemerintah dalam pembiayaan kegiatan seni dan kesenian per tahun, dan (iv) jumlah rata­rata sum­ bangan masyarakat terhadap kegiatan kesenian dan kebu­ dayaan di Lampung perlu didokumentasikan. Total dari keempat macam data tersebut mencerminkan peran ekonomi kesenian di Lampung. Untuk meletakkan peran kesenian dalam perspe­

ktif ekonomi, data tersebut harus di bandingkan dengan PDRB Lampung tahun 2009. Tanpa melihat kedua data tersebut, saya menduga bahwa kontribusi ekonomi sektor seni dan kesenian di Lampung baru mencapai kurang dari 0.01%. Angka tersebut tentu saja sangat mengecewakan. Mes­ kipun demikian, kenaikan peran ekonomi kesenian se­ cara substantif tidak akan me­ ngubah pesan dasar yang ingin disampaikan: “Dalam pereko­ nomian Lampung, industri kesenian berukuran sangat kecil”. Pertanyaan selanjutnya adalah mengapa peran ekon­ omi kesenian perlu dipelajari oleh kita semua? Jawabannya sangat jelas yaitu bahwa peran ekonomi kesenian perlu dipelajari bukan karena peran­ annya yang penting dalam perekonomian, melainkan karena kesenian dan kebuday­ aan berperan vital bagi bangsa dan citra diri kita. l

W acana

Kesenian dan Ekonomi Yoke Muelgini Pengamat ekonomi Universitas Lampung

S

EPANJANGkesadaran kita, pada zaman modern ini seni dan kesenian (budaya dan kebudayaan) masih terus menempati posisi khusus dalam kehidupan kita. * Se­ bagian menganggap bahwa seni dan kesenian merupakan panggilan tertinggi diantara semua panggilan jiwa; banyak juga yang menganggapnya sebagai bidang yang berada di atas kegiatan komersial biasa; dan masih ada sedikit orang menganggap bahwa para ekonom harus menjauhk­ an tangan mereka yang kotor dari seni dan kesenian. Terkait atau tidak dengan bagaimana pandangan mas­ yarakat atas seni dan kesenian, faktanya adalah bawah seni dan budaya merupakan bid­ ang kehidupan dan produk

yang dihasilkan oleh individu­ individu dan lembaga­lemba­ ga yang bekerja dalam pereko­ noman, dan oleh karena itu tidak dapat melepaskan diri dari dunia materi. Ketika para seniman dan Pemda Lampung mendirikan DKL pada tahun 1980­an yang lalu, para seniman, dan Pem­ da yang tergabung dalam DKL harus menghadapi pasar tenaga kerja dan pasar kese­ nian dan harus dapat memb­ ayar semua tuntutan pasar. Ketika menentukan harga tiket pertunjukan dan harga berbagai produk kesenian, DKL dituntut menyadari bah­ wa penjualan tiket pertunjukan langsung (teater, opera, musik, konser simponi, tarian dan pameran lukisan dan patung) dan harga produk­produk kesenian yang dikemas se­ bagai komoditi menghadapi kendala persaingan dari tiga penjuru: (i) harga rata­rata berbagai produk rekreasi

pertunjukan lainnya, selera masyarakat, dan tingkat pen­ dapatan rata­rata para pen­ gunjung potensial. Ketika pemerintah pusat atau daerah, melalui dinas­ dinas atau kantor­kantor pemerintah yang mengurusi kesenian, pariwisata, dan kebudayaan menghibahkan sejumlah dana ke DKL, pusat­ pusat kesenian, kampus­ kampus, dan sekolah­sekolah untuk mengembangkan seni dan kesenian, maka dinas­ dinas tersebut harus menda­ patkan dana melalui proses penyusunan anggaran dan kompetisi dengan program­ program pemerintah lainnya, sedangkan pemerintah pusat dan daerah mendapatkan anggaran dari RAPBN dan RAPBD yang berasal dari rakyat. Hubungan antara kesenian dan ekonomi ditentukan oleh bagaimana fungsi­fungsi kesenian (dan kebudayaan)

memainkan peranannya dalam konteks perekonomian masyarakat. Dalam banyak hal, individu­individu dan perusahaan­perusahaan yang mengonsumsi atau mengha­ silkan seni berperilaku seperti produsen dan konsumen barang dan jasa lainnya. Mes­ kipun demikian harus diakui bahwa sampai tahap tertentu perilaku ekonomi masyarakat seni secara signifikan berbeda dibandingkan dengan perilaku ekonomi masyarakat pada umumnya. Analisis para ekonom atau kaitan antara kesenian dan ekonomi dilakukan dengan memandang kesenian dengan cara yang sama dengan pro­ duk perusahaan dan/atau industri pangan; produk­pro­ duk industri manufaktur seperti mesin, baja, dan alat­ alat pertukangan atau industri kesehatan, serta perbankan, keuangan dan sektor­sektor lainnya yang ada dalam pere­

konomian. Dalam analisis mereka para ekonom mempelajari sejarah pertumbuhan industri seni dan kesenian dan kemu­ dian menganalisis konsumsi, produksi, dan mekanisme pasar dari produk seni dan kesenian, masalah keuangan industri seni dan kesenian, dan peran kebijakan publik dalam industri seni dan kes­ enian. Selain itu, analisis atas seni sebagai profesi, peran seni dan kesenian dalam ma­ syarakat ekonomi lokal dan daerah, peran lembaga­lem­ baga yang berkaitan dengan seni dan kesenian seperti galeri, dealers, dan museum serta hubungan antara media massa dengan seni dan kese­ nian (budaya dan kebudayaan) juga merupakan bagian yang penting dari analisis ekonomi tentang kesenian. Hubungan antara ekonomi dan kesenian tidak apat diana­ lisis secara komprehensif


6

NOMOR 741/ KAMIS 1 DESEMBER 2016

Mustafa Mediasi Warga vs PT GGP GUNUNGSUGIH, FS-- Terkait polemik antara warga dengan PT. Great Giant Peneaple (GGP), Bupati Lampung Tengah DR. Ir. Mustafa meng­ himbau warga dan pihak perusahaan agar dapat berpikir jernih dalam menyelesaikan masalah. Hal ini disampaikan bupati dalam mediasi antara PT. GGP dengan warga berasal dari tiga kampung dari Lempuyang Bandar, Putera Indra Subing, dan Terbanggibesar di kantor bupati, Rabu (30/11). Memimpin langsung proses mediasi, Mustafa meminta agar kedua belah pihak fokus pada penyelesaian masalah atau mencari solusi yang bisa menguntungkan kedua pihak. “Disini pemerintah berpe­ ran sebagai mediator. Kami minta kedua pihak bisa beke­ pala dingin dalam menyele­ saikan masalah, jangan sampai polemik ini terus berkelanjutan tanpa ada titik temu,” ungkap Mustafa. Dari pantauan Fajar Suma­ tera, meski sedikit alot namun proses mediasi berlangsung lancar. Muas, perwakilan dari warga menyampaikan lima tuntutan kepada pihak perusa­ haan. Diantaranya yakni pen­

cabutan HGU PT. GGPC U-24, 25, 26 Terbanggibesar, perek­ rutan tenaga kerja lokal, trans­ paransi dana CSR, pengem­ balian hak tanah 20 persen, dan pencabutan izin usaha. “Tuntutan ini kami sam­ paikan karena banyak sekali perjanjian dan kesepakatan yang tidak dipenuhi pihak perusahaan. Kami minta agar perpanjangan HGU PT. GGP dihentikan, ini adalah harga mati. Masyarakat juga me­ minta agar 20 persen lahan yang dikelola perusahaan agar dikembalikan,” ungkap Muas. Pelanggaran lainnya yang dilakukan perusahan yakni pemberdayaan tenaga lokal yang tidak sampai 10 persen dari yang disepakati 40 persen. Akibatnya banyak warga lokal menjadi pengangguran meski ada perusahaan besar. Bahkan dari 1600 kepala keluarga di Terbanggibesar, hanya ada 20 orang yang terserap menjadi

MEDIASI - Bupati Lampung Tengah DR. Mustafa memimpin mediasi polemik antara warga dengan PT. GGP di kantor bupati, Rabu, 30/11. ISTIMEWA

tenaga kerja. Begitu juga dengan reali­ sasi dana CSR, menurutnya perusahaan tidak pernah memberikan hak masyarakat melalui dana CSR. Terakhir dana CSR digulirkan pada tahun 2000. “Karenanya kami minta agar ada transparansi dana CSR. Digunakan untuk apa dan berapa, karena itu adalah hak publik,” tegasnya.

Menanggapi hal ini, Is­wanto mewakili PT. GPP mengaku siap menindaklanjuti permo­ honan-permohonan warga. Terkait HGU dan peng­embalian lahan 20 persen, menurutnya harus ada mekanisme yang dijalani dan melibatkan pemerintah pusat. “Semua ada undang-undang atau peraturan yang harus ditaati. Mohon warga meng­kaji ulang meka­

nisme terse­but. Karena izin dan peng­embalian lahan merupakan hak pemerintah pusat,” jelasnya. Sementara mengenai dana CSR, Iswanto menjelaskan, saat ini pengajuan dana CSR hanya bisa dilakukan jika melibatkan pemerintahan kampung, tidak lagi bersifat individu atau kelompok. Mekanisme yang dilakukan

yakni mengedepankan tran­ pa­ransi, dimana warga ber­ sama aparatur kampung mengajukan permohonan dana CSR sesuai dengan kebutuhan. “Sementara terkait perek­ rutan tenaga kerja, kami sudah ada datanya. Sekitar 70 persen kami melibatkan tenaga local. Namun kedepan akan terus kami evaluasi, jika memang

ada oknum-oknum yang ber­ main, akan ditindaklanjuti,” tegasnya. Mediasi diakhiri dengan diskusi yang melahirkan be­ berapa kesepatan kedua belah pihak. Mediasi disaksikan langsung oleh Ketua DPRD Lampung, Kapolres, Dandim, Kajari, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lampung Tengah. (JJ)

l ADVERTORIAL

DPRD Waykanan Sahkan APBD 2017

K

ETUA DPRD Way­ kanan Nikman Ka­ rim memimpin Sidang Paripurna pengesahan Ang­ garan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017 di Ruang Rapat Utama, Rabu (30/11). Sebanyak 37 Anggota Dewan hadir dalam paripurna tersebut. Selain itu juga hadir Bupati Waykanan Raden Adipati Surya, Wakil Bupati Waykanan Edward Antony, Forkopimda, dan pejabat utama pemkab setempat. Dalam pidatonya Bupati Raden Adipati Surya mengatakan penyu­ sunan APBD Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2017 telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undangundang Nomor 33 tentang Perim­ bangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, serta Undang-undang

lainnya. Turut hadir Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Derah Bustam Hadori, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), camat. Dalam kesempatan itu, Ang­ gota legislatif dari partai PPP Ma­haratu membacakan rekomen­ dasi Badan Anggaran (Banang) berdasarkan surat Bupati Way Kanan nomor : 900/317/III.09WK/2016 tanggal 02 November 2016 perihal penyampaian raperda APBD Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2017. Serta hearing antara SKPD dengan komisi pada tanggal 16, 17 dan 18 November 2016 dan rapat antara badan anggaran DPRD dengan tim anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan pada tanggal 24 No­ vember 2016. Sekaligus rapat Badan Musyawarah DPRD

kabupaten Way Kanan tanggal 25 November 2016. Dari hasil hearing dan rapat yang telah dilakukan antara komisi dan mitra kerja, serta badan anggaran DPRD dan panitia anggaran Waykanan diperoleh hal-hal sebagai berikut; secara garis besar hasil pembahasan raperda APBD Tahun Anggaran 2017 adalah untuk pendapatan daerah sendiri di kabupaten Way Kanan mencapai Rp 1,307 Triliun, sedangkan untuk belanja daerah sendiri mencapai Rp 1,326 Triliun. Jadi surplus/defisit anggaran mencapai kurang lebih Rp19 Miliar. Oleh karena itu untuk menu­ tupi defisit tersebut ditutupi dengan pembiayaan penerimaan sebesar Rp35 miliar dan dikurangi biaya pengeluaran sebesar Rp 16 miliar, sehingga pembiayaan netto sebanyak Rp 19 miliar. Jadi sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (Silpa) Rp0. Dengan dipimpin Ketua DPRD kabupaten Way Kanan Nikman Karim, Wakil Ketua I DPRD Abdul Haris Nasution dan Wakil Ketua II DPRD Beta Juana, serta sebanyak 34 anggota legislatif menyetujui untuk disahkannya RAPBD kabupaten Way Kanan tahun anggaran 2017. Dalam kesempatan itu pula, Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya, menyampaikan bahwasan­ nya dengan demikian proses penyusunan APBD Tahun 2017 telah sesuai dengan Undangundang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, Undang-un­ dang Nomor 17 Tahun 2003 ten­ tang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuang­ an Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaima­ na telah diubah dengan Per­ mendagri Nomor 21 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri

SANGGAR BUNGA & PARCEL

‘‘MAHKOTA’’

MENERIMA PESANAN :

Bunga Papan Bunga Sewa Bunga Segar / Kering Parcel Hand Bucket, Dll. Jln. Sultan Agung No. 05 Bandar Lampung

Hp. 0857 1769 9528 / 0812 7948 2855

Buka m 24 Ja

Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyu­ sunan APBD Tahun Anggaran 2017. Tahapan selanjutnya setelah ditandatangani Nota Persetujuan Pengesahan APBD Tahun 2017 ini, kemudian akan dilakukan evaluasi oleh Pemerintah Provinsi. Hal ini dimaksudkan untuk menye­laraskan dan mensinergikan antara pembangunan yang dianggarkan dalam APBD Way Kanan dengan kebijakan Peme­ rintah Provinsi maupun Peme­ rintah Pusat. Dengan ditandatanganinya Nota Persetujuan Pengesahan RAPBD Tahun Anggaran 2017, sesuai dengan kesepakatan waktu yang telah di bangun beberapa waktu yang lalu pemerintah mem­ berikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya karena kerjasama yang dijalin ini akan memberikan dampak yang cukup besar bagi perkembangan pem­ bangunan di kabupaten Way Kanan. “Saya selaku Kepala Daerah sangat berharap bahwa nilai dan semangat kebersamaan dalam membangun kabupaten yang

kita cintai ini selalu kita pegang teguh dan junjung bersama sebagaimana yang telah kita rasakan selama ini,” kata dia. Hal ini menunjukkan bahwa upaya meningkatkan kinerja penyelenggaraan kepemerintahan daerah benar-benar menjadi tanggung jawab bersama, yang pada akhirnya diharapkan kualitas kinerja aparatur akan semakin meningkat sehingga pelayanan publik akan benar-benar dinikmati secara nyata oleh seluruh masyarakat. Pemerintah kabupaten Way Kanan sangat menyadari adanya keterbatasan dana yang dimiliki oleh pemerintah, sehingga masih banyak usulan dan aspirasi masyarakat baik langsung maupun melalui para anggota dewan belum dapat diagendakan dalam APBD Tahun Anggaran 2017, mudahmudahan di masa yang akan datang dapat diagendakan. “Semoga APBD 2017, dapat dijadikan momentum bersama sebagai upaya secara bertahap sesuai cita-cita kita bersama untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Way Kanan yang kita cintai, ungkapnya

Tahapan selanjutnya setelah ditandatangani Nota Persetujuan Pengesahan APBD Tahun 2017 ini sesuai aturan akan dilakukan evaluasi oleh Pemerintah Provinsi. “Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan dan mensinergikan antara pembangunan yang dianggarkan dalam APBD Way Kanan dengan kebijakan Peme­ rintah Provinsi maupun Peme­ rintah Pusat.” kata dia. Dengan ditandatanganinya Nota Persetujuan Pengesahan RAPBD Tahun Anggaran 2017, papar Raden Adipati akan membe­ rikan dampak yang cukup besar bagi perkembangan pembangunan di Kabupaten Way Kanan. Disisi lain Raden Adipati selaku Bupati Waykanan menyadari adanya keterbatasan dana yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupa­ ten Way Kanan, sehingga masih banyak usulan dan aspirasi masya­ ra­kat baik langsung maupun mela­lui para anggota dewan belum dapat diagendakan dalam APBD Tahun Anggaran 2017. “Mudah-mudahan di masa yang akan datang dapat diagen­ dakan.” tutur Raden Adipati. (ADV)


7

NOMOR 741/ KAMIS 1 DESEMBER 2016

Pembangunan Betan Subing Dilanjutkan GUNUNGSUGIH, FS - Sempat terbengkalai selama pulu­ han tahun, Bupati Lampung Tengah Mustafa mengupay­ akan kelanjutan pembangunan Terminal Betan Subing di Kecamatan Terbanggibesar.

Permohonan kelanjutan pembang­ unan terminal itu disampaikan lang­ sung kepada Kementerian Perhu­ bungan dan satker Dishub Provinsi di kantor bupati, Rabu (30/11). Mustafa menuturkan kondisi terminal Betan Subing yang terbeng­ kalai tak beroperasi sangat disayangkan. Padahal lokasinya yang strategis, terminal yang diresmikan 2004 oleh Presiden Megawati saat itu seharusnya bisa menjadi terminal andalan yang bisa menambah kas APBD Lampung Tengah. Mustafa meminta agar terminal Betan Subing yang pengelolaannya kini diserahkan ke pusat, agar segera direhab dan pembangunannya dilanjutkan. Menurut Mustafa, terminal agrobisnis tersebut rencananya akan dibuat kawasan baru yang diharapkan

dapat meningkatkan perekonomian warga setempat. Selain kawasan transit, di areal terminal juga dilengkapi dengan rumah potong hewan, pasar distribusi produk pertanian dan agrobisnis, pasar grosir, kawasan niaga terpadu, kawasan pengrajin. Di situ juga disediakan areal pe­ mancingan, perhotelan, kawasan rumah makan, dan restoran. Sebagai daerah jalur lintas suma­ tera, area tersebut memiliki potensi besar sebagai kawasan niaga, yang tentunya dapat memberi efek pening­ katan ekonomi. Hanya saja, pem­ bangunan terminal Betan Subing tersendat karena faktor anggaran pekerjaan terminal tertunda. Peng­ elolaan kini telah diserahkan ke pemerintah pusat.

dari halaman 1

Kasus “Malu reses terus tetapi aspirasi masyarakat tidak pernah diakomodir. Kalau musrenbang hanya bertemu kepala pekon, tapi kalau reses langsung ketemu dengan masyarakat dan bisa langsung mengetahui aspirasi masyarakat di dapilnya,” kata dia dalam wawancara lewat sambungan telepon. Dia melanjutkan, pada Paripurna kemarin (SelasaRabu, 29-30/11) sejumlah Anggota DPRD tidak hadir sehingga pengesahan RAPBD gagal. “Anggota DPRD Tang­ gamus juga terpecah menjadi tiga kelompok, ada yang baik pro, netral dan berkonflik de­ ng­an kepala daerah setempat,” katanya. Dia menilai jika terkondisi seolah-olah ini tindakan me­ lukai hati rakyat dengan keti­ dak hadiran para wakil rakyat untuk mengesahkan RAPBD 2017 mendatang. “Tetapi hal itu sebenarnya tidak juga bisa dijadikan alasan.” Selain itu, dia juga mem­ per­tanyakan angka kejelasan defisit keuangan dari Peme­ rintah Kabupaten Tanggamus. Sebagai anggota Badan Ang­ garan (Banggar), diainya mencoba untuk menanyakan dari kejelasan itu kepada Ketua Banggar.

Tetapi, dirinya menyayang­ kan persoalan ini sengaja dibuat ngambang dan apabila ada anggota Banggar yang menanyakannya, maka ang­ gota DPRD yang juga anggota Banggar sekaligus pro dengan kepemimpinan Bupati Bam­ bang Kurniawan langsung segera mengambil voting. “Banggar ini anggotanya paling banyak dari PDI-P, jadi ya kalah aja. Jadi permasalahan ini tidak pernah bisa tertuntas­ kan. Tetapi kami akan terus mempertanyakan kejelasan dari defisit itu,”tegasnya. “Isunya tahun ini ada dana untuk bayar hutang tahun kemarin, tetapi sampai seka­ rang tidak ada kejelasan dari pemerintah setempat. Karena nominalnya tertulis di nota keuangan berubah-berubah, kalau dipahami Rp52 miliar, tetapi berubah lagi menjadi sekitar Rp94 miliar,”ungkapnya. Menurutnya pemerintah Tanggamus tahun 2016 ini mengalami surplus sekitar 94 miliar, tetapi dana itu nanti­ nya bakal dipakai untuk mem­ bayar pembiayaan tahun 2015. “Kami sudah tidak berani bilang defisit, tidak bisa ngo­ mong, karena ada aturannya dan takut dipertanyakan oleh KPK,” ungkapnya. (TM)

dari halaman 1

Pengajian “Kalau terdaftar di Kes­ bangpol boleh-boleh saja dibantu, termasuk Rahmat Hidayat, sama dengan Karang Taruna, Pramuka, dan KNPI,” kata dia, Rabu (30/11). Namun demikian, jangan sampai dana yayasan peng­ ajian MTRH yang diduga bersumber dari Pemkot Ban­ darlampung lebih besar dari anggaran organisasi lain, seperti KNPI, Karang Taruna, dan Pramuka yang merupakan organisasi resmi pemerintah. “Selama dananya dapat dipertanggungjawabkan tak ada masalah, tapi jangan sampai menjadi rancu soal nilai karena nilai bantuan hibah yayasan Rahmat Hidayat tidak harus lebih besar dari organisasi resmi pemerintahan lainnya,” terang dia. Menurut dia, dana yayasan pengajian MTRH yang me­ mang patut untuk kita curigai. Hal ini jika dilihat dari kegiatan yang dilakukan yayasan MTRH yang selalu jor-joran dan besar. “Menenggarai apakah yayasan milik Eva Dwiana menggunakan dana daerah atau tidak, kita bisa telisik pada saat milad atau ulang tahunnya yang mengadakan senam dengan hadiah umroh adalah yayasan Bunda Eva.

B E R A N I

TA N PA

Tetapi pemenangnya diduga mengurusi persyaratan umroh di Pemkot Bandarlampung,” ungkapnya. Diterangkannya lagi, bahwa yayasan pengajian MTRH menggunakan dana yang jumlahnya fantastis. Misalnya, setiap kegiatannya selalu menyewa bilboard jumlahnya hampir puluhan dan juga meng­undang penceramahpenceramah kondang dari Jakarta. “Bayangkan saja ini hampir 2-3 kali dalam satu bulan, berapa banyak jumlah dananya,” ungkapnya Dirinya melanjutkan, MTRH seharusnya mengkla­rifikasi sumber dana agar tidak timbulnya fitnah. “Kita mem­ be­rikan kritik untuk lebih terang dan membantu mereka jauh dari fitnah. Jelaskan sum­ber dana itu, apakah usaha kebon karet atau mendapat fun­ding dari negara lain,” tegasnya. Pengajian, sambungnya, tidal boleh ada kepentingan untuk mendompleng elekta­ bilitas dan popularitas. Pasal­ nya, mendompleng agama untuk hal tersebut sangat dilarang. “Nanti kena marah Tuhan, kalau sudah marah kuasa manusia itu bisa lang­ sung dicabut,” pungkasnya. (ZN)

K O M P R O M I

Redaksi menerima kiriman tulisan orisinal dan tidak dikirim ke media lain,panjang maksimal 5.000 karakter, disertai nomor kontak.Kirim ke email: opinifajars@gmail.com Kami mengutamakan tulisan yang mengkaji masalah Lampung. Wartawan Fajar Sumatera selalu dibekali kartu pers yang masih berlaku. Wartawan Fajar Sumatera tidak menerima atau meminta sesuatu apapun dari narasumber dengan alasan apapun, jika menjumpai pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diharap untuk dapat menghubungi redaksi ke no. 0821 8281 5086 Redaksi/Usaha : Jl. Kenanga No.9 Rawalaut Enggal - Bandar Lampung 35127 Rekening : Mandiri No.: 1140010840927 (a.n.: Deni Kurniawan)

“Saya minta agar pembangunan terminal Betan Subing dapat dilanjut­ kan. Ini adalah asset yang sangat potensial untuk meningkatkan APBD dan perekonomian masyarakat. Kebe­ radaan terminal ini juga diharapkan bisa menjadikan Lamteng sebagai kawasan persinggahan, bukan sekedar kawasan lintas,” ungkap Mustafa. Menanggapi hal ini, Rudu Sutristno, mewakili Tim P3D Kementerian Perhubungan mengaku akan mengupa­ yakan permohonan bupati Mustafa di APBN tahun mendatang. “Akan kita ajukan di APBN selanjut­ nya. Mudah-mudahan dapat segera direalisasikan dan pembangunan segera dilaksanakan,” ungkap Rudu. Dia menjelaskan ada 143 terminal type A di Indonesia yang pengelola­ annya diambil oleh pusat. Hal ini sesuai dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2014. “Aset terminal Betan Subing telah diserahkan ke pusat, namun belum beroperasi karena terkendala pembang­ unan yang belum rampung. Karenanya ini akan kami upayakan agar bisa dibangun,” pungkasnya.(*)

ISTIMEWA

DISKUSI - Bupati Lampung Tengah Mustafa berdikusi dengan pihak Kementerian Perhubungan terkait kelanjutan pembangunan Terminal Betan Subing Terbanggibesar, Rabu (30/11).

dari halaman 1

Jurnalis jadi sebelum jawaban itu ke­ luar dari mulut pejabat, harus di analisa dulu. Karena kami bukan wartawan press realeas ataupun yang langsung patuh apabila diberi jajan,”ungkap­ nya Apabila orang nomor satu di Kota Tapis Berseri itu tidak mampu untuk menjawab pertanyaan media atau jurna­ lis, sebaiknya tidak usah dija­ wab atau diserahkan ke satker terkait. “Kami marah, tapi tidak tolol, artinya kami disini mela­ wan agar ada pernyataan sikap atau klarifikasi dari Wali Kota Bandarlampung,”ucapnya. Dilain sisi, dia juga meng­ kritisi sikap beberapa jurnalis yang dianggap tidak berani mengkritisi pemerintah Ban­ darlampung. “Disini kami juga mempertanyakan solida­ ritas dari teman-teman yang tidak ikut bergabung dalam aksi ini,”ujarnya. Sementara itu, Liga Maha­ siswa Nasional untuk Demo­ krasi (LMND) Lampung men­duga Wali Kota Bandar­ lam­pung, Herman HN anti Demokrasi sehingga lebih mengedepankan kearogansian yang berujung pada pelecehan profesi jurnalis. “Setiap warga negara In­ donesia bebas mengeluarkan pendapat atau biasa disebut Demokrasi. Jadi, apabila ada kekeliruan atau belum mema­ hami persoalannya, seharus­ nya Pak Wali Kota bisa bersi­ kap lebih bijaksana lagi, bu­kannya malah marah,”Kata Ketua LMND Lampung, Rey­ naldo Sitanggang. Kehadiran LMND Lam­ pung merupakan sebagai bentuk ketegasan agar adanya kesadaran para pejabat di

Bandarlampung supaya tidak lagi melecehkan profesi jur­ nalis. Karena Indonesia meru­ pakan negara hukum dan demo­krasi dalam konteks untuk melindungi hak asasi manusia (HAM) yang merupa­ kan sebuah keharusan. Pasalnya, media merupa­ kan salah satu pilar demokrasi, oleh karena itu jurnalis mem­ butuhkan berita secara objek­ tif yang sesuai dengan kode etik sehingga berita itu dapat berimbang. “Media merupakan sebagai bentuk pengawasan terhadap pembangunan pemerintah Bandarlampung. Namun, sayangnya, Pertanyaan yang dilakukan oleh wartawan itu direspon oleh Wali Kota Ban­ dar­lampung dengan peleceh­ an dan kearogansian,”ucapnya. Ketertindasan buruh sete­ lah adanya penetapan Upah Minimum Kota (UMK) jauh dari layak, sekarang muncul persoalan baru, yakni penis­ taan wartawan. Sepertinya pemerintah Bandarlampung anti dengan yang namanya demokrasi. “Kearogansian seorang Wali Kota Bandarlampung, Herman HN dalam menjawab pertanyaan jurnalis, secara tidak langsung telah melukai demokrasi di Indonesia,” tegas­­nya. Selain itu, Dia menilai Wali Kota Bandarlampung telah lupa bahwa nama besarnya terlahir dari media dan sebagai sarana informasi ke masya­ rakat terkait pembangunan di Kota Tapis Berseri. Oleh karena itu, pemerin­ tah Bandarlampung harus sadar apa yang telah dilakukan oleh seorang Herman HN merupakan salah satu bentuk

dari halaman 1

Disparekraf Akan tetapi, Disaprekraf Lampung juga bertanggung jawab terkait promosi, serta sarana di tempat destinasi wisata. “Kami juga bertang­ gung jawab akan hal itu. Namun SKPD terkait sudah bekerja sesuai dengan tu­ poksinya,” tukasnya. Masih katanya, untuk memudahkan para wisatawan baik lokal maupun mancane­ gara mudah menuju lokasi wisata, pihaknya mengaku, sudah merangsang dengan membuat jalur patern. Dan untuk paket wisatanya, dise­ rahkan kepada pihak ketiga, seperti ASITA (Asosiasi Travel Agen) Indonesia, yang juga memiliki cabang di Lampung. “Paket-paket perjalanan wisata ke Lampung, alham­ dulillah memang sudah aktif

Penerbit PT Fajar Intermedia Utama Pemimpin Umum Deni Kurniawan Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab Abdullah Al Mas’ud Pemimpin Perusahaan Redaktur Pelaksana Udo Z. Karzi Redaktur Riko Firmansyah, Rusidi Supendi

penistaan ke kawan wartawan. “Kami dari mahasiswa mendu­ kung agar terciptanya demo­ krasi di Bandarlampung dengan adanya klarifikasi dari seorang Wali Kota yang telah membuat hati jurnalis terlu­ ka,”pungkasnya. Terpisah, PPRL Lampung mempertanyakan pernyataan sikap dari Wali Kota Bandar­ lampung, Herman HN yang telah melecehkan profesi jur­nalis dengan menjawab melalui perkataan kasar “Tolol Kamu”. “Pernyataan Herman HN itu telah melakukan penghi­ naan terhadap jurnalis, artinya Wali Kota itu telah bersikap arogan dan tidak pernah me­ lihat masyarakat Bandarlam­ pung yang berprofesi sebagai wartawan,”Kata Humas PPRL Lampung, Yohanes Joko Pur­ wanto. “Orang nanya peraturan yang dipakai terkait penarikan retribusi telekomunikasi 2015, kok malah dibilang “Tolol Kamu”. Kan aneh, padahal wartawan itu sangat berhak menanyakan sesuatu sebagai bentuk pengawasan,”ucapnya. Kawan-kawan dari kaum buruh hari ini memprotes apa yang telah dilakukan Herman HN beberapa waktu lalu. “Persoalan penetapan UMK saja belum selesai karena diduga tidak berdasarkan KHL dan UU ketenagakerjaan. Ini kesalahan besar, menyakiti hati rakyat dan jurnalis,”ung­kapnya. Ia berharap para aparat hukum agar dapat mengusut dan mengadili Wali Kota Ban­ darlampung dengan hukum dan uu di republik ini. Karena tidak ada satu pejabat pun yang kebal hukum dan tidak mau menghormati HAM

dan mereka memang gencar menawarkan paket kunjungan kemari (Lampung), formulasi ini dinilai sangat ampuh. Dan untuk itu percepatan infra­ struktur dan sarana sangatalah penting,” ucapnya. Choiriah juga mengaku siap menampung investor masuk asal sesuai dengan peraturan. “Destinasi wisata yang ada sekarang seperti Te­luk Kiluan rata-rata proper­ ti­nya merupakan milik perse­ orangan. Pemerintah belum punya resort sendiri. Intinya kami mendukung karena ini untuk menarik wisatawan datang ke Lampung,” jelas Ka­d isparekraf Lampung Choiria Pandarita, Rabu (30/11) Ia juga menegaskan jika pembangunan properti harus

Liputan Bandarlampung M Burhan, Rikman Rasyid,Rio Fauzul, Arif Wiryatama, Ihan Apriyadi, Irzon Dwi Darma. Fotografer Tommy Saputra Pracetak Taufik Kurohman (Kabag ), Rendi Bagus Setia Iklan & Promosi Rikman (Kabag) Distribusi & Sirkulasi Rudi Hartono (Kabag), Widodo Sekretaris Redaksi Fitria Ismayuliana

mematuhi peraturan yang berlaku khususnya bidang tata ruang. Apalagi untuk sektor pariwisata keindahan alam, merupakan obyek yang dijual. “Pembangunan atau pembelian properti harus sesuai dengan tata ruangnya. Selama ini dibidang Pariwisata pengembangannya kami sesuaikan dengan tata ruang yang ada,” ujarnya. Pengembangan destinasi pariwisata juga harus mem­ per­hatikan peruntukan desti­ nasi tersebut. “Misalnya Teluk Kiluan tidak menjadi destinasi wisata yang modern. tapi sesuai dengan alam yang ada. Sedangkan untuk pantai Pasir Putih misalnya dimodernkan dengan resort untuk keluarga,” kata Choiria. (ZN/TM)

Biro Lampung Selatan M Amir Syarifuddin (Kepala) Pesawaran Muhajirin (Kepala), Putra Pancasila S. Pringsewu Saefudin (Kepala), Gendon Tanggamus Subhan HS (Kepala), Idham Khalid, Candra Irawan Lampung Utara Roffi (Kepala), Tulangbawang Barat Muhammad Rozi (Kepala) Gati Susanto

masyarakat Bandarlampung “Wali Kota Bandarlampung sebaiknya mengundurkan diri saja atau kalau tidak kami dari PPRL, kaum buruh, maha­ siswa, petani dan warga miskin kota akan bersama-sama me­minta DPRD untuk Her­ man HN sebagai orang nomor satu di Kota Tapis Berse­

dari halaman 1

Ngupi Pai dan rumah makan, kini ba­ nyak yang menggunakan bahasa Cina. Bahasa Cina terjadi karena berkembangnya bahasa tersebut dalam masyarakat pada era globalisasi. Apalagi, sikap dan mental bangsa Indonesia memang cenderung mudah terpengaruh oleh halhal yang berbau asing. Khusus penggunaan ba­ hasa Cina, sampai ada kelom­ pok tertentu seolah hal itu merupakan cerminan kualitas keimanan seseorang. Pada era globalisasi ini, sesuatu memang sangat mu­ dah berkembang dan menye­ bar. Informasi yang berkem­ bang di masyarakat akan cepat tersebar luas karena kemajuan teknologi. Hal ini perlu disikapi secara cerdas. Kalau kita

cerdas, demi kemartabatan bahasa Indonesia, maka kita dapat memilah dan memilih bahasa apa yang patut kita kedepankan di ruang publik. Krisis kebahasaan ini sebe­ narnya bisa diatasi jika peme­ rintah bisa memberikan con­ toh penggunaan bahasa Indo­nesia di ruang publik. Celakanya, beberapa institusi di bawah naungan pemerintah belakangan juga lebih bangga menggunakan bahasa asing daripada bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa asing sebenarnya memang perlu. Tetapi, hal itu bisa diberlaku­ kan pada acara-acara tertentu saja. Sebagai wujud rasa cinta kita terhadap bahasa Indone­ sia, sekarang mari biasakan menggunakan bahasa Indo­ nesia di tempat umum. l

dari halaman 1

Bokep Darti (nama disamarkan), usia 22 tahun, adalah warga Talangpadang, Tanggamus, berkenalan dengan Darto *disamarkan juga), usia 26 tahun. Ternyata perkenalan itu tak sekedar kenal, tapi ke­ mudian juga “kenil”, khususnya ke soal-soal yang nyempil. Sebenarnya wajah Darti biasa-biasa saja, tapi kulitnya halus, tangannya lembut, selembut mie ayam yang selalu diaduk-aduknya setiap hari. Inilah yang jadi bikin Darto kesengsem, sampai “si jendul” di dalam sarungnya selalu bergejolak. Ternyata Darti juga tipe perempuan dicolek mau. Tantangan lelaki Talangpadang itu langsung diladeni. Darto mengajak Darto ke Tanjung­ karang. Pacaran dengan meli­ hat keramaian kota, memang mengasyikkan. Ternyata Darto-Darti tak cukup hanya bermain, tapi justru istirahat sejenak di kamar penginapan yang banyak tersedia di situ. Bisa ditebak ke mana ujung­ nya. Dari koalisi kemudian dilanjutkan dengan “eksekusi”. Saking asyiknya pacaran, keduanya lalu lupa diri. Saat berduaan, muncul setan, Tapi yang namanya setan, kalau mau menyesatkan orang

Tulangbawang Murni (Kepala) Mesuji Supardi (Kepala) Tarmizi, Metro Rolan (Kepala) Lampung Tengah Jimmy Pebriansyah Jamjuri, Rifki Yonizar Bumi Nabung Taufik, Badrul Amin Lampung Timur Tengku Abdul Rahman (Kepala) Rusman Ali, Hairudin, Sriyono.

ri,”pungkasnya. Untuk diketahui, Lagu Indonesia Raya menjadi langkah awal para massa aksi yang terdiri dari wartawan, mahasiswa dan kaum buruh untuk memperjuangkan pro­ fesi jurnalis di depan kantor pemerintah Bandarlampung. (ZN/TM)

mudah saja. Aguiii Lain waktu kembali DartoDarti kembali ke Bandarlam­ pung. Lantaran sudah semakin akrab, tanpa sungkan dan keberatan Darti mau saja saat adegan ranjangnya mau diaba­ dikan Darto dengan HP. Dan itulah yang terjadi, begitu kamera HP dipasang, kedua­ nya pun langsung begituan, bergulat antara hidup dan mati. Waktu terus berjalan, hubu­ ngan Darto-Darti juga sudah renggang karena sudah samasama bosan. Akhirnya, Darti meningngalkan Darto dan menikah dengan lelaki lain. Rupanya, pernikahan Darti, bikin sakit hati Darto. Lalu dia menyebarkan unggahan di HP video mesum mereka lalu disebarkan ke medisa social. Kasus yang tadinya adem ayem jadi “menghangat” karena gambar rekaman penuh sejarah itu kini beredar di HP-HP kawula muda. Darti tentu saja kaget, karena tak menduga bahwa gambar itu jadi beredar di dunia maya. Dua hari lalu, Darto kemudian disergap polisi dari Polres Tanggamus. Kepada polisi dia mengaku sakit hati, tapi nyesel juga. Aguiii

Waykanan Muslimin Lampung Barat Yosua (Kepala) Pesisir Barat Sony, Risman Jakarta John Firdaus Sayuti Yogyakarta Hazwan Iskandar Jaya Legal Wahrul Fauzi Silalahi, SH Percetakan PT Lampung Intermedia Jl. Sultan Agung No.18, Kedaton, Bandar Lampung 0811 793 204 / 0811 7212 317 (Isi di luar tanggung jawab percetakan)


8

NOMOR 741/ kaMis, 1 deseMBeR 2016

Polres Lampung Utara Sisir Pendemo 212 Kotabumi, FS - Kapolres Lampung Utara AKBP Esmed Eryadi memimpin jajarannya menyisir para penumpang bus dan pengendara lainnya tujuan Jakarata di Terminal Simpang Propau Kotabumi dan Bukitkemuning, Rabu (30/11). "Razia ini untuk mengantisipasi terselipnya barang berbahaya agar jangan sampai mereka yang berangkat ke Jakarta untuk aksi damai pada 2 Desember (212) menggunakannya," kata Kapolres. Sedikitnya ada dua bus yang mereka periksa di Termi-

nal Simpang Propau. Kedua bus itu yakni bus Sozo nopol AA-1428-CA yang mengangkut 49 orang serta bus Family Raya nopol BH 7880 GH dengan 38 penumpang di dalamnya. Mereka merupakan jamaah Jurkudamaq berasal dari Sumatra Barat. Seluruh barang penumpang dari kedua bus tersebut diperiksa secara teliti. Mereka ingin memastikan agar barang bawaan penumpang benar - benar bersih dari barang terlarang seperti senjata api, senjata tajam, dan bahan peledak serta narkoba.

(Lampura) atau ke Bandar

Lampung (dan tak perlu ke Jakarta)," terangnya. Namun, Perwira Menengah Kepolisian ini tak dapat memastikan adakah warganya yang disinyalir akan ikut aksi 2 Desember mendatang. Sejauh ini, ia belum menerima pemberitahuan terkait rencana kepergian warganya ke Jakarta. Menurutnya, tak menutup kemungkinan jika ada warganya yang tertarik ikut aksi tersebut dan berangkat sendiri - sendiri. "Secara terbuka pemberitahuan ke kita tidak ada. Tapi, aparat intelijen kita terus

yang mengerjakan hingga lama waktu pelaksanaan, dikhawatirkan dapat memunculkan fitnah dan terus-terusan menjadi masalah terhadap pengerjaan program pembangunan pemerintah daerah. “Kita akui, ini masih banyak terjadi. Informasi terakhir yang saya dapat ada di Kecamatan Natar,” ujar Zainudin usai membuka Bimtek penyusunan laporan keuangan SKPD berbasis akrual di Aula Rajabasa, Selasa (22/11).

Pada 2017 nanti pemasangan plang proyek akan dilakukan secara langsung oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU), bukan lagi dilakukan oleh pihak perusahaan atau rekanan selaku pemenang tender. Sehingga, pemerintah daerah maupun masyarakat dapat lebih mudah dalam segi kontrol kegiatan dengan begitu pekerjaan dapat lebih terbuka dan transparan. “Nanti, bila ada kesalahan atau penyelewengan dapat

ROffi

Polres Lampung Utara menyisir sejumlah kendaraan yang diduga mengangkut penumpang untuk ikut aksi bela islam iii 212 di Jakarta, . Penyisiran ini untuk mengantisipasi agar tidak ada barang - barang terlarang dan membahayakan dalam aksi tersebut.

"Sebetulnya, kalau mau

berunjuk rasa bisa di sini

memantau kemungkinan ada warga yang berangkat secara perseorangan," tutur dia. Masrigi Rajo Lelo, penumpang bus, mengatakan keberangkatan mereka dari Sumatera Barat bukanlah untuk menuju Jakarta atau mengikuti aksi bela Islam III melainkan untuk mengikuti tabligh akbar di daerah Cikampek, Jawa Barat. Tujuan kami ke Cikampek, ada penjamuan jamaah tabligh akbar selama 4 hari dan bukan untuk ikut aksi bela Islam III di Jakarta," katanya. (ri/iv)

Lamsel Banyak Proyek Siluman Komunikasi Sosial Ciptakan Kedamaian GedonGtataan, FS - Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona memandang bahwa komunikasi sosial sangat penting bagi kehidupan sehari-hari dalam membangun konsep diri sehingga menimbulkan rasa damai bagai rakyat. "Saya berharap kepada masyarakat agar tidak terprovokasi dengan globalisasi yang dapat menghancurkan ketahanan masyarakat dan negara," kata bupati, saat acara komunikasi sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara dalam bingkai NKRI dan Bhineka Tunggal Ika, yang digagasi oleh Korem 043/Gatam dan Kodim 0421/ LS di GSG Pemkab, Rabu (30/11). Menurut Dendi, dirinya selaku pimpinan daerah mengharapkan terus berkomunikasi bersama TNI, agar Keutuhan NKRI dapat terjaga dengan baik. Karena katanya, pengaruh budaya asing yang masuk dari luar saat ini, menyebabkan pergeseran nilai budaya dan kebiasaan yang selama ini dianut masyarakat dan menjadi identitas bangsa Indonesia, khususnya di kalangan generasi muda. "Dalam konstitusi sudah jelas, yang mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Amanat konstitusi ini tidak lahir dalam ruang kosong, namun berakar dari sejarah perjuangan bangsa. Republik Indonesia bisa berdiri tegak sebagai negara bangsa yang berdaulat, tidak lepas dari perjuangan seluruh kekuatan rakyat," katanya. Melalui komunikasi sosial ini, Dendi mengajak seluruh masyarakat belajar dari sejarah perjuangan bangsa untuk menatap masa depan. Saat ini, tantangan dan ancaman terhadap kedaulatan bangsa, sifatnya sudah multi dimensi, karena ancaman dapat bersumber dari ideologi, politik,

ekonomi, sosial dan budaya. "Saya juga mengajak kepada seluruh masyarakat Pesawaran khususnya, untuk me m bangun kesadaran bersama bahwa kelangsungan hidup kita sebagai bangsa, bukan tergantung pada kekuatan militer semata. Kelangsungan hidup kita sebagai bangsa adalah penjumlahan dari seluruh kekuatan rakyat,” katanya. Dengan kekuatan rakyat semesta, maka bangsa ini akan mampu menghadapi segala jenis ancaman dan tantangan. Sekaligus akan menjadi kekuatan bagi kita bersama untuk mewujudkan Kabupaten Pesawaran kedepan yang lebih maju, aman dan lebih sejahtera. Komadan Kodim 0421 Lampung Selatan Letkol (Arm) Kunturo Haryanto mengatakan sistem pertahanan Indonesia yang membuat Republik ini berdiri tegak adalah pertahanan rakyat. Dalam acara ini, katanya, agar selalu waspada khususnya dalam mengantisipasi Proxy War atau gerakan adu domba oleh pihak asing yang ingin memecah belah atau melemahkan bangsa Indonesia. Perubahan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia, lanjutnya, sebagai dampak globalisasi dan kemajuan teknologi diberbagai bidang seperti komunikasi, informasi, dan lain-lain yang sangat berpengaruh terhadap aspek sosial yang mencakup tata nilai dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. "Jadi, dalam hal ini, setiap warga masyarakat diharapkan, untuk tidak mudah terpancing hasutan-hasutan yang ingin menghancurkan ketahanan dan keutuhan negara. Karena itu, sekali lagi saya tekankan, agar komukasi bersama TNI demi keutuhan NKRI ini dapat terjaga dengan baik," katanya. (mH/PS)

Nusantara Bersatu Antisipasi Penghancuran Kotabumi, FS - Guna terus menguatkan rasa kesatuan dan persatuan yang terbingkai dalam Bhinneka Tunggal Ika, Kodim 0412 Lampung Utara menggelar acara Nusantara Bersatu, di Aula Tapis kantor Pemkab, Senin (30/11). Acara ini dihadiri para tokoh agama, adat, masyarakat dan pemuda. Sementara nara sumber dalam kegiatan ini ialah Komandan Kodim 0412 Letkol (Inf) Mahfud Supriyadi, Kapolres Lampura AKBP Esmed Eriyadi, Kepala Kejaksaan Kotabumi Yusna Aidia, dan Asisten I Pemkab Yuzar. Usai kegiatan, Mahfud menuturkan, kegiatan ini untuk menindaklanjuti instruksi Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmayanto sebagai bagian dari langkah untuk mengantisipasi dan meminimalisir potensi penghancuran dan pemecah belahan bangsa yang dilakukan oleh orang - orang yang tak bertanggung jawab. "Kegiatan ini dilakukan serempak di seluruh Indonesia agar rasa persatuan dan kesatuan serta saling memiliki di antara kita tetap terjaga dan kuat," katanya. Menurutnya, penguatan rasa persatuan dan kesatuan ini selain akan membuat bangsa Indonesia lebih kuat terhadap serangan yang bersifat menghancurkan baik secara fisik maupun non fisik, penguatan ini juga dapat membuat laju pembangunan terus berjalan sebagaimana mestinya sehingga kemajuan akan segera tercapai. "Ayo rapatkan barisan persatuan dan kebersamaan. Tetap kompak untuk kemajuan bangsa," imbaunya. Sementara Kapolres mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk terus menjaga suasana agar tetap kondusif dan tak termudah dengan provokasi - provokasi 'liar' yang berpotensi merusak rasa persatuan dan kesatuan yang selama ini telah terjalin. (ri/iv)

KaLianda, FS-Di Lampung Selatan banyak proyek siluman. Bukatinya banyak pekerjaan tanpa plang papan nama. Padahal itu bertentangan dengan Perpres No 54/2010 dan No 70/2012 tentang pengadaan barang dan jasa yang mewajibkan tiap pekerjaan bangunan fisik yang dibiayai negara harus memasangnya. Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan mengatakan pelaksanaan kegiatan dengan tanpa menyertakan plang papan nama akan menciderai

nilai-nilai transparan karena tidak mau terbuka terkait nilai pekerjaan. Sehingga, jumlah atau panjang pekerjaan dan siapa

lebih mudah, tinggal PU yang menjelaskan dan dari segi pengawasan pun dapat lebih terukur. Dari pada seperti sekarang ini, selalu menjadi masalah terus. Ketiadaan plang nama tersebut membuat semua pihak tidak tahu berapa nilainya, siapa yang mengerjakannya berapa panjang pengerjaannya dan sampai kapan. Jadi kita berupaya menghapuskan ketidaktransparanan dalam pelaksanaan kegiatan,” pungkasnya. (aS)

1.500 Peserta Ikuti Apel

ribuan warga Hadiri upacara bLambanGanumPu, FS - Sekitar 1.500 orang mengikuti acara Nusantara Bersatu di GSG Pemkab Waykanan. Acara ini digelar untuk memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. “Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga keutuhan NKRI yang sedang mengalamai masa darurat karena banyak onkum yang ingin memperpecah belah Negara ini, dengan adanya Nusatara Bersatu tidak ada perbedaan, yang ada hanyalah persatuan dan kesatuan demi keamanan NKRI tercinta,” ujar Bupati Waykanan Raden Adipati Surya. Menurutnya, bahwa semua warga negara apapun suku dan agama adalah bersaudara. "Kita semua bersaudara," tegasnya. Adipati mengingatkan situasi politik

Indonesia saat ini memanas menjelang Pilkada 2017 mendatang. "Cuaca memanas, tetapi situasi politik tidak boleh memanas karena kita bersaudara," ujarnya. Selain dihadiri ratusan pelajar dari berbagai sekolah di Blambanganumpu, Nusantara Bersatu Hadiri oleh berbagai macam agama dari muslim, Kristen, hindu, budha, protestan, katolik, dan lainnya melakukan doa bersama demi menjaga kesatuan dan persatuan NKRI tersebut. Sejumlah tokoh juga hadir dalam acara ini, di antaranya Wakil Bupati Waykanan, Dandim 0427 Way Kanan, Wakapolres Way Kanan, Kejaksaan Negeri, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, dan seluruh Organisasi. (*/mS)

meSuji, FS - Apel Nusantara Bersatu digelar secara serentak di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia berlangsung meriah hari ini. Tak terkecuali Apel Nusantara Bersatu untuk Mesuji dan Tulangbawang yang berpusat di Lapangan Nusa Indah, Desa Brabasan, Kecamatan Tanjungraya, Rabu (30/11). Apel yang diinisasi oleh Kodim 0426/Tulangbawang ini bertujuan memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa dan dihadiri oleh setidaknya 1.500 peserta dari berbagai kalangan dan lintas instansi dengan memakai atribut ikat merah putih di kepala. Peserta yang terlibat dalam apel tersebut diantaranya jajaran Forkopimda Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang, tokoh agama, tokoh masyarakat, Pegawai Negeri Sipil, TNI, Polri, Satpol PP, Linmas, ormas, pelajar, dan elemen masyarakat lainnya. Dalam Apel Nusantara Bersatu yang mengambil tema “Indonesiaku, Indonesiamu, Indonesia Kita Bersama, Bhinneka Tunggal Ika” ini, diisi dengan pembacaan puisi, orasi dari perwakilan pelajar dan tokoh masyarakat mendu-

kung Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pertunjukan kesenian kuda lumping, serta doa lintas agama. Pelaksana Tugas Bupati Mesuji Tias Nuziar juga menyampaikan orasinya di depan peserta apel. Dikatakannya bangsa Indonesia adalah bangsa besar dengan masyarakat yang majemuk dari berbagai latar belakang suku, agama, ras, dan lain-lain. Namun, memiliki dengan tekad dan tujuan yang sama dalam sebuah bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menanggapi beredarnya isu-isu provokatif dan fitnah yang berpotensi memecah belah bangsa akhir-akhir ini, Tias meminta agar masyarakat tetap tenang dan tidak terpancing. “Untuk itu, saya mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan yang telah kita bangun, serta saling menghormati dan menghargai perbedaan. Mari kita teguhkan niat dan tujuan kita sebagai sebuah bangsa yang majemuk, serta bersama-sama dengan tegas berani untuk berikrar bahwa NKRI adalah harga mati,” ujarnya.(*/Su)

Pemkab Pererat Kesatuan Warga Liwa, FS - Dalam rangka mempererat persatuan dan kesatuan bangsa yang saat ini seakan terancam dan menjadi isu nasional, Pemkab Lampung Barat menggelar Apel Nusantara Bersatu di Lapangan Pemkab, Rabu (30/11). Apel diikuti elemen masyarakat mulai dari TNI, Polri, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Perwakilan Organisasi Kemasyarakatan, Komunitas Kesenian Rakyat, Organisasi Kepemudaan, serta Pelajar se-Lambar. “Insyaallah, apel ini akan memberikan pengaruh positif kepada masyarakat kita, khususnya untuk lebih mempersatu masyarakat secara keseluruhan,” ujar Wakil Bupati Lambar Makmur Azhari. Turut hadir anggota DPRD Lambar, Dandim 0422 Lambar, Letkol (Inf) Iskandar, Kapolres Lambar Andy Kemala, Kajari Liwa Alex Rahman, Kepala Pengadilan Negeti Liwa, Ketua MUI, dan tokoh agama serta tokoh masyarakat pemuda.

“Kita tidak menginginkan perpecahan terjadi. Tanpa beragam suku, kepercayaan dan budaya, bukan Indonesia namanya. Apa lagi kita sering menyebut kalau Kabupaten Lambar adalah Junjungan, maka kita harus bisa buktikan kalau kita merupakan salah satu daerah yang siap menjadi jujungan untuk hidup rukun, aman dan selalu bersama dengan penuh sikap kekeluargaan,” jelas wabup. Kepada unsur pemerintah terkecil di Lambar ini, seperti RT, RW, Dusun dan Kepala Desa, serta mitra kerja lainnya yang ada di desa, agar kiranya dapat melakukan berbagai upaya penguatan kesatuan dan persatuan bangsa di kawasan masing-masing. “Harus kita yang memulainya, jangan tunggu-tunggu lagi. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan memperhatikan, memfasilitasi dan memperjuangkan keutuhan kesatuan bangsa ini. Kami sangat menekankan aparatur desa berperan aktif untuk ini,” tegas-

nya. Sementara Dandim mengatakan pihaknya ingin semua masyarakat menunjukkan lagi Indonesia adalah negara yang besar, plural dan menjunjung tinggi Bhineka Tunggal Ika dari Pancasila. Mengenai situasi gejolak politik nasional di Lambar insyaallah aman. "Rasa persatuan dan kesatuan itu, harus dibina dan harus selalu dipelihara, salah satu wujud membina serta memelihara kebhinekaan yakni rasa persatuan juga kesatuan antara lain diwujudkan dengan kegiatan nusantara bersatu ini," ujarnya. Persatuan dan kesatuan yang bisa menjadikan Indonesia merdeka dengan Bhinika tunggal Ika berbeda beda tetapi tetap bersatu, untuk pemuda Lambar mari diminta bersatu membangun kedamaian di wilayahnya masingmasing. "Salah satu cara menghilangkan perbedaan persatuan dan kesatuan adalah peduli

terhadap lingkungan kita peduli terhadap korban bencana alam. Kita ketahui Saat ini banyak terjadi bencana alam mari kita bergerak untuk sama meringankan beban saudara yg sedang terkena musibah bencana alam, dengan cara ini kita akan tercapai rasa persaudaraan tampa adanya Perbedaan, mari kita jaga persatuan dan kesatuan bhineka tunggal Ika . Sementara itu, Kapolres mengatakan sudah ada tim terpadu penanganan konflik (Babinkamtibmas dan Babinsa) bisa menjadi penyelesai konflik dan saling kerjasama deteksi dini. Konflik dapat diatasi dengan kekuasaan dan kehadiran Babinkamtibmas serta Babinsa untuk pendekatan lakukan mediasi. "Untuk para Babinkamtibmas, Babinsa, dan perangkat desa, jika ada konflik sekecil apapun dan sedini mungkin agar dilakukan tindakan untuk penyelesaian,” kata kapolres.

Dengan maraknya beberapa konflik di luar daerah, diharapkan peran Babinkamtibmas harus bersinergi dengan intelijen supaya dapat mengantisipasi gejala yang ada di wilayahnya masingmasing diantaranya soal agama. Anggota intel dan Babinkamtibmas merupakan ujung tombak segala informasi Polri dalam setiap kejadian sehingga adanya suatu penekanan agar para pengemban Babinkamtibmas untuk setara dengan Babinsa berlomba-lomba mencari informasi setiap kejadian, dan harus datang serta menyelesaikan masalah di daerahnya secara tuntas tanpa berbuntut. Bahwa untuk informasi sekecil apapun yang ada di wilayah segera disampaikan kepada pimpinan, dan apabila ada suatu permasalahan agar cepat dilaporkan pula karena hal ini untuk kecepatan dalam penanganannya," ujarnya. (Fb)


9

NOMOR 741/ KAMIS, 1 DESEMBER 2016

Brigjen Korupsi 12 Juta Dolar Hoax Tak Cukup Diblokir JAKARTA, FS­Menkominfo Rudiantara mengatakan penyebaran berita palsu (hoax) yang banyak tersebar belakangan ini tidak cukup diatasi hanya dengan pemblokiran. Namun, masyarakat perlu dididik dengan mengedepankan sosialisasi literasi. "Kominfo ke depannya dan dituangkan juga di dalam aturannya bahwa akan lebih mengedepankan sosialisasi literasi. Karena permasalahannya di sana. Bukan hanya masalah regulasi dan pemblokiran. Nanti lama­lama kalau istilah saya, fokusnya bukan hanya menyembuhkan orang sakit tapi membuat orang sehat," kata Rudiantara di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Rabu (30/11). Rudi mengajak seluruh elemen masyarakat agar mempunyai aturan tersendiri dalam menggunakan media sosial secara bijak. "Saya mengajak kepada semua masyarakat semua siapa pun untuk sama­sama meng­'addres' di media sosial. Artinya kelompok masyarakat yang punya 'interest' sama, ini temen­temen media nih, seperti komunitas memancing, pesepeda, ayo bikin tata cara dan etika menggunakan medsos yang benar," urainya. Dari komunitas ini, pemerintah melalui Kominfo akan terus melakukan sosialisasi literasi dan melakukan pendekatan kepada komunitas­komunitas tersebut. "Jadi teknologi digital media sosialnya sebagai alatnya itu kan hanya tools, itu kan seperti istilahnya alat pisau lah ya. Itu bisa dipakai iris bawang bisa dipakai untuk masak," terangnya. "Jadi tergantung kepada orangnya bukan media sosialnya. Nanti Kalau media sosialnya ditutup nanti, bukan media sosialnya, kalau teknologinya tidak diperbolehkan malah kita tidak mendapatkan manfaat dari perkembangan teknologi itu sendiri," sambungnya. Namun begitu, Rudi menegaskan, bagi yang melanggar hukum seperti menyebarkan pornografi, SARA, dan provokasi tetap akan ditindak sesuai undang­undang yang berlaku, yaitu UU ITE. (DBS)

IKLAN

IST

Brigjen Teddy Diadilli di Pengadilan Militer II Jakarta.

JAKARTA, FS­Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada Brigjen Teddy Hernayadi. Ma­ jelis meyakini Brigjen Teddy korupsi USD 12 juta ketika menjabat Kepala Bidang Pelaksa­ naan Pembiayaan Kementerian Pertahanan (Kemhan) 2010­2014. "Menjatuhkan pidana pe­ njara seumur hidup," kata ketua majelis hakim Brigjen Deddy Suryanto membacakan putusan dalam sidang terbuka

untuk umum di Pengadilan Militer II Jakarta, Jalan Penggi­ lingan, Jakarta Timur, Rabu (30/11). Duduk sebagai anggota

majelis yaitu Brigjen Hulwani dan Brigjen Weni Okianto. Adapun untuk oditur militer (jaksa­red) yaitu Brigjen Rac­ hmad Suhartoyo. Atas kasus itu, Brigjen Teddy dibela oleh kuasa hukum Letkol Martin Ginting. Majelis meyakini saat Ted­ dy berpangkat kolonel mela­ kukan serangkaian tindak pidana korupsi anggaran ne­ gara yang diperuntukkan buat membeli alutsista. Tapi angg­ aran ini ia belokkan ke kantong

pribadinya sehingga mencapai USD 12 juta. Brigjen Teddy menden­ garkan vonis tersebut dengan berdiri selama tiga jam. Sete­ lah tiga jam berlalu, majelis hakim mempersilakan Teddy duduk di kursi terdakwa. Vonis majelis itu jauh di atas tuntutan oditur (jaksa­ red) yang menuntut Brigjen Teddy selama 12 tahun pen­ jara. Dengan putusan ini, Teddy harus menghuni pen­ jara hingga meninggal dun­

ia. Hukuman penjara seumur hidup bagi terdakwa korupsi termasuk langka di Indonesia. Saat ini baru ada dua yang menghuni penjara seumur hidup, yaitu mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar di kasus jual­ beli perkara putusan pilkada. Adapun satunya adalah pem­ bobol Bank BNI Adrian Waw­ oruntu. Akil dan Adrian kini menghuni LP Sukamiskin, Bandung. (DBS)

MIN

KOLO I M keHilanGan MOBilSTnk

pengecer fajar Sumatera

aSSeSORieS Toko Silver. Menyediakan Grosir & Eceran Cincin Titanium, Assesories, Kotak Cincin, DLL. Jl. Bengkulu No.51 Pasar Tengah. Minat Hubungi Denan, Pin : 56C8EEC7

BOUTiQUe

JL. PALAPA No.10 J;. RATU BUNDERAN RAJABASA/HAJI MENA LAMPU MERAH UNILA KAMPUS UNILA

Dendra Boutique Menyediakan Aneka Pakaian Muslim, Hijab, Pakaian Kemeja, dan lain-lain. Jl. Jend. Sudirman No.102 Pahoman Bandarlampung

JALUR 2 WAY HALIM JL. PULAU DAMAR JL. KARIMUN JAWA, SUKABUMI

iCe CReaM

JL. P. ANTASARI, DEPAN VILA CITRA

The Royal Es Krim Potong yang Tersebar di Plaza Lotus, Rumah Kayu, Mall Kartini Lantai 2. Menerima Pesana Es Krim Potong untuk Event Perusahaan , Pernikahan, dll. Pin 2B2C9091

JL. P. ANTASARI, SAMPING KANTOR POS PERSIMPANGAN PASAR TUGU JL. HAYAM WURUK, DEPAN CHANDRA PINTU MASUK CHANDRA KARANG JL. A. YANI DI DEPAN KANTOR PWI LAMPUNG

panGlOnG Menjual/Menerima Pesanan Kusen, Daun Pintu, Daun Jendela dll. Hub : PK Nurjaya Jl. Ratu DIbalau No.31 Waykandis, Bandarlampung. Telp 081369673807

SAMPING RS BUMI WARAS LAMPU MERAH KALI AWI DEKAT PASAR TAMIN JL. SISINGAMANGARAJA LAMPU MERAH KEMILING

TaS Momo Bag Konveksi. Menyediakan Aneka Tas Sekolah dan Tas Bebas. Serta Menerima Pesanan Tas. Jl. Malabar Wayhalim. Hub : IREN (Pin : 275A8D1B)

TOkO SpORT

DEPAN SPBU JALUR 2 KEMILING JL. HASANUDIN PASAR KANGKUNG JL. IKAN HIU JL. IKAN BAWAL

Rumah Bola Menyediakan Sepatu, Jersey, Jaket, Bola, Assesories atau Pernak-Pernik Bola, dll. Jl.Jend. Sudirman No.68B atau hubungi : 085230373565

STNK BE 3171 TE NK MHIJBP113FK- 287159 NS JBP1E- 1285264 AN MUHYIN

JL. ISMAIL PATIH, NO. 482, BELAKANG DEALER YAMAHA GUNUNG SAKTI MenGGala, TUlanGBaWanG

STNK BE 8465 QE NK MHJB8110BK- 719965 NS JB81E1715815 AN HI UDJU SUKANTO STNK BE 4709 QE NK MH46D9204BJ- 267072 NS 5D91266355 AN SRI SUHARNI

JL. MANUNGGAL 1, NO. 34, RT/RW 010/005, KECAMATAN METRO TIMUR, MeTRO

STNK BE 2083 QA NK MHF21KF50011655597 NS 5K92211965 AN MARSONO

JNE SUKADANA, laMpUnG TiMUR

STNK BE 7056 QB NK MHIJBB117AK- 342434 NS JBB1E- 1333192 AN RYAN ARDHIKA

KOMPLEK RAGOM MUFAKAT 1 BLOK H 02 KELURAHAN WAY URANG, kalianDa, laMpUnG SelaTan

STNK BE 4413 SW NK MH350C004DK- 675097 NK 50C675133 AN IMAM MAKHRUS

NURIZAL, 085378777470, peSaWaRan PWI LAMPURA, laMpUnG UTaRa

STNK BE 7101 T NK MHIJBC112AK- 630996 NS JDC1E1625736 AN MAHMUDI

PWI LAMBAR, laMpUnG BaRaT

STNK BE 8350 TE NK MHINFGF193K- 311359 NS NFGFE- 1310222 AN BAHEROM

PWI PRINGSEWU, pRinGSeWU

DEPAN PASAR PANJANG

HUBUNGI 085383156789, WaYkanan

DEPAN HOTEL PELANGI, ENGGAL

STNK BE 3293 LV NK MHIJFS114GK- 281492 NS JFS1E- 1275937 AN DWI ASRONI

JL. 5 UJUNG ILIR, MENGGALA KOTA, KECAMATAN KOTA KABUPATEN TUBA, MeSUJi

PERTIGAAN KRUI, peSiSiR BaRaT

TANJUNG GADING

IKLAN LOWONGAN

JL. JEND SUDIRMAN, GG. NUSA INDAH, LK1 RT3, KEL. DAYAMURNI, TUMIJAJAR, TUlanGBaWanG BaRaT

DEPAN BCA SUKARAJA GARUNTANG

STNK BE 3076 LV NK MHIJFP217GK- 285824 NS JFP2E- 1285588 AN SURAYANTO

STNK BE 4468 ST NK MHIKC311XCK- 203151 NS KC31E- 1202873 AN AKHMAD ROZI

HUBUNGI 082185756662, BUMinaBUnG

HUBUNGI 082371082266, BanDaRlaMpUnG

DIJUAL

STNK BE 4791 SV NK MHIJFE111DK- 109210 NS JFE1E- 1111950 AN KHOIRIYAH STNK BE 4035 TG NK MHIJFS114FK- 233294 NS JFSIE1230042 AN SUDIGDO STNK BE 3132 LV NK MHIJFP124GK- 329627 NS JFPIE2330544 AN BETHA RIYATI

BUTUH KARYAWAN SECEPATNYA????????

STNK BE 9836 TG NK MHMFE74P5EK- 130022 NS 4D34T- K71482 AN ROSLI

PASANG IKLAN PERUSAHAAN ANDA DI HARIAN FAJAR SUMATERA

SpeSifikaSi MaTeRi iklan : n Nama Perusahaan n Alamat Perusahaan n Posisi karyawan yang dibutuhkan

STNK BE 8504 QI NK MHIJB9131DK- 448277 NS JB91E3430999 AN SUROTO SAG

Han iklan Ya UnTUk lOW pekeRJ OnGan aan

Materi dikirim ke email : iklanfs@gmail.com

paJeRO DakaR 4x2 THn 2012/2013, ORiSinil, plaT BDl, paJak BUlan feB, aSURanSi all RiSk. HaRGa neGO. MinaT HUB 08127925667.

STNK BE 7871 SU NK MHIJB9136CK- 146305 NS JB91E- 3134195 AN EMI SUHAEMI STNK BE 4206 SO NK MH344D001AK- 067754 NS 44D- 068018 AN SUTOPO STNK BE 5478 SX NK MH8354P20FEJ- 101570 NS 54P1101585 AN LETI ISMAWATI STNKBE3960TGNKMHIJFP115FK-801729NS JFP1E-1905077 AN MAHDALENA STNK BE 9290 TD NK MHKP3BA1JBK- 028154 NS DJ45338ANAAGUNG PUTU NSW STNK BE 3808 LI NK MHIJBC119AK- 842973 NS JBC1E- 1846395 AN M SODIK STNK BE 3415 SU NK MH31KP001CK- 066804 NS 1KP- 067124 AN SUGENG PRAYOGO


10

NOMOR 741/ kaMis, 1 deseMBeR 2016

Progres Pertanian Tak Sebanding Anggaran JAKARTA, FS—Negara telah menggelontorkan biaya besar­ besaran untuk pengembangan sektor pertanian dengan rata­ rata mencapai Rp50 triliun per tahun. Namun besarnya biaya ini tak sebanding deng­ an progres pencapaian produ­ ksi di bidang pertanian. Menteri Koordinator Bid­ ang Perekonomian Darmin Nasutian mengatakan, penca­ paian produksi di bidang

pertanian belum maksimal hingga saat ini. Padahal telah menelan anggaran dari negara rata­rata Rp 50 triliun tiap tahun. "Karena itu dibutuhkan one map policy seperti men­ dekatkan irigasi dengan sa­ wah, karena selama ini banyak irigasi yang dibangun tapi tidak berdekatan dengan sawah," ujar Darmin awal pekan lalu.

Darmin bilang, selama ini pembangunan infrastruktur di bidang pertanian tidak tersambung satu sama lain. Salah satunya adalah pemban­ gunan irigasi yang jalurnya tidak berdekatan dengan sawah sehingga upaya melak­ ukan pengairan di salah justru tidak tercapai. Menanggapi tudingan tersebut, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian

Pertanian (Kemtan) Hasil Sembiring mengklaim, seju­ mlah keberhasilkan. Ia mengatakan, anggaran di bidang pertanian selama ini telah mendorong terjadinya kenaikan luas tanam padi pada 2015 mencapai 343.000 hektare (ha) dan pada tahun 2016 naik lagi menjadi 990.000 ha. Kemtan juga mengangg­ arkan Rp 12,3 triliun untuk

merehabilitasi irigasi tersier seluas 3,05 juta ha, dan pen­ yediaan alat mesin pertanian sebanyak 215.000 unit. Pene­ rapan berbagai terobosan tersebut menyebabkan kinerja produksi pangan 2015­2016 terus meningkat, proudksi padai pada 2015 naik 6,64% dan pada 2016 naik lagi 4,96%. Dalam dua tahun terakhir, produksi padi naik 8,4 juta

ton setara Rp 38,5 triliun. Sementara produksi jagung naik 4,2 juta ton setara Rp 15,9 triliun. Menurutnya, sebagian besar anggaran pemerintah itu digunakan untuk pembangunan infras­ truktur pertanian yang damp­ aknya dapat dirasakan dalam beberapa tahun ke depan. Menurut Hasil, APBN Kemtan tahun 2016 turun Rp 10,6 triliun dibandingkan

tahun lalu. Sebelumnya ang­ garan tahun 2015 meningkat Rp 17,2 triliun dibandingkan tahun 2014. Berkat tambahan anggaran sejak 2014 hingga 2016 sebesar Rp 23,8 triliun dimanfaatkan secara optimal untuk fokus pada komoditas dan tepat sasaran, sehingga mengha­ silkan tambahan produksi pada 24 komoditas senilai Rp 165,6 triliun.(*)

Tax Amnesty Tahap Kedua Sepi

ihaN aPRiyadi

direktorat Jenderal Pajak Lampung dan Bengkulu melansir perolehan dana Tax amnesty tahap kedua sebesar Rp455 miliar. Jumlah ini bila dibandingkan periode pertama mengalami penurunan. Rata-rata kPP Pratama hanya mengalami peningkatan sekitar sepuluh 10%. Data PeroleHan tax amnesty Hingga 27 november 2016 Pukul 24.00. 1. kPP Wilayah Teluk Betung Rp188.570.401.409 dari 1.456 surat setoran pajak (ssP). 2. kPP Pratama Tanjung karang Rp75.675.773.227 dari 1.375 ssP. 3. kPP Pratama kedaton Rp62.598.595.319 dari 1.223 ssP. 4. kPP Pratama Metro Rp48.268.819.612 dari 805 ssP. 5. kPP Pratama Natar Rp40.556.415.366 dari 566 ssP. 6. kPP Pratama Bengkulu Rp20. 366.299.420 dari 595 ssP. 7. kPP Pratama kotabumi Rp8.932.136.848 dari 412 ssP. 8. kPP Pratama Curup Rp5.336.667.016 dari 226 ssP. 9. kPP arga Makmur (Bengkulu) Rp5.107.167.805 dari 654 ssP.

KILas eKbIs

Harga Emas Naik Rp1.000 per Gram Harga emas produksi PT aneka Tambang (antam) pada hari ini mengalami kenaikan harga. Tercatat, emas ukuran 1 gram kembali naik Rp1.000 dan dijual dengan harga Rp602.000. Melansir logammulia, Rabu (30/11/2016), untuk harga buy back juga mengalami kenaikan menjadi Rp516.000 per gram. adapun emas ukuran 2 gram diperdagangkan dengan harga sebesar Rp1.164.000, 2,5 gram dibanderol Rp1.4405.000 dan 3 gram Rp1.728.000. selanjutnya, harga emas ukuran 4 gram dibanderol Rp2.292.000 dan 5 gram dibanderol Rp2.865.000. Lalu ukuran 10 gram Rp5.655.000. kemudian, emas ukuran 25 gram Rp14.000.000, 50 gram Rp27.850.000 dan 100 gram Rp55.525.000. emas ukuran 250 gram dihargai Rp138.425.000 dan 500 gram Rp276.475.00. sedangkan untuk emas batik 10 gram dibanderol Rp6.105.000. kemudian emas batik ukuran 20 gram seharga Rp11.790.000.(*)

BANDARLAMPUNG, FS—Perolehan dana tax amnesty atau pengampunan pajak pada periode kedua yang dimulai 1 Oktober hingga 31 Desember 2016, baru mencapai angka sekitar Rp455 miliar. Jumlah tersebut meru­ pakan gabungan tahap pertama dari 9 kantor pelayanan pajak (KPP). Kepala Kantor Wilayah Di­ rektorat Jenderal Pajak Lamp­ ung dan Bengkulu menyebut, hingga tanggal 27 November 2016, rata­rata KPP Pratama hanya mengalami peningkatan sekitar sepuluh 10%. Hal ini

berbeda jauh dengan pendap­ atan pada periode pertama yang sangat besar. “Ya memang pendapatan periode kedua, sampai saat ini masih jauh jika dibanding­ kan dengan yang pertama.

Ini dikarenakan para wajib pajak yang besar­besar sudah ikut sebelumnya pada waktu tax amnesty tahap awal yang lebih murah dibandingkan yang kedua,” ujar saat ditemui, Rabu (30/11). Menurut dia, pengampunan pajak tahap kedua yang sedang berjalan ini, belum memperl­ ihatkan peningkatan yang lebih dibandingkan periode awal. Belajar dari yang pertama, biasanya mendekati batas waktu berkahirnya periode, para wajib pajak baru ramai mendaftarkan perusahaannya

untuk mengikuti program tax amnesty. Melihat kurangnya pemin­ at wajib pajak ditahap kedua, Dirjen Pajak Khususnya di Wilayah Lampung dan Beng­ kulu, terus melakukan sosi­ alisasi kepada wajib pajak agar mau mengikuti program pemerintah pusat ini. DJP berkunjung ke setiap perusahaan­perusahaan yang belum mengikuti tax amnesty untuk segera mendaftarka­ nnya. Kemudian DJP juga menghimbau melalui surat ke wajib pajak agar mau ikut

dalam pengampunan pajak di gelombang dua ini, karena jika dilewatkan maka disaran­ kan untuk daftar ke periode tiga yang potongannya lebih mahal. Dirjen Pajak Lampung dan Bengkulu sudah mengantongi nama­nama perusahaan yang belum terdaftar dalam tax amnesty, sehingga diharapkan agar para pengusaha dapat segera mendaftarkan usaha­ nya. Mengingat banyak keun­ tungan yang didapat jika mengikuti program tersebut. (IH)

Wisata Lampung Tawarkan Investasi BRI Siap Biayai BANDARLAMPUNG, FS— Provinsi Lampung memiliki beragam destinasi wisata dari potensi laut, alam hingga budaya yang tersebar di berbagai daerah khususnya sisi barat Lampung. Meski begitu belum semua destinasi wisata tersebut memiliki kesi­ apan infrastruktur sehingga membutuhkan pembangu­ nan. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Dispar­ ekraf ) Provinsi Lampung, Choiria Pandarita membuka diri apabila ada calon investor yang berminat untuk menana­ mkan modalnya membangun infrastruktur wisata di Lamp­ ung. “Sebagai contoh destinasi wisata yang ada sekarang seperti Teluk Kiluan rata­rata propertinya merupakan milik perseorangan. Pemerintah belum punya resort sendiri. Intinya kami mendukung kar­ ena ini untuk menarik wisat­ awan datang ke Lampung,” ujarnya, Rabu (/2016). Meski begitu, pembang­ unan propertinya harus me­ matuhi peraturan yang ber­

laku khususnya bidang tata ruang. Apalagi untuk sektor pariwisata keindahan alam, merupakan obyek yang diju­ al. “Pembangunan atau pem­ belian properti harus sesuai dengan tata ruangnya. Selama ini dibidang Pariwisata peng­ embangannya kami sesuaikan dengan tata ruang yang ada,” kata dia. Pengembangan destinasi pariwisata juga harus mem­ perhatikan peruntukan des­ tinasi tersebut. “Misalnya Teluk Kiluan tidak menjadi destinasi wisata yang modern. tapi sesuai dengan alam yang ada. Sedan­ gkan untuk pantai Pasir Putih misalnya dimodernkan den­ gan resort untuk keluarga.” Gubernur Lampung, M Ridho Ficardo sebelumnya menyatakan, Provinsi Lamp­ ung dengan letak strategis mempunyai bentangan alam yang indah. Lampung memi­ liki 7 kawasan wisata unggulan, yakni Way Kambas, Teluk Kiluan, Pantai Tanjung Setia, TNBBS, Gunung Anak Kraka­ tau, Menara Siger dan wisata

Kota Bandarlampung. Untuk percepatan pemb­ angunan pariwisata, Pemprov Lampung menyiapkan 3 lang­ kah pengembangan. Pertama berupa pengembangan kawa­ san wisata terintegrasi Teluk Lampung. Program ini mencakup pembangunan pelabuhan terpadu wisata dan perikanan Lempasing, pembangunan marina sebagai international entry point, pembangunan jetty di pulau­pulau kecil destinasi wisata, pengem­ bangan Tahura Wan Abdul Rachman, pembentukan Ka­ wasan Ekonomi Khusus (KEK) Teluk Nipah dan KEK Kali­ anda. Kedua, pengembangan kawasan wisata terkelola pada zona pemanfaatan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) dan Taman NAsional Way Kambas (TNWK). Adapun langkah ketiga berupa pengembangan kaw­ asan wisata pantai barat Lampung yang terintegrasi dengan danau Ranau dan agrowisata kopi Lampung Barat.(*)

Nelayan dan Petani JAKARTA, FS—PT Bank Ra­ kyat Indonesia (BRI) Tbk menyatakan kesiapannya untuk memberikan pembia­ yaan khusus bagi petani dan nelayan seperti yang diren­ cakan Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hanya saja, saat ini BRI te­ ngah merancang desain dari penerapan program kredit usaha rakyat (KUR) tersebut. "Kita memang harus design lagi ya, kita harus lihat lagi untuk sektor pangan yang kira­ kira cocok dengan siklus bisnisnya dia. Sebab kalau pangan, nelayan, kan ada mu­ sim. Beda dengan perdagangan, dagang kan selalu ada," kata Direktur Utama BRI Asmawi Syam, Rabu (30/11). Dia menargetkan, program ini dapat berjalan pada tahun depan. Diharapkan, program ini dapat meningkatkan pere­ konomian pertanian dan nelayan Indonesia. "Sudah bisa, bisa tahun depan kita mulai skema KUR baru," tutupnya.

Sebelumnya, OJK tengah mempersiapkan aturan pem­ biayaan pada sektor pangan. Dalam aturan ini, petani hin­ gga nelayan tak lagi perlu khawatir dalam melakukan pinjaman ke perbankan mes­ kipun memiliki penghasilan yang tidak menentu. Kepala Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad me­ ngungkapkan, saat ini skema tersebut masih dibahas. Dit­ argetkan pembahasan ini akan dapat segera selesai setelah dibahas lintas Kementerian. Dia mengklaim, meski masih dibahas, namun sudah ada 17 perbankan yang meny­ atakan minatnya untuk ber­ gabung dalam program ini. Selain itu, juga terdapat 10­ 15 perusahaan pembiayaan yang juga siap bergabung. "Baru mulai 17 bank tapi belum formal kita launching karena kita masih membere­ skan koordinasi dengan Ke­ menterian Pertanian dan bidang terkait untuk memba­ wa asuransi," tuturnya. (*)

Pemerintah Terus Ringankan DP Rumah JAKARTA, FS—Pemerintah mencatat masih ada 11,4 juta rumah tangga di Indonesia yang belum memiliki rumah. Untuk itu berbagai upaya dilakukan mulai dari merin­ gankan bunga kredit kepemi­ likan rumah (KPR) hingga meringankan beban uang muka atau DP. Direktur Jendral Penyed­ iaan Perumahan Kementerian PUPR Syarif Burhanudin mengatakan, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bisa memiliki rumah. "Kita di pemerintah sudah melakukan segala upaya un­ tuk mempermudah masyara­

kat dalam mendapatkan rumah, selain subsidi dengan bisa mendapatkan rumah dengan DP 1 persen, masya­ rakat juga bisa mengajukan bantuan DP sebesar Rp 4 juta yang kita akan berikan," kata Syarif, Kamis (30/11). Menurut dia, masyarakat Indonesia selama ini memiliki kesulitan untuk memenuhi persyaratan DP dalam mem­ beli rumah. Sementara jumlah angsurannya cenderung tidak menjadi masalah. Maka dari itu keringanan DP tersebut coba diberikan. Meski begitu, saat ini jum­ lah pertumbuhan kebutuhan perumahan setiap tahun se­ lalu bertambah sekitar 800 ribu. Pertambahan itu yang

tidak bisa diimbangi oleh pemerintah bersama pengem­ bang yang setiap tahunnya

hanya bisa membangun 400 ribu unit. Untuk itu dirinya meminta

kepada para pengembang lebih mempercepat pembangunan perumahan. Jika dimungkin­

kan, Syarif meminta kepada pengembang untuk mendapat­ kan rumah MBR, tidak perlu menggunakan DP. Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad men­ gatakan, pertumbuhan kredit untuk KPR tipe menengah pada September 2016 sebesar 13,4 persen. "Saya melihat banyak dor­ ong permintaan KPR tetapi tidak semua, pada tipe men­ engah KPR pada tipe mengah 13,4 persen jadi tinggi sekali," kata dia. Dia meyakini pertumbuhan kredit akan terus meningkat sampai akhir tahun. Hal itu melihat tren pertumbuhan kredit yang selama ini terjadi. Tren pertumbuhan kredit

telah terasa dalam dua bulan terakhir. Secara bulanan, pada Agustus 2016 terjadi pertum­ buhan kredit sebanyak 0,38 persen, lalu September 1,59 persen. Untuk diketahui, Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/16/PBI/2016 tentang Rasio Loan to Value (LTV) untuk kredit properti pada 29 Agustus 2016. Aturan ini mengatur ketentuan down payment (DP) rumah atau uang muka. Dalam PBI ini, Bank Indo­ nesia kembali melonggarkan aturan mengenai LTV untuk beberapa kategori kepemilikan rumah, salah satunya untuk pem­ belian rumah pertama.(*)


11

NOMOR 741/ kaMis, 1 deseMBeR 2016

Lamteng Kaji Tuah Tol Lampung Pajak Rokok Lampung Posisi ke-7

BANDARLAMPUNG, FS–Dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, Provinsi Lampung menempati peringkat ketujuh dalam hal penerima pajak rokok dengan nilai terbesar pada anggaran tahun 2017. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan lewat laman djpk.depkeu.go.id, Rabu (30/11) melansir, estimasi penerimaan pajak rokok Provinsi Lampung TA 2017 mencapai Rp544,49 miliar. Adapun tiga provinsi yang mendapat jatah pajak rokok terbesar yakni Jawa Barat senilai Rp2,46 triliun, Jawa Timur sebesar Rp2,24 triliun dan Rp2 triliun untuk Jawa Tengah. Keputusan Dirjen Nomor KEP-37/PK/2016 tentang Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok untuk masing-masing Provinsi Tahun Anggaran 2017 telah diteken DJPK Kemenkeu Boediarso Teguh Widodo pada 18 November 2016 lalu. Dalam peraturan tersebut, Boediarso menetapkan besaran pajak rokok yang menjadi jatah pemerintah 34 provinsi adalah sebesar Rp14,68 triliun. Angka tersebut berasal dari

target penerimaan cukai dalam APBN 2017 Rp149,87 triliun. Diperkirakan sebesar 2% dari target penerimaan cukai tersebut merupakan penerimaan cukai atas tembakau iris yang tidak termasuk objek pajak rokok. Sehingga penerimaan cukai yang dijadikan basis untuk menghitung pajak rokok 2017 sebesar Rp146,88 triliun. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, ditetapkan jumlah Pajak Rokok yang menjadi jatah daerah adalah 10% dari nilai cukai. Sehingga didapat angka Rp14,68 triliun yang dihitung dari penerimaan cukai Rp146,88 triliun. Sementara itu, hingga akhir November tahun 2016, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung dari hasil sektor pajak rokok hingga tanggal 23 November 2016 mencapai Rp340 miliar atau 83,01 persen dari target di tahun 2016 sebesar Rp410 miliar. Jumlah ini menurun jika dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp380 miliar.(ZN)

GUNUNGSUGIH, FS—Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah melakukan kajian terhadap potensi pembangunan tol Lampung yang melintasi wilayah khususnya pada pintu keluar Tol Terbanggi Besar. Forum Discussion Group (FGD) ini dilakukan agar pembangunan jalan tol bisa turut mendongkrak perekonomian dan mensejahterakan masyarakat. “Tujuan akhirnya adalah terjadi peningkatan perekonomian masyarakat, konektivitas wilayah yang semakin baik, lancarnya arus barang, jasa dan orang yang menuju atau keluar dari Lampung Tengah,” kata Kepala Bappeda Lampung Tengah, Nasir At. Menurut Nasir, potensi dari dibangunnya jalan tol tersebut aka n disesuaikan dengan potensi wilayah yang dimiliki dan sumber daya alam yang ada di Lampung Tengah. Praktisi Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unila menyatakan, untuk dapat memetik keuntungan dari operasionalnya Jalan Tol di Provinsi Lampung, terutama pada wilayah sekitar pintu keluar Tol Terbanggi besar, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah harus memperkuat perencanaan fundamental pembangunan ekonomi. Sedangkan Praktisi Pengembangan Wilayah , Alfian Surya Negara menegaskan, kawasan agropolitan Terbanggi Besar seluas ± 40 Ha harus dapat dibangun dan difungsikan kembali sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan kawasan niaga. Apabila hal tersebut dapat dikelola dengan baik maka akan merangsang perkembangan wilayah sekitarnya seperti pada Kecamatan Terusan Nunyai dan Kecamatan Way Pungubuan di Lampung Tengah. Dilain pihak, Koresponden Majalah Swadaya memfokuskan pada pengelolaan komoditi pangan lokal seperti mantang biru, mantang putih, labu kuning, talas, nanas, bengkoang berikut hasil olahan yang telah terkenal. Berbagai komoditi yang terdapat di sekitar pinggir Jalan Lintas Sumatera Bandar Jaya ini dapat dijadikan komoditi buah tangan sebagai ciri khas pangan lokal pada area sekitar pintu keluar Tol Terbanggi Besar.(JJ)

Gubernur ajak umat dan TnI/Polri bersatu Jaga nKrI Gubernur Provinsi Lampung Muhammad Ridho Ficardo meng­ hadiri acara Tabligh akbar dan doa bersama Untuk keselamatan Bangsa indonesia, Rabu (30/11) pagi, di Lapangan saburai, eng­ gal, Bandarlampung. Turut me­ ndampingi antara lain, karo Mental, karo Humas dan Proto­ kol, karo Bina sosial, dan se­ kretaris Badan kesbangpol. di tempat yang sama, selesai acara Tabligh akbar dilanjutkan dengan acara “Nusantara Ber­ satu” bersama kumpulan kom­ ponen masyarakat di Provinsi Lampung. dalam sambutannya, Ridho Ficardo mengaku sangat kagum dengan acara tersebut yang diadakan dalam waktu yang singkat tetapi tidak mengurangi kualitas yang begitu baik yang

menyejukkan hati semua orang. “Luar biasa kegiatan ini. kita bersyukur, kita dari berbagai unsur bisa berkumpul bersama dan tidak tampak perbedaan dengan berdoa bersama,” ujar gubernur termuda ini. Menurut Ridho, bila merujuk sejarah bangsa, para santri dan laskar merupakan salah satu pilar utama berdirinya bangsa indonesia. “Para santri masih berada di pesantren, sedangkan para las­ kar sudah menjelma menjadi Tentara Nasional indonesia (TNi) dengan doktrin yang belum ber­ ubah bahwa TNi berasal dari rakyat dan berjuang untuk rakyat. Jangan sampai aparatur TNi/ Polri berhadap­hadapan dengan umat,” ungkap Ridho. Ridho mengingatkan agar

TNi dan umat untuk saling men­ jaga harmonisasi dan bekerja­ sama dalam membangun bang­ sa. “Jangan sampai umat berha­ dapan dengan TNi/Polri. kalau itu terjadi maka perpecahan bangsa kita semakin dekat. Tetapi hari ini saya melihat tanda­tanda bahwa Republik indonesia ini

akan terus ada, dengan adanya istighosah bersama antara umat dan TNi/Polri,” ujarnya. Gubernur Lampung sangat menyakini bahwa anak­anak Lampung siap tegak teguh men­ jaga Republik indonesia. Melalui Parade Nusantara indonesia Ber­ satu ini untuk mengingat kembali nilai­nilai kebangsaan.

“kita berbagai macam suku bangsa dan agama. Tidak ada satu negara di dunia yang mem­ iliki suku bangsa dan agama selain indonesia. itulah kebang­ gaan kita bisa memiliki kesatuan dari begitu besar keberagaman,” kata dia. “Begitu besar energi bangsa kita. Begitu besar energi Provinsi Lampung, anak­anak Lampung. Jangan sampai tersia­siakan untuk hal­hal yang tidak penting. setiap anak Lampung yang lahir bukan menjadi orang yang kaya karena tambang di bawahnya, tetapi karena tetes keringat per­ juangan untuk memajukan pro­ vinsi Lampung. Bersyukurlah anda menjadi anak­anak pejuang bangsa, memperjuangkan agar tanah kita menjadi tiyuh­tiyuh yang kayo rayo,” ajak Ridho.

Ridho melanjutkan, Bhinneka Tunggal ika akan selalu meng­ hadapi ujian. Namun semua itu bisa diatasi berkat kesatuan dan persatuan, dan berkat doa para pemimpin semua agama. “Para pemimpin agama harus dekat dengan umatnya. sehingga para umat bisa bersatu dengan TNi/Polri. apresiasi yang tinggi saya sampaikan kepada bapak danrem 043 Garuda Hitam, dan dukungan kapolda Lampung. kita sebagai subyek secara gotong royong menjaga kebhine­ kaan bangsa dan menjaga sai Bumi Rua Jurai,” Himbau Ridho Ficardo. Turut hadir di acara ini antara lain anggota Forkopimda Provinsi Lampung, ketua Forum Ukhuwah islamiyah Lampung, Tokoh agama dan tokoh masyarakat.(adv)


12

NOMOR 741/ kaMis, 1 deseMBeR 2016

LAPORAN HASIL RESES ANGGOTA DPRD PROVINSI LAMPUNG DAERAH PEMILIHAN IV (EMPAT) KABUPATEN TANGGAMUS, PESISIR BARAT DAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT TANGGAL 18 S.D 23 JULI 2016

1. PENDAHULUAN kegiatan reses merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dari anggota dPRd Provinsi Lampung untuk melakukan peninjauan secara langsung ke daerah pemilihan masing-masing guna mengetahui permasalahan apa saja yang dihadapi oleh warga masyarakat, berdialog dengan berbagai unsur masyarakat untuk menampung aspirasi di daerah pemilhanya, serta untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan. 2. DASAR HUKUM a. Program kerja dPRd Provinsi Lampung tahun 2016. b. Hasil rapat Badan Musyawarah tentang jadwal pelaksanaan reses yang dilaksakan pada tanggal 18 Juli s.d 23 Juli 2016. c. sPPd No: 1411.a/sPPd/iii/2016 dan sPPd No: 1412.a/sPPd/ iii/2016. d. surat Pimpinan dPRd Provinsi Lampung Nomor: 110/ Pimp/13.01/2016 tanggal 10 Oktober 2016 perihal Laporan Hasil Reses anggota dPRd Provinsi Lampung. 3. WAKTU PELAKSANAAN DAN PESERTA RESES a. kegiatan reses dilaksanakan pada tanggal 18 Juli s/d 23 Juli 2016. b. anggota dPRd Provinsi Lampung daerah Pemilihan iV peserta reses: NO NaMa aNGGOTa 1. dadaNG sUPeNa, se.,MM 2. HidiR iBRaHiM, M.si 3. ir.H.akHMadi sUMaRYaNTO 4. aMRULLaH a eL HakiM,sH 5. HaRRY aNaNda

NO NaMa aNGGOTa 6. JOkO saNTOsO, sP 7. aMaLUddiN,sH 8. H.M. RiZaL se 9. YaNUaRiRaWaN, se 10. MiRZaLie, ss., Mkn

4. HASIL KUNJUNGAN RESES KABUPATEN TANGGAMUS a.Warga masyarakat dusun Way Tebu Pekon Gisting atas kabupaten Tanggamus berharap adanya penurunan kawasan hutan register 28 Pematang Nebak agar warga masyarakat dapat memanfaatkan lahan register tersebut untuk meningkatkan perekonomian keluarga.

b.Warga masyarakat Way Tebu desa Gisting atas meminta agar jalan yang ada segera diperbaiki, renovasi pintu masuk dusun, bantuan dana pembangunan masjid dan tiga musholla, adanya pembangunan bendungan dan irigasi, bantuan lapangan sepak bola yang diresmikan pada tahun 1971, bantuan prasarana air bersih dan bantuan penganggaran dana bantuan bedah rumah. c. Warga masyarakat Pekon kedamaian berharap adanya bantuan prasarana air bersih, perbaikan saluran drainase dan bantuan serta perhatian pemerintah perihal kurang stabilnya harga produksi hasil pertanian. d. Warga masyarakat kecamatan kelumbayan berharap agar pemerintah memberi perhatian serta dorongan untuk kemajuan pariwisata di daerah tersebut, aktifitas kerajinan rumah tangga di desa Nepal cukup menjanjikan maka dari itu para pelaku usaha tersebut berharap agar pemerintah dapat membantu dalam hal permodalan dan pemasaran hasil kerajinan penduduk. KABUPATEN PESISIR BARAT kabupaten Pesisir Barat memiliki potensi-potensi yang dapat digali, potensi unggulan berada pada sektor pariwisata hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya kunjungan wisatawan asing yang datang dari luar negeri, namun demikian perhatian pemerintah sangat diperlukan, diataranya: a. Potensi pariwisata laut dan pantai di kabupaten Pesisir Barat sangat besar warga masyarakat berharap agar pemerintah memberi bantuan pelatihan kepada para penduduk setempat sebagai pelaku wisata agar memiliki kompetnesi untuk memajukan sektor keapriwisataan tersebut. b. Beberapa daerah di kecamatan Bengkunat Belimbing belum ada aliran listrik serta akses jalan yang buruk warga masyarakat yang tinggal diwilayah tersebut sangat mengharapkan adanya pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan untuk memudahkan aktifitas warga masyarakat di daerah tersebut. KABUPATEN LAMPUNG BARAT sektor pertanian merupakan sektor unggulan di kabupaten Lampung Barat, hasil produsi pertanian terbesar dari masyarakat berupa padi, kopi disamping itu ada juga hasil-hasil produksi pertanian lainya, dari sektor pertanian tersebut ada beberapa kendala antara lain: a. Perlu adanya pembangunan dan perbaikan saluaran irigasi yang efektif di kecamatan sumber Jaya, Bengkunat Belimbing dan kecamatan Way Tenong. b. Masih minimnya ketersediaan pupuk, bibit dan pestisida mengingat pemasok/distributor di kabupaten Lampung Barat sangat sedikit. c. Masyarakat berharap adanya bantuan mesin dan peralatan pertanian mengingat peralatan yang digunakan petani masih sangat tradisional. d. dalam hal pelayanan kesehatan masyarakat berharap adanya peningkatan sarana dan prasarana kesehatan antara lain penambahan tenaga kesehatan, pembangunan puskesmas baru serta peningkatan peralatan kesehatan yang ada di Rumah sakit Liwa karena alat kesehatan yang ada masih sangat kurang memadai.

Film Acha Septriasa Dinginkan Suasana SETELAH sukses mengantongi total 917 ribu penonton, bagian kedua Bulan Terbelah di Langit Amerika siap rilis di pasaran. Sebagai pemain utama, Acha Septriasa melihat kisah apa yang diangkat filmnya sangat terkoneksi dengan keadaan masyarakat Indonesia saat ini. Seperti diketahui, kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok membuat keadaan sangat bergejolak. Terlepas dari siapa yang salah dan benar, ia berh­ arap karya barunya bisa men­ dinginkan suasana. Memberi perspektif baru tentang tol­ eransi beragama.

“Saya merasa kehadiran film ini di tengah masyarakat sangat pas momennya. Kita saat ini sedang ada masalah toleransi, diharapkan karya ini bisa memberi kontribusi terhadap kondisi yang ada,” kata Acha. Film Bulan Terbelah di Langit Amerika 2 membahas mengenai kebenaran Muslim penemu Amerika pertama. Selain itu dipaparkan bagaima­ na perbedaan karakter, ras dan agama antar karakter tidak menjadi sebuah masalah krus­ ial asal bisa saling menghar­ gai. “Dalam film ini salah satu­

nya disampaikan pesan kalau kita melihat seseorang jangan dari luarnya saja baik itu suku, agama, atau ras. Kita semua makhluk ciptaan Tuhan. Coba kalau direnungkan, tentu akan memberikan kesejukan bagi kita sebagai muslim,” tegas Rizal Mantovani selaku sutra­ dara. Film yang diadaptasi dari novel berjudul sama karya Hanum Salsabiela Rais dan Rangga Almahendra ini edar di bioskop mulai 8 Desember. Besar harapan Acha dan Rizal agar jumlah penonton bisa melebihi raihan film pertama. (KPL)

e. Pada sektor infrastruktur jalan perlu adanya perbaikan dibeberapa titik ruas jalan serta peningkatan kualitas jalan penghubung ibukota kabupaten dengan kecamatan suoh – Bandar Negeri suoh, kecamatan Pagar dewa dan beberapa jalan yang ada di daerah lainya terutama jalan yang ada di areal pegunungan. 5. REKOMENDASI didalam Peraturan perundang – undang sudah diatur sebagaimana bahwa anggota dPRd mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugasnya untuk menyerap aspirasi Masyarakat, untuk memenuhi kewajiban tersebut yang telah di pilih oleh masyarakat langsung maka daerah Pemilihan enam melaksanakan tugasnya dan semoga apa-apa yang telah menjadi kerja daerah Pemilihan enam ini dapat bermanfaat bagi kita semua, anggota daerah Pemilihan enam sangat mengharapkan kepada Pimpinan dewan, agar hasil dari kunjungan reses kabupaten Tanggamus, Pesisir Barat dan kabupaten Lampung Barat ini dapat ditindaklanjuti dalam Progress anggaran ditahun – tahun berjalan dan dapat juga menjadi tolak ukur pada aPBd Tahun anggaran. 2017 yang akan datang dalam rangka mewujudkan keberhasilan baik itu dari sector Pembangunan, pendidikan, Perindustrian dan Perdagangan, Pariwisata, kesehatan, pertanian, perkebunan, kehutanan, sandang dan pangan, social masyarakat, infrastruktur dan lain sebagainya. 6. PENUTUP demikian Laporan hasil kegiatan reses ini kami sampaikan, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dan bermanfaat dalam merancang program pemerintah daerah tahun yang akan datang sehingga dapat menyentuh pada kebutuhan masyarakat serta menjadi solusi bagi persoalan-persoalan masyarakat Lampung. LAPORAN HASIL RESES ANGGOTA DPRD PROVINSI LAMPUNG DAERAH PEMILIHAN EMPAT KABUPATEN TANGGAMUS, KABUPATEN LAMPUNG BARAT DAN KABUPATEN PESISIR BARAT koordinator Dto, DADANG SUMPENA,S.Sos.,MM.

Rahasia /rif Tetap Awet 22 Tahun VOKALIS grup musik asal Bandung /rif Restu Triandy atau akrab dipanggil Andy mengungkap rahasia band beraliran Pop Rock Alternative itu tetap awet hingga 22 tah­ un. “Ngumpulnya jangan terl­ alu sering biar ada kange­ nnya,” ujar Andy /rif ditemui usai peluncuran single /rif “Nikmati Aja” di Jakarta, Rabu (30/11). “Kalau kangen ya kita jalan sama­sama ke mana gitu, tapi lupain musik kita obrolin yang lain,” sambung dia. Perjalanan karier musik /rif bermula pada Mei 1994 saat tampil di Cafe Ohara’s Tavern Bandung. Setelah lebih dari tiga tahun, grup yang beranggo­ takan lima orang itu baru kemudian merilis demo lagu perdana “Radja”. Lagu tersebut sering din­ yanyikan pada saat tampil di Bandung dan Jakarta yang kemudian membesarkan nama /rif sebagai band ekskl­ usif dari salah satu perusahaan rekaman di Indonesia. Setelah mendapat kontrak, /rif merilis album perdana

dengan judul “Radja” dengan single lagu pertama berjudul sama yang dirilis serentak di Indonesia. Band beraliran Pop Rock Alternative terus bertahan hingga saat ini. Meski sudah 22 tahun bersama dan mene­ lurkan delapan album, Andy /rif tak memungkiri pernah terjadi konflik dalam perjala­ nan /rif. Namun, Andy meng­ aku /rif selalu menjadi rumah bagi dia. “Konflik pasti ada. Tapi kami sudah ngerasa seperti keluarga. Ya kayak orang pa­ caran,” ujar dia. “Saya akan merindukan empat teman saya itu ke mana

pun saya pergi. Mau saya ke mana pun saya akan balik lagi ke rumah saya yaitu /rif. Rumah saya tuh di sini,” tam­ bah dia. Sampai saat ini /rif telah merilis delapan album di antaranya “Radja” (1997), “Salami” (1998), “Nikmati ajah” (2000), “Pilmalu” (2006), “7” (2010) dan “18 Years of Rock” (2013). “Di album Nikmati Ajah (2000) tidak ada judul lagu itu karena lirik tentang menik­ mati hidup susah dan senang tiba­tiba teringat lagi,” kata Andy. Sebelumnya, pada 2015 /rif merilis single “Turn of

the Light”. Dalam single terbarunya, /rif menceritakan tentang kebersamaan yang telah dijalani dengan tulus dan menikmati hidup seperti yang telah mereka jalani bersama selama hampir 22 tahun berkarya. Lama tak masuk dapur rekaman, /rif masih mengusung lagu­lagu dengan melodi yang easy listening dan lirik yang ril. “/rif memang sealu catchy. Terlintas dalam pikiran kami bahasa yang gampang dan kehidupan yang benar­benar kami alami, bukan dambaan,” kata Andy. “Kami ingin mengeluarkan single yang simpel, mudah didengar, happy, tidak perlu diputar berulang­ulang untuk mengerti,” lanjut dia. Lebih lanjut, lagu berdurasi 3 menit 59 detik itu, menurut Andy, dikerjakan hanya dalam satu malam. “Kami berangkat ke studio tanpa bekal apa­apa. Saya guide dengan “nanana”, lalu pulang menulis lirik, besoknya masuk studio rekaman dua kali shift, mixing,” ujar Andy. (DTC)


FAJAR SUMATERA l KAMIS 1 DESEMBER 2016