Issuu on Google+

WATER FOR THE PO OR TOOL KIT

PAKET PENJELASAN

LAYANAN SAMBUNGAN KOMUNAL


WATER FOR THE PO OR TOOL KIT

PAKET PENJELASAN

LAYANAN SAMBUNGAN KOMUNAL


Rumah tangga yang berada didalam kawasan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), khususnya yang status lahan huniannya tidak jelas (ilegal) selama ini sulit untuk mendapatkan layanan air minum langsung dari PDAM. Beberapa PDAM terkendala oleh aturan yang ada untuk melayani rumah tangga yang berada di kawasan tersebut. Dilihat dari segi bisnis, PDAM juga enggan melayani penghuni kawasan MBR, karena adanya keharusan untuk menjual air dengan harga rendah. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan suatu upaya khusus untuk mengatasi kesulitan MBR dalam mendapatkan akses air minum dan untuk menambah cakupan layanan PDAM. Salah satu upaya tersebut adalah program Layanan Sambungan Komunal (LSK) yaitu dimana PDAM memberikan layanan air minum dengan cara membangun meter air komunal sementara masyarakat akan membangun dan mengelola perpipaan distribusi dari meter air komunal sampai dengan meter air pelanggan. Sementara itu Fasilitas Kredit Mikro Sambungan Air diberikan bagi MBR untuk membayar biaya pemasangan sambungan rumah. Buku Water for The Poor Toolkit ini terdiri dari Paket Penjelas-an mengenai “Layanan Sambungan Komunal-(LSK)” dan “Kredit Mikro Sambungan Air” yang telah disusun bersama oleh Environmental Service Program (ESP)-USAID dan pemerintah Indonesia. Buku ini menyajikan informasi dasar yang dapat membantu setiap pihak dalam memahami proses “Layanan Sambungan Komunal-(LSK)” dan “Kredit Mikro Sambungan Air”. Semoga dengan disusunnya buku ini dapat bermanfaat untuk pengembangan program selanjutnya. Direktur Permukiman dan d Perumahan

Budi Hidayat


Akses masyarakat terhadap pelayanan air minum secara umum dirasakan masih rendah. Pencapaian sampai pada tahun 2007, cakupan pelayanan air minum melalui perpipaan yang tercapai adalah sebesar 45% diperkotaan dan 10% di perdesaan. Secara nasional cakupan pelayanan baru mencapai 24%. Gambaran pelayanan air minum kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tentu saja Iebih rendah lagi. Pelayanan pada masyarakat kurang mampu disamping keharusan bagi penyelenggara untuk menerapkan tarif sosial juga dibatasi oleh peraturan setempat tentang pelayanan pada rumah tidak memiliki ijin bangunan. Dari sisi pelayanan air minum oleh penyelenggara, pandangan bahwa penduduk MBR tidak mampu membayar pelayanan tidak sepenuhnya sahih. Hasil pengamatan dari beberapa kota di Inonesia memperlihatkan bahwa MBR membayar air minum per meter kubiknya > 10 kali lipat dari harga rata-rata. Ini mengisyaratkan bahwa pelayanan air minum pada MBR pada hakekatnya tidak ada masalah. Dalam rangka membentuk dan meningkatkan rasa kepemilikan `sense of belonging’ pada masa pengelolaan maka pendekatan pembangunan berbasis masyarakat perlu mendapat perhatian. Salah satu kerjasama Departemen Pekerjaan Umum dengan USAID-ESP dalam pengembangan alternatif pembangunan SPAM berbasis masyarakat adalah Program Layanan Sambungan Komunal (Master Meter) dan Layanan Sambungan Baru melalui Kredit Mikro. Program ini akan sangat bermanfaat untuk mengembangkan pelayanan air minum kepada masyarakat kurang mampu khususnya yang berada di perkotaan.Program ini diharapkan akan mendorong percepatan pelayanan masyarakat kurang mampu dan pada gilirannya akan berkontribusi pada pencapaian target MDG 2015. Direktur Direkt kkttur Jenderal Jende eral Cipta Karya

Budi Yuwono B di Y Bu u on uw no

USAID sepenuhnya mendukung pembuatan sekaligus penerbitan buku panduan “Air Minum untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah - Water for the Poor.� Salah satu tujuan utama keberadaan USAID di Indonesia adalah mengembangkan pelayanan dasar manusia, termasuk penyediaan akses air bersih. Saat ini hampir 100 juta orang Indonesia kekurangan akses untuk air bersih yang layak, yang mengakibatkan meningkatnya resiko kesehatan dan menghambat pembangunan ekonomi. Dampak dari resiko tersebut paling dirasakan oleh mereka yang justru tidak mampu menanggungnya.

Buku panduan Water for The Poor ini diterbitkan dalam dua volume, Meter Komunal (Buku 1) dan Kredit Mikro untuk Sambungan Baru (Buku 2). USAID sangat berharap inovasi ini dapat membantu seluruh pemangku kepentingan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan-perusahaan air minum, masyarakat serta lembaga pembiayaan dalam usaha mereka meningkatkan akses untuk air bersih bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Mission Director,, USAID Indonesia

Walter North


Tentang Paket Ini

ISI PAKET

Paket Penjelasan ini berisi berbagai informasi tentang opsi Layanan Sambungan Komunal (LSK) yang merupakan salah satu perangkat (tool) untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mengakses layanan air minum perpipaan dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Perangkat lainnya adalah Kredit Mikro untuk Sambungan Air.

Bagian URAIAN UMUM

Paket Penjelasan LSK ini terdiri dari 4 (empat) bagian. Bagian pertama, yaitu Bagian Uraian Umum berisi berbagai informasi umum dan mendasar tentang LSK, seperti definisi, prinsip layanan, komponen, manfaat, tahap pengembangan, sampai ke kendala dan solusi dari suatu LSK.

Bagian PERANGKAT PDAM Bagian PERANGKAT FASILITATOR Bagian KUMPULAN CONTOH

Bagian kedua dan ketiga, yaitu Bagian Perangkat PDAM dan Bagian Perangkat Fasilitator menjelaskan tentang tahaptahap spesifik yang harus dilakukan pihakpihak itu dalam pengembangan LSK, berikut manfaat dan tanggung jawabnya. Bagian terakhir, yaitu Bagian Kumpulan Contoh berisi berbagai materi presentasi, dokumen, dan media promosi yang dapat dijadikan acuan bagi pihak-pihak yang ingin mengembangkan dan mengelola LSK nantinya. Selain untuk PDAM dan Fasilitator, Paket Penjelasan ini juga diharapkan dapat digunakan oleh pihak Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Lembaga Donor , dalam upaya membantu pengembangan LSK. Perlu disadari sejak awal bahwa paket ini tidak cukup untuk menguraikan seluruh informasi yang dibutuhkan dalam pengembangan dan pengelolaan LSK. Walau demikian, paket ini diharapkan dapat dijadikan landasan awal bagi pihak-pihak berkepentingan untuk dapat mempersiapkan tahap-tahap pengembangannya.

Publikasi ini diterbitkan oleh Environmental Services Program (ESP) atas dukungan dana the United States Agency for International Development (USAID)

Sambungan Air untuk Semua atau Water for the Poor merupakan salah satu kegiatan Environmental Services Program (ESP) yang bertujuan untuk mendorong adanya perangkat alternatif yang dapat meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap layanan air minum PDAM. Alternatif akses pelayanan ini dapat dilakukan dengan 1) Layanan Sambungan Komunal dan 2) Kredit Mikro Sambungan Air.


Pengarah Foort Bustraan, Hernadi Setiono, Lina Damayanti, Siti Wahyuni, Ricky Pasha Barus, Julian Syah, Nur Endah Shofiani dari tim ESP.

Penyusun

Sekilas mengenai ESP Environmental Services Program (ESP) adalah suatu program kerjasama antara the United States Agency for International Development (USAID) dengan pemerintah Republik Indonesia yang berlangsung selama 5 tahun sampai tahun 2009. Tujuan program adalah meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pengelolaan air yang lebih baik, memperluas akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi. Termasuk akses bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang selama ini menggunakan air dari sumber-sumber lain yang tidak terjamin kesehatannya. Ada 6 provinsi yang menjadi wilayah kerja ESP, yaitu Sumatera Utara, Jawa Barat, provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Untuk informasi lebih lanjut mengenai ESP, pembaca dapat mengakses www.esp.or.id.

Qipra Galang Kualita, PT; yang terdiri dari Rudy Yuwono, Isna Marifa, Endro Adinugroho, Laksmi Wardhani, Deasy Sekar Tanjung Sari, Bayu Rizky Tribuwono, Utari Ninghadiyati, Budi Susilorini, Endang Sunandar, Muhammad Taufik Sugandi.

Apresiasi Untuk Masukan dan Substansi: Teddy, Zaenal Abidin Siregar (PDAM Medan); Khairul Abidin dan Rawaludin Siregar (Dinas Permukiman kota Medan); Boy, Kiki, Agus (PDAM Bandung); Erna Purnawati (Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya); Indrarini (PDAM Surabaya); Edi Rag, dr. Wahyu, Silva (Jaringan Kesejahteraan/Kesehatan Masyarakat, Medan); Somad, Agus, Novi (Perhimpunan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat, Jakarta); Hellen, Lina, Wawan (Pengembangan Swadaya Masyarakat, Bandung); Acun (Bandung Peduli), Soeroso, Abdul Rohim (Pengurus Tirta Sari Bandung), Sanusi, Amansyah, Etty (Masyarakat Yong Panah Hijau, Medan), Masyarakat Belawan Medan. Untuk Foto: Environmental Services Program (ESP)

Penerbit: United States Agency for International Development (USAID )/Environmental Services Program (ESP) Ratu Plaza Building 17th Fl., Jl. Jend Sudirman No. 9, Jakarta 10270 Tel. 62-21-720 9594, Fax. 62-21-720 4546, Website : www.esp.or.id


WATER FOR THE PO OR TOOL KIT

PAKET PENJELASAN

LAYANAN SAMBUNGAN KOMUNAL URAIAN UMUM


Tentang Bagian Ini Bagian Uraian Umum ini merupakan bagian awal dari Paket Penjelasan Layanan Sambungan Komunal. Bagian ini menguraikan berbagai informasi umum dan mendasar tentang Layanan Sambungan Komunal (LSK). Termasuk di dalamnya uraian mengenai definisi, prinsip layanan, komponen, manfaat, tahapan pengembangan, sampai ke kendala dan solusi dari suatu LSK.

DAFTAR ISI Latar Belakang ........................................................................................................... 2 Komponen Sistem Layanan Sambungan Komunal ...................................... 3 Pihak Terkait Layanan Sambungan Komunal .................................................. 5 Manfaat Layanan Sambungan Komunal .......................................................... 7 Orang Miskin Selama Ini Bayar Air Lebih Mahal ............................................. 8

Bagian Uraian Umum ini selayaknya dipahami dulu sebelum pembaca melanjutkan ke bagian-bagian lain dari Paket Penjelasan Layanan Sambungan Komunal. Pembaca yang berasal dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) disarankan untuk melanjutkan ke Bagian Perangkat PDAM. Sedangkan pembaca yang akan berperan sebagai Fasilitator disarankan untuk melanjutkan ke Bagian Perangkat Fasilitator.

PDAM Tirtanadi Tidak Ragu Lagi ........................................................................ 10

Dalam bagian Uraian Umum ini, pembaca akan menjumpai diagram umum tahapan pengembangan LSK. Diagram ini merupakan acuan utama dari pengembangan diagramdiagram spesifik yang terdapat di Bagian Perangkat PDAM dan Bagian Perangkat Fasilitator. Pembaca juga akan menjumpai beberapa artikel yang menceritakan pengalaman berbagai pihak yang selama ini terlibat dalam pengembangan LSK di wilayah kerjanya masing-masing.

Peran LSM: Fasilitator dan Juga Inisiator ....................................................... 20

Kuncinya Keterlibatan Masyarakat ...................................................................... 12 Tahapan Pengembangan Layanan Sambungan Komunal ........................ 15 Pendanaan Layanan Sambungan Komunal .................................................... 17 Boks: Jenis-Jenis Sumber Dana Untuk LSK ................................................ 18 Kendala dan Solusi ................................................................................................... 19

Pantas Jadi Salah Satu Bentuk Layanan PDAM .............................................. 22

Sebagai penutup, pembaca dapat menjumpai artikel tentang harapan masa datang dari LSK. Kesuksesan pengembangan LSK selama ini diharapkan dapat memicu PDAM untuk menjadikannya sebagai suatu pilihan resmi dari jenis layanan yang ditawarkannya ke masyarakat. Khususnya ke Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Sambungan Air untuk Semua atau Water for the Poor merupakan salah satu kegiatan Environmental Services Program (ESP) yang bertujuan untuk mendorong adanya perangkat alternatif yang dapat meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap layanan air minum PDAM. Alternatif akses pelayanan ini dapat dilakukan dengan 1) Layanan Sambungan Komunal dan 2) Kredit Mikro Sambungan Air.

Bagian Uraian Umum


LAYANAN SAMBUNGAN KOMUNAL

Photo: Deasy

Bentuk layanan sambungan langsung untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang tinggal di dalam kawasan yang pada umumnya sulit terlayani oleh sistem sambungan langsung PDAM. Layanan ini dikembangkan dengan pola kemitraan antara PDAM dengan masyarakat. PDAM menyediakan air minum sampai ke Meter Air Komunal, sedangkan pendistribusian air hingga ke hunian dilakukan oleh masyarakat.

Layanan Sambungan Komunal

1


LATAR BELAKANG

Rumah-rumah yang berada di dalam kawasan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), khususnya yang status lahan huniannya tidak jelas, selama ini sulit untuk mendapatkan layanan air minum langsung dari PDAM. Beberapa PDAM terkendala oleh aturan yang ada untuk melayani rumah-rumah yang berada di kawasan tersebut. Dilihat dari segi bisnis, PDAM juga enggan melayani penghuni kawasan MBR, karena adanya keharusan untuk menjual air dengan harga rendah. Akibat ketiadaan layanan air minum, sering dijumpai adanya praktek pencurian air dari pipa PDAM yang melintas di dekat kawasan-kawasan itu. Beberapa kawasan sudah memiliki layanan Hidran Umum. Namun dinilai kurang memuaskan oleh para pengguna layanan itu. Karena untuk mendapatkan air, mereka harus berjalan membawa ember atau jerigen ke lokasi Hidran Umum.

tingkat kesejahteraan penghuni kawasan kumuh . Layanan Sambungan Komunal (LSK) dikembangkan untuk mengatasi kesulitan MBR mendapatkan layanan air minum PDAM langsung di rumahnya. Rancangan LSK sangat sederhana (baca Komponen Sistem Layanan Sambungan Komunal). LSK membawa banyak manfaat. Tidak saja bagi MBR, tetapi juga bagi PDAM (baca Manfaat Layanan Sambungan Komunal). Layanan sejenis LSK sudah banyak dikembangkan di beberapa kota Asia. Salah satunya adalah kota Manila (Republik Filipina). Di Indonesia, uji coba pengembangan LSK pertama kali dilakukan di daerah Sungai Mati (Medan), dan kemudian diaplikasikan juga di beberapa kawasan MBR lainnya (baca PDAM Tirtanadi Tidak Ragu Lagi).

Status kepemilikan tanah yang tidak jelas kerap menjadi kendala bagi PDAM sehingga tidak dapat memberi layanan air minum di kawasan tersebut.

2

Photo: Siti Wahyuni

Jika suatu kawasan tidak memiliki layanan Hidran Umum, penghuni di kawasan itu umumnya mendapatkan air minumnya dari penjaja air keliling. Sayangnya, harga jual airnya sangat mahal (baca Orang Miskin Selama Ini Bayar Lebih Mahal). Bahkan lebih mahal dari harga air PDAM dengan tarif niaga atau industri. Hal ini tentu mau tidak mau berpengaruh terhadap Bagian Uraian Umum


KOMPONEN SISTEM

LAYANANSAMBUNGAN KOMUNAL

Secara teknis Layanan Sambungan Komunal (LSK) mirip dengan sistem sambungan rumah langsung yang biasa dikembangkan PDAM. Perbedaannya terletak di sisi kepemilikan dan tanggung jawab pengelolaan LSK. PDAM memiliki dan mengelola pipa distribusi PDAM sampai dengan meter air komunal. Dan masyarakat mengelola pipa distribusi lingkungan sampai dengan meter pelanggan. Ilustrasi di bawah ini menunjukkan komponen-komponen dari sistem LSK.

METER AIR KOMUNAL Berfungsi untuk mengukur volume air yang disalurkan PDAM ke sistem LSK. Meter Air Komunal harus berada di luar kawasan MBR yang akan mengembangkan LSK.

PIPA DISTRIBUSI LINGKUNGAN

Infografik E. Sunandar

Merupakan jaringan pipa yang berfungsi untuk mendistribusikan air minum ke rumah-rumah pelanggan LSK.

Layanan Sambungan Komunal

PIPA DISTRIBUSI PDAM Merupakan jaringan pipa distribusi PDAM yang digunakan untuk menyalurkan air minum ke sistem LSK.


SAMBUNGAN PELANGGAN METER PELANGGAN Berfungsi untuk mengukur volume air yang digunakan oleh setiap pelanggan LSK.

Merupakan ruas pipa yang menyalurkan air minum dari Pipa Distribusi Lingkungan ke rumah pelanggan LSK.

4


PIHAK TERKAIT LAYANAN SAMBUNGAN KOMUNAL Layanan Sambungan Komunal (LSK) di suatu kawasan MBR dikembangkan dan dikelola bersama oleh PDAM dengan masyarakat penghuni kawasan itu. Dengan sendirinya, keduanya merupakan pihak-pihak utama dalam pengembangan dan pengelolaan layanan itu. Beberapa pengalaman melibatkan peran lembaga swadaya masyarakat (LSM) sebagai Fasilitator dan Pemerintah Daerah atau Lembaga Donor sebagai Kontributor Dana. Uraian berikut ini menerangkan secara singkat peran pihak-pihak terkait. Rangkumannya dapat dilihat pada tabel di akhir uraian ini.

MASYARAKAT & KELOMPOK PENGELOLA Kelompok Pengelola dibentuk oleh masyarakat penghuni kawasan MBR untuk terlibat dalam pengembangan dan pengelolaan LSK. Peran Kelompok Pengelola ini sangat penting. Selain memelihara dan mengelola sistem LSK, kelompok ini juga bertugas untuk mengelola administrasi keuangannya, antara lain menagih iuran pelanggan, mengatur penggunaan uang, dan membuat laporan keuangan. Untuk PDAM, Kelompok Pengelola ini bertanggung jawab dalam kelancaran dan ketepatan pembayaran air minum.

PDAM PDAM mempunyai tugas pokok untuk mengembangkan layanan air minum bagi seluruh warga kotanya termasuk MBR. Dalam LSK, PDAM bertugas untuk menyediakan dan mengalirkan air minum sampai dengan Meter Air Komunal (lihat Komponen Sistem Layanan Sambungan Komunal). PDAM dapat membantu meningkatkan kapasitas Kelompok Pengelola dalam mengelola LSK, khususnya dalam pengelolaan administrasi pelanggan dan pemeliharaan jaringan.

FASILITATOR Fasilitator jika terlibat dalam pengembangan LSK, berperan untuk melakukan sosialisasi LSK, meningkatkan kesadaran masyarakat, memfasilitasi proses pengambilan keputusan di antara masyarakat penghuni kawasan, menyiapkan Kelompok Pengelola, menghubungi PDAM, dan mengelola dukungan pendanaan. Baik individu maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dapat berperan sebagai Fasilitator. Yang penting Fasilitator harus berpengalaman dalam pemberdayaan masyarakat dan memiliki pemahaman tentang sistem layanan air bersih. 5


PEMERINTAH DAERAH Pemerintah Daerah jika terlibat dalam pengembangan LSK berperan untuk menyediakan dukungan kebijakan dan pembiayaan. Beberapa pengalaman menunjukkan Pemerintah Daerah, dapat menjadi inisiator termasuk merekomendasikan wilayahwilayah pengembangan LSK. Pemerintah Daerah selaku pemilik PDAM, juga dapat mendorong PDAM agar mau mendukung pengembangan dan pengoperasian LSK. Sedangkan sebagai Kontributor Dana, Pemerintah Daerah dapat membiayai pembangunan fisik LSK maupun penyiapan MBR.

KONTRIBUTOR DANA LAINNYA

Ilustrasi: E. Sunandar

Kontributor Dana berperan untuk menyediakan dukungan pembiayaan dalam pengembangan LSK. Dari pengalaman selama ini, peran Kontributor Dana memang tidak terhindarkan. Baik untuk kepentingan pembangunan sistem (hardware) maupun penyiapan masyarakat (software). Kebanyakan MBR masih belum mampu berswadaya membiayai pengembangan LSK di kawasannya. Kontributor Dana bisa Pemerintah Kota, Pemerintah Pusat (melalui Dana Alokasi Khusus atau DAK), lembaga donor asing, atau perusahaan swasta (melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR).

Rangkuman Peran Pihak Terkait dalam Pengembangan dan Pengelolaan Layanan Sambungan Komunal

Peran Pihak Terkait Masyarakat & Kelompok Pengelola

Pemilihan lokasi

PDAM

a

Penyiapan masyarakat Perencanaan sistem LSK Pengadaan material untuk Konstruksi LSK

a a

Operasi & Pemeliharaan - sampai Meter Air Komunal Operasi & Pemeliharaan - setelah Meter Air Komunal

a a

a a

Konstruksi - sampai Meter Air Komunal Konstruksi - setelah Meter Air Komunal

Fasilitator

a

Pemerintah Daerah

a a a a a

Kontributor Dana lainnya

a a a a

a a Bagian Uraian Umum


MANFAAT LAYANAN SAMBUNGAN KOMUNAL

Photo: Deasy

MBR akan mendapatkan akses layanan air minum langsung di rumahnya masing-masing. Tingkat kenyamanan dan kesehatannya meningkat. Biaya pemasangannya terjangkau. Kondisi perekonomian membaik karena harga air yang lebih murah. Prosedur administrasi dan cara pembayaran juga lebih mudah. Peluang pekerjaan juga tersedia bagi mereka yang terlibat dalam konstruksi, operasi, dan pemeliharaan LSK tersebut.

Photo: Siti Wahyuni

Tidak perlu disangsikan lagi bahwa Layanan Sambungan Komunal (LSK) memiliki banyak manfaat. Khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan PDAM setempat sebagaimana disebutkan berikut ini. Selain itu, LSK juga bermanfaat bagi Pemerintah Daerah.

PDAM akan bertambah jumlah pelanggannya. Demikian juga luas cakupan layanannya, serta produknya akan terjual lebih banyak. Dan pendapatannya bertambah. Semua itu diperoleh dengan investasi yang lebih rendah karena biaya pengembangan jaringan distribusi di kawasan permukiman bukan menjadi tanggung jawab PDAM. Demikian juga dengan biaya pemeliharaan setelah meter air komunal ditanggung oleh masyarakat dan tingkat kehilangan air akan menurun. Urusan administrasi pelanggan lebih sederhana karena PDAM hanya berurusan dengan Kelompok Pengelola. Manfaat lainnya termasuk meningkatnya citra PDAM.

Photo: Bayu Rizky

Pemerintah Daerah juga dapat merasakan manfaat LSK. Kemudahan mengakses air minum secara tidak langsung akan meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakatnya. Tingkat produktivitas masyarakat membaik sehingga perekonomian kota akan meningkat.

Layanan Sambungan Komunal

7


ORANG MISKIN SELAMA INI

BAYAR AIR LEBIH MAHAL “Ini bukti pembayaran air saya. Sekarang tiap bulan cukup membayar Rp 16 ribuan untuk pemakaian 16 m3 air. Dulu saya setiap hari harus beli air Rp 3 ribu satu drum. Sebulan jadi Rp 90 ribu,� kata Ibu Etty Eliani, salah seorang warga Yong Panah Hijau, Medan.

Photo: Ricky Pasha Barus

Penuturan Ibu Etty boleh jadi menyiratkan kebahagian yang tak terkira. Kini ia bisa menyisihkan uang untuk keperluan rumah tangga yang lain. Ia juga tidak perlu menunggu penjaja air datang hanya untuk mendapatkan air minum. Cukup membuka keran air di rumah maka air minum pun mengalir. Perubahan ini terjadi sejak tahun 2006 pada saat sistem Layanan Sambungan Komunal (LSK) mulai dikembangkan di kawasan tersebut. Selain Ibu Etty, terdapat hampir 200 keluarga lain di kawasan itu yang turut merasakan perubahan ini. Secara rata-rata, keluarga di kawasan itu sekarang membeli air dengan harga kurang lebih Rp 1 per liter dibandingkan dulu sekitar Rp 50 per liter sebelum adanya LSK di kawasan itu.

Etty Eliani, salah seorang warga Yong Panah Hijau, Medan yang sudah menjadi pelanggan LSK.

8

Cerita warga yang membeli air minum dari penjaja air keliling, terjadi di mana saja, termasuk di kota Medan, Sumatera Utara. Keberadaan para penjaja air begitu dinantikan oleh masyarakat. Tidak ada penjaja, berarti tidak ada air minum hari itu. Sayangnya, layanan air minum dari penjaja air ini tidak selalu menggembirakan para pelanggannya. Di samping ketidakjelasan jadwal

Bagian Uraian Umum


Photo: Taufik S.

Penjaja air keliling kerap dijumpai di daerah sulit air dan padat penduduk. Termasuk juga di kawasan Yong Panah Hijau, Medan. Dengan menggunakan gerobak berisi kalengkaleng air mereka keluar masuk kampung menawarkan air. Satu kaleng air dihargai Rp 3 ribu, lebih lebih mahal dibanding harga air PDAM dengan tarif komersial.

Layanan Sambungan Komunal

kedatangan, harga air minum yang dipatok para penjaja air itu sangat mahal. Semakin jauh dari Hidran Umum milik Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), harga air minum semakin mahal. Satu jerigen berukuran 20 liter dijual Rp 1000 – Rp 3000. Atau, sama dengan Rp 50 ribu – Rp 150 ribu per m3. Padahal tarif yang dipatok PDAM Medan untuk layanan Hidran Umum hanya sebesar Rp 575 per m3. Mahalnya harga air yang harus ditanggung masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) berdampak serius terhadap kehidupan mereka. Akibat selalu hidup dengan keterbatasan air minum, mereka tidak dapat sepenuhnya menjaga kebersihan diri dan sanitasi lingkungannya. Mereka menjadi rentan terserang berbagai penyakit sanitasi seperti diare, tifus, dan lainnya. Dampak lainnya berupa berkurangnya kemampuan masyarakat untuk membeli makanan dan keperluan rumah tangga lainnya. Keadaan ini membuat mereka kurang gizi dan rentan terserang penyakit. Kondisi demikian pernah terjadi pada tahun 1990 di kampung Babakan Sari, kota Bandung. Setelah masyarakat mendapatkan air bersih, kondisi ling-

kungan berangsur-angsur membaik dan masyarakat menjadi lebih sehat. Kembali ke perbedaan harga air minum yang menyolok antara PDAM dengan penjaja air keliling. Walau terpaksa, MBR selama ini sudah membuktikan bahwa ternyata mereka mampu membeli air dengan harga sangat mahal. Kenyataan ini patut dipertimbangkan oleh Pemda dan PDAM ketika akan menentukan tarif air untuk LSK. Masyarakat tampaknya dapat menerima tarif air yang harganya sedikit lebih mahal dari tarif Hidran Umum. Asalkan, tarif khusus itu masih jauh lebih rendah dari harga air yang mereka harus bayar ke penjaja air. Selain itu, sebagai gantinya masyarakat akan mendapatkan layanan yang lebih baik, nyaman, dan dapat diandalkan. Adanya pengklasifikasian tarif PDAM yang dikhususkan bagi LSK akan membuat PDAM tidak ragu lagi untuk mendukung pengembangan LSK di kawasan-kawasan MBR.

Tabel Harga Air Rata-Rata Kota

Harga Air Rata-Rata/m3 (Rp.) PDAM

Penjaja Air

Bandung

2.000

50.000

Medan

2.150

150.000

Surabaya

2.300

62.500

Jakarta

7.100

60.000

9


PDAM TIRTANADI TIDAK RAGU LAGI CERITA LAYANAN SAMBUNGAN KOMUNAL DARI MEDAN

Photo: Bayu Rizky

PDAM Tirtanadi dapat disebut sebagai PDAM perintis pengembangan Layanan Sambungan Komunal (LSK) di Indonesia. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, PDAM Tirtanadi sudah mendukung pengembangan LSK di 4 (empat) kawasan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) kota Medan, yaitu di kawasan-kawasan Sunggal, Sei Mati, Kampung Baru, dan Yong Panah Hijau. Secara keseluruhan, LSK di keempat kawasan itu dinikmati oleh 400 rumah tangga. Tidak berhenti sampai di situ saja, PDAM Tirtanadi dan Pemerintah Kota Medan sekarang sedang mengembangkan LSK yang jauh lebih besar di kawasan Belawan, kota Medan. LSK di perkampungan nelayan itu nantinya akan dinikmati oleh 3.500 lebih rumah tangganya. “Keterlibatan PDAM dalam pengembangan LSK di kawasan Belawan, sesuai dengan misi sosial PDAM,� ujar Drs. H. Sjahril Effendi Pasaribu, M.Si, MM, Direktur Utama PDAM Tirtanadi.

Drs. H. Sjahril Effendi Pasaribu, M.Si, MM, Direktur Utama PDAM Tirtanadi.

10

Prestasi PDAM Tirtanadi tersebut di atas tidak mungkin dicapai kalau mereka tidak yakin terhadap manfaat LSK bagi PDAM itu sendiri. Selain dapat meningkatkan volume penjualan air, mereka juga yakin bahwa keberadaan LSK akan menurunkan tingkat kehilangan air. Dan manfaat itu akan diperoleh PDAM Tirtanadi dengan cara yang relatif mudah dan murah. Konstruksi perpipaan distribusi di kawasan LSK bukan menjadi beban PDAM Tirtanadi. Dengan demikian, untuk mendapatkan peningkatan volume pen-

Bagian Uraian Umum


-

jualan air, PDAM Tirtanadi hanya mengeluarkan biaya investasi yang relatif kecil. Penagihan pelanggan cukup dilakukan ke Kelompok Pengelola LSK, tidak perlu menagih ke setiap rumah tangga pemakai air minum. Dengan demikian, untuk volume penjualan air yang relatif besar, PDAM Tirtanadi hanya mengeluarkan biaya penagihan yang sangat rendah. Keberhasilan PDAM Tirtanadi dalam pengembangan LSK di kota Medan tidak terlepas dari dukungan aktif Pemerintah Kota Medan. Walikota Medan memiliki keinginan kuat untuk menyediakan air minum bagi MBR di kotanya.

Penentuan kawasan Belawan merupakan inisiatif dari Pemerintah Kota Medan. Mereka juga mengalokasikan anggaran untuk membiayai pembangunan komponen LSK, khususnya untuk komponen yang seharusnya merupakan kontribusi masyarakat. Antara lain Pipa Distribusi Lingkungan dan Pipa Sambungan Pelanggan. Selain itu, Pemerintah Kota juga turut aktif memfasilitasi perolehan dana dari Kontributor Dana lainnya. Termasuk juga dari Pemerintah Pusat dan United States Agency for International Development (USAID).

Photo: Koleksi ESP

Pengembangan LSK juga merupakan salah satu cara PDAM Tirtanadi untuk menjalankan fungsi sosialnya. Sebelum ini, PDAM Tirtanadi sudah melaksanakan pelayanan sosial dengan menyediakan air dengan tarif subsidi.

Layanan Sambungan Komunal

11


KUNCINYA:

KETERLIBATAN MASYARAKAT Aspek penting yang membedakan Layangan Sambungan Komunal (LSK) dengan jenis layanan PDAM lainnya, yaitu keterlibatan masyarakat pelanggannya. Dalam suatu LSK, PDAM hanya bertanggung jawab menyediakan air minum sampai Meter Air Komunal. Setelah Meter Air Komunal, semua menjadi tanggung jawab masyarakat pelanggan sendiri. Baik dalam perencanaan, konstruksi, dan pengelolaan, semua ditentukan dan dilakukan sendiri oleh masyarakat pelanggan. Demikian juga untuk pembentukan Kelompok Pengelola. Agar dapat menjalankan perannya, masyarakat perlu memiliki pemahaman yang baik mengenai berbagai aspek dari suatu LSK. Masyarakat harus memahami aspek teknis LSK agar nantinya dapat turut berperan dalam penentuan rancangan jaringan Pipa Distribusi Lingkungan, pola pengaturan pendistribusian air, berikut tatacara operasi dan pemeliharaan sistemnya.

Photo: Lina Damayanti

Masyarakat harus memahami aspek manajemen dari suatu layanan air minum agar nantinya dapat turut berperan dalam penentuan tarif air, penyusunan anggaran operasi, pengaturan tatacara dan jadwal pembayaran, pertanggungjawaban Kelompok Pengelola, berikut tatacara pelaporan administrasinya.

12

Dengan pemahaman yang baik, mereka baru dapat mengambil keputusan berdasarkan masukan informasi yang lengkap dan benar (informed decission). Penyiapan dan Pelatihan Masyarakat (lihat diagram Langkah Pengembangan Sambungan Komunal)

Sebelum pengembangan LSK dimulai, masyarakat harus memantapkan niatnya dulu untuk memiliki LSK di kawasan huniannya. Komitmen para calon pelanggan LSK harus diperoleh sebelum tahap-tahap lainnya dilakukan. Mereka memilki tanggung jawab yang besar dalam perencanaan maupun pengelolaan LSK. Tanpa komitmen yang kuat, LSK sulit untuk dapat dioperasikan secara berkelanjutan. Bagian Uraian Umum


Photo: Winarko Hadi

Kaum perempuan merupakan kelompok masyarakat yang perlu didengar dalam penentuan rencana LSK. Mereka sangat mengerti apa yang dibutuhkan oleh rumah tangganya, khususnya menyangkut kesehatan anggota keluarganya. Untuk mendapatkan masukan, Fasiltator perlu melakukan diskusi terbatas (focus group discussion).

merupakan langkah penting dalam pengembangan LSK. Di kedua langkah ini, masyarakat akan mendapatkan banyak informasi yang dibutuhkan untuk menjalankan perannya. Masyarakat juga perlu diberi pemahaman tentang berbagai manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaan air PDAM. Pengalaman menunjukkan bahwa penyiapan dan pelatihan masyarakat akan berlangsung lebih efektif jika ada pihak luar yang dilibatkan sebagai Fasilitator. Selama ini Fasilitator umumnya berasal dari lembaga swadaya masyarakat yang memang peduli terhadap urusan kesejahteraan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Banyak teknik yang dapat diterapkan Fasilitator untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Antara lain ceramah pengajaran, kegiatan-kegiatan partisipatif seperti lomba dan kerja bakti. Fasilitator juga perlu melibatkan masyarakat dalam menyusun peta

dasar dari kawasan huniannya. Mereka diajak berjalan keliling kawasannya (transect walk) sambil menggambarkan denah lokasi dari rumah-rumah yang akan menjadi pelanggan LSK. Survei partisipatif ini juga seringkali digunakan untuk mengindentifikasi berbagai fasilitas sanitasi yang sudah dimiliki masyarakat. Selebaran tentang LSK juga sebaiknya dibagikan untuk menambah pengetahuan mereka. Sebagaimana diuraikan di atas, LSK menuntut keterlibatan aktif masyarakat pelanggan. Tidak mengherankan jika kemudian kinerja dan keberlanjutan LSK sangat dipengaruhi

Kesuksesan sistem LSK selama ini tidak terlepas dari bantuan beberapa pa lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berperan sebagai Fasilitator. or. Mereka aktif melakukan berbagai kegiatan untuk menyiapkan masyarakat at agar mampu menyusun rencana teknis dan rencana pengelolaan LSK.

Layanan Sambungan Komunal


Konstruksi LSK sebaiknya dilakukan dengan melibatkan anggota masyarakat. Keterlibatan masyarakat akan meningkatkan rasa kepemilikan terhadap sarana LSK.

Photo: Somad

Photo: Koleksi Qipra

oleh dinamika masyarakat pelanggannya. Kurang kuatnya komitmen dari sebagian pelanggan, misalnya dalam pembayaran tarif berlangganan, akan sangat mengganggu kelancaran operasi LSK. Bahkan mungkin dapat membuat operasional LSK terhenti sama sekali. Untuk mencegah hal ini, komitmen dan kesepakatan calon pelanggan LSK perlu dinyatakan secara tertulis, termasuk kesepakatan mengenai sanksi yang dapat dikenakan kepada pelanggan yang tidak memenuhi kewajibannya. Seluruh calon pelanggan perlu menandatangani kesepakatan itu. Lebih baik lagi jika ada pihak luar, misalnya PDAM, yang dapat bertindak sebagai saksi.

14


TAHAPAN PENGEMBANGAN LAYANAN SAMBUNGAN KOMUNAL

Pengembangan Layanan Sambungan Komunal (LSK) memiliki tahap-tahap dasar yang sama, yaitu penjajakan awal, pelibatan pihak pendukung, penyiapan masyarakat, sampai ke pelaksanaan konstruksinya. Walau demikian, rincian langkah-langkahnya memang akan berbeda tergantung kepada siapa yang menginisiasi pengembangan LSK di suatu kawasan. Pengembangan LSK yang inisiatornya masyarakat tentu akan memiliki rincian tahap yang berbeda dengan pengembangan LSK yang inisiatornya PDAM atau Pemerintah Daerah. Diagram berikut menunjukkan tahap-tahap dasar pengembangan LSK.

1

3 Penjajakan Awal

Tahap ini adalah menilai kondisi kawasan, masyarakat penghuni dan kondisi PDAM. Hasil penjajakan ini akan menentukan apakah LSK dapat dikembangkan untuk suatu kawasan. LSK hanya dapat dikembangkan di suatu kawasan jika kawasan itu dihuni MBR dan belum dilayani PDAM. Serta PDAM masih memiliki air dalam jumlah yang cukup dan lokasi kawasan MBR masih berada dalam jangkauan jaringan pipa distribusi PDAM.

2

Penyiapan masyarakat

Tahap ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat agar mereka dapat terlibat aktif dalam Proses Pengembangan LSK. Sebelumnya masyarakat harus dibangkitkan dulu minatnya terhadap LSK. Penjelasan mengenai LSK perlu disertai dengan informasi mengenai peran dan kewajiban yang harus dipenuhi masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan Fasilitator dan pendampingan PDAM.

Inisiasi LSK

Pelibatan Pihak Pendukung

Infografik: E. sunandar

Seringkali MBR atau PDAM, tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkan LSK. Baik itu kemampuan untuk memberdayakan diri maupun membiayai pengembangan sistem LSK. Tahap ini akan menentukan siapa dan peran pihak pendukung yang dibutuhkan. Fasilitator diperlukan jika MBR membutuhkan bantuan pihak lain untuk memberdayakan dirinya. Sedangkan Kontributor Dana diperlukan jika MBR tidak memiliki dana yang cukup untuk mengembangkan LSK, baik untuk penyiapan masyarakat maupun untuk biaya kontruksi. Tiap pihak pendukung perlu menyepakati komitmen, peran, dan tanggungjawabnya.

15

4A

Pembentukan Kelompok Pengelola

Kelompok Pengelola dibentuk oleh masyarakat itu sendiri. Anggotanya juga berasal dari masyarakat yang akan menggunakan LSK. Bila diperlukan, Fasilitator hanya akan membantu kelancaran proses pembentukan Kelompok Pengelola, termasuk pemilihan ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara.


4B

Pengembangan Rencana

Pengembangan rencana, baik rencana teknis maupun rencana keuangan, dibuat dengan melibatkan masyarakat, termasuk dalam pembuatan denah dan pengkajian kondisi lingkungan kawasan. Sedangkan dalam perencanaan keuangan, masyarakat menentukan bersama harga air, cara pembayaran, dan pelaporan untuk masyarakat. Bantuan Fasilitator dan wakil PDAM akan memperlancar kelangsungan langkah pengembangan rencana ini.

5

Penandatanganan Kontrak PDAM & Kelompok Pengelola

Kontrak antara PDAM dengan masyarakat yang diwakili ketua Kelompok Pengelola dilakukan setelah semua rencana dianggap memenuhi persyaratan. Isi kontrak menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak, besarnya tarif, cara pembayaran, dan sanksi. Kontrak akan membuat kerjasama antara kedua belah pihak memiliki kekuatan hukum.

6A

Pelatihan Masyarakat

Pelatihan masyarakat dilakukan untuk menyiapkan Kelompok Pengelola dan masyarakat pelanggan LSK agar dapat menjalankan operasi LSK dengan baik. Pelatihan Kelompok Pengelola akan mencakup administrasi, sistem pembukuan, dan pembuatan laporan keuangan sederhana. Sedangkan pelatihan ke masyarakat lainnya mencakup perawatan sambungan rumah dan perawatan jaringan Pipa Distribusi Lingkungan. Pelatihan dapat dilakukan oleh Fasilitator dan/atau wakil PDAM.

6B

Konstruksi

Konstruksi LSK dilakukan dengan mengikuti rencana teknis yang sudah disepakati bersama. Konsruksi LSK sebaiknya dilakukan oleh tenaga ahli bersama dengan masyarakat. Jika dibutuhkan, Fasilitator dan PDAM dilibatkan sebagai pengawas konstruksi. Pelaksanaan konstruksi dapat dilakukan bersamaan dengan dilakukannya Pelatihan Masyarakat.

Setelah tahap pengembangan selesai, pengelolaan LSK dilakukan oleh masyarakat sendiri.

Bagian Uraian Umum


PENDANAAN LAYANAN SAMBUNGAN KOMUNAL Layanan Sambungan Komunal (LSK) hanya bisa dikembangkan dan dioperasikan jika ada dana. Dalam kondisi ideal, dana pengembangan dan pengoperasian berasal dari masyarakat. Dari pengalaman selama ini, masyarakat peminat LSK yang umumnya tergolong sebagai Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tidak punya cukup dana untuk membiayai pengembangan LSK. Dalam kondisi demikian, masyarakat membutuhkan peran pihak lain sebagai Kontributor Dana pengembangan LSK. Kontributor Dana bisa saja Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, perusahaan swasta, maupun lembaga donor asing (baca Pihak Terkait). Pengembangan LSK antara lain membutuhkan komponen biaya untuk penyiapan dan pelatihan masyarakat, pengembangan rencana, dan biaya konstruksi. Besar kecilnya biaya tergantung kepada luasnya kawasan dan banyaknya rumah yang ingin mendapat layanan sambungan. Sebagai gambaran, pengembangan LSK di kawasan Bagan Deli, keca-

Layanan Sambungan Komunal

Photo: Bayu Rizky

matan Belawan, Medan yang melayani 1100 rumah. Biaya yang dibutuhkan untuk konstruksi sebesar Rp 900 ribu per rumah. Biaya tersebut untuk material dan pemasangan dari Meter Air Komunal sampai Meter Air Pelanggan. Termasuk Pipa Distribusi PDAM dan Pipa Distribusi Lingkungan. Pengoperasian dan pemeliharaan LSK mutlak harus didanai sendiri oleh pelanggannya. Biaya operasi LSK antara lain terdiri dari biaya pembelian air minum dari PDAM, biaya perawatan, dan biaya operasi Kelompok Pengelola dan biaya lain jika diperlukan (misalnya biaya listrik). Harga air minum yang dibayar pelanggan LSK harus cukup untuk mendanai seluruh operasi LSK. Karena tiap LSK membutuhkan biaya operasi yang berbeda, harga air di tiap LSK dengan sendirinya juga berbeda. Sebagai gambaran, harga air di LSK kawasan Sei Mati sekitar Rp 640 per m3. Sementara itu, harga air di kawasan Jembatan Besi nantinya diperkirakan sebesar Rp 440 per m3.

17


BOKS:

JENIS-JENIS SUMBER DANA UNTUK PENGEMBANGAN LSK

Beberapa pihak dapat berperan seba-

atau langsung dengan masyarakat.

gai Kontributor Dana untuk membiayai

Komponen kegiatan yang dapat di-

pengembangan Layanan Sambungan Ko-

danai Lembaga Donor juga beragam,

munal (LSK).

tergantung kebutuhan dan kecocokan dengan misi lembaga tersebut.

Pemerintah Pusat: Bantuan dana dari Pemerintah Pusat dapat disalurkan

Swasta: Perusahaan swasta yang

melalui DAK (Dana Alokasi Khusus).

memiliki program Corporate Social Re-

DAK berasal dari Anggaran Penda-

sponsibility (CSR) juga dapat menda-

patan dan Belanja Negara (APBN)

nai pengembangan LSK. Jika program

yang dialokasikan kepada provinsi/

CSR suatu perusahaan swasta meliputi

kabupaten/kota untuk mendanai ke-

wilayah sasaran LSK, maka proposal

giatan khusus yang merupakan urusan

pengembangan LSK dapat diajukan

Pemerintah Daerah dan sesuai dengan

ke perusahaan tersebut.

prioritas nasional. Penggunaan DAK akan diawasi langsung oleh Pemerin-

Pengembangan LSK juga sangat mungkin dibiayai oleh beberapa Kontributor Dana

tah Pusat.

sekaligus. Misalnya dalam pengembangan •

Pemerintah Daerah: PDAM dan Pe-

LSK di kawasan Belawan, Medan, Sumatera

merintah Daerah dapat bekerjasama

Utara. Dana berasal dari Pemerintah Pusat, Pe-

dalam menentukan komponen ke-

merintah Daerah (kota Medan), PDAM, dan

giatan mana yang akan didanai oleh

lembaga donor asing. Tanggung jawab pen-

Pemerintah Daerah. Lembaga yang bi-

danaan masing-masing pihak dapat dilihat

asanya mempunyai alokasi dana terse-

pada tabel berikut.

but adalah Dinas Pekerjaan Umum

Tabel Pendanaan di Belawan, Medan

atau Dinas Permukiman. PROGRAM

Lembaga Donor: Bantuan dana bisa juga diperoleh dari Lembaga Donor atau Yayasan Sosial yang bergerak di bidang

pengembangan/kesejahte-

raan masyarakat atau pengelolaan lingkungan hidup. Lembaga Donor bisa menjalin kerjasama dengan PDAM, Pemerintah Daerah, Fasilitator,

Persiapan dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Pipa Distribusi PDAM Meter Air Komunal

PENANGGUNGJAWAB

USAID

USAID-ESP

WB

USAID-ESP dan WB

PDAM

PDAM

PDAM

PDAM

Pipa Distribusi Lingkungan

Dinas Perkim

Dinas Perkim

Pipa Sambungan Pelanggan

Dinas Perkim

Dinas Perkim

PDAM

PDAM

PU Pusat

Satker

Meter Air Pelanggan Sumber Air

18

SUMBER DANA

Bagian Uraian Umum


KENDALA DAN SOLUSI

Photo: Ricky Pasha Barus

Sebagai suatu inisiatif baru, pengembangan dan pengelolaan Layanan Sambungan Komunal (LSK) tentu tidak terlepas dari beberapa potensi kendala. Baik itu kendala teknis maupun kendala non-teknis. Beberapa potensi kendala tersebut antara lain:

Layanan Sambungan Komunal

Keterbatasan kapasitas produksi PDAM; baik akibat keterbatasan sumber air baku maupun kapasitas instalasi produksi air. Jika seluruh produksi air

sudah tersalurkan, PDAM tidak mungkin menambah jumlah pelanggannya. Untuk itu, PDAM perlu meningkatkan dulu kapasitas produksi airnya. •

Ketiadaan jaringan distribusi; PDAM tidak bisa mengembangkan LSK di kawasan MBR yang berada di luar jangkauan jaringan distribusinya. Untuk itu, PDAM perlu mengembangkan jaringan pipa distribusinya.

Ketidaksiapan masyarakat; tanpa keterlibatan masyarakat, LSK tidak akan berjalan. Masyarakat harus aktif mengambil keputusan tentang pengembangan dan pengelolaan LSK, termasuk dalam penentuan Kelompok Pengelola.

Penyalahgunaan layanan; PDAM perlu memeriksa kondisi kawasan di mana LSK akan dikembangkan. Di samping itu dalam kontrak antara PDAM dan Kelompok Pengelola perlu ada larangan penyalahgunaan layanan dan sanksinya.

19


PERAN LSM: FASILITATOR DAN JUGA INISIATOR CERITA PENGEMBANGAN LSK DI KAWASAN JEMBATAN BESI Fasilitator memiliki peran yang sangat besar dalam pengembangan Layanan Sambungan Komunal (LSK). Dan, dari pengalaman yang ada, peran Fasilitator lebih banyak dijalani oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Sebagai Fasilitator, mereka menyiapkan, melatih, dan mendampingi masyarakat di tiap-tiap tahap pengembangan LSK. Peran LSM seperti di atas juga dijalani oleh Perhimpunan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) saat mengembangkan LSK di RT 05 dan RT 06, RW 04, Kelurahan Jembatan Besi, Jakarta Barat.

Photo: Deasy

Dalam pengembangan LSK, PPKM melakukan survei layanan air minum dengan model LSK. Hasil survei menunjukkan keinginan masyarakat untuk mengembangkan LSK sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Sebagai Fasilitator pengembangan LSK, PPKM kemudian menghubungi PT Pam Lyonaisse Jaya (Palyja), pihak pengelola air minum wilayah itu, untuk meminta sambungan Meter Air Komunal di kedua kawasan itu. Palyja setuju dengan syarat pelanggan LSK bukan mereka yang pernah tersambung layanan Palyja. Selain itu, Palyja juga membatasi pelanggan LSK hanyalah mereka yang luas rumahnya kurang dari 28,8 m2.

Somad, salah satu pengurus PPKM yang turut aktif mengembangkan LSK di kawasan Jembatan Besi.

20

“Kami senang karena Palyja akan mengabulkan usulan masyarakat. Mereka mau membantu warga agar bisa mendapatkan air langsung di hunian mereka,� ujar Somad, salah satu anggota PPKM. Sementara menunggu realisasi sambungan air , PPKM menyiapkan masyarakat agar mampu turut mengembangkan rencana LSK di kawasannya. Selain berurusan dengan masyarakat dan Palyja, PPKM juga membantu Bagian Uraian Umum


masyarakat untuk mengakses bantuan dari pihak Kontributor Dana, yaitu United States Agency for International Development (USAID)/Environmental Services Program (ESP). PPKM juga memfasilitasi masyarakat dalam membuat rencana teknis. Tidak mudah memang karena rumah-rumah masyarakat di sana jaraknya sangat rapat dan lebar jalan hanya 1,5 meter. Selain itu, debit layanan air Palyja di kawasan itu ternyata sangat kecil dan hanya mengalir selama 2 jam setiap harinya. Solusinya, Palyja sepakat untuk mengalihkan sambungan Meter Air Komunal secara langsung melalui pipa distribusi Palyja sehingga aliran air menjadi lebih besar.

PPKM bersama USAID/ESP membantu masyarakat untuk menghitung biaya pengembangan dan pengelolaan LSK. termasuk harga jual air. Jika sebelumnya masyarakat membayar Rp 21 ribu untuk tiap m3 air, nantinya masyarakat pelanggan LSK hanya perlu membayar sekitar Rp 4.500 untuk tiap m3, yang artinya menghemat sekitar 80% . Dalam masa awal pengembangan LSK, seperti sekarang ini, LSM juga dituntut berperan sebagai inisiator. Walau bukan keharusan, kelihatannya Fasilitator masih dibutuhkan dalam pengembangan LSK. Khususnya saat PDAM belum menjadikan LSK sebagai salah satu opsi layanannya (baca Pantas Jadi Salah Satu Bentuk Layanan PDAM).

Contoh gambar-gambar rencana teknis yang dikembangkan PPKM bersama konsultan ESP dan wakil-wakil masyarakat penghuni kawasan Jembatan Besi.

Layanan Sambungan Komunal

21


PANTAS JADI SALAH SATU BENTUK LAYANAN PDAM Layanan Sambungan Komunal (LSK) sudah dikembangkan oleh beberapa PDAM. Antara lain di kawasan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di kota-kota Medan, Jakarta, Bandung, Surabaya, Sidoarjo, dan Solo. LSK merupakan suatu langkah terobosan yang cerdik guna mengatasi permasalahan klasik dalam penyediaan air minum di perkotaan. Yaitu, permasalahan penyediaan layanan air minum bagi MBR khususnya yang tinggal di kawasan yang status kepemilikannya tidak jelas.

Dengan adanya dukungan kebijakan dan aturan Pemerintah Daerah, sudah sewajarnya PDAM nanti akan menjadikan LSK sebagai salah satu opsi layanan kepada masyarakat di samping layanan Sambungan Rumah dan Hidran Umum. Mungkin saja LSK akan memiliki struktur tarif yang lebih tinggi ketimbang tarif layanan Hidran Umum. Adanya struktur tarif demikian akan mendorong PDAM untuk terus mengembangkan LSK. Masyarakat diharapkan tidak berkeberatan selama tarif itu masih di bawah tarif air yang ditetapkan penjaja air keliling.

Photo: Deasy

LSK memberikan manfaat bagi PDAM dan Pemerintah Daerah. PDAM menikmati kenaikan tingkat penjualan air, penurunan kehilangan air, peningkatan pendapatan finansial, dan perbaikan citra. Sementara itu, Pemerintah Daerah akan merasakan adanya peningkatan kondisi kesehatan dan produktivitas masyarakatnya. Melihat manfaat-manfaat itu, sudah sewa-

jarnya jika LSK mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah. Pembuatan kebijakan dan aturan tentu diharapkan dapat memperjelas penetapan tarif, penentuan kawasan yang akan dilayani, peran dan keterlibatan masyarakat, pengaturan pendanaan dari Kontributor Dana, dan sebagainya.

22

Bagian Uraian Umum


Photo: Gusril Bahar

Layanan Sambungan Komunal

23



SAMBUNGAN KOMUNAL - UMUM