Page 1

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERINEGARAPENDAYAGUNAANAPARATURNEGARA DAN REFORMASI BlROKRASl NOMOR 45 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 356 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENJAMINAN KUALITAS (QUALITY ASSURANCE)

MENTERINEGARAPENDAYAGUNAANAPARATURNEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI. Menimbang

:

bahwa sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan serta dengan menunjuk pada ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf e Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional, dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Tim Penjaminan Kualitas (Quality Assurance);

Meng~ngat

:

1.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3890); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi. Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik lndonesra Tahun 1999 Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3851);


3.

4.

5.

6

7.

8.

9.

10.

11. 12.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nornor 47, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nornor 4844); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4700); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 112. Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 5038); Peraturan Presiden Nornor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 2014; Keputusan Presiden Nomor 84lPl2009 tentang Pernbentukan Kabinet lndonesia Bersatu II Periode 2009 - 2014; Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pernbentukan Komite Pengarah Reforrnasi Birokrasi Nasional:


13. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional; 14. lnstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;

MEMUTUSKAN: Menetapkan

:

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BlROKRASl TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BlROKRASl NOMOR 356 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENJAMINAN KUALITAS (QUALITY ASSURANCE).

PERTAMA

;

Membentuk Tim Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) dengan tugas: a. memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025 dan Road Map Reformasi Birokrasi 2010 - 2014; b. memberikan saran pemecahan masalah yang terkait dengan penjaminan kualitas pelaksanaan program Reformasi Birokrasi Nasional kepada Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional; c. melakukan ldentifikasi dan analisis terhadap kemungkinanlresiko kegagalan pelaksanaan reformasi birokrasi dan mengusulkan rencana mitigasi resiko; d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pada beberapa KementerianILembaga dan Pemerintah Daerah tertentu terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi yang ditetapkan oleh Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional sebagai masukan untuk Tim lndependen dalam rangka policy recommendation kepada Komite Pengarah Reformasi Birokrasi- Nasional; e. memberikan dukungan kepada Tim lndependen dalam pelaksanaan tugasnya, termasuk dalam perumusan rekomendasi berdasarkan hasil penjaminan kualitas. monitoring dan evaluasi Tim Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) dalam rangka pemberian rekomendasi kepada Komite Pengarah Reformasi Birokras~Nasional;


f.

menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional.

KEDUA

:

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) bertanggung jawab langsung kepada Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional yang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Tim Reformasi Birokrasi Nasional.

KETIGA

:

Susunan keanggotaan Tim Penjaminan Kualitas (Quality Assurance), adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT

:

Untuk mendukung pelaksanaan tugas kesekretariatan. Tim Penjaminan Kualitas (Quality Assurance), dibantu oleh Sekretariat yang susunan keanggotannya sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KELIMA

:

Untuk mendukung kegiatan teknis Penjaminan Kualitas (Quality Assurance), Ketua Tim Penjaminan Kualitas (Quality Assurance selaku Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dapat membentuk dan menetapkan Satuan Tugas Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) sesuai kebutuhan yang keanggotaannya terdiri dari unsur Tim Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

KEENAM

:

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada anggaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

KETUJUH

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut mulai tanggal 1 Januari 2011. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 11 Mei 2011

agunaan Aparatur Negara


Lampiran I Kep.MenPAN-RB Nomor 4 5 Tahun 2011 Tanggal I\ Mei 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENJAMINAN KUALITAS (QUALINASSURANCE)

1 / 1.

(

1 1

2.

1

NAMA

1

Neneng Goenadi

3.

i

4.

( Jusuf Serang Kasim

5.

1

I

Ketua merangkap Anggotal Ex-Officio Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Mardiasmo

1

Sekretaris merangkap Anggota

I

Sumaryanto Widayatin

I 1 I

I

( Anggota

( Anggota

I

6.

I

Anggota

Felia Salim

Luthfi Andi Mutty

~

Kedudukan dalam Tim

I

Anggota

Menteri Negara agunaan Aparatur Negara Birokrasi,

..


Lampiran II Kep.MenPAN-RB Nomorqg Tahun 2011 Tanggal 11 Mei 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PENJAMINAN KUALITAS (QUALITY ASSURANCE)

Nama I

1 2

13 I

1

Kedudukan Dalam T i n

I

Hirlan Terimansyah

, Agus Sutiasmo Agung Budi Nugroho

Kepala Anggota

1 Anggota Menteri Negara ayagunaan Aparatur Negara forrnasi Birokrasi,

I


MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERINEGARAPENDAYAGUNAANAPARATURNEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR43 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR I TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA REFORMASI BIROKRASI NASIONAL MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI. Menimbang

: bahwa sesuai dengan perkernbangan dan kebutuhan serta dengan rnenunjuk pada ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf g Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pernbentukan Kornite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi ~asional,dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional;

Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1974 Nomor 55. Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nornor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tarnbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3890);

2.

Undang-Undang Nornor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisrne (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3851);


Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 4286); Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nornor 47, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 4355); Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2004 tentang Perneriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nornor 66. Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nornor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pernbangunan Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nornor 14, Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 4421); 2004 tentang Undang-Undang Nornor 32 Tahun Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nornor 125. Tarnbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nornor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tarnbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844): Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nornor 4700); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nornor 112. Tarnbahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nornor 5038); Peraturan Presiden Nornor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pernbangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 2014:


11. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025; 12. Keputusan Presiden Nomor 84lP12009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009 - 2014; 13. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010; 14. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 20 tahun 2010 tentang Road Map Birokrasi 2011 - 2014;

MEMUTUSKAN: Menetapkan

:

PERTAMA

: Membentuk Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional, dengan

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BlROKRASl TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BlROKRASl NOMOR I TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA REFORMASI BlROKRASl NASIONAL.

tugas: a. menyusun rencana kerja Tim Reformasi Birokrasi Nasional dan Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional; b. menyusun petunjuk pelaksanaanlpetunjuk teknis reformasi birokrasi KementerianlLembaga dan Pemerintah Daerah; c. melaksanakan sosialisasi dan asistensilbimbingan teknis terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kementerianl Lembaga dan Pemerintah Daerah; d. menyusun kriteria dan ukuran keberhasilan pelaksanaan reforrnasi birokrasi nasional; e. menyiapkan Rancangan Peraturan Presiden tentang Tunjangan Kinerja KementerianlLembaga dan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi KementerianlLembaga dan Pemerintah Daerah; f. melakukan kajian dan penilaian terhadap usulan reformasi birokrasi KementerianlLembaga dan Pemerintah Daerah; g. melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang relevan dalam rangka pelaksanaan tugasnya;


h.

i.

j.

k.

I.

melakukan identifikasi, distribusi, dan pemanfaatan data informasi pengetahuan untuk mendorong knowledge management dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi; memberikan dukungan kepada Tim lndependen dalam perumusan rekomendasi berdasarkan hasil rangka penjaminan kualitas, monitoring dan evaluasi Tim Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) dalam rangka pemberian rekomendasi kepada Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional; membantu Tim Reformasi Birokrasi Nasional dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi; melaporkan secara berkala dan sewaktu-waktu tentang pelaksanaan reformasi birokrasi nasional kepada Tim Reformasi Birokrasi Nasional; melakukan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim Reformasi Birokrasi Nasional.

KEDUA

:

Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional dibantu oleh: 1. Tim Teknis Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional; 2. Tim Ahli; 3. Sekretariat Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional.

KETIGA

:

Tim Teknis Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional mempunyai tugas memberikan dukungan teknis, analisis, dan telaahan kepada Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional.

KEEMPAT

: Tim Ahli mempunyai tugas memberikan saran dan masukan mengenai pelaksanaan reformasi birokrasi nasional kepada Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional.

KELIMA

:

Sekretariat Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional mempunyai tugas memberikan dukungan kesekretariatan kepada Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional, Tim Ahli dan Tim Teknis Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional.

KEENAM

:

Susunan keanggotaan Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional. Tim Ahli, Tim Teknis Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional, dan Sekretariat Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional, adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.


KETUJUH

:

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

KEDELAPAN :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut mulai 1 Januari 2011

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal \ I Mei 2011

A

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara n Reformasi BirokrasilKetua Tim asi Birokrasi Nasional,


Lampiran I Kep.MenPAN-RB Nomor 43 Tahun 201 1 Tanggal 11 Mei 201 I SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGELOLA REFORMASI BlROKRASl NASIONAL No.

Jabatan

1.

Deputi Bidang Program dan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi. lnformasi da" Aparatur Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Direktur Jenderal Anggaran Direktur Jenderal Permbangan Keuanoan

I

2. 3.

1

1

]

Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara Deputi Bidang Perekonomian Deputi Bidang Kajian Kinerja Kelembagaan dan Sumberdaya Aparatur Sektetaris Kementerian Deputi Bidang Kelembagaan Deputi Bidang SDM Aparatur Deputi Bidang Tatalaksana Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Deputi Bidang Pelavanan Publik

lnstansi

1 Kementerian PAN dan RB Bidang Polhukam Sekretariat Kabinet

Kedudukan dalam Tim

1 Ketua Anggota

I Kementerian Keuangan 1

Kementerian Keuangan

Badan Kepegawaian Negara

i Anggota

KeuangandanPembangunan Lembaga Administrasi Negara Kementerian PAN dan RB Kementerian PAN dan RB Kernenterian PAN dan RB Kementerian PAN dan RB Kementerian PAN dan RB

Anggota

Kementerian PAN dan RB Menteri Negara ayagunaan Aparatur Negara eforrnasi BirokrasilKetua Tim a s i Birokrasi Nasional,


Lampiran II Kep.MenPAN-RB Nomor 43 Tahun 2011 Tanggal 11 Mei 2011

SUSUNAN TIM AHLI 1. Agus Dwiyanto, Prof., Dr.

2. Fuad Abdul Hamid. Prof.. Dr. 3. Guntur Hamtah, Prof., Dr. 4. Mustopadidjaja, A.R., Prof., Dr. 5. Prijono Tjiptoherijanto, Prof., Dr.

6. Phutut Hadi Subroto, Dr., MSAE. 7. Sunarno. SH., M.Sc

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi BirokrasilKetua Tim masi Birokrasi Nasional,


Lampiran Ill Kep.MenPAN-RB ~ o m o r 4 3Tahun 2011 Tanggal ll Mei 201 1

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENGELOLA REFORMASI BlROKRASl NASIONAL

Jabatan Asisten Deputi Pemantauan dan Evaluasi Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pusat Kepala Biro Aparatur Negara, Pemerintah Daerah dan Kesejahteraan Rakyat Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran Direktur Anggaran I

I

1

lnstansi

1

Kementerian PAN dan RB

Kedudukan I1 dalam Tim 1 Ketua

, Sekretariat Kabinet

Anggota

I Kementerian

( Anggota

I Kementerian

I Anggota

Direktur Dana Perimbangan

1 Kementerian ) Keuangan

1 Anggota

Direktur Pelaksanaan dan PertanggungjawabanKeuangan Daerah Direktur Aparatur Negara

1

1

I Keuangan I Keuangan

(

1

Direktur Gaji dan Kesejahteraan

Kementerian Dalam Negeri Kementerian PPNIBappenas BKN

I Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kementerian PAN Pendavaaunaan A~aratur dan RE Kebiiakan Program . Negara dan Reformasi Birokras~Pusat Asisten Deputi Koordinasl Pelaksanaan I Kementerian PAN Kebiiakan Prooram Pendavaounaan A ~ a r a t ~ i rdan RB , Negara dan Reformasi Birokrasi Daerah Asisten Deputi Pemantauan dan Evaluasi I Kementerian PAN Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan RE dan Reformasi Birokrasi Daerah Asisten Deputi Kelembagaan Kesejahteraan Kementerian PAN Rakyat dan RE Asisten Deputi Kesejahteraan SDM Aparatur Kementerian PAN dan RB Asisten Deputi Tata Hubungan Kementerian PAN Penyelenggaraan ~emerlntihan dan RE .Aslsten Deputl Pengembangan Sistem KernenterIan PAN Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur dan RB

-

-

I

I

Anaaota

--

1 Anggota I

Anggota

1

1

~

x

-a1 1

1 Anggota - -

Anggota Anggota Angsota .-

( Anggota

I

1

I


!TalaIf:ieria Jabatan

p p

p

-

16. ~~'%.tenDeputi Perurnusan Kebijakan Pelayanan Publik KC-Canaan

18. lnspektur

~

~

lnstansi

~

;

~

K~~ pAKrzpl

Kementerian PAN dan

Anggota

RR

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi BirokrasilKetua Tim masi Birokrasi Nasional,


Larnpiran IV Kep.MenPAN-RE! Nornor 43 Tahun 2011 Tanggal 11 Mei 2011 SUSUNANKEANGGOTAAN SEKRETARIAT PENGELOLA REFORMASI BlROKRASl Jabatan

lnstansi -.

Asisten Deputi Perurnusan Kebijakan A~aratur Proararn Pendavaaunaan , " Negara dan Reformasi Birokrasi Kepala Biro Umum Kepala Biro Hukum dan Hubungan Yasyarakat Kepala Bidang Penyiapan Kebijakan Program PAN Kepala Bidang Penyiapan Kebijakan Program RB Kepala Bidang Pengolahan Data dan lnforrnasi program PAN dan RB -Kepala Bidans Penviapan Koordinasi ~eiaksanaan brogr;m'PAN Pusat KeDala Bidana Penvia~an Koordinasi ~elaksanaan?'rogram'RB Pusat Kepala Bidang Penyiapan Koordinasi Pelaksanaan Program PAN Daerah Kepala Bidang Penyiapan Koordinasi Pelaksanaan Program RB Daerah Kepala Bidang Pemantauan dan Evaluasi Program PAN Pusat Kepala Bidang Pemantauan dan Evaluasi Program RB Pusat Kepala Bidang Pemantauan dan Evaluasi Program PAN Daerah Kepala Bidang Pemantauan dan Evaluasi Proaram RE Daerah

I

I

Kementerian PAN dan RB

-

,

Kementerian PAN dan RB Kemenlerian PAN dan RE

Anggota Anggota

.,..

.... .... '. .

,.

~eminterianPAN dan RB

Anggota

Kementerian PAN dan RB

Anggota

Kementerian PAN dan RB

Angaota --

I Kementerian PAN dan RB I

Anaaota -

1 KementerianPAN dan RB /

Anggota --

Kementerian PAN dan RB

Anggota

-

-

-

Kernenterian PAN dan RB

Anggota

Kernenterian PAN dan RB

Anggota

Kementerian PAN dan RB

Anggota

Kementerian PAN dan RE

Anggota

Kernenterian PAN dan RB

Anggota

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan rmasi BirokrasilKetua Tim asi Birokrasi Nasional,


Quality Enssurance  

Regulasi mengenai Jaminan Mutu

Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you