Page 1

PANDUAN PRAKTIK TERBAIK UNTUK KAWASAN LINDUNG DAN HAK MASYARAKAT: MELINDUNGI MASYARAKAT DARI PEMUKIMAN KEMBALI SECARA PAKSA

KAWASAN LINDUNG DAN MASYARAKAT Standar global tentang Kawasan Lindung yang dikembangkan oleh IUCN, Kongres Konservasi Dunia (World Conservation Congress), dan Konvensi Keanekaragaman Hayati (Convention on Biological Diversity) menekankan perlunya model konservasi partisipatif yang menghormati hak asasi manusia. Meskipun kawasan lindung abad ke-19 telah diamanatkan hanya kepada lembaga-lembaga negara dan mengharuskan pemindahan penduduk setempat, termasuk masyarakat adat, namun 'paradigma baru' yang diadopsi sejak tahun 1990-an: Menerima bahwa kawasan lindung dapat dimiliki dan dikendalikan oleh aktor selain Negara termasuk LSM, pelaku usaha, masyarakat dan masyarakat adat. Melindungi dan mendorong kelangsungan mata pencaharian berkelanjutan untuk mempertahankan nilai-nilai lansekap. Memprioritaskan model konservasi yang dikelola masyarakat menurut pengetahuan tradisional mereka. Mengharuskan, ketika lahan masyarakat adat telah diambil tanpa persetujuan, mengembalikan lahan ini kepada mereka (‘direstitusi’)

Mewajibkan ‘pendirian, pengelolaan, dan perencanaan kawasan lindung dilakukan dengan partisipasi penuh dan efektif dari, dan penghormatan penuh atas hak-hak, masyarakat adat dan masyarakat setempat yang sejalan dengan kewajiban hukum nasional dan internasional yang berlaku. Membentuk sebuah forum, ‘Mekanisme Whakatane (Whakatane Mechanism)’, untuk mencari kesesuaian antara kepentingan masyarakat adat dan masyarakat setempat dengan lembaga konservasi melalui dialog dan pengambilan keputusan yang disepakati bersama Melarang pemindahan paksa masyarakat adat dan nomaden.


KARENANYA, PRAKTIK TERBAIK MEREKOMENDASIKAN : Merevisi undang-undang nasional untuk memastikan kepatuhan terhadap CBD dan hukum hak asasi manusia internasional Bernegosiasi kembali dengan masyarakat yang berada dalam Kawasan Lindung yang ditetapkan sepihak Mengembangkan rencana penggunaan lahan masyarakat dan peraturan lokal untuk memelihara keanekaragaman hayati

Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan tanggung jawab mereka Melatih kembali para petugas kawasan lindung terkait ‘paradigma baru’ ini Mendidik staf untuk menghormati penggunaan adat dan hukum Menyediakan sumber pengelolaan masyarakat

daya

untuk

PERLINDUNGAN HAK-HAK ASASI MANUSIA Keputusan khusus yang dibuat oleh mekanisme hak asasi manusia Perserikatan Bangsa Bangsa dan diputuskan di pengadilan hak asasi manusia regional tentang masyarakat adat telah menjunjung hak-hak masyarakat adat atas tanah mereka di kawasan lindung, untuk mengembalikan jika tanahtanah ini diambil tanpa persetujuan, dan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kawasan lindung. Hukum hak asasi manusia juga memberlakukan persyaratan ketat untuk membenarkan setiap relokasi (pemindahan) masyarakat dari Kawasan Lindung. SEBELUM NEGARA MENJALANKAN RELOKASI, NEGARA HARUS MENUNJUKKAN BAHWA: Ada ‘kepentingan publik’, ( Terdapat keanekaragaman hayati yang signifikan di area ini). Pemindahan tersebut 'diperlukan', (ada bukti yang jelas bahwa masyarakat menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati);

Dilakukan sesuai dengan proses hukum yang sah (tidak ada ekspropriasi paksa atau sewenang-wenang) Bersifat ‘proporsional’ (lebih besar manfaat daripada kerugian)

KEBIJAKAN PRAKTIK TERBAIK INTERNASIONAL TENTANG PEMUKIMAN KEMBALI Kebijakan Bank Dunia mengenai pemukiman kembali secara luas diakui sebagai kebijakan yang paling terdepan dan menyeluruh. Kebijakan tersebut menetapkan upaya perlindungan (safeguard) untuk memastikan pemukiman kembali berdampak minimum bagi masyarakat yang terkena dampak. Definisi pemukiman kembali termasuk pembatasan yang diberlakukan pada akses ke kawasan lindung yang berdampak negatif pada mata pencaharian. Jika upaya perlindungan tersebut tidak dipatuhi, Bank Dunia mencatat, dampaknya antara lain pemiskinan dalam skala berat, hilangnya aset, penderitaan jangka panjang, kerusakan lingkungan, melemahnya lembaga masyarakat, hilangnya identitas budaya, dan runtuhnya otoritas setempat. Protes-protes lokal, konflik dan penindasan yang terjadi berikutnya dapat menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia. DENGAN DEMIKIAN KEBIJAKAN BANK DUNIA MENGHARUSKAN PARA PERENCANA UNTUK: Menghindari pemindahan dan pemukiman kembali sebisa mungkin. Jika tidak dapat dihindari, pemukiman kembali harus direncanakan dan dilaksanakan sebagai program pembangunan berkelanjutan Sebelum pemukiman kembali, mereka yang dipindahkan harus benar-benar diajak berkonsultasi dengan peluang untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemukiman kembali

Investasi yang memadai harus disediakan untuk memungkinkan orang-orang yang dipindahkan untuk meningkatkan mata pencaharian dan standar hidup mereka atau setidaknya untuk mengembalikan mereka, dalam arti nyata, ke tingkat standard hidup yang mereka miliki sebelum terjadi pemindahan.


Rencana pemukiman kembali harus disiapkan sehingga orang-orang yang dipindahkan sadar akan pilihan dan hak mereka, disertakan dalam konsultasi mengenai alternatif pemukiman kembali, diberikan kompensasi segera dan bila perlu disediakan dukungan pembangunan tambahan Kompensasi harus diberikan kepada semua orang yang dipindahkan termasuk mereka yang :

Prosedur yang terjangkau dan mudah diakses untuk penyelesaian perselisihan pihak ketiga yang timbul dari pemukiman kembali harus disediakan Langkah-langkah untuk mengurangi dampak pemukiman kembali pada masyarakat tuan rumah

Memiliki hak legal resmi atas tanah Tidak memiliki hak legal resmi atas tanah pada saat sensus persiapan dimulai, tetapi memiliki klaim atas tanah atau aset tersebut; dan

Mereka yang tidak memiliki hak legal atau klaim yang sah atas tanah yang mereka tempati tetapi mempunyai mata pencaharian utama di atas tanah tersebut – terlebih mereka yang sudah lama mengelola tanah tersebut.

Selain itu, kebijakan Bank Dunia tentang Masyarakat Adat mengharuskan konsultasi bebas, di awal, dan berdasarkan informasi yang menghasilkan dukungan masyarakat luas dari masyarakat yang terkena dampak. Ketika masyarakat adat hidup di wilayah yang sama dengan yang lain, perencana harus menghindari terciptanya ketidakadilan yang berdampak pada kelompok miskin dan marginal. Selain Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia juga memberlakukan kebijakan yang cermat dan hati-hati tentang pemindahan (relokasi) masyarakat dari sebuah kawasan. PERSYARATAN PEMERINTAH NORWEGIA DAN INGGRIS: Kebijakan bantuan luar negeri Norwegia bertujuan untuk mengintegrasikan kemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di semua kebijakan luar negeri dan pembangunan, dan mencatat bahwa selain ‘memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah tujuan kebijakan luar negeri itu sendiri, hal ini juga merupakan sarana untuk mencapai pembangunan dan keamanan yang bertahan lama’. Dengan memperhatikan ‘hak asasi manusia sebagai komponen penting dari upaya kerjasama pembangunan’, Norwegia menggunakan perjanjian hak asasi manusia sebagai dasar keterlibatannya dengan negara-negara berkembang. Demikian juga, UK Department for International Development (DfID) diharuskan oleh parlemen untuk menegakkan hak asasi manusia. Karena itu, DfID berkomitmen untuk ‘mengintegrasikan hak asasi manusia ke dalam kerja-kerja pembangunan di semua tingkatan’, termasuk 'masyarakat adat dan minoritas ... hak atas lahan, integritas budaya, partisipasi dalam pengambilan keputusan, kesehatan, dan lingkungan yang sehat.’ Proyek bantuan Inggris telah berhasil dituntut di pengadilan Inggris dan harus diberhentikan sementara ketika terjadi pemukiman kembali secara paksa yang mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia. BAHAN BACAAN Kategori Kawasan Lindung IUCN: CBD Pasal 10c CBD COP Keputusan 7.23. Kongres Konservasi Dunia ‘Kesepatan Durban dan Rencana Aksi Durban’ 2006 (World Conservation Congress ‘Durban Accord and Durban Action Plan’ 2006) http://whakatane-mechanism.org http://www.achpr.org/files/sessions/46th/comunications/276.03/achpr46_276_03_eng.pdf ; UN General Assembly, 29 July 2016, Report of the Special Rapporteur of the Human Rights Council on the rights of indigenous peoples: Victoria Tauli-Corpuz A/71/299 http://www.un.org/en/ga/search/view_doc. asp?symbol=A/71/229 http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_309_ing.pdf World Bank 2001 OP 4.12 Involuntary Resettlement. World Bank 2013 OP 4.10 Indigenous Peoples. Norwegian Ministry of Foreign Affairs 2015 Opportunities for All: Human Rights in Norway’s Foreign Policy and Development Cooperation, Oslo. NORAD 2001 Handbook on Human Rights Assessments State Obligations, Awareness & Empowerment, Oslo. UK Parliament 1997 White Paper on International Development, Hansard, London. http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20050404190659/http:/www. dfid.gov.uk/Pubs/files/whitepaper1997.pdf DfID 2000 Realising human rights for poor people, London. http://www2.ohchr.org/english/issues/development/docs/human_rights_tsp.pdf https://www.leighday.co.uk/News/2015/March-2015/Victory-for-Ethiopian-man-in-battle-over-UK-aid-mo

Profile for Epriyadi

Panduan Praktik Terbaik untuk Kawasan Lindung  

Panduan Praktik Terbaik untuk Kawasan Lindung  

Advertisement