berdasarkan hasil Tim verifikasi tersebut Menteri menetapkan areal kerja HTHR (Pasal 4, 5, dan 6). Pada Permen HKm, berdasarkan penetapan areal kerja HKm Bupati/Gubernur dapat langsung memberikan IUPHKm kepada kelompok masyarakat yang mengajukan jika dianggap kelompok masyarakat tersebut sudah siap atau memberikan fasilitasi kepada masyarakat yang belum siap sebelum mereka diberikan IUPHKm (Pasal 19). Sementara pada Permen HTHR, berdasarkan surat penetapan areal kerja HTHR, Bupati/Walikota mengumumkan kepada masyarakat yang berminat untik mengajukan permohonan IUPHHK-HTHR (Pasal 4). Jadi kelompok masyarakat pemegang IUPHKm belum tentu akan mendapatkan IUPHHK-HTHR di areal kerja HKm mereka. Karena mereka harus bersaing dengan masyarakat lain yang berminat baik perseorangan, koperasi, BUMS, BUMN, maupun BUMD. Kalaupun kelompok masyarakat pemegang IUPHKm berhasil memperoleh IUPHHKHTHR, kesulitan lain yang akan dihadapi adalah kewajiban yang harus dipenuhi sebelum melakukan kegiatan penebangan, yaitu : menyusun RKT yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota dan membayar harga taksiran tegakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota (Pasal 11). Bisa dipastikan kelompok masyarakat pemegang IUPHKm akan kesulitan menyusun RKT apabila tidak difasilitasi dengan semangat pemberdayaan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota. Demikian juga kelompok masyakat akan kesulitan untuk membayar harga taksiran tegakan apabila tidak ada bantuan modal dari Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota atau pihak lain. Dari pembahasan Permen No. 13/2009 tentang Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Permen No.P.13/2009 tentang HTHR mengabaikan bahkan mengignore HKm. 2. Permen HTHR berpotensi memicu konflik antara kelompok masyarakat pemegang IUPHKm yang areal HKm mereka ditetapkan sebagai areal HTHR dengan masyarakat dan badan hukum lain (perseorangan, koperasi, BUMS, BUMN, BUMD) yang berminat mengajukan permohonan dan kemudian memperoleh IUPHHK-HTHR. 3. Permen HTHR mempersulit kelompok masyarakat pemegang IUPHKm jika mereka ingin memanen kayu hasil rehabilitasi di areal HKm mereka, karena harus melalui prosedur yang hampir sama dengan prosedur untuk memperoleh IUPHKm. Bahkan masyarakat harus menunggu inisiatif Bupati/Walikota untuk mengusulkan rencana pemanfaatan HTHR kepada Menteri Kehutanan. 4. Apabila areal dan tegakan HTHR sudah ditetapkan oleh Menteri, kelompok masyarakat pemegang IUPHKm juga harus bersaing dengan masyarakat dan badan hukum lain (koperasi, BUMS, BUMN, BUMD) untuk memperoleh IUPHHK-HTHR.
Â
49