Page 1

baca juga Media Aspirasi versi digital (e-paper) di www.mediaaspirasi.co.id

3 Tahun PLTU Nunggak Pajak BACA HALAMAN

DPR Harus Peka Nasib Asongan

3

BACA HALAMAN

Jalan Perbatasan Memprihatinkan

5

BACA HALAMAN

Langganan Koran?

10

Hubungi: 0352 - 489219 Harga Eceran Rp. 2.500,-

Media ASPIRASI KORAN UMUM

EDISI 50 I 5 - 11 MARET I TAHUN 2014

www.mediaaspirasi.co.id

SELANGKAH LEBIH DEKAT

@media_aspirasi

media aspirasi

mediaaspirasi@ymail.com

(0352) 489219

!

1 Tahun, Terus Menjaga Kualitas Oleh: W Arso *)

TIDAK terasa, sudah setahun Media Aspirasi hadir sebagai salah satu media di kalangan masyarakat Eks Karesidenan Madiun. Setahun sudah, Media Aspirasi terus berbenah, menyerap aspirasi pembaca untuk memenuhi suguhan informasi aktual, objektif dan berimbang. Ya, akhir Februari lalu, koran dengan tagline ‘Selangkah Lebih Dekat!’ ini tepat berusia satu tahun. Puncak peringatan ulang tahun perdana itu, dirayakan dengan cukup sederhana di Kantor Pusat Media Aspirasi, Jalan Kalimantan 127 Ponorogo, Minggu (2/3). Usia satu tahun kami akui usia yang masih sangat belia bagi sebuah perusahaan media. Dan kami sadar bahwa masih banyak rintangan untuk menjadi sebuah media yang benar-benar kokoh. Karena kami sadar, jalan terjal terus menghadang dan menanti kami di depan. Berawal dari keterbatasan yang ada, kami terus berpacu. Sehingga mulai bisa diterima dan dicari pembaca. ke halaman 11

KRIMINAL Kapolres Ancam Buka Tutup Muka

DPO Bandar Judi Tunggu Waktu PONOROGO, Media Aspirasi – Naiknya kasus penyakit masyarakat pada Bulan Januari -februari 2014 ini terutama pada kasus perjudian membuat Kapolres Ponorogo AKBP Iwan Kurniawan geram. Kapolres yang dikenal cukup tegas ini mengancam bakal membuka tutup muka para tersangka dan mempublikasikanya jika tidak jera dan cenderung mengulang kembali perbuatannya. ke halaman 11 MEDIA ASPIRASI/ARSO

Lulus K2 Tidak Jaminan kti u b r e T a t Jika Da latif Manipu

PONOROGO, Media Aspirasi – Sekretaris Daerah (Sekda) Ponorogo mengaku siap mencoret OPP salah satu peserta yang lolos rekrutmen

MEDIA ASPIRASI/DIDIK PURWANTO

CPNS honorer K2. Sikap itu dilakukan bila tudingan manipulasi data yang digunakan anak mantan kepala UPTD Sukorejo ini benar adanya. ke halaman 11

Kajari Bakal Babat Koruptor Bansos Upaya Penghilangan ‘BB’ Bakal Disikat

KAPOLRES, AKBP Iwan Kurniawan saat menggelar rilis.

ASUSILA Diduga Selingkuh, Kepala UPT Digerebek NGAWI, Media Aspirasi - Diduga berselingkuh dengan Wanita Idaman Lain (WIL), Setu Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pangkur diperkarakan warga Dusun Ngladok, Desa Cantel, Kecamatan Pitu, Sabtu (01/03). Peristiwa berawal ketika Setu bertamu kerumah Listiani yang berstatus janda sekitar pukul 09.00 WIB pada Selasa pagi awal pekan lalu (25/02). ke halaman 11

PONOROGO, Me“Kita belum bisa dia Aspirasi - Kejakmemberikan ketsaan Negeri (Keerangan tentang hasil pemerikjari) Ponorogo getol melakukan saan namun pemeriksaan prinsipnya keterhadap saksi jaksaan serius dalam kasus menangani dugaan pekasus ini, kanyelewengan lau memang penggunaan nanti ditemudana hibah dan kan indikasi Bansos tahun penyelewengan anggaran 2013. atau dugaan koPemeriksaan ini dirupsi tetap kita babat,” tegas lakukan untuk menSucipto, Kajari dalami kasus yang Ponorogo (03/03) berkembang hangat Sucipto, Kajari Ponorogo dikantornnya. dimasyarakat. SejumKajari menegaskan saat ini pihaknya lah Pokmas sudah mulai dilakukan pemanggilan namun kajari belum sedang melakukan pengumpulan ketmau memberikan keterangan atas erangan (Pulbaket) dan pengumpulan hasil dari pemeriksaan tersebut. data (Puldata). ke halaman 11

mas tono

NGAWI, Media Aspirasi - Situs Arca Banteng di Dusun Reco Banteng, Desa Wonorejo, Kecamatan Kedunggalar, Ngawi kini kondisinya makin terbengkalai. Kondisi tersebut, disebabkan

kurangnya perhatian dari pemerintah. Padahal satu sisi situs tersebut merupakan aset daerah baik Pemkab Ngawi maupun Pemprop Jawa Timur. ke halaman 7

Tidak Ada Biaya, Rela Tidur Beralaskan Bambu Rumah itu tampak lusuh dan reot termakan usia, lantainyapun hanya dari tanah yang tidak rata. Ketika menengok ke bagian belakang, tembok rumah yang runtuh itu belum diperbaiki. Catatan Endang Widayati, dari Ponorogo

Sugijanto, Mantan Kades Pohijo dan Caleg DPRD Ponorogo

Situs Arca Banteng Makin Terbengkalai, Salah Siapa?

Kisah Pilu Katemi, Bakul Rangginan Asal Kauman, Ponorogo

iku, jarene....

Beliau sosok yang amanah dan peduli dengan masyarakat.”

Situs Arca Banteng di Desa Wonorejo, Kecamatan Kedunggalar, Ngawi

D

i rumah itulah tinggal Katemi (70) nenek penjual rangginan dipasar Kauman, Somoroto yang saat ini terbaring tak berdaya karena sakit yang dideritanya. Nenek renta warga Dusun Damar, Desa Kauman ini menderita penyakit maag akut sejak dua bulan lalu. Kemiskinan membuat perempuan tua ini tidak mampu berobat. Jangankan di rumah sakit, di Puskesmas pun dia tidak mampu karena ketiadaan biaya. Dengan ditunggui anak lelakinya, Katemi terbaring dibalai-balai bambu tanpa kasur. Sunarto putranya yang selalu setia dan

penuh perhatian selalu merawatnya,“ya kemarin sempat dua hari dirawat di Puskesmas Kauman dan menghabiskan uang Rp.350 ribu, trus kita bawa pulang karena kata dokter sudah membaik,”kata Sunarto. Namun sampai dirumah kondisi Katemi semakin memburuk, tidak mau makan dan muntah terus. Keluarga kebingungan, karena ditangan sudah tidak ada lagi uang untuk biaya berobat, ditambah lagi dia tidak memiliki kartu Jamkesmas maupun Jamkesda. Untuk itu diputuskan untuk dirawat dirumah saja dengan meminta bantuan mantri kesehatan setempat. Pertimbangannya, bisa menekan biaya perawatan dan pengobatan. Diantaranya, tidak lagi mengeluarkan biaya sewa kamar dan uang saku bagi yang menunggu bila di rawat di rumah sakit. “Eh ternyata malah lebih berat biayanya, selama 5 hari minta bantuan pak mantri malah menghabiskan Rp.1,3 juta. Berat sekali ini,” ucap Sunarto, penuh iba. Bukan tidak berjuang, Sunarto sebagai anak untuk mendapatkan pengobatan gratis dari pemerintah buat ibunda tercintanya yang telah merawatnya. ke halaman 11

MEDIA ASPIRASI/ENDANG WIDAYATI

Sunarsih dan Sunarto sedang menunggui Katemi (ibunya) yang terbaring sakit dengan hanya beralaskan tikar usang.


2

POLITIK

EDISI 50 5 - 11 MARET I TAHUN 2014

KPUD REKRUT OUTSOURCING

PILEG MEDIA ASPIRASI/ ARI

Ribuan Surat Suara Pileg Tak Dijaga Polisi LOGISTIK surat suara pileg 2014 ditampung di gudang bekas Pabrik Mori dibiarkan tanpa penjagaan aparat kepolisian.

KPU Ponorogo Sembrono PONOROGO, Media Aspirasi – Koordinasi antara KPU kabupaten Ponorogo dengan pihak kepolisian benar-benar lemah. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU sembrono dalam memperlakukan dokumen rahasia milik negara. Lantaran, ribuan surat suara pemilu legislatif tidak mendapatkan penjagaan pihak kepolisian sama sekali. Tumpukan surat suara DPR RI yang ditampung di Gudang Bekas Pabrik Mori desa Sukosari Babadan dibiarkan tanpa penjagaan aparat. Hal ini pun dikeluhkan Suroso Sekretariat KPU Kabupaten Ponorogo. Sebab, tidak ada satu pun aparat kepolisian yang berjagajaga mengamankan logistik pemilu tersebut. Polisi hanya mengawal suara ketika datang Sabtu (1/3) lalu sekira pukul 12.00 WIB. “Waktu kedatangan logistik surat suara Sabtu kemarin memang dikawal, tapi setelah itu ketika ada di gudang tidak ada aparat,” terang Suroso kepada Media Aspirasi, Minggu (2/3). Pihaknya mengaku merasa was-was terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Apalagi, selain surat suara, ada sejumlah logistik yang ditampung di gudang. “Siapa sih yang tidak was-was kalau tidak dijaga polisi, ini dokumen penting milik negara,” akunya. Berdasarkan pantauan koran ini, di dalam gudang hanya ada pekerja yang melakukan stempelisasi amplop dan menata alat coblos. Tidak ada penjagaan khusus terhadap aktivitas dan logistik pemilu yang tinggal 39 hari lagi ini. Pihaknya berharap, pihak kepolisian segera melakukan pengamanan terhadap adanya logistik pileg tersebut. “Kami berharap pihak kepolisian melakukan penjagaan,” harapnya. Menurut Suroso, surat suara yang sudah datang baru untuk DPR RI saja. Sedangkan untuk DPR Daerah Tingkat I dan II serta DPD belum juga datang. Surat suara yang dibawa menggunakan truk Tronton, Sabtu (1/3) lalu itu berisi 782 dus surat suara. Sebanyak 781 boks berisi penuh seribu suara, sedangkan yang satu bok hanya berisi 829 surat suara. Sehingga total surat suara DPR RI di Ponorogo sejumlah 781.829. “Itu terdiri dari 766.499 surat suara sesuai DPR ditambah filasi 15.330,” sebutnya. Rencananya, ribuan surat suara itu bakal disortir dan pelipatan mulai Senin (3/3) besuk. Pihaknya bakal mengerahkan sedikitnya 200 orang pekerja dengan upah Rp 100 perlembar. “Ya, sortir dan pelipatan baru besuk (Senin, red),” pungkasnya. (ari)

Siap Fasilitasi Kaum Difabel dan Warga Rutan

PACITAN, Media Aspirasi – Terbatasnya sumberdaya manusia (SDM) yang dimiliki serta tugas beratnya tugas yang harus dihadapi pada Pemilu nanti, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Pacitan, melakukan rekrutmen tenaga outsourcing. Rekrutmen hanya dilakukan pada bidang-bidang tertentu. ‘’SDM di KPUD memang terbatas,’’ ucap Sekretaris KPUD Pacitan S Budisantoso, Senin (3/3). Jumlah tenaga outsourcing

yang direkrut sebanyak empat orang dari 13 orang yang sebelumnya mengajukan lamaran. Mereka akan bertugas selama 10 bulan untuk bidang rekapitulasi pemungutan dan penghitungan suara serta bidang penyusunan anggaran tahapan pemilu. Selain itu juga di bidang laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran tahapan pemilu, serta bidang pengelolaan sistem informasi logistik pemilu. Budi menjelaskan, sebelum dinyatakan lolos sebagai tenaga outsourcing mereka terlebih dahulu harus melalui seleksi dari panitia kecil bentukan Sekretariat KPUD di bawah pantauan Ketua KPUD. Setelah

dinyatakan memenuhi syarat, mereka yang lolos kemudian melaksanakan tugas sesuai kompetensi masing-masing. ‘’Mereka mulai bertugas sejak Maret ini sampai bulan Desember 2014,’’ jelasnya. Lebih lanjut Budi mengatakan, rekrutmen tenaga outsourcing sesuai ketentuan KPU Pusat. Yakni KPUD diberikan kewenangan mengangkat tenaga tambahan selama pelaksanaan Pemilu 2014. Tentu saja, hal tersebut harus didasari alasan demi kelancaran pelaksanaan keseluruhan tahapan pemilu. Soal penganggaran, terutama gaji, sepenuhnya ditanggung KPU

Pusat. ‘’Karena SDM KPUD ini memang terbatas. Di satu sisi hal itu (rekrutmen outsourcing, Red) dianggarkan pada DIPA 2014,’’ kata dia. Mengenai ketersediaan alat bantu bagi kaum difabel yang memiliki hak suara, Ketua KPUD Kabupaten Pacitan Damhudi menjamin akan terpenuhi. Seperti penyandang tuna netra misalnya. Akan disediakan kertas suara dengan spesifikasi khusus di setiap tempat pemungutan suara (TPS). Yakni menggunakan huruf braille. Demikian pula dengan penyandang cacat lainnya. ‘’Kalau misalnya yang cacat tangan, bisa dibantu petugas KPPS (Kelompok Pe-

nyelenggara Pemungutan Suara) dengan surat pernyataan. Jadi untuk fasilitas bagi penyandang difabel kami jamin,’’ terangnya. Sementara, sesuai aturan, fasilitas milik negara juga diharamkan untuk berkampanye. Salah satunya rumah tahanan. Meski demikian Damhudi yakin para warga binaan tidak akan menjadi buta pemilih. Alasannya karena pihak KPUD melakukan sosialisasi ke rutan. Termasuk mengenalkan para calon hingga tata cara pencoblosan kepada para penghuni. Demikian pula para petugas KPPS yang juga berasal dari warga rutan. (dv/dik)

Polisi Antisipasi Kejahatan Kemanusiaan Jelang Pemilu

MEDIA ASPIRASI/KUNCARA

Ngawi Belum Terima Surat Suara DPRD NGAWI, Media Aspirasi - Meski di daerah lain penyortiran dan pelipatan surat suara sudah dilakukan, namun KPUD Ngawi masih terlihat adem ayem. Bahkan, belum ada kepastian kapan dilakukan proses penyortiran tersebut. Diurungkannya ini tidak lepas dari pengiriman logistik surat suara ke KPUD Ngawi yang belum komplit. Tercatat, surat suara untuk DPRD Kabupaten dan DPD hingga kini belum diketahui jadwal pendistribusianya. Namun, pada Minggu (2/3) kemarin, surat suara DPR-RI maupun DPRD Provinsi sudah diterima KPUD Ngawi dengan disaksikan Panwaskab dan jajaran Polres Ngawi. ‘’Kalau surat suara yang sudah diterima itu, langsung kami amankan di Balai Gedung Eka Kapti sambil menunggu surat suara lainya,’’ terang Komisioner KPUD Ngawi Divisi Logistik Danik Kusumawati, Senin (3/3). Sementara, kelengkapan lainnya seperti bilik suara, kotak suara, bantalan, dan beberapa item lainnya sudah terdistribusikan ke KPUD Ngawi secara bergilir, mulai akhir tahun lalu. Untuk surat suara yang tersimpan di gedung serba guna Eka Kapti, khususnya DPR RI ada 732 dus. Terdiri 354.000 surat suara. Sedangkan DPRD Provinsi ada 344 dus atau 731.894 surat suara. ‘’Meskipun waktu penyortiran serta pelipatan surat suara masih lumayan panjang, kemungkinan tetap kami mulai lebih awal dan bisa saja pada pekan ini sudah dimulai,’’ jelas Danik. Terkait dana kampanye, Danik menegaskan bahwa hal tersebut sudah dilaporkan masing-masing partai peserta pemilu sesuai batas waktunya pada Minggu (2/3) lalu ke KPUD Ngawi. Sementara itu, Ketua KPUD Ngawi Surat Ashari mengatakan, laporan dana kampanye yang sudah diterimanya ini akan dilakukan verifikasi selama tiga hari. Setelah melakukan verifikasi, jika ada data yang kurang, parpol diminta melengkapi sesuai administrasi yang diberlakukan. Pihak KPUD sendiri memberikan tenggat waktu lima hari pada partai jika ada laporan yang kurang. ‘’Terkait kelengkapan informasi dan dokumen, KPUD memberikan waktu untuk melengkapi. Itu untuk memberikan kepastian hukum,’’ terang Surat Ashari. Dalam proses verifikasi ini akan mencermati banyak aspek. Salah satunya adalah administrasi laporan dana kampanye. (pr/dik)

KESIAPAN Polres Pacitan untuk menjaga keamanan Pemilu April mendatang, salah satunya dijajal saat gladi pengamanan pemilu, Kamis (27/2) lalu. PACITAN, Media Aspirasi – Selain disibukkan dengan pengamanan Pemilu, Polres Pacitan juga mewaspadai tindak kejahatan. Salah satunya kejahatan kemanusian berupa penyelundupan imigran gelap yang kerap menggunakan kawasan pesisir Kota 1001 Goa ini sebagai titik pemberangkatan. ‘’Kami akan menggandeng pemerintah daerah untuk mengantisipasinya,’’ kata Kapolres Pacitan AKBP Aris Haryanto usai memimpin gladi pengamanan Pemilu, Kamis (27/2). Menindaklanjuti rencana itu, awal bulan depan kepolisian akan melakukan koordinasi dengan sebutan konsolidasi tiga pilar. Selain dari kepolisian, kordinasi juga melibatkan unsur TNI dan pemkab. Tiga pilar tersebut adalah Badan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas) dari unsur Polri, Bintara Pembina Desa (Babinsa/TNI), dan para kepala desa. ‘’Di situlah (pembagian) peran masing-masing, di samping peran kesiapan Pemilu 2014 juga untuk mengantisi-

pasi gangguan kamtibmas. Termasuk people smuggling,’’ ucap Kapolres. Dari catatan Polres Pacitan, dalam kurun tiga tahun terakhir, 2010-2012 terjadi empat kali upaya penyelundupan. Tiga kali di antaranya berhasil digagalkan. Sedangkan satu lainnya berhasil lolos. Jumlah imigran yang coba diselundupkan jumlahnya mencapai ratusan orang. Rinciannya, tahun 2010 sebanyak 37 imigran, 39 imigran (2011), dan 60 imigran (2012). Sedangkan pada satu kasus penyelundupan yang tidak berhasil dideteksi petugas, jumlah imigran yang diselundupkan mencapai 70 orang. Kasus terakhir terjadi pada bulan Agustus tahun lalu. Yakni ketika ada sebuah kapal yang diduga digunakan mengangkut imigran gelap terdampar di Pantai Watukarung, Kecamatan Pringkuku karena kerusakan mesin. Mengenai jumlah personil kepolisian untuk pesta demokrasi lima tahunan, Kapolres menyebut sebanyak 593 orang. Jumlah tersebut belum ter-

masuk personil dari instansi lain. Seperti Satpol PP maupun TNI. Kekuatan sebanyak itu dianggap masih mencukupi untuk pengamanan. Namun jika kemudian muncul ancaman lebih besar, Polres Pacitan akan meminta bantuan personil Brigade Mobil (Brimob) Polda Jatim. ‘’(Permintaan bantuan) disesuaikan dengan tingkat eskalasi. Untuk Dalmas-nya (Satuan Pengendali Massa) kami siapkan tiga SST (Satuan Setingkat Peleton),’’ terang dia. Eskalasi gangguan kamtibmas yang dimaksud Kapolres adalah pada level tiga. Yakni kewenangan Polres, untuk pengendaliannya maksimal hanya menggunakan gas air mata. Sedangkan pada level di atasnya yakni level empat atau lima, melibatkan anggota Brimob. Karena mulai digunakan peluru karet sampai tajam. ‘’Apabila tidak ada tindakan anarkis, anggota Dalmas difungsikan untuk patroli,’’ jelas Kapolres. (dv/dik)

Ki Dalang Imam Sobirin, Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 9, Dapil IV Ponorogo

Sosialisasinya dari Panggung ke Panggung Dokumen Pribadi

KI DALANG Imam Sobirin, Seniman Nyaleg.

PONOROGO, Media Aspirasi – APA jadinya kalau Ki Dalang yang biasa memainkan wayang di berbagai pentas macung sebagai calon legislatif? Inilah mungkin yang dirasakan Imam Sobirin, Ki Dalang yang mencalonkan diri sebagai caleg DPRD Ponorogo dari partai demokrat dapil 4 (Sambit, Bungkal, Slahung Dan Ngrayun) nomor urut 9 ini. Pria kelahiran Ponorogo, 11 Mei 1979 ini mengaku tergerak untuk menjadi wakil rakyat lantaran inspirasi yang didapatkannya selama mendalang. Profesinya sebagai dalang tidak membuatnya optimal untuk melakukan perubahan demi kemajuan negeri ini. Menjadi dewan adalah salah satu jalan perubahan, lantaran di lembaga legislatif ini dirinya bakal mendapatkan legasy untuk melakukan yang terbaik untuk mayarakat. “Perubahan itu tidak bisa hanya dinantikan, tapi harus dilaksanakan. Oleh

karenanya saya berniat nyaleg,” ungkap Imam Sobirin kepada Media Aspirasi, Selasa (25/2) kemarin. Dalang Ipung, sapaan Imam Sobirin, bakal berupaya mewujudkan perubahan. Dimana hal itu dimulai dari sistem kehidupan Ponorogo dengan berlandaskan

pada Budaya. Keinginannya duduk di kursi empuk dewan ini pun sudah mendapat restu dari keluarga besar. “Alhamdulillah dukungan dari keluarga yang tersebar hampir merata di 4 kecamatan dapil 4 membuat niat saya mantab untuk maju,” sebutnya. Apalagi, cita-citanya melakukan perubahan melalui seni budaya ini pun sudah didukung teman-seprofesinya. Mulai Dalang, pengrawit, sinden, musisi, dan penyanyi. Uniknya, untuk melambungkan namanya yang sudah tenar, Ipung, cukup melakukan sosialisasi diri dari panggung ke panggung. Atau dari terop ke terop saat acara mantenan. “Ini yang saya andalkan karena saya yakin uang bukan segala-galanya,” ungkap pria yang beralamat di RT 02 Rw 01 Dsn Munung Desa Bekare Kecamatan Bungkal ini. (ari)


PACITAN

3

EDISI 50 5 - 11 MARET I TAHUN 2014

3 TAHUN PLTU NUNGGAK PAJAK

PLTU Sudimoro, sebagai megaproyek nasional justru tak memberikan pendidikan yang baik bagi masyarakat, lantaran menunggak pajak hingga miliaran rupiah. MEDIA ASPIRASI/ELSI BUDI CAHYONO

Terkesan Dibiarkan Hingga Membengkak Rp 1,55 M PACITAN, Media Aspirasi – Keberanian Pemkab Pacitan dalam mengurus pajak di daerah, tampaknya patut dipertanyakan. Sebab, di kota kelahiran Presiden SBY ini, ada megaproyek nasional yang justru member contoh tidak baik: menunggak pajak. Tak tanggung-tanggung. Sikap tidak taat pajak pada megaproyek nasional terhadap Pemkab Pacitan itu, terjadi lebih dari tiga tahun. Angka pajaknya juga tak sedikit. Yakni mencapai Rp 1,55 miliar. Sikap tersebut seolah kontras jika penunggak pajak adalah rakyat kecil, yang seringkali ditangkap polisi jika telat menunggak pajak, meski hanya dua hari.

Ya, pajak atas peralihan hak atas tanah dari masyarakat beralih fungsi menjadi PLTU, untuk puluhan hektare tanah di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Desa Sukorejo, Kecamatan Sudimoro, Pacitan, sampai saat ini belum terbayarkan. Sejauh ini, sikap yang dilakukan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Pacitan, hanya melayangkan surat imbauan. Tidak ada tilang, tidak ada sempritan, dan tidak ada tindakan tegas. Surat imbauan kedua tersebut dilayangkan kepada PT. PLN (Persero) UPJ Pacitan. Yakni selaku pihak yang bertang-

gung jawab terkait belum terbayarnya pajak Biaya Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB). Menurut Bambang Trenggono, kepala TU BPHTB DPPKAD Pacitan, PT. PLN adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas kasus ini. Tunggakan pajak itu, kata dia, merupakan kumulasi mulai tahun 2011 sampai 2014. Pihak DPPKAD sudah berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pacitan, namun sampai saat ini masih masih menunggu Surat Keputusan BPN RI Jakarta. Ditambahkannya, berdasarkan database yang dimiliki DPPKAD, besarnya

tunggakan dari tahun 2011 hingga tahun 2014 ini di kisaran Rp 1,55 miliar. Pajak sebesar itu harus segera terbayarkan, karena sudah hampir tiga tahun ini belum juga terbayar ke DPPKAD. ‘’BPN Pacitan menyampaikan bahwa surat imbauan tersebut sudah disampaikan ke BPN RI Jakarta dan hanya tinggal menunggu saja,’’ terangnya. Sementara, Arif Kurniawan, kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (HTPT) BPN Pacitan membenarkan bahwa PLTU Sudimoro masih mempunyai tanggungan pajak atas peralihan tanah masyarakat menjadi bangunan PLTU. Besarnya tang-

gungan pajak ke DPPKAD sebesar Rp 1,55 miliar dari tahun 2011 sampai 2014 ini. Arif menandaskan, luas tanah yang pajaknya belum terbayarkan seluas 63,4 hektare dan tunggakan itu disebabkan lambannya pihak PT. PLN melengkapi berkasnya. Sementara kelengkapan berkas tersebut baru masuk pada awal Februari 2014 kemarin. ‘’Kami langsung rapatkan dengan BPN RI Jakarta, BPN RI Kanwil Jawa Timur dan PT. PLN (UPJ) Pacitan. Kemudian berkas itu kami masukkan ke BPN RI Jakarta. Tinggal menunggu Surat Keputusan (SK) dari BPN RI Jakarta,’’ katanya. (bc/dik)

KESEHATAN Banyak Ibu Hamil Kekurangan Energi Kalori PACITAN, Media Aspirasi – Puluhan ibu hamil di Pacitan, diketahui mengalami kekurangan energi kalori (KEK). Jumlah itu kemungkinan masih bertambah karena belum semua Puskesmas di wilayah melaporkannya ke Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat. Selain itu, masih ditemukan pula sejumlah balita mengalami gizi buruk. ‘’Jumlah KEK masih bisa bertambah. Karena ada Puskesmas yang belum melakukan pendataan,’’ kata Kabid Kesehatan Keluarga (Kesga) Dinkes, Wawan Kasiyanto. Wawan menjelaskan, kasus KEK ditemukan di dua Puskesmas. Yakni, di Puskesmas Sukorejo, Kecamatan Sudimoro dan Tegalombo (Tegalombo). Temuan kasus ibu hamil KEK itu, diketahui saat mereka memeriksakan kandungannnya. Dari 43 orang ibu hamil yang memeriksakan kehamilannya pada sepekan terakhir ini, diketahui bahwa 33 di antaranya mengalami KEK. Kasus tersebut terjadi lantaran hipremesis atau muntah yang berlebihan. Sehingga menyebabkan nafsu makan berkurang. Dampaknya, berat badan sang ibu pun menurun. Jika tidak segera ditangani, KEK dapat membahayakan kandungan maupun sang ibu hamil itu sendiri. Karena biasanya bayi yang dilahirkan dari ibu penderita KEK dan anemia cenderung tidak normal. Terdapat beberapa kemungkinan penyakit yang akan diderita oleh bayi dari ibu penderita. Di antaranya kurang gizi, dan gizi buruk. Bisa juga berpotensi bayi lahir cacat. ‘’Kalau ibu hamil dan mengalami KEK tidak segera ditangani, akan berisiko tinggi. Kami terus berusaha untuk membantu mereka,’’’ ucap Wawan. Guna mengatasi masalah tersebut, pihaknya berupaya melakukan sosialisasi lebih lanjut kepada ibu hamil. Selain itu, juga memberikan bantuan operasional kesehatan yang dianggarkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Bantuan di antaranya pemberian makanan tambahan gizi dan sejumlah uang untuk keperluan lain. Tentunya yang dapat menunjang kelangsungan kehidupan bayi agar saat lahir tidak menderita gizi buruk. Mengenai balita gizi buruk, hingga kini Dinkes mencatat ada sembilan balita berada di bawah garis merah (BGM). Mereka tersebar di beberapa wilayah di Pacitan. Kasus gizi buruk pada anak-anak itu terjadi disebabkan oleh faktor gen dan masih kurangnya perhatian dari orang tua si balita itu sendiri. ‘’Kebanyakan mereka yang mengalami gizi buruk berlatar belakang ekonomi lemah,’’ jelas Wawan. (dv/dik)

PERCAYAKAN

PROMOSI USAHA ANDA Hanya di

Koran Umum

Media

ASPIRASI 0352-489219

MEDIA ASPIRASI/ELSI BUDI CAHYONO

Marching Band Akmil Pukau Pacitan AKSI taruna Akmil dalam memainkan drum band, merupakan salah satu rangkaian menyambut HUT Pacitan ke-269.

PACITAN, Media Aspirasi – Penampilan marching band taruna Akademi Militer (Akmil) membuat masyarakat Pacitan kagum. Ribuan warga Pacitan tumpah ruah di jalanan pinggir alun-alun setempat hanya untuk menyaksikan atraksi para calon prajurit TNI itu. Tak ayal, para remaja putri pun menjerit histeris saat para prajurit itu memainkan drum band sambil meliukliuk sambil melempar senyum. Bahkan, banyak dari mereka yang mengabadi-

kan beberapa personel dengan kamera ponsel pribadinya, pada Minggu (2/3) kemarin. Puspita, salah seorang penonton menjelaskan, drum band ini sangat bagus dan pemainnya ganteng-ganteng serta tinggi-tinggi. Selain itu, penampilan para prajurit TNI dari Akmil bisa untuk contoh bagi para pemuda di Pacitan. Ditambahkannya, atraksi ini benarbenar memukau. Apalagi, atraksi yang

mereka tampilkan terbilang jarang dilihat. ‘’Kalau pemainya ganteng-ganteng dan enerjik, yang menonton pasti betah,’’ tambahnya. Selain itu, pertunjukan drum band juga ditampilkan dari delapan sekolah di Pacitan. Mulai dari drum band siswa SD, SMP hingga SMA. Pertunjukan drum band diambil start dari alunalun menyusuri jalan-jalan protokol dari Ahmad Yani, Letjen Suprapto, MT Haryono, Gatot Subroto dan berakhir di

Direktur PDAM Bantah Ada Masalah PACITAN, Media Aspirasi – Karut marut kasus pembebasan lahan untuk lokasi Reservoir Tank PDAM di Dusun Kebonredi Kabupaten Pacitan, ditepis Direktur PDAM Pacitan Riyanto. Menurutnya, tidak benar adanya tuduhan penyalahgunaan dana atas lahan di empat lokasi tersebut. Yakni Desa Candi, Ketro, Penggung dan Kebonredi. Menurut pengakuan Riyanto, berkaitan dengan pembelian lahan yang secara mendadak itu, lantaran ada kabar dari Kementerian PU secara mendadak dan proyek reservoir tank untuk air bersih segera harus dibangun. ‘’Sedangkan lokasi lahannya belum tersedia,’’ terang Riyanto. Ditandaskan Riyanto, dengan hanya waktu hanya satu minggu dari hari-H pengerjaan proyek itu, pihaknya kala itu harus sudah menyediakan lahan. Jika lahan tidak segera terealisasi, maka dana tersebut akan kembali ke APBN dan masyarakat tidak bisa menikmati air bersih nantinya. ‘’Hal itu sungguh disayangkan jika tidak terserap untuk pembangunan Pacitan,’’ tandasnya.

DOKUMEN MEDIA ASPIRASI

Riyanto, Direktur PDAM Pacitan Dibeberkan Riyanto, berdasarkan proposal yang diajukan Bupati Pacitan ke Kementerian PU perihal ’Surat Permohonan Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Pacitan’ dengan nomor : 050/350/408,46/2013 tertanggal 21 Juni 2013 itu, tercatat kebutuhan anggaran sebesar Rp 58.794 miliar. Namun terkait pengadaan empat lahan tersebut, PDAM sama sekali tidak terlibat dalam masalah pembebasan lahan seluas kurang lebih 400 meter persegi

tersebut. ‘’Sebab, semua itu kewenangan Tim-9 (tim pembebasan lahan bentukan Pemkab Pacitan). PDAM hanya melakukan pembayaran, setelah Tim-9 memutuskan lokasi lahan yang akan dibebaskan. Anggarannya memang masih dalam proses,’’ bebernya. Ditambahkannya, supaya tidak ada polemik dengan pemilik lahan, maka pihaknya melakukan proses dana talangan. ‘’Pembangunan reservoir tank di empat titik itu, yang bermasalah hanya di Dusun Kebonredi saja. Sedangkan di tiga titik lainnya tidak ada masalah,’’ tambahnya. Masih menurut Riyanto, terkait pembangunan proyek reservoir tank di Desa Tanjungsari, pihaknya sudah membayar kompensasi ke desa setempat sebesar Rp 11 juta. Uang itu untuk ganti rugi lahan yang dilewati galian pipa proyek reservoir tank PDAM. ‘’Uang tersebut diterima Bambang Widiarsa, sebagai Kepala Desa Tanjungsari. Yang diterima hanya Rp 9,5 juta. Selebihnya untuk administrasi,’’ pungkasnya. (bc/dik)

pendapa kabupaten. Sementara itu, Sunaryo, ketua panitia penyelenggara mengatakan, penampilan tersebut adalah ajang motivasi bagi generasi muda. Khususnya pelajar sekolah mulai dari PAUD hingga menengah atas. Diharapkan, atraksi yang ditampilkan oleh 220 personel taruna Akmil itu bisa memberikan contoh bagi para pelajar dan generasi muda agar bisa mencontoh kedisplinan dan kekompakan para taruna Akmil ini. (bc/dik)

KPU Mulai Sortir Surat Suara PACITAN, Media Aspirasi – Logistik pemilihan umum (pemilu) 2014 mulai masuk ke gudang Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Pacitan. Sebanyak 468 kardus surat suara untuk DPR RI kini sudah tiba di kantor KPUD setempat, Senin (3/3) kemarin. Menurut Agus Hadi Prabowo, divisi Logistik KPUD Pacitan, rencananya surat suara tersebut akan dilakukan pengecekan dengan sistem penyortiran. Dan belum bisa diketahui kondisi kertas yang dikirim dari percetakan PT. Pura Barutama tersebut. Sedangkan surat suara yang tiba pada sore itu sebanyak 467.939 lembar. Jumlah tersebut lebih banyak jika dibenturkan dengan total daftar pemilih sementara yang berjumlah 458.764. ‘’Jumlah pemilih masih bisa bertambah. Jadi kelebihan surat suara bisa untuk antisipasi,’’ jelasnya. Ditambahkannya, Selasa (4/3) kemarin, rencananya petugas KPUD akan mulai mengecek kertas surat suara. Mulai dari kualitas cetak, hingga kerusakan. Selain itu, pihaknya juga akan meneliti gambar dan nama daftar calon tetap (DCT) di setiap lembar surat suara. Kemudian, lanjutnya, semua kertas nantinya akan segera dilipat sebelum didistribusikan ke tempat pemungutan suara (TPS) bersama dengan kebutuhan logistik lainnya. ‘’Jadi, sambil menunggu yang belum datang, kami cek dulu,’’ tambahnya. Lebih lanjut, pihaknya kini masih menunggu kedatangan sisa surat suara lainnya. Yakni DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. Selanjutnya logistik tersebut masih dalam pengiriman menuju Pacitan. Bersama itu juga kebutuhan pemilu lain, seperti formulir, segel, hologram, dan alat bantu khusus pemilih tuna netra. ‘’Sesuai jadwal, batas akhir penyaluran kebutuhan logistik itu sampai dengan tanggal 11 Maret nanti,’’ lanjutnya. Diharapkannya, pengiriman semua jenis logistik itu bakal tepat waktu. Sebab, akan memudahkan KPUD dalam hal penyortiran, pelipatan, hingga distribusi ke PPK dan PPS. ‘’Selain itu, juga untuk memberi waktu KPUD dalam melakukan perubahan jumlah pemilih yang mengacu pada pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK),’’ tandasnya. (bc/dik)


4

MADIUN

EDISI 50 5 - 11 MARET I TAHUN 2014

SBY Berhasil Sembunyikan Kekuatannya, untuk: Selalu Ada Pilihan (Bagian 2 - selesai)

Buku untuk Pecinta Demokrasi dan Pemimpin Mendatang Oleh: Syamsul B Nasution *)

KETIKA ada yang berpendapat pers sering gegabah dalam menggunakan kebebasannya dan pemberitaannya tidak “fair and balanced”, maka orang tersebut langsung dicap anti kemerdekaan pers, yang juga berarti antidemokrasi. Ketika ada anggota KPK yang diduga melakukan hukum, langsung direspon sebagai upaya mengkriminalisasi KPK. Ketika ada yang berpendapat bahwa semua lembaga, baik negara maupun civil society, harus menjelaskan sumber keuangan dan penggunaannya, langsung dianggap antidemokrasi. Situasi seperti ini, menurut SBY, membuat kaum kritis dan

rasional memilih untuk diam. Tidak mau mengambil resiko. Mereka tidak mau didamprat di depan publik. Tidak ingin dianggap sebagai anti reformasi dan tidak prodemokrasi. SBY sering berpesan kepada stafnya, “Jangan karena ada seseorang yang kritis, menyerang dan bahkan menghujat secara kasar kepada pemerintah atau presiden, lantas mereka dikerjain. Jangan karena terus menghantam dan mendiskriditkan saya misalnya, lantas seorang difitnah agar ada alasan untuk menindaknya. Jangan pula lawan-lawan politik saya dimatikan sumber-sumber ekonomi dan kehidupannya.”

LINTAS Dindik Wajib Prioritaskan Rehab Sekolah MADIUN, Media Aspirasi - Banyaknya bangunan gedung sekolah yang sudah rusak, hingga didapati beberapa ruang kelas yang roboh diwilayah Kabupaten Madiun, membuat Wakil Bupati Madiun, Iswanto turun gunung meninjau secara langsung ke sekolah - sekolah. Seperti halnya pada kamis (27/02) lalu, Wabup Iswanto mengadakan inspeksi mendadak ke Sekolah Dasar Pacinan, di Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun yang salah satu atap bangunannya ambruk . Meskipun kejadian tersebut sudah terjadi beberapa pekan lalu namun pihak Dinas Pendidikan belum kelihatan melakukan upaya perbaikan ataupun menginventarisir total kerusakan yang terjadi. Kondisi bangunan sekolah yang cukup mengkhawatirkan ini jelas-jelas mengganggu proses belajar dan mengancam keselamatan anak didik. Melihat kondisi yang seprti ini, Wabup menghimbau kepada Dinas Pendidikan agar lebih memprioritaskan rehabilitasi dan renovasi bangunan sekolah-sekolah yang kondisinya sudah mengkhawatirkan ini.Iswanto juga mengintruksikan agar Dinas Pendidikan segera mengiventarisir sekolah- sekolah yang bangunannya sudah sangat memprihatinkan, "jangan sampai menunggu roboh, baru diperbaiki,” tukas Iswanto. Ditambahkanya,"dana untuk rehab bangunan sekolah yang rusak ini, akan diambilkan dari Dana Alokasi Khusus(DAK), sehingga orang tua murid jangan sampai dimintai sumbangan untuk membantu rehab gedung sekolahnya, kalau sampai hal itu terjadi Pemkab akan menindak tegas, baik untuk Dinas terkait atau pihak sekolah yang bersangkutan,” pungkasnya. (tok/so) MEDIA ASPIRASI/ANTOK PURBA

“Apakah semua itu harus saya ladeni, atau saya biarkan. Kalau semua serba saya layani, saya membayangkan makin gaduhnya politik kita, karena saya sebagai Presiden telah turun gelanggang dan menghunus pedang dalam peperangan politik itu. Tetapi, kalau saya biarkan apa yang disampaikan oleh para pengkritik dan mengancam saya itu, bisa-bisa semuanya dianggap benar. Rakyat bisa mendapatkan gambaran yang keliru.” “Akhirnya, dengan segala pertimbangan yang masak, saya memilih untuk tidak bersifat reaktif dan meladeni semua serangan itu. Artinya saya ha-

rus sering mengalah. Kecuali kalau sungguh keterlaluan saya akan tampil untuk meluruskan dan menghadapinya.” Dalam buku “SBY, Selalu Ada Pilihan,” SBY beberapa kali menyinggung cita-citanya menjadi KSAD.” Dulu, tahun 1999 saya pernah merasa “down”, karena cita-cita saya memasuki akademi militer untuk menjadi pemimpin puncak TNI angkatan darat kandas. Terus terang saya sangat ingin menjadi KSAD,” katanya. SBY juga menceritakan keterpukulannya ketika gagal menjadi wakil presiden Megawati pada Tahun 2001. “Tentu saya sedih dan terpukul.

Demikian juga para pendukung dan kolega saya. Sebuah pengalaman yang pahit,” katanya. Tetapi “Selalu Ada Jalan” buat SBY. Pada 5 April 2004, hari pemungutan suara untuk pemilu legislatif tahun 2004, Partai Demokrat lolos threshold dengan perolehan 7,5 persen. Saat itu SBY, sebenarnya, merasa tidak siap. Ia malah bercita-cita menjadi wakil presiden. Mendadak ada insiden politik dengan Megawati (sebenarnya Taufik Kiemas). “Saya memutuskan mengundurkan diri dari kabinet Ibu Megawati. Saya pikir hubungan kami sudah terganggu, dan tidak baik saya sebagai menteri berada

dalam situasi seperti itu,” kata SBY. Pada Pemilihan Presiden, pada tahun yang sama, SBY memperoleh suara 60 persen. Pada Periode 2004 hingga 2009 situasi politik juga tidak mudah bagi SBY. Umumnya pers dan pengamat menduga SBY jatuh sebelum Pemilu. “Pada Pemilihan Presiden Tahun 2009 pencabutan mandat rakyat itu tidak terjadi. Bahkan yang memilih saya jumlahnya lebih besar lagi hingga mencapai 73,8 juta suara,” kata SBY. “Cerita tentang suara saya yang justru naik dari 66,3 juta pada pilpres 2004 menjadi 73,8 juta pada pilpres 2009, memberikan bukti bahwa su-

ara pengamat dan suara pers tidak selalu sama dengan suara rakyat.” “Dengan cerita saya ini sama sekali saya tidak ingin mengatakan kepada Anda semua bahwa jangan terlalu percaya kepada para pengamat dan suara pers. Tidak. Suara mereka tetap penting. Paling tidak untuk cermin dan sarana koreksi diri. Juga agar kita selalu berhati-hati. Tetapi sebagaimana yang saya alami, suara rakyat tidak selalu sama dengan suara mereka. Hati dan pikiran rakyat juga tidak selalu mudah untuk ditebak.” BERSAMBUNG KE HAL. 11

DISTRIBUSI PUPUK TERANCAM MACET MEDIA ASPIRASI/ANTOK PURBA

SATPOL PP menyegel gudang tak berizin.

Tidak Kantongi Ijin Lengkap Gudang Pupuk Disegel

MADIUN, Media Aspirasi – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Madiun didampingi petugas dari

KPPT bersama petugas Polsek Balerejo, melakukan penyegelan terhadap 4 Gudang pupuk bersubsidi dari Petrokimia Gresik, milik PT Inti Barokah Utama yang terletak di Desa Jerukgulung, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, lantaran tidak kantongi ijin lengkap, Kamis (27/02). PT Inti Barokah Utama selaku pemilik gudang ditengarai belum memiliki ijin gangguan atau HO. Akibat dari kejadian ini 14 ribu ton pupuk bersubsidi terancam tidak bisa tersalurkan kepa-

da para petani, apalagi dengan kapasitas pupuk bersubsidi yang begitu besar ini bisa melayani kebutuhan pupuk untuk petani seluruh Kabupaten Madiun. Seperti yang dikatakan oleh Hariyono perwakilan dari PT Petrokimia Gresik "terkait penyegelan ini, kita merasa sangat dirugikan dikarenakan kalau soal perijinan itu sebenarnya urusan pemilik gudang, kita hanya selaku penyewa, tetapi yang lebih kasihan lagi para petani, karena dengan penyegelan ini distribusi pupuk

menjadi macet, dan kelangkaan pupuk pasti akan terjadi "keluhnya, Sementara itu Kasi Trantib Satpol PP Kabupaten Madiun, Tony Agus mengatakan,"penyegelan terpaksa kami lakukan dikarenakan PT Inti Barokah Utama selaku pemilik gudang belum memiliki izin gangguan dan itu melanggar perda nomor 11 tahun 2010, dan segel akan kita buka jika pemilik gudang secepatnya mengurus kelengkapan perijinan,” tegas Tony.(tok/so)

Simulasi Pengamanan Pemilu, Untuk Uji Kesiapan Personil MEDIA ASPIRASI/ANTOK PURBA

peninjauan wabup ke salah satu sekolah yang rusak,

Tak Segera Tempati Kios, Hak Pedagang Bisa Dicabut

MEDIA ASPIRASI/ANTOK PURBA

SUASANA saat peninjauan ke pasar baru mejayan. MADIUN, Media Aspirasi - Pasar Baru Mejayan Kabupaten Madiun yang telah diresmikan namun masih banyak los atau kios yang kosong dan tidak segera ditempati oleh pedagang. Himbauan untuk segera menempati kios di Pasar Baru Mejayan ini sebenarnya sudah pernah disampaikan oleh Bupati Madiun, Muhtarom pada tanggal 7 pebruari 2014 yang lalu, saat meninjau kondisi pasar setelah selesai diresmikan. Saat itu jumlah kios yang masih belum ditempati pedagang berjumlah 258 kios, melihat hal ini Bupati memberikan peringatan pertama kepada para pedagang yang belum menempati kios dan memberikan batas tenggang waktu hingga tanggal 28 pebruari 2014. Tetapi setelah batas waktu yang ditentukan sudah lewat ternyata masih ada 72 pedagang yang belum menempati jatah kios, sehingga sesuai perda nomer 8 tahun 2011 tentang pengelolaan pasar yang didalamnya menyatakan apabila pedagang tidak segera menempati jatah kios sesuai batas yang ditentukan, akan diberikan peringatan sampai 3 kali, dan kalau surat peringatan terakhir tidak dihiraukan dengan terpaksa hak pedagang mendapatkan jatah kios akan dicabut dan dikembalikan ke pemerintah daerah. Sementara itu, Wakil Bupati Madiun Iswanto, mengaskan,"kami sudah memberikan batas waktu dalam peringatan pertama yakni pada hari ini, Jumat( 28/2),”tegasnya.(tok/so)

SALAH SATU aksi dalam simulasi oleh polresta Madiun. MADIUN Media Aspirasi - Polres Madiun kota gelar Gladi lapang dan peragaan sispamkota, operasi mantab brata 2014 atau simulasi pengamanan pemilu, di depan Mapolresta Madiun, Kamis (27/02). Dengan diikuti oleh 400 personil dari unsur Polisi dan Brimob, Simulasi ini terlihat seperti kejadian yang sebenarnya bahkan diwarnai dengan adegan

bentrok masal antara aparat keamanan dengan massa perusuh, begitu juga dengan adegan semprotan water Canon dari kendaraan taktis Baracuda milik Polresta Madiun juga terlihat begitu serius. Sehingga sejumlah wartawan yang meliput acara inipun terkena semburan watercanon tersebut. Simulasi pengamanan ini bertujuan untuk melihat kesigapan dan persia-

pan personil aparat keamananan untuk menghadapi kemungkinan adanya kerusuhan yang terjadi pada Pemilu bulan April mendatang. Ditemui disela kegiatan simulasi, Kapolresta Madiun AKBP Anom Wibowo mengatakan,"kegiatan ini selain untuk upaya mengantisipasi adanya kerusuhan dalam penyelenggaraan Pemilu mendatang, sekaligus juga sebagai uji

kesiapan para personil kepolisian dalam mengatasi segala macam sifat anarkis di masyarakat dengan mengedepankan tindakan persuasif terlebih dahulu,” tegas AKBP Anom Wibowo. Kegiatan ini selain dihadiri jajaran anggota Polresta Madiun juga Forum Pimpinan Daerah (FORPIMDA) Madiun dan beberapa tokoh masyarakat Madiun.(tok)

Media ASPIRASI

Pemimpin Redaksi: Welas Arso. Redaktur Pelaksana: M Andhika. Staf Redaksi: Endang Widayati, Ari. Koresponden Daerah: Elsi Budi Cah­yono, Dv Kuncara (Pacitan), Bambang (Trenggalek), Maksum Choiri, Roedy (Magetan), Didik Purwanto (Ngawi), Antok (Madiun). Tata Artistik/Grafis: Loekman, Khafidz. Sirkulasi: Endik. Even Organizer: Yuliana, Wiwik Rahayu Wulandari. Keuangan: John Elit Al-Qadry (Manajer), Mila Karaman. Se­kretaris Redaksi/SDM/Iklan: SELANGKAH LEBIH DEKAT ! Mila Karaman. Bagian Umum: Indah (Manajer). Penerbit: CV Media Aspirasi. Nomor SIUP: 503/0559/KP/405.27/PDK/VIII/2013 Direktur Utama: Eka Putra. General Manager: Imam Mahfudz. Tim Advokasi: Patra M Zein, SH, MH, dkk Percetakan: PT Temprina Media Grafika (Jawa Pos Group). Alamat Redaksi/Iklan/Pemasaran: Jalan Kalimantan 127 Ponorogo, Jawa Timur. Telepon Redaksi: 0352-489219, 085257445513. Telepon Iklan: Mila 0857316176744 (hunting). Telepon Pemasaran/Langganan: 0352-489219 (hunting) Mila 0857316176744. Perwakilan Pacitan: Jalan Gajah Mada 24 Pacitan. Telp. 0357-883387, 081359312004. Perwakilan Trenggalek: Perumahan Bukit Sambirejo Asri. Telp. 082142030014. Perwakilan Magetan: Jalan Timor 36, Magetan. Telp. 085790301088. Perwakilan Ngawi: Jalan Thamrin 14, Ngawi. Telp. 085334150978. Perwakilan Jakarta: Rukan Cempaka Mas, Blok M1/29, Jalan Letjend Soeprapto, Jakarta Pusat. Telp. 021-42881625

Wartawan Media Aspirasi selalu dibekali Kartu Pers dan dilarang menerima atau meminta uang/barang dari sumber berita selama bertugas. Gunakan Hak Jawab Anda. Media Aspirasi membuka ruang hak jawab sesuai amanat UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Redaksi menerima sumbangan tulisan atau foto-foto menarik dan layak muat dari pembaca. Naskah atau foto bisa dikirim ke alamat redaksi atau melalui email: redaksimediaaspirasi@gmail.com. Semua artikel dengan kode (adv) atau advertorial adalah Pariwara/Iklan.

Edisi 50  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you