12
BALI UTARA
Sabtu Wage, 8 Oktober 2011
SOSOK Ajarkan Kecantikan PELUANG usaha di bidang jasa kecantikan di Buleleng masih terbuka lebar. Hal ini dibuktikan dengan kebutuhan jasa perawatan kecantikan yang terus meningkat, baik di daerah perkotaan maupun di perdesaan. Apalagi, dalam upacara agama atau yadnya di Bali kerap BP/kmb memerlukan jasa rias. Kondisi ini sejatinya menjadi peluang untuk membuka usaha salon kecantikan maupun menjual jasa perawatan kecantikan dengan model panggilan.Terkait hal itu, ibu-bu rumah tangga dan remaja putus sekolah mulai dirangkul untuk diajari tentang kecantikan. Dari keterampilan itu, mereka dapat membuka usaha kecantikan secara mandiri ataupun bisa melamar kerja di salon kecantikan. Salah seorang yang setia merangkul ibu rumah tangga untuk dilatih dalam bidang usaha rias adalah Ni Made Lilik Nurmiasih. Puluhan remaja anak putus sekolah dan ibu rumah tangga dari pelosok Buleleng telah diajarkan tentang perawatan kecantikan maupun jasa rias pengantin. ‘’Saya senang bisa membantu remaja putus sekolah maupun ibu rumah tangga. Para anak didik yang mengikuti pendidikan hanya tiga bulan, sekarang bisa melayani jasa rias panggilan dan bahkan sudah buka salon sendiri,’’ katanya. Wanita lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia (STIMI) ini menambahkan, peluang usaha di bidang jasa kecantikan masih terbuka. Apalagi, perempuan tidak bisa dilepaskan dari masalah tampil cantik. Menjawab peluang usaha ini, dirinya membagi ilmu tentang kecantikan kepada remaja putus sekolah di Buleleng agar bisa membuka usaha kecil-kecilan. (kmb)
LINTAS Buleleng Dana Bagi Hasil Cukai Cengkeh SINGARAJA - Sejumlah pimpinan SKPD dan anggota Komisi II Bidang Perekonomian DPRD Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Jumat (7/10) kemarin, melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Buleleng. Rombongan pejabat yang diketuai H. Sudarmaji itu ingin belajar tentang pengelolaan dana bagi hasil cukai cengkah dan tembakau di Bali Utara. Rombongan diterima Asisten II Bidang Ekbang dan Kesra Setda Buleleng, I Made Widiartha, S.H., didampingi Ketua DPD APCI (Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia) Bali, Drs. Made Suyasa, M.Si., yang juga dikenal sebagai Camat Buleleng. Widiartha dalam sambutannya mengatakan, Kabupaten Buleleng memiliki 7.290 hektar lahan cengkeh dengan kapasitas produksi 3.504 ton bunga kering. Dari lahan cengkeh itu, Buleleng telah memperoleh dana bagi hasil cukai dari pemerintah pusat Rp 3 miliar per tahun selama dua tahun belakangan ini. Dana bagi hasil cukai itu diupayakan digunakan untuk peningkatan taraf hidup petani cengekh itu sendiri. (kmb15)
Tak Diizinkan Keluar, Istri Dipukul GEROKGAK - Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kembali terjadi di Buleleng. Seorang suami dilaporkan tega memukul istrinya hanya gara-gara tak diizinkan keluar rumah. KDRT itu terjadi Kamis (6/10) lalu, pukul 16.30 wita. Sesuai laporan di Polres Buleleng, Sang suami, Hrd (60), warga Desa Celukan Bawang, Gerokgak, tak diizinkan keluar rumah oleh istrinya, MMZ (47). Tak terima dengan larangan itu, suami tersebut memukul istrinya dengan tangan mengepal. Akibat pukulan itu, si istri mengalami luka robek pada bibir dan memar di mata kanan bagian bawah dan akhirnya melapor ke polisi. Kasubag Humas Polres Buleleng AKP Nyoman Widastra seizin Kapolres AKBP T. Widodo Rahino, Jumat (7/10) kemarin, membenarkan adanya laporan kejadian itu. Dari hasil pemeriksaan korban, disebutkan penganiayaan itu dilakukan oleh suami lantaran dilarang keluar rumah. (kmb15)
Pembebasan Lahan Waduk Titab
Warga Menyerah, Rp 10 Juta/Are
Bali Post/ole
MUSYAWARAH - Warga pemilik tanah yang dibebaskan dalam proyek Waduk Titab melakukan musyawarah untuk menyepakati harga.
Tiga Ribu Hektar Hutan di Buleleng Gundul Singaraja (Bali Post) Kabupaten Buleleng yang memiliki hutan terluas di Bali ternyata juga memiliki hutan yang gundul cukup luas, yakni sekitar tiga ribu hektar. Gundulnya hutan itu lebih banyak terjadi akibat penebangan liar yang berlangsung sejak puluhan tahun lalu. Demikian disampaikan Kadis Kehutannan dan Perkebunan (Dishutbun) Buleleng, Nyoman Gede Yasa, sebelum berangkat ke Jakarta untuk urusan penyelamatan hutan, Kamis (6/10) lalu. Menurut Yasa, degradasi atau gundulnya hutan di Kabupaten Buleleng terjadi karena perambahan liar, illegal logging, pencarian pakan ternak, dan kebakaran. Perambahan itu merupakan sisasisa perbuatan warga tak bertanggung jawab di masa lalu. Kini, pihaknya terus berupaya melakukan penghijauan sekaligus melaksanakan berbagai program penyelamatan hutan bersama masyarakat. Yasa menambahkan, hingga akhir Maret lalu di kawasan hutan di Kabupaten Buleleng telah ditanam empat juta pohon menyebar di berbagai ka-
wasan hutan yang mengalami degradasi. Ada pun dana program tersebut berasal dari APBD Buleleng, APBD Bali, dan APBN. ‘’Keterlibatan masyarakat terutama desa pakraman dalam program penyelamatan hutan ini sangat besar,’’ katanya. Dengan berbagai program yang dilakukan Dishutbun, Yasa yakin degradasi hutan yang terjadi di Kabupaten Buleleng perlahan namun pasti akan kembali pulih. Sejumlah langkah antisipasi telah dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal, seperti bekerja sama dengan pecalang hutan
serta instansi terkait lainnya. Salah satunya, melalui gerakan menanam hutan lestari. ‘’Program ini telah dilakukan sejak tahun lalu,’’ katanya. Khusus keterlibatan desa pakraman, Yasa mengatakan kini sudah makin banyak yang mau ikut membantu pemerintah dalam penyelamatan hutan. Misalnya, Desa Pakraman Selat dan Desa Pakraman Sudaji yang sudah pernah meraih penghargaan dari pemerintah dan lembaga lain. ‘’Kami harap desa pakraman lain juga mengikutinya agar hutan di Buleleng tetap lestari,’’ katanya. (kmb15)
Singaraja (Bali Post) Setelah sempat tersendat akibat tak adanya kesepakatan harga dalam pembebasan lahan, proyek Waduk Titab di wilayah Kecamatan Busungbiu dan Kecamatan Seririt tampaknya mulai bisa dilanjutkan. Pasalnya, warga pemilik tanah yang sebelumnya minta harga Rp 30 juta per are akhirnya menyerah dan sepakat tanah mereka dibebaskan dengan harga Rp 10 juta per are. Kesepakatan itu terjadi dalam musyarawah bersama di Ruang Unit IV Kantor Bupati Buleleng, Jumat (7/10) kemarin. Selain dihadiri warga pemilik tanah dari Desa Ringdikit dan Desa Ularan Kecamatan Seririt, musyawarah itu juga dihadiri langsung Sekda Kabupaten Buleleng, Dewa Ketut Puspaka, yang juga sebagai Ketua Tim Pengadaan Tanah. Musyawarah itu juga disaksikan unsur pejabat Dinas PU Provinsi Bali, Camat Seririt, dan Perbekel di desa yang terkena pembebasan tanah. Musyarawah berlangsung cukup alot selama dua jam. Setelah terjadi tawar-menawar, akhirnya harga pembebasan lahan seluas 197.870 meter persegi itu disepakati Rp 10 juta per are. Sumber pendanaan untuk membayar tanah warga tersebut berasal dari APBN, APBD Provinsi Bali, dan APBD Kabupaten Buleleng. Sekda Buleleng, Dewa Ketut Puspaka, mengatakan musyawarah ini diikuti oleh seluruh masyarakat yang memiliki tanah di areal pembangunan proyek Waduk Titab. Dalam menentukan harga tanah, tim pengadaan tanah berpatokan dengan tiga dasar, yaitu nilai jual objek pajak (NJOP), harga pasar dan analisis tim independen. ‘’Dari musyawarah ini, telah disepakati bersama harga tanah Rp 10 juta per are. Khusus untuk bangunan dan pepohonan yang tumbuh di areal tanah yang dibebaskan itu, tim akan memusyawarahkan kembali dengan mengacu pada peraturan yang ada,’’ katanya. Puspaka menegaskan, pem-
bebasan lahan untuk proyek Waduk Titab tahap dua ini sebelumnya memang sempat tertunda karena warga belum sepakat dengan harga yang ditawarkan. Warga yang belum menyepakati harga tanah itu terdapat di Desa Ringdikit 14 orang dan sisanya 4 orang warga pemilik lahan di Desa Ularan. Saat itu, warga di dua desa itu menawarkan harga tanah mereka bervariasi antara Rp 20 juta hingga Rp 30 juta tiap are. Sementara pihak pemkab hanya mampu membeli tanah warga itu dengan harga Rp 10 juta per are. Atas kondisi ini, pembebasan lahan tahap dua seluas 19 hektar sempat tertunda. Setelah sempat tertunda, pemkab bersama-sama Dinas PU Provinsi Bali kembali membas masalah harga tanah yang terkena jalur proyek. Hasilnya, warga telah menyepakati tawaran harga dari pemerintah. Dengan hasil ini, pembebasan tanah tahap dua terselesaikan. ‘’Harga yang kami tawarkan itu sudah sesuai ketentuan. Pembebasan lahan tahap pertama ditetapkan harga Rp 10 juta per are sehingga jika pembebasan tahap dua ini harga tanahnya beda, kami takut melanggar ketentuan dan bisa saja menjadi temuan BPK,’’ katanya. Di sisi lain, Puspaka mengatakan pembebasan lahan tahap dua ini sumber dananya dibagi menjadi tiga. Dari APBN 10 hektar, APBD Provinsi Bali 4 hektar, dan sisanya APBD Kabupaten Buleleng 5,5 hektar. Dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Buleleng sudah tersedia melalui anggaran APBD induk tahun 2011. Dengan pembabasan lahan tahap dua 19 hektar dan pembebasan tahap pertama 5 hektar itu, artinya lahan yang sudah dibebaskan seluas 24 hektar. Sedangkan total lahan untuk proyek Waduk Titab seluas 138 hektar, sehingga masih ada kekurahan lahan seluas 114 hektar. ‘’Sesuai rencana, proyek ini bertahap hingga tahun 2014 mendatang. Itu artinya, masih ada waktu untuk pembebasan lahan berikutnya,’’ jelasnya. (kmb/kmb15)