KABUPATEN
4
Rabu Wage, 21 Januari 2009
Bandel, Atribut Caleg Diturunkan
SOSOK
Negara (Bali Post) Masih terpasangnya atribut caleg di jalan-jalan protokol Kota Negara akhirnya diturunkan paksa oleh Satpol PP atas rekomendasi Panwaslu dan KPUD Jembrana Selasa (20/1) kemarin. Baliho milik caleg baik DPD, DPR-RI dan juga DPRD kabupaten dan DPRD provinsi di jalan protokol baik di Jl. Ngurah Rai, Jalan Udayana, Jalan Hayam Wuruk ditertibkan karena telah melanggar kesepakatan. Seperti dua buah baliho dan dua buah spanduk milik Pasek Suardika caleg DPR-RI dari Partai Demokrat di Jalan Ngurah Rai atau sebelah barat kantor Kejaksaan Negara diturunkan. Selain itu, beberapa atribut yang diturunkan juga di antaranya baliho Ketut Suania caleg Provinsi Bali dari Partai Golkar, spanduk Eros Jarot (PNBK), empat baliho Dewa Sri Wigunawati (DPR RI dari Partai Golkar), baliho Ni Wayan Suryani (DPRD Jembrana, Partai PDP), empat buah baliho milik Ida Bagus Ketut Birawa (PDI-P), 12 baliho Gede Suarna Adi (Demokrat), 15 baliho Gusti Ngurah Oka, 8 buah baliho Nyoman Damantra, 3 baliho Sumiyem, 4 baliho Gede Sudendra, 3 baliho Putu Artana, dan 1 baliho Ketut Aswabawa Raharja serta beberapa baliho dan pamflet yang dipasang di pohon-pohon di wilayah Negara dan Jembrana. Divisi Pelaporan dan Hukum Panwaslu Kabupaten Jembrana Putu Artha yang didampingi anggota KPUD Jembrana Semadi mengatakan tim penertibkan menurunkan atributatribut caleg karena melanggar kesepakatan yang telah dibuat dan aturan yang ada. (sur)
Pegawai SGM BANYAKNYA keluhan masyarakat terkait rendahnya kualitas pelayanan aparat pemerintah sebagai akibat banyak pegawai keluyuran tanpa tugas pada jam kerja, tampaknya membuat Sekdakab Karangasem, Drs. I Nengah Sudarsa, M.Si. gerah. Saat apel kerja pagi dua hari lalu, BP/bud Sudarsa langsung mengambil alih memimpin apel. Pria asal Desa Timbrah, Karangasem itu pun menegaskan agar para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menertibkan dan memberi pembinaan serta sanksi kepada stafnya yang melanggar disiplin pegawai. Sudarsa yang baru menjabat sekda menggantikan Made Madri, S.H. itu juga langsung mengecek pegawai di lingkungan Setda yang tak hadir apel atau datang terlambat. Mereka yang tak disiplin itu bakal dipanggil lagi. Kepala SKPD agar mengawasi dan bila perlu menindak pegawai yang kinerja dan disiplinnya SGM (saru gremeng). Ketegasan ini perlu, agar tak menular ke pegawai yang rajin karena ada pandangan pegawai yang rajin dan malas sama saja, gaji atau saatnya naik pangkat akan sama. ‘’Jika pegawai yang bandel dibiarkan, yang rajin terpengaruh ikut menjadi malas dan ini bisa merusak citra kinerja pegawai secara keseluruhan,’’ tegasnya. Dia mengatakan kerja tahun ini sudah menanti karena APBD tahun ini sudah disahkan DPRD. Kini tinggal menunggu verifikasi dari Pemprov Bali. Karena kerja berat sudah menunggu, dia juga meminta kepada para kepala SKPD segera bersiap dan tak perlu hanya mengumbar wacana. (bud)
LINTAS
DEWATA
Gepeng Berjilbab Rambah Tabanan
TABANAN - Belakangan, tidak hanya gepeng dari Munti Gunung, Karangasem beroperasi di Tabanan. Gepeng yang mengenakan jilbab mulai merambah Tabanan. Gepeng berjilbab dan berlogat Jawa ini berkeliaran di wilayah kota dan perumahan. Seperti yang terlihat di wilayah Kota Kediri Selasa (20/1) kemarin, dua orang wanita paruh baya mengenakan jilbab ini tampak meminta-minta pada pemilik salah satu warung. Setelah mengucapkan salam, dua wanita yang berlogat Jawa itu berdiri di depan warung. Pemilik warung mengatakan mereka sudah sering datang ke tempatnya untuk meminta-minta. Selama ini, Satpol PP hanya menangkap para gepeng dari Munti Gunung. (kmb14)
Suardana Kalah Murni
KARANGASEM - Kandidat Perbekel Desa Ababi, Karangasem, I Gede Suardana, yang dikalahkan pesaingnya, Ketut Wijana, dalam pemilihan perbekel di desa setempat Minggu (18/1) lalu, mengatakan pihaknya kalah, tetapi suaranya murni atau pihaknya tak mencari dukungan dengan iming-iming uang, tak juga memiliki tim sukses. Suardana, Selasa (20/1) kemarin di Karangasem, mengatakan pihaknya membantah kalah mutlak, tetapi kalah tipis. Wijana mengantongi 1.434 suara (bukan 4.657 seperti berita sebelumnya), sementara Suardana didukung 1.312 warga, dari 6.558 pemilih terdaftar. ‘’Saya hanya kalah 112 suara dari Wijana,’’ katanya. (013)
Dhamantra di Puri Anom Tabanan
Bali Harus Dapat Dana Perimbangan yang Adil
Tabanan (Bali Post) Berbicara masalah kejahteraan yang ingin dicapai rakyat, diperlukan satu alat yang dijadikan media untuk mencapainya. Alat itulah yang disebut dengan partai politik dengan sistem politiknya. Oleh karena itu, diperlukan komitmen reformasi sistem politik yang menyangkut kebijakan ekonomi di pusat dan daerah secara adil. Peran anggota DPR-RI yang berasal dari daerahlah yang harus berjuang di pusat, agar Bali mendapat dana perimbangan yang lebih adil dari apa yang selama ini terjadi. Hal itu disampaikan calon legislatif DPR-RI dari PDI Perjuangan No. 8, daerah pemilihan Bali, Nyoman Dhamantra, saat berada di Puri Anom Tabanan, Minggu (18/1) lalu. Acara dihadiri langsung penglingsir Puri Anom, Brigjen Pol. (punawirawan) I Gusti Ngurah Alit Sanjaya, tokoh pemuda Puri Anom, I Gusti Ngurah Anom, tokoh-tokoh Puri Anom, serta masyarakat puri dan sekitarnya yang mencapai seratus lebih orang. Acara madharmaswaka tersebut menjadi sangat menarik karena berbagai konsep yang ditawarkan Dhamantra mendapat perhatian yang cukup positif dari kalangan puri dan masyarakat. Menurut Dhamantra, budaya Bali tidak lepas dengan masalah-masalah eksploitasi budayanya. Akibat dari eksploitasi budaya inilah yang seharusnya menjadi pemikiran pemerintah pusat untuk memberikan dana perimbangan yang lebih memadai. Karena untuk melindungi dan mengganti dampaknya bahwa eksploitasi budaya langsung mengenai sumber daya manusia Bali lebih berat daripada perimbangan dari eksploitasi mineral. Dhamantra juga berpendapat bahwa beban-beban pelestarian budaya pun harus diambil alih oleh pemerintah seperti pelaksanaan upacara dan pembangunan fisik dari Kahyangan Tiga dan Dang Kahyangan di Bali. ‘’Kegiatan Parahyangan inilah yang menjadi cikal bakal budaya di Bali ini. Sehingga pelestarian harus dimulai dari sana. Jadi, beban parahyangan itu adalah tanggung jawab pemerintah. Saya hitung sekitar Rp 200 miliar, tidak ada artinya terhadap sisa perimbangan yang ada di pusat. Seharusnya, pemerintah pusat dapat lebih adil dalam hal ini,’’ tegasnya. Mengenai isu sinsitif Bali sebagai daerah pariwisata adalah masalah UU Ponografi. Dhamantra mengatakan UU Pornografi ini harus ditolak. (kmb/*)
Bali Post/kmb
MADHARMASWAKA - Caleg DPR-RI PDI-P Dapil Bali, Nyoman Dhamantra, saat madharmaswaka di Puri Anom, Minggu (18/1).
Karangasem Kekurangan 1.657 Guru Bali Post/kmb14
DATANGI PANWASLU - Tujuh warga Banjar Kubayan Desa Adat Mundeh Desa Nyambu Kecamatan Kediri mewakili enam belas warga setempat yang kesepekang karena tidak sepakat dalam pilihan caleg, mendatangi kantor Panwaslu Kediri.
Beda Dukungan Caleg, 16 Warga ’’Kasepekang’’ Tabanan (Bali Post) -
Gara-gara berbeda dukungan calon legislatif (caleg) yang akan bertarung dalam pemilu April 2009 mendatang, sekitar 16 warga Banjar Kubayan Desa Adat Mundeh Desa Nyambu Kecamatan Kediri kasepekang (dikucilkan dari warga) dari banjar adatnya. Mereka tidak mendapatkan arah-arahan (pemberitahuan) dan tidak dilibatkan dalam semua kegiatan di banjar. Selasa (20/1) kemarin, mereka mendatangi Kantor Camat Kediri serta meminta perlindungan dari Majelis Madya Desa Pakraman Tabanan. Warga yang merasa hakhak politiknya dipasung, perwakilan ke 16 warga yang kena sanksi itu melapor ke Panwaslu Kecamatan Kediri. Salah satu perwakilan warga, Made Januartha, S.H., mengungkapkan kronologi kejadian tersebut. Dikatakannya, awalnya ada rapat kebulatan tekad yang dihadiri oleh masyarakat Banjar Kubayan Desa Adat Mundeh di balai banjar setempat. Dalam kebulatan tekad tersebut, masyarakat
diharuskan mendukung caleg I Nyoman Gede Putra Astawa, yang merupakan caleg PDI-P untuk Provinsi DPRD Bali yang berpaket dengan I Made Winda, caleg PDI-P untuk DPRD Tabanan. Namun, ada sejumlah warga tidak sepakat mendukung I Made Winda sebagai caleg DPRD Kabupaten Tabanan, dengan alasan menurut Januartha, mereka memiliki caleg untuk duduk di DPRD Tabanan yakni Ketua GIB (Gerakan Idealis Bung Kar-
no). ‘’Untuk mendukung Caleg Provinsi kami tidak masalah, tetapi untuk kabupaten kami telah punya pilihan sendiri,’’ ujar Januartha. Menurut Januartha, ketidaksepakatan sebagian kecil warga atas pilihan itu berimbas pada kelompok tani yang dibentuknya dengan anggota 30 orang, menjadi terpecah. Situasi di banjar tersebut makin tidak membaik dan kembali digelar rapat banjar yang menyepakati masyarakat mendukung I
Pola Bantuan Perlu Dibenahi Bangli (Bali Post) Pola bantuan yang digelontorkan pemerintah daerah selama ini, khususnya bagi keluarga miskin (KM) ternyata menuai persoalan. Terjadi kecemburuan di internal penerima bantuan itu sendiri. Hal ini disebabkan pola bantuan dilakukan secara bergulir berdasarkan prioritas bagi KM paling tidak mampu di antara yang tidak mampu di sebuah wilayah. Hal ini terjadi saat petugas penggelontor bantuan ini tidak mensosialisasikan penerimaan bantuan dengan baik. Sehingga Pemkab Bangli sudah saatnya memikirkan pola pemberian bantuan bukan lagi per individu melainkan dalam bentuk kelompok. Selain untuk menguran-
gi terjadinya kecemburuan, hidup atau berusaha dalam bentuk kelompok akan lebih mempercepat proses penumbuhan ekonomi secara bersama-sama. Hal itu dikatakan Ketua DPRD Bangli, Ngakan Made Kutha Parwata, belum lama ini. Menurutnya, saat ini data KM berdasarkan verifikasi terakhir yang dilakukan pemerintah daerah sudah dilakukan pembenahan. Dengan data yang mendekati akurat, walau belum begitu sesuai dengan realita sebenarnya. Namun, untuk saat ini realisasi penggelontoran bantuan pengentasan masyarakat dari kemiskinan dengan pola bantuan bagi KK miskin masih mengacu orang per orang atau KK
per KK. Kondisi ini sebenarnya masih mempunyai dampak yang kurang baik. Sebab telah memicu kecemburuan antarpenerima bantuan itu sendiri yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Kondisi ini disebabkan oleh terbatasnya anggaran, di samping pola pemberian bantuan seperti itu. Untuk menghindari hal ini, akan lebih baik pola bantuan diberikan secara berkelompok. ‘’Logikanya, seseorang yang ingin mendapatkan sesuatu dari proses kerja orang lain, maka dia pasti akan melakukan usah-usaha bagaimana kerja orang lain itu bisa optimal,’’ ungkap pria asal Desa Bangbang Kecamatan Tembuku ini. (kmb17)
Lingkungan
Pemerintah Izinkan Eksploitasi Tebing Ayung Meski sudah ada larangan membangun di kawasan DAS (daerah aliran sungai) tampaknya larangan itu tak sepenuhnya dipatuhi pemerintah di Gianyar. Eksploitasi tebing di kawasan DAS Ayung justru mendapat rekomendasi dan izin pemerintah Gianyar. Longsor pun tak bisa dihindari seperti yang terjadi beberapa waktu lalu. LAPORAN Wartawan Bali Post menyebutkan maraknya pembangunan di kawasan tebing Sungai Ayung telah diketahui pemerintah sejak lama, namun dibiarkan. Eksploitasi yang dilakukan di kawasan serapan air ini justru telah mendapatkan rekomendasi dari pemerintah daerah setempat dengan keluarnya perizinan pembangunan di kawasan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan adanya 13 bangunan jasa pariwisata yang telah menganton-
gi izin dari Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar, sepanjang kawasan Sungai Ayung dari Payangan hingga Ubud. Jumlah tersebut terdiri dari 7 hotel berbintang, 4 hotel melati, dan 2 pondok wisata (vila). Dari jumlah tersebut, belum lagi beberapa bangunan yang belum ada izinnya. Kadis Pariwisata Pemkab Gianyar, Wayan Dirgayusa, berkenaan dengan hal itu, Selasa (20/1) kemarin, mengungkapkan akan menindaklanjuti dan melakukan pengecekan ke lapangan atas hal tersebut. Terhadap kian maraknya pembangunan di kawasan tebing di daerah Sungai Ayung, rupanya tidak disertai dengan adanya perlindungan hukum terhadap kawasan tersebut. Hal serupa juga terjadi di beberapa wilayah di kawasan tebing-tebing daerah aliran sungai di Gianyar. Ini menandakan kurangnya perhatian pemerintah dalam melindungi daerah resapan air yang ada untuk pelestarian lingkungan daerahnya. Termasuk pula dalam memberikan rekomendasi un-
tuk perizinan di kawasan tebing. Sama sekali tidak ada kajian yang pasti terhadap kawasan tersebut. Selain itu, kawasan tebing yang bagaimana saja boleh dibangun dalam ketentuan hukum yang dimiliki Pemkab Gianyar juga tidak mengatur. Selama ini, petugas perizinan memberikan rekomendasi atas dasar melihat fakta di lapangan, yang kemiringannya tidak sampai melebihi 35 derajat. Sedangkan atas keluarnya izin tersebut, Kadisparda Dirgayusa melemparkan persoalan tersebut kepada Dinas PU yang mengeluarkan izin pembangunan. ‘’Kami hanya mengeluarkan izin peruntukan pariwisatanya,’’ kilahnya. Sementara berdasarkan data tahun 2006, jumlah pondok wisata (vila) di Gianyar 420 pondok wisata, 126 hotel melati, dan 12 hotel berbintang. Dari jumlah hotel berbintang di Ubud sebanyak 7 buah, Payangan 3 buah, rupanya sebagian besar berada di kawasan tebing Sungai Ayung dari Payangan hingga Ubud. (dar)
Made Urip sebagai DPR-RI, Putra Astawa sebagai caleg DPRD Provinsi Bali, namun kelompok Januarta kembali tidak sepakat untuk mendukung I Made Winda sebagai DPRD Kabupaten Tabanan. Pihak banjar kemudian menggelar parisaba (rapat badan musyawarah banjar) tanggal 18 Januari lalu dengan kesepakatan menyukseskan Putra Astawa dan I Made Winda. Sanksi tegas diterapkan bagi yang tidak menaati kesepakatan tersebut yakni tidak akan menerima arah-arahan dan tidak dilibatkan dalam kegiatan banjar. ‘’Kami tidak terima karena hak politik kami dipasung. Dengan tidak dilibatkan dalam semua kegiatan banjar itu sama dengan kasepekang,’’ ujar Januartha. Dikaji Sementara itu, Ketua Panwaslu Kecamatan Kediri mengatakan pihaknya masih mengkaji laporan tersebut. Apakah termasuk pelanggaran administrasi, pidana pemilu, atau sengketa pemilu. Sementara itu, Ketua Majelis Madya Desa Pakraman IGM Purnayasa mengaku belum menerima surat meminta perlindungan itu. Ditegaskan, Purnayasa yang juga Caleg Partai Demokrat ini, apa yang dialami Banjar Kubayan semestinya tidak boleh terjadi, karena sejatinya adat tidak boleh diintervensi politik. Sementara itu, Ketua Majelis Madya Desa Pakraman yang dikukuhkan Bupati Tabanan I Gusti Made Suartanayasa juga mengaku belum menerima surat dari warga yang kena saksi akibat berbeda pilihan itu. Namun, ia mengaku segera melakukan koordinasi. (kmb14)
Amlapura (Bali Post) Karangasem total kekurangan 1.657 guru, di antaranya 198 guru Agama Hindu di SD. Selain di SD, SMP, SMA/SMK juga kekurangan guru agama, apalagi tahun berikutnya akan ada guru agama yang pensiun secara massal karena usia. Plt. Kadis Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Karangasem Drs. IP Arnawa, S.Ag., M.Si., Selasa (20/1) kemarin di Amlapura, menyampaikan hal itu. Ditambahkan, selama ini sudah diusahakan di tiap sekolah ada satu guru Agama Hindu, namun mereka juga mendapatkan tambahan mengajar yakni bahasa Bali dan budi pekerti. Dengan beban mengajar yang padat, dikhawatirkan mereka tak maksimal. ‘’Pada penerimaan CPNS tahun ini, Karangasem mendapatkan jatah 27 guru Agama Hindu, kekurangannya kami harapkan pada formasi penerimaan CPNS tahun berikutnya. Mari perjuangkan bersama,’’ katanya. Di pihak lain, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Karangasem Drs. Wayan Miasa, mengatakan sepakat dengan ide DPRD Provinsi Bali agar kekurangan guru khususnya guru Agama Hindu pemenuhannya ditempuh lewat outsourcing. Di mana diserap guru Agama Hindu dengan gaji lewat APBD (honda/kontrak daerah), nantinya setelah ada formasi CPNS untuk guru Agama Hindu diprioritaskan guru honda itu yang diterima sebagai CPNS. Arnawa menambahkan di Karangasem total ada 499 sekolah yakni 70 TK, 364 SD, 38 SMP, 20 SMA dan tujuh SMK dengan 2.369 ruang belajar. Keperluan guru 5.439 orang, sementara yang ada kini baru 3.780, sehingga total kekurangan 1.657 orang. (013)
SBY akan Tinjau Pura Tirta Empul Gianyar (Bali Post) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan melihat dari dekat bangunan yang rusak di Pura Tirta Empul akibat tertimpa pohon pinus Istana Tampaksiring. Hal tersebut disampaikan Bupati Gianyar Tjok. Artha Ardhana Sukawati (Tjok. Ace), Selasa (20/1) kemarin. Hal tersbeut menunjukkan keberadaan Pura Tirta Empul yang lokasinya berdekatan dengan Istana Tampaksiring menjadi perhatian Presiden. Dengan ini, diharapkan kerusakan yang terjadi segera dapat teratasi dan kondisi tempat suci kembali normal, sehingga para pemedek yang hendak tangkil ngaturan bakti bisa melakukan persembahyangan dengan tenang. Tjok. Ace juga menyampaikan rasa prihatinnya atas musibah yang terjadi, mengingat Pura Tirta Empul sebagai kawasan suci sekaligus salah satu objek wisata yang banyak dikunjungi wisatawan domestik dan mancanegara. Selain meninjau kondisi bangunan yang rusak, Bupati Tjok. Ace juga melakukan persembahyangan di pura setempat didampingi Muspica Tampaksiring. Sebelumnya diberitakan bahwa pohon pinus di kawasan Istana Tampaksiring yang menimpa dua bangunan di Pura Tirta Empul, Tampaksiring mengundang keprihatinan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan berencana akan meninjau bangunan yang tertimpa pohon milik Istana Tampaksiring di sela-sela kunjungannya ke Bali. Kepala Istana Tampaksiring, Gianyar, Dewa Gede Suartana, mengatakan kemungkinan dalam minggu-minggu ini beliau berkunjung ke Bali dan akan menyempatkan diri meninjau bangunan balai pesanekan dan balai penyimpenan di Pura Tirta Empul yang rusak akibat tertimpa pohon pinus. (kmb16)
C.317505-prc
Adv.318811-rpa-1