OPINI
6 Harian untuk Umum
Bali Post
Pengemban Pengamal Pancasila
Terbit Sejak 16 Agustus 1948
Tajuk Rencana Waspadai Kecurangan UN MULAI Senin ini, 20 hingga 24 April 2009, ribuan siswa SMA/SMK dan Madrasah di Bali mengikuti ujian nasional (UN). Meski ini rutin dilaksanakan setiap tahun, kekhawatiran akan terjadinya kebocoran soal maupun kecurangan lainnya masih tetap tinggi. Apalagi ambang batas kelulusan dinaikkan, dari nilai 5,25 menjadi 5,50. Persoalan ini tidak hanya berat bagi siswa, juga orangtua maupun guru. Lulus-tidaknya siswa juga mempertaruhkan nama sekolah. Tak heran jika pihak sekolah juga berjuang habis-habisan agar anak didiknya lulus seratus persen dengan nilai tinggi. Persentase kelulusan menentukan harum tidaknya nama sekolah. Harum dan tidaknya nama menentukan favorit tidaknya sekolah. Untuk menghindari kebocoran soal dan penyimpangan lainnya memang sudah dilibatkan Tim Kerja Pengawas UN SMA yang untuk Bali jumlahnya 278 orang. Mereka inilah yang harus bertanggung jawab lancar dan tertib pelaksanaan UN. Banyak upaya yang dilakukan oleh sekolah, orangtua dan siswa sendiri dalam memantapkan kesiapan menghadapi UN. Beberapa sekolah menambahkan jam belajar reguler bagi mata pelajaran yang di-UN-kan, try out dan bimbingan tes, kerja sama dengan bimbingan belajar, dan lain-lain. Bahkan orangtua menambahkan lagi dengan les privat di rumah, sementara siswa menambah jam belajar kelompok dan rajin berburu bocoran soal di internet. Semuanya demi meningkatkan keyakinan dan kepercayaan diri menghadapi ujian. Murid sepertinya didril dengan sejumlah mata pelajaran yang diujikan secara nasional. Sedangkan untuk mata pelajaran yang lainnya sepertinya tetap berjalan sesuai jadwal dan kurikulum, hanya intensitas mata pelajaran yang di-UNkan mendapat prioritas tinggi. Bagi banyak siswa, pelajaran di luar UN dianggapnya tidak utama, meski juga diujikan oleh sekolah. Jika memang benar demikian, pantas saja hasil pendidikan banyak memunculkan kekerasan
S URAT
dengan adanya geng-geng yang dulu dilakoni siswa, kini dilakoni para siswi. Ujian adalah alat evaluasi hasil belajar. Praksis pendidikan harus dinilai. Selain bermanfaat bagi anak didik, hasil ujian untuk mengembangkan metodologi pendidikan termasuk materi pengajaran. Agar ada standar minimal mutu, diperlukan standardisasi minimum. Isinya pengetahuan dan keterampilan minimal yang harus dimiliki semua lulusan jenjang tertentu. Standardisasi menyangkut sejumlah mata pelajaran pokok, yang mencerminkan kemampuan menghitung dan logika (matematika), komunikasi (bahasa), dan pengetahuan umum. Kondisi geografis kita mengharuskan adanya standardisasi minimum. Kalau tidak, mutu tidak terjamin lagi. Kultur masyarakat seolah-olah semua bisa “diuangkan” memungkinkan terwujudnya kekhawatiran kita. Mutu tidak terjamin, ijazah benar-benar selembar kertas. Kegiatan pendidikan adalah kegiatan mempersiapkan masa depan. Oleh karena itu, UN itu harus benar-benar dilandasi kejujuran, martabat dan adil. Karena hakikat kegiatan pendidikan yang evolusif-gradual perlu tercermin dalam cara meningkatkan mutu. Tidak hanya dengan ujian nasional, juga dengan meningkatkan mutu kegiatan belajar-mengajar, termasuk memenuhi jumlah guru bermutu dan sarana belajar lain yang memadai. Penilaian terhadap kadar kualitas kelulusan siswa memang pekerjaan yang tidak gampang. Namun, penilaian tersebut harus tetap ada, agar kita mengetahui sejauh mana sebenarnya kualitas proses pendidikan di negara kita selama ini; mengalami peningkatan kualitas, apakah mandek, atau bahkan mengalami penurunan kualitas. Hasil kajian tersebut dapat digunakan untuk menakar sejauh mana kita tertinggal dari proses pendidikan di negara lain, misalnya. Kita hanya ingin berharap UN yang tahun 2012 sudah bisa dipakai untuk melanjutkan PTN - sama seperti NEM (nilai ebtanas murni) hasilnya benar-benar berkualitas.
PEMBAC A
Persyaratan : Sertakan Fotokopi KTP atau SIM
Patung Prof. I.B. Mantra Pemda Tk. I Bali telah memberikan penghargaan atas pengabdian Bapak Prof. I.B. Mantra dengan mengabadikan nama beliau pada jalan yang dibangun sepanjang ± 30 km dari Tohpati - Kusamba dengan nama Jalan ‘’Prof. I.B. Mantra’’. Pada hemat saya apa yang telah dilakukan oleh Pemda Bali belumlah sempurna. Guna melengkapi nama jalan tersebut, saya mengusulkan agar
sepanjang jalan Tohpati - Kusamba dibangun sebuah patung diri Prof. I.B. Mantra. Tujuannya agar generasi penerus tahu dan mengenal sosok beliau lebih dekat, juga untuk menambah keindahan atau keasrian jalan tersebut. I Nyoman Moklan, S.E. Jl. Sari Gading No. 19 Denpasar Utara
Kecurangan oleh Oknum Caleg Kasus oknum caleg mengganti rekapitulasi hasil penghitungan suara terjadi di Way Kanan, Lampung. Penggelembungan suara dilakukan tidak wajar, misalnya jumlah DPT sekitar 489, pemilih yang hadir 298, namun di TPS itu ada seorang caleg yang mendapatkan suara 1.717. Di Semarang, sejumlah oknum caleg berusaha menyuap anggota KPUD agar mendapat suara banyak. Sejak tiga hari menjelang pleno hasil pemilihan umum yang digelar Sabtu (18/4), hampir semua anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, ditawari uang oleh sejumlah tim sukses caleg. Mereka meminta KPU mendongkrak perolehan suara caleg tertentu dengan mengambilnya dari perolehan suara partai. Rinaldi, anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang, mengaku dihubungi dua orang tim sukses berbeda sejak tanggal 16 April, sesaat setelah rekapitulasi di tingkat PPK selesai. Satu hanya menghubungi lewat telepon, sedangkan satu lagi terang-terangan
mendatangi petugas di kantor. Dalam pesan singkat yang ditunjukkan seseorang berinisial W, mengaku tim sukses caleg DPR incumbent dari salah satu partai politik besar. Laki-laki berinisial W itu meminta KPU meningkatkan perolehan suara caleg yang didukungnya tanpa harus menggelembungkan perolehan partai. Dia minta suara partai sebagian dialihkan kepada caleg itu. Berapa pun biaya yang dibutuhkan, dia mengaku siap. Kejadian tersebut bukan tidak mungkin terjadi di semua daerah dan dilakukan oknum caleg dari partai mana pun. Kasus-kasus tersebut menunjukan bahwa kecurangan pemilu yang dilakukan oknum caleg untuk memperoleh hasil yang banyak, sehingga bisa lolos menjadi anggota DPR. Hal seperti itu merupakan pelanggaran hukum yang harus dituntaskan. Johan Wanggai Jl.Margonda Raya, Kota Depok, Jawa Barat
Wacana Pemilu Ulang Wacana pemilu ulang yang dilontarkan oleh sejumlah tokoh parpol yang tidak puas dengan pelaksaanaan pemilu dengan alasan carut-marutnya DPT, dinilai sangat tidak mendasar. Pasalnya, alasan tersebut tidak sesuai dengan syarat-syarat digelarnya pemungutan suara (pemilu) ulang. Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu, memang mengamanatkan adanya pelaksanaan pemilu ulang, lanjutan dan susulan. Namun, pemilu ulang tersebut bisa dilaksanakan bukan diakibatkan persoalan DPT. Pemungutan ulang bisa dilakukan jika kotak suara tersebut terbuka atau dalam kajian ditemukan indikasi kecurangan saat pemungutan. Sedangkan pemilu lanjutan bisa dilakukan jika surat suara sampai pada pelaksanaan pemilu belum sampai di tempat pemungutan suara (TPS) karena persoalan cuaca atau karena adanya bencana alam yang merusak semua logistik. Kita sangat menyayangkan manuver
segelintir elite parpol yang mendramatisasi situasi politik pascapemilu legislatif untuk kepentingan jangka pendek. Disinyalir wacana pemilu ulang dilontarkan oleh parpol-parpol yang “merasa dicurangi” dan yang tidak mendapat suara pada pemilu legislatif 9 April lalu. Persoalan DPT ini hendaknya tidak dipolitisasi. Jika terus dipolitisasi, maka yang dirugikan adalah masyarakat juga. Apabila ada pihak-pihak yang menuntut atau memprotes pelaksanaan pemilu, dapat menggunakan jalur hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam menyikapi persoalan ini, kita seharusnya tidak perlu menambah keruh masalah. Yang harus kita lakukan sekarang adalah bagaimana caranya menyelesaikan masalah ini agar tidak terulang pada pilpres mendatang. Para caleg hendaknya menerima hasil pemilu dengan lapang dada. Agung Wiratama Margonda 247, Depok Jawa, Barat
Senin Pon, 20 April 2009
Mengamankan Kualitas Ujian Nasional Ujian Nasional (UN) untuk siswa SMA/SMK dan MA berlangsung 20 hingga 24 April. Soal-soal UN sudah didistribusikan ke sejumlah daerah mulai hari Rabu (15/4). Terkait hal itu satu hal yang selalu menarik dibicarakan adalah bagaimana pengamanan soal-soal ujian untuk menghindari kebocoran. Sebab, UN adalah sebagai ajang untuk menguji kemampuan, kecerdasan serta ketangkasan siswa untuk menakar sejauh mana kualitas output sistem pendidikan nasional kita.
U
jian nasional adalah sebagai ajang untuk menguji kemampuan, kecerdasan serta ketangkasan siswa selama tiga tahun di bangku sekolah SMA atau sederajat. Untuk menghadapi itu, berbagai upaya lain juga dilakukan, seperti halnya para guru yang mengadakan kegiatan di luar sekolah (ekstrakulikuler) dengan tujuan untuk menggodok kembali pelajaranpelajaran dari kelas IX hinggga kelas XII. Hal itu terus dilakukan guru hingga satu hari sebelum ujian nasional dilaksanakan. Hal semacam itu tidak hanya dilakukan oleh satu sekolah saja, tetapi hampir di semua lembaga pendidikan mengadakan penjaringan soal-soal ujian dan dengan tujuan yang sama pula. Terlebih kegiatankegiatan itu massif dilakukan setiap hari, bahkan guru sampai mengadakan karantina untuk siswa yang akan melakukan ujian nasional. Memang sebagai guru, mereka tidak menginginkan reputasi sekolahnya anjlok hanya kerena banyak siswa yang tidak lulus ujian. Begitu halnya juga dengan siswa yang tidak menginginkan nilainya jeblok dalam menggarap soalsoal UN itu. Terlebih ujian nasional kali ini akan digunakan sebagai salah satu pertimbangan masuk ke perguruan tinggi negeri, se-
Oleh Nur Kholis Anwar cara tidak langsung siawa harus berpikir ganda untuk menghadapi soal-soal tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas Fasli Jalal di Jakarta, pengakuan terhadap hasil Ujian Nasional (UN) SMA sederajat oleh perguruan tinggi itu diharapkan sudah bisa berjalan pada tahun 2012 atau tujuh tahun setelah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional. Di dalam peraturan disebutkan, UN merupakan salah satu pertimbangan untuk masuk ke jenjang pendidikan berikiutnya. Jelas hal itu akan membuat siswa dan guru harus kembali memutar otak untuk meluluskan anak didiknya dari sekolah. Mengapa tidak, UN yang dulunya untuk mengukur kemampuan siswa dan tidak diprioritaskan ke perguruan tinggi, sekarang malah berbalik 180 derajat. Secara tidak langsung hal itu akan memengaruhi siswa dan guru untuk berusaha keras agar mereka lulus ujian. Tetapi yang sangat disayangkan, keadaan tersebut akan memicu terjadinya kecurangan dalam menggarap soal-soal ujian nasional. Tidak bisa dielakkan
❏ Yang terpenting dilakukan adalah massifikasi pengawasan terhadap soal-soal ujian nasional. ❏ Diharapkan kejadian seperti ujian nasional yang lalu tidak akan terjadi pada tahun ini. ❏ Pemerintah sudah menjamin tidak ada kebocoran soal UN secara massal karena soal-soal di tiap provinsi berbeda.
lagi kalau kondisi sudah mengikat siswa untuk lulus, segala cara akan dilakukan, seperti membeli soal-soal ujian atau sekalian membeli kunci jawabannya dengan tujuan agar mendapatkan nilai yang bagus. Perketat Pengawasan Memang yang sering marak pada saat-saat ujian nasional dilakukan adalah penjualan soal ujian. Hal itu kerap kali terjadi pada siswa yang hanya mengandalkan materi daripada rasio. Seperti yang terjadi pada tahun 2008 kemarin, banyak guru tertangkap karena menjual soal-soal ujian nasional serta kunci jawabannya kepada murid. Hal itu mengindikasikan kurangnya penjagaan dan pengawasan terhadap soalsoal ujian nasional. Ini juga yang mengakibatkan proses berlangsungnya UN tidak murni dari pikiran siswa. Banyak siswa yang bergantung pada temannya atau pada guru, dalam artian siswa belum siap baik secara kecakapan, ketangkasan, dan kepandaian untuk mengisi soal. Lebih parah lagi ketika siswa hanya mengandalkan uang untuk membeli kunci jawaban, secara tidak langsung ini juga akan berpengaruh terhadap siswa yang lainnya sehingga ujian bukan lagi dikatakan sebagai ujian, tetapi sekadar proses copy paste saja. Padahal tujuan dilaksanakannya ujian nasional adalah untuk menguji kecerdasan siawa selama proses belajar. Jika yang terjadi demikian itu, maka arti dari ujian nasional sudah bergeser ke arah yang lebih buruk. Untuk mengurangi kejadian-kejadian itu maka
UN yang dulunya untuk ’’mengukur kemampuan siswa dan tidak diprioritaskan ke perguruan tinggi, sekarang malah berbalik 180 derajat. Secara tidak langsung hal itu akan memengaruhi siswa dan guru untuk berusaha keras agar mereka lulus ujian. Tetapi yang sangat disayangkan, keadaan tersebuat akan memicu terjadinya kecurangan dalam menggarap soal-soal ujian nasional. yang terpenting dilakukan adalah massifikasi pengawasan terhadap soal-soal ujian nasional. Kalau tidak ada pengawasan yang ketat, kemungkinan kejadiankejadian seperti di atas akan terulang lagi pada UN mendatang. Terlebih pendistribusian soal-soalnya dilakukan jauh hari sebelum ujian dilaksanakan. Dengan pesimistis akan banyak kemungkinan kecurangan seperti tahun 2008 lalu akan terulang kembali. Namun, diharapkan kejadian seperti ujian nasional yang lalu tidak akan terjadi pada tahun ini. Karena untuk pemantauan dan pengawasan UN diterjunkan tim independen dari perguruan tinggi yang jumlahnya mencapai 55.265 orang dan pengawas ruangan 103 juta orang. Selain itu soal-soal ujian nasional juga dibuat bervariasi, seperti yang dikatakan Kepala Pusat Penelitian Pendidikan Departemen Pendidi-
DEBAT PUBLIK
M
kan Nasional Burhanuddin Tolla, soal-soal UN dibuat secara bervariasi mulai dari yang mudah hingga sulit untuk mengetahui minimum kompetensi yang bisa dicapai siswa secara nasional. Selain itu pemerintah juga sudah menjamin tidak ada kebocoran soal UN secara massal karena soalsoal di tiap provinsi berbeda. Upaya tersebut adalah untuk mengurangi tingkat kebocoran dalam soal-soal UN. Kerena melihat soal UN tahun kemarin, masih banyak kejadian pembocoran soal, terlebih soal yang akan diujikan hanya selisih antara nomor ganjil dan nomor genap. Maka upaya untuk membuat soal bervariasi tersebut patut kita apresiasi untuk mencegah terjadinya pembocoran soal yang sama. Penulis, peneliti masalah sosial dan pendidikan di Jawa Tengah
POJOK
Pembahasan RTRWP Bali Jangan Dipolitisasi
embaca Bali Post tanggal 16-42009 kita semua tentu terheranheran, mengapa sampai sekelas perda dengan pasal yang mengikatnya bisa dipolitisasi sebagai ladang bisnis kejar setoran? Ini sungguh memalukan sekaligus memilukan. Hal ini harus diklarifikasi kembali guna menciptakan dinamika tata ruang wilayah yang lebih santun, efektif dan legal. RTRWP pada hakikatnya adalah suatu rencana atau rumusan yang berkaca pada kekhawatiran publik khususnya krama Bali yang kemudian difungsikan sebagai dasar untuk mengatur, membangun dan merestorasi tata ruang suatu kawasan. Oleh karenanya, menjadi agak ironis rasanya jika suatu perencanaan tata ruang yang diperdakan, dalam perencanaannya mendukung secara administratif lolosnya pihak yang tidak bertanggung jawab dengan melabrak tata ruang wilayah yang telah ada. Pemerintah yang telah memangku kebijakan otonomi daerah seharusnya dapat lebih mudah dalam hal membentengi diri dari iming-iming serbuan investor misalkan dengan penetapan RTRWP yang konstan dan mengikat. Oleh karena, bisa dikatakan adanya ke-
’’
Oleh Gede Bayu Permana Putra bijakan otonomi daerah merupakan kebijakan integral yang didukung dengan adanya konsistensi menjaga Bali. Jadi ketika konsistensi ini goyah, maka akan benar-benar menjadi sebuah bisnis permainan (game) dengan output menggiurkan yang dimainkan oleh oknum pejabatnya. Paradigma yang berkembang pada pembahasan RTRW sekarang telah terpolitisasi menjadi bisnis pasal yang di dalamnya bermakna ambigu. Implikasi ini lambat-laun ditakutkan akan menghasilkan perda yang lemah yang hanya menguntungkan segelintir pihak. Penetapan ataupun kepastian perda sering kali memang menjadi bumerang bagi masyarakat di posisi sebagai subjek yang kaku dan ortodok. Kita sebagai masyarakat Bali seperti mati kutu, tidak bisa banyak berbuat dan tinggal berharap, akankah pemerintah berani memulai pendesainan perencanaan tata ruang dengan desain yang lebih progresif menjawab kekhawatiran publik? Menepis paradigma ini, rasanya sudah selayaknya pemerintah sebagai domain wa-
jib memberikan absoluditas keyakinan masyarakat terhadap hasil RTRWP tersebut, berdasar trasparansi, dan kepatuhan diri kepada komponen masyarakat Bali yang peduli. Ataupun kepada legislatif yang kontradiktif dengan adanya pihak-pihak kapitalis yang bermaksud mengubahnya ke arah yang tidak-tidak. Berpegang kembali pada resolusi RTRWP Bali, alangkah baiknya selanjutnya lebih menanamkan dan mempertimbangkan secara matang dan menyeluruh, masukan-masukan konstruktif dasar masalah yang menjadi polemik. Setiap perencanaan, jika sudah baik, ke depan harus berpegangan pada hal tersebut kembali dan menjadi dasar bagi perencanaan berikutnya. Di samping itu kebijakan atau perencanaan nanti secara legalitas harus berdasarkan hukum praktis, ke dalam rumusan ke-
tentuan yang bersifat mencegah dan menyelesaikan masalah atau sengketa. Perbaikan tata ruang merupakan serangkaian tindakan untuk memulihkan kondisi, daya dan fungsi tata ruang yang rusak terpolitisasi. Kesan sudah mencapai segmen bisnis merupakan wacana yang menguntungkan sehingga ini harus diluruskan. RTRWP Bali ini janganlah dipolitisasi sebagai rencana bisnis. RTRWP Bali adalah langkah untuk mengawasi dan mengendalikan tata ruang berdasarkan perencanaan pengendalian, pemanfaatan yang lebih terakomodir dan terisolasi. Akan lebih tepat dan dipahami apabila suatu perencanaan dan penataan ruang bersifat berkelanjutan dengan perbaikan terus-menerus antara tahap perencanaan sesuatu dengan yang lainnya. Serta, menjamin keterlanjutan daya dukung dan fungsi ruang representatif yang telah ada. Penulis, mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Bali
Soal cawapres, SBY tetapkan lima syarat. - Cari pasangan baru ya? *** April 2009 agenda DPRD Klungkung hanya kunjungan ke luar daerah. - Dalam rangka habiskan anggaran. *** Kajian akademis RTRWP ‘‘hilangkan’’ Bhisama PHDI. - Lecehkan PHDI?
Topik Debat Publik: Pasal - pasal ’’bisnis’’ RTRWP
Bali. Panjang tulisan maksimal 3.500 karakter, kirim ke Email: balipost@indo.net.id. Tulisan paling lambat 30 April 2009.
z Perintis : K.Nadha, z Penanggung Jawab: ABG Satria Naradha z Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab: Wirata z Redaksi: Alit Purnata, Alit Susrini, Alit Sumertha, Daniel Fajry, Martinaya, Mawa, Palgunadi, Sri Hartini, Suana, Sueca, Sugiartha, Sutiawan, Wirya, Yudi Winanto z Anggota Redaksi Denpasar: Dira Arsana, Giriana Saputra, Iwan Darmawan, Mas Ruscitadewi, Oka Rusmini, Umbu Landu Paranggi, Subagiadnya, Subrata, Suentra, Sumatika, Gregorius Rusmanda, Asmara Putra, Diah Dewi, Yudi Karnaedi, Wira Sanjiwani, Pramana Wijaya, Eka Adhiyasa . Bangli: Pujawan, Buleleng: Adnyana, Gianyar: Agung Dharmada, Karangasem: Budana, Klungkung: Bali Putra Ariawan, Tabanan: Surpi. Negara: IB Surya Dharma. Jakarta: Bambang Hermawan, Nikson, Suharto Olii, Indu P. Adi, Ahmadi Supriyanto, Achmad Nasrudin, Hardianto, Darmawan S. Sumardjo, Heru B Arifin, Asep Djamaluddin, Ade Irawan, Ipik Tanoyo. NTB: Agus Talino, Syamsudin Karim, Izzul Khairi, Raka Akriyani, Nur Haedin, Suyadnya. Surabaya: Bambang Wilianto.z Pusat Data dan Informasi: Alit Purnata, Mas Ruscitadewi, Nik Winadi, Adi Susyani. z Kantor Redaksi: Jalan Kepundung 67 A Denpasar 80232. Telepon (0361)225764, Facsimile: 227418, Alamat Surat: P.O.Box:3010 Denpasar 80001. Perwakilan Bali Post Jakarta, Bag.Iklan/Redaksi: Jl.Palmerah Barat 21F. Telp 021-5357602, Facsimile: 021-5357605 Jakarta Pusat. NTB: Jalam Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Bagian Iklan: Suryanta, Bagian Sirkulasi: Budiarta, Marketing/Pengaduan Pelanggan: Kariawan, z Alamat Bagian Iklan: Jl.Kepundung 67A, Denpasar 80232 Telp.: 225764, Facsimile : 227418 Senin s.d. Jumat 08.00-19.00, Sabtu 08.00-13.00, Minggu 08.00-19.00. Tarif Iklan : Iklan Mini: minimal 2 baris maksimal 10 baris, perbaris Rp 30.000,- Iklan Umum: < 100 mmk Rp 37.000 per mmk, >100 mmk Rp 40.000 per mmk. Iklan Keluarga/Duka Cita: Rp 28.000 per mmk. Advertorial Rp 20.000 per mmk. Iklan Warna: 2 warna Rp 50.000, 4 warna Rp 58.000 per mmk. Pembayaran di muka, iklan mendesak untuk dimuat besok dapat diterima sampai pukul 15.00. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jl.Kepundung 67A Denpasar 80232 Tel: 225764, Facsimile: 227418. Harga Langganan: Rp 60.000 sebulan, Pembayaran di muka. Harga eceran Rp3.000. Terbit 7 kali seminggu. Surat Izin Usaha Penerbitan Pers: SK Menpen No. 005/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1985 Tanggal 24 Oktober 1985, ISSN 0852-6515. Anggota SPS-SGP, Penerbit: PT Bali Post. Rek. BCA KCU Hasanudin Denpasar AC: 040-3070618 a/n PT. Bali Post. Rek. BRI Jl. Gajahmada Denpasar A/C: 00170 1000320 300 an Pt.Bali Post. Sumbangan untuk orang sakit Rek. BPD Capem Kamboja, Denpasar No. 037.02.02.00016-8 A/n Simpati Anda, Dana Punia Pura Rek.BPD Capem Kamboja, Denpasar No. 037.02.02.00017-1 A/n Dana Punia Pura. WARTAWAN BALI POST SELALU MEMBAWA TANDA PENGENAL, DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APA PUN DARI NARA SUMBER