Page 8

TARUNG BEBAS

8 LINTAS

Rabu Paing, 14 Januari 2009

Perpres Bantuan untuk Pemilu Sudah Ditandatangani

NASIONAL

Kerja KPU Lamban SURABAYA - Guru Besar Universitas Airlangga (Unair) Surabaya dan juga mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ramlan Surbakti, menilai kerja KPU menghadapi Pemilu 2009 sangat lamban. Menurut Ramlan, lambannya cara kerja KPU dapat dilihat sejak daftar calon tetap (DCT) diumumkan beberapa bulan lalu. “Sebetulnya KPU saat ini lebih memiliki waktu luang cukup banyak dibandingkan dengan KPU periode lalu,” katanya di acara konvensi calon presiden (capres) yang digelar Dewan Integritas Bangsa (DIB) di Surabaya, Selasa (13/1) kemarin. Menurut dia, KPU telah menetapkan DCT sejak 31 Oktober 2008, padahal pemilu baru digelar pada 9 April 2009, sehingga masih memiliki waktu lima bulan tujuh hari. Hal itu jauh berbeda dengan Pemilu 2004 lalu. Ketika itu KPU menetapkan DCT tanggal 29 Januari sedangkan pemilu tanggal 5 April. Meski waktunya longgar, kata dia, KPU saat ini belum mampu menuntaskan pengadaan logistik. “Bahkan film surat suara saja belum jadi,” katanya. Lambannya kinerja KPU tersebut, kata dia, akan berpengaruh pada proses Pemilu 2009 mendatang. Apalagi jumlah peserta pemilu kali ini lebih banyak dibandingkan dengan pemilu tahun lalu. (ant)

Perpu Atur Penandaan Surat Suara Sebaiknya Dikeluarkan Jakarta (Bali Post) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) yang mengatur penandaan surat suara sebanyak dua kali pada Pemilu 2009 sebaiknya segera dikeluarkan, sehingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) di daerah memiliki waktu yang cukup untuk melakukan sosialisasi, terutama mengenai penandaan surat suara. Anggota KPU Jawa Timur Arief Budiman, di Jakarta, Selasa (13/1) kemarin, mengatakan penyelenggara pemilu di daerah membutuhkan waktu untuk melakukan sosialisasi ke Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk mengakomodasi penandaan surat suara dua kali sebagai suara sah. “Beri kami waktu yang cukup untuk menginformasikan, baik pada masyarakat dan petugas,” katanya, d isela-sela rapat kerja teknis KPU dan Sekretariat KPU Provinsi. Menurut Arief, meskipun penandaan suara sebanyak dua kali tidak disosialisasikan pada masyarakat, tetapi masyarakat perlu mengetahui bahwa pemberian tanda dua kali dianggap sah. “Kami khawatir potensi konflik kalau masalah penandaan ini tidak disosialisasikan ke masyarakat dan petugas. Kalau terjadi perbedaan persepsi akan menyulitkan,” katanya. Hal serupa juga disampaikan anggota KPU Sumatera Utara Turunan B. Gulo. Menurut dia, penyelenggara pemilu perlu membangun kesepahaman antara petugas dan masyarakat tentang penandaan surat suara yang sah dan dianggap sah. “Harus bangun kesepahaman antara petugas dan masyarakat tentang suara sah. Kalau tidak ada kesepahaman nanti ada konflik,” katanya. Sementara itu, anggota KPU Endang Sulastri menegaskan bahwa penandaan surat suara dua kali yang diajukan diatur dalam perpu hanya untuk penghitungan suara. Sosialisasi penandaan surat suara, katanya, masih tetap yakni satu kali saja di kolom nama partai atau kolom nama calon atau kolom nomor calon anggota legislatif. “Perpu (yang mengatur penandaan dua kali) hanya untuk penghitungan suara. Pada prinsipnya memilih tetap dengan memberikan tanda satu kali,” katanya. (ant)

Dapatkan Kita Segera Rumah Rumah adaEklusive disini

PURI NUSA BUANA AYU Lokasi : Jl. Buana Raya-Padang Sambian-Denpasar

Credit Cash/

Tersedia : T. 38/102 T. 45/180

Hub : ABDI PROPERTY Tel/Fax. : (0361) 424507, 424698 081 139 8086

Email : nusaparadise@dps.centrin.net.id C.312717-rmh

taklukkan tantangan bisnis 2009 raih semangat baru dengan di

www.balioutboundandfarmstay.com

Bali Post/ade

SULTAN HBX - SUKMAWATI - Capres Sri Sultan Hamengkubuwono X menerima Ketua Umum PNI Marhaenis Sukmawati Soekarnoputri di kediamannya, Jalan Suwiryo, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (13/1) kemarin. Kedatangan Sukmawati Soekarnoputri untuk mengusung Sultan maju sebagai capres pada Pemilu 2009.

KPU Masih Sulit Tentukan Hari ’’H’’ Pilpres

Jakarta (Bali Post) -

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Abdul Hafiz Anshary mengaku kesulitan menentukan hari “H” pelaksanaan pemilu presiden dan wapres (pilpres) 2009. “Untuk pilpres ini memang masih belum ditetapkan tanggalnya dan kami masih terus rapat untuk membicarakan masalah ini,” ujarnya saat berbicara dalam Forum PPP Mendengar bertajuk “Pemilu Molor, Indonesia Tekor” di DPP PPP Jakarta, Selasa (13/1) kemarin. Menurut Hafiz Anshary, KPU telah merencanakan pilpres putaran pertama itu akan dilakukan pada Agustus 2009 karena UU mengamanatkan bahwa pilpres sudah harus dilaksanakan paling lama tiga bulan setelah hasil pemilu legislatif diumumkan. Sementara presiden dan wapres terpilih sudah harus diketahui pada 1 Oktober 2009 dan pelantikan dilakukan pada 20 Okto-

ber 2009. Terkait dengan waktu yang sangat singkat itu, Hafiz Anshary mengemukakan bahwa pihaknya juga telah berkonsultasi dengan Mahkamah Konstitusi terkait dengan jangka waktu penyelesaian sengketa hasil pilpres putaran I sebelum dilakukan pilpres putaran II jika dibutuhkan. Dalam konsultasi tersebut, ujarnya, MK telah setuju me-

mangkas waktu penyelesaian sengketa agar jadual pelaksanaan pemilu tidak molor, yakni untuk sengketa hasil pemilu legislatif disepakati penyelesaiannya dalam waktu 21 hari, sengketa pilpres putaran pertama dalam 10 hari, dan putaran kedua dalam 7 hari. “Jadi kami tetap optimis penyelenggaraan pilpres nanti masih sesuai jadual dan tidak akan sampai terjadi kekhawatiran kekoson-

gan kekuasaan pemerintahan,” ujarnya. Di tempat yang sama, Ketua F-PPP DPR Lukman Hakim Saefuddin mengatakan bahwa dirinya tidak mengkhawatirkan terjadinya pemilu yang tertunda itu. Dirinya lebih khawatir dengan masalah-masalah yang menyebabkan KPU terpaksa menyesuaikan berbagai agendanya, seperti faktor putusanputusan MK yang bisa mengubah ritme kerja KPU. “Dengan adanya putusanputusan MK terhadap pengajuan uji materi yang diajukan sejumlah pihak itulah maka KPU dipaksa melakukan penyesuaian-penyesuaian,” katanya. (ant)

17 Parpol Belum Serahkan Rekening Dana Kampanye Jakarta (Bali Post) Sebanyak 17 partai politik (parpol) belum menyerahkan rekening khusus dana kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Dari 38 parpol, baru 21 di antaranya yang telah menyerahkan rekening khusus dana kampanye,” kata Wahidah Suaib, anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), di Jakarta, Selasa (13/1) kemarin. Bawaslu meminta KPU untuk menyurati parpol agar segera menyetor rekening beserta laporan saldo awal dana kampanye. “Perputaran uang dana kampanye sudah terjadi. Sangat ironis kalau masih ada parpol yang belum

menyerahkan rekeningnya,” katanya. Meskipun UU No. 10/2008 mengamanatkan rekening khusus dan laporan dana kampanye diserahkan paling lambat tujuh hari sebelum rapat umum, namun Bawaslu menilai seharusnya parpol didorong untuk segera menyerakannya. “Parpol cenderung menyerahkan laporan pada menit-menit terakhir. Kondisi ini justru menyulitkan dalam pemeriksaan,” kata Wahidah. Menurut catatan Bawaslu, parpol yang belum menyerahkan rekening khusus dana kampanye yakni Partai Pengusaha dan Pe-

kerja Indonesia, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Barisan Nasional, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Kebangkitan Bangsa. Selain itu, Partai Nasional Indonesia Marhaenisme, Partai Penegak Demokrasi Indonesia, Partai Demokrasi Kebangsaan, Partai Republika Nusantara, Partai Pelopor, Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia, Partai Patriot, Partai Merdeka, dan Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia. Sementara dari 21 partai yang telah melaporkan rekening khusus dana kampanye,

enam di antaranya belum menyerahkan saldo awal dana kampanye. Partai yang belum melengkapi laporan saldo awalnya yakni Partai Golkar, Partai Damai Sejahtera, Partai Kebangkitan Nasional Ulama, Partai Kedaulatan, Partai Demokrasi Pembaruan, dan Partai Sarikat Indonesia. Wahidah mengatakan laporan rekening khusus dana kampanye seharusnya dilengkapi dengan laporan tentang saldo awal dana kampanye. Anggota Bawaslu juga meminta kepada KPU untuk segera menyelesaikan peraturan KPU tentang audit dana kampanye. (ant)

KPU Berencana Cabut Perpres 764 630 780 7676 780 7272 C.315359-rpa

C.309867-rmh

Jakarta (Bali Post)Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana mencabut usulan Peraturan Presiden (Perpres) tentang perubahan ke-8 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan pendukungnya. Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary, di Jakarta, Selasa (13/1) kemarin, mengatakan anggota KPU sepakat untuk mencabut perpres tersebut. “Sudah diputuskan akan mencabut,” katanya. Usulan pencabutan ini di-

latarbelakangi kesanggupan KPU Provinsi yang belum melaksanakan lelang pengadaan perlengkapan pemungutan suara untuk melaksanakan lelang tepat waktu. Sebelumnya, anggota KPU Abdul Aziz setelah rapat kerja teknis anggota serta sekretariat KPU Provinsi se-Indonesia dengan KPU pusat, di Jakarta, Senin malam (12/1), mengatakan, sekretariat KPU Provinsi menyatakan siap melaksanakan lelang sesegera mungkin. “Kami gembira, teman-teman di daerah provinsi mengaku siap

melakukan lelang,” katanya. Dari 33 provinsi, baru sekitar 12 provinsi yang telah memulai proses lelang. Bagi KPU Provinsi yang belum membentuk panitia pengadaan maupun memulai proses lelang diminta untuk segera melaksanakannya. KPU melaksanakan rapat kerja teknis dengan anggota dan sekretariat untuk mengetahui sejauh mana kesiapan pelaksanaan lelang. Sejauh ini baru sebagian KPU Provinsi yang telah memulai proses lelangnya. Menurut Aziz, dengan

adanya komitmen untuk melaksanakan lelang tepat waktu itu maka perpres yang telah diajukan ke pemerintah dapat saja dicabut. Namun, pencabutan ini masih merupakan wacana dan akan dibahas dalam rapat pleno KPU. KPU telah mengusulkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang perubahan ke-8 Keppres 80 Tahun 2003 tentang pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan pendukungnya. Usulan isi perpres yakni pertama, memperpendek masa pelelangan umum dengan memakai hari libur dengan hari kerja artinya lelang tetap berjalan pada hari libur. Kedua, penunjukan langsung dalam keadaan khusus atau darurat. Jika KPU Provinsi memulai lelangnya pada minggu kedua Januari, maka waktu masih cukup. Artinya, KPU Provinsi diperkirakan dapat mulai mendistribusikan kebutuhan pemilu sesuai target yakni pada Maret 2008. (ant)

Jakarta (Bali Post) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menandatangani peraturan presiden (perpres) yang mengatur pemberian fasilitas dan bantuan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) di pusat dan di daerah oleh pemerintah pusat dan daerah. “Saya sudah mendapat laporan dari Sekjen Depdagri (Diah Anggraeni - red) bahwa perpres tersebut sudah ditandatangani,” kata Menteri Dalam Negeri Mardiyanto, di Pekanbaru, Selasa (13/1) kemarin, ketika bertatap muka dengan Gubernur Riau Rusli Zainal, para wali kota dan bupati seProvinsi Riau, serta anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Riau. Namun, kata Mardiyanto, karena baru saja menerima laporan tentang telah terbitnya perpres tersebut, maka Mendagri belum bisa memberikan penjelasan terperinci misalnya kapan surat itu ditandatangani Kepala Negara, nomor serta ruang lingkupnya. Dengan adanya perpres tersebut maka pemberian bantuan itu kini sudah memiliki payung hukum yang sah. Pada Minggu (11/1) ketika mengadakan pertemuan dengan Gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin serta para

pejabat Sumut di Medan, Mendagri Mardiyanto masih menyatakan harapannya agar perpres tersebut dapat segera ditandatangani oleh Kepala Negara. Mardiyanto menyebutkan perpres tersebut diterbitkan pemerintah karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru-baru ini mengirimkan surat kepada Presiden Yudhoyono agar memberikan bantuan bagi KPU Pusat serta KPU-KPU di daerah. Alasannya, karena sekalipun APBN dan APBDAPBD telah menyediakan anggaran bagi mereka, namun ternyata dana tersebut tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan pemilihan anggota DPR, DPD, serta DPRD dan juga pemilihan presiden dan wakil presiden. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Departemen Dalam Negeri Saut Situmorang mengatakan pemberian bantuan itu bisa berupa uang ataupun fasilitas. Saut yang juga merupakan Juru Bicara Departemen Dalam Negeri memberi contoh bahwa sebuah pemerintah daerah selain bisa memberikan uang kepada KPU setempat maka dapat pula menyediakan fasilitas perkantoran ataupun kendaraan. (ant)

Bawaslu Dukung KPU Tarik Perpres Jakarta (Bali Post) Keputusan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menarik kembali pengajuan Peraturan Presiden (Perpres) tentang penunjukan langsung, mendapat dukungan dari anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Anggota Bawaslu Bambang Eka Cahya Widodo di Jakarta, Selasa (13/1) kemarin mengatakan, perpres penunjukan langsung ini dapat memicu korupsi. Untuk itu, sebaiknya tidak perlu ada perpres dan proses pengadaan berlangsung sesuai ketentuan perundang-undangan. “Kita harapkan memang seperti itu (tidak ada penunjukan langsung),” katanya saat ditemui di kantor Bawaslu, Jakarta. Menurut Bambang, waktu yang tersedia bagi KPU provinsi untuk mengadakan perlengkapan Pemilu 2009 masih mencukupi. Ia optimistis pengadaan kebutuhan pemilu dapat dilaksanakan sesuai prosedur.

Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary ketika ditemui di Gedung KPU membenarkan rencana KPU untuk menarik kembali pengajuan perpres tentang perubahan ke-8 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan pendukungnya. Mulanya perpres tersebut diajukan untuk mengantisipasi adanya kondisi darurat yang mungkin terjadi di daerah sehingga menyebabkan pengadaan dan distribusi logistik terganggu. Ia juga menyebutkan bahwa sampai saat ini masih ada KPU provinsi yang belum melaksanakan lelang pengadaan perlengkapan pemilu. Namun kemudian, katanya, Sekretariat KPU provinsi saat rapat kerja teknis dengan KPU pusat, menyanggupi untuk melaksanakan lelang. Mereka yakin mampu melaksanakan lelang dalam waktu yang tersedia ini. (ant)

Partai Demokrat Tak Perlu ’’Parade Pujian’’ Jakarta (Bali Post) Partai Demokrat yang merupakan partai pendukung pemerintah tidak memerlukan pujian atau bahkan “parade pujian” dari siapa pun terkait keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menurunkan lagi harga premium dan solar mulai 15 Januari 2009. “Partai Demokrat tidak memerlukan ‘parade pujian’ karena telah munculnya keputusan untuk menurunkan harga BBM,” kata Ketua Bidang Politik DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum kepada pers di Jakarta, Selasa (13/1) kemarin ketika mengomentari keputusan pemerintah menurunkan lagi harga premium dan solar. Pada Senin (12/1) Presiden Yudhoyono yang juga merupakan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat mengumumkan penurunan harga premium yang ketiga kalinya serta harga solar kedua kalinya sejak Desember 2008. Anas yang mendampingi Ketua Umum Partai Demokrat Hadi Utomo mengatakan yang terpenting bagi partai ini adalah keputusan pemerintah ini akan berfaedah bagi masyarakat luas. Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Hadi Utomo mengatakan partai ini

mengharapkan para pengusaha secepat mungkin menurunkan harga barang dan jasa yang mereka hasilkan demi kepentingan orang banyak. “Kami berharap agar Organda (Organisasi Angkutan Darat) memperlihatkan kepedulian mereka terhadap rakyat dengan menurunkan biaya transportasi,” kata Hadi Utomo yang merupakan ipar Presiden Yudhoyono. Ia menyebutkan diperlukan kesadaran para pengusaha untuk ikut mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Sementara itu, seorang ahli ekonomi dari Partai Demokrat Darwin Zahedy Saleh menyebutkan bahwa semua pengusaha harus bersikap adil karena saat pemerintah menaikkan harga BBM pada tahun 2008 mereka menuntut kenaikan harga barang dana jasa mereka. “Tapi karena pemerintah sudah beberapa kali menurunkan harga BBM, maka harga produk mereka juga harus diturunkan,” kata Darwin. Presiden Yudhoyono pada hari Senin (12/1) telah mengumumkan turunnya harga premium sebesar Rp 500/liter sehingga menjadi Rp 4.500 per liter. Sementara itu harga solar turun sebesar Rp 300 per liter menjadi Rp 4.500 per liter. (ant)

Bali Post - Rabu, 14 Januari 2009  
Bali Post - Rabu, 14 Januari 2009  

Bali Post - Rabu, 14 Januari 2009

Advertisement