NASIONAL
8 LINTAS
Kamis Kliwon, 9 Oktober 2008
Semrawut, Spanduk Liar Parpol Ditertibkan Paksa
NASIONAL
KPU DIY Baru Terima Tiga Masukan YOGYAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) hingga saat ini baru menerima tiga masukan terkait daftar caleg sementara (DCS). “Masukan itu pun berkaitan dengan persoalan administrasi caleg, bukan kasus kriminal atau asusila,” kata anggota KPU DIY Sapardiyono di Yogyakarta, Rabu (8/10) kemarin. Bahkan, kata dia, masukan itu justru datang dari caleg itu sendiri karena masih ada yang tidak puas dengan penempatan nomor urut, atau ingin melengkapi kekurangan persyaratan administratif serta mengundurkan diri sebagai caleg. “Jadi, yang mengirim masukan justru dari caleg sendiri, bukan masyarakat yang sebenarnya diharapkan memberi masukan kepada KPU terkait moralitas caleg,” katanya. Sejumlah partai yang masih tidak puas dengan DCS antara lain Gerindra soal nomor urut, Partai Indonesia Sejahtera terkait kelengkapan persyaratan serta pengunduran diri caleg oleh Partai Demokrasi Pembaruan. (ant)
Keppres Tak Cukup Kuat Atasi Situasi Yogyakarta Jakarta (Bali Post) Politisi senior Partai Golkar yang juga anggota Komisi II DPR-RI Ferry Mursyidan Baldan menilai format perpanjangan masa jabatan Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tidaklah cukup kuat dengan sekadar menerbitkan keputusan presiden (keppres). “Karena penerbitan keppres berkaitan dengan suatu perpanjangan masa jabatan kepala daerah harus dilakukan terhadap pegawai negeri sipil (PNS),” katanya, di Jakarta, Rabu (8/10) kemarin. Prosedur demikian, menurut Ferry, adalah wajar berlaku bagi pengisian jabatan kepala daerah yang habis masa jabatannya, namun belum ada penetapan terhadap pejabat baru. “Karena itu, agar terhindar dari kaitankaitan dengan substansi keistimewaan, padahal Rancangan Undang-undang (RUU)-nya masih dalam pembahasan, maka perpanjangan masa jabatan Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) harus dilakukan melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu),” tegasnya. Menurut Ferry, salah satu substansi dalam perpu itu berbunyi: “...perpanjangan diberlakukan sampai adanya penetapan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang baru berdasarkan RUU Keistimewaan DIY yang sedang dibahas....” Hal ini, katanya, setidaknya memberi kepastian kepada masyarakat DIY dan tidak ada ‘’gonjang-ganjing’’ sebelum selesainya pembahasan RUU Keistimewaan DIY. “Karena salah satu substansinya (RUU ini) adalah pengaturan tentang pengangkatan gubernur/kepala daerah,” ujarnya. Selain itu, dari sisi mekanisme DPR-RI dan pemerintah, katanya, perpu semacam ini pernah diterbitkan untuk memperpanjang masa jabatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang lalu sampai terbentuknya KPU baru berdasar undang-undang baru. Hiruk-pikuk politik di DIY, terutama setelah ada ‘’sidang kawula rakyat’’ yang mengangkat lagi Sri Sultan HB X menjadi Gubernur DIY, menurut Ferry Mursyidan Baldan, harus ditanggapi serius pemerintah pusat. “Situasinya jelas sedang hiruk-pikuk dan ada ‘gonjangganjing’, karena di satu sisi masa jabatan Gubernur DIY berakhir, sementara pembahasan RUU Keistimewaan DIY masih berlangsung,” katanya. (ant)
Guru Belum Terbiasa Membuat Karya Ilmiah Medan (Bali Post) Sebagian besar guru dinilai masih belum terbiasa melakukan penelitian ilmiah maupun pengembangan karya ilmiah lainnya, karena masih terjebak pada rutinitas mengajar. Pengamat pendidikan Universitas Sumatera Utara (USU) Zulnaidi, di Medan, Rabu kemarin, mengatakan pengembangan karya ilmiah seperti Penelitian Tindakan Kelas (PTK) maupun penelitian bidang lainnya merupakan salah satu kebutuhan untuk peningkatan mutu pendidikan. Namun, sebagian besar guru belum terbiasa dengan kegiatan itu. Jadi ketika diberi tugas untuk membuat penelitian mereka kesulitan, padahal penelitian itu termasuk salah satu kewajiban bagi guru. Maka tidak heran jika ketika melengkapi berkas portofolio untuk sertifikasi, guru yang menyerahkan portofolio masih terjebak pada sebatas melengkapi sertifikat seminar saja. Padahal untuk lolos sertifikasi melalui penilaian portofolio, guru masih harus melengkapi syarat-syarat lain yang memiliki penilaian lebih tinggi seperti penelitian maupun pengembangan karya ilmiah. ‘’Inilah kelemahan guru-guru kita, seharusnya mereka dapat lebih peka terhadap situasi itu dan mencoba memperbaiki diri untuk kemajuan pendidikan kita,”katanya. Untuk itu, katanya, diharapkan kepada setiap kepala sekolah dan dinas pendidikan setempat agar dapat membantu dan mendorong para guru untuk melakukan kegiatan penelitian tindakan kelas. Karena untuk masa yang akan datang, profesionalsme guru tidak hanya ditunjukkan melalui kegiatan mengajar di kelas. Namun guru juga dituntut harus bisa menyampaikan ide dan gagasan yang konstruktif untuk kemajuan pendidikan. (ant)
Bali Post/udi
ATRIBUT PARPOL - Petugas Satpol PP Banyuwangi menertibkan spanduk parpol kedaluwarsa, Rabu (8/10) kemarin.
Partai Harus Depak Politisi Busuk Jakarta (Bali Post) -
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR-RI Tjahjo Kumolo menegaskan, sekarang ini rezim partai berkuasa penuh dalam penyusunan daftar caleg, karenanya partailah yang harus pertama-tama mendepak para politisi busuk agar tidak mengotori parlemen. Ia mengatakan itu di Jakarta, Rabu (7/10) kemarin, mengomentari kontroversi yang berkembang di publik terkait lolosnya sejumlah politisi busuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS) sebagaimana diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Soal calon anggota legislatif (caleg) yang diisukan sebagai politisi busuk itu, tetap berpegang pada asas praduga tak bersalah. Walau begitu, sembari menunggu keputusan hukum soal itu dan sanksi moral yang lebih berat, partai harus bertindak,” tandasnya. Pasalnya, lanjutnya, kini rezim partai amat berkuasa untuk menentukan daftar caleg. “Makanya, partai
9 0 0
2
kata Tjahjo Kumolo lagi. Jangan Pilih Sementara itu, pakar politik dan peneliti LIPI Dr. Hermawan Sulistiyo di Jakarta, Rabu kemarin, meminta publik agar jangan memilih partai yang mencalonkan politisi busuk. “Kan sudah jelas bagi kita, berbagai kasus (menyangkut etika, moral, korupsi, suap) di DPR-RI telah membuat citra parlemen kita memburuk. Ini jangan lagi terjadi di masa depan,” katanya menanggapi lolosnya sejumlah politisi busuk dalam Daftar Calon Sementara yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Di satu sisi, lanjut Her-
LSM Laporkan 15 Caleg Jateng Bermasalah Semarang (Bali Post) Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah — sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang fokus di bidang hukum — melaporkan 15 nama calon anggota legislatif (caleg) Jateng bermasalah kepada KPU Jateng. Koordinator KP2KKN Jateng Jabir Alfaruqi dan Sekretaris KP2KKN Eko Haryanto di Semarang, Rabu (8/10) kemarin, mengatakan ke-15 nama calon anggota legislatif tersebut pernah diputus oleh pengadilan. “Paling rendah status mereka sebagai tersangka,” kata Jabir. Ia menyebutkan, dari daftar calon anggota legislatif bermasalah ada delapan caleg yang berasal dari PDI Perjuangan, dua dari Hanura, tiga dari Demokrat, satu dari PAN, dan satu dari Gerindra. Ke-15 nama tersebut, Herry Sanyoto (calon anggota legislatif PDIP) terlibat kasus korupsi APBD DPRD Sragen tahun 1999-2004 pos dana purnabakti senilai Rp 2,250 miliar dan sudah divonis 1 tahun penjara oleh PN Sragen.
KALENDER BALI 2009 Sebagai Sarana Promosi “BISNIS ANDA” Dengan Mencantumkan LOGO & NAMA PERUSAHAAN
harus selektif menempatkan caleg-nya,” ujarnya. Lebih dari itu, ia mengharapkan penilaian publik yang seobjektif mungkin agar peluang sekecil apa pun harus ditutup bagi kiprah para politisi busuk tersebut. Karena itu, ia dan partainya mengharapkan peran aktif dan kontribusi positif masyarakat dari mana pun untuk menilai para caleg yang diajukan semua partai politik (parpol) peserta Pemilu 2009. “Kan sekarang juga masyarakat pemilih yang berdaulat penuh untuk menentukan pilihannya. Mari sama-sama kita bersihkan parlemen dari berkeliarannya para politisi busuk itu,”
mawan Sulistiyo, kondisi ini menunjukkan betapa nyaman menjadi anggota Dewan. “Karena duit (seolah) mudah sekali (didapat), asal tidak ketangkap,” ungkapnya. Itulah sebabnya, kata Hermawan, artis dan penganggur pun ramai-ramai jadi caleg. ‘’Makanya, sekarang harus ada ‘hukuman’ dari pemilih terhadap partai yang calegnya asal-asalan dan ‘busuk’. Hukuman itu adalah tidak memilih partai tersebut,” kata pakar politik yang akrab dipanggil Mr. Kiki ini. “Saya setuju jika umumkan saja calegcaleg ‘busuk’ itu,” tandasnya. Ia juga mengusulkan agar dalam jangka panjang, pemerintah harus berani mengabaikan keputusan DPR-RI yang asal-asalan, apalagi jika ada nuansa korupsi maupun suap dalam proses pembahasan dan penetapa sebuah keputusan. (ant)
Dulmanan (PDI-P) terlibat kasus korupsi APBD Kabupaten Pekalongan tahun 2001-2003 senilai Rp 4,397 miliar dan sudah divonis PN Pekalongan dengan hukuman 4 tahun penjara. Santoso Hutomo (PDI-P) dan Agustina Wilujeng (PDI-P), keduanya sama-sama terlibat dua kasus korupsi. Pertama kasus APBD Kota Semarang tahun 2004 senilai Rp 2,16 miliar dan telah divonis 1 tahun penjara oleh PT Jateng. Saat ini kasusnya sedang dalam proses kasasi MA. Kasus kedua, korupsi dana asuransi fiktif DPRD Kota Semarang tahun 2003 senilai Rp 1,7 miliar dan sudah divonis 1 tahun penjara oleh PN Semarang. Supito (PDI-P) terlibat korupsi dana bantuan Provinsi Jateng untuk Kabupaten Blora senilai Rp 800 juta dan divonis bebas oleh PN Blora, sedangkan putusan kasasinya belum turun. Supito juga terlibat kasus korupsi APBD Jateng tahun 2003 senilai Rp 14,8 miliar. M.Ghofar (PDI-P) terlibat kasus dobel anggaran APBD Demak senilai Rp 3,9 miliar dengan status tersangka.
Kasus tersebut belum disidangkan di PN Demak, karena rencana dakwaan masih dikonsultasikan ke Kejaksaan Agung. Rukma Setyabudi (PDI-P) terlibat kasus korupsi pengadaan buku wajib Purworejo tahun 2003 dan 2004 senilai Rp 4,6 miliar. Kemudian Sri Ruwiyati (PDI-P) terlibat kasus korupsi dana tali asih APBD Banjarnegara tahun 2004 senilai Rp 1,053 dan sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polwil Banyumas. Ada tiga calon anggota legislatif dari Partai Demokrat yakni Muhammad Nurul Huda yang terlibat kasus dobel anggaran APBD Demak tahun 2003-2004 senilai Rp 3,9 miliar dengan status tersangka. Kasus tersebut belum disidangkan karena rencana dakwaan masih dikonsultasikan ke Kejaksaan Agung. Novel Al Bakrie (Demokrat) sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polwiltabes Semarang dalam kasus pidana umum. Joko Hariyanto alias Prajoko (Demokrat) terlibat kasus ijazah palsu dan sudah disidangkan di PN Semarang tahun 2005. Dua calon anggota legisla-
tif Partai Hanura yakni Pranowo Saktiari terlibat kasus korupsi APBD Jateng tahun 2003 senilai Rp 14,8 miliar dan telah divonis 1 tahun penjara oleh PN Semarang. Sri Sadoyo Harjo Megoeno (Hanura) statusnya terdakwa dan masih dalam proses persidangan di PN Karanganyar. Calon anggota legislatif yang terlibat kasus narkoba yakni Agoes Ervianto (Gerindra) terlibat kasus ecstasy tahun 1996 dan sudah divonis 8 bulan 21 hari potong masa tahanan oleh PN Semarang. Riza Kurniawan (PAN) terlibat kasus narkoba dan sudah divonis dua bulan penjara oleh PN Pekalongan. “Mereka kebanyakan ‘muka’ lama, pernah menjabat sebagai anggota DPRD kabupaten/kota yang dicalonkan kembali oleh partainya sebagai calon anggota legislatif provinsi,” kata Jabir. Laporan KP2KKN Jateng tersebut diterima oleh Kabag Umum KPU Jateng Djoko Sutiono dan Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum KPU Jateng Hafidz Aam Rudiyono. Laporan juga ditembuskan ke Panitia Pengawas Pemilu Jateng. (ant)
Ikuti Kalende
r Meja
2009 2009
Banyuwangi (Bali Post)Puluhan spanduk liar milik sejumlah partai politik (parpol) di kota Banyuwangi terpaksa ditertibkan, Rabu (8/10) kemarin. Atribut politik ini diturunkan paksa karena mengganggu keindahan kota. Bahkan terpasang di beberapa tempat yang kurang layak. Sweeping spanduk ini difokuskan bagi yang telah kadaluarsa masa pemasangganya. Selain mengganggu keindahan, kehadiran spanduk ini terkesan mencuri start berkampanye. ‘’Kami tidak ada kaitannya dengan isu politik. Yang jelas bagi spanduk yang telah kadaluarsa langsung kita tertibkab,’’ kata Kepala Kantor Satpol PP Kabupaten Banyuwangi Juang Pribadi. Selain spanduk, sejumlah poster juga ikut diberangus. Kebanyakan adalah ucapan selamat hari raya Idul Fitri dari sejumlah anggota parpol yang maju dalam bursa pencalonan anggota DPR dan DPRD. ‘’Atribut ini banyak yang sudah melebihi batas waktu, karena itu kita tertibkan,’’ sambung Juang. Penertiban juga menyasar poster dan spanduk umum yang sudah kedaluwarsa. Mereka banyak ditemukan di seluruh penjuru kota Banyuwangi. Rata-rata alat parpol ini terpasang di tempat yang tinggi. Sehingga, petugas harus menggunakan bambu panjang untuk menurunkannya. Khusus poster parpol, rata-
rata dari parpol besar di Banyuwangi. Seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), PDI-P, Demokrat dan PKNU. Mereka kebanyakan terpasang di sudut kota yang dilintasi jalan propinsi. Beberapa sudah terlihat usang dan rusak. Seluruh poster ini langsung diamankan di kantor Satpol PP di Jalan Ahmad Yani, Banyuwangi. Sedianya, para pengurus parpol akan diminta mengambilnya. Juang menambahkan, pihaknya masih berkoordinasi dengan seluruh parpol untuk menertibkan sejumlah baliho yang banyak menjamur. Alat peraga kampanye ini dinilai banyak yang salah menempatkannya. Seperti terpasang di pusat kota dan jalur protokol lainnya. ‘’Untuk sementara kita menyasar spanduk dulu. Poster dan baliho kampanye akan kita koordinasikan lebih lanjut,’’ tepis Juang. Dia membantah pihaknya terkesan tebang pilih melakukan penertiban alat atribut parpol. Menurutnya semua spanduk milik parpol sudah dibersihkan. Yang ada, kata dia, hanya baliho dan poster besar yang terpasang di beberapa titik kota. Juang mengaku akan memberikan batas waktu sebulan untuk menertiban atribut tersebut. Pihaknya juga berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Perizinan (KPP) untuk melihat izin dari seluruh atribut tersebut. ‘’Jika memang ilegal, kita punya hak untuk menertibkan,’’ pungkasnya. (udi)
Warga Depok Segel Kantor KPUD Depok (Bali Post) Warga Depok, yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Depok Gugat KPUD (Koma KPUD) dalam aksi unjuk rasanya menyegel kantor KPU Daerah (KPUD) Kota Depok di Jalan Kartini Raya No. 19 Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat, Rabu (8/10) siang kemarin. Aksi unjuk rasa tersebut menuntut KPU Pusat untuk menganulir hasil putusan KPU Provinsi Jawa Barat yang telah menetapkan Udi bin Muslih dan Yoyo Effendi sebagai anggota KPUD Kota Depok periode 2008-2013 karena dinilai cacat hukum. “KPU Pusat seharusnya membentuk tim khusus untuk menyelesaikan konflik KPUD Depok agar tidak terlalu lama,” kata Koordinator Aksi, Roy Prygina. Ia mengancam apabila KPU Pusat tidak menganulir, pihaknya mengajak masyarakat Depok untuk tidak ikut terlibat dalam proses pemilu apa pun, karena institusi KPUD yang cacat hukum. Dalam aksi yang diikuti oleh sekira 50 massa tersebut, berbagai macam tulisan dalam kertas warna-warni bertuliskan kecaman terhadap dua anggota KPUD yang bermasalah tersebut. Di antaranya “Ganti Anggota KPUD Dengan yang Baru” dan “Gantung Kasno, Bocor, Akbar dan Fikri”. Roy lebih lanjut mengatakan, kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan dalam bentuk manipulasi, kebocoran soal ujian dan politik dagang sapi yang telah dilakukan KPU Provinsi Jabar, harusnya menjadi perhatian besar buat KPU Pusat. Ia mengatakan keputusan KPU Provinsi Jabar yang memenangkan Yoyo Effendi dan Udi bin Muslih menimbulkan pertanyaan besar sebagian
warga Depok yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. “Jelas apa yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jabar sudah menodai proses demokrasi di negeri ini dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat,” katanya. Sebelumnya, Ketua Tim Seleksi KPUD Kota Depok Yon Machmudi menilai keputusan KPU Provinsi Jabar mengenai penetapan lima orang anggota KPUD Kota Depok penuh dengan ketidakwajaran dan mengandung caracara yang tidak sesuai prosedur dan etika. “Cara-cara yang tidak jujur dipastikan akan melahirkan hasil yang tidak jujur pula dalam proses Pemilu 2009 nanti,” katanya. KPU Jawa Barat pada Sabtu (20/9) menetapkan lima orang anggota KPU Kota Depok 2008-2013 yakni Muh Hasan, Impi Khani Badjuri, Tritjahya BW, Yoyo Effendi, dan Udi Bin Muslih. Menurutnya, keputusan KPU Provinsi Jawa Barat yang memasukkan tiga nama baru (Yoyo Effendi, Abdul Hamid dan Udi bin H Muslih) tanpa dasar yang kuat dalam fit and proper test di Bandung tanggal 18 September 2008 menguatkan kesimpulan pihaknya bahwa ada rekayasa dalam seleksi calon anggota KPUD Kota Depok. Dikatakannya, indikasi yang makin menguatkan adanya rekayasa tersebut adalah dengan ditambahkannya oleh KPU Jawa Barat tiga nama yang memiliki nilai terendah yaitu peringkat ke-16, 18 dan 20. Kemudian dipilihnya dua dari tiga nama yang asing-masing berada pada peringkat ke16 dan 20 (Yoyo Effendi dan Udi bin H Muslih) sebagai anggota KPU Kota Depok periode 2008-2013 oleh KPU Provinsi Jawa Barat. (ant)
Pendidikan Perkoperasian
Lebih Mengenal Koperasi Topik
LOGO PE
Jika Anda anggota Koperasi bergabung dan hadiri acara ini...
RUSAHA A
n LOGO NAMA da inding Kalender D
Dilengkapi dengan :
Simbol-simbol Dewa Nawa Sanga, Wariga, Tenung Pawukon, Piodalan di Pura-pura Besar, Hari Raya Keagamaan, Dewasa Baik/Buruk untuk Bepergian, Melakukan Pekerjaan & Hari Kelahiran.
guna Meningkatkan Partisipasi Anggota
N
ULAI !!! M N PESA NG JUGA RA SEKA
Melayani juga kalender dengan gambar sendiri dan pembelian Kalender Bali eceran
Pelaksanaan : Hari/tgl : Sabtu, 11 Oktober 2008 Jam : 09.00 Wita - selesai Tempat : Gedung PWI Bali Denpasar
Jl. Gatot Subroto ( barat lapangan lumintang ) Peserta Mendapatkan Snack, Makan Siang, Sertifikat & Door Prize
Hubungi : Percetakan BP (Bali Post) Jl. Kepundung No. 67 A Denpasar, Telp. (0361) 225764, Fax. (0361) 227418 atau Divisi Pemasaran Telp. (0361) 7892344 atau 081 557 86006
DIDUKUNG OLEH :
BisnisBali Media Pembuka Peluang Bisnis
G.2009-rpa
Pembicara :
Drs. Bambang Gede Kiswardi ( Pengawas KKB, Pemerhati Koperasi )
I Made Dana, SE Lembaga pendidikan koperasi Dekopinwil Bali
PENDAFTARAN HUBUNGI : KOPERASI KRAMA BALI UNIT DENPASAR JL. TEUKU UMAR TELP. (0361) 257778
Lapenkop Dekopinwil Bali
Investasi: Anggota KKB : Rp 50.000,Umum : Rp 100.000.Mahasiswa : Diskon 25% G.269453-rpa