Page 7

Cerem nial

Bisnis Jakarta, Jumat 11 Februari 2011

7

IM2 Raih

Penghargaan Top Brand Award Kelima Kalinya

Indar Atmanto

JAKARTA – PT Indosat Mega Media (IM2), penyedia jasa internet dan multimedia terkemuka di Indonesia, kembali mendapatkan penghargaan bergengsi Top Brand Award 2011 untuk kategori Internet Service Provider (ISP) mobile yang diselenggarakan oleh oleh Majalah Marketing berkerjasama dengan konsultan pemasaran Frontier. Penghargaan kali ini merupakan penghargaan kelima kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2006. ”Penghargaan ini kami dedikasikan kepada seluruh staf dan rekanan bisnis IM2 yang memungkinkan IM2 menjadi brand yang paling dikenal dan diminati oleh masyarakat. IM2 akan terus bekerja keras menghadirkan produk broadband yang inovatif dan pelayanan yang memuaskan bagi pelanggan,” ujar Direktur Utama IM2 Indar Atmanto. Pemenang Top Brand Award didasarkan pada keunggulan Top of Mind yaitu keunggulan imej dan persepsi di masyarakat, Top of Market Share yaitu keunggulan dalam penguasaan pasar, dan Top of Commitment Share yaitu keunggulan perusahaan dalam memberikan produk terbaik

yang didukung dengan layanan puna jual yang paripurna. Penghargaan Top Brand Award merupakan buah dari keseriusan IM2 dalam menghadirkan produk-produk internet broadband yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta pelayanan IM2 kepada pelanggan yang memuaskan. Di tahun 2010, IM2 melakukan berbagai macam kegiatan pemasaran yang sukses seperti Bursa Internet IM2 yang memberikan berbagai macam keuntungan lebih kepada pelanggan. Juga produk dan fitur baru seperti Broom Kalong, Broom Paket Asik Unlimited, dan Turbo Sped yang berusaha untuk memenuhi varian kebutuhan masyarakat akan internet. Yang terbaru, IM2 memudahkan pelanggan untuk melakukan aktivasi produk broadband IM2 melalui SMS. Cara baru dalam aktivasi ini semakin memperkuat IM2 sebagai penyedia layanan internet broadband yang inovatif dan antisipatif terhadap perkembangan dunia internet. Produk yang bagus juga diikuti oleh pelayanan pelanggan yang bagus pula. Dalam hal ini di tahun 2010, IM2 juga diganjar penghargaan The Best Call Center dari Lembaga CareCCSL, lembaga yang fokus kepada layanan pelanggan. Award lainnya selama tahun 2010 adalah Broadband Award 2010 dengan penghargaan sebagai Best Broadband Service Product 2010. ”IM2 berterima kasih kepada masyarakat yang telah mempercayai IM2 sebagai penyedia layanan internet mereka. IM2 akan menjaga kepercayaan itu sebaik-baiknya dengan terus menghadirkan produk-produk internet broadband yang lebih fokus terhadap pemenuhan kebutuhan pelanggan,” jelas Indar. (grd)

Bisnis Jakarta/ist

TERIMA PENGHARGAAN – Indar Atmanto (tengah) setelah menerima penghargaan Top Brand untuk kelima kalinya di Hotel Mulia Jakarta, kemarin.

BTN Bidik

KPR MBR 120 Ribu Unit JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk membidik penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebesar 120 ribu unit tahun ini. “Jika memungkinkan akan ditingkatkan di atas 120 ribu unit, tergantung suplai yang ada,” kata Direktur Bank BTN Tbk, Saut Pardede, kepada pers usai Diskusi BTN Expo bertema “UU Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)” di Jakarta, kemarin. Saut menjelaskan, untuk mendukung target itu, BTN untuk tahun ini sudah menga-

KUR Dialokasikan

Rp 230 Miliar untuk NTT JAKARTA - Empat Bank BUMN yakni BRI, Mandiri, BNI dan BTN siap mengucurkan kredit usaha rakyat (KUR) sebesar Rp230 miliar untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sejalan dengan program pemerintah meningkatkan pertumbuhan ekonomi kawasan itu. “Pengucuran KUR di NTT merupakan bagian dari anggaran APBN pos BUMN yang mencapai Rp1,4 triliun,” kata Menteri BUMN Mustafa Abubakar di Jakarta, kemarin. Menurut Mustafa, selain untuk KUR, dana tersebut juga sebagian dalam bentuk program corporate social responsibility (CSR), revitalisasi proyek BUMN misalnya pengembangan bandara Eltari Kupang, pengembangan pelabuhan oleh PT Pelindo III, dan pengoperasian kembali

pabrik semen PT Semen Kupang. Khusus KUR dananya akan digunakan untuk mengembangkan usaha peternakan, perikanan, produksi garam, budidaya rumput laut, perdagangan, termasuk komoditi yang spesifik dari NTT budidaya kayu cendana dan gaharu. Meski begitu Mustafa tidak merinci besar kucuran KUR dari masing-masing bank. “Yang pasti BRI lebih tinggi yang mencapai 50-60 persen, sisanya Mandiri, BNI dan BTN,” ujarnya. NTT merupakan salah satu provinsi yang memerlukan percepatan pembangunan, karena masih rendahnya hasil produksi pertanian, investasi swasta masih rendah. Pada 9 Februari 2011, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang didampingi sejumlah menteri mengunjungi Kupang dalam rangka program

Percepatan Pembangunan NTT. Enam program unggulan untuk NTT yaitu menjadi pusat garam nasional, lumbung jagung dan kakao, pemasok daging sapi, budidaya rumput laut, dan pengembangan pariwisata. Propinsi yang terdiri atas 1.192 pulau ini memiliki persoalan seperti perbatasan, infrastruktur, isolasi ekonomi dan sosial yang menyebabkan biaya pembangunan mahal dan ekonomi biaya tinggi. Jumlah penduduk miskin di NTT sekitar 23 persen, pertumbuhan ekonomi empat persen, rata-rata pendapatan per kapita Rp9,2 juta per tahun. “Tentunya, untuk mengembangkan NTT tidak bisa dilakukan dari satu kementerian saja, tetapi harus keroyokan agar target-target pertumbuhannya bisa dicapai,” tegas Mustafa. (ant)

Pemerintah

Tambah PMN untuk PLN PEMERINTAH dan DPR akan merealisasikan pengalihan (konversi) aset pemerintah sekitar Rp20 triliun pada PT PLN menjadi Penyertaan Modal Negara (PMN) pada perusahaan itu. “Sudah ada kesepakatan antara pemerintah dan DPR untuk segera memproses pengalihan utang tersebut menjadi aset PLN,” kata Menteri BUMN Mustafa Abubakar, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, kemarin. Menurut Mustafa, dana PMN tersebut berasal dari aset-aset milik pemerintah yang berstatus BPYDS (Bantuan Pemerintah yang Belum Ditentukan Statusnya). “Pembahasan sudah dilakukan pada rapat komisi, rapat fraksi kemudian dilaporkan kepada Pimpinan DPR untuk selanjutnya akan dibahas pada Rapat Paripurna. Tapi intinya sudah disepakati,” kata Mustafa. Pengalihan aset pemerintah tersebut berasal dari 11 item yang didanai pemerintah antara lain berupa pembangkit yang dibangun di awal tahun 1990-an seperti PLTGU Muara

Karang, PLTU Suralaya. Menurut Menteri, dengan konversi aset tersebut diharapkan mampu mendukung upaya PLN untuk mencari pendanaan dalam rangka investasi perseroan. Sementara itu, Direktur Utama PT PLN, Dahlan Iskan, menuturkan, menyambut baik keputusan pemerintah karena memudahkan perusahaan untuk mengatur aset yang dimiliki perseroan. Ia menjelaskan, sejak sekitar tahun 1990 hingga sekitar tahun 2000 pemerintah membangun sejumlah pembangkit yang bersumber dari pinjaman luar negeri. Ketika itu pinjaman untuk membiayai pembangunan belum langsung ke PLN, namun harus melalui pemerintah. Meski begitu ia menjelaskan, pengalihan aset pemerintah menjadi aset PLN itu tidak menambah kas perusahaan, akan tetapi memberikan peluang bagi

perseroan untuk memperbesar jumlah pinjaman karena aset yang dimiliki semakin meningkat. “Intinya, aset-aset yang tidak dibukukan dalam neraca PLN, sekarang sesuai prosedurnya sudah dapat dijadikan aset perseroan,” ujarnya. Ia menambahkan, untuk memenuhi kebutuhan pendanaan, perseroan mengkombinasikan kemampuan keuangan internal, dengan pinjaman luar negeri dan sedikit dari APBN. Pada tahun 2011, perusahaan setrum milik negara ini menganggarkan belanja modal (capex) sekitar Rp60 triliun, lebih rendah dibanding belanja modal 2010 yang mencapai Rp74 triliun. Untuk membiayai capex tersebut, perseroan selain bersumber dari pinjaman perbankan juga akan diupayakan diperoleh dari penerbitan obligasi global. Adapun belanja modal digunakan untuk percepatan pembangunan proyek pembangkit listrik 10 ribu megawatt (MW) tahap I dan untuk persiapan proyek pembangkit listrik 10 ribu MW tahap II. (ant)

lokasikan dana KPR mencapai Rp26 triliun atau tumbuh 30 persen dibanding pada tahun lalu sebesar Rp20 triliun. “Kami berharap situasi makro dan mikro ekonomi makin sejuk, terutama setelah terbitnya UU PKP dan jika ada keberatan dari pekau seperti developer seyogyanya pemerintah segera mengakomodir dalam peraturan pemerintah,” katanya. Secara makro ekonomi, tegasnya, BTN optimis pertumbuhan sektor properti tumbuh 30 persen, khususnya untuk MBR. Sementara secara mikro, kata Saut, seharusnya pihak terkait segera turun ke lapangan, misalnya dalam mengatasi persoalan BPH-

TB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan). “Badan Pertanahan Nasional hendaknya segera ke lapangan untuk menjelaskan bahwa daerah yang belum memiliki perda BPHTB, sesuai Peraturan Menteri Keuangan, bisa gratis dan cukup dengan PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) sudah bisa ngurus AJB (Akte Jual Beli),” katanya. Sementara itu, persoalan mikro lainnya, menurut Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Edy Ganefo adalah UU PKP masih mengganjal bagi pengembang MBR. Contohnya, pengembang dilarang

menerima pembayaran dari konsumen hingga 80 persen bila rumah belum jadi. “Tipe rumah terkecil yang dibangun untuk Rumah Sejahtera Tapak adalah tipe 36. Sementara, untuk rusunami luasan per unit bisa di bawah itu. Ini kan cukup merepotkan pengembang MBR,” katanya. Edy juga menyebutkan, masalah lain yang krusial dihadapi pengembang adalah perijinan. “Kalau bisa, ijin untuk rumah MBR itu hendaknya digartiskan dan pemda-pemda bisa membuat perijinan terpadu satu pintu,” katanya. Sementara terkait dengan minimnya perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW),

Edy berharap, kementerian terkait membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) agar persoalan itu, bisa lebih cepat. “Perda RTRW ini juga strategis karena terkait dengan kepastian usaha. Pengembang tidak akan mau membangun jika tidak ada kepastian hukum terkait dengan zonasi lahan sesuai RTRW yang ada,” kata Edy. Saut dan Edy sepakat, tanggung jawab sektor ini sesuai UU PKP ada di pemerintah daerah. “Jadi, seharusnya pemda yang ambil peran. Jika sektor ini tumbuh maka pertumbuhan ekonomi di suatu kawasan juga akan terimbas,” kata Saut. (ant)

Bisnis Jakarta - Jumat, 11 Februari 2011  

Bisnis Jakarta - Jumat, 11 Februari 2011

Bisnis Jakarta - Jumat, 11 Februari 2011  

Bisnis Jakarta - Jumat, 11 Februari 2011

Advertisement