Page 1

Edisi 4, 15-31 Agustus 2011

Harga Eceran Rp3.500 Luar Kota Rp4.500 + ongkos kirim


2

OPINI

Maksimalisasi TKI di Luar Negeri

TAJUK Salam Redaksi

Polisi Kebiri HAM

MIRIS MIRIS. Inilah yang kita rasakan saat mengetahui dan mendengarkan lebih jauh mengenai proses hukum kasus kematian sadis istri AKBP Mindo Tampubolon, Putri Mega Umboh. Bukan kasus kematian yang menjadi sorotan. Tetapi kondisi dan situasi, penangkapan yang dilanjutkan dengan penganiayaan, lalu dilepaskannya tujuh orang sekuriti perumahan Anggres Mas 3. Pada awalnya polisi telah menetapkan Rosma dan Ujang sebagai tersangka. Rosma adalah pembantu rumah tangga di rumah korban. Sedangkan Ujang adalah pacar Rosma. Namun dalam kesaksian Ujang kepada polisi akhrinya menyeret tujuh sekuriti Perumahan Anggrek Mas 3. Hingga ketujuh sekuriti itu pun ditangkap dan dijebloskan ke balik jeruji besi. Mereka juga ditetapkan sebagai tersangka. Para sekuriti itu dipaksa mengaku terlibat dalam pembunuhan dan dipaksa mengaku menerima upah atas pembunuhan tersebut. Mereka disiksa dengan kejam dan sadis oleh penyidik. Namun karena mereka sama sekali memang tak pernah melakukan perbuatan kriminal yang dituduhkan kepada mereka, lagi-lagi mereka bertujuh membantah dan menolak semua tuduhan yang diarahkan kepada mereka. Karena membantah dan tidak mau mengaku, penyiksaan kepada mereka pun semakin liar dan tak manusiawi lagi. Masih untung Ujang mau mencabut Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebelumnya. Ujang menyebutkan bahwa tujuh sekuriti itu tak terlibat sama sekali dalam kasus pembunuhan putri mantan Kapoltabes Pekanbaru, Kombes James Umboh tersebut. Hingga akhirnya pengajuan penangguhan penahanan oleh pihak keluarga tujuh sekuriti itu dipenuhi oleh Polda Kepri. Ujang pun terus bernyanyi dan akhirnya menyebut keterlibatan suami korban AKBP Mindo Tampubolon sebagai dalang atau aktor intektual pembunuhan tersebut. Pengakuan Ujang, Mindo tega membunuh istrinya karena rasa sakit hati yang sangat mendalam. Ujang pernah terima keluhan dari Mindo, bahwa Putri Mega Umboh selaku istri tak lagi menghargainya sebagai suami. Padahal Mindo sendiri adalah seorang perwira dan memegang jabatan yang cukup strategis di Polda Kepri sebagai Kasubdit II di Ditkrimsus Polda Kepri. Bahkan Ujang juga mengaku bahwa Mindo pernah memintanya untuk membunuh Putri. Ketujuh sekuriti Perumahan Anggrek Mas 3 yang belum jelas bukti-bukti keterlibatnnya langsung ditahan selama satu bulan tiga hari. Mereka pun disiksa secara kejam dan sampai kini masih tertinggal bekas-bekas pukulan dan tendagangan para penyidik di tubuh para sekuriti tersebut. Jelas sekali tidak ada keadilan di dalam proses hukum kasus ini. Penegakkan hukum masih tebang pilih. Untung masih ada kepekaan, Kapolda Kepri, Brigjend Pol Raden Budi Winarso. Atas kesilafan dan kesalahan yang dilakukan anggotanya, sebagai Kapolda ia meminta maaf kepada ketujuh sekuriti tersebut. Dan ia berjanji bersedia membiayai pengobatan dan mencari pekerjaan terhadap ketujuh sekuriti itu. Bahkan, ketujuh sekuriti ini akan dibaiayai untuk naik haji bagi yang muslim. Mungkin Kapolda lupa. Begitu kecil janji yang ditawarkannya terhadap tujuh sekuriti malang itu. Dimana pengalaman pahit yang dialami itu hangat mahal harganya. Karena apa yang dilakukan itu telah melakukan pelaggaran terhadap hak azasi manusia. Dengan kasus penangkapan, penganiayaan dan kemudian dilepas ketujuh sekuriti ini, apakah kapolda layak disebut 'penjahat' HAM? (***) No. KETERANGAN

UKURAN

HARGA TERBIT

1. 2.

3.

4.

5.

IKLAN PRODUK (FC) Iklan Kuping (atas) 6x50mm IKLAN PRODUK (FC) Iklan Produk (FC) 6x420mm Iklan Produk (FC) 6x195mm Iklan Produk (FC) 3x195mm Iklan Produk (FC) 3x98mm IKLAN PRODUK (BW) Iklan Produk (BW) 6x420mm Iklan Produk (BW) 6x195mm Iklan Produk (BW) 3x195mm Iklan Produk (BW) 3x98mm IKLAN SOSIAL Iklan Sosial (BW) 6x390mm Iklan Sosial (BW) 6x195mm Iklan Sosial (BW) 3x195mm Iklan Sosial (BW) 3x98mm ESSAI FOTO Esai Foto/Profil (FC) 6x390mm Esai Foto/Profil (FC) 6x192mm Esai Foto/Profil (BW) 6x390mm Esai Foto/Profil (BW) 6x192mm

UKURAN

3.000.000 10.000.000 5.000.000 2.500.000 1.500.000

1 Hal 1/2 Hal 1/4 Hal 1/8 Hal

8.000.000 4.000.000 2.000.000 1.000.000

1 Hal 1/2 Hal 1/4 Hal 1/8 Ha

9.000.000 4.500.000 2.750.000 1.500.000

1 Hal 1/2 Hal 1/4 Hal 1/8 Hal

10.000.000 5.000.000 4.000.000 2.000.000

1 Hal 1/2 Hal 1 Hal 1/2 Hal

Oleh: En Jacob Ereste Aktivis Buruh dan Pecinta Seni

Kegagalan Pemerintah Indonesia membuka lapangan kerja baru, mengakibatkan kegagalan mengatasi masalah pengangguran di Indonesia. Angka pengangguran di Indonesia berkisar antara 40-42 juta orang, nyaris tidak produktif atau tidak mampu memiliki penghasilan sama sekali. Karenanya, pilihan terbaik mengirim tenaga kerja Indonesia (TKI) secara besar -besaran ke luar negeri. besar-besaran Masalahnya dalam pengiriman TKI ke luar negeri, masih dikeluhkan oleh banyak pihak. Dimana faktor utamanya bahwa proses di Perusahaan Jasa Tenaga kerja Indonesia (PJTKI) harus melalui jalan yang berliku dan berbelit serta memerlukan biaya yang tidak sedikit. Kegagalan ini bukan saja mengindikasikan tidak mampunya pemerintah menciptakan lapangan kerja di dalam negeri, tapi juga kegagalan pemerintah untuk memanfaatkan peluang dan kesempatan kerja bagi TKI, serta kegagalan pemerintah memaksimalkan sumber daya manusia Indonesia yang melimpah. Dalam memanfaatkan berbagai peluang dan kesempatan TKI tuk bekerja di luar negeri yang dikeluhkan sejumlah pihak, hambatan dan kerumitan yang harus ditempuh sangat banyak, mengakibatkan tidak sedikit yang mengambil jalan pintas dengan melakukan pengiriman TKI illegal. Sehingga menimbulkan resiko baru bagi TKI illegal yang bersangkutan. Mulai dari saat pemberangkatan, ketika bekerja di negeri orang, maupun waktu kembali ke tanah air. Namun secara umum, lemahnya pengawasan terhadap TKI, bukan saja saat persiapan pengiriman, ketika TKI sedang bekerja maupun hendak kembali ke kampung halaman, serentetan teknis pelaksanaannya sangat rentan dari pemantauan dan pengawasan. Undang-undang RI Nomor 39 tahun 2004, tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), dilahirkan. Kehadiran lembaga ini untuk mengatasi sejumlah permasalahan TKI, mulai dari persiapan pemberangkatan, saat bekerja di luar negeri, maupun ketika hendak kembali ke kampung halamannya. Pasal 5 ayat 1 UU Nomor 39 tahun 2004 menyatakan bahwa Pemerintah bertugas mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan dan perlindungan terhadap TKI di luar negeri. Pemerintah (tertuang di Pasal 6 UU Nomor 39 tahun 2004) bertanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan TKI di luar negeri. Bahkan di pasal 7 huruf e, disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 6, pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelumnya pemberangka-

www.katdanham.com Menelusuri Informasi Fakta dan Realita Surat Rekomendasi Badan Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Batam Nomor 74/UJP/Kominfo/IV/2011 Wartawan KAT dan HAM tidak diperkenankan menerima dana atau meminta imbalan dalam bentuk apa pun dari nara sumber. Wartawan KAT dan HAM dilengkapi kartu pengenal atau surat keterangan tugas. Apabila ada pihak yang mencurigakan sehubungan dengan aktifitas kewartawanan KAT dan HAM, segera hubungi redaksi.

tan, masa penempatan, dan masa purna penempatan. Masalah krusial yang dihadapi TKI sudah dimulai dari proses persiapan pemberangkatan, saat keberangkatan, waktu bekerja di negeri orang, hingga ketika hendak pulang dari luar negeri untuk kembali ke tanah air. Dalam proses pengiriman, tidak sedikit calon TKI yang sudah mengalami berbagai masalah. Mulai dari persiapan pemberangkatan ketika berada di tempat penampungan, tidak sedikit diantara TKI sudah didera kepahitan dan kegetiran. Atau bahkan pungutan liar lainnya yang tidak sedikit jumlahnya yang harus dikeluarkan oleh para TKI. Fungsi pengawasan dari pemerintah, baik melalui BNP2TKI sebagai perpanjangan tangan pemerintah maupun atase perburuhan Indonesia di negara yang bersangkutan, nyaris tidak berjalan. Lemahnya pengawasan dan perlindungan TKI ketika bekerja di luar negeri, bermula dari lemahnya sarana informasi yang disediakan, baik oleh Indonesia, maupun Keduataan atau atase perburuhan di negara setempat. Karena itu, umumnya masalah yang dihadapi TKI baru terkuak, saat TKI yang bersangkutan sudah menghadapi masalah hukum, atau penyiksaan dan penganiayaan maupun pemerkosaan. Bahkan tidak sedikit diantara TKI yang menghadapi masalah, saat yang bersangkutan sudah terlunta-lunta, atau bahkan setelah menjalani kegetiran yang sangat berat, baru diketahui setelah diberitakan dengan heboh oleh media massa. Tidak tersedianya sarana informasi dan komunikasi dari keberadaan TKI yang bekerja di luar negeri, semakin mempersulit pemerintah atau BNP2TKI melakukan pemantauan dan perlindungan terhadap TKI. Informasi baru diketahui oleh pemerintah atau melalui perpanjangan tangannya BNP2TKI, biasanya setelah TKI yang bersangkutan menghadapi berbagai masalah, kecelakaan, mengalami malapetaka, pelecehan, pemerkosaan, penyiksaan maupun penganiayaan, upah tidak dibayar, meringkuk dalam tahahan pemerintah setempat atau hendak menjalani hukuman. Hasil penelitian Komunitas Buruh Idonesia mengungkapkan, umumnya masalah yang dihadapi TKI diketahui,

dominan saat TKI yang bersangkutan sudah menghadapi resiko. Berikutnya, informasi tentang TKI sedang bermasalah justru diketahui dari pihak keluarga korban (TKI diperkosa, disiksa, upah tidak dibayar, atau menghadapi masalah hukum negera setempat), bahkan ketika TKI yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Ada beberapa poin penting yang harus menjadi perhatian dalam pengelolaan TKI, setidaknya sinergitas organisasi, seperti Departemen Luar Negeri, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, BNP2TKI, BP3TKI, serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di daerah perlu dioptimalkan. Masalah yang dihadapi TKI semakin sulit diatasi, umumnya karena tidak adanya koordinasi antara lembaga terkait itu sendiri. Lemahnya koordinasi antar instansi dalam penanganan masalah TKI, semakin mendesak diperlukan adanya semacam pusat informasi, pemantauan dan perlindungan bagi mereka yang bekerja di luar negeri, khususnya TKI yang terbilang rentan mengalami masalah dan memerlukan perlindungan dari pemerintah. Pusdiklat Departemen Luar Negeri memang sudah menjalin kerjasama dengan ILO (International Labour Organization) Jakarta. Namun hasil dan perbaikan terhadap keamanan dan kenyamaan bagi TKI saat bekerja di negeri orang, tetap saja menjadi kecemasan. Kerjasama antar instansi perlu dilakukan dalam kerangka MoU Deplu-ILO seperti yang tertuang dalam Capacity Building Trainings for Foreign Service Personnel on Promotion and Protection of Indonesian Migrant Workers. Penempatan TKI yang bekerja di luar negeri jelas dapat diharapkan untuk menjawab masalah tingginya angka pengangguran di Indonesia. Potensi TKI jelas dapat diharap memberi nilai tambah dalam bentuk devisa bagi negara. Catatan pada tahun 2006, kemampuan menyerap tenaga kerja lebih dari 680.000 orang dan menghasilkan remitansi lebih dari 4,4 miliar dolar AS atau sekitar Rp 40 triliun. Angka tersebut lebih tinggi dari tahun sebelumnya (2005) sekitar 150 persen. Jumlah TKI pada tahun tercatat sebanyak 474.310 orang dengan remitansi lebih dari 2,93 miliar dolar AS. Pada tahun 2007 peningkatan remitansi sekitar 4,8 miliar dolar AS. Krisis ekonomi yang berkepanjangan dengan meningkatnya jumlah PHK ikut mendorong melonjaknya minat warga Indonesia bekerja ke luar negeri. Realitas ini telah mendorong pemerintah sampai 2009, menargetkan pengiriman TKI sebanyak 3.900.000 orang dengan harapan menghasilkan remitansi sekitar 8,5 miliar dolar AS.***

PIMPINAN PERUSAHAAN: E. Supriatna PIMPINAN REDAKSI: Akhiruddin S.P, Amd REDAKTUR PELAKSANA: Maytri Regaputra, KOORDINATOR LIPUTAN: Hassani Furqon, REDAKTUR: Husein, Azman, Gamal, Hani, REPORTER: Ridoz, Fadilah N, S. Fujianti, Diana D, Arief S, Dedeh Kurniati, Ando G, Yuniarti, Mulian, Putri A, Rena P.D, Ratna, Ayu, Nanda, Alifa, Fatima, Lalang, Susi, Udin, Idin, Ida, Yos, Armen, Ade, Cica, Dadang, Dede, Eka, Sandi, Martohan, FOTOGRAFER: Dimas F, Bayu N, Ridho, Felix, SEKRETARIS REDAKSI: Olivia Aprilianti LITBANG: Nazwa, Fenny, IT: Endang, Amu IKLAN: Herman, SIRKULASI: Andi, DESAIN & ARSITEKTUR: Cok Le, Budiono, Sri Ningsih PERWAKILAN : (Jakarta) En Jacob Ereste; reporter, Gandi Irawan, Erwin Lond (Bandung) Mamat Hidayat; reporter, Iis Kustini, Yune Rahayu, (Padang) Harzoni; reporter, Wisnu A Utama, (Riau) Syahroni; reporter, Padri, (Medan) Nurlansyah, reporter, Burhanuddin P, Agus TP Bolon (Kalimantan) Novira Jhonshon Saputra; reporter, Sulaiman, Aryati (Malaysia) Viana Clharisa; (Singapura) Wong Tok Seng, Ade; (Timur Tengah) Abdul Hamid; PENASEHAT HUKUM: Bangun Simamora PENERBIT: DPP LSM KAT dan HAM Nomor Rekening 0611730330 Bank BCA a/n LSM KAT dan HAM

ALAMAT REDAKSI & PEMASARAN Komplek Karta Quarsa Blok J No. 4 Lubuk Baja, Batam

Telepon; (0778) 432457 (hunting) HP: 081260240151 (redaksi) EMAIL: redaksi@katdanham.com


DAMPING KASUS

3

Potret Pendidikan

Matinya Semangat Generasi Muda BA TAM — Pengalokasian dana bantuan operasional BAT siswa (BOS) tidak tepat sasaran dan ini dirasakan oleh beberapa sekolah yang ada di Batam. Dengan kondisi ini, orang tua yang berharap agar dana itu dapat terdis terdis-tri busi dengan baik, menebarkan kritikan. Dan dikha tribusi dikha-watirkan, muncul perbedaan sudat pandang dan beraki beraki-bat terjadinya kontak fisik. Hal ini terjadi di sekolah menengah pertama negeri 43 (SMP N 43) Batam. Putra adalah salah seorang murid kelas 8 yang menimba ilmu di sekolah ini. Ia berasal dari sebuah keluarga yang bisa dikatakan kurang mampu. Saat ini ia merasa patah semangat karena masa depanya hanya sampai disini saja akibat keadaan ekonomi orang tuanya yang tidak bisa membiayai sekolahnya. Orang tua Putra ini merasa tidak puas kepada pihak sekolah. Menurut orang tua Putra, sekolah telah lalai dalam menjalankan program pemerintah wajib belajar 9 tahun. Dikatakan bahwa sekolah tidak sesuai dengan target yang di buat pemerintah. Kritikan dan protes orang tua Putra, dan sanggahan pihak sekolah menyebabkan adanya adu argumen. Hingga tanpa

disadari, orang tua Putra dan seorang guru di sekolah itu yang tidak mampu mengontrol emosi, mengakibatkan terjadinya tindakan kriminal untuk menjaga diri masing-masing. Terlepas dari tindakan yang terjadi karena tidak bisa membendung emosi itu, dampak yang paling fatal adalah bagi Putra. Putra merasa malu terhadap teman-temannya karena mendapat ejekan akibat kejadian tersebut. Bahkan Putra menjadi malas untuk ke sekolah padahal semangat awalnya dulu sungguh luar biasa untuk melanjutkan pendidikannya itu. Melihat 'matinya' semangat Putra, menimbulkan kekhawatiran yang dalam dari orang tuanya. Tidak ingin berlamalama menyaksikan kegundahan

PEMBERITAHUAN Berhubung Akhir Agustus bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri, kami Media KAT dan HAM tidak akan terbit. Kami akan terbit kembali pada pertengahan September. Untuk pemberitaan online tetap up date di www.katdanham.com Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan kepada para relasi dan pelanggan media KAT dan HAM. Redaksi

Putra, orang tuanya berkordinasi dengan Indiawati, pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat Komite Anti Trafficking dan Hak Azasi Manusia (LSM KAT dan HAM). Indiawati sebagai Ketua penanganan korban trafficking dan HAM mencoba mencari jalan keluar terhadap permasalahan antara orang tua Putra dengan pihak sekolah SMP N 43 tersebut. Karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, akhirnya Indiawati mencoba menjumpai kepala dinas pendidikan Kota Batam, Muslim Bidin. Meskipun tidak jumpa dengan Kadisdik itu, kesabaran Indiawati menghasilkan sesuatu yang positif. Salah satu staf kantor Kadisdik mengarahkan Indiawati untuk bertemu dengan Kasubbid pendidikan dasar (Dikdas) Rustam Effendy. Kearifan dan kebijakan Rustam yang juga sebagai manager pengelola dana BOS mampu memberikan solusi orang tua Putra. Selain itu, Rustam juga memfasilitasi antara orang tua Putra dan pihak sekolah untuk saling memaafkan. Dan kepada Putra, Rustam meminta untuk belajar seperti biasa di sekolah itu. Seiring dengan berjalannya waktu, ternyata PUTRA tetap tidak dapat untuk menimbal ilmu di sekolahnya dengan tenang. Pasalnya, ia mendapat

Indiawati tekanan dari dalam keluarga dan juga lingkungan sekolahnya. Orang tuanya masih belum mau menerima kejadian yang dialaminya dengan salah seorang guru, dan di sekolah kejadian itu menjadi sindiran dan ejekan teman temannya. Hingga untuk kedua kalinya, orang tua Putra meminta bantuan ke KAT dan HAM. Ia meminta lembaga anti trafficking ini untuk memindahkan anaknya dari SMPN 43 itu. Sebagai perwakilan lembaga, Indiawati kembali menemui Kabid Dikdas Disdik Pemko Batam, Rustam Effendi. Meskipun sulit dan butuh waktu untuk menjumpainya, namun tujuan Indiawati untuk memohon rekomendasi ditolak. Indiawati prihatin, ia tetap bertekad untuk terus memper-

juangkan nasib Putra. Ia berfikir bahwa sebagai anak bangsa, Putra punya hal untuk mendapatkan pendidikan yang dilindungi Undang-Undang, Pemerintah dan masyarakat luas. jika dinas pendidikan Kota Batam tidak bisa mengambil sikap dalam menyelesaikan permasalahan ini. Lantas bagaimana nasib Putra? siapa yang bertanggung jawab dengan masa depan putra? Tidak hanya Putra yang mengalami nasib seperti ini, masih banyak Putra lainnya. Tetapi sebagai warga negara, kita wajib untuk memperhatikan dan memperjuangkan pendidikan anak bangsa. Jangan sampai semangat dan keinginan anak bangsa ini mati, karena masalah kecil yang mengganggu.(martohang)


INVESTIGASI

4

Menelisik Aktifitas Tukang Pijit

Hidup Berlumuran Utang BA TAM — Memang tidak mudah menjalani BAT hidup. TTerkadang erkadang kita berada di titik ekonomi terbawah. Begitu banyak aral lintang, caci maki, dan cemoohan yang menjadi sahabat yang akrab. Namun jika dewi fortuna berpihak kepada kita, maka akan mengangkat harkat dan martabat dari segi keuangan dalam menjalani perputaran drama kehidupan ini. Terlepas dari itu semua. Disaat kita dalam titik perekonomian lemah, kita selalu siap dan siaga untuk melakukan apapun demi memperbaikinya. Dengan usaha yang kita lakukan, terkadang kita tanpa menyadari kaki menjadi kepala. Bahkan tanpa ada sedikitpun keraguan, apapun yang dimiliki siap untuk dipertaruhkan dan diperjual belikan. Akan tetapi yang dilakukan hanya sebatas untuk bertahan dan berjuang melawan kerasnya kehidupan itu sendiri. Kondisi perjuangan untuk melawan kerasnya hidup ini yang menarik untuk diperhatikan adalah di kalangan para pekerja pijit yang juga menyajikan layanan plus. Apapun aktifitas keseharian para tukang pijit ini jalani menjadi hal yang menarik. Dan yang paling sering terjadi dan menjadi sesuatu yang sudah biasa menjadi sesuatu yang pantas yakni kehidupan 'tutup lubang, gali lubang'. Surut pasang rezeki para tukang pijit ini dalam keseharian ketika menjalankan aktifitas sudah menjadi sesuatu ramah. Dan ketika mengalami kondisi surut yang begitu dalam, maka

hal ini akan mempengaruhi prilaku mereka yang terbawa dalam kerja. Terkadang, mereka sulit untuk bekerja dalam situasi sulit itu. Namun inilah hidup. Dalam kehidupan ini selalu berpasangan, yakni ada susah, tentu ada senang, ada kaya, dan ada yang miskin dan lain sebagainya. Hingga dengan begitu, mereka berfikir selalu ada dan atau banyak jalan untuk menuju ke Roma. Solusi terbaik dalam menyelesaikan kesulitan ekonomi dengan berhubungan dengan rentenir dengan mengatas namakan koperasi simpan pinjam. Kasat mata, memang kehadiran koperasi layaknya malaikat yang memberikan kantong pertolongan bagi yang membutuhkan. Inilah yang dialami para pekerja ini yang didatangi rentenir ini disaat membutuhkan dana. Tanpa disadari, disaat menjalin hubungan simpan pinjam itu, para tukang pijit ini telah menggali kubur mereka sendiri. "Kapok minjam ama koperasi. Pokoknya serba salah dan serba tidak karuan," ujar Maria sapaan akrab pekerja pijit di kawasan Nagoya

INT

Ilustrasi aktifitas pijit. ini dengan manja. Menurut cewek berkulit putih ini, memang berbeda kondisi yang dialami saat kenal dengan koperasi dengan

si. Dari hasil bekerja yang didapatnya seharihari, bisa dipergunakannya untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Bahkan, ia mengaku

"Tiap hari dibebani dengan tanggungan kewajiban untuk membayar cicilan. Tukang koperasi yang awalnya menawarkan pinjaman dana dengan senyuman, saat melakukan penagihan, hadir seperti srigala yang siap menerkam mangsa." sebelum kenal. Beberapa tahun bekerja sebagai tukang pijit plus, janda anak satu ini tidak mengenal dengan kopera-

sempat memiliki tabungan dan juga bisa membantu keluarganya. "Dulu itu bisa tenang kalau kerja. Menjalani hidupun lebih santai. Dan kalaupun tidak ada kerja, sehari dua hari itu sudah biasa," ujarnya sambil membereskan rambut panjang lurus miliknya dengan sisir warna pink. Namun saat ini, sudah hampir tiga tahun mengenal dan berhubungan dengan koperasi, hidup ini tertakan dan seperti dipaksakan. Bahkan, siapapun yang sudah sekali berhubungan dengan koperasi, sulit untuk melepaskan dirinya. "Tiap hari dibebani dengan tanggungan kewajiban untuk mem-

bayar cicilan. Tukang koperasi yang awalnya menawarkan pinjaman dana dengan senyuman, saat melakukan penagihan, hadir seperti srigala yang siap menerkam mangsa," ujarnya yang mengaku kapok tetapi sulit untuk melepaskan diri. Bayangkan saja, ujarnya dengan manja, kalau cicilan pinjaman sudah mau habis, rentenir itu buru-buru menawarkan perpanjangan pinjaman. Dan anehnya pada saat ditawarkan pinjaman itu, memang saat kita membutuhkan dana segar. Jadi siapa yang tidak tergoda? Bahkan bisa jadi, 'malaikatpun' bisa tergoda. "Kita sadar itu. Tetapi dengan kebutuhan dan pendapatan kita yang tidak menentu ini, apalagi bulan puasa yang banyak razia, tentunya penghasilan kita berkurang. Jadi sekali sudah terkena, terus akan terjerat dan mengikat hidup kita," ujarnya dengan mimik meyakinkan sembari menganggukkan kepala. Begitu juga yang dialami oleh Santi. Tukang pijit di kawasan Winsor ini dari mengenal satu koperasi, dalam waktu setahun ia sudah mengenal puluhan

koperasi. Meskipun pinjaman setiap koperasinya tidak besar, tetapi tetap saja jadi gangguan. Bayangkan saja, dari pagi sampai malam, rentenir itu silih berganti 'memaksa'. "Jadi jangan kaget. Setiap pagi, koperasi itu jadi alaram untuk membangunkan kita pagi hari," ujarnya dengan nada kesal. Diakuinya, ia pertama sekali mengenal koperasi dikenakan oleh rekannya yang satu profesi. Dan saat itu ia memang membutuhkan dana yang cukup besar. Satu-satu jalan cepat untuk mendapat dana itu yakni dengan meminjam kepada rentenir. Awalnya pembayaran cicilan berjalan lancar. Namun karena pendapatan tidak menentu, membayar cicilan mulai ada masalah. Akhirnya, solusi lain yakni dengan melakukan pinjaman kepada rentenir lainnya. Dan begitu yang dijalani seterusnya, hingga akhirnya mengenal puluhan koperasi. "Jadi kerja ini untuk membayar cicilan ke rentenir mas. Mungkin bisa lunas kalau dipelihara ama apek Singapur," ujarnya tertawa terbahakbahak.(rega/olivia)


DUNIA PEKERJA

5

Disinyalir Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre

Dijadikan Jalur Pemberangkatan TKI Ilegal PELABUHAN Ferry Internasionasl Batam Center merupakan satu dari sekian banyak pintu masuk menuju Batam. Ribuan, puluhan ribu, bahkan jutaan orang yang keluar dan masuk melalui pelabuhan ini. Di lokasi yang sangat strategis yang berada di pusat Kota Batam ini ternyata melakukan praktek ilegal yakni melakukan pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI). Seperti diketahui di pelabuhan ini juga, ada tempat khusus sebelum mereka, para pejuang devisa di berangkatkan melalui ferry. Di ruangan khusu itu juga, para TKI diberikan pengarahan oleh tekong untuk di tempatkan sebagai pekerja ilegal di malaysia nantinya. Untuk memastikan indikasi pengiriman TKI secara ilegal itu, Lembaga Swadaya Masyarakat Komite Anti Trafficking dan Hak Azasi Manusia (LSM KAT dan HAM) melakukan penelusuran. Tiap hari ratusan calon TKI berdatangan dari beberapa penjuru daerah. Diyakini tiap hari, praktek pengiriman TKI ilegal melalui pelabuhan ini terus berlangsung. Tetapi dari penelusuran yang disaksikan paling banyak TKI yang datang dari pulau jawa terutama dari daerah perkampungan yang kurang memahammi mengenai aturan. Melalui Batam Center, para calon TKI yang berangkat secara ilegal ini menuju ke negeri jiran Malaysia dan Singapura yang dikoordinir oleh beberapa tekong. Untuk memuluskan perjalanan para TKI yang akan bekerja dengan berkedok wisatawan, seorang tekong harus mengeluarkan sejumlah dana sebagai upeti kepada petugas yang ada di pelabuhan.

Tidak tanggung-tanggung nilai transaksi untuk meloloskan seorang calon TKI yang akan diperdagangkan tersebut. Tiap para calon TKI yang akan mencari nafkah di negara orang tersebut, tekong harus mengeluarkan dana Rpp1.000.000 untuk membayar kepada oknum kapal yang ditunjuk oleh instansi terkait. "Harus ada dana untuk orang kapalnya. Dan kapal yang bisa digunakan ini, kapal yang sudah diketahui petugas," ujar seorang yang pernah bekerja sebagai ABK kapal ferry yang sering mengangkut calon TKI ini, yang tidak ingin disebutkan namanya. Untuk mengenali bahwa mereka adalah TKI yang akan diberangkatkan secara ilegal cukup mudah. Mereka para 'pejuang devisa' ini berjalan secara gerombolan. Dan mereka ini, di koordinir salah satu tekong yang mendampingi dari bandara Hang Nadim menuju pelabuhan Batam Center. Sebelum mengikuti sang tekong itu, para TKI ilegal ini di doktrin dulu sebelumnya. Selain itu dari segi penampilan juga bisa menjadi poin untuk menentukan para TKi ilegal ini. Pakaian mereka berbeda dan sangat menonjol. Bahkan kalau diperhatikan mereka mengaku se-

INT

Palabuhan Terminal Ferry International Batam Centre. bagai wisatawan. Tetapi mereka adalah TKI yang berkedok wisatawan. Kenyataannya, para calon TKi ini diberangkat tidak dilengkapi persayaratan sebagaimana yang telah di tetapkan dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 2004 pasal 51 ayat satu. Dalam aturan ini dijelaskan setiap TKI yang berangkat keluar negeri harus memepunyai Kartu Tanda Kerja Luar Negeri (KTKLN). Hampir seluruh kapal ferry yang menuju ke Situlang Laut, Malaysia, seperti kapal ferry indomas, kapal ferry pintas samudra dan kapal citra diantara penumpang mereka adalah TKI yang diberangkatkan dengan berkedok wisatawan. Padahal, penumpang mereka itu adalah para TKI yang mau bekerja ke Malaysia dengan jumlah yang begitu banyak setiap harinya.

Sebelum di berangkatkan, saat bording pas di pelabuhan internasinal Batam Centre, tekong melakukan aktifitasnya dengan menyebarkan rupiah kepada para aparat terkait di pelabuhan tersebut. Hal ini sangat perlu dilakukan, agar pekerjaan yang di tekuni berjalan mulus dan terlaksana dengan baik. Setiap tekong itu, menyebarkan 'kue'kepada Imigrasi dan KP3 di pelabuhan Batam Centre. Bayangkan saja, kepada pegawai Imigrasi, para tekong ini harus merogoh uang sebesar Rp40 ribu untuk sitiap calon TKI yang akan naik ke kapal ferry menuju Malaysia. Dengan aktifitas bagi-bagi kue itu, para TKI di jamin oleh kapten kapal dengan mudah memasuki Malaysia. Dan dengan dana sebesar itu, para TKI ini mendapatkan cop visa dari Imigrasi sebagai wisa-

Pemberangkatan TKI yang diduga illegal melalu pelabuhan Terminal Ferry International Batam Centre.

tawan di Malaysia. Sesampainya para TKI di pelabuhan Situlang Laut, Johor Baru, malaysia, para ABK kapal yang sudah mendapat perintah dari kapten tersebut menyampaikan kepada semua TKI agar bersiap untuk diarahkan dan dibimbing memasuki negara jiran tersebut. "Ini yang disebutkan sebagai kejahatan berjamaah ini. Jadi untuk memuluskan aktifitas ini, uang yang berbicara. Dan semua mendapat bagian dari memeras harta milik calon TKI itu sendiri," katanya. Dari hasil penelusuran LSM KAT dan HAM, setiap warga negara Indonesia yang melancong ke Malaysia harus ada yang menjemput dari pihak negara yang dituju. Ini dilakukan agar para pelancong ini bisa masuk sebagai seorang turis di negeri jiran tersebut. Dan bilama-

na, tidak ada yang menjamin untuk menjadi wisatawan di Malaysia, pihak imigrasi akan menanyakan tujuan calon pelancong itu ke negara yang akan di tuju. Tidak hanya ditanya tujuan ke negara tujan, calon wisatawan juga ditanya kekuatan uang yang dimilikinya untuk menjadi turis. Jika calon wisatawan itu tidak membawa uang sesuai biaya hidup disana atau tidak ada yang menjamin maka pihak imigrasi malaysia akan mencekal masuk Malaysia. Apakah kita sebagai warga negara Indonesia tetap melakukan pembiaran, dan pembodohan kepada masayarakat yang akan menjadi TKI ke Malaysia, dengan terus menerus berkedok sebagai wisatawan dengan alasan ekonomi untuk memburu ringgit di negeri jiran tersebut.(mulian)

MULIAN


6

PERLINDUNGAN ANAK Ibu Korban Cabul Kecewa, Pelaku Masih Berkeliaran

Kinerja Kepolisian Dinilai Lamban ROHANAMA L, ibu anak dibawah umur yang jadi korban pencabulan sebut saja Bunga kecewa polisi tidak melakukan penahanan terhadap Ance yang diduga sebagai pelaku. Padahal kasus ini sudah dilaporkan sejak 7 Juli disertakan dengan penyerahkan barang bukti kepada kepolisian. "Sampai sekarang polisi tidak ada yang ditahan," ujar Rohanama L kepada wartawan saat memberikan kuasa pendampingan dalam kasus yang merusak masa depan putrinya ini kepada Komite Anti Trafficking dan Hak Azasi Manusia (KAT dan HAM) di Jodoh belum lama ini. Menurut perempuan berambut panjang ini, ada kejanggalan dalam penanganan kasus yang dialaminya ini. Mulai dari pelaku bernama Ance yang diduga sebagai pelaku hanya dijadikan tahanan kota, hingga celana dalam dan baju daster korban yang berbercak darah yang dijadikan barang bukti tidak ada di tangan penyidik kepolisian. "Kasus ini dilaporkan ke Polsek, tetapi katanya sudah dilimpahkan ke Polresta," katanya dengan suara yang kebingungan untuk meminta keadilan terhadap kasus yang menimpa putrinya ini. Dia menjelaskan kasus naas yang dialami anak bungsunya ini, sebut saja namanya Bunga terjadi pada 15 Juni lalu. Namun

korban yang baru berusia tiga tahun ini tidak berani menyampaikan pengalaman pahit yang dilaluinya. "Saya sudah curiga. Cuma anak saya ini hanya diam membisu dan tidak mau bicara. Tetapi saya yang merasakan ada sesuatu yang aneh itu, terus merayu dan meyakinkan anak saya," ujarnya. Setalah dua minggu dari kejadian, akhirnya dengan bujuk rayu korban mau angkat bicara. Dan pada tanggal 5 Juli, korban menunjukkan Ance yang melakukan pencabulan itu," ujar ibu ini dengan suara serak sembari matanya menitiskan air tanpa disadarinya. Meskipun korban sudah menyampaikan kejadian yang dialaminya itu, katanya, ibu korban belum begitu meyakininya. Sehingga untuk menyakininya, katanya, pelaku diajak berbicara. "Dia (pelaku-red) tiba-tiba menjerit. Dan bersumpah tidak melakukannya. Saya bingung, padahal saya belum menanyakan apapun. Akhirnya menguatkan keyakinan saya dengan kejadian yang dialami

anak saya. Makanya saya langsung dilaporkan," ujarnya. Sementara itu, Sekretaris Umum KAT dan HAM, Akhiruddin Syah P mengatakan akan menyurati kepolisian untuk meminta penjelasan pengenai proses kasus pencabulan ini. "Kita akan tetap mengikuti proses penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan kepolisian. Dari kinerja kepolisian dalam menyikapi laporan masyarakat, baru kita tentukan, apa sikap kita untuk mendesak kepolisian dalam penanganan kasus ini," ujar Putra sapaan akrab lelaki yang bernama Akhiruddin ini dengan tegas. Sementara itu, pengurus LSM KAT dan HAM, Indiawati yang mengepalai bidang Penanganan Trafficking dan HAM mengaku kecewa dengan lambannya penanganan yang dilakukan pihak kepolisian. Bahkan ia juga prihatin dengan analisa kepolisian yang mengaku tidak cukup bukti untuk melakukan penahanan terhadap pelaku. "Kejadian seperti itu, tentunya tidak ada yang melihat. Jadi kalau harus ada saksi yang menyaksikan ataupun melihat peristiwa itu, sampai kapanpun tetap saja tidak ada. Hanya saja, dari keterangan pelaku dan barang bukti yang ada, tentunya penyidik bisa menentukan sikap untuk mengibarkan bendera

Ibu korban pencabulan saat mengunjungi kantor KAT dan HAM. keadilan," ujarnya. Dedeh seorang ibu rumah tangga mengaku khawatir dengan kinerja kepolisian dalam menangani kasus pencabulan ini. Ia hanya membayangkan, sebagai seorang ibu yang mempunyai tiga orang anak perempuan yang masih kecil. Seandainya,

satu dari tiga anaknya mengalami hal yang serupa, tentu akan merasa sedih berkepanjangan. "Insting orang tua tentu lebih tajam dari penyidik. Jadi tidak mungkin seorang ibu mengarang cerita dan menuduh sembarangan, ketika ada suatu kejadian

DOK

naas yang dialami anaknya itu. Apa polisi itu tidak punya keluarga? Bagaimana jika, anak polisi itu yang terkena musibah, apa mereka masih berfikir tentang bukti dan saksi yang kuat," ujar wanita berambut panjang asal Subang ini bertanyatanya. (fadila/fuji/oliv)


7

KEPRI Disinyalir Batamindo Buang Limbah B3 ke Laut

IPAL Hanya Kedok BA TAM — Disinyalir BAT Kawasan Industri Batamindo telah menyalurkan limbah yang mengandung Bahan berbahaya dan beracun (B3) ke laut TTanjung anjung Piayu. Penyaluran limbah B3 itu sendiri, dilakukan kawasan dengan luas 320 hektar melalui pipa yang dibangun di bawah tanah. Dan penyaluran limbah telah dipersiapkan sejak awal kawasan itu beroprasi.

INT

Batamindo Industrial Park. besar yang melintas didaerah Bidadari Tanjung Piayu Batam. Selain hal tersebut warga juga mengaku pernah melihat kalau air yang keluar dari pembuangan limbah itu selain warnanya bening Hitam juga berbusa. "Pengelola Batamindo ini orang-orang yang pandai berbohong. Kita warga Tanjungpiayu sangat mengetahui mengenai limbah ini. Dan mungkin warga disekitar Tanjungpiayu ini tinggal menunggu dampaknya saja," ujar Amran Salah seorang warga Tanjung Piayu saat memancing di laut Tanjungpiayu belum lama ini. Menurut lelaki bertubuh hitam kekar ini, ia san-

Limbah dari kawasan yang terletak di daerah Muka Kuning dengan luas 320 Haktar, dimana didalam kawasan tersebut didominasi perusahaan yang bergerak dibidang Industri Manufacturing dan juga Industri Elektronika, telah dinikmati warga di Tanjungpiayu. Dan instalasi pengelohan air limbah (IPAL) yang ada di kawasan tersebut hanya kedok untuk menutupi borok perusahaann. Sejumlah warga di Tanjungpiayu mengaku sering mencium aroma bau yang sangat menyengat yang berasal dari saluran pipa

gat yakin jika manajemen Batamindo menolak dan menyangkal tuduhan itu. Dan siapun yang mendengar penjelasan dari Batamindo tersebut, katanya, akan mengaminkan pernyataan managemen tersebut. "Siapa masyarakat yang berani melawan? Daripada melawan lebih baik berdiam diri saja menerima apapun itu," ujarnya dengan setengah kecewa. Menurut Asisten Manager untuk Lingkungan Batamindo Hety kepada wartawan media online di Batam belum lama ini, perusahannya mengeluarkan limbah pembuangan terakhir sesuai standard yang diberikan Badan Pengen-

dalian Dampak Lingkungan (Bapedal) dan juga Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan juga telah mengikuti beberapa proses seperti treatment, kemudian uji Laboratorium baru kemudian dikeluarkan melalui saluran pembuangan. "Sejauh ini kita berusaha untuk melaksanakan waktu buang sesuai dengan ambang batas yang dianggap tidak berbahaya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan KLH dan juga dari Bapedal, dan setiap 6 bulan sekali kita memberikan laporan kepihak Bapedal mengenai pembuangan akhir kita, jadi tidak ada kemungkinan lagi kalau limbah yang kita keluarkan

dari treatment mengandung B3," kata Hety. Menurut Hety adapun hal-hal dalam dokumen yang dilaporkan kepada Bapedal, maupun kepada KLH Regional Sumatera antara lain adalah dokumen pengolahan limbah B3, hasil analisa Air Limbah, Debit air limbah, hasil analisis Emisi Cerobong DiPower House, hasil analisis udara Embien (udara yang dihirup) dan penganalisaan sendiri dilaksanakan pihak ketiga dalam hal ini Succofindo. "Proper (penilaian standard Baku mutu) yang kita terima dari KLH itu sudah Proper Biru yang artinya kita dalam pengelolaan lim-

bah itu sudah sesuai dengan standart yang ditetapkan oleh Bapedal, kalau kawasan lain masih ada itu yang masih dibawahnya seperti merah ataupun kuning," lanjut Hety. Pelaksanaan Uji Laboratorium (Lab test) sendiri menurut Hety dilaksanakan setiap 5 jam sekali dan dipantau oleh pihak ketiga yaitu Succofindo. Pantauan dilakukan terhadap sekitar 22 titik dan setiap titik pantauannya berbeda beda adan yang dipantau 2 minggu sekali, ada yang 3 minggu sekali dan setiap melakukan pantauan dihadiri oleh pihak ketiga dalam hal ini adalah Succofindo.(fadila/olivia)

WN Singapur Empat Tahun Telantarkan Istri BATAM — Muhamad Ismail, warga negara Singapura, empat tahun menelantarkan istrinya, Fani Purba. Tidak hanya tega mengacuhkan istri yang sudah dinikahi dari tahun 2005 lalu, Muhamad Ismail juga punya wanita idaman lain (WIL). Beratnya beban moril dan materi yang dialami selama empat tahun ini, akhirnya penelantaran ini dilaporkan ke Polresta Barelang. "Sudah empat tahun, saya ditelantarkan. Tidak diberi nafkah lahir dan bathin. Untuk meminta keadilan, saya laporkan ke polisi," ujar Fani yang didampingi pengurus Komite Anti Trafficking dan Hak Azasi Manusia (KAT dan HAM) sembari menunjukkan surat terima laporan dari kepolisian, kemarin. Menurut Fani, ia bertemu dengan suaminya itu tanpa sengaja. Setelah empat tahun tidak berjum-

pa dan memberikan kabar, katanya, ia berjumpa dengan suaminya itu di sebuah gelanggang permainan elektronik (gelper) kawasan di Nagoya. Dan yang menyakitkan, tambahnya, suaminya itu ditemani teman wanita idamannya. "Saya ingin saat kita berjumpa untuk membicarakan mengenai kelanjutan rumah tangga ke depan. Tetapi kenyataannya, ia berusaha untuk menghindar dari tanggung jawabnya," ujarnya sambil menunjukkan sejumlah foto resepsi pernikahan mereka kepada wartawan. Namun setelah didesak untuk bersikap sebagaimana layaknya seorang suami, katanya, akhirnya Ismail mengakui kesalahan dan kekhilafannya yang mencoba untuk menghilangkan kenangan manisnya. Dan untuk menunjukkan suatu sikap lelaki, tam-

bahnya, Ismail menitipkan paspor kepada istrinya. "Tetapi tetap saja tidak ada bentuk tanggung jawab yang pasti. Ia mengajukan permohonan cerai di kantor pengadilan agama Batam. Bahkan, ia tidak ada keinginan untuk memenuhi tanggung jawabnya," ujar Fani sambil menunjukkan surat permohonan pengajuan cerai yang dilaporkan Ismail ke Pengadilan Agama Batam dengan nomor perkara 716/Pdt.6/2011/PA.BTM. Dia menjelaskan, saat ini ia hanya meminta pertanggung jawaban dari Suaminya yang tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin. Dan jujur saja, katanya, Ismail tidak menujukkan sikap yang tidak dewasa. Seharusnya, ia menyelesaikan segala sesuatu yang tidak pernah dilakukannya selama empat tahun

belakangan ini. "Sekarang ia melapor ke konsulat Singapura yang ada di Batam. Dan ia memaksa dengan setengah mengancam paspornya yang dititipkan itu untuk dikembalikan," ujarnya. Sementara itu Sekretaris KAT dan HAM, Akhiruddin mengatakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah persoalan yang rumit untuk dipecahkan. Ada banyak alasan dan asumsi dalam kasus ini. Boleh jadi, pelaku KDRT benar-benar tidak menyadari bahwa apa yang telah ia lakukan adalah merupakan tindak KDRT. "Bisa jadi pelaku menyadari perbuatan yang dilakukannya merupakan tindakan KDRT. Hanya saja, ia mengabaikannya, lantaran berlindung diri di bawah norma-norma tertentu yang telah mapan dalam masyarakat. Sehingga menganggap perbuatan KDRT se-

FOTO

REFRO

Pasport Ismail, warga negara Singapura, empat tahun menelantarkan istrinya. bagai hal yang wajar dan pribadi," ujarnya. Padahal definisi KDRT, katanya, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan

atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. "Apa yang dialami oleh Fani ini sudah memenuhi unsur KDRT," katanya. (fuji/rega)


8

KEPRI

Tampung Asmara hingga Berbagi Suka Mengakhiri Masa Sidang IV tahun sidang 2010-2011 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, masing-masing Anggota DPD RI melakukan Kegiatan di daerah pemilihan berupa Jaring Aspirasi masyarakat (asmara). Jaring asmara ini merupakan kewajiban konstitusional yang dituangkan dalam UU nomor 27 tahun tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan Anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD atau yang biasa disebut UU MD3. Begitu juga yang dilakukan oleh Aida Ismeth. Dalam jaring asmara di Kelurahan Sei Harapan Kecamatan Sekupang Batam bertujuan menghimpun, mengkoordinir dan sekaligus merancang kebijakan yang akan dibawa dalam masa sidang selanjutnya. Dalam Jaring Aspirasi tersebut selain dihadiri oleh Tokoh Masyarakat, Tokoh pemuda, Ketua RT dan Ketua RW serta ibuibu Majlis Ta’lim juga dihadiri oleh Sekretaris Camat Sekupang Ibu Zurniati, Lurah Sei Harapan Ibu Citra dan Staf Ahli Anggota Suradji,M.Si. Ada beberapa permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat diantaranya adalah masalah

Aida Ismeth saat berbagi.

pendidikan, perumahan, kesehatan dan lain-lain. Terkait dengan masalah pendidikan, masyarakat banyak yang mempersoalkan sistem penerimaan siswa yang dinilai masih diskrimitif. Ada anak yang sudah berusia 7 tahun tetapi tidak bisa masuk sekolah negeri karena sekolah menilai bahwa nilai ujian nasional dibawah ratarata. Namun ada juga anak yang dibawah usia (kurang 7 tahun) bisa masuk sekolah negeri karena ada titipan dari salah satu pejabat disekolah tersebut. Selain persoalan usia pendidikan, masyarakat Sei Harapan juga mengeluhkan minimnya ruang kelas sehingga daya tampung tidak sesuai dengan banyaknya jumlah anak yang ingin

masuk sekolah. Pembangunan Rumah Susun (rusun) yang diisi oleh Karyawan Perusahaan dan Pegawai Pemerintah juga menjadi persoalan yang disorot masyarakat. Menurut masyarakat, Pemerintah, baik Pemerintah Kota maupun Otorita Batam (Sekarang Badan Pengelola Kawasan Batam) pembangunan Rumah Susun adalah diperuntukkan bagi warga masyarakat kurang mampu yang tinggal di Rumah Liar (ruli). Diharapkan dengan pembangunan rusun yang terus menerus masyarakat miskin yang tinggal di ruli lambat laun bisa menempati rumah yang layak yaitu di rusun. Aida Ismeth kaget rusun yang disorot masyarakat ini. Karena sepengetahuan Aida, rusun adalah rumah yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka mengurangi warga miskin yang tinggal di ruli agar memiliki kehidupan yang

Aida Ismeth lebih baik. Untuk itu, Aida berjanji akan membawa aspirasi tersebut baik dalam pendidikan maupun perumahan ke Jakarta untuk diteruskan ke Departemen atau kementerian terkait dengan tetap mempertanyakan kepada Pemerintah Kota Batam maupun ke Badan

NET

Pengelola Kawasan Batam (eks OB). Selain menjaring asmara, Aida mencoba untuk mewujudkan amanah UUD 1945 di Pondok Pesantren Roudlatul Qur’an yang terletak di Blok S Tanjung Piayu. Peran ini sesungguhnya menjadi domain-nya pemeritah atau Negara, tetapi sebagai bagian dari anak bangsa maka Aida merasa memiliki kewajiban yang sama yaitu membantu mewujudkan amanah tersebut. Pondok pesantren merupakan wadah untuk menghimpun anak bangsa untuk selanjutnya dididik dan diajarkan nilai-nilai yang sesuai dengan pedoman umat Islam. Dari pondok pensantren inilah diharapkan lahir pemimpin-peminpin yang bukan hanya menguasai soal dunia, tetapi juga menguasai soal hari akhir atau hari kemudian. Dengan terciptanya kesimbangan antara dunia dan akhirat, sesuatu yang akan menyelamatkan bangsa ini dari kehancuran atau kegagalan. Begitu juga di bulan yang penuh dengan keistimewaan yaitu bulan

Ramadhan. Dikatakan istimewa karena di dalam bulan Ramadhan kita diwajibkan berpuasa. Puasa mengajarkan kita banyak hal, seperti, mengajarkan kepedulian sosial terutama dengan masyarakat kurang beruntung/miskin. Dengan menahan lapar maka kita akan merasakan bagaimana kaum papa yang belum tentu bisa merasakan enaknya makan sehari tiga kali. Kondisi ini tentu berbeda dengan kondisi kita yang memiliki kelebihan terutama dalam hal ekonomi. Kita sering disibukkan dengan pertanyaan “hari ini kita makan dimana?”, sedangkan mereka yang kurang beruntung masih sibuk dengan pertanyaan “hari ini kita makan apa”. Atas nama Gerakan Masyarakat Peduli Akhlak Mulia (GMPAM) Provinsi Kepulauan Riau, Aida ismeth memberikan santunan terhadap anak yatim yang ada di pondok pesanten Roudtlatul Qur’an dan anak-anak yang tinggal sekitar pondok pesantren tersebut. Kegiatan ini dihadiri Ketua DPRD Kepulauan Riau, HM. Nursyafriadi. (rega)


HAM Kaligrafi Rutan Batam

Memperindah Suasana Lebaran

Meskipun hidup terkurung dan harus memper memper-tanggung jawabkan atas apa yang telah diper diper-buat, warga binaan rumah tahanan (Rutan) Batam tetap punya hak dalam menyalurkan sesuatu yang menjadi keunggulan didalam dirinya. Hingga dengan begitu, tidak menjadi sesuatu yang tabu, bahkan alergi bagi masyarakat luas untuk menghargai setiap karya yang mer meree ka hasilkan. Dengan begitu masyarakat dapat memilahkan antara perbuatan dan hasil karya yang dihasilkan warga binaan Rutan itu sendiri. Oleh: Maytri Regaputra

Kaligrafi adalah satu dari sekian banyak karya seni yang dihasilkan warga Binaan rutan Batam. Karya yang menjadi produk unggulan dari seksi pembinaan dan kegiatan patut dan cocok untuk diacungkan jempol. Pasalnya, karya seni yang mengandalkan bahan baku dari batok kelapa ini bisa menjadi karya yang mampu dilakukan secara turun menurun

dan tetap bisa dikerjakan oleh siapun meskipun tanpa ada dasar seni. Dengan keterbatasan bahan material, belasan warga binaan ini tetap semangat untuk membuat suatu hasil kaligrafi. Satu per satu kaligrafi dapat dihasilkan dengan mengandalkan ketekunan dan kerajinan. Dan setiap kaligrafi yang dibuat itu, dapat menjadi suatu

pajangan yang dapat memikat. Bahkan kaligrafi itu sendiri, mampu memberikan aroma dan kesan islami yang tidak ketinggalan model dibandingkan dengan dengan pajangan lainnya. Apalagi bagi umat islam yang sedang menjalani ibadah puasa, dan sebentar lagi akan menyambut hari kemenangan di Idul Fitri 1432 H. Tidak diragukan, karya kaligrafi dari rutan Batam ini mampu menjadi magnet yang dapat menjadi bagian untuk menyempurnakan kebahagian di hari yang Fitri. Baik dipajang di ruang tamu, ataupun dijadikan hiasan untuk di ruang keluarga, kaligrafi ini tidak akan menjadi sesuatu yang ketinggalan zaman. Sangat gampang bagi masyarakat yang berminat untuk memiliki dan berkeinginan menjadikan kaligrafi sebagai pajangan untuk dijadikan hiasan di

hari lebaran. Dengan keinginan untuk memiliki kaligrafi ini, ada sesautu positif yang anda didapat. Pasalnya, bagi masyarakat yang telah berkorban untuk mengeluarkan dana agar mendapatkan kaligrafi ini turut membantu dan meringankan beban berat warga binaan di rutan Batam. Bukan tidak ada harga untuk karya seni kaligrafi ini. Tetapi memang bagi warga yang ingin mendapatkan kaligrafi ini tidak mempunyai bandrol harga atau dipatok dengan harga tertentu. Untuk besar kecilnya harga satu unit kaligrafi itu, diserahkan kepada yang berminat. Hanya saja, setiap kaligrafi yang dibeli itu sendiri menunjukkan suatu kepedulian masyarakat terhadap warga binaan. "Kita mempunyai ratusan disain kaligrafi yang bisa dibuat. Dan bentukanya bervariatif. Jadi silahkan masyarakat memilih bentuk dan model yang disesuaikan dengan selera sendiri. Atau mau instan, tinggal memilih hasil karya yang sudah jadi," ujar Kasubsi Bimgiat, Zulkarnain. Untuk keseriusan masyarakat agar mendapatkan kaligrafi ini cukup gampang. Hanya dengan datang dan berkunjung ke rutan Batam, bisa memilih bentuk disain kaligrafi itu sendiri. Silahkan memesan kaligrafi ini kepada Kasubsi Bimbingan dan kegiatan rutan Batam, Zulkarnain, atau hubungi di nomor 081364195666. **

9


10

NASIONAL

Semester Pertama 2011, Polda Jabar Tangani 131 Kasus Trafficking BANDUNG — Pada semester pertama 2011, Polda Jabar menangani 131 kasus penjualan manusia atau traffficking yang merupakan pelimpahan Mabes Polri. Para korban ialah tenaga kerja asal Jabar yang dipekerjakan di sejumlah negara secara ilegal. "Dari jumlah kasus tersebut, para pekerja itu berdomisili di 10 kota dan kabupaten di Jabar," ujar Kabidhumas Polda Jabar Kombes Pol Agus Rianto dalam rilis yang diterima detikbandung, Rabu (3/8/ 2011). Agus mengatakan wilayah yang dimaksud itu yakni Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Karawang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Garut. Agus menyatakan kasus ini bakal menjadi perhatian serius jajaran Polda Jabar. Menurutnya ada beberapa faktor penyebab yang membuat warga Jabar terperangkap dalam praktik perdagangan manusia. "Pada umumnya karena faktor ekonomi. Sehingga banyak warga yang ter-

jerumus menjadi tenaga kerja ilegal," kata Agus. Agar praktik perdagangan manusia tak terulang di kemudian hari, tutur Agus, diperlukan pengawasan serta dukungan dari semua unsur terkait, terutama pihak keluarga. Ia menambahkan, kasus trafficking yang melibatkan warga Jabar itu sudah ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat. "Sekarang sedang dalam proses penyelidikan, dan penyidikan Polda Jabar," singkat Agus. Sementara itu, Data Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Jabar menilai kasus Trafficking di Jawa Barat masih tinggi. Dimana kasus trafficking perempuan dan anakanak di Jawa Barat mencapai 90 kasus, yang disebabkan oleh rendahnya ekonomi dan pendidikan

Dilatarbelakangi Masalah Ekonomi dan Pendidikan. P2TP2A Jabar juga menyebutkan tindak negatif terhadap perempuan dan anak-anak lainnya adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan seksual anak, pemalsuan akta cerai, pelecehan seksual, orang telantar, dan penculikan anak. Pada 2010, P2TP2A menerima laporan untuk trafficking sebanyak 90 kasus, KDRT (18 kasus), kekerasan seksual anak (5), penelantaran anak (1), pemalsuan akta cerai (1 kasus), orang telantar (3), dan penculikan anak (1 ). Sedangkan pada 2011, kasus trafficking (29 kasus), KDRT (8), pelecehan seksual (2), dan anak jalanan (1). Dilihat dari daerah, kasus yang paling banyak ditangani P2TP2A tahun 2010, Kab. Bandung menduduki urutan pertama dengan jumlah 28 kasus, Kota Bandung (18), Kab. Garut (14), Kab. Sukabumi (11), dan Kab. Sumedang (9). Sedangkan untuk tahun 2011, kasus terbanyak di Kota Bandung dengan jumlah 10 kasus, Kab.

Bandung (8 kasus), Kab. Karawang (4), Kab Cirebon, Indramayu, Bogor, Purwakarta, Majalengka, dan Subang masing-masing 2 kasus. Kepala Divisi Informasi dan Dokumentasi P2TP2A Jabar, Dr. Dedeh Fardiah, M.Si. menuturkan, masih banyaknya kasus trafficking dengan korban di Jawa Barat, karena berbagai macam alasan. Namun yang paling dominan karena terbuai dengan gaji yang cukup besar. "Biasanya korban terbujuk gaji yang cukup besar dengan pekerjaan yang baik seperti kerja di restoran, kafe, dan lainnya. Padahal kenyataannya mereka dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial atau dijadikan perempuan pemuas laki-laki," katanya. Mengenai masih adanya tenaga kerja wanita (TKW) yang jadi korban penyiksaan atau ditelantarkan majikannya, lanjut Dedeh, karena kendala bahasa dan ketidaktahuan korban akan prosedur kerja sebagai TKW. Dalam arti, mereka disiksa karena tidak mengerti apa yang diinginkan majikannya akibat tidak mengerti bahasa.

"Terkadang pendidikan dan ketidaktahuan prosedur juga berpengaruh atas kejadian tersebut, sehingga ketika mereka menghadapi masalah, tidak tahu ke mana harus mengadu karena berangkatnya juga dengan cara ilegal," jelasnya. Tindakan pemerintah Sementara itu, para korban trafficking yang berhasil diselamatkan oleh pemerintah, terutama Pemprov Jabar tidak dibiarkan begitu saja. Mereka dibina agar mempunyai keahlian dan diberi modal

supaya bisa membuka usaha dan memperbaiki perekonomiannya. Sayangnya bantuan tersebut ada yang disalahgunakan dan tidak sesuai dengan peruntukan. "Seperti kejadian kemarin, ada yang dibantu permodalan untuk wiraswasta, uangnya malah dibelikan Play Station dan handphone. Kalau begini, percuma saja karena tidak akan meningkatkan perekonomian mereka. Makanya sekarang kitamemantau penerima bantuan," tegasnya. (mamat)

Korban Trafficking Tujuh Jam Sembunyi di Hutan BANDUNG — AI Ega (17), diduga korban trafficking, akhirnya kembali ke kampung halamannya di Babakan Manggis, Desa Sukajaya, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut. Ia melarikan diri dari majikannya di Provinsi Riau karena sudah tak tahan lagi dijadikan budak nafsu para lelaki hidung belang. Ditemui di rumahnya, Ega mengaku setiap malamnya dipaksa melayani 3-4 lelaki. Jam berapapun tiap ada pelanggan datang, pengelola karaoke tempatnya bekerja pasti membangunkan Ega. Bahkan, para tamu itu selalu lebih dulu memaksa Ega minum minuman keras. Derita itu ia alami selama tiga bulan. Anak ketiga dari lima bersaudara dari pasangan Maman dan Julaeha ini tidak pernah diberi uang dari pengelola karaoke. Dalam sebulan, Ega hanya mendapatkan

jatah baju baru serta peralatan make up. Ega mengaku tidak tahu alamat jelas karaoke itu. "Engga tahu. Saya dilarang bertanya-tanya, apalagi keluar tempat karaoke. Hanya yang saya tahu, saat turun dari pesawat pertama kali datang ke sana, saya sempat melihat kalimat, Selamat Datang di Propinsi Riau," kata Ega didampingi anggota keluarganya. Namun, dari obrolan beberapa tamu yang dilayaninya, Ega sempat mendengar bahwa kawasan tersebut berada di daerah Ulim, tepatnya di lokalisasi Teluju. Awalnya, Ega selalu menolak ketika diminta untuk melayani tamu. "Saat itu pengelola karaoke membujuk saya, kalau memang tak mau diperlakukan kasar, saya harus mau melayani tamu. Dia juga membujuk saya jika saya mau menuruti kemauannya, dia

akan menggaji saya Rp 300 ribu per malam," tutur Ega. Karena sudah tak tahan, Ega berusaha kabur. Beberapa kali usahanya gagal karena ketatnya pengamanan. Banyak preman yang menjadi bodyguard di karaoke itu. "Pernah saya minta bantuan seorang tamu. Tapi saya ditangkap preman-preman tersebut. Baik saya maupun tamu saya itu dihukum pihak pengelola," ujar Ega. Hingga akhirnya, ada seorang pelanggannya yang mengaku sangat sayang. "Alhamdulillah, dia menyatakan kesiapannya membantu saya. Maka, tepatnya setelah saya genap tiga bulan di lokasi itu, dengan berpura-pura ingin membeli obat, saya pun kabur. Tapi karena tak tahu seluk beluk daerah itu, saya kesasar masuk ke dalam hutan," tuturnya. Kebetulan saat itu Ega membawa ponsel, lantas

menghubungi teman prianya tersebut. "Kkarena saat itu preman-preman yang disewa pengelola karaoke sedang sibuk-sibuknya mencari saya, teman saya itu menyarankan agar untuk sementara saya tetap sembunyi di hutan. Akhirnya, dari pukul tujuh malam hingga pukul dua dinihari saya terpaksa sembunyi di hutan," katanya. Selama di hutan Ega sangat ketakutan. Selain gelap gulita, Ega sering mendengar suara-suara binatang liar. Beberapa kali Ega terperosok di kubangan lumpur. Tubuhnya penuh luka goresan akibat tersangkut pohon berduri, serta bentol-bentol oleh gigitan serangga. Setelah tujuh jam lebih di dalam hutan, Ega akhirnya mendapat telepon dari teman prianya itu. Tepat pukul 02.00, pria itu menjemput Ega dan langsung membawanya ke rumah. Agar tidak ketahuan

ILUSTRASI

preman-preman sewaan pihak karaoke, selama sebulan lebih Ega bersembunyi di rumah teman prianya. "Selama itu pula teman pria saya itu mengumpulkan uang untuk ongkos saya

pulang kampung. Akhirnya, dengan bekal uang Rp 800 ribu, saya diantar ke bandara hingga akhirnya saya bisa kembali ke Garut," tutur Ega sembari menitikkan air mata. (mamat)


NUSANTARA

PEKANBARU

11

Sistem Imigrasi Terganggu

Pengurusan Paspor di Dumai Terkendala DUMAI — Akibat adanya gangguan dalam sistem komputerisasi di kantor Imigrasi Klas II B Dumai, Masyarakat yang sedang mengurus penerbitan Paspor menjadi terkendala. Bahkan dari beberapa Pemohon yang sedang menunggu proses wawancara, terpaksa bolak-balik mendatangi kantor Imigrasi. Seperti pengakuan warga keturunan Tionghoa kepada Koran KAT dan HAM (03/08), mengatakan sejak hari Senin (01/) lalu dirinya harus bolak-balik mendatangi Kantor Imigrasi Dumai. Dengan terpaksa dia harus menempuh perjalanKota Duri “Saya sudah 3 hari belakangan ini mendatangi Kantor Imi-

grasi. Tapi sampai sekarang tidak jelas kapan akan di wawancara untuk pengurusan paspor. Tadi saya sudah menunggu mulai dari jam 9 pagi dan sampai jam istirahat ini belum dilakukan pemanggilan untuk wawancara. Nanti setelah selesai istirahat terpaksa saya coba lagi datang, karena tidak mungkin pulang lagi ke Duri,” ujar kesalnya dengan tidak bersedia menyebutkan identitasnya. Hal senada di ungkapkan seorang ibu yang juga tidak mau disebut identitasnya. Padahal ia juga sudah sejak beberapa hari lalu menunggu untuk dilakukan wawancara, namun ia belum tahu kapan akan di

wawancara petugas Imigrasi. “Mulai pagi tadi kita menunggu akan di lakukan wawancara, tapi sampai jam istirahat ini belum juga di panggil. Padahal nomor urut antrian saya nomor 20, masak belum juga di panggil. Sementara kita lihat ada orang yang bergantian keluar masuk dari ruangan wawancara membawa dokumen. Kalau memang mereka adalah jasa pengurusan dokumen, pihak Imigrasi kan bisa membagi lokasinya 2 bagian,” katanya dengan ekpresi wajah cemberut. Berdasarkan nomor antrian, katanya lagi, kita kan bisa menunggu. Kalau antrian

kita masih lama, mungkin kita agak siang saja datangnya dan bisa melakukan aktivitas lainnya. Jika begini kan menghabiskan waktu yang tidak jelas, akhirnya pekerjaan kita juga jadi tertunda-tunda. Sementara itu Kepala Kantor Imigrasi Klas II B Dumai, Reni Simanungkalit, melalui Teknisi Informasi Teknologi Penerbitan Paspor, Rasiman, mengatakan kendala tersebut terjadi disebabkan adanya gangguan system pengurusan secara online. “Beberapa hari ini Imigrasi Dumai mengalami kendala dalam pengurusan Paspor. Hal ini dikarenakan adanya perubah-

an Password untuk dapat mengakses secara online. Begitu pula Printer untuk mencetak Paspor, masih terganggu. Namun mulai hari ini kita sudah dapat melayani pengurusan Paspor. Hanya saja tentu di dahulukan bagi Pemohon yang sudah mengajukan berkas pada hari sebelumnya”, paparnya. Kemudian Kepala Imigrasi Klas IIb Dumai menghimbau bagi Pemohon yang merasakan adanya kendala-kendala dalam pengurusan Paspor, kiranya dapat melapor langsung kepada Kepala Kantor. Sebab dalam pelayanan pengurusan Paspor, jika tidak terjadi kendala teknis, paling lama 4 hari kerja. (syah hs)

Tata Ruang Jalan Semraut

Wako Diminta Lakukan Penertiban

SYÄH HS

(Kiri ke kanan) Tanah dan Bangunan Milik Ache Harahap diatas trotoar dan memakan bahu jalan. Mesin Genset di depan Hotel Palapa di bahu jalan. Pagar eks Hotel Tasia Ratu menghalangi fungsi trotoar.

DUMAI — W alikota Dumai H.Khairul Anwar Walikota Anwar,, SH, yang di dampingi oleh H. Agus Widayat selaku Wakil Walikota, memasuki bulan Agustus ini genap 1 tahun memimpin Pemerintahan Kota Dumai. Namun hingga saat ini, masih banyak hal yang mesti dilakukan pembenahan guna mewujudkan Dumai sebagai Kota Pelayanan Pelabuhan, Perdagangan, TTourism ourism dan Industri yang Bersih, Semarak, Rukun dan Indah (PENGANTIN BERSERI). Salah satu bagian kecil yang mesti disikapi dengan bijaksana oleh Walikota adalah penataan ruang pada jalan Sultan Syarif Kasim. Pasalnya pantauan dilapangan masih banyak terlihat kesemrawutan, diantaranya adanya beberapa bangunan permanen ataupun semi permanen yang berada di dalam ruang Manfaat Jalan (Rumaja) dan atau Garis Sempadan Bangunan (rooi) Jalan, bahkan bangunan tersebut mengganggu fungsi trotoar jalan sebab posisinya tepat diatas trotoar. Padahal mengacu SK Walikota Dumai Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Garis Sempadan Bangunan (rooi)

Jalan di wilayah kota Dumai, jalan Sultan Syarif kasim yang berstatus jalan Nasional, ditetapkan memiliki lebar 30 M dengan Garis Sempadan Bangunan (rooi) jalan 18,5 Meter dihitung dari as atau sumbu jalan. Bahkan berdasarkan UU Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, jo. PP Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan, hal itu merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan pidana Penjara paling lama 18 bulan dan paling sedikit 3 bulan, atau denda paling banyak 1,5 Milyar dan paling sedikit 300 juta. Dari beberapa bangunan yang ada, ternyata salah satunya adalah milik seorang warga Du-

mai, Ache Harahap, yang merasa haknya telah di zalimi oleh Pemerintah. Ketika di temui di kediamannya, ia mengatakan permasalahan itu bermula saat Pemerintah akan melakukan pelebaran jalan Sultan Syarif Kasim serta pembuatan parit, sekitar tahun 1980-an lalu. Saat itu Pemerintah hanya memberikan ganti rugi biaya bongkar bangunan saja atau pindah kelokasi lainnya, sedangkan tanah mereka tidak diberi ganti rugi. Padahal tanah mereka telah memiliki sertifikat (Tanda Bukti Hak Milik) Nomor 540 Tahun 1982, dengan Surat Ukur Nomor 8294, yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Bengkalis, seluas 292 M2. “Tanah yang terkena pelebaran jalan serta pembuatan selokan berukuran 8 X 9,5 M saja. Terakhir sekali kami komplain pada tahun 2000 s/d 2005, saat itu akan dilakukan penggalian untuk pembuatan parit, tepatnya dibawah lantai bangunan. Ketika itu kami minta agar Kon-

traktor yang membuat parit tidak melakukan penggalian sebelum ada penyelesaian atas masalah hak tersebut. Namun sampai saat ini tidak ada penyelesaiannya, sehingga paritnya buntu dan sebahagian bangunan masih berada diatas trotoar serta di bahu jalan”, ungkapnya dengan ekspresi kesal. Ketika di beritahukan bahwa dengan berdirinya sebahagian bangunan mereka diatas trotoar jalan serta memakan bahu jalan merupakan perbuatan yang melanggar Peraturan Perundangan, ia merespon bahwa mereka akan mengikuti ketentuan yang berlaku jika Pemerintah memperhatikan haknya dengan caracara yang adil dan bijaksana. “Kebijakan Pemerintah sudah tidak sempurna, jika ada hak Masyarakat yang digunakan untuk pembangunan namun tidak di berikan ganti rugi dengan adil dan bijaksana”, tambahnya lagi. Sementara Pihak Dinas Tata Kota, Kebersi-

han dan Pertamanan (DTKKP) Dumai, saat dikonfirmasi melalui Kepala Bidang Tata Kota dan Penataan Ruang, Afdal Syamsir, ST, MT, berhubung masih di temukannya bangunan yang berada di dalam Garis Sempadan Bangunan (rooi) jalan, mengatakan bahwa berdasarkan SK Walikota Dumai Nomor 19 Tahun 2003, jalan Sultan Syarif kasim tersebut ditetapkan memiliki lebar 2 X 15 M dengan Garis Sempadan Bangunan (rooi) jalan 18,5 Meter dihitung dari sumbu jalan. “Kita akan menyurati pihah-pihak yang memiliki bangunan dan meminta agar menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku”, ujarnya. Sedangkan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Dumai, melalui Kepala Bidang Perhubungan Darat, Renhard Ronald, S.Sit, MT, saat di konfirmasi terkait beberapa bangunan yang berada diatas trotoar jalan sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi trotoar, menegaskan bahwa hal itu merupakan tinda-

kan yang melanggar Perundang-undangan yang berlaku, dan dapat dikenakan sanksi hukum. “Trotoar adalah Hak Pejalan kaki dan berfungsi hanya untuk kelancaran lalu lintas Pejalan kaki. Namun jika ada yang belum di selesaikan hak atas tanahnya, maka permasalahan tersebut perlu dilakukan koordinasi lintas sektoral untuk penyelesaiannya, yang melibatkan unsur Dinas Pekerjaan Umum, Tata Kota, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Pertanahan Nasional serta Dinas Perhubungan”, ungkapnya. Namun hingga informasi ini di layangkan, pihak Dinas Pekerjaan Umum Dumai serta Badan Pertanahan Nasional belum berhasil diperoleh informasi akurat terkait adanya hak azasi Masyarakat yang terzalimi oleh angkuhnya kebijakan pembangunan. Disamping itu, konsekwensi ril yang disajikan adalah 'timpangnya' visi mewujudkan Dumai sebagai Kota PENGANTIN BERSERI. (syäh hs)


KAT dan HAM

NUSANTARA

PADANG

12

Kasus KDRT di Padang Meningkat PADANG — Jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi di wilayah hukum Kota Padang, Sumatra Barat selama periode Januari-Juli 2011 mencapai 100 kasus. “KDRT mencapai 100 kasus di Padang hingga awal Agustus ini,” ujar Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Padang Iptu Ekasiawati di Padang, belum lama ini. Menurut dia, kasus KDRT yang terjadi di wilayah hukum Kota Padang tidak saja dilakukan laki-laki terhadap perempuan, namun ada juga yang dilakukan perempuan. Korban KDRT di daerah itu diperkirakan lebih banyak memilih bungkam ketimbang melaporkan kekerasan yang menimpa mereka kepada pihak berwenang. Sebagian kasus KDRT yang terjadi di Kota Padang, tambahnya, diselesaikan secara damai dan dengan kekeluargaan. “Tapi ada juga yang

INT

Ilustrasi KDRT. sampai ke kita dan saat ini dalam tahap penyelidikan. Jika terbukti bersalah dapat dipidanakan sesuai dengan Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT,” ujarnya. Sementara itu, lima kasus KDRT yang masuk ke Polresta Padang telah dilimpahkan ke pihak

Kejaksaan dan segera akan disidangkan. Dia mengatakan, untuk kasus KDRT pihaknya terus melakukan pemantauan dan setiap laporan yang masuk ke Mapolresta Padang akan diproses dan dituntaskan. “Selain kasus KDRT, di wilayah hukum Kota Padang juga ada kasus

perzinahan dan pemerkosaan serta pencabulan. Ada 55 kasus perzinahan, pemerkosaan serta pencabulan yang terjadi di Padang, dimana 15 kasus di antaranya telah dilimpahkan ke pihak Kejaksaan,” ujarnya. Pada kesempatan terpisah, Ketua Komnas HAM Sumbar Ali Ahmad

mengatakan, kasus KDRT sangat sering kali terjadi dan setiap bulan selalu ada pengaduan yang masuk. “Berdasarkan pengaduan yang masuk ke Komnas HAM Sumbar, yang menjadi korban KDRT ini didominasi perempuan,” katanya. Menurut dia, KDRT

lebih banyak dipicu cekcok antara suami istri yang disebabkan faktor perselingkuhan, orang ketiga dan faktor ekonomi. “Sangat memprihatin kasus KDRT yang sering kali terjadi, dimana kaum wanita masih dianggap lemah dan sering mengalami perbuatan tidak adil,” katanya. (zoni)

Waspadai Perdagangan ABG

Gadis Tamatan SMP Dilarikan ke Pekanbaru PADANG — Kasus trafficking atau perdagangan orang mulai marak di Sumbar. Targetnya adalah gadis remaja alias anak baru gede (ABG). Karena itu, para orangtua dan ninik mamak diimbau menjaga anak kemanakan dari perdagangan orang, dengan iming-iming materi. “Kami minta kewaspadaan semua pihak, baik unsur masyarakat maupun pemda dalam upaya pencegahan penanggulangan trafficking dan pencegahan kekerasan terhadap anak,” ungkap Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Sumbar Afrizalty belum lama ini. Kewaspadaan itu bukannya tanpa alasan. M Toni, 44, warga gang Pertemuan No 8 B, Ke-

camatan Lubukbegalung, Padang, melaporkan HR (19) yang diduga melarikan putri keduanya SR (15) ke Pekanbaru ke Polresta Padang. Bukan hanya itu, HR juga dituduh telah menyetubuhi gadis tamatan SMP itu. Toni mengakui, kejadian berawal ketika anak gadisnya itu dijemput temannya berinisial D, 14 April lalu sekitar pukul 10.00 WIB. Kemudian, D mengenalkannya ke HR. Setelah berkenalan, HR membawa SR ke rumahnya. Di rumahnya itu, HR diduga menyetubuhi SR. Hari itu juga, HR membawa SR ke Pekanbaru. Korban dipekerjakan di salah satu warung nasi di provinsi tetangga itu. Karena tidak tahan, setelah dua minggu bekerja di Pe-

kanbaru, akhirnya SR pulang ke Padang. “Anak saya itu baru pulang ke rumah sekitar pukul 02.00 WIB dini hari kemarin, tanpa ada yang mengantar,” ujarnya usai melaporkan HR ke Sentral Pelayanan Polresta Padang dengan nomor laporan LP/ 673/ K/ IV/ 2011-Resta. Kepada orangtuanya, SR mengaku, sebelum dibawa ke Pekanbaru, tersangka sempat meniduri dirinya. “Saya berharap petugas kepolisian mengusut kasus ini secepatnya. Saya ingin ia diberikan hukuman setimpal,” harap Toni. Sementara itu, SR yang ditanya wartawan tidak banyak berkomentar. Gadih jolong gadang yang saat itu mengenakan baju kemeja belang-belang,

dan celana jeans itu lebih banyak menunduk. Tak sepatah katapun meluncur dari mulutnya. “Sejak kejadian itu, dia memang menjadi pendiam. Bisa jadi dia masih trauma dengan kejadian yang menimpanya,” ungkap Toni. Kanit I SPK Polresta Padang, Ipda DP Simangunsong menyebutkan, laporan korban akan diserahkan ke Unit Reskrim Polresta Padang untuk ditindaklanjuti. “Untuk memastikan korban disetubuhi, akan dilakukan visum,” ujarnya. Terkait kejadian itu, Afrizalty mengingatkan orangtua, guru dan siswa melawan dan sama-sama mengatasi permasalahan kekerasan, pornografi, dan trafficking.

Ilustrasi gadis dilarikan.

INT

Kapala Bidang Perempuan dan Pemberdayaan Perempuan Sumbar, Putri Yan Helmi menambahkan, berdasarkan ketentuan konvensi hak anak (KHA) terdapat empat bentuk kekerasan. Yakni; kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan emosional dan kekerasan dalam bentuk penelantaran. (zoni)


NUSANTARA

MEDAN

13

Alasan Sudah Damai

Diberi Penangguhan, Pelaku Cabul Kabur SIMALUNGUN —Kejaksaan Negeri (Kejari) Siantar Siantar,, Simalungun memberikan penangguhan penahanan terhadap Frengky Hutauruk alias Hengky (23), warga jalan H Ulakma Sinaga Rambung Merah gang Swakarsa nomor 70 Nagori Pematangsimalungun Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun. Dengan alasan sudah berdamai dengan memberikan ganti rugi sebesar Rp3,5juta, pelaku pencabulan terhadap bunga anak dibawah umur ini kabur. Kuat dugaan bahwa kaburnya tersangka ini merupakan suatu bentuk rekayasa yang dilakukan dari kejaksaan. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk menghentikan atau upaya untuk tidak meneruskan proses hukum terhadap kasus pencabulan tersebut ke pengadilan. Sebelum diberikan penangguhan penahanan oleh Kepala Seksi Pidana Umum (Kasipidum) Kejari, Conny TM Sagala SH, tersangka ditahan oleh penyidik kepolisian pada 27 Januari hingga 15 Februari lalu. Dan belum genap

20 hari penahanan di penyidik kepolisian, berkas perkara dinyatakan lengkap (P21). Akhirnya pada 17 Februari, penyidik kepolisian melimpahkan kasus ini ke Kejaksaan. Meskipun tersangka diancam pidana pasal 81 dan 82 uu RI no 23 tahun 2002, tentang perlindungan anak, dengan ancaman pidana 20 tahun penjara, Kejaksaan tetap tidak melakukan penahanan. Br Hutagaol, ibu tersangka mengakui anaknya sudah pergi meninggalkan rumah. Bahkan ia berusaha untuk melindungi dengan menegaskan bahwa ia tidak mengetahui posisi dan kemana perginya anaknya itu. “Sudah sebulan lebih anak saya itu pergi mening-

Ibu korban pencabulan. galkan rumah. Tanpa ada permisi dengan pihak keluarga”, ujarnya. Apakah tidak dicari? Br Hutagaol dengan memelas mengatakan tidak kuasa untuk melakukan pencarian terhadap anaknya itu. Menurut ibu tersangka ini, ia sudah kehabisan uang untuk mengurus perdamaian dan penangguhan penahanannya. Dan ia mengatakan pusing untuk membayar uang besar yang digunakannya untuk mengurus kasus anaknya yang diperolehnya dari pinjaman tersebut. "Sekarang ini saya pening untuk membayar uang yang dipinjam untuk mengurus kasus ini," ujarnya sambil menenangkan cucu-

Ibu pelaku pencabulan. nya yang menangis dipangkuannya. Kajari Siantar Simalungun, Polin O Sitanggang SH MH MM mengatakan telah mengetahui larinya tersangka kasus cabul terhadap anak dibawah umur itu. Untuk itu, ia juga telah memanggil dan memerintahkan seluruh jaksa, khusunya Kasipidum Conny TM Sagala SH, selaku jaksanya untuk segera mencari dan menangkap tersangka. "Walaupun sudah berdamai, kasus itu tetap akan kita sidangkan”, ujar Polin menegaskan. Sedangkan Kasipidum Conny TM ditempat terpisah hanya menanggapi ringan kaburnya tersangka

Kasi Pidum Cony TM Sagala SH

yang diberikannya penangguhan penahanan. Ia akan berupaya semampu mungkin untuk mencari dan menangkap tersangka yang telah melarikan diri itu. Ela Hayati (39) ibu korban, warga jalan H Ulakma Sinaga, Pasar Baru, Nagori Rambung Merah kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun mengaku ada dipanggil jaksa. Menurut Ela ada sekitar tiga kali jaksa melakukan pemanggilan yang tidak bisa dipenuhinya karena sedang sakit. Ella mengakui dalam kasus ini keluarganya dan keluarga pelaku sudah ada perdamaian. Atas kesepakatan damai yang dilakukan di rumah tante korban tersebut, katanya, pelaku

mengeluarkan dana ganti rugi sebesar Rp3,5 juta. Atas perdamaian ini, katanya, ia hanya bisa pasrah dan menerima apa adanya. “Mereka (pihak pelakured) itu keluarga orang kaya. Jadi kami berserah aja pada Tuhan, apakah proses hukumnya diteruskan atau tidak, terserah jaksa ajalah, karena kami ini orang susah yang tidak mengerti hukum,” ujar Ela. Untuk diketahui, peristiwa pencabulan terhadap bunga (16) itu terjadi di gedung kantor Bupati Simalungun yang lama, di jalan Asahan Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun, selasa (4/1) lalu, sekira pukul 20.00 wib. (taman)

Walikota Terima Yayasan Buddha Tzu Chi PEMATANGSIANTAR — Walikota Pematangsiantar Hulman Sitorus SE mengapresiasi kegiatan bakti sosial yang dilakukan oleh Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia Kota Pematangsiantar Perwakilan Medan. Sebab kegiatan baksos ini merupakan suatu bentuk kegiatan yang tiada tara, dan sangat mulia. Demikian dikatakan Walikota Hulman Sitorus, SE yang didampingi Wakil Walikota Drs. Koni Ismail Siregar, dan Kabag Humas Drs. Daniel Siregar ketika menerima audiensi Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia Kota Pematangsiantar Perwakilan Medan, di ruang kerja Sekda belum lama ini. Hulman mengharapkan, kegiatan baksos seperti yang dilakukan Yayasan ini sangat membantu pemerintah daerah khususnya Kota Pema-

tangsiantar dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. "Mudah-mudahan kegiatan bakti sosial ini berlangsung sepanjang masa,” ujarnya dengan berharap. Walikota mengingatkan agar kegiatan ini di atur sebaik mungkin, dan jangan sampai terjadi yang tidak diharapkan. Untuk diketahui, paket bingkisan dengan 900 KK tentu banyak masyarakat yang hadir. Dikhawatirkan masyarakat akan berdesak-desakkan untuk mengambil paket ini. "Saya tidak mau masyarakat di kota pematangsiantar akan mengalami hal yang tidak diinginkan seperti yang terjadi di daerah lain," katanya. Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia Kota Pematangsiantar Perwakilan Medan yang dipimpin Drs.Herry Darmawan

mengatakan bahwa kegiatan yang mereka lakukan saat ini merupakan rasa simpatik kepada masyarakat. Kegiatan ini merupakan bentuk rasa kepedulian terhadap bermasyarakat tanpa memandang ras dan suku. Dalam rangka kegiatan bakti sosial ini, harapnya, kesediaan Walikota Hulman Sitorus,SE dan Wakil Walikota Drs.Koni Ismail Siregar serta SKPD terkait dapat hadir dan sekaligus menyerahkan Paket Sembako tersebut nantinya kepada masyarakat dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1432 H. Lebih lanjut, Herry menerangkan rencana kegitan bakti sosial ini adalah menyerahkan paket sembako kepada 900 kepala keluarga (KK) di Kecamatan Siantar Barat yang keluarga tidak mampuh (KTM). Adapun sebe-

NUR

Walikota Pematangsiantar foto bersama pengurus Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia. lum pemberian paket sembako ini, katanya, telah dilakukan survey dan pembagian kupon sesuai data masyarakat Keluarga Tidak Mampuh (KTM) dan Keluarga Kurang Mampuh (KKM) yang di berikan lurah dan kepling di lingkungan kelurahan

se-Kecamatan Siantar Barat. Herry Darmawan selaku pengusaha muda yang aktif di organisasi sosial di kota Pematangsianitar juga menerangkan bahwa masyarakat yang menerima sudah dipersiapkan dan diatur

sebagai mana baiknya agar terhidar dari apa yang tidak kita inginkan. Dan juga organisasi Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, tambahnya, mendukung program pemerintah untuk mensejahterakan rakyat di Kota Siantar ini.(nur)


NUSANTARA

MEDAN

14

Buntut Mutasi Birokrasi Macet

Plt Gubsu Tidak Patuhi Mendagri MEDAN — DPRD Sumut menilai Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho, ST belum mematuhi perintah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Gamawan Fauzi mengenai mutasi/pengang mutasi/pengang-katan 110 pejabat dan penonjoban 26 pejabat struktural Eselon III di jajaran Pemprovsu. Pasalnya, dituduh telah melanggar PP No49/2008 serta perubahan PP No6/ 2005, demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan. Wakil Ketua FP Demokrat DPRD Sumut Sopar Siburian SH MH mengingatkan Plt gubernur agar jangan tunggal dalam menakhodai kapal besar pemerintahan. Dalam hal mengangkat 110 pejabat dan menonjobkan 26 pejabat Eselon II dan III, yang

dianggap menjadi penyebab mesin birokrasi macet, seperti yang terjadi akhir-akhir ini. "Kita sangat prihatin atas macetnya mesin birokrasi. Karena para pajabat di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) sudah enggan mengambil kebijakan. Bahkan sudah mulai terpecah belah dan berkubu-kubuan semenjak dilakukannya mutasi para pejabat. Paling ironis lagi, gubernur dikabarkan 'menempatkan' orangorangnya, untuk memata-

matai para Kepala SKPD, sehingga tidak adalagi, kenyamanan kerja, saling intipmengintipi" ujar Sopar Siburian kepada wartawan, di Kantor DPRD Sumatera Utara. Yang paling disesalkan, tegas Sopar yang juga Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Sumut itu, Plt Gubsu sendiri terlihat 'main tunggal' dalam menjalankan roda pemerintahan. Terbukti, tidak pernah melakukan komunikasi dengan para pejabat SKPD maupun anggota legelatif, sehingga dikuatirkan pembangunan di Sumut akan macet, yang secara atomatis serapan APBD tidak akan terealisasi. "Plt Gubsu ternyata lebih percaya kepada pembisikpembisiknya ketimbang kab-

inetnya di SKPD, termasuk mitranya di DPRD Sumut maupun Mendagri selaku perpanjang tanganan pemerintah pusat, sehingga kerap melakukan kebijakan yang tidak populis, sehingga meresahkan masyarakat dan pejabat," tegasnya. Akibatnya, katanya yang juga dewan Dapil VIII Wilayah Tapanuli ini, Mendagri tidak mengapresiasi kebijakannya dalam pengangkatan 110 Pejabat dan menonjobkan 26 pejabat Eselon II dan III, karena nyata-nyata telah melanggar PP No49/2008 serta perubahan PP No6/2005 tentang pemilihan pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala daerah/ Wakil Kepala daerah. Sementara 'kabinetnya'

Plt Gubsu Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho. di SKPD, katanya, cenderung apatis melihat 'sepak-terjang' Plt Gubsu. Bahkan para pejabat di dinasdinas sudah trauma dengan kebijakan Jumat Plt Gubsu, karena pelantikan dan pencopotan pejabat kerap dilakukan Plt Gubsu setiap hari Jumat. "Berdasarkan pengaduan dan keluhan para pejabat SKPD kepada lembaga legislaif, saat ini mereka tidak lagi bekerja maksimal, tapi lebih banyak berpangkutangan, duduk-duduk berkelompok dan pasrah menunggu dicopot di Hari akhir jabatan, sehingga roda pemerintahan di Pempropsu 'macet' dan dikuatirkan sejumlah proyek APBD TA 2011 tidak akan terealisasi 50 persen," tegas Sopar Siburian.

Berkaitan dengan itu, anggota Komisi E ini mengingatkan Plt Gubsu agar bisa membuka diri terhadap seluruh pejabat SKPD, legislatif, elemen masyarakat maupun Mendagri selaku atasannya, demi kemajuan roda pemerintahan di Pempropsu, karena tanpa ada kerja sama yang baik, mesin birokrasi tidak akan bisa berjalan. "Jauhkanlah segala egosentris, rangkullah semua pihak, baik eksekutif maupun legislatif dan konsentrasilah membangun daerah ini dengan mengacu kepada visi misi Gubsu/ Wagubsu tentang rakyat tidak lapar, tidak sakit, tidak bodoh dan punya masa depan, agar rakyat senang, pembangunan pun lancar," ujar Sopar tegas. (nur)

Safari Ramadhan Pemkab Simalungun dan Pemko Pematangsiantar

Kebersamaan dan Kekeluargaan Dalam Buka Bersama MEDAN — Meskipun acara buka bersama dalam rangkaian kegiatan safari Ramadhan pemerintah Kabupaten, Simalungun berjalan dengan sederhana, namun makna untuk menciptakan rasa kebersamaan dan kekeluargaan tetap menjadi tujuan utama. Diharapkan dengan rasa itu, dapat membangun dan menjaga 'megahnya istana' pemerintah untuk melayani masyarakatnya. Menjalani minggu kedua di bulan penuh berkah ini, dilangsungkan di rumah Bapak Amran Sinaga. Tampak hadir sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Simalungun yakni Kabid BPMN Haji Bachtiar Sinaga , Kesra Bapak Alimansyur Lubis dan SP Dinas BKD Fuad Gozali Damanik. Meskipun tidak mengikuti hingga akhir acara karena non muslim, Camat Gunung Malela Romi Butar-butar beserta jajaran UPTD Kecamatan Gunung Malela dan jiran tetangga tampak hadir. Saat izin meninggalkan rangkaian kegiatan tersebut, Romi mengucapkan banyak terima kasih dalam acara makan dalam tim Safari Ramadhan ini. Ia berharap, semoga menjadi

khidmah dan mendapat rahmat di bulan Ramadhan yang penuh kekuatan iman dalam beribadah. Ia berdoa, Tuhan Yang Maha Esa akan memberikan kesehatan kepada kita semua agar dapat melaksanakan aktivitas, tugas pemerintahan maupun tugas agama masing-masing. Satu persatu rangkaian kegiatan yang disusun oleh tim safari Ramadhan berjalan dengan rapi sesuai dengan jadualnya. Usai berbuka puasa bersama, rombongan safari Ramadhan bersama puluhan tamu undangan menunaikan kewajiban dengan melakukan sholat Magrib bersama. Usai menikmati hidangan, seluruh rombongan dan undangan Sholat Tarawih yang dipandu oleh imam Drs. Maskur Siagian. Dalam ceramah rohani sebelum tarawih, ustadz menyampaikan di hadapan ratusan orang di Mesjid Arohman mengenai suasana bulan Ramadhan yang merupakan bulan yang paling dimuliakan di antara 12 bulan. Ustadz menyajak untuk Sisihkan waktu untuk beribadah dan beribadah. Di mata Allah SWT tidak ada bedanya antara umat yang miskin atau

kaya. Bacthiar Sinaga menyampaikan pidato dari Bupati JR. Saragih, SH, MM mengajak umat untuk melakukan ibadah dengan sungguh-sungguh. Diharapkannya jangan ada saling menghujat antara satu dangan yang lainnya. Karena, Bulan Ramadhan adalah satu-satunya bulan yang penuh rahmat. Untuk itu, capailah kemenangan melaksanakan ibadah puasa sampai kepada bulan mahfirah, bulan Sawal yaitu Hari Raya Idul Fitri 1432 H. Dan mudahmudahan, katanya, seluruh keluarga Simalungun umumnya yang melaksanakan ibadah puasa mendapat ridho dari Tuhan. Usai memberikan sambutan Bachtiar Sinaga menyerahkan dua buah tikar untuk mesjid Arohman yang diterima oleh Nazir. Dia berharap semoga tikar tersebut bermanfaat bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah di nagori Senio. Hal yang sama dilakukan tim Safari Ramadhan Pemerintah Kota pematangsiantar. Dalam safari Ramadhan, tim berkunjung ke Mesjid Ar-Ridho yang merupakan satu dari 8 mesjid dari 8 Kecamatan di

Kota Pematngsiantar yang menjadi kegiatan safari Ramadhan. Dalam kunjungan Safari Ramadhan itu, tim menyerahkan bantuan uang sebesar 3,5 juta rupiah untuk keperluan mesjid. Bantuan yang diserahkan langsung Walikota Hulman Sitorus,SE didampingi Tim safari Ramadhan tersebut diterima langsung pengurus mesjid Ar-Ridho di asrama Martoba kecamatan Siantar Martoba, Drs.M. Paisri, M.MPd. Turut Hadir Wakil walikota Drs.Koni Ismail Siregar serta Kakan Kemenag dan Ketua MUI kota Pematangsiantar Drs.M.Ali Lubis di hadapan para jemaah mesjid Ar-Ridho serta para SKPD di jajaran Kota Pematangsiantar. Sebelum menyerahakan bantuan Tim safari Ramadhan Wakil Walikota Drs.Koni Ismail Siregar beserta rombongan melaksanakan sholat Isya dan sholat tarawih dengan imamnya Iswadi Lubis S.Ag, yang juga selaku Penceramah, Iswadi Lubis S.Ag. Hulman Sitorus,SE mengatakan tujuan kunjungan safari Ramadhan ini untuk meningkatkan silahturahmi antara Pemerintah

B.PURBA/NUR

Acara Safari Ramadhan di Mesjid Arohman Nagori Senio Kecamatan Gunung Malela. Kota Pematangsiantar bersama masyarakat serta meningkatkan ukhuwah sesama umat islam. Disisi lain yang perlu menjadi perhatian bersama bahwa selama bulan suci Ramadhan hendaknya kita harus bisa mejaga tali silahturahmi ini dan jangan ada rasa saling cemburu, iri, dengki, serta membuat ketersinggungan di antara umat beragama. Pengurus mesjid ArRidho Drs.M.Paisri M.MPd mengatakan sangat senang dan bangga kepada Walikota dan Wakil Walikota beserta rombongan yang telah mengunjungi masyarakat muslim di Kota Pematangsiantar khususnya di Kecamatan Siantar Marto-

ba ini. Sebab hal ini menunjukkan rasa kepedulian pemerintah kepada masyarakatnya. Oleh sebap itu, diharapkannya, kunjungan tim safari Ramadhan ini dapat memberikan motivasi bagi masyarakat untuk terus bersemangat serta mendukung program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah demi terwujudnya kota yang Mantap, Maju dan Jaya. Selain itu, katanya, pengurus mesjid mengucapkan terimakasi atas bantuan dari Pemerintah kota Pematangsiantar. Dan bantuan tersebut akan dipergunakan sebaik-baiknya untuk keperluan Mesjid AR-Ridho.(B. Purba/nur)


15

LUAR NEGERI

Najib Tolak Beri Keterangan Kasus Sodomi Anwar Ibrahim KUALA LUMPUR — Pengacara pemimpin oposisi Malaysia Anwar Ibrahim tak berhasil mendapatkan informasi apapun dari Perdana Menteri (PM) Malaysia Datuk un Razak dan istrinya, Datin Seri Najib TTun Seri Rosmah Mansor Mansor,, terkait kasus sodomi kliennya. Sebabnya, PM Najib dan istri kompak menolak memberi keterangan. Salah seorang hakim di Pengadilan Malaysia memerintahkan Najib dan saksi kunci lainnya untuk menjalani wawancara dengan tim pengacara Anwar Ibrahim. Namun, sang hakim juga menyebutkan bahwa Najib dan para saksi kunci lainnya tidak diwajibkan memberikan informasi apa pun. Siang ini, Najib dan istrinya tiba di Kompleks Pengadilan Jl Duta, Kuala Lumpur. Mereka diwawancarai oleh tiga pengacara Anwar yakni Karpal Singh, S.N. Nair, dan Datuk Param Cumaraswamy. Namun, ternyata wawancara tersebut hanya berjalan singkat. Salah satu pengacara Anwar, Sankara Nair,

mengatakan bahwa pertemuan yang berlangsung selama 5 menit tersebut sebagai pertemuan yang 'ramah'. Namun, dia juga mengungkapkan penolakan PM Najib dan istrinya untuk memberikan keterangan. "Saya tidak ingin menjadi saksi yang membela. Saya tidak bersedia diwawancara. Itu pilihan saya," ujar Sankara menirukan pernyataan PM Najib. Dia menambahkan, Rosmah Mansor juga memberikan pernyataan senada dengan suaminya. Dengan demikian, pengacara Anwar tidak berhasil mendapatkan informasi apapun dari PM Najib dan istrinya.

"Kami sangat kecewa karena kami tidak memperoleh informasi apapun," ujar Sankara. Anwar Ibrahim (64), dalam aplikasi yang diajukan pada 26 Juli dan 1 Agustus lalu, telah meminta izin kepada pengadilan untuk mewawancarai 15 saksi yang ditawarkan tim penuntut. Saksi-saksi itu termasuk Najib dan istrinya. Mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia ini dituduh menyodomi seorang pemuda yang pernah menjadi asistennya, Mohd Saiful Bukhari Azlan, pada 2008 silam. Anwar bersikeras membantah tuduhan tersebut dan menyebut kasus ini sebagai rekayasa politik oleh pemerintah Malaysia. Azlan pernah mengatakan bahwa dirinya bertemu dengan Najib sebelum membuat laporan ke polisi mengenai sodomi tersebut. Karena itulah tim pembela Anwar meminta izin ke pengadilan untuk meminta keterangan dari Najib. (via)

Cegah Kerusuhan

Inggris Akan Kerahkan Tentara LONDON — Perdana Menteri Inggris David Cameron memberlakukan tindakan-tindakan keras untuk menghentikan kerusuhan terburuk di negara tersebut dan setuju untuk mengerahkan tentara guna menumpas kerusuhan yang menelan lima korban jiwa itu. Menurut Cameron, dia akan memberikan kekuasaan tambahan kepada polisi, termasuk wewenang kepada para pemuda, untuk menghentikan aksi mereka. Korban terakhir, Richard Mannington Bowes, menurut kepolisian, meninggal di rumah sakit setelah diserang sewaktu berusaha mencegah para penjarah di distrik Ealing, London Barat. Cameron mengatakan, setahun sebelum London menjadi tuan rumah Olimpiade 2012, Inggris perlu menunjukkan

wajah yang lebih positif kepada dunia setelah kerusuhan yang menyebabkan belasan gedung dibakar. "Kami tidak akan berhenti sampai aksi kekerasan yang kejam ditumpas dan hukum dan ketertiban dipulihkan sepenuhnya di semua jalan kita," katanya di hadapan para anggota parlemen. "Kita perlu menunjukkan kepada dunia, yang agaknya terkejut, bahwa para pelaku kerusuhan yang kita lihat di jalan-jalan kita bukanlah mewakili negara kita begitu juga para pemuda kita," katanya. Inggris masih belum stabil setelah empat kerusuhan terburuk dalam puluhan tahun, yang dimulai di London dan kemudian menyebar ke kota-kota lainnya termasuk Manchester dan Birmingham.

Kerusuhan itu dimulai Sabtu, dipicu oleh kemarahan terhadap penembakan polisi terhadap seorang pria berusia 29 tahun, Mark Duggan di distrik Tottenham, London utara. Cameron yang mempersingkat liburannya untuk menangani krisis itu, mengatakan semula "tidak banyak polisi digelar di jalanjalan". Polisi memberlakukan tindakan itu karena situasi ketertiban publik bukannya kejahatan, katanya. Tetapi ia untuk pertama kali mengungkapkan ia dan para pejabat senior keamanan membicarakan pengerahan militer untuk membantu, dan mengatakan mereka sedang meneliti kemungkinan pemberlakuan jam malam untuk mencegah kerusuhan di masa depan.

Ia menegaskan bahwa polisi diberikan kekuasaan untuk menggunakan meriam air dan peluru plastik,dan juga menyarankan mereka menggunakan teknologi untuk mengendalikan aksi kekerasan di masa depan, dengan mencegah para perusuh menggunakan Twitter, Facebook atau BlackBerry Messenger untuk melakukan aksi mereka sendiri. Cameron, yang memimpin pemerintahan koalisi antara Partai Buruh dan Konservatif memberlakukan pengurangan pengeluaran yang ketat dan membantah pernyataan-pernyataan bahwa kemiskinan telah mendorong kerusuhan. "Kerusuhan yang terjadi merupakan aksi penjarahan," tuturnya. Ia mengatakan ada bukti bahwa "genggeng jalanan" telah

Aparat amankan kerusuhan. mengkoordinasikan serangan -serangan terhadap polisi dan penjarahan, dan menambahkan ingin Inggris mengikuti keberhasilan kota-kota Amerika Serikat seperti Boston dalam mengatasi aksi kekerasan yang dilakukan geng-geng. Polisi mulai mencatat alamat-alamat di London, untuk menahan mereka yang terlibat kerusuhan. Sementara itu pengadilan-pengadilan tetap buka Kamis malam untuk menangani perkara

INT

lebih dari 1.200 orang yang ditahan dalam kerusuhan itu. Sejumlah dari mereka telah dijatuhi hukuman penjara, Kamis sementara yang lainnya dibebaskan dengan uang jaminan. Di Birmingham, ayah dari salah satu dari tiga pria Asia Muslim yang tewas akibat insiden "kejar dan lari" muncul sebagai tokoh yang heroilk karena seruannya bagi perdamaian kendatipun momok ketegagan antar-rasial. (int)


KISAH

16

Aida Ismeth

Anggota DPD RI Asal Kepri

Tanamkan 4 Pilar Negara Berdirinya negara Indonesia berlandaskan atas empat pilar pilar.. Adapun keempat pilar itu sendiri yakni Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka TTunggal unggal Ika. Namun saat ini, pilar yang telah menjadi penopang untuk tegaknya negara itu, hari ini mulai terkikis oleh arus globalisasi. Sehingga sudah waktunya untuk menegakkan kembali pilar itu di tengah-tengah masyarakat. Atas alasan diatas, yang menjadi awal Aida Ismeth selaku anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) yang juga anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) mengadakan sosialisasi untuk menanamkan keempat pilar negara itu. Pancasila adalah dasar negara dan ideologi nasional. Sebagai konsekuensi dari kedudukan Pancasila tersebut, nilai-nilai pancasila harus dijadikan sebagai landasan pokok dan landasan fundamental bagi penyelenggaraan negara Indonesia. Pancasila berisi lima sila yang pada hakikatnya berisi lima nilai dasar yang fundamental. Nilainilai dasar dari pancasila tersebut adalah nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Nilai Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, nilai Persatuan Indonesia, nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hik-

mat kebijaksanaan dalan permusyawaratan/perwakilan, dan nilai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Hari ini Pancasila hanya menjadi symbol yang terpampang dan terpajang di dinding dengan warna emas. Akan tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak teraplikasikan atau terejawantahkan dengan baik dalam setiap sendi kehidupan. Contohnya saat ini bangsa kita sedang menghadapi musuh yang luar biasa, apakah itu? Yaitu

KORUPSI. Hari ini orang mudah sekali melakukan korupsi karena mereka tidak lagi percaya akan adanya Tuhan. Sedangkan kita tahu bersama bahwa Negara mengakui keterlibatan Tuhan dalam mencapai kemerdekaan, terbukti dalam pembu-

kaan UUD 1945 dikatakan bahwa atas berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa maka kemerdekaan dapat kita raih. Dengan berkorupsi berarti seseorang tidak mengakui keberadaan Tuhan yang sudah mengatur rizki setiap orang. Demikian juga dengan silasila berikutnya seperti nilainilai keadilan. Azas persamaan kedudukan di muka hukum ternyata hari ini juga sudah dilanggar oleh penegak hukum itu sendiri. Hukum hanya tajam jika berhadapan dengan rakyat kecil yang tidak berdaya dan tidak dekat dengan kekuasaan, tetapi sebaliknya, hukum akan tumpul jika berhadapan dengan orang yang memiliki kekuatan baik politik maupun ekonomi. Disinilah peran penting sosialisasi Pancasila terus digerakkan untuk selanjutnya diterjemahkan dalam kehidupan seharaihari dengan mengamalkan setiap nilai yang terkandung di dalam silasila Pancasila. Terkait dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menurut Aida masih perlu disempurnakan lagi meskipun sudah empat kali di amandemen atau dirubah. Penyempurnaan kelima ini sangat mendesak untuk disegarakan mengingat

bahwa sistem presidensial hari ini masih belum tegas. Disamping itu sistem ketatanegaraan kita juga harus lebih diperkuat dengan mempertegas dan memperjelas fungsi dan peran masing-masing lembaga Negara. Kita lihat misalnya lembaga DPD RI. DPD RI merupakan lembaga yang dibentuk pasca reformasi akibat kebutuhan daerah yang perlu mendapatkan perwakilanya di pusat. Sebelum reformasi, kepentingan daerah diwakili oleh Fraksi Utusan daerah sehingga para anggota DPR yang berasal dari Fraksi tersebut hanya menjadi “boneka� penguasa dan tidak dekat dengan konstituenya. Dengan hadirnya DPD RI dalam sistem ketatanegaraan kita maka diharapkan kepentingan daerah bisa lebih maksimal diperjuangakan di tingkat Pusat. Saat ini DPD RI memasuki periode kedua, periode pertama 2004-2009, DPD dalam hal legislasi memiliki kewenangan untuk mengusulkan Rancangan Undang-undang yang menjadi kebutuhan daerah tanpa memiliki kewenangan untuk membahas apalagi memutuskan. Kondisi ini tentu sangat merugikan daerah karena sebaik dan sebagus apapun sebuah rancangan undang-undang yang menjadi kebutuhan daerah belum tentu akan dijadikan sebuah undang-undang, bahkan tidak sedikit rancangan undang-undang tersebut masuk dalam kotak sampah. Namun memasuki periode kedua ini, DPD sudah bisa ikut membahas sebuah rancangan UU pada tahap I yauti dengan memberikan pandangan umum dan sekaligus membahas. Kondisi ini tentu belum bisa memberikan manfaat yang optimal kepada daerah dikarenakan anggota DPD tidak bisa mengawal sebuah rancangan UU untuk disyahkan menjadi sebuah Undang-undang. Disinilah arti penting penyempurnaan Konstitusi Negara kita berupa amandemen kelima dari UUD 1945. (rega)

Edisi 4 KATdanHAM  

Edisi 4 KATdanHAM

Advertisement