Gito julianto htn

DAFTAR PUSTAKA Buku: I Gde pantja Astawa ,” problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia”, Bandung, PT Alumni, 2008.

Krishna D.Darumurti, Umbu Rauta, Otonomi Daerah Perkembangan Pemikiran, Pengaturan Dan Pelaksanaan, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta:2003. Hlm.11.

Agussalim andi gadjong, pemerintahan daerah, kajian politik dan hukum, Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.

Viktor M. Situmorang dan Cormentyana Sitanggang, “ Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah”, Jakarta, Sinar Grafik, 1994. Hlm.46.

Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010., Amiruddin dan Zainal Asikin Pengantar Metode Penelitian Hukum Jakarta Rajawali Pers, 2010 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum , Jakarta: Sinat Grafika, 2011, Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek, Jakarta : Rineka Cipta, 2004.

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah., Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125.

Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Tambahan., Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437.

Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban., Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2002 Nomor 76. lampiran peraturan walikota palembang nomor 40 tahun 2012 jo. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang.

Hal | 22