Page 1

Bidang Hukum Pidana Tinjauan Terhadap Status Anak Hasil Zina Dalam KUHP dan Hukum Islam Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010

Oleh: Fitria Mustika, SH Lulus Tanggal 14 September 2013 di Bawah Bimbingan Dr.H.Abdullah Gofar, SH., MH dan Rd. Muhammad Ikhsan, SH., M.Hum


Tinjauan Terhadap Status Anak Hasil Zina Dalam KUHP dan Hukum Islam Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 Oleh: Fitria Mustika, SH Lulus Tanggal 14 September 2013 di Bawah Bimbingan Dr.H.Abdullah Gofar, SH., MH dan Rd. Muhammad Ikhsan, SH., M.Hum

Abstrak: : Perzinaan yaitu perbuatan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terkait perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan isterinya, atau perbuatan seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan isterinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya, artinya mengadakan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perilaku zina dalam pasal 284 KUH Pidana adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya atas dasar suka sama suka. Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya". Bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normative, Pendekatan normatif adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari teoriteori, serta peraturan-peraturan yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas. Jadi penelitian ini dilakukan berdasarkan data primer, data sekunder dan tersier. Logika keilmuan dalam penelitian normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normative. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa berdasarkan Undang-Undang dan KUHP perzinahan merupakan perbuatan yang dilarang dan menurut hukum Islam juga sama, jika perbuatan ini dilakukan oleh seseorang bisa menimbulkan tindak pidana. Kata Kunci : Perzinahan, Mahkamah Konstitusi, Persetubuhan.

Hal | 1


A. Pendahuluan 1. Latar Belakang Dalam Hukum Islam perzinahan dianggap sebagai suatu perbuatan yang sangat terkutuk dan dianggap Jarimah1. Dalam Hukum Islam perzinahan disebut jarimah, menurut sebagian ulama tanpa melihat perlakunya, baik dilakukan oleh orang yang belum menikah atau orang yang telah menikah, selama persetubuhan tersebut berada diluar kerangka pernikahan, hal itu dianggap zina dan perbuatan tersebut melawan hukum. Perzinaan yaitu perbuatan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terkait perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan isterinya, atau perbuatan seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan isterinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya, artinya mengadakan hubungan kelamin atau bersetubuh.2 1 Perilaku zina dalam pasal 284 KUH Pidana adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya atas dasar suka sama suka. Jadi, perzinaan dilakukan tanpa ikatan perkawinan didasarkan suka sama suka maka tidak termasuk zina. 2 Latar belakang pemikiran tersebut karena perbuatan zina termasuk delik aduan. Jadi, jika ada pihak yang dirugikan apakah suami atau isteri dari perempuan atau laki-laki yang melakukan zina dan mengadukan perbuatan isteri atau suaminya maka, barulah perbuatan termasuk ke dalam tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 284 KUH Pidana. Hubungan seks di luar pernikahan menurut Hukum Barat (KUH Pidana) adalah suatu yang tidak buruk dan perselingkuhan dimaklumin oleh masyarakat, maka perzinaan mungkin merupakan perilaku biasa bagi masyarakat barat.3 Anggapan yang sangat jauh berbeda dengan pandangan Hukum Positif yang bersumber pada Hukum Barat. Dalam Hukum Positif, zina tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran dan tidak dihukum, selama tidak ada yang dirugikan 1

Jarimah adalah suatu perbuatan (peristiwa pidana atau delik) apabila perbuatan tersebut mengakibtkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat baik jasad (anggota badan atau jiwa), harta benda, keamanan, tata aturan masyarakat, nama baik, perasaan ataupun hal-hal lain yang harus dipelihara dan dijunjung tinggi keberadaannya. Dikutip Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah), Pustaka Setia, 2000, Hal. 11. 2 Depdikdub, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, edisi-2, Hal. 1136. 3 Muhammad Abdul Malik, Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP, Bulan Bintang, Jakarta, 2003, Hal. 6.

Hal | 2


karena menyadarkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana hanya akibat kerugian semata, Hukum Positif mengalami kesulitan membuktikan, siapa yang merugi dalam kasus perzinaan. Sebagai salah satu jarimah yang merugi dalam kasus perzinaan, sangat sulit dibuktikan unsur kerugian apalagi kalau dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak. Perzinaan menurut agama Islam yang dianut mayoritas masyarakat Indonesia memandang perbuatan yang sangat buruk dan keji sehingga pelakunya tidak mesti dihukum dengan hukuman yang berat. Dalam AL-Quran Allah menyatakan: 3

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan penyaluran yang buruk�. (Q.S Al-Isra, ayat: 32)4

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiaptiap seorang dari keduanya seratus kali dera dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, Jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. (Q.S. An-Nuur, ayat: 2)5

3

Muhammad Abdul Malik, Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP, Bulan Bintang, Jakarta, 2003, Hal. 6. 4 Yayasan Penyelenggaraan Penerjemahan, Dep, Agama RI, AL-Quran dan Terjemahannya, Jakarta, Proyek Pengadaan Kitab Suci AL-Quran, 1985, Hal. 118. 5 Ibid. Hal. 543.

Hal | 3


Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya". Bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya". Apabila dianalisis, maka logika hukumnya Putusan ini menimbulkan konsekuensi adanya hubungan nasab anak luar nikah dengan bapak biologisnya, adanya hak dan kewajiban antara anak luar nikah dan bapak biologisnya, baik dalam bentuk nafkah, waris dan lain sebagainya. Hal ini tentunya berlaku apabila terlebih dahulu dilakukan pembuktian melalui ilmu pengetahuan dan teknologi seperti : tes DNA dan lain sebagainya yang menyatakan bahwa benar anak diluar nikah tersebut memiliki hubungan darah dengan laki-laki sebagai ayah biologisnya itu. Pertimbangan hakim dalam pokok permasalahan hukum mengenai anak yang dilahirkan diluar perkawinan adalah mengenai makna hukum (legal meaning) frasa “yang dilahirkan di luar perkawinan�. Untuk memperoleh jawaban dalam perspektif yang lebih luas perlu dijawab pula permasalahan terkait, yaitu permasalahan tentang sahnya anak. Secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual (coitus) mupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Tidak tepat dan tidak adil jika hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Tidak tepat dan Hal | 4


tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya.7 4 Dalam perkembangan teknologi yang ada dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari ayah biologisnya.5 Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayahnya sering mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada pada anak yang dilahirkan di luar pernikahan. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi seorang anak melalui putusan pengadilan ia berhak untuk mendapatkan biaya pemeliharaan dan pendidikan dari ayah biologisnya seperti halnya ia juga memiliki kewajiban itu terhadap anak sahnya. Seorang anak dan ibunya berhak untuk membuktikan seorang laki-laki yang mereka tunjuk adalah ayah yang telah membenihkannya. Jika berdasarkan putusan pengadilan seorang laki-laki dinyatakan terbukti sebagai ayah biologis anaknya, maka secara hukum laki-laki tersebut sejak keluarnya putusan pengadilan itu akan memiliki kewajiban untuk memberikan hak alimentasi kepada anak biologisnya dalam bentuk biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan. Anak luar kawin mempunyai hak untuk menuntut kewajiban pemeliharaan (Alimentasi) dari ayah biologisnya, menurut pengertian bahasa “alimentasi� adalah pemeliharaan atau pemberian penghidupan 86 Hak alimentasi (pemeliharaan dan nafkah) menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II antara lain: 1. Nafkah anak merupakan kewajiban ayah, dalam keadaan ayah tidak mampu ibu berkewajiban untuk memberi nafkah anak. Oleh karena nafkah anak merupakan kewajiban ayah dan ibu, maka nafkah lampau anak tidak dapat dituntut oleh isteri sebagai hutang suami. Tegasnya tidak ada nafkah madhiyah untuk anak. 7

D.Y. Witanto, Hukum keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang uji materiil UU Perkawinan, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, Hal. 204-205. 8

Susilo Riwayadi dan Suci Nur Anisyah, Kamus Populer Ilmiah Lengkap, Sinar Terang, Surabaya, Hlm: 19.

Hal | 5


2. Pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya. Oleh karenanya ibu lebih baik layak dan lebih berhak untuk memelihara anak dibawah usia 12 tahun. 3. Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan kepada ayahnya, bila ibu dianggap tidak cakap,mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak.7 4. Pengalihan pemeliharaan anak tersebut dalam angka 3 di atas harus didasarkan atas putusan pengadilan agama dengan mengajukan permohonan pencabutan kekuasaan orang tua jika anak tersebut oleh pengadilan agama telah ditetapkan dibawah asuhan isterinya. 5. Pencabutan kekuasaan orang tua yang lain, anak, keluarga, dalam garis lurus ke atas, saudara kandung dan pejabat yang berwenang (jaksa). 6. Untuk keseragaman amar putusan permohonan pemeliharaan anak berbunyi: “menetapkan anak bernama ......... bin/binti ......... umur ......... tahun/tanggal lahir ......... berada di bawah hadhanah .........� 7. Dalam hal hadhanah dimintakan pencabutan kepengadilan agama, maka amarnya berbunyi: a) Mencabut hak hadhanah dari termohon (nama ......... binti .........) b) Menetapkan anak bernama ......... bin/binti/ ......... berada dibawah hadhanah pemohon (nama ......... bin/binti .........)9 Penerapan tentang kewajiban pemeliharaan (alimentasi) kepada ayah biologis juga menimbulkan kewajiban bagi si anak untuk menghormati dan menghargai si ayah sebagai orang tuanya, termasuk kewajiban untuk melakukan pengurusan kepada si ayah jika si anak telah dewasa dan si ayah membutuhkan pemeliharaan dari anaknya, karena hak dan kewajiban alimentasi. Anak dan segala kepentingannya harus dipisahkan dari setiap persengketaan yang terjadi pada kedua orang tuanya, urusan sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan oleh orang tuanya, atau bahkan sama sekali tidak ada perkawinan yang telah mendahuli proses kelahiran si 8 anak, hak dan kedudukan si anak dimata hukum tidak boleh dirugikan, karena si anak dimata hukum tidak boleh dirugikan, karena si anak tidak pernah terlibat atas segala

9

Mahkamah Agung RI. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II, edisi 2007, Jakarta, 2009, Hlm. 480-482

Hal | 6


kesalahan atau dosa yang dilakukan oleh orang tuanya, pertimbangan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut: “Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan�. Pendapat Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya memberikan makna yang signifikasi bagi masa depan anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan, karena pokok pikiran dari uraian pertimbangan tersebut menyiratkan maksud bahwa antara status dan kedudukan anak dipisahkan dari segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh orang tuanya, artinya negara tetap harus melindungi status hukum si anak meskipun kedua orang tuanya sedang terlibat dalam sengketa tentang keabsahan perkawinannya. Persoalan yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi menyangkut anak luar kawin mengandung nuansa yang sensitif dan cenderung mengundang polemik dari sebagian kelompok tertentu yang memandang bahwa anak yang lahir dari hubungan di luar perkawinan merupakan hasil perbuatan zina. Sehingga Putusan Mahkamah Kontitusi tersebut akan terkesan melegalisasi perbuatan zina.10 9 Padahal zina adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Hal inilah yang perlu mendapat sosialisai dan pemahaman secara lebih mendalam tentang makna dari substansi pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi. Jika dilihat dari aspek kepentingan si anak terlepas dari persoalan keabsahan perkawinan yang dilakukan oleh kedua orang tua si anak atau mungkin yang sama sekali tidak pernah ada perkawinan, maka dapat dilihat beberapa hal sebagai berikut: 1. Terjadinya kelahiran bukanlah kehendak si anak; 2. Si anak tidak pernah diberikan hak untuk memilih dia akan dilahirkan dari rahim milik siapa; 3. Si anak tidak memiliki kepentingan terhadap sah dan tidaknya perkawinan orang tuanya karena dia tidak turut terlibat dalam perbuatan dan kesalahan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya; 4. Tidak ada satu pun dosa yang dapat diwariskan kepada keturunannya sebagai si anak tidak boleh menanggung akibat dosa yang dibuat oleh orang tuanya; 10

D.Y.Witanto,Op.cit., Hlm. 250-251.

Hal | 7


5.

6.

7.

8.

Persoalan kelahiran merupakan persoalan takdir yang tidak bisa dihindari oleh si anak, sehingga pada prinsipnya tidak akan da satu pun anak yang mau dilahirkan dari hasil hubungan yang tidak sah; Setiap anak yang lahir diluar kawin memeliki kepentingan dan kebutuhan yang sama dengan anak-anak pada umumnya, sehingga tidak seorang perempuan yang seharusnya menurut hukum terkait dalam suatu hubungan perkawinan. Konstitusi melindungi hak asasi setiap anak untuk bisa mendapatkan status yang layak dihadapan hukum, tidak terkecuali anak yang lahir di luar perkawinan; Melepaskan tanggung jawab si ayah terhadap anaknya hanya semata-mata karena tidak terjadi perkawinan atau perkawinannya tidak sah merupakan bentuk ketidakadilan karena ia memiliki peran yang besar atas kelahiran anak tersebut.

2. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang di atas, maka penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut: 1. Apakah yang menjadi pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Konstitusi mengakibatkan hukum antara anak luar nikah dengan ayah biologisnya ? 2. Bagaimana Hukum Islam dan KUHP mendudukan anak yang dilahirkan dari hasil zina ? 3. Bagaimana kedudukan anak hasil zina pasca putusan Mahkamah Konstitusi terutama kekuasaan orang tuanya ? 3. Tujuan Penelitian 1. Untuk menjelaskan pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Konstitusi mengakibatkan hukum antara anak luar nikah dengan ayah biologisnya. 2. Untuk menjelaskan kedudukan anak yang dilahirkan dari hasil zina menurut Hukum Islam dan KUHP. 3. Untuk menjelaskan kedudukan anak hasil zina pasca putusan Mahkamah Konstitusi terutama kekuasaan orang tua terhadap anak tersebut.

Hal | 8


4. Manfaat Penelitian a. Secara Teoritis Dapat memberikan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan dapat menambah pengetahuan terkait dengan status anak hasil zina dalam KUHP dan hukum islam pasca putusan mahkamah konstitusi b. Secara Praktis Manfaat praktis penelitian ini bagi masyarakat diharapkan dapat memberikan argumentasi hukum untuk perlindungan anak luar kawin serta dapat memperjelas hubungan hukum antara orang tua anak luar kawin dengan anak luar kawin. Terutama dalam batasan status anak luar kawin terhadap ayah biologisnya. 5. Metode Penelitian 1. Tipe Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari teori-teori, serta peraturan-peraturan yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas. Jadi penelitian ini dilakukan berdasarkan data primer, data sekunder dan tersier. Logika keilmuan dalam penelitian normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif.111011 2. Sifat Penelitian Penelitian yang dilakukan oleh penulis disajikan dalam bentuk deskritif analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisa hal-hal yang berhubungan dengan status anak hasil zina menurut KUHP dan Hukum Islam. 3. Pengumpulan Data a. Sumber Data 1. Bahan Hukum Primer Yaitu menggunakan bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

11

Johnny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Malang, Banyumedia, 2006, Hal.47

Hal | 9


(KUHP), Al, Qur’an dan Hadist, dan Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah). 2. Bahan Hukum Sekunder Yaitu menggunakan buku-buku, tulisan-tulisan para pakar di bidang ilmu hukum khususnya mengenai hukum perkawinan serta melalui internet. 3. Bahan Hukum Tersier Yaitu dengan memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Kamus Hukum. b. Cara Pengumpulan Data Kagiatan pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan pengumpulan data kepustakaan. Penelitian kepustakaan ini akan memperoleh data skunder yang dikumpulkan dari keterangan dan data dengan cara membaca dan memahami buku-buku, internet, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek yang menjadi pokok permasalahan. c. Pengolahan Data Bahan-bahan hukum yang telah tersedia kemudian diolah dengan tahapan sebagaimana dijelaskan Van Hoecke yang dikutip oleh Bernard Arief Sidharta, yaitu: menstruktur, mendeskripsi, dan mensistematiskan bahan-bahan hukum yang dilakukan dengan tiga tahapan yaitu:11 1. Tataran Teknis, yaitu menghimpun dan memaparkan peraturan hukum berdasarkan hirarki sumber hukum untuk membangun landasan letimigasi dan menafsirkan peraturan hukum dengan menerapkan metode logika sehingga tertata suatu sistem hukum yang koheren; 2. Tataran Teologis, Yaitu menyistematiskan peraturan hukum berdasarkan subtansi hukum, dengan cara memikirkan, menata ulang dan menafsirkan material yuridis dalam persfektif teologis sehingga sistemnya menjadi lebih jelas dan berkembang, dengan menerapkan metode teologis sebagai patokan sistematisasi;

12

Bernard Arief Sidharta, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2000), Hal. 39

Hal | 10


3. Tataran Sistematis Eksternal, yaitu dengan menyistematiskan hukum dalam rangka mengintegrasikan kedalam tatanan dan pandangan hidup masyarakat, sehingga dapat menganalisa ulang pengertian yang ada dan pembentukan pengertian baru, dengan menerapkan metode interdisipliner atau transdisipliner, yakni memanfaatkan metode dan produk berbagai ilmu manusia lainnya dengan pendekatan ke masa depan (uturologi). d. Analisa Data Dalam membahas permasalahan, data dan informasi yang ada disusun, diolah secara ilmiah. Dengan demikian hasil penelitian bersifat evaluatif analitis. e. Penarikan Kesimpulan Penarikan Kesimpulan dalam penelitian skripsi ini menggunakan logika berfikir deduktif, dengan cara melakukan penalaran pada suatu keadaan yang berlaku umum pada fenomena tertentu dan konkrit dihadapi. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkretisasi, karena hal-hal yang dirumuskan secara umum tetap dalam keadaan khusus. Aturan-aturan hukum yang bersifat umum dijabarkan (dikonkritisasi) dalam wujud peraturan hukum yang konkrit, sehingga dapat ditafsirkan, dan dapat diperoleh kesimpulan dari pembahasan sebagai upaya untuk mengetahui jawaban dari permasalahan-permasalahan yang ada dalam skripsi ini. B. Tinjauan Terhadap Status Anak Hasil Zina Dalam KUHP dan Hukum Islam Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 1. Pertimbangan Hukum Hakim MK Mengakibatkan Hubungan Hukum Antara Anak Luar Nikah dengan Ayah Biologisnya Permasalahan hukum mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah mengenai makna hukum yang dilahirkan di luar nikah Untuk memperoleh jawaban dalam perspektif yang lebih luas perlu dijawab pula permasalahan tentang sahnya anak, secara alamiah, tidaklah seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual (coitus) maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan

Hal | 11


2. Hukum Islam dan KUHP Mendudukan Anak yang Dilahirkan dari Hasil Zina Anak luar kawin dalam konsepsi hukum Islam akan masuk pada pembicaraan tentang perzinahan karena kelahiran anak di luar kawin dalam konsep hukum Islam pasti akan didahului oleh adanya perbuatan zina, kecuali anak luar kawin dalam katagori syubhat12 karena perbuatan zina menurut Islam termasuk bagi mereka yang telah/pernah menikah maupun bagi mereka yang sama sekali belum pernah melangsungkan pernikahan. 3. Kekuasaan orang tua terhadap pribadi si anak. Setiap anak tanpa memandang berapapun usianya berkewajiban untuk menghormati dan menghargai orang tuanya dan sebaliknya orang tua berkewajiban untuk memelihara dan memberikan nafkah kepada anaknya, sekalipun ia telah kehilangan kekuasaan sebagai orang tua atau wali berdasarkan besarnya penghasilan yang dimilikinya. Kewajiban pemberian nafkah tersebut meliputi biaya hidup sehari-hari dan biaya pendidikan bagi si anak. C. Penutup Hukum Islam dan KUHP mendudukan anak yang dilahirkan dari hasil zina. Menurut Pasal 284 KUHP seseorang telah berbuat zina jika salah seorang atau kedua-duanya sedang terikat perkawinan dengan yang lain, sehingga ikatan perkawinan merupakan unsur yang menentukan seseorang dapat dikatakan melakukan zina atau tidak. Hal tersebut sangat berbeda dengan konsep zina menurut hukum Islam. Berdasarkan terminologi Islam perbuatan zina tidak hanya ditentukan oleh keadaan bahwa si laki-laki atau si perempuan sedang berstatus menikah dengan perempuan atau laki-laki lain, namun setiap hubungan suami isteri yang dilakukan oleh pasangan yang tidak dalam ikatan perkawinan terlepas apakah Ia sedang berstatus menikah dengan yang lain atau mereka masih berstatus perjaka dan gadis, tetap dianggap sebagai perbuatan zina, sedangkan menurut pandangan Islam, kedudukan anak menurut hukum Islam sebagaimana Kompilasi Hukum Islam pada prinsipnya yang sama dengan UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam mengandung rumusan yang tidak berbeda 12

Ket: anak syubhat tidak dapat dikatagorikan sebagai anak zina karena ada unsur kekeliruan dalam akalnya pada saat melakukan persetubuhan, yang menganggap bahwa orang yang disetubuhinya itu adalah isterinya yang sah, atau persetubuhan yang dilakukan oleh orangorang yang akalnya rusak, Ibid, Witanto, hlm : 70

Hal | 12


dengan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, dimana seorang anak luar kawin hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Hal | 13

Fitria mustika pdn  
Advertisement