Page 1

Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perbuatan Tidak Menyenangkan Oleh: Niko Silvanus, SH Lulus Tanggal 4 Juli 2013 di Bawah Bimbingan Dr. H. Ruben Achmad, SH.,MH dan Henny Yuningsih, SH.,MH


Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perbuatan Tidak Menyenangkan Oleh: Niko Silvanus, SH Lulus Tanggal 4 Juli 2013 di Bawah Bimbingan Dr. H. Ruben Achmad, SH.,MH dan Henny Yuningsih, SH.,MH

A. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Di Indonesia sumber utama hukum pidana terdapat dalam kitab Undang Undang Hukum Pidana dan peraturan perundang undangan hukum pidana lainya. Tetapi disamping KUHP masih dimungkinkan sumber dari hukum adat atau hukum rakyat yang masih hidup sebagai peristiwa pidana dengan batasan batasan tertentu menurut Undang Undang darurat 1951 No.1 pasal 5 ayat (3) B. Untuk hukum acara pidana bersumber pada KUHAP, Undang Undang Republik Indonesia No 8 tahun 1981.1 Tindak Pidana adalah suatu kejahatan atau perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai oleh ancaman dan sanksi sanksi yang semuanya itu telah diatur dalam undang undang dan begitu pula dalam KUHP. Tindak pidana sering juga disebut dengan istilah kejahatan. Sebab kejahatan merupakan suatu masalah dalam masyarakat karena sebagai perbuatan manusia yang mengalami perkembangan sebagaimana dari perkembangan dari perkembangan masyarakat itu sendiri. Salah satu dari bentuk tindak pidana tersebut adalah perbuatan tidak menyenangkan. Tindak pidana ini merupakan gangguan terhadap ketentraman dan kenyamanan masyarakat. Perbuatan tidak menyenangkan adalah setiap perlakuan yang menyinggung perasaan orang. Perlakuan ini dapat berupa ucapan kata kata atau perbuatan perbuatan yang tidak langsung mengenai orangnya.2 Sebagaimana termuat dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat ketentuan ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana 1

Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta ,1985,

hlm 37. 2

R Soesilo, Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea,Bogor, 1986, hlm 236.

Hal | 1


perbuatan tidak menyenangkan, yang terkandung yaitu pada Bab XVIII, tentang kejahatan terhadap orang, khususnya pada Pasal 335 KUHP. Pasal 335 Ayat (1) ke 1 KUHP : (1) “Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah” ; Ke 1 “Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan , suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”. Ke 2 “Barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis”. (2) “Dalam hal diterangkan Ke-2, kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena”. Sebagai contoh yang terjadi ialah perkara perbuatan tidak menyenangkan yang terdapat Pengadilan Negeri Palembang, dimana terdakwa tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan tersebut atas nama Elisa Damayanti alias Lis dan Wawan Heriyanto Als YantoBin Soleh. Jaksa kemudian menuntut terdakwa dengan pidana selama 3 bulan untuk terdakwa Elis dan 8 bulan untuk terdakwa Yanto. Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana menjatuhkan putusan : 0988/Pid.B/2012/PN.PLG atas nama Elisa Damayanti alias Lis dan No 0898/PID.B/ 2012/PN. PLG atas namaWawan Heriyanto Als Yanto Bin Soleh. Setelah peradilan dilaksanakan maka ditetapkanlah sebuah keputusan yang disebut ”Putusan Pengadilan”. Hakim kemudian memutus terdakwa Elis dengan pidana penjara selama 2 bulan untuk terdakwa Elis dan 6 bulan untuk terdakwa Yanto Putusan pengadilan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan selanjutnya jaksa melaksanakan putusan tersebut maka dari itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepada jaksa tersebut. Dari putusan pengadilan di atas dapat di lihat beberapa perbedaan antara pandangan jaksa dan hakim dalam menerapkan sanksi terhadap pelaku perbuatan tidak menyenangkan. Selain itu tidak semua kasus perbuatan tidak menyenangkan ini sampai pada tahap pengadilan hal tersebut dikarenakan adanya hambatan bagi penyidik dalam melakukan penyelidikan yang dalam hal ini dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Untuk itu kita harus Hal | 2


tahu terlebih dahulu apa yang menjadi penghambat dalam proses peradilan pada kasus perbuatan tidak menyenangkan dan bagaimana penerapan sanksi yang tepat terhadap pelaku perbuatan tidak menyenangkan ini Maka dari itulah penulis tertarik mengangkat PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN (Studi Kasus Putusan PN. Palembang No:0988/Pid.B/2012/ PN.PLG dan No 0898/PID.B/2012/PN.PLG ) menjadi Jurnal Hukum. 2. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik suatu permasalahan sebagai berikut 1. Apa yang menjadi hambatan bagi penyidik dalam melakukan penyidikan pada perkara tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan ? 2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan berdasarkan putusanPN. PalembangNo : 0988/Pid.B/2012/PN.PLG dan No 0898/PID.B/ 2012/PN. PLG. 3. Kerangka Teori Setiap penelitian akan ada kerangka teoritis yang menjadi acuan dan bertujuan untuk mengindentifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.3 Adapun teori-teori yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah : a) Teori Pemidanaan Berdasarkan dengan tujuan pemidanaan, paling tidak terdapat 3 golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana, yaitu :4 1. Teori absolut atau teori pembalasan (vergeldingstheorien) Teori pembalasan mengatakan, bahwa pemidanaan tidaklah bertujuan untuk hal - hal yang praktis, seperti memperbaiki penjahat.Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi suatu keharusan,. Hakekat suatu pemidanaan adalah pembalasan.

3

Soerjono SoekantoPengantar Penelitian Hukum Cet ke-3, UI. Press, Jakarta, 1986,

hlm 125. 4

Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 33-38.

Hal | 3


2. Teori relatif atau teori tujuan (doeltheorien) Teori tentang tujuan pemidanaan yang kedua yaitu teori relatif. Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam penyelenggaraan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan pemidanaan untuk prevensi terjadinya kejahatan. Wujud pidana ini berbeda - beda: menakutkan, memperbaiki atau membinasakan. 3. Teori gabungan (verenigingstheorien) Kemudian teori gabungan antara pembalasan dan prevensi terdapat beberapa variasi. Ada yang menitikberatkan pada pembalasan, dan ada pula yang menghendaki unsur pembalasan dan prevensi seimbang. Yang pertama, yaitu menitik beratkanpada unsrur pertahanan tata tertibmasyarakat. Menurut teori ini, bahwa pidana yang dijatuhakn tidak boleh lebih berat dari pada yang ditimbulkannya dan gunanya juga tidak boleh lebih besar dari pada yang seharusnya. b) Teori Pengambilan Keputusan Menurut Reid Hastie teori pengambilan keputusan adalah pengambilan keputusan yang disusun berdasarkan prinsip rasional dan teori pengambilan keputusan ini dibagi menjadi tiga, yaitu :5 1. Pendekatan Teori Probalitas Pendekatan teori probalitas ini pada awalnya hakim haruslah mempunyai kekuatan keyakinan terlebih dahulu terhadap kasus yang sedang ditangani. Keyakinan hakim disini dapat terbentuk dari bagaimana hasil kerja yang dilakukan oleh aparat penegak hukum serta semua hal yang terkait kasus tersebut. Setelah hakim memiliki keyakinan terhadap kasus tersebut barulah hakim mengindentifikasi dan memahami informasi-informasi yang nantinya akan berpengaruh terhadap keyakinan hakim. 2. Pendekatan Teori Aljabar Pendekatan teori aljabar ini biasanya banyak dipergunakan dalam teori psikologi yang diterapkan dalam perubahan sikap, pandangan terhadap manusia hingga dalam pembuatan keputusan. Ilmu kedokteran kehakiman merupakan salah satu bagian ilmu kedokteran jiwa yang mengkhusukan diri dalam hal-hal kasus gangguan jiwa yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan

5

Abdul Mun'im Idris dan Sutomo Slamed Iman, Ilmu Kedokteran Kehakiman, Gunung Agung, Jakarta, 1985, hlm 109.

Hal | 4


oleh terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut dimana yang bersangkutan itu dalam keadaan terganggu jiwanya. 3. Pendekatan Model Cerita Hakim dalam memutuskan perbuatan pidana yang telah memperoleh serta mengumpulkan informasi-informasi yang didapatkanya dari jaksa penuntut umum, saksi, terdakwa maupun barang bukti barulah mengembangkan pendekatan teori model cerita yang diawali dengan perhatian hingga dapat menggambarkan tingkah laku. Setelah konstruksi cerita dari hakim maka disusun berdasarkan bukti-bukti serta kesimpulan dari hakim, maka hakim dapat menyusun lebih dari satu cerita yang hakim pun memiliki keyakinan terhadap cerita yang terbalik dari semua cerita yang disusunya. B. PEMBAHASAN 1. Hambatan Bagi Penyidik Dalam Melakukan Penyidikan Pada Perkara Tindak Pidana Perbuatan Tidak Menyenangkan Dalam penyelesaian perkara tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan, tentunya harus melalui Sistem Peradilan Pidana. Menurut Mardjono Reksodipoetro6, Sistem Peradilan Pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga pemasyarakatan. Di dalam Sistem Peradilan Pidana terdapat suatu tahap yang dinamakan Penyidikan. Yang dimaksud dengan penyidikan adalah “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menuntut yang diatur dalam undang - undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 ayat 2 KUHAP).7 Dalam menyelesaikan perkara tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan haruslah melewati tahap peyidikan. Kemudian pelaku tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan tersebut akan dilakukan penyidikan di Kepolisian. Setelah Kepolisian melakukan penyidikan maka kepolisian akan membuat Berita Acara Pemeriksaan atau BAP untuk diserahkan ke Kejaksaan. Kemudian Jaksa Penuntut Umum akan memeriksa BAP dari Kepolisan lalu menyatakan sudah lengkap atau belum syarat formil yang dibutuhkan untuk melakukan proses persidangan di Pengadilan. 6

Panjaitan, Petrus Irwan, dan Pandapotan Simorangkir, Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Pustaka Sinar Harapan ,Jakarta, 1995, hlm 21. 7 Moch. Faisal Salam, Loc cit, hlm 35.

Hal | 5


Sebagai contoh dalam 2 (dua) tahun belakangan ini jumlah kasus tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan yang masuk ke Polresta Palembang dan Pengadilan Negeri Palembang pada tahun 2011 sebanyak 20 (dua puluh) kasus dan pada tahun 2012 sebanyak 30 (tiga puluh) kasus. Hal tersebut menandakan bahwa BAP yang dibuat oleh Kepolisian belum memenuhi syarat formil sehingga Jaksa Penuntut Umum menyatakan belum dapat dapat dilanjutkan ke Pengadilan untuk dilakukan persidangan dan meminta Kepolisian untuk memenuhi syarat formil yang dibutuhkan Jaksa Penuntut Umum tersebut. Tidak terpenuhinya syarat Formil dalam BAP yang dibutuhkan Jaksa Penuntut Umum dikarenakan Kepolisian menemui beberapa hambatan dalam melakukan penyidikan terhadap kasus tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan Adapun hambatan yang ditemukan oleh penyidik dalam melakukan penyidikan sehingga dari seluruh kasus yang masuk ke kantor tidak seluruhnya dapat diajukan ke Pengadilan Negeri Palembang ialah:8 1. Substansial (Peraturan perundang - undangan) Masih terdapat kesimpang siuran tentang pengertian tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan yang termuat dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan belum adanya pengertian khusus yang mengatur apa sajakah dan bagaimanakah bentuk-bentuk perbuatan tidak menyenangkan karena dalam Pasal 335 KUHP sendiri hanya menyebutkan tentang kejahatan terhadap kemerdekaan orang. 2. Struktural (Aparat penegak hukum) Membahas mengenai aparat penegak hukum sebagai faktor penghambat, maka kebutuhan personil aparat penegak untuk melakukan penyuluhan terhadap warga haruslah ditambah jumlahnya, hal ini untuk memberi pengertian terhadap warga tentang spesifikasi tindak pidana perbuatan tidak menyenagkan, hal ini mengingat pada tugas dari pihak kepolisian sebagai pengayom masyarakat. Selain itu menurut analisis penulis, bahwa dari aspek aparat penegak hukum itu sendiri hendaklah jeli dalam melihat substansi dari peraturan

8

Wawancara dengan Ipda Masrizal, di ruang Bareskrim Polresta Palembang, pada tanggal 24 April 2013 Pukul 10.30 WIB.

Hal | 6


tersebut baik dari unsur-unsur subjektif maupun objektif suatu tindak pidana yang terjadi di masyarakat. 3. Kultural (Budaya masyarakat) Budaya hukum dan kesadaran hukum masyarakat serta Minimnya pemahaman masyarakat dalam hukum, merupakan bagian faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan. Adanya sosialisasi hukum dari aparat penegak hukum itu sangat penting untuk menumbuhkan budaya serta kesadaran hukum masyarakat.Biasanya yang hanya dapat hadir ialah saksi korban saja dan saksi selain korban tyang melihat langsung tidak dapat dihadirkan, hal ini dapat menghambat penyidik dalam mencukupi syarat formil yaitu terdapatnya asas satu saksi bukan saksi atau unus testis nullus testis sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1991 2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perbuatan Tidak Menyenangkan Pada bab ini, penulis akan mencoba mengemukakan Putusan hakim dalam perkara pidana perbuatan tidak menyenangkan yang dijatuhkan di Pengadilan Negeri Palembang. Kasus ini diperoleh dengan mempelajari dari berkas-berkas perkara yang ada di Pengadilan Negeri Palembang. Dengan demikian hasil analisis kasus nantinya merupakan pendukung daripada materi yang dibuat pada bab-bab sebelumnya, dan dapat diuji kebenaranya sesuai dengan kesimpulan sementara tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan. 1. Putusan Pengadilan Negeri Palembang No.0988/Pid.B/2012/PN.PLG Atas nama terdakwa Elisa Damayanti Als Lis Binti Robani a. Duduk Perkara Bahwa terdakwa Elisa Damayanti Als Lis Binti Robani pada hari Senin, 16 September 2011 sekitar pukul 16.00 WIB di Jl GHA Bastari Jakabaring Palembang, telah melakukan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan. Korban Ani bersama saksi Dian Saputra yang hendak mencari suaminya yang bernama Mulkan di pangkalan truk milik saksi Nusri alias Basri yang berlokasi di Jl GHA Bastari. Kemudian setelah beberapa saat ternyata korban berhasil menemukan suaminya tersebut di dalam mobil dan langsung menyuruh suaminya tersebut untuk langsung pulang, hal tersebut dikarenakan korban telah Hal | 7


meninggalkan korban selama 30 hari. Di dalam mobil tersebut juga terdapat terdakwa yang merupakan istri muda mulkan. Terdakwa kemudian merasa tidak senang dan terdakwa pun langsung turun dari mobil itu sambil mengacungkan sebuah obeng ke arah korban diiringi perkataan “Sini mati kau, kubunuh kau�, dan pada saat itu saksi Dian langsung menangkis tangan terdakwa dan mengambil obeng tersebut dari tangan terdakwa, kemudian suaminya tersebut menutur korban dan saksi dian untuk pulang ke rumah. b. Dakwaan Perbuatan terdakwa diancam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP. c. Tuntutan TUNTUTAN 1. Menyatakan terdakwa Elisa damayanti alias Lis Binti Robani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 335(1) KUHP; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 bulan dipotong dengan masa tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan; 3. Menyatakan barang bukti : 1 bilah obengbesi warna kuning sepanjang 30 cm dirampas untuk dimusnahkan; 4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-. Setelah Hakim mempelajari perkara tersebut, Hakim mengeluarkan sebuah putusan, yang isi nya sebagai berikut : d. Putusan MENGADILI 1. Menyatakan terdakwa Elisa damayanti alias Lis Binti Robani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana"Perbuatan tidak menyenangkan"; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 bulan' 3. Menyatakan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut; 4. Memerintah terdakwa tetap ditahan;

Hal | 8


5.

Memerintahkan barang bukti berupa : 1 bilah obengbesi warna kuning sepanjang 30 cm dirampas untuk dimusnahkan; 6. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-. 2. Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 0898/PID.B/2012/PN.PLG Atas nama terdakwa WAWAN HERIYANTO Als YANTO Bin SOLEH a. Duduk Perkara Bahwa terdakwa Wawan Heriyanto Als Yanto Bin Soleh pada hari Senin tanggal 23 Januari 2012 sekitar pukul 16.30 WIB di di Jalan Basuki Rahmat Depan PTC Palembang, telah melakukan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan. Korban Jimmy bersama saksi M.Nur dan saksi Kamaludin yang hendak mencari Terdakwa yang bernama Yanto di Jl. Basuki Rahmat depan PTC Palembang, dengan maksud menyelesaikan masalah yang sebelumnya terjadi antara terdakwa Yanto dan Korban Jimmy, masalah tersebut diakibatkan korban membawa angkot yang hampir menabrak angkot terdakwa dan tedakwa pun meminta korban agar menyetorkan uang sebanyak Rp 300.000 setiap bulannya kepada terdakwa. Kemudian setelah beberapa saat setelah korban bersama kedua saksi M.Nur dan saksi Kamaludin menunggu terdakwa lewat, akhirnya terdakwa pun lewat sembari menurunkan penumpang. Terdakwa kemudian merasa tidak senang dan terdakwa pun langsung turun dari mobil angkot itu sambil membawa samurai kemudian mengejar korban diiringi perkataan “apo kendak kau mo, mano keluarga kau”, dan pada saat itu korban dan saksi M.Nur berlari kucar-kacir menyelamatkan diri masing-masing ke lorong di depan PTC sambil berkata “awas Yanto bawa pedang”. Lantas terdakwa pun marah dan membacok helm sepeda motor milik saksi Kamaludin yang adalah mertua korban, hal tersebut dikarenakan terdakwa tidak berhasil mendapatkan korban dan saksi. 3. Analisis hukum kasus Elisa Damayanti alias Lis Binti Robani dan Wawan Heiyanto alias Yanto bin Soleh Menurut responden Posma P Nainggolan, mengenai pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan tersebut mengacu pada Pasal yang didakwakan yaitu Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Serta memperhatikan keterangan para saksi-saksi, Hal | 9


keterangan kedua terdakwa itu sendiri serta dihubungkan satu sama lain hingga saling berkaitan dan saling melengkapi, setelah majelis hakim telah mendapatkan fakta-fakta hukum dan dari fakta-fakta hukum dan dari fakta-fakta hukum itu majelis hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan akan perbuatanya sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.9 Apabila pernyataan responden di atas dihubungkan dengan teori pengambilan keputusan, maka dapat disimpulkan bahwa hakim telah menggunakan teori Probalitas, dimana keyakinan hakim disini dapat terbentuk dari bagaimana hasil kerja yang dilakukan oleh aparat penegak hukum serta semua hal yang terkait kasus tersebut. Setelah hakim memiliki keyakinan terhadap kasus tersebut barulah hakim mengindentifikasi dan memahami informasi-informasi yang nantinya akan berpengaruh terhadap keyakinan hakim. Setelah pada tahap ini kesemua hal yang telah dilalui hakim tersebut maka barulah hakim mengkombinasikan dengan bukti baru apabila dari informasiinformasi yang diperolehnya tadi ia mendapatkan bukti baru sehingga memperbarui lagi keyakinanya yang akan menjadi pertimbangan baginya. Setelah pada tahap akhir barulah hakim membandingkan hasil akhir yang telah dicapainya dengan kriteria hakim dalam mengadili.10 Lamanya pidana yang akan dijatuhkan yaitu pidana penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari untuk terdakwa Elisa Darmayanti dan 6 (enam bulan) untuk terdakwa Wawan Heriyanto, disesuaikan dengan tingkat kesalahan si pelaku, sikap batin si pelaku, motivasi tindak pidana tersebut, pengaruh terhadap diri korban atau masyarakat, serta fakta-fakta hukum lainya yang terungkap di persidangan dan juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yang terdapat di dalam diri terdakwa. Posma P Nainggolan menjelaskan dalam kaitanya kasus perbuatan tidak menyenangkan yang tertuang dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHP menentukan dapat dijatuhkan pidana penjara meskipun ancaman hukumanya paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah terhadap pelaku tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan . pasal ini tidak menyebutkan pidana minimal, sehingga dalam penjatuhan pidana , pasal ini 9

Wawancara dengan Posma P Nainggolan, di ruang Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada tanggal 8 Mei 2013 Pukul 09.25 WIB. 10

Abdul Mun'im Idris dan Sutomo Slamed Iman, Ilmu Kedokteran KehakimanGunung Agung,Jakarta, 1985, hlm 48

Hal | 10


harus dikembalikan pada Pasal 13 Ayat (2) KUHP yang menentukan batas minimal pidana adalah 1 (satu) hari penjara, sehingga hakim mempunyai kebebasan untuk menjatuhkan pidana berdasarkan keyakinanya.11 Dari uraian di atas dan bila dihubungkan dengan teori tujuan pemidanaan yaitu teori Absolut, teori Relatif dan teori Gabungan, maka hakim telah mempergunakan teori gabungan terhadap terdakwa Elisa Damayanti Als Lis Binti Robani dan terdakwaWawan Heriyanto Als Yanto Bin Soleh . Terbukti dengan putusan hakim, yang menjatuhkan putusan pidana penjara sebagai sarana pembalasan terhadap diri terdakwa juga menjadikan sarana tujuan yaitu memberikan pelajaran kepada terdakwa agar di lain waktu tidak mengulangi perbuatanya dan sebagai shock terapy bagi masyarakat agat tidak mengikuti perbuatan tersebut.12 Penjatuhan pidana haruslah merupakan suatu tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan dan bermanfaat tidak hanya bagi si pelaku tetapi juga harus bermanfaat bagi masyarakat, karena setiap penjatuhan pidana selalu akan menimbulkan korban yaitu penderitaan, kerugian mental dan fisik. Pada akhirnya Hakim harus memutuskan perkara yang diadilinya semata-mata berdasarkan hukum, kebenaran dan keadilan serta yang tidak membeda-bedakan individu, tentunya dengan berbagai resiko yang akan dihadapinya C. PENUTUP 1. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut : a) Hambatan bagi penyidik dalam melakukan penyidikan pada perkara perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP disebabkan oleh Faktor substansial yaitu peraturan perundang - undangan dalam hal ini Pasal 335 KUHP sering membuat keliru masyarakat. Faktor struktural yaitu aparat penegak hukum yang sering kali kurang cermat dalam memilah kasus pidana yang masuk ke lembaganya. Faktor kultural yaitu budaya hukum

11

Wawancara dengan Posma P Nainggolan, di ruang Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada tanggal 6 Mei 2013 Pukul 09.00 WIB. 12 Wawancara dengan Posma P Nainggolan, di ruang Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada tanggal 8 Mei 2013 Pukul 09.38 WIB.

Hal | 11


masyarakat yang belum bisa berperan aktif dalam penegakan hukum di negara ini. b) Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan berdasarkan putusanPN. Palembang No : 0988/Pid.B/2012/PN.PLG dan No 0898/PID.B/ 2012/PN. PLG ialah dipenuhinya ketentuan alat-alat bukti dan faktafakta dipersidangan sebagaimana diatur di dalam (Pasal 183, Pasal 194 ayat (1) KUHAP). Selain itu hakim juga perlu mempertimbangkan halhal yang memberatkan bagi terdakwa dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa. Adapun hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa ialah perbuatan terdakwa membuat saksi korban menjadi takut, sedangkan yang meringankan terdakwa ialah terdakwa mengakui semua perbuatanya dan berlaku sopan selama persidangan, terdakwa belum pernah dihukum. 2. Saran Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka ada beberapa hal yang dapat disarankan antara lain : a) Agar penyidik tidak mengalami hambatan dalam melakukan penyidikan pada perkara tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan, maka yang harus dilakukan penyidik ialah penyidik harus lebih teliti dalam mengkualifikasikan jenis-jenis tindak pidana yang masuk ke Kepolisian sehingga proses penyidikan dapat berkjalan dengan lancar, selain itu penyidik juga perlu melakukan menyuluhan maupun seminar kepada masyarakat agar masyarakat menjadi lebih sadar dan taat hukum. b) Hakim dalam menjatuhakan menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan hendaklah didasarkan pada dipenuhinya alat-alat bukti dan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana diatur di dalam (Pasal 183, Pasal 194 ayat (1) KUHAP). Selain itu hakim juga perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa.

Hal | 12


DAFTAR PUSTAKA A. Buku Abdul Mun'im Idris dan Sutomo Slamed Iman. 1985.Ilmu Kedokteran Kehakiman. Gunung Agung. Jakarta. Bambang Poernomo. 1985. Asas-asas Hukum Pidana.Ghalia Indonesia.Jakarta. Moch. Faisal Salam. 2001.Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek. Mandar Maju, Bandung. Panjaitan, Petrus Irwan, dan Pandapotan Simorangkir. 1995.Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. R Soesilo.1986. Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Politea. Bogor. Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. UI-Press. Jakarta. Teguh Prasetyo. 2011.Hukum Pidana Edisi Revisi. Raja Grafindo Persada. Jakarta. B. Peraturan Perundang-undangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Putusan PN. Palembang No : 0988/Pid.B/2012/PN.PLG. Putusan PN. Palembang No : 0898/PID.B/2012/PN.PLG. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. C. Internet http://www.patanahgrogot.net/utama/index.php?option=com_content&view=article&i d=61:metode-penelitian&catid=6:artikel-umum&Itemid=11 http://www.jpnn.com/read/2012/08/09/136366/Ancam-Istri-Tua,-Istri-MudaDipenjara

Hal | 13

Ej pidana #1 niko silvanus  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you