Page 1

Studi Hukum Tentang Gelandangan dan Pengemis Terhadap Timbulnya Kriminalitas di Kota Palembang Oleh: Jurnal Siagan, SH Lulus Tanggal 4 Juli 2013 di Bawah Bimbingan H. Syarifuddin Pettanasse, SH.,MH dan Dr. H. Ruben Achmad, SH.,MH


Studi Hukum Tentang Gelandangan dan Pengemis Terhadap Timbulnya Kriminalitas di Kota Palembang Oleh: Jurnal Siagan, SH Lulus Tanggal 4 Juli 2013 di Bawah Bimbingan H. Syarifuddin Pettanasse, SH.,MH dan Dr. H. Ruben Achmad, SH.,MH

A. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Kriminologi sebagai ilmu sosial terus mengalami perkembangan dan peningkatan. Perkembangan dan peningkatan ini disebabkan pola kehidupan sosial masyarakat yang terus mengalami perubahan-perubahan dan berbeda antara tempat yang satu dengan yang lainnya serta berbeda pula dari suatu waktu atau jaman tertentu dengan waktu atau jaman yang lain sehingga studi terhadap masalah kejahatan dan penyimpangan juga mengalami perkembangan dan peningkatan dalam melihat, memahami, dan mengkaji permasalahanpermasalahan sosial yang ada di masyarakat dan substansi di dalamnya.1 Berkembangnya studi yang dilakukan secara ilmiah mengenai tingkah laku manusia memberikan dampak kepada berkurangnya perhatian para pakar kriminologi terhadap hubungan antara hukum dan organisasi kemasyarakatan. Kemunculan aliran positif mengarahkan para pakar kriminologi untuk lebih menaruh perhatian kepada pemahaman tentang pelaku kejahatan (penjahat) daripada sifat dan karakteristik kejahatan, asal mula hukum serta dampakdampaknya. Perhatian terhadap hubungan hukum dengan organisasi kemasyarakat muncul kembali pada pertengahan abad 20, karena hukum mulai dianggap memiliki peranan penting dalam menentukan sifat dan karaktersitik suatu kejahatan. Para pakar kriminologi berkeyakinan bahwa pandangan atau perspektif seseorang terhadap hubungan antara hukum dan masyarakat memberikan pengaruh yang penting dalam penyelidikan-penyelidikan yang bersifat kriminologis.2 Dari keseluruhan kajahatan kekerasan yang dilaporkan di Indonesia (115.238 kasus), 6% dari jumlah tersebut (6.813 kasus) dilakukan oleh gelandangan dan pengemis di Kota Palembang, dari jumlah keseluruhan 1

Romli Atmasasmita S. H., Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, (Bandung: PT Eresco, 1992), hal. 42 2 Ibid, hal 43

Hal | 1


kejahatan yang terjadi sebesar 9.862 kasus. Angka tersebut membuktikan bahwa masih tingginya tingkat kriminalitas di Kota Palembang. Disamping itu terdapat kebiasaan – kebiasaan di masyarakat Kota Palembang membawa senjata tajam yang cenderung dapat melahirkan kejahatan kekerasan3. Secara umum kejahatan dengan kekerasan dapat di klasifikasikan atas pencurian dengan kekerasan, pembunuhan, perkosaan, penculikan, dan penganiayaan. Gelandangan secara etimologi dapat didefenisikan sebagai orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan tempat tinggal tetap. Dalam sejarah perkembangan masyarakat, mereka adalah orang-orang yang tersingkir dari lapangan produksi, dan terbuang dari kelasnya. Di eropa misalnya, ketika memasuki revolusi industri, gelandangan atau vagrants berawal dari pengusiran para petani dari ladang-ladangnya, kemudian memilih berbondong-bondong ke kota untuk mencari pekerjaan ( urbanisasi). Di Inonesia, untuk pertama kalinya, sebuah laporan kolonial yang menjelaskan mengenai keberadaan para gelandangan, sudah terdokumentasi pada abad 18. Dalam laporan itu disebutkan, antara Semarang dan Jogjakarta terdapat sekitar 35 ribu orang pekerja kasar, yang disebut sebagai batur. Mereka ini, menurut laporan itu, tidak memakai baju, bercelana cawet, tidak punya tempat tinggal tetap, dan keluarga tetap. Setiap hari, para batur ini bekerja serabutan, terutama menjadi pengangkut barang-barang di pasar-pasar. Dari pekerjaan itu, mereka hanya mendapat hasil yang kecil, sehingga sering kali dihabiskan ditempat perjudian. Mereka hidup secara liar, sering terlibat dalam kerusuhan, sehingga dipandang sebagai pengganggu oleh pemerintah kolonial. Menurut penelusuran sejarah, para batur (pekerja kasar) sudah hadir semenjak perang diponegoro berlangsung, dan menjadi unsur penting dalam perlawanan tersebut. Mereka menjadi penghubung antara kesatuan atau sel pasukan diponegoro di Wilayah Jawa Tengah. Pada masa pelaksanaan tanam paksa, jumlah batur meningkat dengan pesat di Indonesia, sebab banyak petani yang terusir dari tanahnya, mengalami kegagalan panen, atau terjadi kekeringan panjang. Kelaparan menimpa rakyat dimana-mana, sehingga banyak diantara mereka meninggalkan desanya menuju ke kota, dengan harapan mendapatkan bahan makanan.4 3

http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/7369 diakses pada tanggal 23-03-2012 http://setyorinihestiningtyas.wordpress.com/category/uncategorized diakses pada tanggal 17-05-2012. 4

Hal | 2


Sedangkan Pengemis itu sendiri adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan beragai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.Dalam hal ini gelandagangan dan pengemis mempunya resiko yang sama menimbulkan tindakan kriminal, Sehingga keberadaan mereka seringkali menimbulkan kekacauan diperkotaan. Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu dihadapi oleh manusia. Hal itu pula yang menyebabkan timbulnya gelandangan dan pengemis. Masalah kemiskinan itu sama tuanya dengan usia kemanusiaan itu sendiri, dan implikasi permasalahannya dapat melibatkan keseluruhan aspek kehidupan manusia. Hal tersebut diatas sejalan dengan pendapat: Kemiskinan adalah sebuah fenomena sosial yang tidak semata-mata diakibatkan oleh segi buruk suatu sistem sosial masyarakat tertentu. Akan tetapi juga diperburuk oleh adanya kebudayaan kemiskinan diantara orang-orang miskin tersebut. Kebudayaan kemiskinan yang dihayati mengakibatkan mayoritas orang-orang miskin tidak mampu meninggalkan kemiskinannya. Kendati diberikan bantuan-bantuan ekonomi yang sesungguhnya memadai, bahkan bila sistem sosial masyarakatnya mengalami perbaikan-perbaikan mendasar.5 Pola kehidupan dan tingkah laku orang-orang miskin yang menjadi pengemis itu tidak lepas hubungannya dengan kebudayaan kemiskinan yang telah tertanam dalam diri mereka masing-masing. Menurut Oscar Lewis, dalam bukunya yang berjudul The Children Of Sanches, Kebudayaan Kemiskinan itu mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:6 1. Tingkat mortalitas yang tinggi dan harapan hidup yang rendah; 2. Tingkat pendidikan yang rendah; 3. Partisipasi yang rendah dalam organisasi-organisai sosial, seperti organisasi buruh, politik, dan sebagainya; 4. Tidak atau jarang ambil bagian dalam perawatan medis dan program kesejahteraan lainnya; 5. Sedikit saja memamfaatkan fasilitas-fasilitas kota, seperti toko-toko; 6. Tingkat keterampilan kerja yang rendah; 7. Tidak memiliki tabungan atau kredit; 8. Tidak mempunya persediaan makanan dalam rumah untuk hari esok; 9. Kehidupan mereka tanpa kerahasiaan pribadi (privacy) ; 5 6

Wiryanto-Wehner,Membangun Masyarakat, Bandung, Alumni, 1973,hal, 7 Alimadan, Sosiologi Masyarakat Sedang Berkembang, Jakarta, CV, Rajawali, 1976,

hal, 26

Hal | 3


10. Sering terjadi tindak kekerasan, termasuk pemukulan anak-anak; 11. Perkawinan sering berdasarkan konsensus, sehingga sering terjadi perceraian dan pembuangan anak; 12. Keluarga biasanya tertumpu pada ibu; 13. Kehidupan keluarga bersifat otoriter; Gelandangan dan pengemis sebagai gejala sosial yang tumbuh di daerah perkotaan kemudian menjadi masalah sosial, karena: Pertama, keberadaan kelompok gelandangan dengan pemukiman kumuh dan gubuk liarnya seringkali dianggap merusak keindahan kota. Keadaan demikian dapat memberikan kesan yang jelek di mata-tamu dari negara asing. Kedua., gelandangan dan pemgemis seringkali juga dianggap sebagai sumber pencemaran dan sumber penyakit, sebagai akibat perilaku mereka yang kurang memperhatikan syarat-syarat kesehatan, kebersihan dan sanitasi. Misalnya, untuk keperluan mandi, cuci, dan kakus mereka seringkali memanfaatkan air sungai. Ketiga, Keberadaan gelandangan seringkali juga dianggap sebagai sumber penyakit sosial. Di sentrasentra gelandangan dan pengemis banyak ditemui adanya perilaku yang dianggap menyimpang dari norma umum, seperti: pelacuran kelas embun, pengemis, kumpul kebo, dan berbagai tindak kejahatan (pencurian, perampokan, pencopetan, perjudian, d1l). Keempat, tempat hunian gelandangan dan pengemis yang dibangun secara liar di atas tanah milik pemerintah atau di atas tanah yang bukan miliknya seringkali mengacaukan pola tata kota yang telah digariskan pemerintah. Keberadaan gelandangan dan pengemis yang menimbulkan berbagai permasalahan sosial tersebut memunculkan adanya semacam stigma atau atribut yang melekat pada gelandangan, bahwa kehidupan gelandangan selalu diwarnai bentuk-bentuk kriminalitas, pelacuran, sumber penyalit, perjudian, mabukmabukan, dan berbagai atribut negatif yang lain.7

2. Permasalahan 1. Apakah faktor penyebab timbulnya kejahatan yang dilakukan oleh gelandangan dan pengemis di Kota Palembang?

7

http://trijokoantro-fisip.web.unair.ac.id/artikel_detail-64133Antropologi%20PerkotaanSOSIALISASI%20ANAK%20PADA%20KELUARGA%20GELANDANGAN, diakses pada tanggal 21 agustus 2012.

Hal | 4


2. Apakah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh gelandangan dan pengemis di Kota Palembang? 3. Tinjauan Pustaka a) Latar Belakang Munculnya Gelandangan dan Pengemis Menurut Buku Standar Pelayanan Minimal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis, ada beberapa hal yang mempengaruhi seseorang menjadi gelandangan, yaitu : a. Tingginya tingkat pendidikan yang menyebabkan seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal dan menjangkau pelayanan umum sehingga tidak dapat mengembangkan kehidupan pribadi maupun keluarga secara layak. b. Rendahnya tingkat pendidikan dapat menjadi kendala seseorang untuk mendapat pekerjaan yang layak. c. Kurangnya keterampilan kerja menyembabkan seseorang tidak dapat memenuhi tuntutan pasar kerja. d. Faktor sosial budaya, hal ini didukung oleh lingkungan sekitar dan para pemberi sedekah.8 Ada beberepa faktor sosial budaya yang mempengaruhi seseorang menjadi gelandangan dan pengemis, yaitu : a. Rendahnya harga diri pada sekelompok orang, mengakibatkan tidak dimilikinya rasa malu untuk meminta-minta. b. Sikap pasrah pada nasib, menganggap bahwa kemiskinan dan kondisi mereka sebagai gelandangan dan pengemis adalah nasib, sehingga tidak ada keinginan untuk melakukan perubahan. c. Kebebasan dan kesenangan hidup menggelandang, ada kenikmatan tersendiri bagi sebagian besar gelandangan dan pengemis yang hidup menggelandang, karena mereka merasa tidak terikat pada aturan atau norma yang kadang-kadang membebani mereka, sehingga mengemis menjadi salah satu mata pencaharian.9 Awalnya, kemiskinan merupakan pilihan hidup seseorang atau sekawanan komunitas untuk memilih realitas kepapaan berdasarkan pandangan 8

Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Standar Pelayanan Minimal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis. (Jakarta: Departeman Sosial RI, 2005), hal 7-8 9 Ibid

Hal | 5


nilai tertentu. Kemiskinan yang semula sebagai pilihan sukarela menjadi pilihan terpaksa akibat berbagai hal yang bersifat kelembagaan dan spesialisasi kerja atau karena ketertundukkan secara fisik. Maka kemiskinan pun semakin menjadi rumit. Di zaman feodal, dimana kerajaan-kerajaan tumbuh kembang, fenomena kemiskinan semakin kompleks.10 Realitas kemiskinan telah menemukan bentuk historisnya di negeri ini sejak zaman kolonial, terutama ketika pemerintah kolonial Belanda menyediakan lahan di atas tanah jajahan untuk pengembangan perkebunanperkebunan besar. Bentuk historis itu bercirikan kekuatan kuasa kapitalis Belanda menjajah negeri ini dan sekaligus memantapkan monopoli atas tanah dan tenaga kerjanya melalui politik agraria yang didasarkan pada Agrarisch Wet (1870). Belanda mengambil kekayaan negeri ini melalui dan bersama kekuatan kapitalisme negara-negara Eropa lainnya atas perdagangan tanaman komoditi ekspor. Sejak saat itu sampai dengan kalahnya Belanda oleh kekuatan Jepang, perkebunan-perkebunan besar telah dikembangkan dengan konsentrasi di wilayah pulau Jawa dan Sumatera, dan sejak saat itu pula, realitas kemiskinan semakin meluas ketika ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah terjadi, serta ribuan penduduk dipaksa dan terpaksa bekerja sebagai buruh tani, kuli kontrak ataupun sebagai petani penggarap diatas lahan perkebunan – perkebunan besar itu.11 Ketika proklamasi kemerdekaan terjadi, semestinya masalah-masalah di atas dapat diselesaikan. Namun karena kemerdekaan itu tidak hanya dicapai melalui perjuangan dengan senjata tetapi juga melalui perundingan-perundingan antara pemerintahan baru dengan Belanda dan sekutunya, maka segala upaya untuk lepas dari kemiskinan dan keterbelakangan menjadi lambat. Belum lagi, pemerintah Belanda tetap berkeinginan mempertahankan dan memiliki kembali investasi modal besar dari kalangan pengusaha Eropa atas lahan-lahan perkebunan. Sementara itu, pemerintahan baru di bawah Soekarno dan Hatta sendiri juga berkepentingan besar atas lahan-lahan perkebunan besar itu hingga munculnya kebijakan nasionalisasi. Akibatnya masalah ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah pertanian tetaplah bertahan. Dan itu berarti, formasi kemiskinan tetap juga bertahan.12

10

www. gapri.org, Advokasi Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Buku Panduan): Gappri/Oxfam, Jakarta, 2003, Diakses Pada Tanggal 18 Oktober 2010. 11 Ibid 12 www. gapri.org.,Op. Cit

Hal | 6


Ikhtiar menghapus situasi ini melalui UU Pokok Agraria dan kebijakan landreform justru berujung pada kenyataan pahit hingga klimaksnya pada tahun 1965, ketika realitas kemiskinan dan upaya-upaya untuk mengatasinya dijadikan perang politik ideologi untuk perebutan kekuasaan. Kemiskinan tersebut menyebabkan timbulnya gelandangan dan pengemis sebagai pilihan hidup, atau karena politik hukum yang belum dapat menyentuh kebutuhan-kebutuhan rakyat, sehingga menjadi pengemis adalah karena keterpaksaan akibat beban ekonomi tidak dapat ditanggulangi oleh masyarakat. Oleh sebab itu dibutuhkan ide hukum nasional dengan pementingan regulasi kehidupan ekonomi (secara selektif lewat perundang-undangan nasional yang terkodifikasi dan terunifikasi secara terbatas) karena hukum adalah sarana penting guna mempertahankan ketertiban. Perintisan upaya memfungsionalkan hukum untuk pembangunan ekonomi merupakan suatu upaya pembangunan ekonomi masyarakat, sebagai wujud dari negara kesejahteraan.13 b) Fungsionalisasi Hukum Pidana Fungsionalisasi hukum pidana dapat diartikan sebagai upaya untuk membuat hukum pidana itu dapat berfungsi, beroperasi atau berkerja dan terwujud secara kongkret. Jadi istilah fungsionalisasi hukum pidana dapat diidentikkan dengan istilah operasionalisasi dan konkretisasi hukum pidana yang pada hakekatnya sama dengan pengertian penegakan hukum pidana.14 Bertolak dari pengertian yang demikian, maka fungsionalisasi hukum pidana, seperti fungsionalisasi atau proses pada penegakan hukum pada umunya, melibatkan minimal tiga faktor yang saling terkait yaitu faktor perundangundangan, faktor aparat/penegak hukum dan faktor kesadaran hukum. Pembagian ketiga faktor ini dapat dikaitkan dengan pembagian tiga komponen, yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Maka didalam fungsionalisasi hukum pidana ini yang akan dikaji adalah komponen substansi hukum agar pemahaman tentang penegakan hukum agar tidak melebar. Secara umum, hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan. Antara satu kebutuhan dengan yang lain tidak saja berlainan, tetapi terkadang saling bertentangan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan 13

Soetandyo Wignjosoebroto, Dari Hukum kolonial Ke Hukum Nasional (Dinamika Sosial-Politik Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia), Op. Cit., hlm. 234-235 14 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Op. Cit, hal 157

Hal | 7


kepentingan ini, manusia bersikap dan berbuat. Agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain, hukum memberikan ramburambu berupa batasan-batasan tertentu untuk mencapai dan memenuhi kepentingan itu. Fungsi yang demikian disebut fungsi umum hukum pidana.15 c) Penghukuman Dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis Perbuatan gelandangan dan pengemis menurut hemat Rusli Effendi dalam Djoko Prakoso, menjelaskan bahwa penghukuman yang terdapat dalam Pasal 504-505 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan pidana kurungan dikhawatirkan bahwa lembaga pemasyarakatan atau tempat untuk menjalani pidana bagi gelandangan dan pengemis tidak akan mencukupi (over capacity) dengan memperhatikan banyaknya orang yang demikian diperkotaan. Sehingga ide penghukuman terhadap gelandangan pengemis mustahil diterapkan apabila melihat kondisi lembaga pemasyarakatan di Indonesia.16 Ide penghukuman ini tidak terlepas dari kejahatan konvensional dengan pelakunya yang berasal dari lapisan sosial bawah, sehingga gambaran yang dihasilkan mengenai tampang kriminal terutama yang memiliki ciri-ciri tertentu dari orang yang berada di lapisan bawah. Dengan demikian, cara berpakaian bertingkah laku, pekerjaan tertentu atau tidak bekerja dicurigai dan karenanya juga lebih di perhatikan.17 Adanya persepsi tentang kejahatan dan penjahat yang demikian itu menyebabkan lalu mencurigai pengemis, gelandangan serta pemungut puntung rokok daripada terhadap orang-orang yang berpakaian rapi dan trendy apabila mereka berada disekitar rumahnya. Ini memberikan gambaran mengenai keadaan bahwa persepsi kejahatan masyarakat juga dipengaruhi oleh struktur dan status sosial dari pelakunya, pandangan ini tidak sepenuhnya benar karena banyak kejahatan dan pelanggaran juga dilakukan oleh orang-orang berkedudukan.18

15

Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hal 15 16 Djoko Prakoso, Pembaharuan Hukum Pidana, di Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 1987), hal 178 17 I.S. Susanto, Statistik Kriminal Sebagai Konstruksi Sosial (Penyusunan, Penggunaan dan Penyebarannya Suatu Studi Kriminologi), (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm. 73 18 Ibid, hal 74

Hal | 8


B. PEMBAHASAN 1. Faktor – Faktor Timbulnya Kejahatan Yang di Lakukan Oleh Gelandangan dan Pengemis Di Kota Palembang Realitas sosial paling sedikit mencakup dua arti, yaitu sosialnya dan sebagai hasil daripada anggapan-anggapan subyektif manusia perorangan. Orang perorangan di dalam pergaulan hidup sehari-hari, secara sadar maupun secara tidak sadar mengadakan aktivitas-aktivitas dan pola-pola perilakuan yang dikaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini masyarakat sering mengadakan interaksi, maka terbentuk kondisi sosial, yang melahirkan perubahan sosial yang mana perubahan sosial dapat melahirkan problema sosial. Untuk mempelajari tingkah laku manusia dapat dilakukan dengan pendekatan deskriptif, dengan pendekatan deskriptif kita dapat bertolak dari suatu teori umum atau dari teori banyak faktor.19 Ada kecendrungan untuk menyatakan bahwa kejahatan terjadi karena ketidakserasian, khususnya mengenai hubungan timbal balik antara faktor-faktor ekspresif dengan kekuatan-kekuatan normatif. Apabila kekuatan ekspresif mencakup faktor-faktor psikologis dan biologis, maka kekuatan normatif meliputi faktor-faktor keluarga, agama dan sosial kultural. Taraf keserasian antara kekuatan-kekuatan tersebut menentukan, apakah dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya, manusia akan memetahi norma dan prilaku teratur yang ada, atau akan menyeleng sehingga sehingga menimbulkan gangguan pada ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Timbulnya kejahatan oleh gelandangan dan pengemis dapat dilihat pula dengan latar belakang timbulnya alienasi dan perversi dalam masyarakat fenomena ini merupakan pembelokan serta keingkaran total terhadap semua kaidah-kaidah. Menurut Bripka Masrizal terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh gelandangan dan pengemis di Palembang dipengaruhi beberapa faktor yaitu ekstern dan intern, yang dimana faktor ekstern itu adalah sebagai berikut faktor ekonomi, lingkungan, human (pelaku) karena si pelaku mempunyai kesempatan

19

B. Simandjuntak dan Chidir Ali, Cakrawala Baru Kriminologi, Tarsito, Bandung,

1978, hal 139.

Hal | 9


dan waktu, efek jera atau hukuman yang diberikan. Sedangkan faktor internalnya karena psikologis dari pelakunya (niat).20 Berikut faktor dari luar diri pelaku; a) Faktor Ekonomi Pertumbuhan ekonomi berkolerasi secara positif walaupun berbedabeda dengan angka laju yang tinggi dari sebagian besar kejahatan-kejahatan yang dilaporkan; tenggang waktu antara fluktuasi ekonomi dan peningkatan angka laju kejahatan berbeda-beda sesuai dengan jenisnya, masyarakat dan waktu; Secara teoritik M. Harvey Brenner mengidentifikasikan beberapa pandangan berbeda mengenai latar belakang kejahatan dalam hubungannya dengan pengaruh langsung ekonomi terhadap kejahatan, yakni : 21 a. Penurunan pendapatan nasional dan lapangan kerja akan menimbulkan kegiata- kegiatan illegal. b. Terdapatnya bentuk-bentuk innovasi sebagai akibat kesenjangan antara nilai-nilai atau tujuan-tujuan sosial dengan sarana-sarana sosiokultural untuk mencapainya. Dalam masa kemunduran ekonomi, banyak warga masyarakt yang kurang mencapai kempatan mencapai tujuan-tujuan sosial dan menjadi innovator potensial yang cenderung bentuk pelanggaran hukum; c. Perkembangan karir kejahatan dapat terjadi sebagai akibat tersumbatnya kesempatan dalam sektor-sektor ekonomi yang sah; d. Pada beberapa tipe kepribadian tertentu, krisis ekonomi akan menimbulkan frustasi oleh karena adanya hambatan atau ancaman terhadap pencapaian cita- cita dan harapan yang pada gilirannya menjelma dalam bentuk-bentuk perilaku agresif; e. Pada kelompok – kelompok tertentu yang mengalami tekanan ekonomi terdapat kemungkinan besar bagi berkembangnya subkebudayaan delinkuen; f. Sebagai akibat krisis ekonomi yang menimbulkan pengangguran, sejumlah warga mayarakat yang menganggur dan kehilangan penghasilannya cenderung untuk menggabungkan diri dengan teman –

20

Hasil wawancara dengan Bripka Masrizal (Anggota Reskrim Polresta Palembang), tanggal 13 Januari 2013. 21 Soerjono Soekanto, Hengkie Lilikuwata, Mulyana W. Kusumah, Op.Cit, hal 72 - 74.

Hal | 10


teman yang menjadi penganggur pula dan dengan begitu lebih kemungkinan dirancang dan dilakukannya suatu kejahatan. Akan halnya sikap masyarakat terhadap kejahatan serta pengendalian sosial mereka yang pada dasarnya mencerminkan taraf toleransi sosial yang ada, terdapat sejumlah petunjuk bahwa dibawah kondisi tekanan – tekanan ekonomi, taraf toleransi sosial terhadap kejahatan tradisional cenderung rendah. b) Faktor Lingkungan Lingkungan dimaksud mencari sebab-sebab kejahatan dari lingkungan dimana individu berada. Dalam proses sosialisasi seseorang akan mendapat banyak pengalaman sehingga seseorang yang dibesarkan dilingkungan masyarakatnya atau keluarganya sering melakukan suatu kejahatan, maka seseorang tersebut akan terpengaruh sehingga melakukan kejahatan. Dan menurut Bripka Masrizal di Kota Palembang ini SDMnya masih tergolong rendah dan tingkat pengangguran terbilang tinggi jadi dalam hal masyarakat kebanyakan mudah terkontaminasi dengan lingkungan masyarakat yang banyak melakukan kejahatan khususnya daerah yang kurang diperhatikan oleh pemerintah, apalagi dilingkungan masyarakatnya banyak pengangguran.22 Nilai-nilai yang menyimpang terdapat dalam kelompok-kelompok dan pranata-pranata, mulai dari gang-gang penjahat dewasa yang melakukan pencurian. Jadi dalam suatu lingkungan masyarakat, pecurian dianggap suatu hal yang layak dan benar oleh kelompok tertentu karena dalam kelompokkelompok tertentu kemakmuran dan prestise dijamin melalui tindakan-tindakan berani dan terampil dalam dunia delinkuen dan kejahatan.23 Tempat kejahatan dimaksud bahwa pejahat itu selalu memilih tempat yang menguntungkan bagi dirinya misalnya tempat gelap, sunyi jauh dari patroli atau penjagaan polisi, dalam hal ini dapat dikaitkan pada uraian daerah kejahatan. 24 c) Faktor Human (Adanya Kesempatan dan Waktu)

22

Hasil wawancara dengan Bripka Masrizal (Anggota Reskrim Polresta Kota Palembang), tanggal 13 Januari 2013. 23 Soerjono Soekanto Hengkie Lilikuwata, Mulyana W. Kusumah, Op. Cit, hal 78. 24 Ibid, hal 52.

Hal | 11


Waktu kejahatan dimaksudkan untuk mengetahui pada saat mana kejahatan itu banyak dilakukan serta karena tempoyangberkembang maka tindakan penjahat akan mempengaruhi atau dipengaruhi waktu.25 Dan kebanyakan kejahatan oleh gelandangan dan pengemis di Kota Palembang dilakukan di tempat-tempat keramain dimana kejahatan-kejahatan tersebut terjadi disebabkan oleh kurangnya perlindungan dari pihak yang berwajib serta peluang yang diberikan oleh korban, sehingga dalam hal ini dapat menimbulkan kesempatan bagi gelandangan dan pengemis untuk melakukan kejahatan, dan para pelaku kejahatan tersebut sering melakukan aksinya dengan modus – modus:26  Pura-pura berkenalan;  Pura-pura jadi peminta - minta;  Yang berujung dengan pemaksaan atau pemerasan;  Menawarkan bantuan. d) Efek Jera (Hukuman) Sebagaiman diharapakn yang kesemuanya tercantum dan diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan fungsi yang diharapkan, kejahatan akan dapat dicegah atau ditanggulangi, apabila memang sudah terjadi. Akan tetapi masalahnya tidak semudah itu, karena ada berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas yang diharapkan dari fungsi-fungsi tersebut didalam kaitannya dengan kejahatan terlebih tindak pidana tindak pidana yang dilakukan oleh gelandangan dan pengemis di Kota Palembang. 2. Upaya-upaya Yang Dilakukan Penegak Hukum Dalam Menanggulangi Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Palembang Melihat makin maraknya kejahatan yang dilakukan oleh gelandangan dan pengemis di Kota Palembang maka dengan ini penegak hukum harus lebih kiat dalam membasmi kejahatan ini serta pemerintah harus melakukan pengetatan di bidang ekonomi sehingga tidak terjadi lagi namanya gejolak sosial

25

H.M.Rasyid Ariman, Syarifuddin Pettanasse, Fahmi Raghib, Op.Cit., hal 52. Hasil wawancara dengan Bripka Masrizal (Anggota Reskrim Polresta Palembang), tanggal 13 Januari 2013. 26

Hal | 12


dalam masyarakat dan juga dapat menumbulkan rasa aman kepada masyarakat yang lain. W. Clifford memperkenalkan teori differential control. Beliau mengatakan bahwa kelakuan seseorang dalam masyarakat berubah sesuai dengan tingkat pelaksanaan norma. Hal ini berarti kejahatan merupakan hasil dari alat yang didirikan untuk mempertahankan sosial kontrol.27. Dalam perilndungan masyarakat yang harus juga mendapat perhatian dalam penegakkan hukum:28 a. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat. Bertolak dari aspek ini, maka wajar apabila penegakkan hukum bertujuan untuk penanggulangan kejahatan. b. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat berbahayanya seseorang. Oleh karena itu, wajar pula apabila penegakkan hukum pidana bertujuan memperbaiiki si pelaku kejahatan atau berusaha mengubah dan mempengaruhi tinngkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna. c. Masyarakat memerlukan pula perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun warga masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu wajar pula apabila penegakkan hokum pidana harus mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan yang sewenang – sewenang diluar hukum. d. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keseluruhan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat dari adanya kejahatan. Oleh karena itu wajar pula apabila penegakkan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dapat memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan hanya bersifat Kurierenam Symptom dan bukan sebagai faktor yang menghilangkan sebab-sebab terjadinya kejahatan. Adanya sanksi pidana hanyalah berusaha mengatasi gejala atau akibat dari penyakit dan bukan sebagai obat (remidium) untuk mengatasi sebab-sebab terjadinya penyakit. . 27 28

B. Simandjuntak dan Chidir Ali, Op. Cit, hal 141 – 142. Barda Nawawi Arief, Op.Cit, hal 13 – 14.

Hal | 13


Berdasarkan rumusan Tugas Pokok Polri yang tercantum dalam Undangundang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut : a. Selaku alat Negara Penegak Hukum memelihara serta meningkatkan tertib Hukum. b. Selaku alat Negara yang memelihara stabilitas Kamdagri. c. Melaksankan Tugas-tuga Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku Pelindung, Pengayom, dan Pelayan masyarakat bagi tegaknya peraturan perundang - undangan. d. Bersama-sama dengan komponen Instansi Pemerintahan lainnya membina ketentraman masyarakat dalam wilayah Negara Republik Indonesia guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. e. Membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya usaha dan kegiatan Pemerintah maupun Swasta untuk kepentingan bersama. f. Melaksanakan tugas lain yang dibebankan oleh undang-undang serta pemerintah. Dalam konteks ini perpolisian tidak hanya menyangkutoperasionalisasi (taktik) fungsi kepolisian tetapi juga pengelolaanfungsi kepolisian secara menyeluruh mulai dari tataran manajemen puncaksampai manajemen lapis bawah, termasuk pemikiran-pemikiran filsafatiyang melatar belakanginya. Penanggulangan dan pencegahan kejahatan tidak cukup hanya dengan pendekatan secara integral, tetapi pendekatan sarana penal dan non penal tersebut harus didukung juga dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat Upaya penanggulangan dan pencegahan kejahatan ini memerlukan pendekatan integral dikarenakan hukum pidana tidak akan mampu menjadi satu-satunya sarana dalam upaya penanggulangan kejahatan yang begitu komplek yang terjadi dimasyarakat Menurut Bripka Masrizal dalam penanggulangan berkenaan dengan tindak pidana oleh gelandangan dan pengemis, bahwa pihak kepolisian sudah melakukan dengan semaksimal mungkin dalam misalnya dengan cara; berpatroli melakukan kampanye atau sosialisasi mengenai pentingnya pengamaanan dari masyarakat sendiri, karena menurut beliau masyarakat khususnya di Kota Palembang kurang peduli dan tidak peka akan lingkungannya sendiri, sehingga memancing orang untuk berbuat jahat. Untuk peran/tindakan Polri dalam menangani Tindak pidana yang dilakukan oleh gelandangan dan pengemis dapat Hal | 14


terlihat bahwa Tindakan Polresta Kota Palembang dalam menangani Tindak Pidana tersebut. Dengan kekerasan dimasa yang akan datang adalah Disamping mempertahankan protapnya ( Progam Tetap) yaitu Patroli, Berantai, Jartup, Polmas, Kring serse, Deteksi dini.29 C. PENUTUP 1. Kesimpulan Berdasarkan urain yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Bahwa faktor penyebab timbulnya gelandangan dan pengemis antara lain a) Tingkat mortalitas yang tinggi dan harapan hidup yang rendah b) Tingkat pendidikan yang rendah c) Partisipasi yang rendah dalam organisasi-organisasi sosial, seperti organisasi buruh, politik, dan sebagainya d) Tidak atau jarang ambil bagiandalam perawatan medisdan program kesejahteraan lainnya e) Sedikit saja memamfaatkan fasilitas-fasilitas kota, seperti tokotoko f) Tingakat keterampilan kerja yang rendah g) Tidak memiliki tabungan atau kredit h) Tidak mempunyai persediaan makanan dalam rumah atau hari esok i) Kehidupan mereka tanpa kerahasiaan pribadi (privacy) j) Sering terjadi tindak kekerasan, termasuk pemukulan anak – anak k) Perkawinan sering berdasarkan konsensus, sehingga sering terjadi perceraian dan pembuangan anak l) Keluarga biasanya tertutup pada ibu m) Kehidupan keluarga bersifat otoriter n) Penyerahan diri kepada nasib/fatalisme

29

Hasil wawancara dengan Bripka Masrizal (Anggota Reskrim Polresta Kota Palembang), tanggal 13 Januari 201 29 Hasil wawancara dengan Bripka Masrizal (Anggota Reskrim Polresta Kota Palembang), tanggal 13 Januari 2013

Hal | 15


2. Atas terjadinya faktor – faktor diatas, maka timbul suatu pikiran singkat dari gelandangan dan pengemis untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum atau tindakan kriminal yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. 3. Belum sepenuhnya terlaksana program – program pemerintah dalam menanggulangi terjadinya gelandangan dan pengemis, baik tindakan secara preventif maupun tindakan hukum. 2. Saran Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyarankan supaya pemerintah benar – benar serius dalam melakukan tindakan preventif untuk mencegah atau menanggulangi terjadinya gelandangan dan pengemis, misalnya, penyuluhan, bimbingan sosial dan pembinaan sosial, sehingga mereka kelak akan menjadi manusia – manusia yang terampil dan mampu memenuhi kebutuhan sendiri.Di samping itu ,perlu kiranya pengkajian ulang akan undang – undang yang mengatur tentang gelandangan dan pengemis, supaya benar – benar diatur secara faktual sesuai dengan situasi dan keadaan masyarakat yang sebenarnya.

Hal | 16


DAFTAR PUSTAKA Buku-buku Al-Faqih,Negara Ideal St. Ausgustine: Adakah Negara Indonesia Itu, Jurnal Governance, Pusat Penelitian Kebijakan dan Pengembangan Wilayah Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran, vol. 2 no. 8, 2006. Alimadan, Sosiologi Masyarakat Sedang Berkembang, Jakarta, CV Rajawali, 1976 Atmasasmita Romli,Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, Bandung: PT Eresco, 1992. Barda Nawawi Arief,Kebijakan Legislatif Dalam Penaggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010. Cesare Beccaria,Perihal Kejahatan dan Hukuman, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011. Charles Himawan,Hukum Sebagai Panglima, Jakarta: Kompas, 2006. Chazawi Adami,Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002. Djoko Prakoso,Pembaharuan Hukum Pidana, di Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 1987. Fuad Usfa Ahmad,Pengantar Hukum Pidana, Malang: UMM Press, 2006. Mahmud Mulyadi,Criminal Policy, Medan: Pustaka Bangsa Press, 1988. Muladi dan Barda Nawawi Arief,Bunga Rampai Hukum Pidana, Jakarta, CV Rajawali, 1998. Ninik Widyanti, Panji Anaroga,perkembangan kejahatan dan masalahnya, Paramita, Jakarta, 1987. Purba Hasim,Suatu Pedoman Memahami Hukum, Medan: CV. Cahaya Ilmu, 2006. Riduan Syahrani,Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004. Satjipto Rahardjo,Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009. Simandjuntak. B dan Chidir Ali,Cakrawala Baru Kriminologi, Tarsito, Bandung, 1978. Soedjono, Ilmu Jiwa Kejahatan dalam Studi Kejahatan, Karya Nusantara, Bandung, 1977.

Hal | 17


Soerjono Soekamto,Kriminologi Suatu Pengantar , Ghalia Indonesia,Jakarta, 1981. ________________,Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat, Bandung: Alumni, 1983. ________________,Sosiologi Suatu Pengantar, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002. ________________, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008. Sunaryati Hartono,Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Bandung: Alumni, 1991. Susanto,Statistik Kriminal Sebagai Konstruksi Sosial (Penyusunan, Penggunaan dan Penyebarannya Suatu Studi Kriminologi), Yogyakarta: Genta Publishing, 2011. _______, Kriminologi, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011. Syafruddin Kalo,Teori dan Penemuan Hukum, Bahan Kuliah Teori Hukum dan Penemuan Hukum Pada Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2004 Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, Rajawali Pers, Jakarta, 2010. Wignjosoebroto Soetandyo,Dari Hukum kolonial Ke Hukum Nasional (Dinamika Sosial-Politik Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia), Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995. Wiryanto-Wehner,Membangun Masyarakat, Bandung, Alumni, 1973. Yesmil Anwar dan Adang,Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia), Bandung: Widya Padjadjaran, 2009. Peraturan Perundang-undagan Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Website/Jurnal/Surat Kabar www. gapri.org, Advokasi Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Buku Panduan): Gappri/Oxfam, Jakarta, 2003, Diakses Pada Tanggal 18 Oktober 2010. Hal | 18


http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/7369 diakses pada tanggal 23-032012 http://setyorinihestiningtyas.wordpress.com/category/uncategorized diakses pada tanggal 17-05-2012. http://trijokoantrofisip.web.unair.ac.id/artikel_detail64133Antropologi%20Perk otaan SOSIALISASI%20ANAK%20PADA%20KELUARGA%20GELANDANG AN, diakses pada tanggal 21 agustus 2012. www. Trijayaplg.net opini/2013/01 kemiskinan- belum-berlalu, tanggal 19 Januari 2013. Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Standar Pelayanan Minimal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis. Jakarta: Departeman Sosial RI, 2005. Komnasham.go.id/portal/files/mmb-perlindungan-hakasasi-manusia-melaluihukum-pidana, Diakses Tgl.18 Oktober 2010, lihat juga Muladi, Beberapa Catatan terhadap Buku II RUU KUHP, makalah disampaikan pada Sosialisasi RUU KUHP diselenggarakan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 23-24 Maret 2005

Hal | 19


Ej pidana #1 jurnal siagan  
Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you