Issuu on Google+

Perlindungan Hukum Atas Kerugian Kerusakan Dan/Atau Kehilangan Barang Penumpang Yang Ditempatkan Dalam Bagasi Pesawat Udara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan Oleh: Meintari Purnama Sari, SH Lulus Tanggal 4 Juli 2013 di Bawah Bimbingan Arfiana Novera, SH.,M.Hum dan Sri Turatmiyah, SH.,M.Hum

Hal | 0


Perlindungan Hukum Atas Kerugian Kerusakan Dan/Atau Kehilangan Barang Penumpang Yang Ditempatkan Dalam Bagasi Pesawat Udara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan Oleh: Meintari Purnama Sari, SH Lulus Tanggal 4 Juli 2013 di Bawah Bimbingan Arfiana Novera, SH.,M.Hum dan Sri Turatmiyah, SH.,M.Hum

A. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Pengangkutan (transportasi) adalah salah satu bidang kegiatan yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat. Keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau besar dan kecil serta sebagian besar lautan memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, laut, dan udara 1 . Perkembangan dan pertumbuhan industri penerbangan tersebut tidak terlepas dari peningkatan jumlah pengguna jasa transportasi udara. Beberapa alasan konsumen menggunakan jasa transportasi udara yaitu untuk kepentingan pariwisata , kepentingan bisnis serta berbagai urusan lainnya. Terlaksananya pengangkutan melalui udara karena adanya perjanjian antara pihak pengangkut dan penumpang. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (UUP) menyebutkan, perjanjian pengangkutan udara adalah perjanjian antara pengangkut dan pihak penumpang dan/atau pengirim kargo untuk mengangkut penumpang dan/atau kargo dengan pesawat udara dengan imbalan bayaran atau dalam bentuk imbalan jasa lainnya2. Perjanjian pengangkutan yang telah disepakati antara pihak pengangkut dan penumpang dibuktikan dengan tiket penumpang. Penumpang sekaligus sebagai konsumen jasa penerbangan mempunyai hak-hak yang dilindungi oleh undang-undang baik dalam Undang-Undang Penerbangan (UUP) maupun dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Penumpang yang menggunakan jasa penerbangan perlu dilindungi haknya terutama hak ganti rugi apabila penumpang mengalami kecelakaan

1

Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan darat, laut dan udara, PT. Citra Bakti. Bandung, 1994, hlm 1. 2 Pasal 1 butir 29 UURI No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (UUP).

Hal | 1


(yang menyebabkan kematian, luka-luka atau cacat tetap), kerusakan dan/atau kehilangan bagasi dan keterlambatan. Jika konsumen merasa kuantitas atau kualitas barang atau jasa yang dikonsumsinya tidak sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya, konsumen berhak mendapatkan ganti kerugian yang pantas 3 . Apabila penumpang yang menggunakan jasa penerbangan mengalami terjadinya pelanggaran hak-hak penumpang yang menimbulkan kerugian, maka pengangkut bertanggung jawab sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Penerbangan (UUP). Tanggung jawab itu dimulai sebelum masa penerbangan (pre-flight service), pada saat penerbangan (in-flight service), dan setelah penerbangan (past-flight service)4. Pada pengangkutan udara bagasi dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu bagasi tercatat dan bagasi kabin sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 24 dan angka 25 UU Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009. Berdasarkan uraikan di atas, penulis menganggap perlu membahas bagaimana perlindungan hukum dalam pengawasan barang penumpang pesawat udara yang diletakkan di bagasi tercatat, dengan judul skripsi “PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KERUGIAN KERUSAKAN DAN/ATAU KEHILANGAN BARANG PENUMPANG YANG DITEMPATKAN DALAM BAGASI PESAWAT UDARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN� yang menurut penulis perlu untuk dibahas dan ditelaah. 2.

Rumusan Masalah Beberapa permasalahan yang dapat ditarik dari uraian latar belakang di atas sebagai bahasan dalam penulisan skripsi ini yaitu : 1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap pembatasan biaya ganti rugi bagi penumpang pesawat udara yang mengalami kerusakan dan/atau kehilangan barang yang ditempatkan dalam bagasi? 2. Bagaimana prosedur penuntutan ganti rugi bagi penumpang pesawat udara yang mengalami kerusakan dan/atau kehilangan barang yang ditempatkan dalam bagasi? 3

Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, PT. Grashindo, Jakarta, 2004,

hlm. 28. 4

Bagasi Hilang di Penerbangan, http://protespublik.com/bagasi-hilangdipenerbangan/, diakses tanggal 6 Februari 2013 pukul 20.38 WIB.

Hal | 2


3.

3. Bagaimana hambatan-hambatan yang ditemukan dalam melakukan penuntutan ganti rugi dan besar ganti kerugian? Kerangka Teori Skripsi ini menggunakan kerangka teori sebagai berikut : 1. Asas Konsensualisme (Consensualisme) Perjanjian tersebut lahir pada saat tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai hal-hal yang pokok dan tidak nenerlukan suatu formalitas. 2. Asas Kepastian Hukum (Pacta Sunt Servanda) Masing-masing pihak yang terikat dalam suatu perjanjian harus menghormati dan melaksanakan apa yang telah mereka perjanjikan dan tidak boleh melakukan perbuatan yang menyimpang/bertentangan dari perjanjian tersebut. 3. Asas Kebebasan Berkontrak (Contractsvrijheid) Semua perjanjian yang dibuat adalah sah bagi para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

B. PEMBAHASAN 1. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Pembatasan Biaya Ganti Rugi Bagi Penumpang Pesawat Udara Yang Mengalami Kerusakan Dan/Atau Kehilangan Barang Yang Ditempatkan Dalam Bagasi Sebelum calon penumpang pesawat udara menuju gerai pelaporan, pemeriksaan isi bagasi yang berukuran besar dilakukan oleh petugas pengamanan bandar udara melalui alat sinar-x yang berfungsi hampir sama dengan alat rontgen yang memungkinkan petugas dapat mengenali setiap benda dalam bagasi atau kotak tanpa membukanya. Apabila petugas mencurigai isi dari sebuah koper atau barang bawaan calon penumpang, maka pemeriksaan secara langsung akan dilakukan dengan membuka koper atau barang tersebut5. Setelah itu bagasi (koper-koper) penumpang ditimbang satu demi satu dan diberi label. Potongan dari setiap label bagasi diserahkan kepada penumpang pemilik bagasi untuk keperluan pengambilannya di tempat tujuan6. Pada kabin maskapai penerbangan Garuda Indonesia penumpang hanya boleh 5

Ibid. Captain Desmond Hutagaol, Pengantar Penerbangan Perspektif Profesional, Op.Cit., hlm. 239. 6

Hal | 3


membawa satu tas tangan yang berukuran maksimal 56cm x 36cm x 23cm dan beratnya tidak lebih dari 7kg. Sebagai tambahan, penumpang boleh membawa kotak peralatan kosmetik atau laptop 7 sedangkan pada kabin maskapai penerbangan Sriwijaya Air ukuran maksimal barang yang boleh dibawa ke kabin 50cm x 20cm x 30 cm dengan berat maksimal 7kg8. Penumpang Kelas Ekonomi Lion Air diperbolehkan membawa barang bawaan maksimal 7 kg dengan dimensi 40 cm x 30 cm x 20 cm di kabin Lion Air9. Pada tiket penumpang Garuda Indonesia terdapat beberapa syarat perjanjian peraturan dalam negeri yang menjelaskan mengenai penumpang pesawat udara khususnya tentang bagasi, yaitu: 1. Bagasi tercatat yang diangkut berdasarkan perjanjian ini hanya akan diserahkan kepada penumpang jika tanda pengenal bagasinya (baggage tag) dikembalikan kepada pengangkut (Nomor 4). 2. Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian-kerugian yang ditimbulkan pada penumpang dan bagasi dengan mengingat pada syarat-syarat dan batas-batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan termasuk Peraturan-Peraturan pelaksana dibawahnya serta syarat-syarat umum pengangkutan dari pengangkut (Nomor 5 butir a). 3. Bila penumpang pada saat penerimaan bagasi tidak mengajukan klaim dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku maka dianggap bahwa bagasi itu telah diterima dalam keadaan lengkap dan baik (Nomor 5 butir b). 4. Semua tuntutan ganti kerugian harus dapat dibuktikan besarnya kerugian yang secara nyata diderita penumpang. Tanggung jawab terbatas untuk kehilangan dan kerusakan bagasi ditetapkan dengan jumlah sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (Nomor 5 butir c). 5. Pengangkut tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan atau kehilangan atau barang berharga seperti uang , perhiasan , barang elektronik , obat – obatan , dokumen serta surat berharga atau sejenisnya jika dimasukkan ke dalam bagasi (Nomor 5 butir e). 7

FAQ (Frequently Asked Questions) http://www.garudaindonesia.com/id/contact/faq.page?#contentlist diakses tanggal 9 Mei 2013 pukul 13.05. 8 Hasil wawancara dengan Sirky Ristiandy petugas Lost and Found Sriwijaya Air Palembang, tanggal 7 Mei 2013 di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang. 9 Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan Mengenai E-Ticket http://www.lionair.co.id/assets/pdf/condition_of_carriage_id.pdf diakses tanggal 9 Mei 2013 Pukul 14.08 WIB.

Hal | 4


6.

Penumpang dilarang membawa barang-barang atau benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan ke dalam bagasi (Nomor 6). Syarat dan ketentuan mengenai bagasi juga terdapat pada tiket penumpang Penerbangan Sriwijaya Air, yang menjelaskan bahwa barang-barang berbahaya untuk alasan keselamatan penerbangan seperti gas terkompresi (benda mudah terbakar dan beracun), benda yang dapat menimbulkan karat (asam, alkalis dan aki) etiologic agents (bakteri, virus, dan lain-lain), bahan peledak (munitions, kembang api, flares) radio aktif dan oxidizing material dan material berbahaya lainnya tidak diperbolehkan dibawa dalam kabin bagasi penumpang. Penumpang kelas ekonomi diizinkan untuk membawa hingga 7 kg tas tangan pada penerbangan Lion Air, penumpang diminta untuk melihat syarat dan kondisi untuk informasi lebih lanjut mengenai aturan bagasi. Ditinjau dari UU Penerbangan, syarat dan ketentuan yang tercantum dalam ketiga tiket penumpang pesawat penerbangan tersebut sudah sesuai dengan aturan pemerintah yang berlaku saat ini. Pasal 136 ayat (3) menjelaskan mengenai klasifikasi barang berbahaya untuk penerbangan. Prinsip tanggung jawab pengangkut dalam hukum pengangkutan 10 , yaitu: 1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (Liability Based on Fault Principle) Menurut prinsip ini setiap pengangkut yang melakukan kesalahan dalam menyelenggarakan pengangkutan harus bertanggung jawab membayar ganti kerugian yang timbul akibat dari kesalahan itu. Pihak yang menderita kerugian harus membuktikan kesalahan pengangkut itu, dengan kata lain beban pembuktian diberikan pada pihak yang dirugikan bukan kepada pengangkut. 2. Prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga (Preasumption of Liability Principle) Berdasarkan prinsip ini pengangkut selalu dianggap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari pengangkut yang diselenggarakannya, tetapi jika pengangkut dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah, maka ia dibebaskan dari kewajiban membayar ganti kerugian.

10

Saefullah Wiradipradja yang dikutip dalam Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Darat, Laut, Dan Udara, Op Cit.

Hal | 5


3.

Prinsip tanggung jawab mutlak (Absolute Liability Principle) Prinsip ini menyatakan bahwa, pengangkut harus bertanggung jawab membayar ganti kerugian terhadap setiap kerugian yang timbul dari pengangkutan yang diselenggarakannya tanpa keharusan pembuktian ada tidaknya kesalahan dari pengangkut. Pengangkut tidak dimungkinkan membebaskan diri dari tanggung jawab dengan alasan apapun. 4. Prinsip Pembatasan Tanggung Jawab (Limitation of Liability) Pada prinsip ini tanggung jawab pengangkut atau penyelenggara pengangkutan dibatasi sampai jumlah tertentu, dengan membuat suatu ketentuan tertentu, misalnya dapat dilihat pada beberapa tiket angkutan, yang isinya terdapat perjanjian baku (standar kontrak). 5. Prinsip Praduga Bahwa Pengangkut Selalu Tidak Bertanggung Jawab (Presumpation of non Liability) Artinya pengangkut tidak bertanggung jawab terhadap barang yang dibawa sendiri oleh penumpang pada saat diselenggarakannya pengangkutan. Prinsip ini hanya diterapkan pada bagasi tangan dan beban pembuktian terletak pada penumpang dalam arti barang-barang yang dibawa penumpang menjadi pengawasan penumpang itu sendiri. Tanggung jawab ini baru ada apabila ada kesalahan dari pihak pengangkut udara. Dijelaskan pula pada Undang-Undang Penerbangan Pasal 144 bahwa pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang karena bagasi tercatat hilang , musnah , atau rusak yang disebabkan oleh kegiatan angkutan udara selama bagasi tercatat berada dalam pengawasan pengangkut, yang dimaksud dengan dalam pengawasan pengangkutan adalah sejak barang diterima oleh pengangkut pada saat pelaporan (check in) sampai dengan barang tersebut diambil oleh penumpang di bandar udara tujuan. Pasal 2 PM No. 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara memberikan jaminan bahwa pengangkut yang mengoperasikan pesawat udara wajib bertanggung jawab atas kerugian terhadap: a. penumpang yang meninggal dunia , cacat tetap atau luka - luka; b. hilang atau rusaknya bagasi kabin; c. hilang, musnah, atau rusaknya bagasi tercatat; d. hilang, musnah, atau rusaknya kargo; e. keterlambatan angkutan udara; dan f. kerugian yang diderita oleh pihak ketiga.

Hal | 6


Perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Ada beberapa cara perlindungan secara hukum, antara lain sebagai berikut11: 1. Membuat peraturan (by giving regulation), yang bertujuan untuk: a. Memberikan hak dan kewajiban; b. Menjamin hak-hak para subyek hukum 2. Menegakkan peraturan (by the law enforcement) melalui: a. Hukum administrasi Negara yang berfungsi untuk mencegah (preventif) terjadinya pelanggaran hak para konsumen dengan cara perizinan dan pengawasan; b. Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (repressive) setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang - undangan dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman; c. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (curative, recovery), dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian. Salah satu unsur terpenting dalam rangka memberikan perlindungan konsumen pengguna jasa transportasi udara niaga adalah menyangkut aspek perjanjian pengangkutan. Dalam praktiknya tiket atau dokumen perjanjian pengangkutan udara telah disiapkan oleh perusahaan dalam bentuk yang telah baku atau biasa dikenal dengan perjanjian standar. Berkenaan dengan telah bakunya dokumen pengangkutan tersebut maka harus adanya jaminan bahwa adanya keseimbangan hak dan kewajiban diantara para pihak, baik pengangkut maupun penumpang12. Risiko kecelakaan yang menimbulkan kerugian bagi penumpang sering terjadi dalam kegiatan penerbangan diperlukan perlindungan konsumen bagi penumpang sehubungan dengan hal tersebut, yaitu adanya prosedur penyelesaian atau pengajuan klaim yang mudah, cepat dan memuaskan 13 . Terhadap risiko yang kemungkinan akan timbul dalam penyelenggaraan kegiatan penerbangannya maka perusahaan penerbangan pada umumnya mengasuransikan dirinya antara lain mengasuransikan risiko tanggung jawab terhadap penumpang. Di Indonesia dikenal juga asuransi wajib jasa raharja selain asuransi yang ditutup oleh perusahaan penerbangan tersebut. Perusahaan

11

Wahyu Sasongko, Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, hlm 31. 12 Ahmad Zazili, Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Pada Transportasi Udara Niaga Berjadwal Nasional, Semarang, 2008, hlm. 48. 13 E. Suherman, Op cit, hlm 201.

Hal | 7


penerbangan hanyalah bertindak sebagai pemungut saja dalam asuransi ini sedangkan yang membayar adalah penumpang sendiri14. Masalah pertanggungjawaban pengangkut diatur dalam Pasal 5 ayat (1) PM 77/2011, jumlah ganti kerugian terhadap penumpang yang mengalami musnah, kehilangan atau rusaknya bagasi tercatat, dijelaskan sebagai berikut : a. kehilangan bagasi tercatat atau isi bagasi tercatat atau bagasi tercatat musnah diberikan ganti kerugian sebesar Rp. 200.000,00 ( dua ratus ribu rupiah ) per kg dan paling banyak Rp. 4.000.000,00 ( empat juta rupiah ) per penumpang; dan b. Diberikan ganti kerugian sesuai jenisnya merek, ukuran dan bentuk bagasi tercatat diberikan bagi kerusakan bagasi tercatat. Bagasi tercatat baru dianggap hilang, menurut Pasal 5 ayat (2) PM 77/2011, apabila tidak diketemukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal dan jam kedatangan penumpang di bandar udara kedatangan, sedangkan bagi penumpang dengan bagasi tercatat yang belum ditemukan namun belum dapat dinyatakan hilang karena belum melewati masa 14 ( empat belas ) hari, maka pengangkut wajib memberikan uang tunggu sebesar Rp. 200.000,00 ( dua ratus ribu rupiah ) per hari paling lama untuk 3 (tiga) hari kalender (Pasal 5 ayat [3] PM 77/2011). Pada bagasi tercatat, berdasarkan Pasal 144 UU Penerbangan, pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang karena bagasi tercatat rusak, musnah, atau hilang yang diakibatkan oleh kegiatan angkutan udara selama bagasi tercatat berada dalam pengawasan pengangkut. Dalam penjelasan Pasal 144 bahwa yang dimaksud dengan dalam pengawasan pengangkut adalah sejak barang diterima oleh pengangkut pada saat pelaporan (check-in) sampai dengan barang tersebut diambil oleh penumpang di bandar udara tujuan. Besaran jumlah ganti rugi yang diberikan masing-masing maskapai sama seperti yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 2009 tentang Penerbangan maupun pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 yaitu apabila penumpang pesawat udara mengalami kerusakan pada bagasi maka penumpang akan mendapat ganti rugi berupa perbaikan terhadap barang bagasi yang mengalami kerusakan dan bagasi yang rusak dapat diganti rugi sesuai dengan ukuran, bentuk, jenis, dan merek bagasi yang tercatat. Jika dalam 14 ( empat belas ) hari bagasi tidak ditemukan maka bagasi dianggap 14

Ahmad Zazili, Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Pada Transportasi Udara Niaga Berjadwal Nasional, Semarang, 2008, hlm. 53.

Hal | 8


hilang dan selama penumpang kehilangan sementara bagasi maka diberikan uang tunggu sebesar Rp.200.000,00/hari ( dua ratus ribu per hari ) maksimal tiga hari. Tanggung jawab yang diberikan oleh perusahaan penerbangan sesuai dengan berat bagasi penumpang dengan perhitungan pergantian Rp 200.000,00/kg ( dua ratus ribu rupiah per kilogram ) atau maksimal pergantian sebesar Rp 4.000.000,00 ( empat juta rupiah ). 2.

Prosedur Penuntutan Ganti Rugi Bagi Penumpang Pesawat Udara Yang Mengalami Kerusakan Dan/Atau Kehilangan Barang Yang Ditempatkan Dalam Bagasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 45 menjelaskan bahwa setiap konsumen yang menderita kerugian dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Upaya hukum yang diatur di dalam UU Perlindungan Konsumen tersebut juga dapat diterapkan atau digunakan oleh konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha penerbangan. Dalam praktik penerbangan komersil kerugian yang dialami penumpang antara lain adanya keterlambatan penerbangan (delay), kehilangan barang, dan adanya kecelakaan pesawat yang berakibat kematian atau luka-luka. Timbulnya kerugian-kerugian konsumen tersebut diakibatkan oleh perbuatan-perbuatan pelaku usaha penerbangan dalam hal ini maskapai penerbangan. Beberapa kemungkinan yang sering menyebabkan penumpang pesawat udara mengalami kehilangan bagasi adalah15 : 1. Bagasi masih tertinggal di kota keberangkatan, akibat kelalaian petugas bagian pemuatan atau sebab lain; 2. Bagasi tertinggal di kota transit, karena mungkin tidak cukup waktunya, atau tulisan di label bagasi tidak jelas, sehingga petugas keliru memasukkannya ke pesawat lain; 3. Label bagasi terlepas, sehingga tidak ketahuan harus dibawa kemana; 4. Tertinggal dipesawat; 5. Tidak sengaja diambil orang lain akibat merek dan warna yang sama; 6. Masih tertinggal di Converyor-belt; 7. Sengaja diambil orang. 15

Penanganan Penumpang dan Bagasi di http://mutu999.blogspot.com/2010/02/penanganan-penumpang-dan-bagasi-di.html tanggal 2 Mei 2013 Pukul 22.00 WIB.

Darat diakses

Hal | 9


Berbagai alasan Miss Handling Baggage adalah16 : a. Short-shipped, Bagasi yang tidak terbawa dari station pemberangkatan pertama bagasi; b. Short-landed, Bagasi yang tiba bukan ditempat tujuan yang bagasi dimaksud; c. Over-carried, Bagasi yang bukan ditempat tujuan / bagasi terbawa ke station lain; d. Damage Bagage, Bagasi yang ditemukan rusak pada saat bagasi datang yang diakibatkan karena satu dalam lain hal; e. Pilfered, Bagasi yang dibongkar secara paksa dan isinya bagasi dinyatakan hilang oleh pemikiliknya; f. Lost Bagage, Bagasi yang dinyatakan hilang oleh karena sebab-sebab tertentu. Tanggung jawab maskapai penerbangan menyangkut mengenai ganti rugi bagi penumpang pesawat udara yang mengalami kerusakan dan/atau kehilangan bagasi. Segala bentuk tanggung jawab oleh maskapai penerbangan sepenuhnya diberikan ketika penumpang mengajukan klaim ke petugas Lost and Found di bandara kedatangan. Proses pengajuan klaim dapat ditindak lanjuti oleh maskapai penerbangan apabila klaim dilakukan saat penumpang masih berada di terminal kedatangan bandara. Adapun prosedur klaim pada bagasi yang hilang di bandara, yaitu17: Isi form klaim bagasi sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan masing-masing maskapai penerbangan setelah itu fotocopy sebagai rangkap bukti cadangan. Mintalah Form PIR (Property Irregularities Report) kemudian kunjungi bagian lost and found. Persiapkan claim tag yang terdapat pada barang anda. Tindakan yang perlu dilakukan oleh petugas Lost and Found diantaranya : 1. Menimbang ulang bagasi rusak tersebut dan mencatat beratnya yang baru serta selisih beratnya bila ada; 2. Mempersilahkan kepada pemiliknya untuk memeriksa kembali barang bawaannya; 3. Mencatat benda-benda yang dinyatakan rusak oleh penumpang. 16

Penanganan Penumpang dan Bagasi di Darat http://mutu999.blogspot.com/2010/02/penanganan-penumpang-dan-bagasi-di.html diakses tanggal 2 Mei 2013 Pukul 22.30 WIB. 17 Proses claim pada bagasi yang hilang di bandara http://kumpulankaryasiswa.wordpress.com/2011/04/18/proses-claim-pada-bagasi-yang-hilangdi-bandara/ diakses tanggal 9 Mei 2013 Pukul 12.51 WIB.

Hal | 10


Kembalikan kepada petugas terkait dan catat nama petugas Lost and Found supaya benar-benar dikerjakan. Tunggu hingga dua minggu apabila tidak ada tanggapan maka ajukan klaim tersebut langsung ke airlines terkait agar proses penggantian dapat diterima oleh pelapor. Tunggu report sekaligus bukti laporan dari petugas tersebut. Penanganan Bagasi Hilang adalah: 1. Memeriksa bagasi yang dinyatakan hilang; 2. Memeriksa ulang berat yang diterima maupun yang belum diterima oleh penumpang; 3. Membuat laporan property irregularity report (PIR); 4. Melaksanakan tracing selama 2 - 14 hari. Tracing adalah pengacakan bagasi dengan menggunakan telex agar bagasi penumpang tersebut dapat ditemukan kembali secara cepat. Memberitahukan penumpang mengenai informasi tentang: 1. Keberadaan bagasinya; 2. Bagasinya sudah atau belum ditemukan; 3. Bagasi akan ditransfer; 4. Setiap memberikan informasi, perlu dicatat tanggal/jam dan inisial staff; 5. Bagasi yang hanya ada halamannya atau telepon segera dikirim surat pemberitahuan. Prosedur klaim bagasi yang disebabkan oleh kerusakan terbukanya bagasi dan didalamnya terdapat barang yang hilang, maka penanganan bagasi tersebut sebagai berikut : 1. Memeriksa label bagasi, bila perlu memakai limited release tag (kerusakan tanggung jawab penumpang); 2. Membuat laporan property irregularity report (PIR); 3. Membuka laporan damage priferage report (DPR); 4. Mengganti kerugian, kehilangan bagasi apabila bagasi yang dibawa berisi keperluan penumpang tersebut. Kerusakan Bagasi (Damage Baggage). Penyebab Terjadinya Bagasi Rusak (Damage Rusak): 1. Kerusakan bagasi akibat pemeriksaan yang kasar dan tidak beraturan; 2. Penanganan bagasi di lorong conveyor belt make-up area kasar dan dilempar; 3. Transfer baggage terlama mengendap di make-up area; 4. Bagasi tidak diberi kunci sebagai taambahan pengamanan; Hal | 11


5.

Penempatan bagasi yang ditumpuk dan dipaksa yang melebihi batas.

3.

Hambatan-Hambatan Yang Ditemukan Dalam Melakukan Penuntutan Ganti Rugi Dan Besar Ganti Kerugian a). Hambatan Dari Sudut Undang-Undang Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan Pasal 174 ayat (1) menyatakan bahwa klaim atas kerusakan bagasi tercatat harus diajukan pada saat bagasi tercatat diambil oleh penumpang. Hal ini menyulitkan karena tidak semua kerusakan yang dialami oleh penumpang berupa kerusakan luar pada koper, tetapi terkadang kerusakan terjadi pada barang-barang yang terdapat di dalam koper yang baru diketahui ketika penumpang telah meninggalkan area bandara kedatangan dan pengajuan klaim kehilangan baru dapat dilakukan ketika 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tiba di tempat tujuan yang diatur pada Pasal 174 ayat (4). Penggunaan klausula baku berdasarkan Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen pada tiket penumpang pesawat udara yang digunakan dengan tujuan cepat, efisien, dan memiliki kepastian hukum diperbolehkan jika tidak merugikan konsumen dalam hal ini penumpang pesawat udara dan Pasal 151 ayat (2) huruf f UU Penerbangan menyebutkan bahwa tiket penumpang harus memuat pernyataan bahwa pengangkut tunduk pada ketentuan dalam UU Penerbangan. b).

Hambatan Dari Sudut Konsumen (Penumpang Pesawat Udara) Kurangnya sosialisasi Pemerintah kepada masyarakat terutama penumpang pesawat udara mengenai UU Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara yang berlaku saat ini membuat penumpang tidak mengerti mengenai prosedur pengajuan klaim apabila penumpang mengalami kerugian. Tidak tercantumnya proses atau informasi yang lengkap dari maskapai penerbangan kepada penumpang terkait klaim kerugian menjadi masalah tersendiri, Pasal 4 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar , jelas , dan jujur tentang kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa, serta hak untuk mendapatkan ganti rugi, kompensasi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya sesuai dengan Hal | 12


Pasal 4 ayat (5). Prosedur yang tidak dimengerti dirasakan mempersulit bagi beberapa penumpang pesawat udara, penumpang menganggap prosedur dari maskapai penerbangan yang harus dilengkapi merupakan penghalang untuk mendapatkan ganti rugi atas klaim yang penumpang ajukan kepada maskapai penerbangan dan untuk mengulur waktu pertanggungjawaban kepada penumpang pesawat udara. Kurangnya tingkat kesadaran penumpang pesawat udara terhadap peraturan pemerintah yang berlaku saat ini membuat penumpang menjadi tidak kritis dan arif, sebab cukup banyak penumpang pesawat udara yang tidak ingin mengetahui mengenai hak mereka yang sebenarnya merupakan hak-hak dasar penumpang, seperti hak untuk mendapatkan informasi mengenai barang yang diperbolehkan dan dilarang dibawa ke dalam bagasi pesawat udara serta apabila terjadi kerusakan atau kehilangan pada barang bagasi. c). Hambatan Dari Sudut Perusahaan Maskapai Penerbangan Sikap tidak jujur yang dilakukan oleh penumpang pesawat udara kepada petugas maskapai penerbangan ketika berada di check in counter mengenai barang yang dibawanya dalam koper untuk dimasukkan dalam bagasi pesawat udara menjadi salah satu faktor penghambat bagi pihak maskapai penerbangan. Hilangnya label yang ditempelkan pada bagasi penumpang sangat menyulitkan pihak maskapai penerbangan dalam melakukan pencarian terutama bagi penumpang yang melakukan perjalanan transit18. Padatnya jadwal penerbangan yang dilakukan oleh maskapai penerbangan menyebabkan petugas check in counter mengalami kekeliruan saat mendata bagasi penumpang, seperti salah menempelkan label bagasi sehingga antara bagasi dengan baggage tag yang dimiliki penumpang berbeda.19 Menimbang ulang bagasi penumpang yang rusak merupakan tindakan awal yang perlu dilakukan oleh petugas Lost and Found maskapai penerbangan di bandara tujuan. Besaran ganti rugi yang ditentukan berdasarkan total berat bagasi, menyebabkan pihak maskapai lebih berhati-hati. Lamanya konfirmasi departemen klaim atas pengajuan klaim, menghambat penumpang untuk mendapatkan proses penyelesaian ganti rugi secara mudah , cepat , dan memuaskan. 18

Hasil wawancara dengan Sirky Ristiandy petugas Lost and Found Sriwijaya Air Palembang, tanggal 7 Mei 2013 di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang. 19 Hasil wawancara dengan Fadil Petugas Lost and Found Bagage Service Lion Air Palembang, tanggal 7 Mei 2013 Di Bandara Sultan Mahmud Badarrudin II Palembang.

Hal | 13


Tidak adanya aturan yang menyatakan dengan jelas pihak yang harus bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan dan/atau kehilangan bagasi penumpang pesawat udara. Sikap saling melempar tanggung jawab baik dari pihak maskapai penerbangan di bandara keberangkatan maupun pihak maskapai penerbangan di bandara kedatangan menyulitkan penumpang saat pembuatan laporan Property Irregularity Report (PIR). C. PENUTUP 1. Kesimpulan 1) Pengaturan perlindungan hukum terhadap pembatasan biaya ganti rugi bagi penumpang pesawat udara yang mengalami kerusakan dan/atau kehilangan barang yang ditempatkan dalam bagasi, diantaranya : a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan mengatur mengenai tanggung jawab pengangkut atas kerugian yang diderita oleh penumpang karena bagasi tercatat hilang , musnah , atau rusak yang diakibatkan oleh kegiatan angkutan udara selama bagasi tercatat berada dalam pengawasan pengangkut, sebagaimana diatur dalam Pasal 141, Pasal 144, dan Pasal 146. b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara menjelaskan mengenai jenis tanggung jawab pengangkut dan besaran ganti kerugian yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 5. c. Pengalihan tanggung jawab maskapai ke perusahaan asuransi sebagaimana diatur di Pasal 62 ayat (1) UU Penerbangan. Maskapai yang tidak mengasuransikan dikenai sanksi administratif berupa pembekuan sertifikat, peringatan, dan atau pencabutan sertifikat (Pasal 62 ayat {2} UU Penerbangan). d. Perlindungan konsumen pengguna jasa transportasi udara niaga adalah menyangkut aspek perjanjian pengangkutan. Perusahaan penerbangan berkewajiban untuk memberikan tiket penumpang sebagai bukti terjadi perjanjian pengangkutan udara. 2) Prosedur penuntutan ganti rugi bagi penumpang pesawat udara yang mengalami kerusakan dan/atau kehilangan barang yang ditempatkan dalam bagasi sebagai berikut : Hal | 14


a.

Prosedur pengajuan klaim kehilangan ke petugas Lost and Found ketika penumpang masih berada di terminal bandara kedatangan yaitu: 1. Memeriksa bagasi yang dinyatakan hilang; 2. Memeriksa ulang berat yang diterima maupun yang belum diterima oleh penumpang; 3. Membuat laporan Property Irregularity Report (PIR); 4. Melaksanakan tracing selama 2 - 14 hari. Tracing adalah pengacakan bagasi dengan menggunakan telex agar bagasi penumpang dapat ditemukan kembali secara cepat. b. Klaim bagasi yang diakibatkan oleh kerusakan terbukanya bagasi dan didalamnya ada barang yang hilang maka penanganan bagasi tersebut adalah: 1. Memeriksa label bagasi, bila perlu memakai Limited Release Tag (kerusakan tanggung jawab penumpang); 2. Membuat laporan Property Irregularity Report (PIR); 3. Membuka laporan Damage Priferage Report (DPR); 4. Mengganti kerugian, kehilangan bagasi apabila bagasi yang dibawa berisi keperluan penumpang tersebut. c. Penumpang, pemilik bagasi tercatat, pemilik bagasi kabin, pengirim kargo, dan/atau ahli waris penumpang, yang mengalami kerugian dapat mengajukan gugatan terhadap pengangkut di pengadilan negeri di wilayah Indonesia dengan menggunakan hukum Indonesia sebagaimana Pasal 176 UU Penerbangan. 3) Hambatan-hambatan yang ditemukan dalam melakukan penuntutan ganti rugi dan besar ganti kerugian, yaitu : a. Hambatan dari sudut Undang-Undang yaitu : Aturan mengenai jangka waktu pengajuan klaim yang diatur dalam Pasal 174 UU Penerbangan dan adanya klausula baku pada tiket penumpang pesawat udara yang belum sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 18. b. Hambatan dari sudut konsumen (penumpang pesawat udara), yaitu : Kurangnya sosialisasi Pemerintah kepada masyarakat terutama penumpang pesawat udara mengenai UU Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Hal | 15


Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara dan kurangnya tingkat kesadaran penumpang pesawat udara terhadap aturan yang berlaku saat ini. c. Hambatan dari sudut perusahaan maskapai penerbangan diantaranya : 1) Sikap tidak jujur yang dilakukan penumpang pesawat udara kepada petugas maskapai penerbangan di check in counter mengenai isi koper menyebabkan terhambatnya proses ganti rugi. 2) Hilangnya label yang ditempelkan pada bagasi penumpang sangat menyulitkan pihak maskapai penerbangan dalam melakukan pencarian bagasi. 3) Menimbang ulang bagasi penumpang yang rusak menyulitkan petugas Lost and Found maskapai penerbangan di bandara tujuan. 4) Lamanya konfirmasi departemen klaim atas pengajuan klaim, menghambat penumpang untuk mendapatkan proses penyelesaian ganti rugi secara mudah, cepat, dan memuaskan. 5) Tidak adanya aturan yang menyatakan dengan jelas mengenai pihak maskapai di bandara keberangkatan atau pihak maskapai di bandara kedatangan yang bertanggung jawab atas kerusakan dan/atau kehilangan bagasi penumpang pesawat udara. 2.

Saran 1) Pemerintah perlu mengadakan sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara kepada masyarakat dengan tujuan supaya masyarakat mengetahui secara pasti hak dan kewajibannya dalam memanfaatkan jasa transportasi udara yang ditawarkan oleh badan usaha angkutan udara niaga berjadwal. 2) Klausula baku yang terdapat pada tiket penumpang pesawat udara harus sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan dan UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 sehingga tidak merugikan salah satu pihak.

Hal | 16


3) Adanya aturan yang jelas mengenai kebijakan pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan dan/atau kehilangan bagasi penumpang pesawat udara, sehingga tidak terjadi sikap saling melempar tanggung jawab yang dapat menghambat proses pengajuan klaim oleh penumpang pesawat udara.

Hal | 17


DAFTAR PUSTAKA

A.

Buku dan Artikel

Amiruddin dan H.Zainal Asikin. 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada. Captain, Desmond Hutagaol .2013. Pengantar Penerbangan Perspektif Profesional. Jakarta:Penerbit Erlangga. E. Suherman. 1979. Masalah Tanggung Jawab Pada Carter Pesawat Udara dan Beberapa Masalah Lain Dalam Bidang Penerbangan,. Bandung:Alumni. H.M.N. Purwosutjipto. 2000. Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 5. Jakarta:Penerbit Djambatan. __________, 2003. Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3. Jakarta:Penerbit Djambatan. K. Martono. 1995. Hukum Udara, Angkutan Udara dan Hukum Angkasa, Hukum Laut Internasional Buku Kedua. Bandung:Penerbit Mandar Maju. K. Martono dan Amad Sudiro. 2012. Hukum Udara Nasional dan Internasional Publik (Public International and National Air Law). Jakarta:PT Raja Grafindo Persada. Komar, Mieke Kantaatmadja. 1994. Hukum Angkasa Dan Hukum Tata Ruang. Bandung:Penerbit Mandar Maju. Majalah Trans Media. 2012. Pasar Penerbangan di Indonesia Meningkat Cepat. Edisi 05 Muhammad, Abdulkadir. 1987. Hukum Perikatan. Bandung:PT Citra Aditya Bhakti. __________, 1994. Hukum Pengangkutan Darat, Laut Dan Udara. Bandung:PT. Citra Bakti. __________, 1998. Hukum Pengangkutan Niaga. Bandung:PT Citra Aditya Bakti. PNH Simanjuntak. 2000. Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia. Jakarta:Jembatan. Rasyid, Muhammad dan Arfianna Novera. 2008. Laporan Penelitian Penerapan Tanggung Jawab Terbatas Untuk Kehilangan Dan Kerusakan Bagasi Yang Terdapat Dalam Tiket Pesawat Domestik Dan PP No. 3 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas PP No. 40 Tahun 1995 Tentang Angkutan Udara. Palembang. R. Subekti. 1995. Aneka Perjanjian. Bandung:PT Citra Aditya. Sasongko, Wahyu. 2007. Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen. Lampung:Penerbit Universitas Lampung. Hal | 18


Shidarta. 2004. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Jakarta:PT. Grashindo. Soedjono, Wiwiho. 1998. Perkembangan Hukum Transportasi serta Pengaruh dari Konvensi-Konvensi Internasional. Yogyakarta:Penerbit Liberty. Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2001. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Jakarta:Rajawali Pers. Tjakranegara, Soegijatna. 1995. Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang. Bandung:Bhineka Cipta. Usman, Sution Adji dkk. 1991. Hukum Pengangkutan di Indonesia. Jakarta:PT Rinka Cipta. Wiradipradja, E. Saefullah. 2006. Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan Terhadap Penumpang Menurut Hukum Udara Indonesia. Jakarta:Jurnal Hukum Bisnis Vol. 25. Zazili, Ahmad. 2008. Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Pada Transpotasi Udara Niaga Berjadwal Nasional. Semarang: PT Citra Aditya.

B.

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 3, 2002. Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta:Balai Pustaka.

C.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (UUP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Peraturan Menteri No. 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara D.

Internet

Bagasi(http://natiket.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2b agasi&catid=58:bandara&Itemid=208) diakses tanggal 5 Maret 2013 pukul 20.41 WIB Bagasi Hilang di Penerbangan, http://protespublik.com/bagasi-hilangdipenerbangan/ diakses tanggal 6 Februari 2013 pukul 20.38 WIB Evolusi Dan Sejarah Industri Penerbangan Indonesia (PT Dirgantara Indonesia), http://aeronusantara.blogspot.com/2012/10/pt-dirgantaraHal | 19


indonesia-ptdi.html, diakses tanggal 23 Maret 2013 pukul 19.44 WIB FAQ (Frequently Asked Questions) http://www.garudaindonesia.com/id/contact/faq.page?#contentlist diakses tanggal 9 Mei 2013 pukul 13.05 Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan Mengenai E-Ticket http://www.lionair.co.id/assets/pdf/condition_of_carriage_id.pdf diakses tanggal 9 Mei 2013 Pukul 14.08 Hati-Hati dengan Bagasi Saat Terbang Menggunakan Lion Air http://suarapembaca.detik.com/read/2008/06/02/170649/949118/28 3/disclamer.html diakses tanggal 9 Mei 2013 Pukul 12.36 WIB Our History, http://www.indonesianaerospace.com/aboutus.php?m=aboutus&t=aboutus8 diakses tanggal 29 Maret 2013 pukul 19.40 WIB Penanganan Penumpang dan Bagasi di Darat http://mutu999.blogspot.com/2010/02/penanganan-penumpangdan-bagasi-di.html diakses tanggal 1 Mei 2013 Pukul 20.00 WIB Persyaratan umum pengangkutan untuk penumpang dan bagasi, https://www.klm.com/travel/id_id/customer_support/booking_con ditions_carriage/article_6_to_10.htm#p5 diakses tanggal 30 Maret 2013 pukul 14.51 WIB Proses claim pada bagasi yang hilang di bandara http://kumpulankaryasiswa.wordpress.com/2011/04/18/prosesclaim-pada-bagasi-yang-hilang-di-bandara/ diakses tanggal 9 Mei 2013 Pukul 12.51 WIB Ringkasan eksklusif ( http://elibrary.mb.ipb.ac.id/download.php?id=5120 ) diakses tanggal 3 Februari 2013 pukul 09.28 WIB Sejarah Penerbangan Indonesia, http://syaheed98.blogspot.com/2012/12/sejarahpenerbangan-indonesia.html , diakses tanggal 23 Maret 2013 pukul 20.00 WIB Suara Pembaca, http://www.suarapembaca.net/report/reader/492825/-bagasihilang-di-pesawat-sriwijaya- 9 mei 2013 pukul 11.10 WIB E. Wawancara Wawancara dengan Hasymi, Station & Services Manager Garuda Indonesia Palembang, tanggal 7 Mei 2013 di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang Wawancara dengan Sirky Ristiandy petugas Lost and Found Sriwijaya Air Palembang, tanggal 7 Mei 2013 di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang. Wawancara dengan Fadil Petugas Lost and Found Bagage Service Lion Air Palembang tanggal 7 Mei 2013 di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang. Hal | 20


Ej perdata #1 meintari purnama sari