Page 1

Rancangan Tata Tertib RANCANGAN TATA TERTIB MUSYAWARAH DAERAH APKOMINDO DPD JAWA TENGAH Semarang,30 Mei 2013 BAB I KETENTUAN UMUM PASAL 1 MUSYAWARAH DAERAH (MUSDA) Musyawarah Daerah Apkomindo DPD Jawa Tengah 2013 (selanjutnya dalam tata tertib ini disebut Musda 2013) diadakan berdasarkan Pasal 11 Anggaran Dasar APKOMINDO.

PASAL 2 TEMPAT DAN WAKTU Musda 2013 diadakan di Hotel Santika Premiere Semarang, tanggal 30 Mei 2013. BAB II PASAL 3 POKOK ACARA MUSDA APKOMINDO 2013 Pokok Acara Musda 2013 adalah sebagai berikut : 1. PEMBUKAAN; 2. PENGESAHAN TATIB MUSDA; 3. PEMBAHASAN MATERI MUSDA : a. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus DPD b. Pandangan Umum Anggota melalui Wakil Rayon dan DPD Kab/kota c. Pemilihan Paket Ketua dan Sekretaris d. Pemilihan Bendahara e. Pemilihan Anggota DPA 4. PENGESAHAN HASIL-HASIL MUSDA; 5. PENUTUPAN. BAB III PESERTA DAN PENINJAU PASAL 4 PESERTA Sesuai ART Pasal 9 ayat 9.5, peserta Musda 2013 adalah : a. Seluruh anggota Dewan Pertimbangan Asosiasi Daerah; b. Seluruh anggota Dewan Pengurus Daerah; c. Anggota Apkomindo; d. Peninjau dan undangan lainnya. Peserta harus mendaftarkan diri dan melakukan registrasi kembali dalam daftar hadir.


PASAL 5 PENINJAU Peninjau adalah : 1. Pengurus DPP, dan DPD di luar Jawa Tengah yang diundang; 2. Tamu dan undangan yang diundang sebagai Peninjau; 3. Peninjau diundang dan terdaftar serta telah melakukan registrasi kembali dalam daftar hadir; 4. Peninjau dapat memberikan pendapat/usulan bila diijinkan oleh pimpinan Rapat. PASAL 6 KEABSAHAN PESERTA DAN PENINJAU Peserta dan Peninjau dianggap sah apabila telah terdaftar dan memenuhi pasal 4 dan 5 tersebut dalam Tata Tertib ini. BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA DAN PENINJAU PASAL 7 HAK MENGHADIRI RAPAT Seluruh Peserta dan Peninjau mempunyai hak dan kewajiban untuk menghadiri acara yang telah disetujui bersama dalam Musda 2013 dan memperoleh bahan atau informasi yang diperlukan selama Musda. PASAL 8 HAK SUARA Berdasarkan ART Pasal 9, maka 1. Hak Suara, adalah hak memberikan suara dalam pemungutan suara untuk mengambil keputusan 2. Dalam MUSDA setiap anggota biasa yang sah mendapatkan satu hak suara yang dapat diwakilkan. 3. Bila hak suara diwakilkan maka harus dilengkapi dengan surat mandat bermeterai yang distempel perusahaan dan dilampiri fotocopy KTA. 4. Pengambilan keputusan semua sidang pada MUSDA mengupayakan musyawarah dan mufakat, apabila musyawarah dan mufakat tidak dapat dilakukan maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak melalui pemungutan suara. 5. Apabila tidak tercapai kesepakatan (deadlock), maka segala putusan diserahkan kepada Pimpinan Sidang untuk dibahas dalam pertemuan khusus yang dihadiri oleh Dewan Pertimbangan Asosiasi Apkomindo Jawa Tengah. PASAL 9 HAK BICARA 1. Hak bicara adalah hak untuk menyampaikan usul, saran dan pendapat serta mengajukan pertanyaan di dalam rapat. 2. Seluruh peserta memiliki hak bicara, dengan giliran yang diatur oleh pimpinan sidang 3. Pimpinan Sidang berhak untuk menerima atau menolak interupsi yang diajukan oleh peserta. PASAL 10 KEWAJIBAN PESERTA DAN PENINJAU Setiap Peserta dan Peninjau Musda 2013, mempunyai kewajiban sebagai berikut: a. Mematuhi serta mentaati petunjuk/ketentuan Tata Tertib Musda 2013; b. Menjaga sopan santun dan bersedia menerima keputusan bersama secara musyawarah maupun hasil pemungutan suara. c. Peserta mengikuti seluruh acara dan persidangan Musda 2013 dengan penuh rasa tanggungjawab serta didasari semangat bahwa hasil Musda adalah untuk kepentingan bersama dalam APKOMINDO. d. Menandatangani daftar hadir yang telah dipersiapkan pada saat hadir di tempat sidang.


BAB V ALAT KELENGKAPAN PASAL 11 ALAT KELENGKAPAN RAPAT Musda 2013 memiliki alat kelengkapan sebagai berikut: 1. Panitia Pelaksana (Organizing Committee) Musda Apkomindo Jawa Tengah 2013; 2. Panitia Pengarah (Steering Committee) Musda Apkomindo Jawa Tengah 2013; 3. Pimpinan Sidang Musda Apkomindo Jawa Tengah 2013 dipilih dari salah satu peserta Musda yang mempunyai hak dipilih dan memilih. Setelah Pimpinan Sidang terpilih, maka Ketua Panitia Pelaksana menyerahkan sidang kepada Pimpinan Sidang. 4. Sekretaris Sidang dipilih oleh Pimpinan Sidang dari salah satu peserta Musda yang mempunyai hak dipilih dan memilih. BAB VI PENANGGUNG JAWAB DAN PIMPINAN SIDANG PASAL 12 PENANGGUNG JAWAB MUSDA APKOMINDO JATENG 2013 1. Penanggungjawab Musda 2013 adalah DPD APKOMINDO periode 2010–2013 selaku penyelenggara Musda 2013. Penanggungjawab Musda 2013 mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut : a. Mengangkat dan menugaskan Steering Committee dan Organizing Committee untuk menyelenggarakan Musda 2013 agar dapat berjalan dengan tertib dan lancar. b. Dalam tugasnya Penanggungjawab dibantu oleh Steering Committee, Organizing Committee serta Dewan Pertimbangan Asosiasi yang hadir dalam Musda. PASAL 13 PIMPINAN SIDANG 1. Pimpinan Sidang pada acara Pembukaan Musda 2013 adalah: a. Ketua Steering Committee Musda 2013 Pimpinan Sidang; b. Ketua Organizing Committee Musda 2013 sebagai pendamping dan pelaksana Musda; c. Sekretaris Organizing Committee Musda 2013 sebagai Sekretaris Sidang. 2. Pimpinan Sidang pada acara Pengesahan Tata Tertib, Sidang Paripurna, dan Penutupan Musda 2013 adalah : a. Anggota yang dipilih sebagaimana tercantum pada Tata Tertib pasal 11 ayat 3 sebagai Pimpinan Sidang b. Anggota yang dipilih sebagaimana tercantum pada Tata Tertib pasal 11 ayat 4 sebagai Sekretaris Sidang. c. Ketua Steering Committee Musda 2013 sebagai Wakil Pimpinan Sidang. d. Ketua Organizing Committee Musda 2013 sebagai pendamping dan pelaksana Musda. 3. Pimpinan Sidang pada Musda 2013 mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: a. Memimpin sidang agar Musda 2013 berlangsung dengan sebaik-baiknya. b. Menjaga dan mengusahakan terselenggaranya ketertiban dan kelancaran jalannya sidang. d. Berusaha mempertemukan pendapat-pendapat yang berbeda, menyimpulkan pembicaraan dan mendudukkan persoalan yang sebenarnya, serta mengembalikan jalannya sidang ke pokok pembicaraan e. Meneliti keabsahan peserta dan peninjau baik dalam kehadirannya di sidang, dalam menggunakan hak suara maupun hak bicara. f. Memberi atau tidak memberi ijin kepada setiap Peserta dan Peninjau meninggalkan Sidang. g. Memberikan persetujuan/ijin dan menentukan batas waktu berbicara bagi Peserta dan Peninjau


h. Menegur dan menghentikan pembicaraan Peserta dan Peninjau jika ternyata melampaui batas waktu yang telah ditetapkan atau menyimpang dari pokok acara sidang yang telah ditentukan. i. Ketua Sidang dapat menunjuk tim kecil untuk menjadi pengawas dan membantu pelaksanaan pembuatan notulen dan bahan-bahan hasil Musda 2013. j. Mengesahkan risalah dan hasil keputusan sidang setelah mendapat persetujuan dari sidang. BAB VII QUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN PASAL 14 QUORUM 1. Rapat dinyatakan mencapai Quorum dan sah apabila dihadiri oleh lebih ½ (setengah) ditambah 1 (satu) jumlah peserta yang terdaftar pada Panitia Pelaksana dan mempunyai hak suara. 2. Bilamana Quorum tidak tercapai, maka Sidang dapat ditunda selama-lamanya 1 jam. 3. Jika sesudah penundaan tersebut jumlah quorum belum juga tercapai, maka Sidang dapat terus diselenggarakan dan semua keputusan yang diambil dinyatakan sah. PASAL 15 PENGAMBILAN KEPUTUSAN 1. Pengambilan Keputusan dilakukan berdasarkan Anggaran Dasar yang berlaku. 2. Untuk dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat Sidang harus memenuhi Quorum 3. Apabila oleh sebab apapun ternyata keputusan berdasarkan musyawarah dan atau mufakat tidak dapat dicapai maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. 4. Apabila oleh sebab apapun ternyata keputusan berdasarkan pemungutan suara tidak dapat dicapai, maka pimpinan Sidang berhak menunda Sidang dan kemudian melanjutkan Sidang untuk mencapai keputusan. 5. Hasil Keputusan Musda 2013 dibuatkan surat ketetapannya dan ditandatangani oleh Pimpinan Sidang. Pasal 16 PALU SIDANG 1. Untuk kelancaran jalannya sidang digunakan palu sidang. 2. Ketentuan Penggunaan palu sidang adalah sebagai berikut: a. 1 (satu) ketukan digunakan untuk setiap pengesahan. b. 2 (dua) ketukan digunakan untuk pemberlakuan dan pencabutan skors serta serah terima palu sidang. c. 3 (tiga) ketukan digunakan untuk pembukaan sidang dan menetapkan seluruh hasil sidang. d. Ketukan berkali-kali digunakan untuk menertibkan jalannya sidang. BAB VIII TATA CARA SIDANG, BICARA, & GANGGUAN, SERTA NOTULEN PASAL 17 TATA CARA SIDANG DAN BICARA 1. Setelah Sidang dibuka, Pimpinan Sidang menjelaskan secara pokok-pokok acara Sidang. Pimpinan Sidang wajib menjaga agar sidang berjalan sesuai dengan ketentuan tata tertib dan pokok-pokok sidang. 2. Setiap pembicara harus mendapat izin bicara terlebih dahulu dari Pimpinan Sidang, dan Pimpinan Sidang dapat mengadakan ketentuan-ketentuan mengenai tata cara bicara. 3. Pembicara berbicara pada gilirannya, menurut waktu dan tempat yang telah disediakan dan diatur oleh Pimpinan Sidang. Selama berbicara, pembicara tidak boleh diganggu,


kecuali Pimpinan Sidang menganggap pembicara telah menyimpang dari pokok-pokok acara dan waktu yang telah ditetapkan. Dalam hal seperti ini Pimpinan sidang berhak meminta pembicara supaya mengakhiri pembicaraannya. 4. Pimpinan Sidang berhak menegur dan memberi peringatan pembicara yang menyimpang dari pokok-pokok acara atau mengeluarkan kata-kata yang tidak layak/mengganggu ketertiban, agar tertib kembali. Apabila pembicara tersebut tidak mentaati teguran dan peringatan Pimpinan Sidang, maka Pimpinan sidang dapat melarang yang bersangkutan menerus-kan pembicaraan dan seterusnya mempersilahkan pembicara untuk duduk kembali ke tempatnya, dan jika yang bersangkutan masih saja tidak mentaatinya, Pimpinan Sidang dapat memerintahkan pembicara tersebut untuk meninggalkan ruang sidang dengan persetujuan forum. 5. Apabila diperlukan atas persetujuan sidang, Pimpinan Sidang dapat menunda Sidang paling lama satu jam. PASAL 18 GANGGUAN KETERTIBAN SIDANG 1. 2. 3.

Apabila peserta dan peninjau melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak layak/mengganggu ketertiban sidang, Pimpinan Sidang memperingatkan agar yang bersangkutan menghentikan perbuatan itu. Jika peringatan tersebut pada ayat 1 pasal ini tidak diindahkan, Pimpinan Sidang dapat mempersilahkan yang bersangkutan untuk meninggalkan ruang sidang dengan masa waktu yang ditentukan Pimpinan Sidang. Apabila yang bersangkutan masih saja tidak mengindahkan ketentuan tersebut pada ayat 2 pasal ini, maka Pimpinan Sidang dapat memberhentikan yang bersangkutan dari keikutsertaannya pada Musda 2013. PASAL 19 NOTULEN SIDANG

Pimpinan Sidang harus membuat risalah tertulis mengenai jalannya sidang yang berisi sebagai berikut : 1. Tempat acara sidang 2. Hari/tanggal sidang dan jam permulaan serta akhir sidang 3. Nama-nama pimpinan sidang 4. Nama-nama peserta dan peninjau sidang 5. Keputusan-keputusan sidang BAB IX PENUTUP PASAL 20 HAL–HAL LAIN Hal-hal lain yang belum tercantum atau belum ditetapkan dalam Tata Tertib ini, lebih lanjut akan di bahas dan diputuskan dalam Sidang pada Musda 2013 dan keputusan tentang hal tersebut akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tata tertib ini. Disahkan pada Sidang Pengesahan Tata Tertib Musyawarah Daerah Apkomindo DPD Jawa Tengah 2013. Tanggal 30 Mei 2013, jam : XX.XX wib Pimpinan Sidang Sekretaris Sidang

: :

............... ...............

Tatib Sidang  

Tata tertib sidang pada Musda Apkomindo DPD Jateng 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you