3) Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) merupatan unit pelayanan kesehatan terdekat masyarakat karena berada di desa, namun sarana prasarana yang dimiliki PKD sebagian besar jauh dari cukup dan bermutu, sehingga hal ini mempengaruhi kualitas pelayanan di PKD. Mengingat penting dan
vitalnya peran
PKD dalam meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat maka diperlukan upaya untuk meningkatkan sarana prasarana PKD. 4) Implementasi desa siaga sangat mendukung pencapaian derajat kesehatan masyarakat mengingat manfaat desa siaga adalah agar masyarakat desa dapat mengenali dan mengatasi permasalahan kesehatan di desanya dengan Pengawasan Bidan Desa/PKD dan Puskesmas. Sementara itu, belum semua desa siaga aktif sehingga perlu upaya untuk mengaktifkan dan mengembangkan Desa Siaga. 5) Perilaku masyarakat sangat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan masyarakat akan kesehatan demikian juga halnya dengan ibu hamil, ibu balita yang wajib mendapatkan informasi/pengetahuan tentang kesehatan. Namun belum semua desa membentuk Kelas Ibu Hamil dan Ibu Balita di desa sebagai wadah pelayanan KIE bagi ibu hamil, ibu bayi dan ibu balita. 6) Jumlah masyarakat miskin di Provinsi Jawa Tengah semakin meningkat setiap tahunnya, sehingga perlu adanya penambahan kuota dalam pelaksanaan
Jaminan
Pemeliharaan
Kesehatan
Masyarakat
(Jamkesmas). Namun pada kenyataannya, belum semua masyarakat miskin ter-cover program Jamkesmas, padahal mereka memiliki hak yang sama untuk mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan. Untuk itu, setiap Kabupaten/Kota perlu melaksanakan program Jaminan
Kesehatan
Daerah
(Jamkesda)
dengan
dana
APBD
Kabupaten/Kota. Minimnya anggaran APBD mengakibatkan belum semua Kabupaten/Kota melaksanakan Jamkesda dan belum semua daerah memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang Jaminan Kesehatan
RAD MDGs Jawa Tengah
77