Page 1

LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (LP2KD) PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2010

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH SEKRETARIAT TKPKD PROVINSI JAWA TENGAH Jl. Pemuda 127 – 133 Telp. (024) 3515591 – 3515592 Fax. (024) 3546802 Kode Pos 50132 e-mail : set-tkpkdjateng@jatengprov.go.id Semarang 2011


KATA PENGANTAR Dalam rangka meningkatkan efektivitas upaya penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Nomor: 414.2/131/2010, tanggal 31 Agustus 2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Tengah yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor: 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota. TKPK Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan kegiatan koordinasi dalam rangka

percepatan

program

penanggulangan

kemiskinan

yang

hasilnya

dapat

dimanivestasikan dalam penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010. Laporan ini menjelaskan tentang pelaksanaan penanggulangan kemiskinan Provinsi Jawa Tengah yang di dalamnya menguraikan perkembangan kondisi kemiskinan, hasil analisis prioritas penanggulangan kemiskinan, perkembangan dan distribusi anggaran, rumusan kebijakan, strategi dan program penanggulangan kemiskinan, pelaksanaan koordinasi TKPK Provinsi Jawa Tengah dan agenda kegiatan pada tahun 2011. Dengan tersusunnya laporan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan dan menjadi acuan dalam perumusan kebijakan dan programprogram yang dapat menjamin percepatan penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah.

Semarang,

November 2011

WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH Selaku Ketua TKPK Provinsi Jawa Tengah

Dra. Hj. RUSTRININGSIH, MSi

i


RINGKASAN EKSEKUTIF Sejalan dengan komitmen Pemerintah dalam mencapai Tujuan Pembangunan Millenium (Millenium Development Goals/MDGs) dimana salah satu tujuan utama yang ingin dicapai didalamnya adalah memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrim, maka pemerintah melakukan upaya-upaya percepatan penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan. Dalam rangka mendukung upaya tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Sejalan dengan Perpres tersebut, telah dikeluarkan Inpres No. 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan,

dimana pelaksanaan program

pembangunan yang memiliki sasaran untuk rakyat diharapkan dapat difokuskan pada program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Terkait dengan hal tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah merumuskan kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi dalam sistem perencanaan pembangunan daerah mulai dari RPJP-Daerah 2005-2025, RPJM-Daerah 2008-2013, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta dalam dokumen spesifik meliputi Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Pencapaian Pembangunan Millenium Development Goals Provinsi Jawa Tengah, dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD). Kebijakan dan strategi tersebut diterjemahkan dalam berbagai program dan kegiatan tahunan pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terintegrasi dengan program-program reguler SKPD . Dalam rangka sinkronisasi dan upaya mewujudkan sinergitas pelaksanaan program, Gubernur Jawa Tengah telah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Jawa Tengah, melalui Keputusan Gubernur Nomor : 414.2/131/2010, tanggal 31 Agustus 2010. 1.

Perkembangan Tingkat Kemiskinan Tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 sampai dengan tahun

2010 terus mengalami penurunan dari 19,23% pada tahun 2008 (data bulan Maret) menjadi 16,56% pada tahun 2010 (data bulan Maret) dan sebesar 16,11% pada tahun 2010 (data buan Juli) seperti diperlihatkan pada grafik 1.

ii


6.400,0 6.200,0

Grafik 1 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Di Jawa Tengah (%) (Sumber: BPS, Susenas Maret dan Juli)

19,23

19,50

18,99

6.000,0

Juli

4.800,0

16,11

16,50

5.217,2

Maret

5.369,2

5.000,0

5.655,4

16,56

5.725,7

5.200,0

17,48 17,50

6.122,6

5.400,0

6.189,6

5.600,0

18,50

17,72

5.800,0

15,50

4.600,0

14,50 Maret

Juli 2008

Maret

2009

Absolut (ribu)

Juli 2010

(%)

Sedangkan perbandingan tingkat kemiskinan antar Provinsi dengan Nasional dapat dilihat pada grafik 2. 40 35

Grafik 2 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Antar Provinsi dengan Nasional Bulan Maret Tahun 2010 (%)

30

Persen

20 15 10 5

20,98 11,31 9,50 8,65 8,34 15,47 18,30 18,94 6,51 8,05 3,48 11,27 16,56 16,83 15,26 7,16 4,88 21,55 23,03 9,02 6,77 5,21 7,66 9,10 18,07 11,60 17,05 23,19 13,58 27,74 9,42 34,88 36,80

25

13,33

0

Persentase penduduk miskin Provinsi

Persentase penduduk miskin Nasional

Selama 3 tahun terakhir (2008-2010) tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah cenderung mengalami penurunan, namun jika dilihat dari tingkat kemiskinan bulan Maret tahun 2010 sebesar 16,56%, Provinsi Jawa Tengah posisinya masih berada di atas angka Kemiskinan Nasional sebesar 13,33%. Angka kemiskinan Provinsi Jawa Tengah (16,56%) bila dipersandingkan dengan Provinsi sekitar di Pulau Jawa masih lebih tinggi, seperti Provinsi Jawa Barat (11,27%), DKI Jakarta (3,48%) dan Jawa Timur (15,16%), namun bila dipersandingkan dengan DI Yogyakarta (16,83%) tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah sedikit lebih rendah. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi iii


nilai indeks, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan yang mengindikasikan bahwa penduduk miskin semakin besar. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada grafik 3. Grafik 3 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2010 (%) (Sumber: BPS, Susenas 2010)

4,5 4 3,5 3 2,5 2

4,25 3,39 2,96

Maret

Juli

2,89

Maret

Juli

2008

2,49

2,62

Maret

Juli

2009

2010

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Untuk mengetahui penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin diukur melalui Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Semakin tinggi nilai indeks semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Untuk mengetahui gambaran Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 hingga tahun 2010 dapat dilihat pada grafik 4. Grafik 4 Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2010 (%) (Sumber: BPS, Susenas Maret dan Juli) 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00

1,24 0,90

Maret

Juli 2008

0,87

0,74

Maret

0,68

0,60

Juli 2009

Maret

Juli 2010

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Provinsi Jawa Tengah cenderung mengalami penurunan, pada bulan Juli tahun 2008 sebesar 1,24 menjadi 0,68 pada bulan Juli tahun 2010. Kecenderungan peningkatan terjadi setiap awal tahun yaitu bulan Maret, baik tahun 2008, 2009, maupun 2010. Namun dalam 1 tahun seperti halnya Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) pada bulan Maret sampai bulan Juli dari tahun 2008 bahkan sampai

iv


tahun 2010 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Jawa Tengah mengalami kecenderungan naik. Data selengkapnya tentang Kondisi Kemiskinan sesuai kelompok bidang indikator dapat dilihat pada tabel berikut ini : No

Bidang

A.

Bidang Kemiskinan dan Ketenagakerjaan 1. Penduduk miskin (%) 2. Penduduk miskin perkotaan (%) 3. Penduduk miskin perdesaan (%) 4. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) 5. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) 6. Angkatan Kerja yang Sedang Mencari Pekerjaan (TPT) (%) Bidang Kesehatan 1. Angka Kematian Bayi (Per 1.000 Kelahiran Hidup) 2. Angka Kematian Balita (Per 1.000 Kelahiran Hidup) 3. Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) (Per 100.000 Kelahiran Hidup) 4. Prevalensi Balita Kekurangan Gizi Bidang Pendidikan 1. Angka Partisipasi Kasar Sekolah Dasar (APK SD) (%) 2. Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah Pertama (APK SMP) (%) 3. Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah Atas (APK SMA) (%) 4. Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar (APM SD) 5. Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Pertama (APM SMP) (%) 6. Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Atas (APM SMA) (%) 7. Angka Melek Huruf (%) 8. Angka Putus Sekolah Dasar (SD) (%) 9. Angka Putus Sekolah Menengah Pertama (SMP) (%) Bidang Infrastruktur Dasar 1. Keluarga Memiliki Akses Sanitasi Layak (%) 2. Keluarga Memiliki Akses Air Minum Layak (%) 3. Rumah Tangga Berlistrik (%) Bidang Ketahanan Pangan 1. Perkembangan Harga Beras (rupiah) 2. Perkembangan Harga Gula Pasir (rupiah) 3. Perkembangan Harga Minyak Gorang (rupiah) 4. Perkembangan Harga Telur (rupiah) 5. Perkembangan Harga Daging Ayam (rupiah) 6. Perkembangan Harga Daging Sapi (rupiah) 7. Perkembangan Harga Jagung (rupiah) Bidang Ekonomi Makro 1. PDRB Perkapita ADHB Tanpa Migas (Trilyun Rupiah) 2. PDRB Perkapita ADHK 2000 Tanpa Migas (Trilyun Rupiah) 3. Pertumbuhan PDRB ADHB (%) 4. Pertumbuhan PDRB Perkapita ADHK 2000 (%)

B.

C.

D.

E.

F.

2008

Tahun 2009

2010

18,99 16,34 21,96 4,25 1,24 7,35

17,48 15,41 19,89 2,89 0,87 7,33

16,11 14,33 18,66 2,62 0,68 6,21

9,27 10,12 114,42

10,25 11,60 117,02

10,62 12,02 104,97

0,17

0,16

0,08

109,76 82,29

111,94 80,18

113,19 80,60

56,98

60,55

61,61

95,12 69,14

95,63 69,58

95,93 69,92

43,51

44,49

45,00

89,24 0,29 0,92

89,46 0,23 0,64

89,95 0,14 0,56

50,41 54,45 98,30

54,06 58,30 98,79

57,76 57,44 99,20

5.239 8.306 8.755 12.018 20.196 58.970 2.636

5.233 8.309 8.756 12.027 20.818 59.018 2.658

6.568 10.273 10.663 13.443 23.857 55.871 3.230

279,32 141,86

306,93 148,51

-

14,63 4,83

9,89 4,69

-

v


No

G.

H.

2.

Bidang 5. Perkembangan Inflasi (%) 6. Perkembangan Indeks Gini 7. Nilai Tukar Petani (%) Indikator Agregat 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2. Usia Harapan Hidup (Tahun) 3. Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) 4. Indeks Pembangunan Gender (IPG) 5. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Bidang Kesejahteraan Sosial 1. Perkembangan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (jiwa) 2. Perkembangan Lansia Terlantar (jiwa) 3. Perkembangan Penyandang Cacat (jiwa) 4. Perkembangan Wanita Tuna Susila (jiwa) 5. Perkembangan Pengemis (jiwa) 6. Perkembangan Gelandangan (jiwa) 7. Perkembangan Eks Narapidana (jiwa) 8. Perkembangan Keluarga Rumah Tak Layak Huni (KK) 9. Perkembangan Masyarakat Korban Bencana (KK)

2008 9,55 0,30 99,77

Tahun 2009 3,32 0,25 100,03

71,60 71,10 6,86 64,66 59,76

72,10 71,25 7,07 65,03 59,96

-

200.537 210.681 153.378 4.817 3.939 1.576 15.246 363.854 58.681

177.148 184.376 122.784 4.567 4.353 1.408 15.381 351.586 36.829

164.813 193.777 92.265 4.847 4.434 1.209 13.188 352.051 116.320

2010 6,88 0,29 103,12

Alokasi Anggaran Belanja Daerah. Total anggaran belanja daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 sampai dengan

tahun 2010 berkisar antara Rp. 5,6 trilyun sampai Rp. 6,2 trilyun. Selama kurun waktu tersebut secara umum menunjukkan trend yang cukup menggembirakan yaitu adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Jumlah anggaran APBD Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2010 sebesar Rp.6.263.446.469.000,- tersebut didistribusikan ke dalam 24 kelompok urusan, seperti terlihat pada grafik 5. Grafik 5 Alokasi APBD Provinsi Jawa Tengah Menurut Urusan Tahun 2010 (Rupiah)

vi


Jumlah alokasi anggaran untuk 5 (lima) urusan yang terkait erat dengan penanggulangan kemiskinan yaitu urusan ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum dan ketahanan pangan selama tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 beserta persentasenya dapat dilihat pada tabel berikut ini : No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

3.

APBD Provinsi Jawa Tengah

2008

2009

2010

(Rupiah) % (Rupiah) % (Rupiah) % Total Jawa 5.660.202.570.000 5.692.612.376.000 6.263.446.469.000 Tengah Urusan 61.817.735.000 1,09 64.790.305.000 1,14 67.466.229.000 1,08 Ketenagakerjaan Urusan 628.092.132.000 11,10 766.120.375.000 13,46 859.709.873.000 13,73 Kesehatan Urusan 683.857.734.000 12.08 873.570.955.000 15,35 1.101.858.773.000 17,59 Pendidikan Urusan 531.019.390.000 9,38 524.440.198.000 9,21 505.600.992.000 8,07 Pekerjaan Umum Urusan Ketahanan 17.400.722.000 0,31 23.431.714.000 0,41 23.141.834.000 0,37 Pangan

Kebijakan, Strategi dan Program Penanggulangan Kemiskinan Berbagai kebijakan yang diambil dalam rangka penanggulangan kemiskinan di

Provinsi Jawa Tengah meliputi : 1.

Kebijakan Ekonomi yang Pro Growth, Pro Job, Pro Poor, dan Pro Environment;

2.

Kebijakan Perluasan Kesempatan Kerja dan Berusaha;

3.

Kebijakan Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah;

4.

Kebijakan Pemenuhan Hak Dasar;

5.

Kebijakan Percepatan Pembangunan Perdesaan;

6.

Kebijakan Percepatan Pembangunan Perkotaan.

Sedangkan strategi yang dipilih dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut : 1.

Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Miskin;

2.

Peningkatan Akses Pelayanan Dasar;

3.

Pembangunan yang Inklusif;

4.

Mensinergikan

Kebijakan

dan

Pengelompokan

Program

Penanggulangan

Kemiskinan; 5.

Memperbaiki Program Perlindungan Sosial.

Program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah dikelompokan menjadi 3 klaster, yaitu : 1.

Klaster Bantuan dan Perlindungan Sosial;

2.

Klaster Pemberdayaan Masyarakat;

3.

Klaster Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

vii


Secara lengkap program penanggulangan kemiskinan berdasarkan masing-masing klaster beserta SKPD yang melaksanakannya dapat dilihat pada tabel berikut ini : No.

SKPD

Program

Klaster 1 : Bantuan dan Perlindungan Sosial 1. 1. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 2. 1. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah 2. 3. 1. Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah 2. 4. 5. 6.

Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah

Klaster 2 : Pemberdayaan Masyarakat 1. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 2. Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah 3. Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah

4. 5. 6.

Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Keluarga Berencana Akses Jaminan Sosial Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Pengembangan Kapasitas Daerah Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Pendidikan Dasar Pendidikan Menegah Program Agribisnis Pengembangan Agribisnis Pembinaan dan Pengelolaan Sarana Produksi Pengelolahan Hasil Bahan Baku Pengembangan Agribisnis Peningkatan Kesejahteraan Petani Ketahanan Pangan

1.

Pengembangan Desa Siaga

1.

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Pengembangan Jasa Lingkungan kawasankawasan konservasi Laut dan Hutan Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak

1. 1. 2. 1. 2. 3.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

4.

5.

6

BadanPemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi JawaTengah

Biro Humas Setda Provinsi Jawa . Tengah

1.

1. 2. 3. 1. 2. 3.

Peningkatan Kualitas dan produktivitas Tenaga Kerja Pendidikan Non Formal dan Informal Pelatihan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat Kerjasama Informasi dengan Media Massa Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Pendidikan Non Formal dan Informal dan Menengah Pendidikan Non Formal dan In Formal

4. Klaster 3 : Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil 1. 1. Badan Pemberdayaan Perempuan, PerlindunganAnak, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah 2. 1. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Badan Lingkungan Hidup Provinsi

viii


No.

SKPD

Program

Jawa Tengah 3.

4.

Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah

Lingkungan Hidup Peningkatan Kesempatan Kerja Peningkatan dukungan perluasan Jangkauan Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2. Pendidikan Non Formal dan In Formal 3. Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak 4. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM 5. Pengembangan Diversifikasi Usaha dan Peningkatan Daya Saing 6. Pengembangan Permodalan dan Jaringan Kemitraan Usaha 7. Peningkatan Produktivitas Pemasaran dan Jaringan Usaha 8. Peningkatan kualitas SDM KUMKM 9. Pendidikan Non formal dan Informal 10. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM 11. Pengembangan Diversifikasi Usaha dan Peningkatan Daya Saing 12. Pengembangan Permodalan dan Jaringan Kemitraan Usaha 2. 1.

Kesimpulan Penduduk miskin di Jawa Tengah dari waktu ke waktu menunjukkan penurunan

meskipun tidak terlalu progresif, dari 19,23% pada bulan Maret 2008 menjadi 16,11% pada bulan Juli 2010. Secara sektoral prioritas bidang/sektor yang perlu mendapatkan perhatian untuk intervensi adalah pada penurunan AKB, AKBA, AKI,

peningkatan akses warga miskin

pada sarana prasarana air minum layak, pengendalian harga bahan pangan terutama gula pasir dan daging ayam. Perincian indikator utama tersebut seperti diperlihatkan oleh tabel di bawah ini :

No.

Bidang

1.

Kesehatan

2. 3. 4.

Pendidikan Infrastruktur Dasar Ketahanan Pangan

Indikator Utama yang Perlu Mendapatkan Intervensi Angka Kematian Bayi Angka Kematian Balita Angka Kematian Ibu Melahirkan Angka Partisipasi Kasar SMP Akses Air Minum Layak Harga Bahan Pangan Gula Pasir Harga Bahan Pangan Daging Ayam

Keterangan Trend Trend Trend Trend Trend Trend Trend

meningkat meningkat meningkat menurun menurun meningkat meningkat

Dilihat dari segi wilayah, maka prioritas intervensi berada pada wilayah-wilayah yang memiliki persentase penduduk miskin tinggi yaitu Purbalingga (24,58%), Rembang (23,41%), Wonosobo (23,16%), Brebes (23,01%), dan Kebumen (22,71%).

ix


5.

Rekomendasi.

a.

Temuan tentang prioritas program intervensi dari hasil analisis/kajian hubungan indikator utama dan indikator pendukung menggunakan teknik kuadran, perlu ditindaklanjuti dengan analisis kesesuaiannya dengan program dan kegiatan masing-masing urusan, dan perlu pula dialokasikan anggarannya.

b.

Kualitas dan intensitas koordinasi dari seluruh anggota TKPKD Provinsi perlu dioptimalkan untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja TKPKD.

c.

Aktivitas dan agresivitas Kabupaten/Kota dalam mengelola dan mengefektifkan TKPKD perlu terus ditingkatkan, untuk itu TKPKD Provinsi perlu melakukan kegiatan fasilitasi dan advokasi.

d.

Agar komunikasi antara TKPKD Provinsi dengan masyarakat, dan dengan TKPKD Kabupaten/kota bisa lebih intensif, TKPKD Provinsi perlu segera menyusun dan mengoperasikan situs website Penanggulangan Kemiskinan Jawa Tengah.

x


DAFTAR ISI Kata Pengantar ..................................................................................................i Ringkasan Eksekutif ............................................................................................ii Daftar Isi ............................................................................................................xi Daftar Tabel .......................................................................................................xv Daftar Grafik ......................................................................................................xvi Daftar Kuadran ...................................................................................................xxiii BAB I 1.1 1.2 1.3 1.4

PENDAHULUAN ................................................................................. Latar Belakang.................................................................................. Maksud dan Tujuan........................................................................... Landasan Hukum .............................................................................. Sistematika Penulisan Laporan.........................................................

1 1 2 2 4

BAB II KONDISI KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA TENGAH ...................... 5 2.1 Perkembangan Kondisi Kemiskinan ................................................. 5 2.1.1 Tingkat Kemiskinan .................................................................................5 2.1.2 Tingkat Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan Provinsi Jawa Tengah ...........8 2.1.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Jawa Tengah. ............................................................................9 2.2 Perkembangan Dimensi Kemiskinan ................................................ 10 2.2.1 Bidang Ketenagakerjaan .................................................................. 10 2.2.2 Bidang Kesehatan ............................................................................. 12 2.2.2.1 Angka Kematian Bayi................................................................................12 2.2.2.2 Angka Kematian Balita ............................................................................13 2.2.2.3 Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) .......................................................14 2.2.2.4 Prevalensi Balita Kekurangan Gizi .............................................................16 2.2.3 Bidang Pendidikan ........................................................................... 17 2.2.3.1 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) ............................................17 1) Angka Partisipasi Kasar Sekolah Dasar (APK SD) ................................17 2) Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah Pertama (APK SMP) ..........20 3) Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah Atas (APK SMA) ...............22 2.2.3.2 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) ...........................................25 1) Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar (APM SD) ...............................25 2) Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Pertama (APM SMP) .........27 3) Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Atas (APM SMA) ...............30 2.2.3.3 Angka Melek Huruf...................................................................................33 2.2.3.4 Perkembangan Angka Putus Sekolah ........................................................34 1) Angka Putus Sekolah Dasar (SD) ......................................................34 2) Angka Putus Sekolah Menengah Pertama (SMP) .................................37 2.2.4 Bidang Infrastruktur Dasar .............................................................. 39 2.2.4.1 Akses Sanitasi Layak ...............................................................................39 2.2.4.2 Akses Air Minum Layak ............................................................................41 2.2.4.3 Rasio Elektrifikasi ....................................................................................43 2.2.5 Bidang Ketahanan Pangan ............................................................... 44 2.2.5.1 Perkembangan Harga Beras .....................................................................44 2.2.5.2 Perkembangan Harga Kebutuhan Bahan Pokok Utama ...............................46 1) Perkembangan Harga Gula Pasir ......................................................46 2) Perkembangan Harga Minyak Goreng ...............................................47 3) Perkembangan Harga Telur .............................................................49 4) Perkembangan Harga Daging Ayam ..................................................50 5) Perkembangan Harga Daging Sapi ....................................................52 6) Perkembangan Harga Jagung ..........................................................53 2.2.6 Bidang Ekonomi Makro .................................................................... 55 2.2.6.1 Besarnya PDRB ADHB dan PDRB ADHK 2000 Perkapita ..............................55 1) PDRB Perkapita ADHB .....................................................................55 2) PDRB Perkapita ADHK 2000 ..............................................................57 2.2.6.2 Pertumbuhan Ekonomi ............................................................................58 xi


2.2.7 2.2.7.1

2.2.7.2 2.2.7.3 2.2.8 2.2.8.1 2.2.8.2 2.2.8.3 2.2.8.4 2.2.8.5 2.2.8.6 2.2.8.7 2.2.8.8 2.2.8.9 2.3

1) Pertumbuhan PDRB ADHB ...............................................................58 2) Pertumbuhan PDRB Perkapita ADHK 2000 .........................................59 3) Inflasi ............................................................................................61 4) Indeks Gini .....................................................................................62 5) Nilai Tukar Petani ............................................................................64 Indikator Agregat ............................................................................ 64 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ........................................................64 1) Indeks Pembangunan Manusia .........................................................64 2) Usia Harapan Hidup ........................................................................66 3) Rata-Rata Lama Sekolah ..................................................................67 Indeks Pembangunan Gender (IPG) ..........................................................69 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) ........................................................70 Bidang Kesejahteraan Sosial ........................................................... 72 Wanita Rawan Sosial Ekonomi ..................................................................72 Lansia Terlantar ......................................................................................73 Penyandang Cacat ..................................................................................75 Wanita Tuna Susila .................................................................................77 Pengemis ...............................................................................................78 Gelandangan ..........................................................................................80 Eks Narapidana .......................................................................................81 Keluarga Rumah Tak Layak Huni ..............................................................83 Masyarakat Korban Bencana ....................................................................84 Kesimpulan : Diagnosis Kemiskinan dan Dimensinya ....................... 86

BAB III ANALISIS PRIORITAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN .............. 88 3.1 Pengelompokan Bidang dan Indikator Utama ................................. 88 3.1.1 Analisis Prioritas Bidang Intervensi.................................................. 90 3.1.2 Prioritas Wilayah Intervensi ............................................................. 94 1) Persentase Penduduk Miskin – Angka Kematian Bayi ..........................95 2) Persentase Penduduk Miskin – Angka Kematian Balita ........................96 3) Persentase Penduduk Miskin – Angka Kematian Ibu Melahirkan ..........97 4) Persentase Penduduk Miskin – APK SMP ...........................................98 5) Persentase Penduduk Miskin – Akses Air Minum Layak .......................99 6) Persentase Penduduk Miskin – Harga Gula Pasir ................................100 7) Persentase Penduduk Miskin – Harga Daging Ayam ...........................101 3.2 Bidang Kemiskinan dan Ketenagakerjaan ....................................... 102 3.2.1 Prioritas Bidang intervensi ............................................................... 102 3.2.2 Prioritas Wilayah Intervensi ............................................................. 102 1) Angkatan Kerja Yang Sedang Mencari Pekerjaan (TPT) – Masyarakat Korban Bencana .............................................................................103 3.3 Bidang Kesehatan ............................................................................ 104 3.3.1 Angka Kematian Bayi ....................................................................... 104 3.3.1.1 Prioritas Bidang Intervensi ........................................................................104 3.3.1.2 Prioritas Wilayah Intervensi ......................................................................105 1) Angka Kematian Bayi – Persentase Pelayanan Ante Natal (K4) ............105 2) Angka Kematian Bayi – Akses Air Minum Layak .................................106 3.3.2 Angka Kematian Balita ..................................................................... 107 3.3.2.1 Prioritas Bidang Intervensi ........................................................................107 3.3.2.2 Prioritas Wilayah Intervensi.......................................................................109 1) Angka Kematian Balita – Persentase Balita yang Mendapatkan Imunisasi Lengkap .........................................................................................109 2) Angka Kematian Balita – Akses Air Minum Layak ................................110 3.3.3 Angka Kematian Ibu Melahirkan ..................................................... 111 3.3.3.1 Prioritas Bidang Intervensi .......................................................................111 3.3.3.2 Prioritas Wilayah Intervensi ......................................................................113 1) Angka Kematian Ibu Melahirkan – Persentase Pelayanan Ante Natal (K4)................................................................................113 2) Angka Kematian Ibu Melahirkan – Akses Air Minum Layak ..................114 3) Angka Kematian Ibu Melahirkan – Keluarga Rumah Tak Layak Huni ....115 xii


3.3.4 Jumlah Balita Gizi Buruk .................................................................. 116 3.3.4.1 Prioritas Bidang Intervensi .......................................................................116 3.3.4.2 Prioritas Wilayah Intervensi ......................................................................118 1) Jumlah Balita Gizi Buruk – Persentase Balita yang Mendapatkan Imunisasi Lengkap ..........................................................................118 2) Jumlah Balita Gizi Buruk – Akses Air Minum Layak .............................119 3.4 Bidang Infrastruktur Dasar .............................................................. 120 3.4.1 Akses Sanitasi Layak ........................................................................ 120 3.4.1.1 Prioritas Bidang Intervensi ........................................................................120 3.4.1.2 Prioritas Wilayah Intervens .......................................................................121 1) Akses Sanitasi Layak – Keluarga Rumah Tak Layak Huni ....................121 3.4.2 Akses Air Minum Layak .................................................................... 122 3.4.2.1 Prioritas Bidang Intervensi ............................................................... .........122 3.4.2.2 Prioritas Wilayah Intervensi ......................................................................123 1) Akses Air Minum Layak – Keluarga Rumah Tak Layak Huni .................123 3.4.3 Rasio Elektrifikasi ............................................................................ 124 3.4.3.1 Prioritas Bidang Intervensi ........................................................................124 3.4.3.2 Prioritas Wilayah Intervensi.......................................................................125 1) Rasio Elektrifikasi – Keluarga Rumah Tak Layak Huni .........................125 BAB IV ANGGARAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA TENGAH ....................................................................................................... 127 4.1. Jumlah, Perkembangan dan Distribusi Anggaran ............................. 127 4.1.1 Jumlah dan Perkembangan Anggaran .......................................................127 4.1.2 Distribusi Anggaran ..................................................................................127 4.2 Keterkaitan Perkembangan APBD dengan Penurunan Kemiskinan 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5

.......................................................................................................... 128 Perkembangan Alokasi APBD Menurut Urusan Ketenagakerjaan Dengan Angkatan Kerja yang Sedang Mencari Pekerjaan (TPT)................................129 Perkembangan Alokasi APBD Urusan Kesehata .........................................130 Perkembangan Alokasi Dana Bidang Pendidikan..........................................132 Bidang Infrastruktur Dasar........................................................................133 Bidang Ketahanan Pangan .......................................................................134

BAB V KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN ............................................................................................... 135 5.1. Kebijakan ......................................................................................... 135 1) Kebijakan Ekonomi yang Pro Growth, Pro Job, Pro Poor, dan Pro Environment ............................................................................................137 2) Kebijakan Perluasan Kesempatan Kerja dan Berusaha .................................137 3) Kebijakan Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah ...................................138 4) Kebijakan Pemenuhan Hak Dasar ..............................................................139 5) Kebijakan Percepatan Pembangunan Perdesaan ..........................................141 6) Kebijakan Percepatan Pembangunan Perkotaan...........................................141 5.2. Strategi ............................................................................................ 141 1) Strategi 1 : Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Miskin .............................142 2) Strategi 2 : Peningkatan Akses Pelayanan Dasar .........................................144 3) Strategi 3 : Pembangunan yang Inklusif .....................................................145 4) Strategi 4 : Mensinergikan Kebijakan dan Pengelompokan Program Penanggulangan Kemiskinan ....................................................................145 a. Kelompok 1 : Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga .........................................................................................145 b. Kelompok 2 : Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat ..................................................146 c. Kelompok 3 : Kelompok Program Penangulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil ....................147 5) Strategi 5 : Memperbaiki Program Perlindungan Sosial ................................147 5.3. Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan ...................... 148 5.4. Penanganan Pengaduan Masyarakat ............................................... 157 xiii


BAB VI KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN .............................................................................................. 159 6.1. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan .......................................... 159 6.1.1 Koordinasi Di Tingkat Daerah ....................................................................159 6.1.2 Koordinasi Dengan Kelembagaan Di Tingkat Pusat ......................................164 6.2. Permasalahan Pelaksanaan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan ........................................................................................................... 165 6.3. Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2010 ................................................... 166 6.4. Agenda Kegiatan Tahun 2011............................................................ 166 6.5. Pengendalian Program Penanggulangan Kemiskinan ....................... 170 BAB VII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI ................................................ 174 7.1 Kesimpulan ........................................................................................ 174 7.2 Rekomendasi ..................................................................................... 176 LAMPIRAN 1 DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN DAN JENIS-JENIS SERTA SUMBER DANA PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2010 LAMPIRAN 2 KUADRAN ANALISIS PRIORITAS WILAYAH INTERVENSI PENANGGULANGAN KEMISKINAN LAMPIRAN 3 TABEL ANALISIS PRIORITAS WILAYAH INTERVENSI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

xiv


DAFTAR TABEL 1.

Tabel 3.1. Perincian indikator utama dan indikator pendukung pada masingmasing kelompok bidang .............................................................................. 88

2.

Tabel 3.2. Indikator utama bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar Dan ketahanan pangan yang perlu mendapatkan intervensi ............................ 94

3.

Tabel 3.3. Kemiskinan dan ketenagakerjaan dengan indikator pendukung bidang kesejahteraan sosial yang perlu mendapatkan intervensi ................................. 102

4.

Tabel 3.4. Angka kematian bayi dengan indikator pendukung bidang persentase pelayanan ante natal (K4) dan akses air minum layak yang perlu mendapatkan intervensi .................................................................................................... 105

5.

Tabel 3.5. Angka kematian balita dengan indikator pendukung persentase balita yang mendapatkan imunisasi lengkap dan akses air minum layak yang perlu mendapatkan intervensi ............................................................................... 108

6.

Tabel 3.6. Angka kematian ibu melahirkan dengan indikator pendukung ante natal (K4), akses air minum layak wanita tuna susila dan keluarga rumah tak layak huni yang perlu mendapatkan intervensi ............................................... 112

7.

Tabel 3.7. Jumlah balita gizi buruk dengan indikator pendukung persentase balita yang mendapatkan imunisasi lengkap dan akses air minum layak yang perlu mendapatkan intervensi ............................................................................... 117

8.

Tabel 3.8. Akses sanitasi layak dengan indikator pendukung keluarga rumah tak layak huni yang perlu mendapatkan intervensi .......................................... 121

9.

Tabel 3.9. Akses air minum layak dengan indikator pendukung keluarga rumah tak layak huni yang perlu mendapatkan intervensi .......................................... 123

10. Tabel 3.10. Rasio elektrifikasi dengan indikator pendukung keluarga rumah tak layak huni yang perlu mendapatkan intervensi ............................................... 125 11. Tabel 6.1. Jadual kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 ............................................................................. 168

xv


DAFTAR GRAFIK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Grafik 2.1 Grafik Perkembangan Tingkat Kemiskinan Di Jawa Tengah Tahun 2008 – 2010............................................................................................... 5 Grafik 2.2 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Antar Provinsi dengan Nasional Tahun 2010 .................................................................................. 5 Grafik 2.3 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 ............................................................... 6 Grafik 2.4 Perbandingan Tingkat Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dengan Nasional Tahun 2008 – 2010 ....................................................................... 7 Grafik 2.5 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dengan Nasional Tahun 2008 – 2010 ....................................................................... 7 Grafik 2.6 Perkembangan Efektivitas Tingkat Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2010..................................................................................... 8 Grafik 2.7 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kota-Desa Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2010......................................................................... 8 Grafik 2.8 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2010......................................................................... 9 Grafik 2.9 Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2010......................................................................... 10 Grafik 2.10 Perkembangan Angkatan Kerja yang Sedang Mencari Pekerjaan (TPT) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2010 .................................................... 10 Grafik 2.11 Perbandingan Angkatan Kerja yang Sedang Mencari Pekerjaan (TPT) Antar Provinsi dengan Nasional Tahun 2009.................................................. 11 Grafik 2.12 Perbandingan Angkatan Kerja yang Sedang Mencari Pekerjaan (TPT) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 .......................... 11 Grafik 2.13 Perkembangan Efektifitas Angkatan kerja yang Sedang Mencari Pekerjaan (TPT) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2010............................ 12 Grafik 2.14 Perkembangan Angka Kematian Bayi di Jawa Tengah ................... 13 Grafik 2.15 Perkembangan Efektivitas Angka Kematian Bayi di Provinsi Jawa Tengah ...................................................................................................... 13 Grafik 2.16 Perkembangan Angka Kematian Balita di Provinsi Jawa Tengah ..... 14 Grafik 2.17 Perkembangan Efektivitas Angka Kematian Balita di Provinsi Jawa Tengah ...................................................................................................... 14 Grafik 2.18 Perkembangan Angka Kematian Ibu Melahirkan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2010..................................................................................... 15 Grafik 2.19 Perbandingan Angka Kematian Ibu melahirkan Menurut Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010........................................................ 15 Grafik 2.20 Efektivitas Perkembangan Angka Kematian Ibu Melahirkan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2010 ................................................................ 16 Grafik 2.21 Perkembangan Prevalensi Balita Kekurangan Gizi ......................... 16 Grafik 2.22 Perkembangan Jumlah Balita Gizi Buruk....................................... 17 Grafik 2.23 Perkembangan APK SD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008–2010 ... 17 Grafik 2.24 Perbandingan APK SD Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010................................................................................................ 18 Grafik 2.25 Perbandingan APK SD Antar Provinsi dengan Nasional Tahun 2009.......................................................................................................... 18 Grafik 2.26 Perkembangan APK SD Provinsi Jawa Tengah dengan Nasional Tahun 2008 – 2010............................................................................................... 19 Grafik 2.27 Efektifitas Perkembangan APK SD Jawa Tengah Tahun 2008 – 2010.......................................................................................................... 19 xvi


28. Grafik 2.28 Perkembangan APK SMP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 2010......................................................................................................... 20 29. Grafik 2.29 Perbandingan APK SMP Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010.................................................................................... 20 30. Grafik 2.30 Perbandingan APK SMP Jawa Tengah dengan Nasional Tahun 2008 2010 ......................................................................................................... 21 31. Grafik 2.31 Perkembangan APK SMP Provinsi Jawa Tengah dengan Nasional Tahun 2008-2010 ....................................................................................... 21 32. Grafik 2.32 Efektivitas Perkembangan APK SMP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2010 ................................................................................................. 22 33. Grafik 2.33 Perkembangan APK Sekolah Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2010............................................................................................... 22 34. Grafik 2.34 Perbandingan APK SMA Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010.................................................................................... 23 35. Grafik 2.35 Perbandingan APK Sekolah Menengah Provinsi Jawa Tengah dengan Nasional Tahun 2008-2010 .......................................................................... 23 36. Grafik 2.36 Perkembangan APK Sekolah Menengah Jawa Tengah dengan Nasional Tahun 2008-2010 .......................................................................... 24 37. Grafik 2.37 Efektivitas Perkembangan APK SMA di Provinsi Jawa Tengah......... 24 38. Grafik 2.38 Perkembangan APM SD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2010 .. 25 39. Grafik 2.39 Perbandingan APM SD Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010.................................................................................... 25 40. Grafik 2.40 Perbandingan APM SD Provinsi Jawa Tengah dengan Nasional Tahun 2008-2010 ....................................................................................... 26 41. Grafik 2.41 Perkembangan APM SD Provinsi Jawa Tengah dengan Nasional Tahun 2008-2010 ....................................................................................... 26 42. Grafik 2.42 Efektivitas Perkembangan APM SD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2010 ................................................................................................. 27 43. Grafik 2.43 Perkembangan APM SMP Provinsi Jawa TengahTahun 2008-2010 .. 27 44. Grafik 2.44 Perbandingan APM SMP Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010.................................................................................... 28 45. Grafik 2.45 Perbandingan APM SMP Provinsi Jawa Tengah dengan Nasional Tahun 2008-2010 ....................................................................................... 28 46. Grafik 2.46 Perkembangan APM SMP Provinsi Jawa Tengah dengan Nasional Tahun 2008-2010 ....................................................................................... 29 47. Grafik 2.47 Efektifitas Perkembangan APM SMP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2010 ................................................................................................. 29 48. Grafik 2.48 Perkembangan APM Sekolah Menengah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2010 ....................................................................................... 30 49. Grafik 2.49 Perbandingan APM Sekolah Menengah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 .......................................................... 31 50. Grafik 2.50 Perbandingan APM Sekolah Menengah di Provinsi Jawa Tengah dengan Nasional Tahun 2008-2010 ............................................................. 31 51. Grafik 2.51 Perkembangan APM Sekolah Menengah Provinsi Jawa Tengah dengan Nasional Tahun 2008-2010 ............................................................. 32 52. Grafik 2.52 Efektifitas Perkembangan APM Sekolah Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2010 ........................................................................... 32 53. Grafik 2.53 Angka Melek Huruf Penduduk 15 Tahun ke Atas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2010 .......................................................................... 33 54. Grafik 2.54 Perbandingan Angka Melek Huruf Penduduk 15 tahun ke atas Menurut Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2010 ...................................... 33 55. Grafik 2.55 Efektivitas Perkembangan Angka Melek Huruf Penduduk 15 Tahun ke Atas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010.................................................... 34 56. Grafik 2.56 Perkembangan Angka Anak Putus Sekolah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2010 ....................................................................................... 35 xvii


57. Grafik 2.57 Perbandingan Angka Anak Putus Sekolah SD Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 .................................................. 35 58. Grafik 2.58 Perbandingan Angka Putus Sekolah SD Provinsi Jawa Tengah dengan Nasional Tahun 2008-2009 .............................................................. 36 59. Grafik 2.59 Perkembangan Angka Putus Sekolah SD Provinsi Jawa Tengah dengan Nasional Tahun 2008-2009 ............................................................. 36 60. Grafik 2.60 Efektivitas Perkembangan Angka Putus Sekolah SD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2010 ........................................................................... 37 61. Grafik 2.61 Perkembangan Angka Anak Putus Sekolah SMP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2010 ........................................................................... 37 62. Grafik 2.62 Perbandingan Angka Anak Putus Sekolah SMP Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 .................................................. 38 63. Grafik 2.63 Perbandingan Angka Putus Sekolah SMP Provinsi Jawa Tengah dengan Nasional tahun 2008-2009 ............................................................... 38 64. Grafik 2.64 Perkembangan Angka Putus Sekolah SMP Provinsi Jawa Tengah dengan Nasional ........................................................................................ 39 65. Grafik 2.65 Efektivitas Perkembangan Angka Putus Sekolah SMP Provinsi Jawa Tengah ...................................................................................................... 39 66. Grafik 2.66 Persentase Keluarga Memiliki Akses Sanitasi Layak Provinsi Jawa Tengah ...................................................................................................... 40 67. Grafik 2.67 Perbandingan Persentase Keluarga Memiliki Akses Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 .................... 40 68. Grafik 2.68 Efektivitas Perkembangan Persentase Keluarga Memiliki Akses Sanitasi Layak Provinsi Jawa Tengah .......................................................... 41 69. Grafik 2.69 Perkembangan Persentase Keluarga Memiliki Akses Air Minum Layak Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2010............................................ 41 70. Grafik 2.70 Perbandingan Persentase Keluarga Memiliki Akses Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 ...................... 42 71. Grafik 2.71 Efetivitas Perkembangan Persentase Keluarga Memiliki Akses Air Minum Layak Provinsi Jawa Tengah ........................................................... 42 72. Grafik 2.72 Perkembangan Persentase Rumah Tangga Berlistrik Provinsi Jawa Tengah ...................................................................................................... 43 73. Grafik 2.73 Perbandingan Persentase Rumah Tangga Berlistrik Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 ................................... 43 74. Grafik 2.74 Efektivitas Perkembangan Persentase Rumah Tangga Berlistrik Provinsi Jawa Tengah.................................................................................. 44 75. Grafik 2.75 Perkembangan Harga Beras Provinsi Jawa Tengah Tahun 20082010.......................................................................................................... 44 76. Grafik 2.76 Perbandingan Harga Beras Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 .......................................................................... 45 77. Grafik 2.77 Efektivitas Perkembangan Harga Beras Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010................................................................................................ 45 78. Grafik 2.78 Perkembangan Harga Gula Pasir Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2010 ................................................................................................. 46 79. Grafik 2.79 Perbandingan Harga Gula Pasir Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 ......................................................................... 46 80. Grafik 2.80 Efektivitas Perkembangan Harga Gula Pasir Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2010 .................................................................................... 47 81. Grafik 2.81 Perkembangan Harga Minyak Goreng Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2010 ................................................................................................. 47 82. Grafik 2.82 Perkembangan Harga Minyak Goreng Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 .......................................................... 48 83. Grafik 2.83 Efektivitas Perkembangan Harga Minyak Goreng Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2010 .......................................................................... 48 84. Grafik 2.84 Perkembangan Harga Telur Provinsi Jawa Tengah Tahun 20082010.......................................................................................................... 49 xviii


85. Grafik 2.85 Perkembangan Harga Telur Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 ........................................................................... 49 86. Grafik 2.86 Efektivitas Perkembangan Harga Telur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2010 ................................................................................................. 50 87. Grafik 2.87 Perkembangan Harga Daging Ayam Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2010 ................................................................................................. 50 88. Grafik 2.88 Perkembangan Harga Daging Ayam Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 ............................................................... 51 89. Grafik 2.89 Efektivitas Perkembangan Harga Daging Ayam Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2010 ........................................................................... 51 90. Grafik 2.90 Perkembangan Harga Daging Sapi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2010 ................................................................................................. 52 91. Grafik 2.91 Perkembangan Harga Daging Sapi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 ............................................................... 52 92. Grafik 2.92 Efektivitas Perkembangan Harga Daging Sapi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2010 ....................................................................................... 53 93. Grafik 2.93 Perkembangan Harga Jagung Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2010 ................................................................................................. 53 94. Grafik 2.94 Perkembangan Harga Jagung Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 ........................................................................... 54 95. Grafik 2.95 Efektivitas Perkembangan Harga Jagung Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2010 ....................................................................................... 54 96. Grafik 2.96 Perkembangan PDRB Perkapita ADHB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009................................................................................................ 55 97. Grafik 2.97 Perbandingan PDRB Perkapita ADHB Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 ............................................................... 56 98. Grafik 2.98 Efektivitas Perkembangan PDRB Perkapita ADHB di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2009 ........................................................................... 56 99. Grafik 2.99 Perkembangan PDRB Perkapita ADHK 2000 Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2009 ....................................................................................... 57 100. Grafik 2.100 Perbandingan PDRB Perkapita ADHK 2000 Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 -Tanpa Migas................................ 57 101. Grafik 2.101 Efektivitas Perkembangan PDRB Perkapita ADHK 2000 Jawa Tengah Tahun 2005-2009 ........................................................................... 58 102. Grafik 2.102 Perkembangan Pertumbuhan PDRB ADHB Provinsi Jawa Tengah.. 58 103. Grafik 2.103 Perbandingan Laju Pertumbuhan PDRB ADHB Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 ................................... 59 104. Grafik 2.104 Efektivitas Perkembangan Pertumbuhan PDRB ADHB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2009 ................................................................... 59 105. Grafik 2.105 Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2000 Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2009 ............................................................. 60 106. Grafik 2.106 Perbandingan PDRB ADHK 2000 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tanpa Migas Tahun 2009 ............................................ 60 107. Grafik 2.107 Efektivitas Perkembangan Pertumbuhan PDRB ADHK 2000 Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2009 ................................................... 61 108. Grafik 2.108 Perkembangan Inflasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 – 2010 .............................................................................................. 61 109. Grafik 2.109 Efektivitas Perkembangan Inflasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 – 2010 .............................................................................................. 62 110. Grafik 2.110 Perkembangan Indeks Gini Provinsi Jawa Tengah ....................... 62 111. Grafik 2.111 Perbandingan Indeks Gini Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 ........................................................................... 63 112. Grafik 2.112 Efektivitas Perkembangan Indeks Gini Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2010 ................................................................................................. 63 113. Grafik 2.113 Perkembangan NTP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2010....... 64 114. Grafik 2.114 Efektivitas Perkembangan NTP Provinsi Jawa Tengah Tahun xix


115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142.

2008-2010 ................................................................................................. 64 Grafik 2.115 Perkembangan IPM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2009 ....... 65 Grafik 2.116 Perbandingan IPM Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009................................................................................................ 65 Grafik 2.117 Efektivitas Perkembangan IPM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009.......................................................................................................... 66 Grafik 2.118 Perkembangan UHH Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2009 ...... 66 Grafik 2.119 Perbandingan UHH Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009.................................................................................... 67 Grafik 2.120 Efektivitas Perkembangan UHH Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2009 ................................................................................................. 67 Grafik 2.121 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah di Provinsi Jawa Tengah ..................................................................................................... 68 Grafik 2.122 Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009............................................................ 68 Grafik 2.123 Efektivitas Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Jawa TengahTahun 2007-2009 ............................................................................ 69 Grafik 2.124 Perkembangan IPG Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004-2009 ....... 69 Grafik 2.125 Perbandingan IPG Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009.................................................................................... 70 Grafik 2.126 Efektivitas Perkembangan IPG Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009.......................................................................................................... 70 Grafik 2.127 Perkembangan IDG Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2009 ....... 71 Grafik 2.128 Perbandingan IDG Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009.................................................................................... 71 Grafik 2.129 Efektivitas Perkembangan IDG Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2009 ................................................................................................. 72 Grafik 2.130 Perkembangan Wanita Rawan Sosial Ekonomi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2010 ........................................................................... 72 Grafik 2.131 Perbandingan Wanita Rawan Sosial Ekonomi Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 .................................................... 73 Grafik 2.132 Efektivitas Perkembangan Wanita Rawan Sosial Ekonomi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2009 ....................................................... 73 Grafik 2.133 Perkembangan Lansia Terlantar Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2010 ................................................................................................ 74 Grafik 2.134 Perbandingan Lansia Terlantar Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 ............................................................... 74 Grafik 2.135 Efektivitas Perkembangan Lansia Terlantar Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2009 ...................................................................................... 75 Grafik 2.136 Perkembangan Penyandang Cacat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2009 ................................................................................................. 75 Grafik 2.137 Perbandingan Penyandang Cacat Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 ............................................................... 76 Grafik2.138 Efektivitas Perkembangan Penyandang Cacat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2010 ....................................................................................... 76 Grafik 2.139 Perkembangan Wanita Tuna Susila Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2010 ................................................................................................. 77 Grafik 2.140 Perbandingan Wanita Tuna Susila Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 ............................................................... 77 Grafik 2.141 Efektivitas Perkembangan Wanita Tuna Susila Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2010......................................................................... 78 Grafik 2.142 Perkembangan Angka Pengemis Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2010 ................................................................................................. 78

xx


143. Grafik 2.143 Perbandingan Pengemis Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010.................................................................................... 79 144. Grafik 2.144 Efektivitas Perkembangan Pengemis Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2010 ................................................................................................. 79 145. Grafik 2.145 Perkembangan Gelandangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2010 .............................................................................................. 80 146. Grafik 2.146 Perbandingan Gelandangan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 ........................................................................... 80 147. Grafik 2.147 Efektivitas Perkembangan Gelandangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2010 ....................................................................................... 81 148. Grafik 2.148 Perkembangan Eks Narapidana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2010... .............................................................................................. 81 149. Grafik 2.149 Perbandingan Eks Narapidana Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 ............................................................... 82 150. Grafik 2.150 Efektivitas Perkembangan Eks Narapidana Provinsi Jawa Tengah 151. Tahun 2008-2010 ....................................................................................... 82 152. Grafik 2.151 Perkembangan Keluarga Rumah tak Layak Huni Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2010 ........................................................................... 83 153. Grafik 2.152 Perbandingan Keluarga Rumah Tak Layak Huni Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 ................................... 83 154. Grafik 2.153 Efektivitas Perkembangan Keluarga Rumah Tak Layak Huni Provinsi Jawa Tengah.................................................................................. 84 155. Grafik 2.154 Perkembangan Masyarakat Korban Bencana Provinsi Jawa Tengah ...................................................................................................... 84 156. Grafik 2.155 Perbandingan Masyarakat Korban Bencana Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 .................................................... 85 157. Grafik 2.156 Efektivitas Perkembangan Masyarakat Korban Bencana Provinsi Jawa Tengah.............................................................................................. 85 158. Grafik 3.1 Analisis Trend/Kecenderungan Perkembangan Kinerja Indikator Utama Pada Masing-Masing Kelompok Bidang ............................................... 90 159. Grafik 3.2 Analisis Trend/Kecenderungan Perkembangan Kinerja Angkatan Kerja yang Sedang Mencari Pekerjaan (TPT) dan Indikator Pendukungnya ...... 102 160. Grafik 3.3 Analisis Trend/Kecenderungan Perkembangan Kinerja Angka Kematian Bayi dan Indikator Pendukungnya.................................................. 104 161. Grafik 3.4 Analisis Trend/Kecenderungan Perkembangan Kinerja Angka Kematian Balita dan Indikator Pendukungnya................................................ 107 162. Grafik 3.5 Analisis Trend/Kecenderungan Perkembangan Kinerja Angka Kematian Ibu Melahirkan dan Indikator Pendukungnya .................................. 111 163. Grafik 3.6 Analisis Trend/Kecenderungan Perkembangan Kinerja Jumlah Balita Kekurangan Gizi dan Indikator Pendukungnya............................................... 116 164. Grafik 3.7 Analisis Trend/Kecenderungan Perkembangan Kinerja Akses Sanitasi Layak dan Indikator Pendukungnya.................................................. 120 165. Grafik 3.8 Analisis Analisis Trend/Kecenderungan Perkembangan Kinerja Akses Air Minum Layak dan Indikator Pendukungnya ..................................... 122 166. Grafik 3.9 Analisis Trend/Kecenderungan Perkembangan Kinerja Rasio Elektrifikasi dan Indikator Pendukungnya...................................................... 124 167. Grafik 4.1 Alokasi APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2010 ............... 127 168. Grafik 4.2 Alokasi APBD Provinsi Jawa Tengah Menurut Urusan Tahun 2010...128 169. Grafik 4.3 Perkembangan APBD dan Tingkat Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2010..................................................................................... 129 170. Grafik 4.4 Perkembangan Alokasi APBD Menurut Urusan Ketenagakerjaan dan TPT Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2010 ...................................... 129 171. Grafik 4.5 Perkembangan Alokasi APBD Menurut Urusan Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2010 ................................................................ 130 172. Grafik 4.6 Perkembangan Alokasi APBD Menurut Urusan Kesehatan dan AKB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2010 .................................................... 130 xxi


173. Grafik 4.7 Perkembangan Alokasi APBD Menurut Urusan Kesehatan dan AKBA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2010 .................................................... 131 174. Grafik 4.8 Perkembangan Alokasi APBD Menurut Urusan Kesehatan dan AKI Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2010 .................................................... 131 175. Grafik 4.9 Perkembangan Alokasi APBD Menurut Urusan Kesehatan dan Prevalensi Balita Gizi Buruk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2010 ............ 131 176. Grafik 4.10 Perkembangan Alokasi APBD Menurut Urusan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2010 ................................................................ 132 177. Grafik 4.11 Perkembangan Alokasi APBD Menurut Urusan Pendidikan dan Indikator Utama Bidang Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2010 ... 132 178. Grafik 4.12 Perkembangan Alokasi APBD Menurut Urusan Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2010 .................................................... 133 179. Grafik 4.13 Perkembangan Alokasi APBD Menurut Urusan Pekerjaan Umum dan Indikator Utama Bidang Infrastruktur Dasar Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008– 2010.......................................................................................................... 133 180. Grafik 4.14 Perkembangan Alokasi APBD Menurut Urusan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2010 .................................................... 134 181. Grafik 4.15 Perkembangan Alokasi APBD Menurut Urusan Ketahanan Pangan dan Indikator Utama Bidang Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2010.......................................................................................................... 134

xxii


DAFTAR KUADRAN 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20)

Persentase Penduduk Miskin – Angka Kematian Bayi ....................................... 95 Persentase Penduduk Miskin – Angka Kematian Balita ..................................... 96 Persentase Penduduk Miskin – Angka Kematian Ibu Melahirkan ........................ 97 Persentase Penduduk Miskin – APK SMP ........................................................ 98 Persentase Penduduk Miskin – Akses Air Minum Layak .................................... 99 Persentase Penduduk Miskin – Harga Gula Pasir ............................................. 100 Persentase Penduduk Miskin – Harga Daging Ayam ........................................ 101 Angkatan Kerja Yang Sedang Mencari Pekerjaan (TPT) – Masyarakat Korban Bencana ..................................................................................................... 103 Angka Kematian Bayi – Persentase Pelayanan Ante Natal (K4) ......................... 105 Angka Kematian Bayi – Akses Air Minum Layak ............................................... 106 Angka Kematian Balita – Persentase Balita yang Mendapatkan Imunisasi Lengkap ...................................................................................................... 109 Angka Kematian Balita – Akses Air Minum Layak ............................................. 110 Angka Kematian Ibu Melahirkan – Persentase Pelayanan Ante Natal (K4) .......... 113 Angka Kematian Ibu Melahirkan – Akses Air Minum Layak................................ 114 Angka Kematian Ibu Melahirkan – Keluarga Rumah Tak Layak Huni.................. 115 Jumlah Balita Gizi Buruk – Persentase Balita yang Mendapatkan Imunisasi Lengkap ..................................................................................................... 118 Jumlah Balita Gizi Buruk – Akses Air Minum Layak .......................................... 119 Akses Sanitasi Layak – Keluarga Rumah Tak Layak Huni ................................. 121 Akses Air Minum Layak – Keluarga Rumah Tak Layak Huni............................... 123 Rasio Elektrifikasi – Keluarga Rumah Tak Layak Huni ...................................... 125

xxiii


BAB I

PENDAHULUAN


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010

BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang muncul dan menjadi isu penting

dalam pelaksananan pembangunan di Indonesia. Kemiskinan secara sederhana dapat dilihat dari besarnya pengeluaran penduduk dibandingkan dengan garis kemiskinan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan adalah penduduk yang termasuk dalam kategori miskin. Kemiskinan terjadi karena kondisi sosial budaya, politik dan perekonomian. Salah satu kondisi yang sering memicu timbulnya kemiskinan adalah kenaikan harga-harga barang yang sulit dikendalikan sehingga berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat khususnya masyarakat kelas menengah ke bawah. Kondisi lain yang menjadi penyebab kemiskinan adalah minimnya lapangan pekerjaan sehingga berdampak pada tingginya angka pengangguran. Dari tahun ke tahun pemerintah telah melaksanakan upaya untuk menanggulangi kemiskinan, namun hasilnya masih belum optimal. Sejalan dengan komitmen Pemerintah dalam mencapai Tujuan Pembangunan Millenium (Millenium Development Goals/MDGs) dimana salah satu tujuan utama yang ingin dicapai didalamnya adalah memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrim, maka pemerintah memandang penting untuk melakukan upaya-upaya percepatan penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan. Dalam rangka mendukung upaya tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Sejalan dengan Perpres

tersebut, ditelah dikeluarkan pula Inpres No. 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan,

dimana pelaksanaan program

pembangunan yang memiliki sasaran

untuk rakyat diharapkan dapat difokuskan pada program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Terkait dengan hal tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah merumuskan kebijakan dan strategi terkait dengan penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi dalam sistem perencanaan pembangunan daerah mulai dari RPJP-Daerah 2005-2025, RPJM-Daerah 2008-2013,

Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta dalam dokumen spesifik

meliputi Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Pencapaian Pembangunan Millenium Development Goals Provinsi Jawa Tengah, dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD).

Kebijakan dan strategi tersebut diterjemahkan dalam berbagai program dan

kegiatan tahunan pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terintegrasi dengan program-program reguler SKPD tersebut. Dalam rangka sinkronisasi dan upaya mewujudkan sinergitas pelaksanaan program, Gubernur Jawa Tengah telah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), melalui Keputusan Gubernur Nomor : 414.2/131/2010, tanggal 31 Agustus 2010. Hal - 1


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010 Dalam rangka memberikan gambaran tentang upaya-upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan program-program penanggulangan kemiskinan, maka disusun LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (LP2KD) PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2010. 1.2

Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan

Daerah (LP2KD) Jawa Tengah Tahun 2010 ini adalah : 1.

Memberikan gambaran tentang kondisi kemiskinan di Jawa Tengah.

2.

Memberikan gambaran tentang perkembangan dan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah.

3.

Memberikan rekomendasi serta saran dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah.

1.3

Landasan Hukum

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);

6.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Convenant On Civil and Politic Right (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558); Hal - 2


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010 7.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2049 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

9.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

10.

Peraturan

Pemerintah

Nomor

38

Tahun

2007

tentang

Pembagian

Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

12.

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan

Penanggulangan

Kemiskinan; 13.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;

14.

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;

15.

Peraturan Daerah

Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025; 16.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008–2013;

17.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pemanfaatan Data Kemiskinan di Jawa Tengah;

18.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010;

19.

Keputusan Gubernur Nomor : 414.2/131/2010, Tanggal 31 Agustus 2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah;

20.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target Millenium Development Goal’s (RAD MDG’s) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 – 2015.

Hal - 3


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010 1.4

Sistematika Penulisan Laporan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

Jawa Tengah

Tahun 2010 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut : Bab I Pendahuluan 1.1. Latar Belakang 1.2. Maksud dan Tujuan 1.3. Landasan Hukum 1.4. Sistematika Penulisan Laporan Bab II Kondisi Kemiskinan 2.1. Perkembangan Kondisi Kemiskinan 2.2. Perkembangan Dimensi Kemiskinan 2.3. Diagnosis Kemiskinan dan Dimensinya Bab III Analisis Prioritas Penanggulangan Kemiskinan 3.1. Pengelompokan Bidang dan Indikator Utama 3.2. Prioritas Bidang Kemiskinan dan Ketenagakerjaan 3.3. Prioritas Bidang Kesehatan 3.4. Prioritas Bidang Infrastruktur Bab IV Anggaran Penanggulangan Kemiskinan 4.1. Jumlah, Perkembangan dan Distribusi Anggaran 4.2. Anggaran Pembangunan Manusia 4.3. Anggaran Infrastruktur dan Ketahanan Pangan Bab V Kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan di Daerah 5.1. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan 5.2. Strategi Penanggulangan Kemiskinan 5.3. Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan 5.4. Penanganan Pengaduan Masyarakat Bab VI Koordinasi dan Pengendalian Program Penanggulangan Kemiskinan 6.1. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 6.2. Permasalahan Pelaksanan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 6.3. Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2010 6.4. Agenda Kegiatan Tahun 2011 6.5. Pengendalian Program Penanggulangan Kemiskinan 6.6. Permasalahan Dalam Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Bab VII Kesimpulan dan Ringkasan Rekomendasi 7.1. Kesimpulan 7.2. Rekomendasi

Hal - 4


BAB II

KONDISI KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA TENGAH


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010

BAB II KONDISI KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA TENGAH 2.1

Perkembangan Kondisi Kemiskinan

2.1.1 Tingkat Kemiskinan Tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 terus mengalami penurunan dari 19,23% pada tahun 2008 (data bulan Maret) menjadi 16,56% pada tahun 2010 (data bulan Maret) dan sebesar 16,11% pada tahun 2010 (data buan Juli) seperti diperlihatkan oleh grafik 2.1. Grafik 2.1 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Di Jawa Tengah (%) (Sumber: BPS, Susenas Maret dan Juli)

6.400,0

19,23

6.200,0

19,50

18,99

6.000,0

18,50

17,72

5.800,0

Juli

4.800,0

16,11

16,50

5.217,2

Maret

5.369,2

5.000,0

5.655,4

5.200,0

16,56

5.725,7

5.400,0

17,48 17,50

6.122,6

6.189,6

5.600,0

15,50

4.600,0

14,50 Maret

Juli 2008

Maret

2009

Absolut (ribu)

Juli 2010

(%)

Perbandingan tingkat kemiskinan antar Provinsi dengan Nasional dapat dilihat pada grafik 2.2. Grafik 2.2 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Antar Provinsi dengan Nasional Bulan Maret Tahun 2010 (%)

40 35 30

Persen

20 15 10 5

20,98 11,31 9,50 8,65 8,34 15,47 18,30 18,94 6,51 8,05 3,48 11,27 16,56 16,83 15,26 7,16 4,88 21,55 23,03 9,02 6,77 5,21 7,66 9,10 18,07 11,60 17,05 23,19 13,58 27,74 9,42 34,88 36,80

25 13,33

0

Persentase penduduk miskin Provinsi

Selama

Persentase penduduk miskin Nasional

3 tahun terakhir (2008-2010) tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah

cenderung mengalami penurunan, namun jika dilihat dari tingkat kemiskinan bulan Maret Hal - 5


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010

tahun 2010 sebesar 16,56%, Provinsi Jawa Tengah posisinya masih berada di atas angka Kemiskinan Nasional sebesar 13,33%. Angka kemiskinan Provinsi Jawa Tengah (16,56%) bila dipersandingkan dengan Provinsi sekitarnya masih lebih tinggi, seperti Provinsi Jawa Barat

(11,27%),

DKI

Jakarta

(3,48%)

dan

Jawa

Timur

(15,16%),

namun

bila

dipersandingkan dengan DI Yogyakarta (16,83%) tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah sedikit lebih rendah. 30 25

Grafik 2.3 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kab/Kota Jawa Tengah Bulan Juli Tahun 2010 (%) (Sumber: BPS)

15 10 5

16,11

18,11 20,20 24,58 19,17 22,71 16,61 23,16 14,14 13,72 17,47 10,94 15,68 13,98 17,49 17,86 16,27 23,41 14,48 9,02 10,18 18,76 10,50 13,46 14,47 14,67 16,29 19,96 13,11 23,01 10,51 13,96 8,28 5,12 9,37 10,62

Persen (%)

20

0

Persentase Penduduk Miskin kabupaten/Kota tahun 2010

Persentase Penduduk Miskin Provinsi tahun 2010

Pada grafik 2.3 di atas dapat dilihat persentase penduduk miskin menurut Kabupaten/Kota bulan Juli tahun 2010 yang persentasenya berada di bawah tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah sebesar 16,11% sebanyak 19 Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten Magelang, Boyolali, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Pati, Kudus, Jepara, Semarang, Temanggung, Kendal, Batang, Tegal, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota, Semarang, Kota Pekalongan, dan Kota Tegal. Sedangkan persentase penduduk miskin Kabupaten/Kota di atas tingkat kemiskinan Provinsi sebanyak 16 Kabupaten, yaitu Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Klaten, Sragen, Grobogan, Blora, Rembang, Demak, Pekalongan, Pemalang, dan Brebes. Persentase penduduk miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah bulan Juli tahun 2010 tertinggi sebesar 24,58% adalah Kabupaten Purbalingga dan terendah sebesar 5,12% adalah Kota Semarang.

Hal - 6


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010

20,00

19,23

Grafik 2.4 Perbandingan Tingkat Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dengan Nasional Bulan Maret Tahun 2008 - 2010 (%) (Sumber: BPS)

17,72

Persen

18,00 16,00

16,56 15,42 14,15

14,00

13,33

12,00 10,00

2008 Tingkat Kemiskinan Provinsi

2009

2010 Tingkat Kemiskinan Nasional

Pada grafik 2.4 di atas dalam jangka waktu 3 tahun (periode bulan Maret tahun 2008-2010) tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan, namun masih selalu berada di atas tingkat kemiskinan Nasional. Sedangkan penurunan tingkat kemiskinan Nasional pada periode bulan Maret tahun 2008-2009 mencapai 1,27% dan pada periode bulan Maret tahun 2009-2010 mencapai 0,82%. Dengan demikian, penurunan tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah masih berada di bawah penurunan tingkat kemiskinan Nasional.

20,00 18,00

Grafik 2.5 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah - Nasional Bulan Maret Tahun 2008 - 2010 (%) (Sumber: BPS)

19,23 17,72

(%)

16,00 14,00

16,56 15,42 14,15

13,33

12,00 10,00

2008 Tingkat Kemiskinan Provinsi

2009

2010 Tingkat Kemiskinan Nasional

Pada grafik 2.5 di atas dapat dilihat bahwa perkembangan Tingkat Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah sejalan dengan perkembangan Tingkat Kemiskinan Nasional. Hal tersebut diindikasikan dengan kemiringan penurunan tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah yang searah dengan penurunan tingkat kemiskinan Nasional.

Hal - 7


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010

Grafik 2.6 Perkembangan Efektifitas Tingkat Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah Bulan Maret Tahun 2008 - 2010 (%) (Sumber: BPS) 20,00

19,23

19,00 17,72

18,00

16,56

17,00 16,00 15,00 2008

2009

Tingkat Kemiskinan Provinsi (%)

2010 Linier (Tingkat Kemiskinan Provinsi)

Pada grafik 2.6 di atas perkembangan tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah periode bulan Maret dari tahun 2008-2010 mengalami efektivitas penurunan. Pencapaian penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah lebih efektif dipersandingkan dengan pencapaian di tingkat nasional. Hal tersebut dapat dilihat dari grafik 2.6 bahwa kemiringan/slope tingkat kemiskinan antara tahun 2009 dengan 2010 yang lebih tajam, yaitu penurunan tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah lebih tinggi sebesar 1,16% bila dipersandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional sebesar 0,82%. 2.1.2 Tingkat Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan Provinsi Jawa Tengah Perbedaan tingkat

kemiskinan dapat dilihat pula dari perkembangan tingkat

kemiskinan antara perkotaan dengan perdesaan, sebagaimana diperlihatkan oleh grafik 2.7. Grafik 2.7 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kota-Desa Provinsi Jawa Tengah Bulan Maret Tahun 2008 - 2010 (%) (Sumber: BPS) 25

21,96 19,89

20 15

19,23 16,34

17,72 15,41

10

18,66 16,56 14,33

Kota Desa Kota+Desa

5 0 2008

2009

2010

Tingkat kemiskinan perdesaan Provinsi Jawa Tengah sebesar 18,66% sedangkan perkotaan sebesar 14,33% (periode bulan Maret tahun 2010), dengan demikian tingkat kemiskinan perdesaan lebih tinggi daripada tingkat kemiskinan perkotaan. Penurunan tingkat Hal - 8


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010

kemiskinan perdesaan lebih efektif dibandingkan dengan perkotaan terutama dari tahun 2008 sampai tahun 2009. 2.1.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Jawa Tengah. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada grafik 2.8. Grafik 2.8 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2010 (%) (Sumber: BPS, Susenas 2010)

4,5 4 3,5 3 2,5 2

4,25 3,39 2,96

Maret

Juli 2008

2,89

Maret

Juli 2009

2,49

2,62

Maret

Juli 2010

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Indeks Kedalaman Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2008-2010 cenderung menurun. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Jawa Tengah pada bulan Juli tahun 2008 sebesar 4,25 dan menjadi sebesar 2,62 pada bulan Juli tahun 2010. Namun dalam satu tahun, yaitu pada bulan Maret sampai bulan Juli dari tahun 2008 bahkan sampai tahun 2010 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Jawa Tengah cenderung naik. Untuk mengetahui penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin diukur melalui Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Semakin tinggi nilai indeks semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Untuk mengetahui gambaran Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 hingga tahun 2010 dapat dilihat pada grafik 2.9.

Hal - 9


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010

Grafik 2.9 Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Jawa Tengah 2008 - 2010 (%) (Sumber: BPS, Susenas Maret dan Juli) 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00

1,24 0,90

0,87

0,74

Maret

Juli

Maret

2008

0,68

0,60

Juli

Maret

2009

Juli 2010

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Provinsi Jawa Tengah cenderung mengalami penurunan pada bulan Juli tahun 2008 sebesar 1,24 menjadi 0,68 pada bulan Juli tahun 2010. Kecenderungan peningkatan terjadi pada awal tahun yaitu bulan Maret, baik tahun 2008, 2009, maupun 2010. Namun dalam 1 tahun seperti halnya Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) pada bulan Maret sampai bulan Juli dari tahun 2008 bahkan sampai tahun 2010 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Jawa Tengah mengalami kecenderungan naik. 2.2

Perkembangan Dimensi Kemiskinan

2.2.1 Bidang Ketenagakerjaan Perkembangan

dimensi

kemiskinan

di

Provinsi

Jawa

Tengah

pada

bidang

ketenagakerjaan, dapat dilihat dari angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan (TPT), yaitu penduduk yang berusia 15 - 55 tahun, yang sedang melakukan upaya-upaya untuk memperoleh suatu pekerjaan pada suatu periode waktu. Adapun kondisi TPT di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada grafik 2.10. Grafik 2.10 Perkembangan Angkatan Kerja yang Sedang Mencari Pekerjaan (TPT) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2010 ( %) (Sumber: BPS)

7,50

7,35

7,33

7,00 6,50 6,21

6,00 5,50 2008

2009

2010

Angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan (TPT)

Hal - 10


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010

Tingkat perkembangan angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan (TPT) Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2008-2010 mengalami penurunan yang cukup signifikan. TPT pada tahun 2008 sebesar 7,35% menjadi 6,21% pada tahun 2010. Kecenderungan Penurunan TPT yang cukup drastis terlihat pada tahun 2009-2010 sebesar 1,12% bila dipersandingkan penurunan pada tahun 2008-2009 sebesar 0,02%. Perbandingan TPT antar Provinsi dengan TPT Nasional pada tahun 2008 dapat dilihat pada Grafik 2.11. Grafik 2.11 Perbandingan Angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan (TPT) Antar Provinsi dengan Nasional Tahun 2008 (%)

Pengangguran Terbuka (%) Provinsi

5,45 9,04 5,73 5,65 4,57 10,67 6,48 7,65 4,39

11,11 10,65

4,59 6,18

8,39

9,56 9,1 8,04 8,2 5,14 8,08 4,9 7,15 5,99 8,01 12,16 12,08 7,35 5,38 6,42 15,18 3,31 6,13 3,73

Persen

17 15 13 11 9 7 5 3 1

Pengangguran Terbuka (%) Nasional

Kondisi TPT Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008 sebesar 7,35% berada di bawah TPT Nasional sebesar 8,39%, atau 1,04% di bawah TPT Nasional. Perbandingan dengan Provinsi lain, TPT Provinsi Jawa Tengah lebih baik bila dipersandingkan dengan Provinsi Jawa Barat (12,08%), Banten (15,18%) dan DKI Jakarta(12,16%), namun masih berada di bawah Provinsi Jawa Timur (6,42%) dan DI Yogyakarta (5,38%).

15 13

Persen

11 9 7 5 3

Grafik 2.12 Perbandingan Angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan (TPT) Menurut Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 (%) (Sumber: BPS) 9,75 7,37 3,82 3,10 8,02 3,40 4,04 2,97 3,90 4,50 7,40 4,70 6,62 4,09 4,60 5,49 4,89 6,22 6,22 4,56 5,69 6,25 3,60 5,57 6,48 4,04 11,45 7,48 8,21 13,28 8,73 10,22 8,98 7,00 14,22

17

6,21

1

Angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan (TPT) Kabupaten/Kota tahun 2010

Pada grafik 2.12 memperlihatkan bahwa pada tahun 2010 sebagian besar TPT Kabupaten/Kota berada di bawah TPT Provinsi sebesar 6,21 %. TPT Kabupaten/Kota di bawah TPT Provinsi sebanyak 17 Kabupaten, yaitu Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara,

Hal - 11


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010

Purworejo, Wonosobo, Magelang, Boyolali, Klaten, Wonogiri, Grobogan, Sragen, Blora, Rembang, Jepara, Demak, Temanggung, Kendal, dan Pekalongan. Sedangkan TPT Kabupaten/Kota di atas TPT Provinsi Jawa Tengah sebanyak 18 Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten Cilacap, Banyumas, Kebumen, Sukoharjo, Karanganyar, Pati, Kudus, Semarang, Batang, Pemalang, Tegal, Brebes, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Pekalongan, dan Kota Tegal. TPT Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tertinggi adalah Kota Tegal sebesar 14,22%, dan terendah adalah Kabupaten Magelang sebesar 2,97%. Grafik 2.13 Perkembangan Efektifitas Angkatan kerja yang Sedang Mencari Pekerjaan (TPT) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2010 (%) (Sumber: BPS)

7,35

7,50

7,33

7,00 6,50

6,21

6,00 5,50 2008

2009

2010

Angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan (TPT) (%)

Linier (TPT Provinsi)

Grafik 2.13 di atas menunjukan bahwa perkembangan TPT di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2008-2010 setiap tahun mengalami peningkatan/perbaikan. Hal tersebut dapat dilihat

bahwa

TPT

pada

tahun

2008-2010

dan

pada

tahun

2009-2010

terjadi

kemiringan/slope penurunan lebih tajam daripada tahun sebelumnya (tahun 2008-2009). 2.2.2 Bidang Kesehatan Dimensi kemiskinan bidang kesehatan di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat dari beberapa indikator bidang kesehatan yang dapat pula menggambarkan kondisi kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. 2.2.2.1

Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah peluang kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia satu tahun, atau jumlah kematian bayi (0 - 12 bulan) per.1000 kelahiran hidup dalam kurun waktu satu tahun. Perkembangan AKB di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel 2.14.

Hal - 12


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010

Grafik 2.14 Perkembangan AKB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2010 (per 1.000 Kelahiran Hidup) Sumber: Dinas Kesehatan

11,00 10,62

10,50

10,25

10,00 9,50

9,27

9,00 8,50 2008

2009

2010

Angka Kematian Bayi (1.000 kelahiran hidup)

AKB Provinsi Jawa Tengah selama tiga tahun terakhir (2008-2010) mengalami kenaikan. Pada tahun 2008 sebanyak 9,27 kematian per1.000 kelahiran hidup dan meningkat menjadi 10,62 kematian per1.000 kelahiran hidup pada tahun 2010.

Grafik 2.15 Perkembangan Efektivitas AKB Provinsi Jawa Tengah (per 1.000 Kelahiran Hidup) Sumber: Dinas Kesehatan

11,00 10,25

10,50

10,62

10,00 9,50

9,27

9,00 8,50 2008

2009

2010

Angka Kematian Bayi (1.000 kelahiran hidup) Linier (Perkembangan Angka Kematian Bayi)

AKB di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2008-2010 jumlah kejadiannya mengalami peningkatan dari 9,27 kematian per1.000 kelahiran hidup menjadi 10,62 kematian per1.000 kelahiran bayi. Sehingga efektifitas menurunkan AKB cenderung masih belum optimal (tidak efektif).

2.2.2.2 Angka Kematian Balita (AKBA) Angka Kematian Balita (AKBA) adalah persentase kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun per1.000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi). Perkembangan AKBA di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada grafik2.16.

Hal - 13


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010

Grafik 2.16 Perkembangan AKBA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2010 (per 1.000 Kelahiran Hidup) Sumber: Dinas Kesehatan

12,50 12,00 11,50 11,00 10,50 10,00 9,50 9,00

12,02

11,60

10,12

2008

2009

2010

Angka Kematian Balita (1.000 kelahiran hidup)

Perkembangan AKBA Provinsi Jawa Tengah selama tiga tahun terakhir (2008-2010) terlihat mengalami kenaikan. Pada tahun 2008 sebanyak 10,12 kematian balita per1.000 kelahiran hidup dan meningkat menjadi 12,02 kematian per1.000 kelahiran hidup pada tahun 2010.

Grafik 2.17 Perkembangan Efektivitas AKBA per 1.000 Kelahiran Hidup di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2010 (Sumber: Dinas Kesehatan)

12,50 12,00 11,50 11,00 10,50 10,00 9,50 9,00

12,02

11,60 10,12

2008

2009

2010

Angka Kematian Balita (1.000 kelahiran hidup) Linier (Perkembangan Angka Kematian Balita)

AKBA di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2008-2010 mengalami peningkatan jumlah. Dari 10,12 kematian per1.000 kelahiran hidup pada tahun 2008 menjadi 12,02 kematian per1.000 kelahiran hidup pada tahun 2010. Sehingga

efektifitas menurunkan AKBA

cenderung masih belum optimal (tidak efektif). 2.2.2.3

Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI)

Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) adalah kematian perempuan pada saat hamil atau melahirkan dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan, tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh dll. Perkembangan AKI Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada grafik2.18. Hal - 14


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010

Grafik 2.18 Perkembangan AKI Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2010 (per 100.000 Kelahiran) Sumber: Dinas Kesehatan

120,00 115,00

117,02

114,42

110,00 105,00

104,97

100,00 95,00 2008

2009

2010

Angka Kematian Ibu Melahirkan (100.000 kelahiran)

AKI Provinsi Jawa Tengah selama dua tahun terakhir (2008-2009) mengalami kenaikan. Pada tahun 2009 sebanyak 114,42 kematian per100.000 kelahiran dan meningkat menjadi 117,02 kematian per100.000 kelahiran pada tahun 2009 namun pada tahun 2010 mengalami penurunan menjadi 104,97 kematian per 100.000 kelahiran. Perbandingan AKI antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada grafik 2.19. 250 Grafik 2.19 Perbandingan AKI Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 (per 100.000 Kelahiran) Sumber: Dinas Kesehatan

100.000 kelahiran

200 150

50

104,97

117,08 123,89 98,44 61,18 66,41 125,99 86,90 105,48 114,80 58,96 152,28 86,97 120,68 49,29 80,02 90,03 101,03 117,51 98,95 104,14 98,98 102,01 114,07 144,36 156,72 162,41 193,24 79,07 97,33 148,15 91,06 100,23 73,80 80,19 121,63

100

0

Angka Kematian Ibu Melahirkan Kabupaten/Kota Tahun 2010

Angka Kematian Ibu Melahirkan Provinsi Tahun 2010

Tingkat AKI Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah sebagian besar berada di bawah rata-rata AKI Provinsi sebanyak 104,97 kematian per100.000 kelahiran. Empat (4) Kabupaten dengan tingkat AKI tertinggi, yaitu Kabupaten Pemalang (193,24 kematian per100.000 kelahiran), Pekalongan (162,41 kematian per100.000 kelahiran), Batang (156,72 kematian per100.000 kelahiran), dan Sukoharjo (152,28 kematian per100.000 kelahiran). Sedangkan Kabupaten/Kota yang memiliki tingkat AKI terendah, adalah Kabupaten Sragen (49,29 kematian per100.000 kelahiran). Efektivitas perkembangan penurunan AKI di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada grafik 2.20. Hal - 15


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010

Grafik 2.20 Efektivitas Perkembangan AKI Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2010 (per 100.000 Kelahiran) Sumber: Dinas Kesehatan

120,00

117,02

114,42

115,00 110,00

104,97

105,00 100,00 95,00 2008

2009

2010

Angka Kematian Ibu Melahirkan (100.000 kelahiran) Linier (Perkembangan Angka Kematian Ibu Melahirkan)

Angka Kematian Ibu (AKI) Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2008-2010 mengalami peningkatan/perbaikan dari sebesar 114,42 pada tahun 2008 menjadi 104,97 kematian per100.000 kelahiran pada tahun 2010 sehingga perkembangan AKI termasuk dalam kategori efektif.

2.2.2.4

Prevalensi Balita Kekurangan Gizi

Perkembangan prevalensi balita kekurangan gizi di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada grafik 2.21. Grafik 2.21 Perkembangan Prevalensi Balita Kekurangan Gizi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2010 (%) Sumber: Dinas Kesehatan

0,2 0,15

0,17

0,16

0,1

0,08

0,05 0 2008

2009

2010

Prevalensi Balita Kekurangan Gizi (%)

Perkembangan angka prevalensi balita kekurangan gizi di Provinsi Jawa Tengah selama tiga tahun terakhir (2008-2010) cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2008 angka prevalensi balita kekurangan gizi sebesar 0,17% menurun cukup drastis menjadi 0,08% pada tahun 2010. Selanjutnya pada grafik 2.22 dapat dilihat kondisi perkembangan angka balita yang mengalami gizi buruk.

Hal - 16


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010

Grafik 2.22 Perkembangan Jumlah Balita Gizi Buruk di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2010 (jiwa) Sumber: Dinas Kesehatan

20.000

18.106

15.000 10.000 5.598

5.000

4.696

0 2007

2008

2009

Jumlah balita Gizi Buruk (Jiwa)

Perkembangan jumlah balita mengalami gizi buruk di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2007-2009 mengalami penurunan dari 18.106 jiwa menjadi 4.696 jiwa. 2.2.3 Bidang Pendidikan Dimensi kemiskinan bidang pendidikan di Provinsi Jawa Tengah, dapat dilihat dari beberapa indikator bidang pendidikan yang menggambarkan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. 2.2.3.1 1)

Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar Sekolah Dasar (APK SD) Angka Partisipasi Sekolah Dasar (APK SD) merupakan rasio jumlah siswa, yang

sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tersebut. Rasio APK SD Provinsi Jawa Tengah dihitung dengan membandingkan antara jumlah siswa SD dengan jumlah penduduk kelompok usia 7 - 12 tahun yang dinyatakan dalam persentase. Perkembangan APK SD Provinsi Jawa Tengah selama periode tiga tahun terakhir dapat dilihat pada grafik 2.23. Grafik 2.23 Perkembangan APK SD di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2010 (%) (Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah) 114,00 113,19

113,00 112,00

111,94

111,00 110,00

109,76

109,00 108,00 2008

2009

2010

APK SD

Hal - 17


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010

Pada grafik 2.23 menunjukkan APK SD di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 20082010 mengalami peningkatan ke arah yang lebih baik, sebesar 109,97% pada tahun 2008 menjadi 113,19% pada tahun 2010. Perkembangan APK SD antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010 dapat dilihat pada grafik 2.24. Grafik 2.24 Perbandingan APK SD Menurut Kab/Kota di Prov.Jawa Tengah Tahun 2010 (%) 113,19

140 120

Persen

80 60 40

112,98 108,16 111,21 115,17 114,55 119,58 113,19 112,34 119,73 111,79 111,10 117,30 113,88 111,76 112,23 116,03 116,98 110,38 108,36 111,13 111,18 114,95 108,55 116,11 116,30 113,34 116,60 109,20 114,95 105,63 113,40 113,51 112,54 117,30 128,08

100

20 0

APK SD Kabupaten Tahun 2010

APK SD Provinsi Tahun 2010

Perkembangan APK SDKabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah sudah cukup baik, rata-rata kecenderungannya sudah mendekati APK SD Provinsi sebesar 113,19%. Tiga (3) Kabupaten/Kota dengan APK SD tertinggi adalah Kota Tegal (128,08%), Kabupaten Boyolali (119,73%), dan

Kota Pekalongan (117,30%). Sedangkan APK terendah adalah Kota

Magelang (105,63%) dan Kabupaten Kudus (108,36%). Perkembangan APK SD Provinsi Jawa Tengah apabila dipersandingkan dengan APK SD Nasional tahun 2008-2010 dapat dilihat pada grafik 2.25. Grafik 2.25 Perbandingan APK SD Jawa Tengah dengan Nasional Tahun 2008 - 2010 (%) (Sumber: BPS)

118,00 116,00 114,00 112,00 110,00 108,00 106,00 104,00

116,77 111,94 109,76 109,41

2008

113,19 110,40

2009 APK SD Jawa Tengah

2010

APK SD Nasional

Perkembangan APK SD Provinsi Jawa Tengah dalam jangka waktu tiga tahun terakhir mengalami peningkatan. Tingkat APK SD Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2008-2009 berada di atas APK SD Nasional. Namun pada tahun 2010 APK SD Provinsi Jawa Tengah berada di bawah APK SD Nasional dengan perbedaan angka sebesar 3,58%, walaupun pada Hal - 18


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010

tahun 2010 mengalami peningkatan. Dari angka tersebut, dapat dilihat tingkat relevansinya dengan membandingkan perkembangan APK SD Provinsi Jawa Tengah dengan APK SD Nasional pada grafik 2.26. Grafik 2.26 Perkembangan APK SD Provinsi Jawa Tengah dengan Nasional Tahun 2008 - 2010 (%) (Sumber: BPS) 250,00

109,41

110,40

116,77

109,76

111,94

113,19

2008

2009

2010

200,00 150,00 100,00 50,00 -

APK SD Jawa Tengah

APK SD Nasional

Perkembangan APK SD Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2008-2010 mengalami peningkatan yang cukup baik, sejajar dengan peningkatan yang terjadi di tingkat nasional. Peningkatan APK SD Provinsi Jawa Tengah jika dilihat dari perkembangan setiap tahunnya cukup konsisten. Hal ini berarti tingkat perkembangan APK SD Provinsi Jawa Tengah searah dengan perkembangan APK SD Nasional. Ini dapat dilihat dari kenaikan garis pada grafik 2.26 di atas yang meningkat setiap tahunnya. Setelah mengetahui tingkat relevansinya, maka dapat dilihat pula sejauh mana efektivitas tingkat perkembangan APK SD Provinsi Jawa Tengah, seperti diperlihatkan pada grafik 2.27. Grafik 2.27 Efektifitas Perkembangan APK SD Jawa Tengah (%) (Sumber: BPS) 113,19

114,00 111,94

112,00 110,00

109,76

108,00 2008

2009 APK SD Provinsi

2010

Linear (APK SD Provinsi)

Dengan melihat pada grafik 2.27, dalam jangka tiga tahun terakhir APK SD Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan/perbaikan. Peningkatan yang cukup efektif terjadi pada tahun 2008-2009, hal tersebut dapat dilihat dari kemiringan atau slope tingkat perkembangan APK SD antara tahun 2008 dengan 2009 yang terus naik. Antara tahun 20092010, APK SD Provinsi Jawa Tengah juga mengalami peningkatan namun persentase peningkatannya menurun dari tahun sebelumnya. Hal - 19


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010

2)

Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah Pertama (APK SMP) Angka Partisipasi Sekolah Menengah Pertama (APK SMP) merupakan rasio jumlah

siswa yang sedang sekolah di tingkat pendidikan terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan SMP (12-15 tahun). Tingkat perkembangan APK SMP di Provinsi Jawa Tengah selama periode tiga tahun terakhir dapat dilihat pada grafik 2.28. Grafik 2.28 Perkembangan APK SMP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2010 (%) (Sumber: BPS) 83,00 82,29

82,00 81,00

80,60

80,18

80,00 79,00 2008

2009

2010

APK SMP

Pada grafik 2.28 terlihat bahwa tingkat APK SMP Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008-2009 cenderung mengalami penurunan dari 82,29% menjadi 80,18%. Peningkatan terjadi pada tahun 2010, dari 80,18% pada tahun 2009 menjadi 80,60% pada tahun 2010. Seberapa besar APK SMP Kabupaten/Kota dalam mendorong peningkatan APK SMP Provinsi Jawa Tengah, dapat dilihat pada grafik 2.29. 120

Grafik 2.29 Perbandingan APK SMP Menurut Kab/Kota di Prov. Jawa Tengah Tahun 2010 (%) (Sumber : BPS)

100

80,60

60 40 20

77,87 76,39 88,64 66,87 78,79 80,49 68,36 75,16 84,57 87,66 83,42 80,73 82,36 78,18 87,89 90,54 86,74 93,02 88,37 75,83 96,81 83,65 89,65 82,00 76,75 66,10 72,33 82,19 66,11 94,35 82,14 91,11 86,61 86,20 78,05

Persen

80

0

APK SMP Kabupaten Tahun 2010

APK SMP Provinsi Tahun 2010

Pada grafik 2.29 terlihat bahwa tingkat APK SMP dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah sebagian besar sudah berada di atas tingkat APK SMP Provinsi. APK SMP Kabupaten/Kota dengan nilai lebih tinggi dari APK SMP Provinsi Jawa Tengah sebanyak 22 Kabupaten/Kota dan yang berada di bawah APK SMP Provinsi Jawa Tengah sebanyak 13 Kabupaten/Kota. Hal - 20


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010

Posisi APK SMP Provinsi Jawa Tengah apabila dipersandingkan dengan APK SMP Nasional dapat dilihat pada grafik 2.30. Grafik 2.30 Perbandingan APK SMP Jawa Tengah dengan Nasional Tahun 2008 - 2010 (%) (Sumber: BPS) 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 -

82,29

98,11 81,38

80,18

2008

81,09

2009 APK SMP Jawa Tengah

80,60

2010

APK SMP Nasional

Pada grafik 2.30 terlihat bahwa pada tahun 2009-2010, APK SMP Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan, namun masih berada di bawah rata-rata tingkat APK SMP Nasional. Dalam tiga tahun terakhir, kondisi APK SMP Provinsi Jawa Tengah memiliki kecenderungan naik-turun. APK SMP Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008 sebesar 82,29%, menurun pada tahun 2009 menjadi sebesar 80,18% dan kembali naik menjadi sebesar 80,60% pada tahun 2010. Dari kondisi tersebut, dapat dilihat tingkat relevansi perkembangan APK SMP Provinsi Jawa Tengah dibandingkan dengan APK SMP Nasional seperti terlihat pada grafik 2.31. Grafik 2.31 Perkembangan APK SMP Provinsi Jawa Tengah dengan Nasional Tahun 2008-2010 (%) (Sumber: BPS) 200,00

98,11

81,38

81,09

82,29

80,18

80,60

2008

2009

2010

150,00 100,00 50,00

APK SMP Jawa Tengah

APK SMP Nasional

Perkembangan APK SMP Provinsi Jawa Tengah relevansinya tidak terlalu besar dengan perkembangan tingkat Nasional. Hal tersebut diindikasikan oleh pergerakan garis linier APK SMP Provinsi Jawa Tengah, walaupun searah dengan kenaikan APK SMP ditingkat Nasional namun derajat kenaikannya terlihat lebih lambat. Setelah melihat relevansinya, maka pada grafik 2.32 akan dilihat pula sejauh mana efektivitas tingkat perkembangan APK SMP di Provinsi Jawa Tengah. Hal - 21


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010

82,50 82,00 81,50 81,00 80,50 80,00 79,50 79,00

Grafik 2.32 Efektivitas Perkembangan APK SMP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2010(%) (Sumber: BPS) 82,29

80,18

2008

2009

APK SMP Provinsi

80,60

2010

Linear (APK SMP Provinsi)

Pada grafik 2.32 terlihat bahwa selama tiga tahun terakhir (2008-2010), tingkat APK SMP Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan, terutama dari tahun 2008-2009 mengalami penurunan yang cukup tajam dari 82,29% menjadi 80,18%. Begitu pula dengan APK SMP Nasional pada tahun 2008-2009 terjadi penurunan dari 81,38% menjadi 81,09%. Tahun 2009-2010 terjadi peningkatan persentase APK SMP baik Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional. Namun peningkatan APK SMP Provinsi Jawa Tengah dari 80,18% tahun 2009 menjadi 80,60% tahun tidak seefektif dengan peningkatan APK SMP Nasional yang meningkat lebih tajam yaitu dari 81,09% menjadi 98,11%. 3)

Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah (APK Sekolah Menengah) Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah (SMA, MA dan SMK) merupakan

perhitungan rasio jumlah siswa di Provinsi Jawa Tengah, berapapun usianya yang sedang sekolah di tingkat pendidikan Sekolah Menengah (SMA, MA dan SMK) terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan Sekolah Menengah (SMA, MA dan SMK). Tingkat perkembangan APK Sekolah Menengah (SMA, MA dan SMK) di Provinsi Jawa Tengah selama tiga tahun terakhir dapat dilihat pada grafik 2.33. Grafik 2.33 Perkembangan APK Sekolah Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2010(%) (Sumber : BPS) 62,00

61,61 60,55

60,00 58,00 56,98

56,00 54,00 2008

2009

2010

APK Sekolah Menengah

Hal - 22


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010

Dengan melihat pada data grafik 2.33, menunjukan bahwa APK Sekolah Menengah di Provinsi Jawa Tengah cenderung naik dari 56,98% di tahun 2008 menjadi 61,61% di tahun 2010. Pada grafik 2.34 ditampilkan sejauh mana partisipasi masyarakat masing-masing Kabupaten/Kota dengan mendorong peningkatan APK Sekolah Menengah dengan melihat sisi perkembangan atau trendnya. Grafik 2.34 Perbandingan APK SMA Menurut Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 (%) - Sumber BPS

100 90 80 70

61,61

50 40 30 20 10

59,72 67,48 61,13 52,31 74,81 81,51 40,12 51,70 74,18 88,55 76,35 65,10 76,04 91,15 44,50 61,79 53,76 62,94 63,55 43,21 52,65 70,12 45,91 57,09 54,39 42,07 53,12 50,18 41,07 80,51 92,17 84,43 83,01 47,00 66,95

Persen

60

0

APK SMA Kabupaten Tahun 2010

APK SMA Provinsi Tahun 2010

Pada grafik 2.34 terlihat bahwa tingkat perbandingan APK Sekolah Menengah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah sebagian besar masih berada di bawah rata-rata tingkat APK Sekolah Menengah Provinsi Jawa Tengah. Dua Kabupaten/Kota dengan APK Sekolah Menengah tertinggi adalah Kota Surakarta sebesar 92,17% dan Kabupaten Sragen sebesar 91,15%. Sedangkan Kabupaten/Kota dengan APK Sekolah Menengah paling rendah adalah Kabupaten Wonosobo sebesar 40,12% dan Kabupaten Brebes 41,07%. Hasil analisis di atas, akan dilihat bagaimana posisi Provinsi Jawa Tengah apabila dipersandingkan dengan APK Sekolah Menengah Nasional ditampilkan pada grafik 2.35. Grafik 2.35 Perbandingan APK Sekolah Menengah Provinsi Jawa Tengah dengan Nasional Tahun 2008-2010 (%) (Sumber: BPS)

80,00 60,00

56,98

57,42

60,55

62,37

61,61

69,60

40,00 20,00 2008

2009 APK SMA Jawa Tengah

2010

APK SMA Nasional

Dalam jangka tiga tahun terakhir (2008-2010), perkembangan APK Sekolah Menengah Provinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan, namun angkanya masih berada di Hal - 23


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010

bawah tingkat APK Sekolah Menengah Nasional.Dari tahun 2008-2010, peningkatan APK Sekolah Menengah Provinsi Jawa Tengah sebesar 4,63% sedangkan APK Sekolah Menengah Nasional tahun 2008-2010 sebesar 12,18%. Dengan demikian, angka peningkatan APK Sekolah Menengah di Provinsi Jawa Tengah bila dipersandingkan dengan Nasional masih berada di bawah angka kenaikan APK Sekolah Menengah Nasional. Dari angka tersebut, kemudian dapat dilihat tingkat relevansinya dengan perkembangan di tingkat Nasional pada grafik 2.36. Grafik 2.36 Perkembangan APK Sekolah Menengah Jawa Tengah dengan Nasional Tahun 2008-2010 (%) (Sumber: BPS)

140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 -

57,42

69,60

62,37

56,98

60,55

61,61

2008

2009

2010

APK SMA Jawa Tengah

APK SMA Nasional

Dengan melihat pada grafik 2.36, perkembangan APK Sekolah Menengah di Provinsi Jawa Tengah relevan dengan perkembangan APK Sekolah Menengah Nasional. Hal tersebut diindikasikan oleh derajat kemiringan/slope APK Sekolah Menengah Provinsi Jawa Tengah searah dengan derajat kemiringan/slope Nasional. Setelah melihat relevansinya, dapat

pula dilihat sejauh mana efektivitas tingkat

perkembangan APK Sekolah Menengah di Provinsi Jawa Tengah jika dipersandingkan dengan Nasional, sebagaimana dapat dilihat pada grafik 2.37.

62,00

Grafik 2.37 Efektivitas Perkembangan APK SMA di Provinsi Jawa Tengah (%) (Sumber: BPS) 61,61 60,55

60,00 58,00

56,98

56,00 54,00 2008 APK SMA Provinsi

2009

2010

Linear (APK SMA Provinsi)

APK Sekolah Menengah di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2008-2010 mengalami efektivitas peningkatan di setiap tahunnya. Pencapaian peningkatan APK Sekolah Menengah pada tingkat Nasional lebih efektif bila dipersandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah. Hal Hal - 24


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010

tersebut dapat dilihat dari linear APK Sekolah Menengah Nasional pada tahun 2010 yang kenaikan garisnya lebih tajam bila dipersandingkan dengan grafik kemiringan/slope peningkatan APK Sekolah Menengah pada tahun 2010 yang lebih rendah. 2.2.3.2 1)

Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar (APM SD) Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar (APM SD) merupakan persentase siswa

dengan usia 7-12 tahun yang bersekolah di bangku SD diperbandingkan dengan jumlah penduduk yang berusia 7-12 tahun di Provinsi Jawa Tengah. Perkembangan angka partisipasi murni tingkat sekolah dasar di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada grafik 2.38. Grafik 2.38 Perkembangan APM SD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2010 (%) (Sumber: BPS) 96,00 95,80 95,60 95,40 95,20 95,00 94,80 94,60

95,93 95,63 95,12

2008

2009

2010

APM SD

Pada grafik 2.38 terlihat bahwa Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar (APM SD) Provinsi Jawa Tengah perkembangannya cenderung meningkat pada tiga tahun terakhir. Peningkatan APM SD pada tahun 2008 sebesar 95,12% menjadi 95,93% pada tahun 2010. Tahun 2008 – 2009 APM SD meningkat 0,51% dan tahun 2009 – 2010 meningkat 0,3%. Trend peningkatan tersebut, dapat dilihat perkembangan APM SD di tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah seperti diperlihatkan pada grafik 2.39. 140 120

Grafik 2.39 Perbandingan APM SD Menurut Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 (%) 95,93

Persen

80 60 40

112,98 108,16 111,21 115,17 114,55 119,58 113,19 112,34 119,73 111,79 111,10 117,30 113,88 111,76 112,23 116,03 116,98 110,38 108,36 111,13 111,18 114,95 108,55 116,11 116,30 113,34 116,60 109,20 114,95 105,63 113,40 113,51 112,54 117,30 128,08

100

20 0

APM SD Kabupaten Tahun 2010

APM SD Provinsi Tahun 2010

Hal - 25


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010

Dengan melihat grafik 2.39 terlihat bahwa tingkat perkembangan APM SD di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah selama 3 tahun terakhir sudah cukup baik. APM SD Kabupaten/Kota sudah berada di atas angka 95,93% APM SD Provinsi. Pencapaian APM SD Kabupaten/Kota tertinggi di Provinsi Jawa Tengah adalah Kota Tegal 128,08%, Kabupaten Boyolali 119,73% dan Kabupaten Purworejo 119,08%. Sedangkan pencapaian APM SD paling rendah adalah di Kabupaten Tegal 105,63%, Banyumas 108,16% dan Kabupaten Kudus 108,36%. Posisi APM SD Provinsi Jawa Tengah apabila dipersandingkan dengan APM SD tingkat Nasional ditunjukkan pada grafik 2.40. Grafik 2.40 Perbandingan APM SD Provinsi Jawa Tengah dengan Nasional Tahun 2008-2010 (%) (Sumber: BPS)

96,50 96,00 95,50 95,00 94,50 94,00 93,50 93,00

95,93

95,63

95,23

95,12 93,99

2008

94,37

2009 APM SD Jawa Tengah

2010

APM SD Nasional

Pada grafik 2.40 terlihat bahwa dalam jangka tiga tahun terakhir (2008-2010), perkembangan APM SD di Provinsi Jawa Tengah setiap tahunnya mengalami kenaikan. Angka APM SD Provinsi Jawa Tengah (95,93%) lebih tinggi dari pada APM SD Nasional (95,23%). Dari tahun 2008-2010, peningkatan APM SD Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,81%, sedangkan APM SD Nasional sebesar 1,24%. Dengan demikian, walaupun APM SD Provinsi Jawa Tengah lebih besar dari pada APM SD Nasional, namun kenaikan/tingkat angka APM SD di Provinsi Jawa Tengah bila dipersandingkan dengan Nasional masih berada di bawahnya. Tingkat relevansi APM SD Provinsi Jawa Tengah dengan perkembangan di tingkat Nasional, dapat dilihat pada grafik 2.44.

97,00 96,00 95,00

Grafik 2.41 Perkembangan APM SD Provinsi Jawa Tengah dengan Nasional Tahun 2008-2010 (%) (Sumber: BPS)

95,93 95,23

95,63

95,12

94,37

93,99

94,00 93,00 2008

APM SD Jawa Tengah

2009

APM SD Nasional

2010

Hal - 26


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010

Pada grafik 2.41 terlihat bahwa perkembangan APM SD di Provinsi Jawa Tengah relevan dengan perkembangan di tingkat Nasional. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik 2.41 di atas dimana posisi garis linear tingkat APM SD antara Provinsi Jawa Tengah dengan Nasional memiliki kenaikan yang searah. Selanjutnya seberapa besar tingkat efektifitas peningkatan APM SD di Provinsi Jawa Tengah, dapat dilihat pada grafik 2.42. Grafik 2.42 Efektivitas Perkembangan APM SD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2010 (%) (Sumber: BPS) 95,93

96,00 95,50

95,63 95,12

95,00 94,50 2008

2009

APM SD Provinsi

2010

Linear (APM SD Provinsi)

Perkembangan angka partisipasi murni tingkat sekolah dasar di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2008-2010 mengalami efektivitas kenaikan pada setiap tahunnya. Pencapaian peningkatan pendidikan di Provinsi Jawa Tengah pada tingkatan sekolah dasar terlihat efektif, terutama pada tahun 2008-2009 terlihat dari tingkat kenaikan grafik jauh lebih tajam. 2)

Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah Pertama (APM SMP) Angka Partisipasi Sekolah (APM) SMP merupakan persentase siswa dengan usia yang

berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. Kelompok usia yang dihitung adalah siswa yang sekolah di tingkat SMP dengan usia 13-15 tahun di bandingkan dengan kelompok usia 13-15 tahun secara keseluruhan di Provinsi Jawa Tengah. Tingkat perkembangan APM SMP di Provinsi Jawa Tengah selama periode tiga tahun terakhir dapat dilihat pada grafik 2.43. Grafik 2.43 Perkembangan APM SMP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2010 (%) (Sumber: BPS) 70,00

69,92 69,58

69,50 69,14

69,00 68,50 2008

2009

2010

APM SMP

Hal - 27


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010

Angka partisipasi murni (APM) tingkat SMP di Provinsi Jawa Tengah cenderung naik setiap tahunnya. Pada tahun 2008 APM SMP 69,14% naik menjadi 69,92% pada tahun 2010. Selama tiga tahun terakhir, angka kenaikannya mencapai 0,78%. Dari sisi perkembangannya, trend APM SMP di Provinsi Jawa Tengah cenderung meningkat.

Seberapa

besar

partisipasi

tingkat

Kabupaten/Kota

dalam

mendukung

peningkatan APM SMP di Provinsi Jawa Tengah, dapat di lihat pada data grafik 2.44. 120

Grafik 2.44 Perbandingan APM SMP Menurut Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 (%) (Sumber : BPS)

100

60 40 20

69,92

77,87 76,39 88,64 66,87 78,79 80,49 68,36 75,16 84,57 87,66 83,42 80,73 82,36 78,18 87,89 90,54 86,74 93,02 88,37 75,83 96,81 83,65 89,65 82,00 76,75 66,10 72,33 82,19 66,11 94,35 82,14 91,11 86,61 86,20 78,05

Persen

80

0

APM SMP Kabupaten Tahun 2010

APM SMP Provinsi Tahun 2010

Pada grafik 2.44 terlihat bahwa sebagian besar APM SMP Kabupaten/Kota berada di Provinsi Jawa Tengah sudah cukup baik. Rata-rata tingkat APM SMP Kabupaten/Kota sudah berada di atas APM Provinsi (69,92%). Tiga (3) Kabupaten/Kota dengan tingkat APM paling tinggi di Provinsi Jawa Tengah adalah

Kabupaten Demak (96,81%), Kota Magelang

(94,35%) dan Kabupaten Pati (93,02%). Sedangkan empat (4) Kabupaten/Kota dengan tingkat APM SMP terendah yaitu Kabupaten Pekalongan (66,10%), Brebes (66,11%), Banjarnegara (66,87%) dan Wonosobo (68,36%). Besaran nilai APM SMP Provinsi Jawa Tengah apabila diperbandingkan dengan APM SMP Nasional, maka dapat dilihat pada data grafik 2.45. Grafik 2.45 Perbandingan APM SMP Provinsi Jawa Tengah dengan Nasional Tahun 2008-2010 (%) (Sumber: BPS) 76,00 74,00 72,00 70,00 68,00 66,00 64,00 62,00

74,52 69,92

69,58

69,14 66,98

2008

67,4

2009 APM SMP Jawa Tengah

2010

APM SMP Nasional

Hal - 28


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010

Pada grafik 2.45 menunjukan bahwa dalam jangka tiga tahun terakhir (2008-2010), APM SMP Provinsi Jawa Tengah selalu mengalami kenaikan. Namun kondisi angka yang dimiliki Provinsi Jawa Tengah sebesar 69,92% sampai saat ini masih berada di bawah rataratatingkat APM Nasional yang sudah mencapai 74,52%. Dari angka tersebut, kemudian dapat dilihat tingkat relevansinya dengan perkembangan di tingkat Nasional pada grafik 2.46. Grafik 2.46 Perkembangan APM SMP Provinsi Jawa Tengah dengan Nasional Tahun 2008-2010 (%) (Sumber: BPS) 160,00

74,52

66,98

67,4

69,14

69,58

69,92

2008

2009

2010

140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 -

APM SMP Jawa Tengah

APM SMP Nasional

Perkembangan APM SMP di Provinsi Jawa Tengah pergerakannya relevan dengan APM SMP tingkat Nasional. Hal tersebut diindikasikan dengan kemiringan kenaikan dari garis linear APM SMP yang searah dengan kenaikan APM SMP di tingkat Nasional. Setelah melihat relevansinya, maka dapat dilihat pula sejauh mana efektivitas tingkat perkembangan APM di Provinsi Jawa Tengah apabila dipersandingkan dengan kondisi Nasional, seperti diperlihatkan pada grafik 2.47.

70,00

Grafik 2.47 Efektifitas Perkembangan APM SMP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2010 (%) (Sumber: BPS) 69,92

69,80 69,40 69,20

69,80

69,58

69,60

70,00 69,60 69,40

69,14

69,20

69,00

69,00

68,80

68,80

68,60

68,60 2008

2009 APM SMP Provinsi

2010 Linear (APM SMP Provinsi)

Pada grafik 2.47 menunjukkan bahwa dalam jangka waktu antara tahun 2008-2010, tingkat APM SMP di Provinsi Jawa Tengah terlihat mengalami efektivitas kenaikan di setiap Hal - 29


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010

tahunnya. Usaha dalam mencapai tujuan di bidang pendidikan sudah cukup efektif dengan kenaikan

yang

konstan

pada

setiap

tahunnya.

Hal

tersebut

dapat

dilihat

dari

kemiringan/slope yang semakin menanjak searah dengan perkembangan capaian APM SMP ditingkat Nasional. 3)

Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah (APM Sekolah Menengah) Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah (SMA, MA dan SMK) merupakan

persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk dengan usia yang sama. Jumlah siswa Sekolah Menengah usia 16-18 tahun yang bersekolah di Provinsi Jawa Tengah diperbandingkan dengan jumlah penduduk usia 16-18 secara keseluruhan. Perkembangan atas APM Sekolah Menengah tersebut dapat dilihat pada garfik 2.48. Grafik 2.48 Perkembangan APM Sekolah Menengah di Provinsi Jawa Jawa Tengah Tahun 2008-2010 (%) (Sumber: BPS) 45,50 45,00

45,00

44,50

44,49

44,00 43,50

43,51

43,00 42,50 2008

2009

2010

APM Sekolah Menengah

Pada grafik 2.48 menunjukkan bahwa perkembangan APM Sekolah Menengah di Provinsi Jawa Tengah cenderung naik setiap tahunnya. Pada tahun 2008 APM Sekolah Menengah Provinsi Jawa Tengah sebesar 43,51%, tahun 2009 naik menjadi 44,49% dan kembali naik menjadi 45,00% di tahun 2010. Dari data tersebut, kemudian dilihat seberapa besar partisipasi masing-masing Kabupaten/Kota dalam mendorong peningkatan APM Sekolah Menengah sebagaimana terlihat pada grafik 2.49.

Hal - 30


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010

Grafik 2.49 Perbandingan APM Sekolah Menengah Menurut Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 (%) (Sumber : BPS)

120 100

Persen

80

59,72 67,48 61,13 52,31 74,81 81,51 40,12 51,70 74,18 88,55 76,35 65,10 76,04 91,15 44,50 61,79 53,76 62,94 63,55 43,21 52,65 70,12 45,91 57,09 54,39 42,07 53,12 50,18 41,07 80,51 92,17 84,43 83,01 47,00 66,95

60 45,00

40 20 0

APK SMA Kabupaten/Kota Tahun 2010

APM SMA Provinsi Tahun 2010

Pada grafik 2.49 secara umum terlihat bahwa sebagian Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah sudah memiliki tingkat APM Sekolah Menengah yang cukup baik. Rata-rata APM Sekolah Menengah Kabupaten/Kota sudah lebih tinggi dari pada APM Sekolah Menengah Provinsi Jawa Tengah. Tiga (3) APM Sekolah Menengah Kabupaten/Kota tertinggi di Provinsi Jawa Tengah adalah Kota Surakarta, Kabupaten Sragen dan Klaten. Sedangkan lima (5) kabupaten yang memiliki nilai APM Sekolah Menengah paling rendah, berada di bawah nilai APM SMA Provinsi Jawa Tengah yaitu Kabupaten Wonosobo, Brebes, Pekalongan, Jepara dan Grobogan. Kemudian

dari

angka

tersebut,

dapat

dilihat

tingkat

relevansinya

dengan

perkembangan di tingkat Nasional seperti terlihat pada grafik 2.50. Grafik 2.50 Perbandingan APM Sekolah Menengah di Provinsi Jawa Tengah dengan Nasional Tahun 2008-2010 (%) (Sumber: BPS) 55,73

60,00 50,00

43,51

44,75

44,49

45,06

45,00

40,00 30,00 20,00 10,00 2008

2009 APM SMA Jawa Tengah

2010

APM SMA Nasional

Pada grafik 2.50 menunjukan bahwa dari tahun 2008 – 2010, APM Sekolah Menengah di Provinsi Jawa Tengah secara konsisten terus mengalami kenaikan setiap tahun. Tahun 2008-2009 kenaikan APM Sekolah Menengah sebesar 0,98% dan tahun 2009-2010 Hal - 31


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010

sebesar 0,51%. Selama jangka tiga tahun tersebut, angka kenaikan APM Sekolah Menengah Provinsi Jawa Tengah belum dapat menyamai APM Sekolah Menengah Nasional. Grafik 2.51 Perkembangan APM Sekolah Menengah Provinsi Jawa Tengah dengan Nasional Tahun 2008-2010 (%) (Sumber: BPS) 120,00 100,00

55,73

44,75

45,06

43,51

44,49

45,00

2008

2009

2010

80,00 60,00 40,00 20,00 -

APM SMA Jawa Tengah

APM SMA Nasional

Perkembangan APM Sekolah Menengah di Provinsi Jawa Tengah apabila melihat grafik 2.51 pergerakannya relevan dengan perkembangan APM Sekolah Menengah ditingkat Nasional. Hal ini menunjukan bahwa capaian APM SMA di Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan tujuan dari pemerintah dalam meningkatkan partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan di bidang pendidikan. Bila dipersandingkan dengan Nasional, capaian efektivitas peningkatan APM Sekolah Menengah Provinsi Jawa Tengah lebih lambat. Hal ini dapat dilihat pada posisi garis linear APM Sekolah Menengah Nasional pada tahun 2010 yang pergerakannya lebih tinggi dari pada Provinsi Jawa Tengah. Walaupun capaian yang ada saat ini belum dapat menyamai ataupun melebihi APM Sekolah Menengah Atas Nasional, namun gerakan kenaikannya sudah mengikuti Nasional. Setelah melihat relevansinya, maka

dapat

dilihat pula sejauhmana efektivitas

tingkat perkembangan APM Sekolah Menengah di Provinsi Jawa Tengah apabila dipersandingkan dengan Nasional pada grafik 2.52. Grafik 2.52 Efektifitas Perkembangan APM Sekolah Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2010 (%) (Sumber: BPS)

45,50

45,00

45,00

44,49

44,50 44,00 43,50

43,51

43,00 42,50 2008 APM SMA Provinsi

2009

2010

Linear (APM SMA Provinsi)

Hal - 32


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010

Pada grafik 2.52 menunjukan bahwa perkembangan tingkat APM Sekolah Menengah di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2008-2010 mengalami efektivitas kenaikan setiap tahun. Capaian peningkatan APM Sekolah Menengah di Provinsi Jawa Tengah nilainya relatif kecil setiap tahun, namun pergerakannya konsisten naik. 2.2.3.3

Angka Melek Huruf

Angka melek huruf merupakan perbandingan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dengan huruf latin dalam kehidupan sehari-hari. Grafik 2.53 Angka Melek Huruf Penduduk 15 Tahun ke Atas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2010 (%) (Sumber: BPS)

90,00

89,95

89,50

89,46

89,24

89,00 88,50 2008

2009

2010

Angka Melek Huruf Penduduk 15 Tahun ke Atas

Pada grafik 2.53 menunjukan bahwa kondisi angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas selama tiga tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan. Tahun 2008 angka melek huruf berada di posisi angka 89,24%, naik menjadi 89,46% pada tahun 2009 dan menjadi 89,95% pada tahun 2010. 120 100

Grafik 2.54 Perbandingan Angka Melek Huruf Penduduk 15 tahun ke atas Menurut Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2010 (%) (Sumber: BPS)

89,95

Persen

80

40

90,24 93,92 93,48 87,43 90,74 91,51 90,47 90,23 85,83 89,90 90,69 82,03 86,91 88,74 87,92 81,84 91,17 84,78 93,71 90,94 91,36 92,34 93,37 89,15 88,09 92,05 90,76 87,58 86,14 96,80 95,96 96,00 96,33 95,68 93,66

60

20 0

Angka Melek Huruf Kabupaten/Kota Tahun 2010

Angka Melek Huruf Provinsi Tahun 2010

Hal - 33


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010

Angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dilihat dari grafik 2.54 terlihat bahwa 13 Kabupaten/Kota masih berada di bawah angka provinsi, sedangkan sisanya sebanyak 15 Kabupaten/Kota sudah berada di atas nilai provinsi. Dua (2) kabupaten dengan nilai Angka Melek Huruf terendah yaitu

Kabupaten

Blora

(81,84%)

dan

Kabupaten

Wonogiri

(82,03%).

Sedangkan

Kabupaten/Kota dengan nilai tertinggi adalah Kota Magelang, Kota Salatiga, Kota Surakarta, Kota Semarang, dan Kota Pekalongan.

90,00

Grafik 2.55 Efektivitas Perkembangan Angka Melek Huruf Penduduk 15 Tahun ke Atas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 (%) (Sumber: BPS) 89,95

89,80 89,60 89,40

89,46 89,24

89,20 89,00 88,80 2008 Angka Melek Huruf Penduduk 15 Tahun ke Atas

2009

2010

Linear (Angka Melek Huruf Penduduk 15 Tahun ke Atas Provinsi)

Berdasarkan grafik 2.55, perkembangan tingkat Angka Melek Huruf di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2008-2010 mengalami efektivitas kenaikan angka di setiap tahunnya. Pencapaian penanggulangan buta huruf dan buta aksara yang dilaksanakan lebih efektif bila dipersandingkan dengan pencapaian tingkat Nasional. Hal ini dapat dilihat dari angka Angka Melek Huruf Provinsi Jawa Tengah yang lebih besar dari pada Nasional. Terutama peningkatan antara tahun 2009 – 2010 dimana garis liniernya naik lebih tajam ke atas. 2.2.3.4 1)

Perkembangan Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah Dasar (SD) Angka Putus Sekolah Dasar (SD) merupakan siswa SD yang tidak mampu

melanjutkan pendidikannya atau putus sekolah atau anak-anak usia sekolah SD yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan SD. Perkembangan angka putus Sekolah Dasar di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada grafik 2.56.

Hal - 34


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010

Grafik 2.56 Perkembangan Angka Putus Sekolah SD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2010 (%) (Sumber: BPS) 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 -

0,29 0,23 0,14

2008

2009

2010

Angka anak putus sekolah SD

Tingkat perkembangan angka putus sekolah SD di Provinsi Jawa Tengah cenderung menurun dari 0,29% pada tahun 2008 menjadi 0,14% pada tahun 2010. 0,4 Grafik 2.57 Perbandingan Angka Putus Sekolah SD Menurut Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2010 (% ) (Sumber: BPS)

0,35 0,3

0,05

0,26

0,32

0,12 0,12 0,15 0,19 0,14 0,06 0,14 0,12 0,07 0,17 0,04 0,06 0,03 0,07 0,08 0,10 0,09 0,08 0,14 0,02 0,11 0,06 0,16 0,07 0,15

0,1

0,23

0,14

0,15

0,37 0,37

0,2

0,03 0,07 0,02 0,01 0,16

Persen

0,25

0

Angka Anak Putus Sekolah SD Kabupaten/Kota Tahun 2010

Angka Anak Putus Sekolah SD Provinsi Tahun 2010

Dengan melihat grafik 2.57, sebagian besar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah berada di bawah rata-rata angka putus sekolah provinsi. Angka putus sekolah SD tertinggi di Provinsi Jawa Tengah ada di Kabupaten Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan dan Kota Tegal. Kabupaten/Kota dengan angka putus sekolah SD terendah yaitu Kota Semarang, Salatiga, Magelang, Kabupaten Jepara, Karanganyar dan Sukoharjo. Sedangkan yang mendekati

angka

provinsi

(0,14%)

diantaranya

adalah

Kabupaten

Purbalingga,

Banjarnegara, Klaten, Temanggung, Batang, dan Kota Pekalongan.

Hal - 35


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010

Grafik 2.58 Perbandingan Angka Putus Sekolah SD Provinsi Jawa Tengah dengan Nasional Tahun 2008-2009 (%) (Sumber: BPS)

1,81

2,00

1,64

1,50 1,00 0,29

0,50

0,23

2008

2009 APS SD Jateng

APS SD Nasional

Berdasarkan grafik 2.58, dalam jangka waktu dua tahun terakhir (2008-2009), tingkat angka putus sekolah SD di Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan. Posisi angka 0,23% angka putus sekolah SD di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2009, jauh lebih rendah bila dipersandingkan dengan tingkat Nasional 1,64%. Grafik 2.59 Perkembangan Angka Putus Sekolah SD Jawa Tengah dengan Nasional Tahun 2008-2009 (%) (Sumber: BPS)

2,50

1,81

1,64

2,00 1,50 1,00 0,50

0,29

0,23

2008

2009

-

APS SD Jateng

APS SD Nasional

Grafik 2.59 memperlihatkan bahwa perkembangan angka putus sekolah SD yang konsisten

menurun

setiap

tahunnya

menggambarkan

adanya

relevansi

dengan

perkembangan angka putus sekolah Nasional. Hal ini sebagai upaya mencapai tujuan pembangunan dibidang pendidikan dalam rangka pembangunan Nasional. Hal tersebut diindikasikan dengan kemiringan penurunan angka putus sekolah SD yang searah dengan penurunan di tingkat Nasional.

Hal - 36


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010

Grafik 2.60 Efektivitas Perkembangan Angka Putus Sekolah SD Jawa Tengah Tahun 2008-2010 (%) (Sumber: BPS) 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 -

0,29 0,23 0,14

2008

2009 APS SD Provinsi

2010

Linear (APS SD Provinsi)

Perkembangan angka putus sekolah SD di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 20082010 seperti terlihat pada grafik 2.60 mengalami efektivitas penurunan setiap tahun. Tingkat efektivitas penurunan angka putus sekolah di Provinsi Jawa Tengah secara keberlanjutan mengikuti efektifitas penurunan tingkat Nasional. Walaupun efektifitas penurunan angka putus sekolah tidak setinggi tingkat Nasional, namun searah dengan perkembangan angka putus sekolah SD Nasional. 2)

Angka Putus Sekolah Menengah Pertama (SMP) Angka Putus Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah siswa SMP yang tidak mampu

melanjutkan pendidikannya atau putus sekolah atau anak-anak usia sekolah SMP yang sudah tidak bersekolah atau yang tidak menamatkan SMP. Perkembangan angka putus sekolah SMP di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada grafik 2.61. Grafik 2.61 Perkembangan Angka Putus Sekolah SMP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2010 (%) (Sumber: BPS)

1,00

0,92

0,80

0,64

0,60

0,56

0,40 0,20 2008

2009

2010

Angka anak putus sekolah SMP

Perkembangan angka putus sekolah SMP di Provinsi Jawa Tengah cenderung mengalami penurunan setiap tahun. Kondisi penurunan dapat dilihat pada tahun 2008 sebesar 0,92 % menjadi 0,56% pada tahun 2010. Hal - 37


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010

Grafik 2.62 Perbandingan Angka Putus Sekolah SMP Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 (%) (Sumber: BPS)

1,4 1,2 0,8 0,6 0,4 0,2

0,56

0,02 0,57 0,90 0,98 0,36 0,43 1,06 0,75 0,51 0,13 0,11 0,45 0,35 0,16 0,60 0,50 0,46 0,33 0,14 1,00 0,63 0,75 0,79 0,52 1,22 1,24 0,63 1,11 1,19 0,46 0,34 0,27 0,17 0,89 0,48

Persen

1

0

Angka Anak Putus Sekolah SMP Kabupaten Tahun 2010

Angka Anak Putus Sekolah SMP Provinsi Tahun 2010

Pada grafik 2.62 menunjukan bahwa 19 Kabupaten/Kota memiliki tingkat angka anak putus sekolah berada di bawah angka putus sekolah Provinsi Jawa Tengah, dan 16 Kabupaten/Kota berada di atas angka capaian Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten dengan angka putus sekolah SMP kategori tinggi antara lain Kabupaten Batang, Pekalongan, Tegal, Brebes dan Jepara. Kelima kabupaten ini masih memiliki angka putus sekolah di atas 1%. Sedangkan kabupaten dengan angka putus sekolah SMP terendah yaitu Kabupaten Cilacap sebesar 0,02%. Grafik 2.63 Perbandingan Angka Putus Sekolah SMP Provinsi Jawa Tengah dengan Nasional tahun 2008-2009 (%) (Sumber: BPS)

5,00

3,94

4,00

2,49

3,00 2,00 1,00

0,92

0,64

2008 APS SMP Jateng

2009 APS SMP Nasional

Selama periode 2008-2009, angka putus sekolah di Provinsi Jawa Tengah terus mengalami penurunan. Angka putus sekolah SMP Provinsi Jawa Tengah jika melihat pada data grafik 2.63 lebih rendah bila dipersandingkan dengan angka Nasional.

Hal - 38


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010

Grafik 2.64 Perkembangan Angka Putus Sekolah SMP Provinsi Jawa Tengah dengan Nasional (%) (Sumber: BPS)

6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 -

3,94 2,49 0,92

0,64

2008

2009

APS SMP Jateng

APS SMP Nasional

Perkembangan angka putus sekolah SMP di Provinsi Jawa Tengah relevan dengan perkembangan di tingkat Nasional untuk mencapai tujuan pembangunan Nasional bidang pendidikan dalam mensukseskan wajib belajar 9 tahun bagi anak. Indikasi adanya relevansi antara Provinsi Jawa Tengah dengan Nasional dapat dilihat pada kemiringan grafik penurunan angka putus sekolah SMP Provinsi Jawa Tengah yang searah dengan Nasional. Grafik 2.65 Efektivitas Perkembangan Angka Putus Sekolah SMP Jawa Tengah (%) (Sumber: BPS) 0,92

1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 -

0,64

2008

2009 APS SMP Provinsi

0,56

2010

Linear (APS SMP Provinsi)

Angka putus sekolah tingkat SMP di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2008-2010 mengalami efektivitas penurunan setiap tahun. Apabila dipersandingkan dengan efektifitas penurunan Nasional, penurunan angka putus sekolah Provinsi Jawa Tengah efektifitasnya relatif lebih kecil, hanya tahun 2009 efektifitasnya lebih signifikan dengan penurunan slpoe lebih tajam. 2.2.4 Bidang Infrastruktur Dasar 2.2.4.1

Akses Sanitasi Layak

Persentase penduduk yang memiliki akses sanitasi layak di Provinsi Jawa Tengah adalah perbandingan antara penduduk atau rumah tangga menurut kepala keluarga yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi layak dengan penduduk atau rumah tangga

Hal - 39


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010

menurut kepala keluarga. Perkembangan keluarga yang memiliki akses sanitasi di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada grafik 2.66. Grafik 2.66 Persentase Keluarga Memiliki Akses Sanitasi Layak Jawa Tengah (%) (Sumber: BPS) 60,00

57,76

55,00

54,06 50,41

50,00 45,00 2008

2009

2010

Persentase keluarga memiliki akses sanitasi layak

Aktivitas keluarga yang memiliki sanitasi layak perkembangannya dari tahun ke tahun semakin membaik atau dengan kata lain aksesibilitas di bidang pelayanan sanitasi untuk masyarakat semakin meningkat. Peningkatannya cukup signifikan, hal ini dapat dilihat pada tahun 2008 keluarga yang memiliki akses sanitasi layak sebesar 50,41%, meningkat pada tahun 2010 mencapai 57,76%. Besar kecilnya peningkatan akses keluarga yang memiliki sanitasi layak di Provinsi Jawa Tengah tergantung pada kondisi pada masing-masing Kabupaten/Kota. Grafik 2.67 ini menunjukan data tingkat perkembangan akses sanitasi di Kabupaten/Kota.

95 85 75

Grafik 2.67 Perbandingan Persentase Keluarga Memiliki Akses Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2010 (%) (Sumber: BPS)

55 45 35 25 15

57,76

58,91 50,71 51,89 26,12 60,39 60,58 9,89 55,31 64,53 76,80 85,14 55,29 89,78 62,80 47,64 35,58 52,31 63,54 87,49 36,03 60,53 69,74 30,91 51,86 45,03 56,45 47,75 52,10 48,56 77,76 84,31 87,14 86,56 88,37 83,98

Persen

65

5

Persentase Keluarga Akses Sanitasi Layak Kabupaten/Kota tahun 2010

Persentase Keluarga Akses Sanitasi Layak Provinsi tahun 2010

Pada grafik 2.67 terlihat bahwa kondisi keluarga yang memiliki akses sanitasi layak di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah hampir 50% rata-rata berada di bawah angka Provinsi. Jumlah Kabupaten/Kota dengan akses sanitasi layak di bawah Provinsi sebanyak 17 Kabupaten/Kota, dengan angka paling rendah adalah Kabupaten Wonosobo, Banjarnegara dan Temanggung. Sedangkan Kabupaten/Kota dengan jumlah keluarga memiliki akses sanitasi layak yang tinggi antara lain Kota Salatiga, Kabupaten Kudus, Kota Pekalongan dan Hal - 40


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010

Kabupaten Karanganyar. Kemudian sejauh mana efektivitas peningkatan kepemilikan akses sanitasi layak di Provinsi Jawa Tengah apabila dipersandingkan dengan Nasional, dapat dilihat pada grafik 2.68.

60,00

Grafik 2.68 Efektivitas Perkembangan Persentase Keluarga Memiliki Akses Sanitasi Layak Jawa Tengah (%) (Sumber:BPS) 57,76 54,06

55,00 50,41 50,00 45,00 2008

2009

Persentase keluarga memiliki akses sanitasi layak

2010

Linier (Perentase Keluarga Memiliki Akses Sanitasi Layak)

Selama tiga tahun terakhir (2008-2010), peningkatan pelayanan dibidang akses sanitasi terlihat mengalami efektivitas kenaikan yang setiap tahun konsisten. Hal tersebut dapat dilihat dari grafik 2.68 di mana garis linear dari tahun 2008-2010 terus naik. Pencapaian ini sesuai dengan usaha pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan proporsi keluarga yang memiliki akses sanitasi layak. 2.2.4.2

Akses Air Minum Layak

Akses air minum layak merupakan persentase keluarga yang memiliki kesempatan memanfaatkan sumber air minum terlindungi. Contoh sumber air minum layak adalah air leding (PDAM), keran umum, air hujan atau mata air dan sumur tertutup yang jaraknya lebih dari 10 m dari pembuangan kotoran dan pembuangan sampah. Sumber air terlindung tidak termasuk air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur, dan mata air tidak terlindung. Tingkat perkembangan penduduk yang sudah mendapatkan akses air minum layak dapat dilihat pada grafik 2.69. Grafik 2.69 Perkembangan Persentase Keluarga Memiliki Akses Air Minum Layak Jawa Tengah Tahun 2008 - 2010 (%) (Sumber: BPS)

60,00 58,30

58,00

57,44

56,00 54,45

54,00 52,00 50,00 2008

2009

2010

Persentase keluarga memiliki akses Air Minum layak

Hal - 41


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010

Perkembangan presentase penduduk dengan memiliki akses air minum layak untuk keluarga di Provinsi Jawa Tengah cenderung mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat pada angka tahun 2008, jumlah keluarga yang mendapatkan akses air minum layak sebesar 54,45%, naik pada tahun 2009 menjadi 58,30% dan menurun pada tahun 2010 menjadi 57,44%. Grafik 2.70 menunjukan persebaran keluarga yang memiliki akses sanitasi layak di masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Grafik 2.70 Perbandingan Persentase Keluarga Memiliki Akses Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 (%) (Sumber: BPS)

100 90 80 70

57,44

50 40 30 20

56,73 52,49 61,06 46,84 55,01 61,16 69,07 58,68 60,41 57,34 54,92 64,85 75,66 72,63 36,10 51,97 44,26 62,42 65,43 57,07 53,34 66,77 56,95 72,45 55,05 46,23 52,97 52,73 52,58 84,14 53,10 70,67 56,94 60,40 89,44

Persen

60

10

Persentase Keluarga Memiliki Akses Air Minum Layak Kabupaten/Kota tahun 2010

Persentase Keluarga Memiliki Akses Air Minum Layak Provinsi tahun 2010

Pada grafik 2.70 terlihat bahwa sebagian besar Kabupaten/Kota memiliki persentase keluarga yang memiliki akses air minum layak berada di bawah rata-rata persentase keluarga yang memiliki akses air minum layak Provinsi Jawa Tengah. Tiga Kabupaten dengan keluarga memiliki akses air minum layak kategori tinggi yaitu Kota Tegal, Kota Magelang dan Kab. Karanganyar dengan rata-rata keluarga yang mendapatkan akses air minum layak di atas 75%. Sedangkan Kabupaten/Kota yang memiliki persentase keluarga mendapatkan akses air bersih terendah dari tingkat Provinsi Jawa Tengah yaitu Kabupaten Grobogan dan Rembang dengan angka di bawah 45%. Selanjutnya grafik 2.71 akan melihat sejauh mana efektivitas peningkatan aksesibilitas air bersih di Provinsi Jawa Tengah dalam kurun tiga tahun terakhir. Grafik 2.71 Efetivitas Perkembangan Persentase Keluarga Memiliki Akses Air Minum Layak Jawa Tengah (% ) (Sumber:BPS)

60,00 55,00

58,30

57,44

54,45

50,00 2008 Persentase keluarga memiliki akses Air Minum layak

2009

2010

Linier (Perentase Keluarga Memiliki Akses Air Minum Layak)

Hal - 42


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010

Selama tiga tahun terakhir (2008-2010), peningkatan pelayanan di bidang akses air minum untuk keluarga terlihat masih kurang efektif. Hal ini dapat dilihat dari menurunnya arah garis pada grafik 2.71,

yang menunjukan efektivitas peningkatan akses sarana air

minum layak pada tahun 2010 masih rendah. 2.2.4.3

Rasio Elektrifikasi

Rasio elektrifikasi merupakan jumlah keluarga/rumah tangga di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki akses listrik untuk keluarga, dibandingkan dengan jumlah seluruh keluarga/rumah tangga. Rasio elektrifikasi untuk rumah tangga di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada grafik 2.72. Grafik 2.72 Perkembangan Persentase Rumah Tangga Berlistrik Jawa Tengah (%) (Sumber: BPS)

99,40 99,20 99,00 98,80 98,60 98,40 98,20 98,00 97,80

99,20 98,79 98,30

2008

2009

2010

Persentase Rumah Tangga Berlistrik

Perkembangan tingkat kepemilikan rumah tangga yang berlistrik di Provinsi Jawa Tengahcenderung naik dari 98,30% di tahun 2008 menjadi 99,20% di tahun 2010. Kenaikan tersebut dapat dilihat berdasarkan tingkat perkembangan jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses listrik di masing-masing Kabupaten/Kota pada grafik 2.73. 125

Persen

100

Grafik 2.73 Perbandingan Persentase Rumah Tangga Berlistrik Menurut Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2010 (%) (Sumber: BPS) 99,20

98,77 98,37 97,85 98,13 97,81 98,94 98,71 99,41 99,45 100,00 100,00 98,85 99,73 99,43 99,50 99,69 99,67 99,37 99,90 98,47 99,88 99,72 99,10 99,58 99,34 99,25 98,69 99,03 99,28 99,83 99,84 100,00 99,81 99,50 99,30

75

50

25

Persentase Rumah Tangga Berlistrik Kabupaten/Kota tahun 2010

Persentase Rumah Tangga Berlistrik Provinsi tahun 2010

Hal - 43


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010

Pada grafik 2.73 terlihat bahwa sebagian besar persentase rumah tangga berlistrik di Kabupaten/Kota sudah setara ataupun melebihi angka provinsi. Beberapa kabupaten yang masih berada di bawah rata-rata provinsi antara lain Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Wonogiri, Jepara dan Pemalang. Dengan demikian efektivitas perkembangan rumah tangga memiliki listrik berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat pada grafik 2.74. Grafik 2.74 Efektivitas Perkembangan Persentase Rumah Tangga Berlistrik Provinsi Jawa Tengah (%) (Sumber: BPS) 99,50

99,20

99,00 98,50

98,79 98,30

98,00 97,50 2008

2009

Persentase Rumah Tangga Berlistrik

2010

Linier (Persentase Rumah Tangga Berlistrik)

Perkembangan layanan dasar untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga berlistrik di Provinsi Jawa Tengah efektivitasnya terus meningkat. Hal ini ditunjukan dengan kemiringan grafik 2.74 yang terus menanjak dari tahun ke tahun. 2.2.5 Bidang Ketahanan Pangan 2.2.5.1

Perkembangan Harga Beras

Beras merupakan bahan pangan yang menjadi kebutuhan pokok bagi penduduk di Provinsi Jawa Tengah. Tinggi rendahnya harga beras banyak berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat terutama masyarakat golongan miskin. Perkembangan harga beras di Provinsi Jawa Tengah selama jangka tiga tahun terakhir dapat dilihat pada grafik 2.75.

8.000

Garfik 2.75 Perkembangan Harga Beras Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2010 (Rupiah/Kg)

6.568

6.000

5.239

5.233

4.000 2.000 2008

2009 Perkembangan Harga Beras

2010

Hal - 44


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010

Tingkat perkembangan harga beras selama tiga tahun terakhir di Provinsi Jawa Tengah cenderung naik turun. Harga beras pada tahun 2008 mencapai Rp.5.239/Kg, menurun pada tahun 2009 menjadi Rp. 5.233/Kg dan kemudian naik dengan siginifikan pada tahun 2010 menjadi Rp.6.568/Kg. Adapun kondisi perkembangan harga beras yang ada dimasing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada grafik 2.76. 9000

Grafik 2.76 Perbandingan Harga Beras Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 (Rupiah/Kg)

8500 8000

Rupiah/Kg

7500 7000

6000 5500

6.568

6.100 6.500 6.300 6.700 6.100 6.600 7.600 6.500 6.600 6.500 6.200 6.100 7.100 6.500 6.600 6.600 6.600 6.500 5.700 6.300 6.500 7.000 7.000 6.700 6.200 6.700 6.400 6.100 6.500 7.275 7.390 6.500 6.500 6.600 6.800

6500

5000

Perkembangan Harga Beras Kabupaten/Kota tahun 2010

Perkembangan Harga Beras Provinsi Tahun 2010

Secara umum, harga beras di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah berada pada kisaran harga provinsi. Harga beras paling tinggi pada tahun 2010 terjadi di Kabupaten Wonosobo, Karanganyar, Temanggung, Semarang, Kota Magelang dan Kota Surakarta dengan mencapai harga di atas Rp.7.000/Kg. Sedangkan harga beras paling rendah terjadi di Kabupaten Kudus dengan harga mencapai Rp.5.700/Kg. Selanjutnya sejauh mana efektivitas pengelolaan perkembangan harga beras dapat dilihat pada grafik 2.77. Grafik 2.77 Efektivitas Perkembangan Harga Beras Jawa Tengah Tahun 2010 (Rupiah/Kg) 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 -

6.568 5.239

5.233

2008

2009

Perkembangan Harga Beras

2010

Linier (Perkembangan Harga Beras)

Perkembangan harga beras di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2008-2010 efektivitasnya fluktuatif. Secara umum, pencapaian harga beras secara merata dapat Hal - 45


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010

terpenuhi. Namun keselarasan harga antar tahun efektivitasnya kurang terpenuhi. Hal tersebut dapat dilihat dari naiknya garis linier dan kemiringan atau slope tingkat perkembangan harga beras antara tahun 2009 dengan 2010 yang jauh lebih tinggi dari tahun sebelumnya. 2.2.5.2 1)

Perkembangan Harga Kebutuhan Bahan Pokok Utama Perkembangan Harga Gula Pasir

Tingkat perkembangan harga gula pasir di Provinsi Jawa Tengah dalam tiga tahun terakhir dapat dilihat pada grafik 2.78.

Grafik 2.78 Perkembangan Harga Gula Pasir Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2010 (Rupiah/Kg) 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 -

10.273 8.309

8.306

2008

2009

2010

Harga gula pasir

Pada grafik 2.78 terlihat bahwa tingkat perkembangan harga gula pasir setiap tahunnya cenderung naik. Pada tahun 2008 harga gula pasir sebesar Rp.8.306/Kg dan pada tahun 2010 dua tahun berikutnya naik menjadi Rp. 10.273/Kg. Adapun kondisi perkembangan harga gula di masing-masing Kabupaten/Kota dapat dilihat pada grafik 2.79.

11500 11000

Rupiah/Kg

10500 10000 9500 9000 8500 8000

Grafik 2.79 Perbandingan Harga Gula Pasir Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 (Rupiah/Kg) 10.273

10.500 10.300 10.200 10.200 10.500 10.200 10.000 10.200 10.300 10.300 11.250 10.100 9.500 10.500 10.300 10.500 10.500 10.400 10.000 10.200 10.000 10.200 10.500 9.000 10.200 10.300 10.288 10.300 10.400 10.500 10.500 10.500 10.500 10.400 10.000

12000

7500

Perkembangan Harga Gula Pasir Kabupaten/Kota Tahun 2010

Perkembangan Harga Gula Pasir Provinsi Tahun 2010

Pada grafik 2.79 terlihat bahwa perkembangan harga gula pasir di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah secara umum persebarannya masih berada disekitar harga Provinsi. Hal - 46


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010

Harga gula pasir tertinggi terjadi hanya di satu kabupaten yaitu Kabupaten Sukoharjo yang mencapai Rp. 11.250/kg jauh lebih tinggi dari harga Provinsi sebesar Rp.10.273/Kg. Sedangkan harga gula pasir terendah selama tahun 2010 juga terjadi di satu (1) kabupaten yaitu di Kabupaten Kendal dengan harga Rp.9.000/Kg. Efektivitas pengelolaan harga gula pasir di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada grafik 2.80. Grafik 2.80 Efektivitas Perkembangan Harga Gula Pasir Jawa Tengah Tahun 2008-2010 (Rupiah/Kg) 12.000 10.000

10.273 8.306

8.309

2008

2009

8.000 6.000 4.000 2.000 -

Harga gula pasir

2010

Linier (Perkembangan Harga Gula Pasir)

Pada grafik 2.80 terlihat bahwa perkembangan harga gula pasir di Provinsi Jawa Tengah tahun 2008-2010 mengalami efektivitas kenaikan yang tidak stabil. Pencapaian harga bahan pokok lebih murah dalam rangka mendorong kemampuan daya beli kelompok miskin di Provinsi Jawa Tengah masih kurang efektif. Hal tersebut dapat dilihat pada garis linier antara tahun 2008 ke tahun 2009 yang lebih setara kenaikannya, namun bila dilihat antara 2009 ke 2010 kenaikan garis linier harga gula pasir menanjak lebih tinggi dan kemiringan/slope lebih curam. 2)

Perkembangan Harga Minyak Goreng Tingkat perkembangan harga minyak goreng di Provinsi Jawa Tengah dalam tiga

tahun terakhir dapat dilihat pada grafik 2.81.

12.000

Grafik 2.81 Perkembangan Harga Minyak Goreng Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2010 (Rupiah/Kg)

10.663

10.000 8.756

8.755

8.000 6.000 4.000 2.000 2008

2009

2010

Harga minyak goreng

Hal - 47


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010

Pada grafik 2.81 terlihat bahwa perkembangan harga minyak goreng di Provinsi Jawa Tengah selama tiga tahun terakhir cenderung naik. Tahun 2008 harga minyak goreng Rp.8.755/Kg, tahun 2009 naik 1 rupiah menjadi Rp.8.756/Kg dan tahun 2010 naik lebih tinggi menjadi Rp. 10.663/Kg. Adapun kondisi perkembangan harga minyak goreng di masing-masing Kabupaten/Kota dapat dilihat pada grafik 2.82.

Grafik 2.82 Perkembangan Harga Minyak Goreng Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 (Rupiah/Kg)

Rupiah/Kg 9.500 10.000 10.000 10.500 11.000 12.500 10.000 10.000 9.500 9.650 12.000 10.500 11.500 12.500 9.500 13.500 10.500 10.000 10.000 10.000 9.500 9.500 10.000 9.500 9.500 10.000 10.000 11.000 10.500 11.000 13.500 9.550 10.000 13.000 14.000

15000 14500 14000 13500 13000 12500 12000 11500 11000 10500 10000 9500 9000 8500 8000 7500

10.663

Harga Minyak Goreng Kabupaten/Kota Tahun 2010

Harga Minyak Goreng Provinsi Tahun 2010

Pada grafik 2.82 terlihat bahwa sebagian besar harga minyak goreng di Kabupaten/Kota berada di bawah rata-rata harga minyak goreng di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten/Kota dengan harga minyak goreng paling tinggi pada tahun 2010 yaitu Kota Tegal, Kota Pekalongan, Kota Surakarta, Kabupaten Blora, Sragen, Sukoharjo dan Purworejo. Harga minyak goreng di kelima Kabupaten/Kota tersebut berada di atas Rp. 12.000/Kg, jauh lebih tinggi dari harga tingkat provinsi. Sedangkan Kabupaten/Kota dengan harga paling rendah yaitu di Kabupaten Cilacap, Boyolali, Klaten, Grobogan, Demak, Semarang, Kendal, Batang, dan Kota Salatiga. Di sembilan (9) wilayah tersebut harga minyak goreng berada di bawah Rp.10.000/Kg, jauh lebih murah dari rata-rata harga Provinsi. Selanjutnya sejauh mana efektivitas pengelolaan perkembangan harga minyak goreng dapat dilihat pada grafik 2.83.

15.000 10.000

Grafik 2.83 Efektivitas Perkembangan Harga Minyak Goreng Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2010 (Rupiah/Kg)

8.755

8.756

2008

2009

10.663

5.000 -

Harga minyak goreng

2010

Linier (Perkembangan Harga Minyak Goreng)

Hal - 48


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010

Pada grafik 2.83 terlihat bahwa perkembangan harga minyak goreng di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2008-2010 mengalami efektivitas kenaikan yang tidak stabil. Pencapaian harga bahan pokok lebih murah dalam rangka mendorong kemampuan daya beli kelompok miskin di Provinsi Jawa Tengah masih kurang efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari garis linier antara tahun 2008 ke tahun 2009 yang kenaikannya lebih kecil, namun bila dilihat antara 2009 ke 2010 kenaikan garis linier harga minyak goreng menanjak lebih tinggi dengan kemiringan/slope lebih curam. 3)

Perkembangan Harga Telur Tingkat perkembangan harga telur di Provinsi Jawa Tengah dalam tiga tahun terakhir

dapat dilihat pada grafik 2.84. Grafik 2.84 Perkembangan Harga Telur di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2010 (Rupiah/Kg) 14.000 13.500

13.443

13.000 12.500 12.027

12.018

12.000 11.500 11.000 2008

2009

2010

Harga telor

Pada grafik 2.84 terlihat bahwa perkembangan harga telur di Provinsi Jawa Tengah selama tiga tahun terakhir cenderung naik. Tahun 2008 harga telur berada di posisi Rp.12.018/Kg, tahun 2009 naik Rp.9 menjadi Rp.12.027/Kg dan tahun 2010 naik kembali menjadi Rp. 13.443/Kg. Adapun kondisi perkembangan harga telur pada masing-masing Kabupaten/Kota dapat dilihat pada grafik 2.85. Grafik 2.85 Perkembangan Harga Telur Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 (Rupiah/Kg)

Rupiah/Kg 14.000 14.000 12.000 13.500 14.500 13.000 13.000 14.000 14.000 14.000 13.500 14.000 13.500 13.000 14.000 13.000 13.500 14.000 13.500 13.500 12.500 13.000 12.500 12.000 12.500 12.000 13.500 13.000 13.500 14.500 12.500 14.000 13.500 16.000 14.000

17500 17000 16500 16000 15500 15000 14500 14000 13500 13000 12500 12000 11500 11000 10500 10000

13.443

Harga TelurKabupaten/Kota Tahun 2010

Harga Telur Provinsi Tahun 2010

Hal - 49


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010

Pada grafik 2.85 terlihat bahwa perkembangan harga telur di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah secara umum persebarannya masih berada di sekitar harga Provinsi. Harga telur tertinggi terjadi hanya di satu kabupaten yaitu Kota Pekalongan dengan harga mencapai Rp.16.000/kg jauh lebih tinggi dari harga provinsi sebesar Rp.13.443/Kg. Sedangkan harga telur paling rendah selama tahun 2010 terjadi di Kabupaten Purbalingga, Kendal dan Pekalongan dengan harga Rp. 12.000/Kg. Selanjutnya sejauh mana efektivitas pengelolaan perkembangan harga telur dapat dilihat pada grafik 2.86. Grafik 2.86 Efektivitas Perkembangan Harga Telur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2010 (Rupiah/Kg) 14.000

13.443

13.500 13.000 12.500 12.000

12.018

12.027

2008

2009

11.500 11.000

Harga telor

2010

Linier (Perkembangan Harga Telur)

Pada grafik 2.86 terlihat bahwa perkembangan harga telur di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2008-2010 mengalami efektivitas kenaikan yang tidak stabil. Pencapaian harga bahan pokok lebih murah dalam rangka mendorong kemampuan daya beli kelompok miskin di Provinsi Jawa Tengahmasih kurang efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari garis linier antara tahun 2008 ke tahun 2009 yang kenaikannya sangat kecil, namun bila dilihat antara tahun 2009 ke tahun 2010 kenaikan garis linier harga telur menanjak lebih tinggi dengan kemiringan/slope lebih curam. 4)

Perkembangan Harga Daging Ayam Tingkat perkembangan harga daging ayam di Provinsi Jawa Tengah dalam tiga tahun

terakhir dapat dilihat pada grafik 2.87. Grafik 2.87 Perkembangan Harga Daging Ayam di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2010 (Rupiah/Kg)

26.000 24.000

23.857

22.000 20.000

20.796

20.818

18.000 2008

2009 Harga daging ayam

2010

Hal - 50


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010

Pada grafik 2.87 terlihat bahwa perkembangan harga daging ayam setiap tahun cenderung naik. Pada tahun 2008 harga daging ayam sebesar Rp.20.796/Kg dan pada tahun 2010 (dua tahun berikutnya) naik menjadi Rp.23.857/Kg. 28000 27500 27000 26500 26000 25500 25000 24500 24000 23500 23000 22500 22000 21500 21000 20500 20000

Rupiah/Kg 23.000 23.000 24.500 23.500 23.000 25.000 23.000 24.500 23.000 24.000 24.000 23.000 24.500 25.000 22.000 24.500 23.500 23.500 24.000 24.000 25.000 21.000 22.500 23.000 25.000 25.000 25.000 23.000 23.500 22.500 25.000 24.000 24.000 27.000 25.000

Grafik 2.88 Perkembangan Harga Daging Ayam Menurut Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 (Rupiah/Kg) 23.857

Harga Daging AyamKabupaten/Kota Tahun 2010

Harga Daging Ayam Provinsi Tahun 2010

Perkembangan Harga daging ayam di masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah pada grafik 2.88 di atas secara umum persebarannya masih berada tidak jauh dari rata-rata harga Provinsi. Harga daging ayam tertinggi terjadi hanya di satu (1) kabupaten yaitu Kota Pekalongan dengan harga mencapai Rp. 27.000/kg jauh lebih tinggi dari rata-rata harga Provinsi sebesar Rp.23.857/Kg. Sedangkan harga daging ayam paling rendah selama tahun 2010 terjadi di Kabupaten Semarang dengan harga Rp.21.000/Kg.

Grafik 2.89 Efektivitas Perkembangan Harga Daging Ayam di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2010 (Rupiah/Kg) 25.000

23.857

24.000 23.000 22.000 21.000

20.796

20.818

2008

2009

20.000 19.000

Harga daging ayam

2010

Linier (Perkembangan Harga Daging Ayam)

Perkembangan harga daging ayam di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2008-2010 mengalami efektivitas kenaikan yang tidak stabil terlihat pada grafik 2.89 di atas. Pencapaian harga bahan pokok lebih murah dalam rangka mendorong kemampuan daya beli kelompok miskin di Provinsi Jawa Tengah masih kurang efektif. Hal tersebut dapat dilihat Hal - 51


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010

dari garis linier antara tahun 2008 ke tahun 2009, kenaikan harga daging ayam jauh lebih kecil, namun bila dilihat antara 2009 ke 2010 kenaikan garis linier harga daging ayam menanjak lebih tinggi dengan kemiringan/slope lebih curam. 5)

Perkembangan Harga Daging Sapi Tingkat perkembangan harga daging sapi di Provinsi Jawa Tengah dalam tiga tahun

terakhir dapat dilihat pada grafik 2.90.

Grafik 2.90 Perkembangan Harga Daging Sapi di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2010 (Rupiah/Kg) 60.000 59.000

59.018

58.970

58.000 57.000 56.000

55.871

55.000 54.000 2008

2009

2010

Harga daging sapi

Pada grafik 2.90 terlihat bahwa perkembangan harga daging sapi di Provinsi Jawa Tengah dalam kurun tiga tahun terakhir cenderung mengalami penurunan. Harga daging sapi dari Rp.58.970/Kg pada tahun 2008 menjadi Rp. 55.871/Kg pada tahun 2010. Adapun kondisi perkembangan harga daging sapi di masing-masing Kabupaten/Kota dapat dilihat pada grafik 2.91. 70000 67500 65000 62500

Grafik 2.91 Perkembangan Harga Daging Sapi Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 (Rupiah/Kg)

Rupiah/Kg 52.500 60.000 58.000 57.000 55.000 53.000 60.000 55.000 57.000 52.000 61.000 63.000 53.000 50.000 57.000 61.000 55.000 54.000 55.000 53.000 55.000 58.500 57.000 52.000 52.000 52.000 58.500 58.000 58.000 57.000 52.000 51.000 58.000 57.000 58.000

60000 57500

55.871

55000 52500 50000 47500 45000

Harga Daging Sapi Kabupaten/Kota Tahun 2010

Harga Daging Sapi Provinsi Tahun 2010

Hal - 52


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010

Pada grafik 2.91 terlihat bahwa harga daging sapi di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah secara umum persebarannya tidak merata. Sebagian besar harga daging sapi di Kabupaten/Kota berada di atas rata-rata harga provinsi. Harga daging sapi tertinggi terjadi di Kabupaten Banyumas, Wonosobo, Sukoharjo, Wonogiri, dan Blora.

Harga di kelima

kabupaten tersebut sangat tinggi berada di posisi harga Rp.60.000–Rp.63.000/Kg, jauh lebih tinggi dari rata-rata harga provinsi sebesar Rp.55.871/Kg. Sedangkan harga daging sapi paling rendah selama tahun 2010 terjadi di Kabupaten Sragen dengan harga Rp.50.000/Kg. Selanjutnya sejauh mana efektivitas pengelolaan perkembangan harga daging sapi dapat dilihat pada grafik 2.92. Grafik 2.92 Efektivitas Perkembangan Harga Daging Sapi Jawa Tengah Tahun 2008-2010 (Rupiah/Kg) 60.000 59.000 58.000 57.000 56.000 55.000 54.000

59.018

58.970

55.871

2008

2009

Harga daging sapi

2010

Linier (Perkembangan Harga Daging Sapi)

Pada grafik 2.92 terlihat bahwa perkembangan harga daging sapi di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2008-2010 naik-turun dan tidak stabil. Pencapaian salah satu harga bahan pokok lebih murah dalam rangka mendorong kemampuan daya beli kelompok miskin di Provinsi Jawa Tengah efektif terjadi pada tahun 2009-2010. Hal tersebut dapat dilihat dari garis linier antara tahun 2008 ke tahun 2009, kenaikan harga daging sapi jauh lebih kecil, namun bila dilihat antara 2009 ke 2010 garis linier harga daging sapi malah menurun drastis dengan kemiringan/slope lebih tajam. 6)

Perkembangan Harga Jagung Tingkat perkembangan harga jagung di Provinsi Jawa Tengah dalam tiga tahun

terakhir dapat dilihat pada grafik 2.93.

Grafik 2.93 Perkembangan Harga Jagung di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2010 (Rupiah/Kg)

4.000 3.230

3.000

2.636

2.658

2.000 1.000 2008

2009 Harga jagung

2010

Hal - 53


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010

Perkembangan harga jagung salah satu bahan pangan pangan di Provinsi Jawa Tengah cenderung naik. Harga jagung di Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 sebesar Rp.2.636/Kg, tahun 2009 sebesar 2.658/Kg dan naik lebih besar dari tahun sebelumnya menjadi Rp.3.230/Kg pada tahun 2010. Kondisi perkembangan harga jagung di masingmasing Kabupaten/Kota dapat dilihat pada grafik 2.94. 6000

Grafik 2.94 Perkembangan Harga Jagung Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 (Rupiah/Kg)

5500 5000 4000 3500 3000 2500 2000 1500

Rupiah/Kg 3.600 4.000 3.500 3.300 3.500 3.000 3.000 3.100 2.650 3.000 2.600 2.500 3.000 3.500 2.650 2.600 2.500 3.000 3.500 3.100 4.500 3.000 2.500 3.000 3.200 4.000 3.560 3.200 3.000 3.500 3.500 3.000 3.500 4.000 4.000

4500

3.230

1000

Harga Jagung Kabupaten/Kota Tahun 2010

Harga Jagung Provinsi Tahun 2010

Pada grafik 2.94 terlihat bahwa secara umum sebagian besar perkembangan harga jagung di Kabupaten/Kota berada di bawah rata-rata harga jagung Provinsi Jawa Tengah. Tahun 2010, harga jagung tertinggi berada di lima (5) Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Banyumas,

Demak,

Pekalongan,

Kota

Pekalongan

dan

Kota

Tegal.

Sedangkan

Kabupaten/Kota dengan harga jagung paling rendah terdapat di tujuh (7) Kabupaten yaitu Kabupaten Temanggung, Rembang, Blora, Grobogan, Wonogiri, Sukoharjo dan Boyolali. Selanjutnya sejauh mana efektivitas pengelolaan perkembangan harga jagung dapat dilihat pada grafik 2.95. Grafik 2.95 Efektivitas Perkembangan Harga Jagung Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2010 (Rupiah/Kg) 3.230

3.500 3.000

2.636

2.658

2008

2009

2.500 2.000 1.500 1.000 500 -

Harga jagung

2010

Linier (Perkembangan Harga Jagung)

Hal - 54


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010

Perkembangan harga jagung di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2008-2010 terjadi kenaikan harga yang tidak stabil. Antara tahun 2008-2009, kenaikan harga jagung masih berada pada posisi kenaikan yang stabil dari harga Rp.2.636/Kg menjadi Rp. 2.658/Kg. Namun dari tahun 2009 ke 2010, kenaikan harga jagung jauh lebih tinggi dari sebelumnya yaitu Rp.2.658/Kg pada tahun 2009 menjadi Rp. 3.230/Kg pada tahun 2010. Capaian dalam pengelolaan harga jagung masih dilihat kurang efektif, hal ini dapat dilihat dari garis linier antara tahun 2008-2009 garisnya masih terlihat setara, namun bila dilihat antara 2009-2010 kenaikan garis linier menanjak lebih tinggi dengan kemiringan atau slope lebih curam. 2.2.6 Bidang Ekonomi Makro 2.2.6.1 1)

Besarnya PDRB ADHB dan PDRB ADHK 2000 Perkapita

PDRB Perkapita ADHB Tingkat perkembangan PDRB perkapita ADHB di Provinsi Jawa Tengah dalam lima

tahun terakhir dapat dilihat pada grafik 2.96.

400000000

Grafik 2.96 Perkembangan PDRB Perkapita ADHB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 (Jutaan Rupiah) 357.608.124,09 330.907.693,58

350000000 283.482.941,03

300000000 250000000

256.284.868,64 279.317.740,28

221.360.441,52 243.668.867,46

200000000 150000000

306.931.530,77

217.329.823,39 190.022.884,45 2005

2006 TOTAL PDRB TANPA MIGAS

2007

2008 r) TOTAL PDRB DGN MIGAS

2009 *)

Tingkat perkembangan PDRB perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) di Provinsi Jawa Tengah baik dengan migas maupun tanpa migas cenderung mengalami peningkatan. Total PDRB ADHB dengan migas pada tahun 2005 sebesar Rp.221.360.441,52 juta meningkat pada tahun 2009 menjadi Rp.357.608.124.09 juta. Begitu juga dengan PDRB ADHB tanpa migas pada tahun 2005 sebesar 190.022.884,45 juta meningkat pada tahun 2009 menjadi Rp.306.931.530,77 juta. Kondisi perkembangan PDRB perkapita ADHB non migas di masing-masing Kabupaten/Kota dapat dilihat pada grafik 2.97.

Hal - 55


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010

28.905.457,01 8.206.221,97 5.334.222,61 10.069.045,33 4.502.652,25 9.316.508,90 4.685.020,77 6.433.243,07 7.170.678,83 7.088.461,18 12.532.516,70 1.862.811,29 8.880.691,19 1.660.786,91 38.176.233,88 3.467.448,39 2.387.809,68

34.628.646,61

9.189.718,17 5.121.227,68 6.023.881,54 5.855.355,62 5.849.537,33 3.587.085,42 7.151.057,51 7.142.868,30 10.358.526,02 8.920.761,89 5.734.448,11 8.378.315,88 5.871.144,27 5.764.639,16 3.833.453,72 4.454.481,36 8.386.572,24

45000000 40000000 35000000 30000000 25000000 20000000 15000000 10000000 5000000 0

Grafik 2.97 Perbandingan PDRB Perkapita ADHB Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 (Jutaan Rupiah)

Pada grafik 2.104 di atas menunjukkan bahwa nilai total PDRB perkapita ADHB paling tinggi di Provinsi Jawa Tengah yaitu di Kabupaten Cilacap (Rp.34.628..646,61 juta), Kudus (Rp.3.649,94),

Cilacap (Rp.28.905.457,01) dan Kota Semarang

(Rp.38.176.233,88).

Kabupaten/Kota dengan total PDRB ADHB tanpa migas paling rendah antara lain Kota Magelang dan Kota Tegal dengan rata-rata PDRB perkapita ADHB kurang dari Rp.2,5 juta. Selanjutnya sejauhmana efektivitas pengelolaan perkembangan PDRB perkapita ADHB dapat dilihat pada grafik 2.98.

Grafik 2.98 Efektivitas Perkembangan PDRB Perkapita ADHB di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2009 (Jutaan Rupiah) 350.000.000,00 279.317.740,28

300.000.000,00 250.000.000,00 200.000.000,00

190.022.884,45

217.329.823,39

306.931.530,77

243.668.867,46

150.000.000,00 100.000.000,00 2005 TOTAL PDRB TANPA MIGAS

2006

2007

2008 r)

2009 *)

Linier (Perkembangan PDRB Perkapita ADHB)

Pada grafik 2.98 terlihat bahwa dalam jangka tiga tahun terakhir (2008-2010), tingkat perkembangan PDRB perkapita ADHB di Provinsi Jawa Tengah efektivitasnya cenderung mengalami kenaikan. Pencapaian penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah melalui peningkatan jumlah PDRB perkapita ADHB sejalan dengan tujuan pembangunan Nasional.

Hal - 56


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010

2)

PDRB Perkapita ADHK 2000 Tingkat perkembangan PDRB perkapita ADHK di Provinsi Jawa Tengah dalam lima

tahun terakhir dapat dilihat pada grafik 2.99. Grafik 2.99 Perkembangan PDRB Perkapita ADHK 2000 Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2009 (Jutaan Rupiah)

170000000

159.010.182,70

160000000

152.627.782,19

150000000 140000000 130000000

145.345.678,87 139.083.397,79 133.211.271,97

148.512.940,69

141.860.992,30

135.318.563,87

129.082.184,29

123.738.093,71

120000000 2005

2006

2007

TOTAL PDRB TANPA MIGAS

2008 r)

2009 *)

TOTAL PDRB DGN MIGAS

Pada grafik 2.99 terlihat bahwa perkembangan PDRB perkapita Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) baik dengan migas maupun tanpa migas tingkat Provinsi Jawa Tengah cenderung naik. Total PDRB ADHK dengan migas pada tahun 2005 Rp.133.211.271,97 juta meningkat pada tahun 2009 menjadi Rp.159.010.182,72 juta. Sedangkan peningkatan PDRB ADHK

tanpa

migas

dari

Rp.123.738.093,71

juta

pada

tahun

2005

menjadi

Rp.148.512.940,69 juta pada tahun 2009. Adapun kondisi perkembangan PDRB perkapita ADHK di masing-masing Kabupaten/Kota dapat dilihat pada grafik 2.100.

20000000 15000000 10000000 5000000

12.303.308,34 4.400.542,23 2.384.014,04 2.753.935,73 2.828.395,07 2.872.723,79 1.808.247,18 3.938.764,68 4.100.520,26 4.761.018,67 4.756.902,50 2.901.577,44 5.076.549,87 2.893.427,19 3.097.093,25 2.010.908,67 2.186.736,49 4.357.144,04 12.125.681,79 4.085.438,36 2.901.151,51 5.300.723,41 2.309.841,53 5.020.087,37 2.250.616,82 3.098.072,64 3.293.056,25 3.466.785,57 5.247.897,41 1.044.650,24 4.817.877,63 869.452,99 20.057.621,85 1.966.751,15 1.225.424,73

25000000

Grafik 2.100 Perbandingan PDRB Perkapita ADHK 2000 Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 -Tanpa Migas (Jutaan Rupiah)

0

PDRB perkapita ADHK paling tinggi di Provinsi Jawa Tengah yaitu di Kota Semarang (Rp.20.057.621,85 juta), Kabupaten Cilacap (Rp.12.303.308,34 juta), Kabupaten Kudus (Rp.12.125.681,79 juta). Kemudian Kabupaten/Kota dengan PDRB perkapita ADHK paling rendah antara lain Kabupaten Wonosobo, Kota Magelang, Salatiga, Pekalongan dan Tegal dengan rata-rata PDRB perkapita ADHK kurang dari Rp.2.000.000 juta. Selanjutnya sejauh Hal - 57


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010

mana efektivitas pengelolaan perkembangan PDRB perkapita ADHK dapat dilihat pada grafik 2.101. Grafik 2.101 Efektivitas Perkembangan PDRB Perkapita ADHK 2000 Jawa Tengah Tahun 2005-2009 (Jutaan Rupiah) 160.000.000,00

148.512.940,69

150.000.000,00 140.000.000,00 130.000.000,00

123.738.093,71

129.082.184,29

135.318.563,87

141.860.992,30

120.000.000,00 110.000.000,00 2005

2006

2007

PDRB Perkapita ADHK 2000 (Juta Rupiah)

2008 r)

2009 *)

Linier (Perkembangan PDRB Perkapita ADHK 2000)

Pada grafik 2.101 terlihat bahwa dalam jangka lima tahun terakhir (2005-2009), tingkat PDRB perkapita Provinsi Jawa Tengah efektivitasnya mengalami kenaikan. Hal ini dapat dilihat dari kemiringan/slope tingkat perkembangan PDRB perkapita ADHK dari tahun 2005 hingga tahun 2009 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. 2.2.6.2 1)

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan PDRB ADHB Tingkat perkembangan pertumbuhan PDRB ADHB di Provinsi Jawa Tengah dalam

dua tahun terakhir dapat dilihat pada grafik 2.102. Grafik 2.102 Perkembangan Pertumbuhan PDRB ADHB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 � 2009 (%)

24 22

22,57

20 18 16

16,73

15,78

16,76

14 14,37

12 10

12,12

14,63 9,89

10,61

8 2005

2006 2007 TOTAL PDRB ADHB TANPA MIGAS

8,07 2008 r) 2009 *) TOTAL PDRB ADHB DGN MIGAS

Pada grafik 2.102 terlihat bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah selama lima tahun terakhir apabila dilihat dari PDRB ADHB baik dengan migas maupun tanpa migas cenderung menurun. Penurunan paling tajam terjadi antara tahun 2005-2007, naik sangat signifikan pada tahun 2008 kemudian menurun kembali dengan tajam pada tahun 2009. Adapun kondisi perkembangan pertumbuhan PDRB ADHB di masing-masing Kabupaten/Kota dapat dilihat pada grafik 2.103. Hal - 58


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010

15,24 9,00 10,35 9,78 7,65 8,55 10,80 9,13 10,94 8,84 9,10 13,54 11,17 9,97 9,60 8,84 6,09 10,06 8,17 8,45 9,13 7,39 7,53 9,70 9,04 10,64 12,56 10,94 12,39 7,73 9,00 7,53 11,62

14,14

10,09

18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

Grafik 2.103 Perbandingan Laju Pertumbuhan PDRB ADHB Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 (%)

Pada grafik 2.103 terlihat bahwa Kabupaten dengan tingkat pertumbuhan PDRB ADHB

paling tinggi yaitu Kabupaten Cilacap (14,04%) dan Purbalingga (15,24%).

Sedangkan Kabupaten/Kota yang memiliki tingkat pertumbuhan PDRB ADHB paling rendah yaitu Kabupaten Kudus (6,09%). Selanjutnya sejauh mana efektivitas perkembangan pertumbuhan PDRB ADHB dapat dilihat pada grafik 2.104. Grafik 2.104 Efektivitas Perkembangan Pertumbuhan PDRB ADHB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2009 (%) 20,00

16,76

15,00

14,37

12,12

14,63 9,89

10,00 5,00 2005

2006

Pertumbuhan PDRB ADHB (%)

2007

2008 r)

2009 *)

Linier (Perkembangan Pertumbuhan PDRB ADHB)

Pada grafik 2.104 terlihat bahwa tingkat pertumbuhan PDRB ADHB Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2005-2009 mengalami penurunan. Capaian kenaikan PDRB ADHB dalam mendorong indikator penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tidak sesuai harapan. Hal tersebut dapat dilihat dari kemiringan/slope tingkat pertumbuhan PDRB ADHB dari tahun 2008-2009 menurun sangat tajam. 2)

Pertumbuhan PDRB Perkapita ADHK 2000 Tingkat pertumbuhan PDRB ADHK di Provinsi Jawa Tengah dalam dua tahun terakhir

dapat dilihat pada grafik 2.105.

Hal - 59


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010 Grafik 2.105 Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2000 Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 � 2009 (%) 5,01

5,2 5

4,83

4,8

4,79

4,6

4,83

4,41

4,4

4,38

4,69

4,50

4,2

4,18

4,32

4 3,8 3,6 2005

2006 2007 TOTAL PDRB ADHK 2000 TANPA MIGAS

2008 r) 2009 *) TOTAL PDRB ADHK 2000 DGN MIGAS

Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah bila dilihat dari perkembangan PDRB ADHK baik dengan migas maupun tanpa migas cenderung menurun. Penurunan paling tajam terjadi pertumbuhan PDRB ADHK dengan migas pada tahun 2008-2009 dari 5,01% pada tahun 2008 menjadi 4,69% pada tahun 2009. Adapun kondisi pertumbuhan PDRB ADHK di masing-masing Kabupaten/Kota dapat dilihat pada grafik 2.106.

4

4,96 3,85 4,72 5,16 4,24 4,76 4,73 3,59 6,01 5,03 5,08 4,46 4,69 3,78 5,02 4,08 4,37 4,09 4,10 3,72 4,30 4,78 5,49 4,99 5,11 5,90 4,48 4,70 4,18 5,04

5

3,94

6

5,25 5,49 5,61 5,11

7

Grafik 2.106 Perbandingan PDRB ADHK 2000 Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tanpa Migas Tahun 2009 (%)

3 2 1 0

Tingkat pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten/Kota paling tinggi berada di Kabupaten Sragen (6,01%) dan Kota Surakarta (5,90%). Sedangkan tingkat pertumbuhan paling rendah adalah Kabupaten Kebumen, Wonosobo, Karanganyar, Kudus dan Batang dengan rata-rata tingkat laju pertumbuhan berada di bawah 4%. Selanjutnya sejauh mana efektivitas pertumbuhan PDRB ADHK dapat dilihat pada grafik 2.107.

Hal - 60


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010

Grafik 2.107 Efektivitas Perkembangan Pertumbuhan PDRB ADHK 2000 Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2009 (%) 5,00

4,83

4,83

4,80

4,69

4,60 4,38

4,40

4,32

4,20 4,00 2005

2006

PertumbuhanPDRB ADHK 2000 (%)

2007

2008 r)

2009 *)

Linier (Perkembangan Pertumbuhan PDRB ADHK 2000)

Perkembangan tingkat pertumbuhan PDRB ADHK di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2005-2009 bersifat fluktuatif. Upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2009 tidak mengalami keberhasilan. Hal tersebut dapat dilihat dari kemiringan/slope tingkat PDRB ADHK antara tahun 2008-2009 mengalami penurunan yang tajam. 3) Inflasi Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus (kontinu) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu

konsumsi

atau

bahkan

spekulasi,

sampai

termasuk

juga akibat

adanya

ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Perkembangan inflasi di Provinsi Jawa Tengah selama tujuh tahun terakhir dapat dilihat pada grafik 2.108.

Grafik 2.108 Perkembangan Inflasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004-2010 (%) (Sumber: BPS) 20,00

15,97

15,00 10,00

9,55 6,50

5,76

6,88

6,24 3,32

5,00 -

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Inflasi (%)

Hal - 61


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010

Pada grafik 2.108 terlihat bahwa perkembangan inflasi di Provinsi Jawa Tengah selama tujuh tahun terakhir mengalami naik turun. Tingkat inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2005 dengan angka inflasi mencapai 15,97% sedangkan inflasi terendah terjadi pada tahun 2009 dengan angka inflasi sebesar 3,32% dari tahun sebelumnya sebesar 9,55%. Selanjutnya sejauh mana efektivitas perkembangan tingkat inflasi dapat dilihat pada grafik 2.109. Grafik 2.109 Efektivitas Perkembangan Inflasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004-2010 20,00

15,97

15,00 10,00

9,55 6,50

5,76

6,88

6,24 3,32

5,00 2004

2005 Inflasi (%)

2006

2007

2008

2009

2010

Linier (Perkembangan Inflasi)

Pada grafik 2.109 terlihat bahwa perkembangan tingkat inflasi di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2007 hingga tahun 2010 fluktuatif . Naik turunnya inflasi di Provinsi Jawa Tengah dipengaruhi oleh kebijakan moneter dunia perbankkan dan kebijakan pemerintah dalam bidang fiskal, pembangunan, pembuatan regilasi dan sebagainya secara Nasional. Secara umum laju inflasi dalam kurun tujuh tahun terakhir efektif dapat ditekan setiap tahunnya, hanya pada tahun 2005 lonjakan inflasi yang kenaikannya sangat tinggi. 4)

Indeks Gini Indeks Gini adalah ukuran ketidakseimbangan atau ketimpangan pendapatan yang

angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Angka indeks Gini berkisar antara nol dan satu dengan angka ketimpangan untuk negaranegara maju antara 0,2 hingga 0,25 untuk negara-negara berkembang antara 0,26 hingga 0,35. Untuk mengetahui tingkat perkembangan indeks Gini di Provinsi Jawa Tengah dalam tiga tahun terakhir dapat dilihat pada grafik 2.110.

0,40

Grafik 2.110 Perkembangan Indeks Gini Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2010 (Sumber: BPS)

0,30

0,25

0,29

0,20

2008

2009 Indeks Gini

2010

Hal - 62


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010

Tingkat perkembangan indeks gini di Provinsi Jawa Tengah cenderung mengalami penurunan dari 0,30 di tahun 2008, menurun menjadi 0,25 di tahun 2010 dan mengalami kenaikan kembali menjadi 0,29 ditahun 2010. Adapun kondisi perkembangan indeks Gini di masing-masing Kabupaten/Kota dapat dilihat pada grafik 2.111. 0,5

Grafik 2.111 Perbandingan Indeks Gini Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 (Sumber: BPS)

0,4

0,28

0,24

0,35

0,32

0,34

0,31

0,30

0,23

0,20

0,28

0,23

0,28

0,28

0,24

0,20

0,24

0,24

0,20

0,28

0,26

0,29

0,28

0,30

0,29

0,27

0,25

0,25

0,29

0,25

0,26

0,23

0,34

0,24

0,1

0,25

0,2

0,27

0,29

0,3

0

Indeks Gini Kabupaten/KotaTahun 2010

Indeks Gini Provinsi Tahun 2010

Pada grafik 2.111 terlihat bahwa Indeks Gini Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Kabupaten/Kota secara umum sebagian besar berada di bawah rata-rata (0,29) indeks Gini Provinsi Jawa Tengah. Lima (5) kabupaten dengan nilai indeks Gini paling tinggi yaitu Kabupaten Banyumas, tegal, Kota Salatiga, Magelang, dan Surakarta. Sedangkan tiga (3) kabupaten dengan nilai indeks Gini paling rendah meliputi Kabupaten Blora, Jepara dan Pemalang. Selanjutnya sejauhmana efektivitas perkembangan indeks gini dapat dilihat pada grafik 2.112. Grafik 2.112 Efektivitas Perkembangan Indeks Gini Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2010 (Sumber : BPS)

0,35 0,30

0,30

0,29 0,25

0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 2008 Indeks Gini

2009 2010 Linier (Perkembangan Indeks Gini)

Perkembangan indeks Gini di Provinsi Jawa Tengah efektifitasnya selama tiga tahun terakhir ini cenderung menurun. Capaian peningkatan indeks gini tertinggi

berada pada

tahun 2008. Hal ini dapat dilihat dari penurunan slope yang lebih rendah jika dipersandingkan dengan slope ditahun 2008 dan 2010.

Hal - 63


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010

5)

Nilai Tukar Petani Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Jawa Tengah cenderung

meningkat. Tahun 2008 NTP Provinsi Jawa Tengah sebesar 99,77% naik 0,26% atau menjadi 100,03% pada tahun 2009 naik kembali lebih tinggi yaitu sebesar 3,09% pada tahun 2010 menjadi 103,12%. Hal ini dapat dilihat pada grafik 2.113 di bawah ini. Grafik 2.113 Perkembangan NTP Jawa Tengah Tahun 2008-2010 (%) (Sumber: BPS) 104,00 103,00 102,00 101,00 100,00 99,00 98,00

103,12

100,03

99,77 2008

2009

2010

NTP (%)

Sedangkan efektivitas perkembangannya nilai tukar petani dapat dilihat pada grafik 2.114. Grafik 2.114 Efektivitas Perkembangan NTP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2010 (Sumber : BPS)

104,00

103,12

102,00 100,00

99,77

100,03

2008

2009

98,00

NTP (%)

2010

Linier (Perkembangan NTP)

Selama tiga tahun terakhir (2008-2010), tingkat perkembangan NTP di Provinsi Jawa Tengah efektivitasnya cenderung mengalami kenaikan. 2.2.7 Indikator Agregat 2.2.7.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 1)

Indeks Pembangunan Manusia Indeks Pembangun Manusia merupakan indeks komposit yang disusun dari tiga

indikator yaitu lama hidup yang diukur dengan angka harapan hidup ketika lahir, pendidikan yang diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf penduduk usia lima belas tahun ke atas, dan standar hidup yang diukur dengan pengeluaran per kapita.Tingkat

Hal - 64


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010

perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Tengah dalam enam tahun terakhir dapat dilihat pada grafik 2.115.

74,00 72,00 70,00

Grafik 2.115 Perkembangan IPM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2009 (Sumber: BPS) 71,60 70,92 70,30 69,80 68,90

72,10

68,00 66,00 2004

2005

2006

IPM

2007

2008

2009

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Tengah cenderung meningkat. Tahun 2008 IPM Provinsi Jawa Tengah sebesar 71,60% naik 0,5% atau menjadi 72,10% di tahun 2009. Adapun kondisi perkembangan IPM di masing-masing Kabupaten/Kota dapat dilihat pada grafik 2.116. Grafik 2.116 Perbandingan IPM Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 (Sumber: BPS) 72,10

71,39 72,27 71,51 69,63 70,73 71,88 70,08 71,76 70,44 73,41 73,29 71,04 72,55 70,27 70,60 70,14 71,55 72,72 72,57 72,45 72,10 73,66 73,85 70,07 69,84 70,83 69,02 70,08 67,69 76,37 77,49 76,11 76,90 74,01 73,63

80 78 76 74 72 70 68 66 64 62

IPM Kabupaten/Kota tahun 2009

IPM Provinsi Tahun 2009

Pada grafik 2.116 terlihat bahwa sebagian besar Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota berada di bawah rata-rata IPM Provinsi Jawa Tengah (72,10%). Kondisi IPM tertinggi antara tahun 2008-2009 berada di Kota Semarang, Salatiga, Surakarta dan Magelang dengan nilai IPM berada di atas 75%. Sedangkan IPM Kabupaten/Kota dengan kategori rendah berada di Kabupaten Banjarnegara, Batang, Pekalongan, Pemalang dan Brebes dengan angka IPM berada di bawah 70%. Selanjutnya sejauh mana efektivitas perkembangan indeks pembangunan manusia dapat dilihat pada grafik 2.117.

Hal - 65


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010

Grafik 2.117 Efektivitas Perkembangan IPM Jawa Tengah Tahun 2009 (Sumber:BPS)

74,00 72,00 70,00

69,80

70,92

70,30

72,10

71,60

68,90

68,00 66,00 2004

2005 IPM

2006

2007

2008

2009

Linier (Perkembangan IPM)

Intervensi program pada indikator pendidikan, lama hidup dan standar hidup dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Tengah selama enam tahun terakhir mengalami peningkatan. 2)

Usia Harapan Hidup Usia harapan hidup (UHH) adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat

ditempuh oleh seseorang selama hidup. Indeks usia harapan hidup digunakan nilai maksimum dan nilai minimum harapan hidup sesuai standar UNDP, yaitu angka tertinggi sebagai batas atas untuk penghitungan indeks dipakai usia 85 tahun dan terendah adalah usia 25 tahun (BPS Indonesia, 2009). Tingkat perkembangan usia harapan hidup di Provinsi Jawa Tengah dalam tiga tahun terakhir dapat dilihat pada grafik 2.118.

71,40

Grafik 2.118 Perkembangan UHH Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2009 (Tahun) (Sumber: BPS)

71,25

71,20 71,10 71,00 70,90 70,80 70,60 2007

2008 UHH (Tahun)

2009

Perkembangan angka usia harapan hidup di Provinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan dari 70,90 tahun pada tahun 2007 meningkat menjadi 71,10 tahun pada tahun 2008 dan meningkat kembali menjadi 71,25 tahun pada tahun 2009. Adapun kondisi perkembangan usia harapan hidup di masing-masing Kabupaten/Kota dapat dilihat pada grafik 2.119.

Hal - 66


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010

Grafik 2.119 Perbandingan UHH Menurut Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2009 (Tahun) 71,25

70,51 69,67 69,94 68,88 69,26 70,27 69,74 70,07 70,30 71,33 70,17 72,21 72,13 72,37 69,57 71,20 70,02 72,77 69,57 70,71 71,04 72,40 72,43 68,10 69,88 68,73 67,46 68,49 67,37 70,17 72,07 70,92 72,07 70,16 68,56

74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64

Perkembangan UHH Kabupaten/Kota tahun 2009

Perkembangan UHH Provinsi Tahun 2009

Rata-rata angka usia harapan hidup di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah sebagian masih berada di bawah rata-rata angka harapan hidup Provinsi Jawa Tengah. delapan (8) Kabupaten/Kota dengan rata-rata angka harapan hidup tertinggi di Kabupaten Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Pati, Semarang, Temanggung, Kota Semarang dan Surakarta. Sedangkan satu Kabupaten yang memiliki tingkat harapan hidup terendah di Provinsi Jawa Tengah adalah Kabupaten Brebes. Selanjutnya sejauh mana efektivitas perkembangan usia harapan hidup dapat dilihat pada grafik 2.120.

71,40

Grafik 2.120 Efektivitas Perkembangan UHH Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2009 (Sumber : BPS) 71,25

71,20 71,00

71,10 70,90

70,80 70,60 2007 UHH (Tahun)

2008 Linier (Perkembangan UHH)

2009

Perkembangan angka usia harapan hidup di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 20072009 mengalami efektivitas kenaikan. 3)

Rata-Rata Lama Sekolah Rata-rata lama sekolah adalah jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia

15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Tingkat perkembangan rata-rata lama sekolah di Provinsi Jawa Tengah dalam tiga tahun terakhir dapat dilihat pada grafik 2.121.

Hal - 67


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010

7,20

Grafik 2.121 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah di Provinsi Jawa Tengah (Tahun) (Sumber: BPS)

7,07 7,00 6,86

6,80

6,80

6,60 2007

2008 Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)

2009

Rata-rata lama sekolah di Provinsi Jawa Tengah selama tiga tahun terakhir (20072009) mengalami kenaikan. Rata-rata usia sekolah penduduk di Provinsi Jawa Tengah tahun 2007 sebesar 6,80 tahun mengalami kenaikan sebesar 0,27 tahun dan menjadi 7,07 tahun pada tahun 2009. Kondisi perkembangan rata-rata lama sekolah di masing-masing Kabupaten/Kota dapat dilihat pada grafik 2.122. 12

Grafik 2.122 Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 (Tahun)

10 8

4 2

7,07

6,72 7,72 6,81 6,20 6,84 7,70 6,27 7,26 7,29 7,93 8,36 6,29 7,17 6,88 6,76 6,25 6,85 6,95 8,11 7,40 7,26 7,40 6,86 6,90 6,34 6,66 6,49 6,42 5,62 10,10 10,32 9,75 9,98 8,66 8,25

6

0

Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota tahun 2009

Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Tahun 2009

Rata-rata lama sekolah di 35 Kabupaten/KotaProvinsi Jawa Tengah sebagian besar berada di bawah rata-rata tingkat rata-rata lama sekolah Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten dengan tingkat rata-rata sekolah kategori tinggi yaitu Kota Magelang, Surakarta, Salatiga dan Semarang. Sedangkan Kabupaten yang memiliki tingkat rata-rata sekolah rendah dari tingkat rata-rata sekolah Provinsi Jawa Tengah yaitu Kabupaten Brebes. Selanjutnya sejauhmana efektivitas pengelolaan perkembangan rata-rata lama sekolah dapat dilihat pada grafik 2.123.

Hal - 68


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010

Grafik 2.123 Efektivitas Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Jawa Tengah 7,07 Tahun 2007-2009 (Sumber : BPS)

7,10 7,00

6,86

6,90

6,80

6,80 6,70 6,60

2007

2008

Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)

2009

Linier (Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah)

Rata-rata lama sekolah di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2007-2009 mengalami efektivitas kenaikan tiap tahun.

2.2.7.2

Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah Indeks komposit yang dihitung dari beberapa

variabel

untuk

mengukur

pencapaian

pembangunan

manusia

dengan

memperhatikan disparitas gender. Komponen-komponen IPG sama dengan komponenkomponen IPM yang telah disesuaikan dengan memasukkan disparitas tingkat pencapaian antara laki-laki dan perempuan. Tingkat perkembangan IPG di Provinsi Jawa Tengah dalam enam tahun terakhir dapat dilihat pada grafik 2.124. Grafik 2.124 Perkembangan IPG Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004-2009 (Sumber: BPS)

70,00 65,00 59,80

63,70

64,30

64,66

65,03

2006

2007

2008

2009

60,80

60,00 55,00 2004

2005

IPG

Tingkat perkembangan indeks pembangunan gender di Provinsi Jawa Tengah selama enam tahun terakhir mengalami peningkatan dari 59,80% pada tahun 2004, menjadi 65,03% pada tahun 2009. Kondisi perkembangan IPG dimasing-masing Kabupaten/Kota dapat dilihat pada grafik 2.125.

Hal - 69


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010

Grafik 2.125 Perbandingan IPG Menurut Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2009 65,03 (Sumber:BPS)

80 70 60

40 30 20

57,97 63,83 61,64 58,89 55,69 64,20 54,98 68,20 67,23 68,24 70,70 65,69 68,21 65,25 54,74 64,12 63,93 63,10 70,19 56,61 68,42 72,65 71,23 64,28 59,14 56,49 62,20 59,05 54,08 73,35 75,20 73,57 71,24 62,49 62,29

50

10 0

IPG Kabupaten/Kota tahun 2009

IPG Provinsi Tahun 2009

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten/Kota pada tahun 2009 rata-rata masih berada di bawah nilai Indeks Pembangunan Gender Provinsi Jawa Tengah (65,03). IPG lebih tinggi berada di Kota Magelang, Salatiga, Surakarta, Semarang, Kabupaten Semarang, Temanggung dan Kudus. Rata-rata tingkat IPG di tujuh (7) Kabupaten/Kota tersebut berada di atas 70. Untuk Kabupaten dengan nilai IPG rendah meliputi Kabupaten Wonosobo, Grobogan dan Brebes. Rata-rata nilai IPG di tiga (3) Kabupaten tersebut berada di bawah 55. Selanjutnya sejauh mana efektivitas perkembangan IPG dapat dilihat pada grafik 2.126.

70,00

Grafik 2.126 Efektivitas Perkembangan IPG Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 (Sumber : BPS)

65,00 60,00

59,80

63,70

64,30

64,66

65,03

2006

2007

2008

2009

60,80

55,00 2004

2005 IPG

Linier (Perkembangan IPG)

Perkembangan Indeks Pembangunan Gender selama enam tahun terakhir ini mengalami peningkatan yang cukup baik. Keterlibatan perempuan dalam pembangunan di Provinsi Jawa Tengah mengalami perbaikan dalam proses-proses pembangunan selama enam tahun terakhir. Sehingga efektivitas program dalam melibatkan perempuan sejalan dengan program Nasional.

2.2.7.3

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah Indeks komposit yang dihitung dari beberapa

variabel

yang

mencerminkan

tingkat

keterlibatan

wanita

dalam

proses

pengambilan keputusan dibidang politik dan ekonomi. IDG didasarkan dari tiga sub indikator Hal - 70


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010

yaitu persentase wanita di parlemen, persentase wanita lingkungan kerja profesional, teknis, tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan, serta sumbangan wanita sebagai penghasil pendapatan. Tingkat perkembangan indeks pemberdayaan gender di Provinsi Jawa Tengah dalam dua tahun terakhir dapat dilihat pada grafik 2.127. Grafik 2.127 Perkembangan IDG Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2009 (Sumber: BPS) 59,76 59,70 59,30

62,00 60,00 58,00

56,50

56,90

2004

2005

59,96

56,00 54,00 2006

2007

2008

2009

IDG

Perkembangan indeks pemberdayaan gender di Provinsi Jawa Tengah cenderung mengalami peningkatan, ini dapat dilihat pada grafik enam tahun terakhir (2004-2009). IDG Provinsi Jawa Tengah 56,50 pada tahun 2004 dan meningkat menjadi 59,96 pada tahun 2009. Adapun kondisi perkembangan IDG di masing-masing Kabupaten/Kota dapat dilihat pada grafik 2.128. 80

Grafik 2.128 Perbandingan IDG Menurut Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2009 (Sumber:BPS) 59,96

70 60

40 30 20

58,44 62,59 63,98 51,04 59,04 58,23 47,43 61,25 54,37 55,57 62,86 55,56 63,01 62,62 55,77 62,51 66,63 51,33 66,54 49,49 61,98 58,36 53,98 56,99 54,53 54,27 60,59 54,80 48,10 76,00 59,70 69,05 63,19 54,82 62,18

50

10 0

Perkembangan IDG Kabupaten/Kota tahun 2009

Perkembangan IDG Provinsi Tahun 2009

Angka IDG di 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah masih terlihat belum merata. Tingkat IDG berdasarkan data yang ada sebagian besar masih berada di bawah rata-rata IDG Provinsi. Empat (4) Kabupaten/Kota dengan tingkat perkembangan IDG tertinggi meliputi Kota Salatiga, Kota Magelang, Kabupaten Kudus dan Rembang dengan IDG di atas angka 65. Sedangkan tiga (3) Kabupaten dengan IDG terendah meliputi Kabupaten Wonosobo, Jepara dan Brebes dengan IDG berada di bawah angka 50. Selanjutnya sejauhmana efektivitas perkembangan indeks pemberdayaan gender dapat dilihat pada grafik 2.129.

Hal - 71


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010

Grafik 2.129 Efektivitas Perkembangan IDG Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2009 (Sumber : BPS)

62,00 60,00 58,00

56,50

56,90

2004

2005

59,30

59,70

59,76

59,96

2006

2007

2008

2009

56,00 54,00

IDG

Linier (Perkembangan IDG)

Selama enam tahun terakhir IDG di Provinsi Jawa Tengah cenderung mengalami kenaikan. Hal ini mengindikasikan bahwa program pembangunan yang melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan selama enam tahun terakhir ini mengalami perbaikan. Capaian ini sudah sejalan dengan program Nasional, namun bila dilihat dari efektifitasnya masih kecil. 2.2.8 Bidang Kesejahteraan Sosial 2.2.8.1 Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) adalah wanita dewasa yang berusia 18-59 tahun, belum menikah atau janda yang tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tingkat perkembangan WRSE di Provinsi Jawa Tengah dalam tiga tahun terakhir dapat dilihat pada grafik 2.130.

250.000

Grafik 2.130 Perkembangan Wanita Rawan Sosial Ekonomi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2010 (jiwa) (Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah )

200.000

200.537

150.000

177.148

164.813

100.000 50.000 2008

2009 Wanita rawan sosial ekonomi (jiwa)

2010

Tingkat perkembangan jumlah WRSE di Provinsi Jawa Tengah cenderung menurun dari 200.537 jiwa pada tahun 2008 menjadi 164.813 jiwa pada tahun 2010. Adapun kondisi perkembangan WRSE di masing-masing Kabupaten/Kota dapat dilihat pada grafik 2.131.

Hal - 72


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010

16000

Grafik 2.131 Perbandingan Wanita Rawan Sosial Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 (Jiwa) (Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah)

14000 12000

8000 6000

2000

4.708,94

6.437 5.803 5.569 5.438 4.184 2.357 3.537 3.027 3.253

4000

13.880 3.280 7.393 2.241 7.715 10.895 2.990 5.920 9.330 945 4.824 6.639 7.820 5.059 5.210 5.634 4.025 4.140 9.493 2.615 787 1.312 582 1.018 804 657

10000

0

Wanita Rawan Sosial Ekonomi Kabupaten/Kota tahun 2010 Rata-Rata Wanita Rawan Sosial Ekonomi Provinsi Tahun 2010

Secara umum tingkat perkembangan WRSE Kabupaten/Kota sebagian besar berada di bawah rata-rata WRSE Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten dengan memiliki tingkat WRSE kategori tinggi yaitu di Kabupaten Klaten dan Grobogan. Sedangkan Kabupaten/Kota yang memiliki WRSE rendah adalah Kota Salatiga, Semarang, Tegal, Pekalongan, Magelang dan Kabupaten Kudus. Selanjutnya sejauh mana efektivitas pengelolaan perkembangan WRSE dapat dilihat pada grafik 2.132.

250.000 200.000

Grafik 2.132 Efektivitas Perkembangan Wanita Rawan Sosial Ekonomi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2009 (Jiwa) (Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah )

200.537

177.148

164.813

150.000 100.000 50.000 2008

Wanita rawan sosial ekonomi (jiwa)

2009

2010

Linier (Perkembangan Wanita Rawan Sosial Ekonomi)

Perkembangan jumlah WRSE di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2008-2010 mengalami efektivitas penurunan di setiap tahunnya. Peningkatan akses pelayanan pada WRSE ini sepanjang tiga tahun telah mengalami perbaikan. Penurunan jumlah WRSE cukup relevan. Ini dapat dilihat dari kemiringan/slope tingkat penurunannya tahun 2008-2009 yang lebih tajam. 2.2.8.2 Lansia Terlantar Lansia terlantara adalah penduduk yang berusia 60 tahun atau lebih, karena faktorfaktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani, Hal - 73


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010

maupun sosialnya. Tingkat perkembangan lansia terlantar di Provinsi Jawa Tengah dalam tiga tahun terakhir dapat dilihat pada grafik 2.133. Grafik 2.133 Perkembangan Lansia Terlantar di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2010 (Jiwa) (Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah )

220.000 210.681

210.000 200.000

193.777

190.000

184.376

180.000 170.000 2008

2009

2010

Lansia terlantar (jiwa)

Tingkat perkembangan jumlah lansia terlantar di Provinsi Jawa Tengah selama tiga tahun terakhir cenderung menurun. Lansia terlantar 210.681 jiwa pada tahun 2008 menjadi 193.777 pada tahun 2010. Kondisi perkembangan lansia terlantar pada masing-masing Kabupaten/Kota dapat dilihat pada grafik 2.134. 35000 30000 25000

Grafik 2.134 Perbandingan Lansia Terlantar Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 (Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah )

15000

5000

8.256 4.674 5.875 5.754 2.624 2.476 8.381 2.556 1.374

10000

3.743 11.282 2.649 13.801 6.431 3.051 7.420 7.710 2.815 8.381 6.440 6.498 5.841 6.086 6.312 4.381 3.505 3.358 6.343 593 753 771 648 2.892 479

29.624

20000

5.536,49

0

Lansia Terlantar Kabupaten/Kota tahun 2010

Rata-Rata Lansia Terlantar Provinsi Tahun 2010

Berdasarkan grafik 2.134 jumlah lansia terlantar di Kabupaten/Kota sebagian besar berada di bawah rata-rata Provinsi. Jumlah lansia terlantar tertinggi berada di Kabupaten Klaten dengan jumlah lansia terlantar sebesar 29.624 jiwa. Kota dengan jumlah lansia kategori rendah meliputi Kota Magelang, Surakarta, Salatiga dan Semarang dengan jumlah lansia terlantar di bawah 1.000 jiwa. Selanjutnya sejauh mana efektivitas pengelolaan perkembangan lansia terlantar dapat dilihat pada grafik 2.135. Hal - 74


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010

Grafik 2.135 Efektivitas Perkembangan Lansia Terlantar Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2009 (Jiwa) (Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah )

220.000

210.681

210.000 200.000

193.777

190.000

184.376

180.000 170.000 2008

2009

Lansia terlantar (jiwa)

2010

Linier (Perkembangan Lansia Terlantar)

Dalam jangka tiga tahun terakhir (2008-2010) jumlah lansia terlantar di Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan. Efektivitas penurunan paling tinggi terjadi pada tahun 2009, kemudian kembali naik pada tahun 2010 walaupun kenaikannya tidak melebihi tahun 2008. Capaian penanggulangan kemiskinan dengan mengurangi jumlah lansia terlantar belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari garis linier tingkat perkembangan yang tidak stabil arah garisnya. 2.2.8.3

Penyandang Cacat

Penyandang

cacat

adalah

seseorang yang

mengalami

kelainan fisik

atau

mental sebagai akibat dari bawaan sejak lahir maupun lingkungan (misalnya kecelakaan) sehingga menjadi hambatan untuk melakukan kegiatan sehari-hari secara layak. Tingkat perkembangan jumlah penyandang cacat di Provinsi Jawa Tengah dalam tiga tahun terakhir dapat dilihat pada grafik 2.136.

200.000

Grafik 2.136 Perkembangan Penyandang Cacat di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2009 (Jiwa) (Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah )

153.378

150.000

122.784

100.000

92.265

50.000 2008

2009 Penyandang cacat (jiwa)

2010

Kondisi perkembangan jumlah penyandang cacat di Provinsi Jawa Tengah cenderung menurun dari 153.378 jiwa pada tahun 2008 menjadi 92.265 jiwa pada tahun 2010. Adapun kondisi perkembangan jumlah penyandang cacat di masing-masing Kabupaten/Kota dapat dilihat pada grafik 2.137. Hal - 75


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010

7000

Grafik 2.137 Perbandingan Penyandang Cacat Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 (Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah )

6000 5000

3000 2000 1000

6.046 3.796 3.906 3.340 3.367 2.953 2.557 3.079 1.738 2.990 4.476 4.417 2.614 2.317 3.768 1.946 2.121 3.716 1.531 2.370 2.097 2.787 2.701 2.237 1.699 3.269 2.942 3.193 4.502 141 890 272 1.458 708 321

4000 2.636,14

0

Penyandang Cacat Kabupaten/Kota tahun 2010

Rata-Rata Penyandang Cacat Provinsi Tahun 2010

Jumlah penyandang cacat di tingkat Kabupaten/Kota berada di bawah rata-rata jumlah penyandang cacat Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten dengan jumlah penyandang cacat kategori tinggi yaitu Kabupaten Cilacap, Sukoharjo, Wonogiri dan Brebes. Sedangkan Kota dengan tingkat penyandang cacat kategori rendah adalah Kota Magelang, Salatiga dan Tegal. Selanjutnya sejauhmana efektivitas pengelolaan perkembangan jumlah penyandang cacat dapat dilihat pada grafik 2.138. Grafik 2.138 Efektivitas Perkembangan Penyandang Cacat Jawa Tengah Tahun 2008-2010 (Jiwa) (Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah)

180.000 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 -

153.378 122.784 92.265

2008 Penyandang cacat (jiwa)

2009

2010

Linier (Perkembangan Penyandang Cacat)

Perkembangan jumlah penyandang cacat di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 20082010 mengalami efektivitas penurunan di setiap tahunnya. Pencapaian penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan pelayanan untuk penyandang cacat mengalami perbaikan sepanjang tiga tahun terakhir. Hal tersebut dapat dilihat dari kemiringan/slope tingkat perkembangan jumlah penyandang cacat antara dari tahun 2008 sampai tahun 2010 yang sangat tajam.

Hal - 76


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010

2.2.8.4

Wanita Tuna Susila (WTS)

Wanita Tuna Susila (WTS) adalah seorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang atau bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang atau materi. Tingkat perkembangan WTS di Provinsi Jawa Tengah dalam tiga tahun terakhir dapat dilihat pada grafik 2.139.

4.900

Grafik 2.139 Perkembangan Wanita Tuna Susila Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2010 (Jiwa) (Sumber : Dinas Sosial)

4.847

4.817

4.800 4.700 4.600

4.567

4.500 4.400 2008

2009 Wanita tuna susila (jiwa)

2010

Perkembangan jumlah WTS di Provinsi Jawa Tengah cenderung naik dari 4.817 jiwa pada tahun 2008 menjadi 4.847 jiwa pada tahun 2010. Adapun kondisi perkembangan wanita tuna susila di masing-masing Kabupaten/Kota dapat dilihat pada grafik 2.140. Grafik 2.140 Perbandingan Wanita Tuna Susila Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 (jiwa) (Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah)

800 700 600 500

639 138,49

15 98

349 12

104 49 28 71 72 38 3 133 47 28 50 30 172 141 90 192 12 12 41

91

350

200

82 100 40 119 4 66 236

598

300

100

735

400

0

Wanita Tuna Susila Kabupaten/Kota tahun 2010

Rata-Rata Wanita Tuna Susila Provinsi Tahun 2010

Sebagian besar jumlah WTS di tingkat Kabupaten/Kota jumlahnya berada di bawah rata-rata jumlah WTS di Provinsi Jawa Tengah. Empat (4) Kabupaten/Kota dengan jumlah WTS paling tinggi yaitu di Kabupaten Batang, Semarang, Banyumas dan Kota Semarang. Sedangkan dua (2) Kabupaten/Kota dengan angka pertumbuhan jumlah WTS paling rendah dari tingkat rata-rata pertumbuhan di Provinsi Jawa Tengah yaitu di Kota Pekalongan dan Kabupaten Boyolali. Selanjutnya sejauhmana efektivitas pengelolaan perkembangan WTS dapat dilihat pada grafik 2.141. Hal - 77


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010

Grafik 2.141 Efektivitas Perkembangan Wanita Tuna Susila Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2010 (jiwa) (Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah) 4.900 4.850 4.800 4.750 4.700 4.650 4.600 4.550 4.500 4.450 4.400

4.847

4.817

4.567

2008

2009

Wanita tuna susila (jiwa)

2010

Linier (Perkembangan Wanita Tuna Susila)

Perkembangan jumlah WTS di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2008-2010 efektivitasnya terlihat mengalami kenaikan. Penurunan jumlah WTS terjadi pada tahun 2009 kemudian naik kembali pada tahun 2010. Peningkatan pelayanan dalam mengurangi jumlah WTS di Provinsi Jawa Tengah efektivitasnya terhambat. Ini dapat dilihat dari slope grafik dan garis linier yang naik turun. 2.2.8.5

Pengemis

Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mendapatkan belas kasihan orang lain. Tingkat perkembangan jumlah pengemis di Provinsi Jawa Tengah dalam tiga tahun terakhir dapat dilihat pada grafik 2.142. Grafik 2.142 Perkembangan Angka Pengemis Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2010 (Jiwa) (Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah )

4.500 4.400 4.300 4.200 4.100 4.000 3.900 3.800 3.700 3.600

4.434

4.353

3.939

2008

2009

2010

Pengemis (jiwa)

Tingkat perkembangan jumlah pengemis di Provinsi Jawa Tengah cenderung mengalami kenaikan. Pada tahun 2008 jumlah pengemis di Provinsi Jawa Tengah sebanyak Hal - 78


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010

3.939 jiwa dan pada tahun 2010 meningkat menjadi 4.434 jiwa. Kondisi perkembangan jumlah pengemis di masing-masing Kabupaten/Kota dapat dilihat pada grafik 2.143. 700

Grafik 2.143 Perbandingan Pengemis Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 (jiwa) (Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah )

600 500

588

400

126,69

32 167 9 200 27 185

94 132 32 42 38 98 26 57 91 22 18 10 237 78 135 154 54 42

135

100

362

200

376 41 80 45 31 160 263 373

300

0

Pengemis Kabupaten/Kota tahun 2010

Rata-Rata Pengemis Provinsi Tahun 2010

Sebagian besar jumlah perkembangan angka pengemis Kabupaten/Kota berada dibawah rata-rata jumlah Provinsi Jawa Tengah. Empat (4) Kabupaten dengan jumlah pengemis kategori tinggi yaitu Kabupaten Brebes, Tegal, Demak dan Banyumas. Sedangkan Kabupaten/Kota yang memiliki tingkat jumlah pengemis rendah yaitu Kota Salatiga dan Kabupaten Sragen. Selanjutnya sejauhmana efektivitas pengelolaan jumlah pengemis dapat dilihat pada grafik 2.144. Grafik 2.144 Efektivitas Perkembangan Pengemis Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2010 (jiwa) (Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah)

4.600 4.353

4.400

4.434

4.200 4.000

3.939

3.800 3.600 2008 Pengemis (jiwa)

2009

2010

Linier (Perkembangan Pengemis)

Selama kurun waktu tiga tahun terakhir (2008-2010) efektivitas perkembangan jumlah penduduk yang menjadi pengemis di Provinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan. Pencapaian penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah dengan menurunkan jumlah pengemis belum tercapai secara maksimal. Ini dapat dilihat dari garis linier perkembangan dengan jumlah kenaikannya selalu bertambah.

Hal - 79


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010

2.2.8.6

Gelandangan

Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum. Tingkat perkembangan gelandangan di Provinsi Jawa Tengah dalam tiga tahun terakhir dapat dilihat pada grafik 2.145. Grafik 2.145 Perkembangan Gelandangan Jawa Tengah Tahun 2008-2010 (Jiwa) (Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah )

2.000 1.576

1.500

1.408

1.209

1.000 500 2008

2009

2010

Gelandangan (jiwa)

Tingkat perkembangan jumlah gelandangan di Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan. Tahun 2008 tercatat jumlah gelandangan sebesar 1.576 jiwa, tahun 2009 sebesar 1.408 jiwa dan tahun 2010 menjadi sebesar 1.209 jiwa. Kondisi perkembangan gelandangan di masing-masing Kabupaten/Kota dapat dilihat pada grafik 2.146. 250

Grafik 2.146 Perbandingan Gelandangan Menurut Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2010 (jiwa) (Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah )

200

218

150

34,54

28 5 44 7

106 32 5 2 17 22 25 29

27 7 10 11 9

22 16 15 12 9 43 11 37 10 11 7 1

38

98

50

112

163

100

0

Gelandangan Kabupaten/Kota tahun 2010

Rata-Rata Gelandangan Provinsi Tahun 2010

Grafik tingkat perkembangan jumlah gelandangan di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Kabupaten/Kota dapat dilihat secara umum berada di bawah rata-rata jumlah gelandangan Provinsi Jawa Tengah. Jumlah gelandangan kategori tinggi di Provinsi Jawa Tengah berada di Kota Tegal (218 jiwa), Kabupaten Banyumas (163 jiwa), Brebes (112 Hal - 80


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010

jiwa), Demak (106 jiwa) dan Grobogan (98 jiwa). Sedangkan Kabupaten/Kota dengan penduduk berstatus gelandangan kategori rendah yaitu Kota Magelang, Kabupaten Sragen (1 jiwa), Kendal (2 jiwa), Temanggung (5 jiwa) dan Kota Salatiga (5 jiwa). Selanjutnya sejauh mana efektivitas pengelolaan perkembangan gelandangan dapat dilihat pada grafik 2.147. Grafik 2.147 Efektivitas Perkembangan Gelandangan Jawa Tengah Tahun 2008-2010 (Jiwa) (Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah )

2.000

1.576

1.408

1.500

1.209

1.000 500 2008

2009

Gelandangan (jiwa)

2010

Linier (Perkembangan Gelandangan)

Dalam jangka tiga tahun terakhir (2008-2010) tingkat perkembangan gelandangan di Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan. Intervensi program dalam penurunan jumlah gelandangan efektif ini dapat dilihat dari garis linier perkembangan jumlah yang menurun secara konsisten. 2.2.8.7

Eks Narapidana

Eks narapidana adalah seseorang yang telah selesai atau dalam 3 bulan segera mengakhiri masa hukuman, atau masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga

mendapat

kesulitan

untuk

mendapatkan

pekerjaan

atau

melaksanakan

kehidupannya secara normal, akan tetapi tidak diterima dengan baik atau diabaikan/dijauhi oleh keluarga dan masyarakatnya. Tingkat perkembangan eks narapidana di Provinsi Jawa Tengah dalam tiga tahun terakhir dapat dilihat pada grafik 2.148. Grafik 2.148 Perkembangan Eks Narapidana Jawa Tengah tahun 2008-2010 (jiwa) (Sumber : Dinas SosialProvinsi Jawa Tengah)

16.000 15.381

15.246

15.000 14.000

13.188

13.000 12.000 2008

2009

2010

Eks narapidana (jiwa)

Hal - 81


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010

Perkembangan jumlah eks narapidana di Provinsi Jawa Tengah cenderung menurun dari 15.246 jiwa pada tahun 2008 menjadi 15.381 jiwa pada tahun 2009 dan menjadi 13.188 jiwa pada tahun 2010. Kondisi perkembangan eks narapidana di masing-masing Kabupaten/Kota dapat dilihat pada grafik 2.149. 1000

Grafik 2.149 Perbandingan Eks Narapidana Menurut Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2010 (Jiwa) (Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah )

900 800 700

712

376,80

54 180 12 211 228 112

97

368 409 377

463

737 318

632 266 323 266

489 157

103

100

120 145 219 124

200

419 386

300

538 548 624 511

400

561

865 819

500

795

600

0

Eks Narapidana Kabupaten/Kota tahun 2010

Rata-Rata Eks Narapidana Provinsi Tahun 2010

Pada grafik 2.149 terlihat bahwa jumlah eks narapidana kategori tinggi di terdapat di Kabupaten Kebumen, Purworejo, Rembang, Demak, Batang dan Brebes. Di enam (6) kabupaten ini jumlah eks narapidana hampir dua kali lipatnya rata-rata jumlah eks narapidana Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan Kabupaten/Kota dengan jumlah eks narapidana kategori rendah adalah Kota Salatiga, Kota Magelang, Kabupaten Temanggung, Boyolali dan Kota Tegal. Di lima (5) Kabupaten/Kota tersebut jumlah eks narapidana jauh lebih kecil dari angka yang dimiliki Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya sejauhmana efektivitas pengelolaan perkembangan eks narapidana dapat dilihat pada grafik 2.150. Grafik 2.150 Efektivitas Perkembangan Eks Narapidana Jawa Tengah Tahun 2008-2010 (Jiwa) (Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah)

16.000 15.500 15.000 14.500 14.000 13.500 13.000 12.500 12.000

15.246

15.381

13.188

2008 Eks narapidana (jiwa)

2009

2010

Linier (Perkembangan Eks Narapidana)

Hal - 82


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010

Selama kurun waktu tiga tahun terakhir (2008-2010), jumlah eks narapidana di Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan. Penurunan yang cukup tajam terjadi pada periode tahun 2009-2010, terlihat dari penurunan garis linear pada kemiringan/slop grafik yang menurun sangat tajam. Hal ini menunjukan bahwa program-program kemasyarakatan yang menunjang keselarasan sosial di masyarakat cukup efektif dilaksanakan. 2.2.8.8

Keluarga Rumah Tak Layak Huni

Keluarga rumah tak layak huni adalah keluarga yang kondisi perumahan dan lingkungannya tidak memenuhi

persyaratan yang layak untuk tempat tinggal baik

secara fisik, kesehatan maupun sosial. Tingkat perkembangan rumah tak layak huni di Provinsi Jawa Tengah dalam tiga tahun terakhir dapat dilihat pada grafik 2.151.

370.000

Grafik 2.151 Perkembangan Keluarga Rumah tak Layak Huni Jawa Tengah Tahun 2008-2010 (KK) (Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah)

363.854

360.000

351.586

350.000

352.051

340.000 2008

2009 2010 Keluarga rumah tak layak huni (KK)

Perkembangan jumlah keluarga yang memiliki rumah tidak layak huni di Provinsi Jawa Tengah cenderung mengalami kenaikan. Sebanyak 363.854 KK pada tahun 2008, menurun menjadi 351.586 KK pada tahun 2009 dan kembali meningkat menjadi 352.051 KK pada tahun 2010. Adapun kondisi perkembangan rumah tak layak huni di masing-masing Kabupaten/Kota dapat dilihat pada grafik 2.152. 45000

Grafik 2.152 Perbandingan Keluarga Rumah Tak Layak Huni Menurut Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2010 (KK) (Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah)

40000 35000 30000

10000 5000

7.854 14.664 8.103 9.009 7.742 11.962 7.539

15000

26.526 23.490

20000

4.784 9.461 4.370 7.467 8.276 5.009 6.388 17.609 1.678 8.701 5.352 9.783 9.675 7.034 9.981 11.908 20.133 11.147 21.875 561 5.410 817 6.898 1.235 821

38.789

25000

10.058,60

0

Perkembangan Keluarga Rumah Tak Layak Huni Kabupaten/Kota tahun 2010

Rata-Rata Keluarga Rumah Tak Layak Huni Provinsi Tahun 2010

Hal - 83


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010

Sebagian besar jumlah keluarga yang memiliki rumah tak layak huni tingkat Kabupaten/Kota berada di bawah rata-rata Provinsi. Kabupaten dengan angka jumlah keluarga memiliki rumah tak layak huni tertinggi berada di Kabupaten Klaten yang mencapai 38.789 KK. Sedangkan jumlah keluarga rumah tak layak huni rendah berada di Kota Magelang, Salatiga dan Tegal. Selanjutnya sejauh mana efektivitas perkembangan rumah tak layak huni dapat dilihat pada grafik 2.153. Grafik 2.153 Efektivitas Perkembangan Keluarga Rumah Tak Layak Huni Provinsi Jawa Tengah (KK) (Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah)

370.000

363.854

360.000 351.586

352.051

2009

2010

350.000 340.000 2008 Keluarga rumah tak layak huni (KK)

Linier (Perkembangan Keluarga Rumah Tak Layak Huni)

Perkembangan jumlah keluarga memiliki rumah tak layak huni selama dua tahun terakhir (2009-2010) kondisinya sedikit meningkat. Sehingga pencapaian penanggulangan kemiskinan dengan mengurangi jumlah keluarga dengan rumah tak layak huni belum signifikan. 2.2.8.9

Masyarakat Korban Bencana

Masyarakat korban bencana perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental, sosial maupun ekonomi akibat terjadinya bencana alam yang menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Tingkat perkembangan masyarakat korban bencana di Provinsi Jawa Tengah dalam tiga tahun terakhir dapat dilihat pada grafik 2.154. Grafik 2.154 Perkembangan Masyarakat Korban Bencana Provinsi Jawa Tengah (KK) (Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah)

150.000 116.320

100.000 58.681

50.000

36.829

2008

2009 Masyarakat korban bencana (KK)

2010

Hal - 84


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010

Jumlah masyarakat yang menjadi korban bencana di Provinsi Jawa Tengah terus mengalami kenaikan selama kurun waktu tiga tahun terakhir. Tahun 2008 jumlah masyarakat korban bencana sebanyak 58.681 KK, tahun 2010 menjadi 116.320 KK. Kondisi perkembangan masyarakat korban bencana dimasing-masing Kabupaten/Kota dapat dilihat pada grafik 2.155. 35000

Grafik 2.155 Perbandingan Masyarakat Korban Bencana Menurut Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2010 (KK) (Sumber : Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah)

30000 25000

16.389 1.211 150 4.460 189 233 852 721 220 1.899 85 477 24 4 33 1.188

1.552 774 572 81 12.089

5000

3.596 2.169 3.388 1.332 1.480 1.204 1.241 2.312

10000

232

15000

24.868

31.295

20000

3.323,43

0

Masyarakat Korban Bencana Kabupaten/Kota tahun 2010

Rata-Rata Masyarakat Korban Bencana Provinsi Tahun 2010

Perkembangan jumlah masyarakat korban bencana tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah secara umum berada di bawah rata-rata Provinsi. Jumlah korban dengan jumlah kategori tinggi terdapat di empat kabupaten, yaitu Kabupaten Klaten (31.295 jiwa), Blora (24.868 KK), Pati (16.389 KK) dan Grobogan (12.089 KK). Sedangkan Kabupaten/Kota yang tidak memiliki masyarakat korban bencana yaitu di Kota Semarang, Surakarta dan Kabupaten Purworejo. Selanjutnya sejauhmana efektivitas pengelolaan perkembangan masyarakat korban bencana dapat dilihat pada grafik 2.155. Grafik 2.156 Efektivitas Perkembangan Masyarakat Korban Bencana Jawa Tengah (KK) (Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah)

150.000 100.000

116.320 58.681

50.000

36.829

2008 Masyarakat korban bencana (KK)

2009

2010

Linier (Perkembangan Masyarakat Korban Bencana)

Dalam jangka tiga tahun terakhir (2008-2010), tingkat perkembangan jumlah masyarakat korban bencana di Provinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan. Kondisi ini Hal - 85


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010

banyak dipengaruhi oleh faktor alam. Efektivitas penanggulangan kemiskinan melalui penurunan angka masyarakat korban bencana sepenuhnya belum tercapai. Hal ini dapat dilihat pada grafik 2.156, dengan semakin tingginya kenaikan garis linier yang searah dengan kenaikan jumlah. 2.3

Kesimpulan : Diagnosis Kemiskinan dan Dimensinya Berdasarkan hasil analisis di atas, maka dapat diberikan satu penilaian terhadap

masing-masing bidang. No 1 2

3

Bidang Kemiskinan dan

Indikator Utama Tingkat Kemiskinan

Ketenagakerjaan Kesehatan

Pendidikan

Relevan √

Efektif √

Tingkat Pengangguran

Angka Kematian Bayi (AKB)

X

X

Angka Kematian Balita (AKBA)

X

X

Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI)

X

Prevalensi Balita Kekurangan Gizi

Angka Partisipasi Kasar -

APK SD

-

APK SMP

X

X

-

APK SEKOLAH MENENGAH

Angka Partisipasi Murni -

APM SD

-

APM SMP

-

APM SEKOLAH MENENGAH

Angka Putus Sekolah

4

5

Infrastruktur Dasar

Ketahanan Pangan

-

Angka Putus Sekolah SD

-

Angka Putus Sekolah SMP

Angka Melek Huruf

Akses Sanitasi Layak

Akses Air Minum Layak

X

X

Rasio Elektrifikasi

Perkembangan Harga Beras

X

X

Perkembangan Harga Kebutuhan Pokok - Harga Gula Pasir

Bahan

-

Harga Minyak Goreng

X

-

Harga telur

X

-

Harga Dagung Ayam

X

-

Harga daging Sapi

X

-

Harga Jagung

√ Hal - 86


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010

No 6

7

8

Bidang Ekonomi Makro

-

Indikator Utama PDRB Perkapita ADHB

-

PDRB Perkapita ADHK

-

Pertumbuhan PDRB ADHB

X

X

-

Pertumbuhan PDRB ADHB

X

X

-

Inflasi

X

-

Indeks Gini

X

X

-

Nila Tukar Petani (NTP)

-

-

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Usia Harapan Hidup

-

Rata-rata lama sekolah

-

Indeks Pembangunan Gender

-

Indeks Pemberdayaan Gender

Kesejahteraan

-

Wanita Rawan Sosial Ekonomi

Sosial

-

Lansia Terlantar

X

-

Penyandang Cacat

-

Wanita Tuna Susila

X

-

Pengemis

X

X

-

Gelandangan

-

Eks Narapidana

X

X

-

Keluarga Rumah Tak Layak Huni

X

X

-

Masyarakat Korban Bencana

X

X

Indikator Agregat

Relevan √

Efektif √

Keterangan : √ : Jika relevan atau efektif X : Jika tidak relevan atau tidak efektif n.a : data tidak tersedia

Hal - 87


BAB III

ANALISIS PRIORITAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010

BAB III ANALISIS PRIORITAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN 3.1.

Pengelompokan Bidang dan Indikator Utama Dalam rangka analisis untuk menentukan prioritas penanggulangan kemiskinan,

penanggulangan kemiskinan dikelompokan dalam 5 kelompok bidang, masing-masing kelompok bidang tersebut memiliki beberapa indikator utama, dan masing-masing indikator utama memiliki indikator pendukung, seperti dapat dilihat pada Tabel 3.1. Tabel 3.1. Perincian Indikator Utama dan Indikator Pendukung Pada Masing-masing Kelompok Bidang No 1.

2.

Bidang Kemiskinan dan Ketenagakerjaan

Kesehatan

Indikator Utama 1. Tingkat Kemiskinan

2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 1. Angka Kematian Bayi (AKB)

2. Angka Kematian Balita (AKBA)

Indikator Pendukung 1. Angkatan Kerja yang Sedang Mencari Pekerjaan (TPT); 2. Angka Kematian Bayi (AKB); 3. Angka Kematian Balita (AKBA); 4. Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI); 5. Jumlah Balita Gizi Buruk; 6. Angka Partisipasi Kasar (APK); 7. Angka partisipasi Murni (APM); 8. Angka Melek Huruf; 9. Angka Putus Sekolah; 10. Akses Sanitasi Layak; 11. Akses Air Minum Layak; 12. Rasio Elektrifikasi; 13. Harga Beras; 14. Harga Gula Pasir; 15. Harga Minyak Goreng; 16. Harga Telur; 17. Harga Daging Ayam; 18. Harga Daging Sapi; 19. Harga Jagung. 1. Masyarakat Korban Bencana. 1. Persentase Persalinan yang ditolong oleh Tenaga Kesehatan; 2. Persentase Pelayanan Ante Natal (K4); 3. Persentase Penduduk Miskin yang mendapatkan Pelayanan Jamkesmas-nas; 4. Persentase Penduduk Miskin yang mendapatkan Pelayanan Jamkesda; 5. Akses Sanitasi Layak; 6. Akses Air Minum Layak. 1. Jumlah Balita Gizi Buruk; 2. Persentase Balita yang Hal - 88


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010 No

Bidang

Indikator Utama

Indikator Pendukung

3. 4.

3. Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI)

5. 6. 1. 2. 3. 4. 5.

4. Jumlah Balita Gizi Buruk

6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

3.

Pendidikan

1. Angka Partisipasi Murni 1. (APM) 2. 2. Angka Putus Sekolah 1. 2.

4.

Infrastruktur Dasar

1. Akses Sanitasi Layak

1. 2. 3. 4.

2. Akses Air Minum Layak

1. 2. 3.

mendapatkan Imunisasi Lengkap; Persentase Penduduk Miskin yang mendapatkan Pelayanan Jamkesmas-nas; Persentase Penduduk Miskin yang mendapatkan Pelayanan Jamkesda; Akses Sanitasi Layak; Akses Air Minum Layak. Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi Akseptor KB; Persentase Persalinan yang ditolong oleh Tenaga Kesehatan; Persentase Pelayanan Ante Natal (K4); Persentase Penduduk Miskin yang mendapatkan Pelayanan Jamkesmas-nas; Persentase Penduduk Miskin yang mendapatkan Pelayanan Jamkesda; Akses Sanitasi Layak; Akses Air Minum Layak. Persentase Balita yang mendapatkan Imunisasi Lengkap; Persentase Penduduk Miskin yang mendapatkan Pelayanan Jamkesmas-nas; Persentase Penduduk Miskin yang mendapatkan Pelayanan Jamkesda; Angka Melek Huruf; Akses Sanitasi Layak; Akses Air Minum Layak; Wanita Rawan Sosial Ekonomi. Alokasi Dana BOS; Rasio Elektrifikasi. Alokasi Dana BOS; Persentase UMK terhadap KHL. Persentase Penduduk Miskin; Jumlah Penduduk yang Bekerja < 35 jam (Setengah Pengangguran); Persentase UMK terhadap KHL; Keluarga Rumah Tak Layak Huni. Persentase Penduduk Miskin; Persentase UMK terhadap KHL; Keluarga Rumah Tak Layak Hal - 89


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010 No

Bidang

Indikator Utama 3. Rasio Elektrifikasi

5.

Ketahanan Pangan

1. Perkembangan Harga Beras 2. Perkembangan Harga Kebutuhan Bahan Pokok Utama

Indikator Pendukung Huni. 1. Persentase Penduduk Miskin; 2. Persentase UMK terhadap KHL; 3. Keluarga Rumah Tak Layak Huni. 1. Persentase Penduduk Miskin. 1. Persentase Penduduk Miskin.

3.1.1 Prioritas Bidang Intervensi Analisis prioritas bidang intervensi dilakukan dengan melihat kecenderungan perkembangan atau trend indikator utama. Analisis prioritas bidang intervensi dilakukan untuk menentukan indikator-indikator yang perlu mendapat porsi perhatian lebih tinggi dalam intervensi, yaitu pada indikator-indikator utama yang mengalami kecenderungan perkembangan semakin â&#x20AC;&#x153;burukâ&#x20AC;?. Apabila nilai indeks, atau persentase suatu indikator semakin tinggi

menunjukkan keadaan yang semakin jelek (misalnya AKI), jika datanya

menunjukkan hal yang demikian, disimpulkan bahwa indikator tersebut perlu mendapatkan prioritas perhatian lebih besar untuk memperoleh intervensi. Sebaliknya jika

nilai, indeks

atau persentase yang semakin tinggi menunjukan sesuatu yang baik (misalnya APK) maka jika indikator utama memiliki trend menurun (semakin buruk) maka diperlukan sebuah program intervensi. Grafik 3.1 Analisis Trend/Kecenderungan Perkembangan Kinerja Indikator Utama Pada Masing-Masing Kelompok Bidang A. Indikator Utama 1. Pesentase Penduduk Miskin

20,00 19,00 18,00 17,00 16,00 15,00 14,00

Grafik Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Jawa Tengah (Sumber: BPS,Susenas Juli) 18,99 17,48 16,11

2008

2009

2010

Persentase penduduk miskin (%)

Hal - 90


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010 B. Indikator Pendukung 1.

Angkatan Kerja yang Sedang Mencari Pekerjaan (TPT)

2. Angka Kematian Bayi

Grafik Perkembangan Angkatan Kerja yang Sedang Mencari Pekerjaan (TPT) (Sumber: BPS,Susenas Juli)

Grafik Perkembangan Angka Kematian Bayi (Sumber: Dinas Kesehatan) 11,00

8,00

7,35

7,00

7,33 6,21

6,00

10,62

10,25

10,00 9,27

9,00 8,00

5,00

2008

2008 2009 2010 Angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan (TPT) (%)

3. Angka Kematian Balita

2010

Angka Kematian Bayi (1.000 kelahiran hidup)

4. Angka Kematian Ibu Melahirkan

Grafik Perkembangan Angka Kematian Balita (Sumber: Dinas Kesehatan) 13,00 12,00 11,00 10,00 9,00

2009

12,02

11,60

Grafik Perkembangan Angka Kematian Ibu Melahirkan (Sumber: Dinas Kesehatan)

120,00

117,02

114,42

110,00

104,97

100,00

10,12

90,00 2008

2009

2010

2008 2009 2010 Angka Kematian Ibu Melahirkan (100.000 kelahiran)

Angka Kematian Balita (1.000 kelahiran hidup)

5. Jumlah Balita Gizi Buruk

6. APK SD Grafik Perkembangan APK SD Jawa Tengah (Sumber: BPS,Susenas Juli)

Grafik Perkembangan Jumlah Balita Gizi Buruk (Sumber: Dinas Kesehatan) 20.000 15.000 10.000 5.000 0

114,00

18.106

113,19

112,00 5.598

4.696

111,94

110,00

109,76

108,00 2007

2008

2008

2009

2009

2010

APK SD (%)

Jumlah balita Gizi Buruk (Jiwa)

7. APK SMP

8. APK Sekolah Menengah Grafik Perkembangan APK Sekolah Menengah Jawa Tengah (Sumber: BPS,Susenas Juli)

Grafik Perkembangan APK SMP Jawa Tengah (Sumber: BPS,Susenas Juli) 83,00

82,29

82,00

65,00

81,00

80,60

80,18

80,00 79,00

61,61

60,55

60,00

56,98

55,00 50,00

2008

2009 APK SMP (%)

2010

2008

2009

2010

APK Sekolah Menengah (%)

Hal - 91


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010 9. APM SD

10.APM SMP

Grafik Perkembangan APM SD Jawa Tengah (Sumber: BPS,Susenas Juli) 96,00 95,50 95,00 94,50

95,93

95,63

Grafik Perkembangan APM SMP Jawa Tengah (Sumber: BPS,Susenas Juli) 70,00

69,92 69,58

69,50

95,12

69,14

69,00

2008

2009

68,50

2010

2008

2009 APM SMP (%)

APM SD (%)

11.APM Sekolah Menengah

12.Angka Melek Huruf

Grafik Perkembangan APM Sekolah Menengah Jawa Tengah (Sumber: BPS,Susenas Juli) 46,00 44,00

43,51

44,49

45,00

42,00

90,00 89,00

2008 2009 2010 Angka Melek Huruf Penduduk 15 Tahun ke Atas (%)

13.Angka Putus Sekolah SD

14.Angka Putus Sekolah SMP

Grafik Perkembangan Angka Anak Putus Sekolah SD Jawa Tengah (Sumber: BPS,Susenas Juli)

Grafik Perkembangan Angka anak putus sekolah SMP Jawa Tengah (Sumber: BPS,Susenas Juli)

0,40 0,20

1,00 0,23 0,14

-

50,00

0,64

0,56

2008

2009

2010

Angka anak putus sekolah SMP (%)

15.Akses Sanitasi Layak

16.AksesAir Minum Layak

Grafik Perkembangan Persentase Keluarga Memiliki Akses Sanitasi Layak Jawa Tengah (Sumber: BPS,Susenas Juli)

50,41

0,92

0,50

2008 2009 2010 Angka anak putus sekolah SD (%)

60,00

Grafik Perkembangan Angka Melek Huruf Jawa Tengah (Sumber: BPS,Susenas Juli) 89,95 89,46 89,24

88,00

2008 2009 2010 APM Sekolah Menengah (%)

0,29

2010

54,06

57,76

40,00 2008 2009 2010 Persentase keluarga memiliki akses sanitasi layak (%)

Grafik Perkembangan Persentase Keluarga Memiliki Akses Air Minum Layak Jawa Tengah (Sumber: BPS,Susenas Juli)

60,00 58,00 56,00 54,00 52,00 50,00

58,30

57,44

54,45

2008 2009 2010 Persentase keluarga memiliki akses Air Minum layak (%)

Hal - 92


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010 17.Rasio Elektrifikasi

100,00

18.Perkembangan Harga Beras Grafik Perkembangan Harga Beras Jawa Tengah

Grafik Perkembangan Persentase Rumah Tangga Berlistrik Jawa Tengah (Sumber: BPS,Susenas Juli)

99,00 98,30

98,00

99,20

98,79

8.000 6.000 4.000 2.000 -

97,00

5.239

2008 2008 2009 2010 Persentase Rumah Tangga Berlistrik (%)

19.Harga Gula Pasir

10.273

8.309

8.306

5.000

Grafik Perkembangan Harga Minyak Goreng Jawa Tengah 15.000 10.000

2009

-

2010

2008

Harga gula pasir (Rupiah/Kg)

2009

2010

Harga minyak goreng (Rupiah/Kg)

21.Harga Telor

22.Harga Daging Ayam Grafik Perkembangan Harga Daging Ayam Jawa Tengah

Grafik Perkembangan Harga Telor Jawa Tengah 26.000

14.000 13.000 12.000 11.000

13.443

24.000

23.857

22.000

12.027

12.018

20.796

20.000 2008

2009

2010

2008 2009 2010 Harga daging ayam (Rupiah/Kg)

23.Harga Daging Sapi

24.Harga Jagung

Grafik Perkembangan Harga Daging Sapi Jawa Tengah 58.970

20.818

18.000

Harga telor (Rupiah/Kg)

58.000

10.663

8.756

8.755

5.000

2008

2010

20.Harga Minyak Goreng

15.000

60.000

2009 Harga Beras (Rupiah/Kg)

Grafik Perkembangan Harga Gula Pasir Jawa Tengah

10.000

6.568

5.233

4.000

59.018

56.000

55.871

54.000 2008 2009 2010 Harga daging sapi (Rupiah/Kg)

Grafik Perkembangan Harga Jagung Jawa Tengah 2.636

2.000

3.230

2.658

2008

2009 Harga jagung (Rupiah/Kg)

2010

Hal - 93


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010 Berdasarkan grafik 3.1. di atas dapat disimpulkan bahwa beberapa indikator utama yang perlu mendapatkan perhatian intervensi adalah terlihat pada tabel 3.2. Tabel 3.2. Indikator Utama yang Perlu Mendapatkan Intervensi No.

Bidang

1

Kesehatan

2 3

Pendidikan Infrastruktur Dasar Ketahanan Pangan

4

Indikator Utama yang Perlu Mendapatkan Intervensi Angka Kematian Bayi Angka Kematian Balita Angka Kematian Ibu Melahirkan Angka Partisipasi Kasar SMP Akses Air Minum Layak

Keterangan Trend Trend Trend Trend Trend

meningkat meningkat meningkat menurun menurun

(-) (-) (-) (-) (-)

Harga Bahan Pangan Gula Pasir

Trend meningkat

(-)

Harga Bahan Pangan Daging Trend meningkat Ayam

(-)

3.1.2 Prioritas Wilayah Intervensi Analisis Kabupaten/Kota

prioritas

wilayah

intervensi

bertujuan

untuk

menentukan

wilayah

mana yang memiliki kondisi â&#x20AC;&#x153;kritisâ&#x20AC;? yang perlu segera mendapatkan

intervensi berdasarkan kondisi atau performance indikator utama dan indikator pendukung, dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya. Analisis wilayah intervensi ini menggunakan teknik analisis kuadran, dengan mempersandingkan antara dua indikator (indikator x dan indikator y) yang memiliki keterkaitan/hubungan. Melalui analisis kuadran ini dapat ditentukan 4 kategori prioritas intervensi sebagai berikut : 1.

Prioritas 1: Kabupaten/Kota yang memiliki kinerja indikator x dan y kedua-duanya negatif.

2.

Prioritas 2: Kabupaten/Kota yang memiliki kinerja indikator x negatif, namun indikator y positif.

3.

Prioritas 3: Kabupaten/Kota yang memiliki kinerja indikator x positif, namun indikator y negatif.

4.

Prioritas 4: Kabupaten/Kota yang memiliki kinerja indikator x dan y kedua-duanya positif. Prioritas 4, ini memilki derajat prioritas yang paling rendah atau disebut dengan wilayah non prioritas.

Hal - 94


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010 1)

Persentase Penduduk Miskin â&#x20AC;&#x201C; Angka Kematian Bayi (AKB)

Dengan melihat tingkat kemiskinan sebagai indikator utama dan AKB sebagai indikator pendukung, dapat ditentukan wilayah yang perlu mendapatkan prioritas intervensi. Prioritas pertama, adalah wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan AKB tinggi. Pada wilayah tersebut diperlukan langkah-langkah untuk menurunkan AKB dengan sasaran bayi yang berasal dari rumah tangga miskin. Wilayah yang menjadi target intervensi tersebut adalah Kabupaten Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Purworejo, Wonosobo, Klaten, Grobogan, Blora, Rembang, Pemalang, dan Brebes. Prioritas kedua, adalah wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi namun AKB rendah (Kabupaten Banyumas, Kebumen, Wonogiri, Sragen, Demak, dan Pekalongan). Pada wilayah tersebut diperlukan intervensi untuk menurunkan jumlah penduduk miskin. Prioritas ketiga, adalah wilayah dengan tingkat kemiskinan rendah namun AKB tinggi (Kabupaten Sukoharjo, Semarang, Temanggung, Batang, dan Kota Semarang). Pada wilayah ini diperlukan adanya intervensi penurunan AKB dengan sasaran bayi dari rumah tangga miskin dan non miskin. Prioritas keempat, adalah wilayah dengan tingkat kemiskinan rendah dan AKB rendah (Kabupaten Magelang, Boyolali, Karanganyar, Pati, Kudus, Jepara, Kendal, Tegal, Kota Magelang, Surakarta, Salatiga, Pekalongan dan Tegal). Pada wilayah ini merupakan wilayah non prioritas.

Hal - 95


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010 2)

Persentase Penduduk Miskin â&#x20AC;&#x201C; Angka Kematian Balita (AKBA)

Dengan melihat tingkat kemiskinan sebagai indikator utama dan AKBA sebagai indikator pendukung, dapat ditentukan wilayah yang perlu mendapatkan prioritas intervensi. Prioritas pertama, adalah wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan AKBA tinggi. Pada wilayah tersebut diperlukan langkah-langkah untuk menurunkan AKBA dengan sasaran balita yang berasal dari rumah tangga miskin. Wilayah yang menjadi target intervensi tersebut adalah di Kabupaten Cilacap, Banjarnegara, Purworejo, Wonosobo, Klaten, Grobogan, Rembang, dan Brebes. Prioritas kedua, adalah wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi namun AKBA rendah (Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Kebumen, Wonogiri, Sragen, Blora, Demak, Pekalongan, dan Pemalang). Pada wilayah tersebut diperlukan intervensi untuk menurunkan jumlah penduduk miskin . Prioritas ketiga, adalah wilayah dengan tingkat kemiskinan rendah namun AKBA tinggi (Kabupaten Sukoharjo, Semarang, Temanggung, Batang, dan Kota Semarang). Pada wilayah ini diperlukan adanya intervensi penurunan AKBA dengan sasaran balita dari rumah tangga miskin dan non miskin. Prioritas keempat, adalah wilayah dengan tingkat kemiskinan rendah dan AKBA rendah (Kabupaten Magelang, Boyolali, Karanganyar, Pati, Kudus, Jepara, Kendal, Tegal, Kota Magelang, Surakarta, Salatiga, Pekalongan, dan Tegal). Pada wilayah ini merupakan wilayah non prioritas.

Hal - 96


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010 3)

Persentase Penduduk Miskin â&#x20AC;&#x201C; Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI)

Dengan melihat tingkat kemiskinan sebagai indikator utama dan AKI sebagai indikator pendukung, dapat ditentukan wilayah yang perlu mendapatkan prioritas intervensi. Prioritas pertama, adalah wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan AKI tinggi. Pada wilayah tersebut diperlukan langkah-langkah untuk menurunkan AKI dengan sasaran ibu melahirkan yang berasal dari rumah tangga miskin. Wilayah yang menjadi target intervensi tersebut adalah di Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purworejo, Pekalongan dan Pemalang. Prioritas kedua, adalah wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi namun AKI rendah (Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Wonosobo, Klaten, Wonogiri, Sragen, Grobogan, Blora, Rembang, Demak, dan Brebes). Pada wilayah tersebut diperlukan intervensi untuk menurunkan jumlah penduduk miskin . Prioritas ketiga, adalah wilayah dengan tingkat kemiskinan rendah namun AKI tinggi (Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Pati, Temanggung, Kendal, Batang, Kota Magelang, dan Tegal). Pada wilayah ini diperlukan adanya intervensi penurunan AKI dengan sasaran ibu melahirkan dari rumah tangga miskin dan non miskin. Prioritas keempat, adalah wilayah dengan tingkat kemiskinan rendah dan AKI rendah (Kabupaten Magelang, Kudus, Jepara, Semarang, Tegal, Kota Surakarta, Salatiga, Semarang, dan Pekalongan). Pada wilayah ini merupakan wilayah non prioritas.

Hal - 97


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010 4)

Persentase Penduduk Miskin â&#x20AC;&#x201C; APK SMP

Dengan melihat tingkat kemiskinan sebagai indikator utama dan APK SMP sebagai indikator pendukung. Prioritas pertama, adalah wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan APK SMP rendah. Pada wilayah tersebut diperlukan langkah-langkah untuk menaikkan APK SMP dengan sasaran rumah tangga miskin. Wilayah yang menjadi target intervensi tersebut adalah di Kabupaten Cilacap, Banyumas, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Wonogiri, Sragen, Pekalongan, Pemalang, dan Brebes. Prioritas kedua, adalah wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi namun APK SMP tinggi (Kabupaten Purbalingga, Klaten, Grobogan, Blora, Rembang, dan Demak). Pada wilayah tersebut diperlukan intervensi untuk menurunkan jumlah penduduk miskin . Prioritas ketiga, adalah wilayah dengan tingkat kemiskinan rendah namun APK SMP rendah (Kabupaten Magelang, Jepara, Batang, dan Kota Tegal). Pada wilayah ini diperlukan adanya intervensi peningkatan APK SMP dengan sasaran rumah tangga miskin dan non miskin. Prioritas keempat, adalah wilayah dengan tingkat kemiskinan rendah dan APK SMP tinggi (Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Pati, Kudus, Semarang, Temanggung, Kendal, Tegal, Kota Magelang, Surakarta, Salatiga, Semarang,dan Pekalongan). Pada wilayah ini merupakan wilayah non prioritas.

Hal - 98


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010 5)

Persentase Penduduk Miskin â&#x20AC;&#x201C; Akses Air Minum Layak

Dengan melihat

tingkat kemiskinan sebagai indikator utama dan akses air minum

layak sebagai indikator pendukung. Prioritas pertama, adalah wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan akses air minum layak rendah. Pada wilayah tersebut diperlukan langkah-langkah untuk menaikkan akses air minum layak dengan sasaran rumah tangga miskin. Wilayah yang menjadi target intervensi tersebut adalah di Kabupaten Cilacap, Banyumas, Banjarnegara, Kebumen, Klaten, Grobogan, Blora, Rembang, Demak, Pekalongan, Pemalang, dan Brebes. Prioritas kedua, adalah wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi namun akses air minum layak tinggi (Kabupaten Purbalingga, Purworejo, Wonosobo, Wonogiri, dan Sragen). Pada wilayah tersebut diperlukan intervensi untuk menurunkan jumlah penduduk miskin . Prioritas ketiga, adalah wilayah dengan tingkat kemiskinan rendah namun akses air minum layak rendah (Kabupaten Magelang, Sukoharjo, Jepara, Temanggung, Batang, Tegal, Kota Surakarta, dan Semarang). Pada wilayah ini diperlukan adanya intervensi peningkatan akses air minum layak dengan sasaran rumah tangga miskin dan non miskin. Prioritas keempat, adalah wilayah dengan tingkat kemiskinan rendah dan akses air minum layak tinggi (Kabupaten Boyolali, Karanganyar, Pati, Kudus, Semarang, Kendal, Kota Magelang, Salatiga, Pekalongan, dan Tegal). Pada wilayah ini merupakan wilayah non prioritas.

Hal - 99


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010 6)

Persentase Penduduk Miskin â&#x20AC;&#x201C; Harga Gula Pasir

Dengan melihat

tingkat kemiskinan sebagai indikator utama dan harga gula pasir

sebagai indikator pendukung. Prioritas pertama, adalah wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan harga bahan gula pasir tinggi. Pada wilayah tersebut diperlukan langkah-langkah untuk menurunkan harga bahan gula pasir dengan sasaran rumah tangga miskin. Wilayah yang menjadi target intervensi tersebut adalah di Kabupaten Cilacap, Banyumas, Kebumen, Klaten, Sragen, Grobogan, Blora, Rembang, Pekalongan, Pemalang, Brebes. Prioritas kedua, adalah wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi namun harga bahan gula pasir rendah (Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, Purworejo, Wonosobo, Wonogiri, dan Demak). Pada wilayah tersebut diperlukan intervensi untuk menurunkan jumlah penduduk miskin . Prioritas ketiga, adalah wilayah dengan tingkat kemiskinan rendah namun harga bahan gula pasir tinggi (Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Pati, Temanggung, Tegal, Kota Magelang, surakarta, Salatiga, Semarang, dan Pekalongan). Pada wilayah ini diperlukan adanya intervensi penurunan harga bahan gula pasir dengan sasaran rumah tangga miskin dan non miskin. Prioritas keempat, adalah wilayah dengan tingkat kemiskinan rendah dan harga gula pasir rendah (Kabupaten Magelang, Karanganyar, Kudus, Jepara Semarang, Kendal, Batang, dan Kota Tegal). Pada wilayah ini merupakan wilayah non prioritas.

Hal - 100


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010 7)

Persentase Penduduk Miskin â&#x20AC;&#x201C; Harga Daging Ayam

Dengan melihat tingkat kemiskinan sebagai indikator utama dan harga bahan daging ayam sebagai indikator pendukung. Prioritas pertama, adalah wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan harga bahan daging ayam tinggi. Pada wilayah tersebut diperlukan langkah-langkah untuk menurunkan harga bahan daging ayam dengan sasaran rumah tangga miskin. Wilayah yang menjadi target intervensi tersebut adalah di Kabupaten Purbalingga, Purworejo, Klaten, Sragen, Blora, Demak, Pekalongan, dan Pemalang. Prioritas kedua, adalah wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi namun harga bahan daging ayam rendah (Kabupaten Cilacap, Banyumas, Banjarnegara, Kebumen, Wonosobo, Wonogiri, Grobogan, Rembang, dan Brebes). Pada wilayah tersebut diperlukan intervensi untuk menurunkan jumlah penduduk miskin . Prioritas ketiga, adalah wilayah dengan tingkat kemiskinan rendah namun harga daging ayam tinggi (Kabupaten Magelang, Sukoharjo, Karanganyar, Kudus, Jepara, Batang, Kota Surakarta, Salatiga, Semarang, Pekalongan, dan Tegal). Pada wilayah ini diperlukan adanya intervensi penurunan harga daging ayam dengan sasaran rumah tangga miskin dan non miskin. Prioritas keempat, adalah wilayah dengan tingkat kemiskinan rendah dan harga daging ayam rendah (Kabupaten Boyolali, Pati, Semarang, Temanggung, Kendal, Tegal, dan Kota Magelang). Pada wilayah ini merupakan wilayah non prioritas.

Hal - 101


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010 3.2 Bidang Kemiskinan dan Ketenagakerjaan 3.2.1 Prioritas Bidang Intervensi Grafik 3.2 Analisis Trend/Kecenderungan Perkembangan Kinerja Angkatan Kerja yang Sedang Mencari Pekerjaan (TPT) dan Indikator Pendukungnya A. Indikator Utama 1. Angkatan Kerja Yang Sedang Mencari Pekerjaan (TPT) Grafik Perkembangan Angkatan Kerja yang Sedang Mencari Pekerjaan (TPT) (Sumber: BPS,Susenas Juli) 8,00

7,35

7,00

7,33 6,21

6,00 5,00 2008

2009

2010

Angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan (TPT) (%)

B. Indikator Pendukung 1. Masyarakat Korban Bencana

Grafik Perkembangan Masyarakat Korban Bencana Jawa Tengah 150.000 116.320

100.000 58.681

50.000

36.829

2008

2009

2010

Masyarakat korban bencana (KK)

Berdasarkan grafik 3.2. di atas dapat disimpulkan bahwa indikator pendukung yang perlu mendapatkan perhatian intervensi adalah terlihat pada tabel 3.3. Tabel 3.3. Indikator Pendukung yang Perlu Mendapatkan Intervensi No. 1

Bidang Kesejahteraan Sosial

Indikator Pendukung yang Perlu Mendapatkan Intervensi Masyarakat Korban Bencana

Keterangan Trend meningkat

(-)

3.2.2 Prioritas Wilayah Intervensi Dalam analisis prioritas wilayah intervensi, indikator angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan (TPT) menjadi target intervensi sebagai indikator utama dan indikator pendukung yang digunakan berdasarkan pada analisis prioritas bidang di atas. Berikut analisis prioritas wilayah intervensi bidang kemiskinan dan ketenagakerjaan :

Hal - 102


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010 1)

Angkatan Kerja Yang Sedang Mencari Pekerjaan (TPT) â&#x20AC;&#x201C; Masyarakat Korban Bencana

Dengan menggunakan angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan (TPT) sebagai indikator utama dan masyarakat korban bencana sebagai indikator pendukung.Prioritas pertama, adalah wilayah dengan angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan (TPT) tinggi dan masyarakat korban bencana tinggi. Pada wilayah tersebut diperlukan langkah-langkah untuk menurunkan masyarakat korban bencana dengan sasaran angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan (TPT) miskin. Wilayah yang menjadi target intervensi tersebut adalah di Kabupaten Cilacap. Prioritas kedua, adalah wilayah dengan angkatan yang sedang mencari pekerjaan (TPT) tinggi namun masyarakat korban bencana rendah (Kabupaten Banyumas, Kebumen, Sukoharjo, Karanganyar, Batang, Pemalang, Tegal, Brebes, Kota Magelang, Surakarta, Salatiga, Semarang, Pekalongan, dan Tegal). Pada wilayah tersebut diperlukan intervensi untuk menurunkan angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan (TPT) . Prioritas ketiga, adalah wilayah dengan angkatan kerja sedang mencari pekerjaan (TPT) rendah namun masyarakat korban bencana tinggi (Kabupaten Purbalingga, Klaten, Grobogan, Blora, Pati, dan Demak). Pada wilayah ini diperlukan adanya intervensi penurunan masyarakat korban bencana dan pemberdayaan masyarakat dengan sasaran angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan (TPT) miskin dan non miskin.

Hal - 103


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010 Prioritas keempat, adalah wilayah dengan angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan

(TPT)

rendah

dan

masyarakat

korban

bencana

rendah

(Kabupaten

Banjarnegara, Purworejo, Wonosobo, Magelang, Boyolali, Wonogiri, Sragen, Rembang, Kudus, Jepara, Semarang, Temanggung, Kendal, dan Pekalongan). Pada wilayah ini merupakan wilayah non prioritas. 3.3 Bidang Kesehatan 3.3.1 Angka Kematian Bayi (AKB) 3.3.1.1

Prioritas Bidang Intervensi

Grafik 3.3 Analisis Trend/Kecenderungan Perkembangan Kinerja Angka Kematian Bayi dan Indikator Pendukungnya A. Indikator Utama 1. Angka Kematian Bayi Grafik Perkembangan Angka Kematian Bayi (Sumber: Dinas Kesehatan) 11,00

10,62

10,25

10,00 9,27

9,00 8,00 2008

2009

2010

Angka Kematian Bayi (1.000 kelahiran hidup)

B. Indikator Pendukung 1. Persentase Persalinan Yang Di Tolong Oleh Tenaga Kesehatan

Grafik Perkembangan Persentase persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (Sumber: BPS, Susenas Juli)

90,00

88,98 84,88

84,34

2. Persentase Pelayanan Ante Natal (K4) Grafik Perkembangan Persentase pelayanan ante natal K4 (Sumber: Dinas Kesehatan) 95,00

93,39

90,00

92,04

90,14

85,00

80,00

2008

2008 2009 2010 Persentase persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (%)

3. Jamkesmas-nas

2009

2010

Persentase pelayanan ante natal K4 (%)

4. Jamkesda

Persentase penduduk miskin yang mendapatkan pelayanan jamkesmas-nas (Sumber: Dinas Kesehatan)

300,00

Persentase penduduk miskin yang mendapatkan pelayanan jamkesda (Sumber: Dinas Kesehatan)

14,00

200,00

224,56

207,16

191,36

12,00 10,71

10,00

100,00 2008

2009

2010

Persentase penduduk miskin yang mendapatkanâ&#x20AC;Ś

12,57

11,59

8,00 2008

2009

2010

Persentase penduduk miskin yang mendapatkanâ&#x20AC;Ś

Hal - 104


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010 Grafik 3.3 Analisis Trend/Kecenderungan Perkembangan Kinerja Angka Kematian Bayi dan Indikator Pendukungnya 5. Akses Sanitasi Layak

6. Akses Air Minum Layak Grafik Perkembangan Persentase Keluarga Memiliki Akses Air Minum Layak Jawa Tengah (Sumber: BPS,Susenas Juli)

Grafik Perkembangan Persentase Keluarga Memiliki Akses Sanitasi Layak Jawa Tengah (Sumber: BPS,Susenas Juli) 60,00 54,06

50,41

60,00 58,00 56,00 54,00 52,00 50,00

57,76

40,00

58,30

2008 2009 2010 Persentase keluarga memiliki akses Air Minum layak (%)

2008 2009 2010 Persentase keluarga memiliki akses sanitasi layak (%)

Berdasarkan grafik 3.3. di atas dapat disimpulkan bahwa

beberapa indikator

pendukung yang perlu mendapatkan perhatian intervensi adalah terlihat pada tabel 3.4. Tabel 3.4. Indikator Pendukung yang Perlu Mendapatkan Intervensi No.

Bidang

1

Kesehatan

2

Infrastruktur Dasar

3.3.1.2 1)

57,44

54,45

Indikator Pendukung Keterangan yang Perlu Mendapatkan Intervensi Persentase pelayanan Ante Trend menurun Natal (K4) Akses Air Minum Layak Trend menurun

(-) (-)

Prioritas Wilayah Intervensi

Angka Kematian Bayi (AKB) â&#x20AC;&#x201C; Persentase Pelayanan Ante Natal (K4)

Hal - 105


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010 Dengan menggunakan AKB sebagai indikator utama dan persentase pelayanan ante natal (K4) sebagai indikator pendukung. Prioritas pertama, adalah wilayah dengan AKB tinggi dan persentase pelayanan ante natal (K4) rendah. Pada wilayah tersebut diperlukan adanya langkah-langkah untuk dapat menaikan persentase pelayanan ante natal (K4) dengan sasaran bayi dari rumah tangga miskin.

Wilayah

yang

menjadi

target

intervensi

adalah

di

Kabupaten

Cilacap,

Banjarnegara, Purworejo, Wonosobo, Klaten, Sukoharjo, Grobogan, Blora, Rembang, Semarang, Pemalang, dan Brebes. Prioritas kedua, adalah wilayah dengan AKB tinggi dan persentase pelayanan ante natal (K4) tinggi (Kabupaten Purbalingga, Temanggung, Batang, dan Kota Semarang). Pada wilayah prioritas tersebut diperlukan adanya langkah-langkah untuk menurunkan AKB. Prioritas ketiga, adalah wilayah dengan AKB rendah dan persentase pelayanan ante natal (K4) rendah (Kabupaten Kebumen, Magelang, Boyolali, Sragen, Jepara, Tegal, Kota Salatiga, dan Tegal). Di wilayah ini diperlukan adanya intervensi peningkatan persentase pelayanan ante natal (K4) dengan sasaran bayi dari kelompok rumah tangga miskin dan non miskin. Prioritas keempat, adalah wilayah dengan AKB rendah dan persentase pelayanan ante natal (K4) tinggi (Kabupaten Banyumas, Wonogiri, Karanganyar, Pati, Kudus, Demak, Kendal, Pekalongan, Kota Magelang, Surakarta, dan Pekalongan). Pada wilayah ini merupakan wilayah non prioritas. 2)

Angka Kematian Bayi (AKB) â&#x20AC;&#x201C; Akses Air Minum Layak

Hal - 106


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010 Dengan melihat

AKB sebagai indikator utama dan akses air minum layak sebagai

indikator pendukung. Prioritas pertama, adalah wilayah dengan AKB tinggi dan akses air minum layak rendah. Pada wilayah tersebut diperlukan adanya langkah-langkah untuk dapat menaikan akses air minum layak dengan sasaran bayi dari rumah tangga miskin. Wilayah yang

menjadi

target

intervensi

adalah

di

Kabupaten

Cilacap,

Purbalingga,

Banjarnegara, Klaten, Grobogan, Rembang, Pemalang, dan Brebes. Prioritas kedua, adalah wilayah dengan AKB tinggi namun akses air minum layak tinggi (Kabupaten Purworejo, Wonosobo, Sukoharjo, Blora, Semarang, Temanggung, Batang, dan Kota Semarang). Pada wilayah prioritas tersebut diperlukan adanya langkahlangkah untuk menurunkan AKB. Prioritas ketiga, adalah wilayah dengan AKB rendah namun akses air minum layak rendah (Kabupaten Banyumas, Kebumen, Magelang, Wonogiri, Jepara, Demak, Pekalongan, Tegal, dan Kota Pekalongan). Di wilayah ini diperlukan adanya intervensi peningkatan akses air minum layak dengan sasaran bayi dari kelompok rumah tangga miskin dan non miskin. Prioritas keempat, adalah wilayah dengan AKB rendah dan akses air minum layak tinggi (Kabupaten Boyolali, Karanganyar, Sragen, Pati, Kudus, Kendal, Kota Magelang, Surakarta, Salatiga, dan Tegal). Pada wilayah ini merupakan wilayah non prioritas. 3.3.2 Angka Kematian Balita (AKBA) 3.3.2.1

Prioritas Bidang Intervensi

Grafik 3.4 Analisis Trend/Kecenderungan Perkembangan Kinerja Angka Kematian Balita dan Indikator Pendukungnya A. Indikator Utama 1. Angka Kematian Balita Grafik Perkembangan Angka Kematian Balita (Sumber: Dinas Kesehatan) 13,00 12,00 11,00 10,00 9,00

12,02

11,60 10,12 2008

2009

2010

Angka Kematian Balita (1.000 kelahiran hidup)

Hal - 107


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010 B. Indikator Pendukung 1. Jumlah Balita Gizi Buruk Grafik Perkembangan Jumlah Balita Gizi Buruk (Sumber: Dinas Kesehatan) 20.000

18.106

15.000

2. Persentase Balita Yang Mendapatkan Imunisasi Lengkap Grafik Perkembangan Persentase balita yang mendapatkan imunisasi lengkap (Sumber: Dinas Kesehatan)

100,00

10.000 5.598

5.000

4.696

0

99,44 96,59

95,00

96,36

90,00 2007

2008

2009

2008 2009 2010 Persentase balita yang mendapatkan imunisasi lengkap (%)

Jumlah balita Gizi Buruk (Jiwa) 3. Jamkesmas-nas

4. Jamkesda

Persentase penduduk miskin yang mendapatkan pelayanan jamkesmas-nas (Sumber: Dinas Kesehatan)

250,00

Persentase penduduk miskin yang mendapatkan pelayanan jamkesda (Sumber: Dinas Kesehatan)

14,00

200,00

224,56

207,16

191,36

12,00 10,71

10,00

12,57

11,59

8,00

150,00 2008

2009

2008

2010

Persentase penduduk miskin yang mendapatkanâ&#x20AC;Ś

5. Akses Air Minum Layak

2010

Persentase penduduk miskin yang mendapatkanâ&#x20AC;Ś

6. Akses Sanitasi Layak

Grafik Perkembangan Persentase Keluarga Memiliki Akses Air Minum Layak Jawa Tengah (Sumber: BPS,Susenas Juli)

60,00 58,00 56,00 54,00 52,00 50,00

2009

58,30

Grafik Perkembangan Persentase Keluarga Memiliki Akses Sanitasi Layak Jawa Tengah (Sumber: BPS,Susenas Juli) 57,76 54,06 50,41

60,00 57,44

54,45

50,00

2008 2009 2010 Persentase keluarga memiliki akses Air Minum layak (%)

40,00 2008 2009 2010 Persentase keluarga memiliki akses sanitasi layak (%)

Berdasarkan grafik 3.4 di atas dapat disimpulkan bahwa beberapa indikator pendukung yang perlu mendapatkan perhatian intervensi adalah terlihat pada tabel 3.5. Tabel 3.5. Indikator Pendukung yang Perlu Mendapatkan Intervensi No.

Bidang

1

Kesehatan

2

Infrastruktur Dasar

Indikator Pendukung yang Keterangan Perlu Mendapatkan Intervensi Persentase Balita yang Trend menurun Mendapatkan Imunisasi lengkap Akses Air Minum Layak Trend menurun

(-) (-)

Hal - 108


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010 3.3.2.2 1)

Prioritas wilayah intervensi

Angka Kematian Balita (AKBA) â&#x20AC;&#x201C; Persentase Balita yang Mendapatkan Imunisasi Lengkap

Dengan menggunakan AKBA sebagai indikator utama dan persentase balita yang mendapatkan imunisasi lengkap sebagai indikator pendukung. Prioritas pertama, adalah wilayah dengan AKBA tinggi dan persentase balita yang mendapatkan imunisasi lengkap rendah. Pada wilayah tersebut diperlukan adanya langkahlangkah untuk dapat meningkatkan persentase balita yang mendapatkan imunisasi lengkap dengan sasaran balita dari rumah tangga miskin. Wilayah yang menjadi target intervensi adalah di Kabupaten Banjarnegara, Wonosobo, Klaten, Grobogan, Semarang, dan Brebes. Prioritas kedua, adalah wilayah dengan AKBA tinggi dan persentase balita yang mendapatkan imunisasi lengkap tinggi (Kabupaten Cilacap, Purworejo, Sukoharjo, Rembang, Temanggung, Batang, dan Kota Semarang). Pada wilayah prioritas tersebut diperlukan adanya langkah-langkah untuk menurunkan AKBA. Prioritas ketiga, adalah wilayah dengan AKBA rendah dan persentase balita yang mendapatkan imunisasi lengkap rendah (Kabupaten Wonogiri, Karanganyar, Demak, Kendal, Pemalang, Tegal, dan Kota Tegal). Di wilayah ini diperlukan adanya intervensi peningkatan persentase balita yang mendapatkan imunisasi lengkap dengan sasaran balita dari kelompok rumah tangga miskin dan non miskin. Prioritas keempat, adalah wilayah dengan AKBA rendah dan persentase balita yang mendapatkan imunisasi lengkap tinggi (Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Kebumen, Magelang, Boyolali, Sragen, Blora, Pati, Kudus, Jepara, Pekalongan, Kota Magelang, Surakarta, Salatiga, dan Pekalongan). Pada Wilayah ini merupakan wilayah non prioritas. Hal - 109


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010 2)

Angka Kematian Balita (AKBA) â&#x20AC;&#x201C; Akses Air Minum Layak

Dengan melihat AKBA sebagai indikator utama dan akses air minum layak sebagai indikator pendukung. Prioritas pertama, adalah wilayah dengan AKBA tinggi dan akses air minum layak rendah. Pada wilayah tersebut diperlukan adanya langkah-langkah untuk dapat menaikkan akses air minum layak dengan sasaran balita dari rumah tangga miskin. Wilayah yang menjadi target intervensi adalah di Kabupaten Cilacap, Banjarnegara, Klaten, Grobogan, Rembang, dan Brebes. Prioritas kedua, adalah wilayah dengan AKBA tinggi namun akses air minum layak tinggi (Kabupaten Purworejo, Wonosobo, Sukoharjo, Semarang, Temanggung, Batang, dan Kota Semarang). Pada wilayah prioritas tersebut diperlukan adanya langkahlangkah untuk menurunkan AKBA. Prioritas ketiga, adalah wilayah dengan AKBA rendah dan akses air minum layak rendah (Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Kebumen, Magelang, Wonogiri, Jepara, Demak, Pekalongan, Pemalang, Tegal, dan Kota Pekalongan). Di wilayah ini diperlukan adanya intervensi peningkatan akses air minum layak dengan sasaran balita dari kelompok rumah tangga miskin dan non miskin. Prioritas keempat, adalah wilayah dengan AKBA rendah dan akses air minum layak tinggi (Kabupaten Boyolali, Karanganyar, Sragen, Blora, Pati, Kudus, Kendal, Kota Magelang, Surakarta, dan Tegal). Pada wilayah ini merupakan wilayah non prioritas.

Hal - 110


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010 3.3.3 Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) 3.3.3.1

Prioritas bidang intervensi

Grafik 3.5 Analisis Trend/Kecenderungan Perkembangan Kinerja Angka Kematian Ibu Melahirkan dan Indikator Pendukungnya A. Indikator Utama 1. Angka Kematian Ibu Melahirkan Grafik Perkembangan Angka Kematian Ibu Melahirkan (Sumber: Dinas Kesehatan) 120,00 115,00

117,02

114,42

110,00 105,00

104,97

100,00 95,00 2008

2009

2010

Angka Kematian Ibu Melahirkan (100.000 kelahiran)

B. Indikator Pendukung 1.

Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) Yang Menjadi Akseptor KB

70,00

Grafik Perkembangan Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi akseptor KB (Sumber: Susenas Juli)

60,00

Yang

Di

Tolong

Oleh

Grafik Perkembangan Persentase persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (Sumber: BPS, Susenas Juli)

90,00

63,85

63,67

59,19

2. Persentase Persalinan Tenaga Kesehatan

88,98 84,88

84,34

80,00

50,00

2008 2009 2010 Persentase persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (%)

2008 2009 2010 Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi akseptor KB (%)

3. Persentase Pelayanan Ante Natal (K4)

4. Jamkesmas-nas

Grafik Perkembangan Persentase pelayanan ante natal K4 (Sumber: Dinas Kesehatan) 95,00

93,39

90,00

Persentase penduduk miskin yang mendapatkan pelayanan jamkesmas-nas (Sumber: Dinas Kesehatan)

250,00

92,04

90,14

200,00

191,36

85,00 2008

2009

2010

Persentase pelayanan ante natal K4 (%)

224,56

207,16

150,00 2008

2009

2010

Persentase penduduk miskin yang mendapatkan pelayanan jamkesmas-â&#x20AC;Ś

Hal - 111


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010 Grafik 3.5 Analisis Trend/Kecenderungan Perkembangan Kinerja Angka Kematian Ibu Melahirkan dan Indikator Pendukungnya 5. Jamkesda

6. Akses Sanitasi Layak

Persentase penduduk miskin yang mendapatkan pelayanan jamkesda (Sumber: Dinas Kesehatan)

Grafik Perkembangan Persentase Keluarga Memiliki Akses Sanitasi Layak Jawa Tengah (Sumber: BPS,Susenas Juli)

14,00 12,00 10,71

10,00

12,57

11,59

60,00 50,41 40,00

8,00 2008

2009

2008 2009 2010 Persentase keluarga memiliki akses sanitasi layak (%)

2010

Persentase penduduk miskin yang mendapatkan pelayanan jamkesdaâ&#x20AC;Ś

7. Akses Air Minum Layak

60,00 58,00 56,00 54,00 52,00 50,00

57,76

54,06

8. Keluarga Rumah Tak Layak Huni

Grafik Perkembangan Keluarga Rumah tak Layak Huni Jawa Tengah

Grafik Perkembangan Persentase Keluarga Memiliki Akses Air Minum Layak Jawa Tengah (Sumber: BPS,Susenas Juli)

58,30

370.000 360.000 350.000 340.000

57,44

54,45

363.854

2008

2008 keluarga memiliki 2009 akses Air2010 Persentase Minum layak (%)

352.051

351.586 2009

2010

Keluarga rumah tak layak huni (KK)

Berdasarkan grafik 3.5. di atas dapat disimpulkan bahwa

beberapa indikator

pendukung yang perlu mendapatkan perhatian intervensi adalah terlihat pada tabel 3.6. Tabel 3.6. Indikator Pendukung yang Perlu Mendapatkan Intervensi No.

Bidang

1

Kesehatan

2

Infrastruktur Dasar Kesejahteraan Sosial

3

Indikator Pendukung yang Keterangan Perlu Mendapatkan Intervensi Persentase Pelayanan Ante Trend menurun Natal (K4) Akses Air Minum Layak Trend menurun Keluarga Huni

Rumah

Tak

Layak Trend meningkat

(-) (-) (-)

Hal - 112


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010 3.3.3.2 1)

Prioritas Wilayah Intervensi

Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) â&#x20AC;&#x201C; Persentase Pelayanan Ante Natal (K4)

Dengan melihat AKI sebagai indikator utama dan persentase pelayanan ante natal (K4) sebagai indikator pendukung. Prioritas pertama, adalah wilayah dengan AKI tinggi dan persentase pelayanan ante natal (K4) rendah. Pada wilayah tersebut diperlukan adanya langkah-langkah untuk dapat menaikan persentase pelayanan ante natal (K4) dengan sasaran ibu melahirkan dari rumah tangga miskin. Wilayah yang menjadi target intervensi adalah di Kabupaten Karanganyar, Pati, Batang, Pemalang, dan Kota Magelang. Prioritas kedua, adalah wilayah dengan AKI tinggi namun persentase pelayanan ante natal (K4) tinggi (Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purworejo, Boyolali, Sukoharjo Temanggung, Kendal, Pekalongan, dan Kota Tegal). Pada wilayah prioritas tersebut diperlukan adanya langkah-langkah untuk menurunkan AKI. Prioritas ketiga, adalah wilayah dengan AKI rendah namun persentase pelayanan ante natal

(K4)

rendah

(Kabupaten

Purbalingga,

Wonosobo,

Magelang,

Klaten,

Grobogan, Blora, Rembang, Jeparang, Semarang, Tegal, Brebes, dan Kota Semarang). Di wilayah ini diperlukan adanya intervensi peningkatan persentase pelayanan ante natal (K4) dengan sasaran ibu melahirkan dari kelompok rumah tangga miskin dan non miskin. Prioritas keempat, adalah wilayah dengan AKI rendah dan persentase pelayanan ante natal (K4) tinggi (Kabupaten Banjarnegara, Kebumen, Wonogiri, Sragen, Kudus,

Hal - 113


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010 Demak, Kota Surakarta, Salatiga, dan Pekalongan). Pada Wilayah ini merupakan wilayah non prioritas. 2)

Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) â&#x20AC;&#x201C; Akses Air Minum Layak

Dengan melihat

AKI sebagai indikator utama dan akses air minum layak sebagai

indikator pendukung. Prioritas pertama, adalah wilayah dengan AKI tinggi dan akses air minum layak rendah. Pada wilayah tersebut diperlukan adanya langkah-langkah untuk dapat meningkatkan akses air minum layak dengan sasaran rumah tangga miskin. Wilayah yang menjadi target intervensi adalah di Kabupaten Cilacap, Banyumas, Sukoharjo, Temanggung, Batang, Pekalongan, dan Pemalang. Prioritas kedua, adalah wilayah dengan AKI tinggi namun akses air minum layak tinggi (Kabupaten Purworejo, Boyolali, Karanganyar, Pati, Kendal, Kota Magelang, dan Tegal). Pada wilayah prioritas tersebut diperlukan adanya langkah-langkah untuk menurunkan AKI. Prioritas ketiga, adalah wilayah dengan AKI rendah namun akses air minum layak rendah (Kabupaten Banjarnegara, Kebumen, Magelang, Klaten, Grobogan, Blora, Rembang, Jepara, Demak, Tegal, Brebes, Kota Surakarta, dan Semarang). Di wilayah ini diperlukan adanya intervensi peningkatan akses air minum layak dengan sasaran rumah tangga miskin dan non miskin.

Hal - 114


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010 Prioritas keempat, adalah wilayah dengan AKI rendah dan akses air minum layak tinggi (Kabupaten Purbalingga, Wonosobo, Wonogiri, Sragen, Kudus, Semarang, Kota Salatiga, dan Pekalongan). Pada wilayah ini merupakan wilayah non prioritas. 3)

Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) â&#x20AC;&#x201C; Keluarga Rumah Tak Layak Huni

Dengan melihat AKI sebagai indikator utama dan keluarga rumah tak layak huni sebagai indikator pendukung. Prioritas pertama, adalah wilayah dengan AKI tinggi dan keluarga rumah tak layak huni tinggi. Pada wilayah tersebut diperlukan langkah-langkah untuk menurunkan keluarga rumah tak layak huni dengan sasaran kelompok rumah tangga miskin. Wilayah yang menjadi target intervensi tersebut adalah di Kabupaten Cilacap, Banyumas, Pati, Pekalongan, dan Pemalang. Prioritas kedua, adalah wilayah dengan AKI tinggi namun keluarga rumah tak layak huni

rendah

(Kabupaten

Purworejo,

Boyolali,

Sukoharjo,

Karanganyar,

Temanggung, Kendal, Batang, Kota Magelang, dan Tegal). Pada wilayah tersebut diperlukan intervensi untuk menurunkan AKI . Prioritas ketiga, adalah wilayah dengan AKI rendah namun keluarga rumah tak layak huni tinggi (Kabupaten Banjarnegara, Magelang, Klaten, Tegal, dan Brebes). Pada wilayah ini diperlukan adanya intervensi penurunan keluarga rumah tak layak huni dengan sasaran kelompok rumah tangga miskin dan non miskin. Prioritas keempat, adalah wilayah dengan AKI rendah dan keluarga rumah tak layak huni rendah (Kabupaten Purbalingga, Kebumen, Wonosobo, Wonogiri, Sragen, Hal - 115


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010 Grobogan, Blora, Rembang, Kudus, Jepara, Demak, Semarang, Kota Surakarta, Salatiga, Semarang, dan Pekalongan). Pada wilayah ini merupakan wilayah non prioritas. 3.3.4 Jumlah Balita Gizi Buruk 3.3.4.1

Prioritas bidang intervensi

Grafik 3.6 Analisis Trend/Kecenderungan Perkembangan Kinerja Jumlah Balita Kekurangan Gizi dan Indikator Pendukungnya A. Indikator Utama 1. Jumlah Balita Gizi Buruk Grafik Perkembangan Jumlah Balita Gizi Buruk (Sumber: Dinas Kesehatan) 20.000

18.106

15.000 10.000

5.598

5.000

4.696

0 2007

2008 Jumlah balita Gizi Buruk (Jiwa)

2009

B. Indikator Pendukung 1.

Persentase Lengkap

Balita

yang

Mendapatkan

Imunisasi

Grafik Perkembangan Persentase balita yang mendapatkan imunisasi lengkap (Sumber: Dinas Kesehatan)

100,00

99,44

96,59

95,00

96,36

90,00

2. Jamkesmas-nas Persentase penduduk miskin yang mendapatkan pelayanan jamkesmas-nas (Sumber: Dinas Kesehatan)

240,00 224,56

220,00 207,16

200,00

191,36

180,00 2008 2009 2010 Persentase balita yang mendapatkan imunisasi lengkap (%)

3. Jamkesda

160,00 2008

2009

2010

Persentase penduduk miskin yang mendapatkan pelayanan jamkesmas-â&#x20AC;Ś

4. Angka Melek Huruf

Persentase penduduk miskin yang mendapatkan pelayanan jamkesda (Sumber: Dinas Kesehatan)

14,00 12,00

11,59

10,71

10,00

12,57

Grafik Perkembangan Angka Melek Huruf Jawa Tengah (Sumber: BPS,Susenas Juli) 90,00 89,00

89,24

89,95

89,46

88,00

8,00 2008

2009

2010

Persentase penduduk miskin yang mendapatkan pelayanan jamkesda (%)

2008 2009 2010 Angka Melek Huruf Penduduk 15 Tahun ke Atas (%)

Hal - 116


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010 Grafik 3.6 Analisis Trend/Kecenderungan Perkembangan Kinerja Jumlah Balita Kekurangan Gizi dan Indikator Pendukungnya 6. Akses Air Minum Layak 5. Akses Sanitasi Layak

60,00

Grafik Perkembangan Persentase Keluarga Memiliki Akses Sanitasi Layak Jawa Tengah (Sumber: BPS,Susenas Juli)

54,06

50,41

50,00

57,76

40,00 2008

2009

2010

Persentase keluarga memiliki akses sanitasi layak (%)

60,00 58,00 56,00 54,00 52,00 50,00

Grafik Perkembangan Persentase Keluarga Memiliki Akses Air Minum Layak Jawa Tengah (Sumber: BPS,Susenas Juli)

58,30

57,44

54,45

2008

2009

2010

Persentase keluarga memiliki akses Air Minum layak (%)

7. Wanita Rawan Sosial Ekonomi

400.000

Grafik Perkembangan Wanita Rawan Sosial Ekonomi Jawa Tengah

200.000

200.537

177.148

164.813

2008 2009 2010 Wanita rawan sosial ekonomi (jiwa)

Berdasarkan grafik 3.6 di atas dapat disimpulkan bahwa

beberapa indikator

pendukung yang perlu mendapatkan perhatian intervensi adalah terlihat pada tabel 3.7. Tabel 3.7. Indikator Pendukung yang Perlu Mendapatkan Intervensi No.

Bidang

1

Kesehatan

2

Infrastruktur Dasar

Indikator Pendukung yang Keterangan Perlu Mendapatkan Intervensi Persentase Balita yang Trend menurun Mendapatkan Imunisasi Lengkap Akses Air Minum Layak Trend menurun

(-) (-)

Hal - 117


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010 3.3.4.2 1)

Prioritas Wilayah Intervensi

Jumlah Balita Gizi Buruk â&#x20AC;&#x201C; Persentase Balita yang Mendapatkan Imunisasi Lengkap

Dengan melihat jumlah balita gizi buruk sebagai indikator utama dan persentase balita yang mendapatkan imunisasi lengkap sebagai indikator pendukung. Prioritas pertama, adalah wilayah dengan jumlah balita gizi buruk tinggi dan persentase balita yang mendapatkan imunisasi lengkap rendah. Pada wilayah tersebut diperlukan adanya langkah-langkah untuk dapat menaikan persentase balita yang mendapatkan imunisasi lengkap dengan sasaran balita dari rumah tangga miskin. Wilayah yang menjadi target intervensi adalah di Kabupaten Banjarnegara dan Tegal. Prioritas kedua, adalah wilayah dengan jumlah balita gizi buruk tinggi namun persentase balita yang mendapatkan imunisasi lengkap tinggi (Kabupaten Cilacap, Rembang, Pati, Batang, dan Pekalongan). Pada wilayah prioritas tersebut diperlukan adanya langkah-langkah untuk menurunkan jumlah balita gizi buruk. Prioritas ketiga, adalah wilayah dengan jumlah balita gizi buruk rendah namun persentase balita yang mendapatkan imunisasi lengkap rendah (Kabupaten Wonosobo, Klaten, Wonogiri, Karanganyar, Grobogan, Demak, Semarang, Kendal, Pemalang, Brebes, dan Kota Tegal). Di wilayah ini diperlukan adanya intervensi peningkatan persentase balita yang mendapatkan imunisasi lengkap dengan sasaran balita dari kelompok rumah tangga miskin dan non miskin. Prioritas keempat, adalah wilayah dengan jumlah balita gizi buruk rendah dan persentase balita yang mendapatkan imunisasi lengkap tinggi (Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Kebumen, Purworejo, Magelang, Boyolali, Sukoharjo, Sragen, Blora Hal - 118


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010 Kudus, Jepara, Temanggung, Kota Magelang, Surakarta, Salatiga, Semarang, dan Pekalongan). Pada wilayah ini merupakan wilayah non prioritas. 2)

Jumlah Balita Gizi Buruk â&#x20AC;&#x201C; Akses Air Minum Layak

Dengan melihat jumlah balita gizi buruk sebagai indikator utama dan akses air minum layak sebagai indikator pendukung.Prioritas pertama, adalah wilayah dengan jumlah balita gizi buruk tinggi dan akses air minum layak rendah. Pada wilayah tersebut diperlukan adanya langkah-langkah untuk dapat menaikan akses air minum layak dengan sasaran rumah tangga miskin.

Wilayah

yang

menjadi

target

intervensi

adalah

di

Kabupaten

Cilacap,

Banjarnegara, Rembang, Pekalongan, dan Tegal. Prioritas kedua, adalah wilayah dengan jumlah balita gizi buruk tinggi namun akses air minum layak tinggi (Kabupaten Pati dan Batang). Pada wilayah prioritas tersebut diperlukan adanya langkah-langkah untuk menurunkan jumlah balita gizi buruk. Prioritas ketiga, adalah wilayah dengan jumlah balita gizi buruk rendah namun akses air minum layak rendah (Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Kebumen, Magelang, Klaten, Wonogiri, Grobogan, Jepara, Demak, Pemalang, Brebes, dan Kota Pekalongan). Di wilayah ini diperlukan adanya intervensi peningkatan akses air minum layak dengan sasaran rumah tangga miskin dan non miskin. Prioritas keempat, adalah wilayah dengan jumlah balita gizi buruk rendah dan akses air

minum

layak

tinggi

(Kabupaten

Purworejo,

Wonosobo,

Boyolali,

Sukoharjo,Karanganyar, Sragen, Blora, Kudus, Semarang, Temanggung, Kendal, Hal - 119


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010 Kota Magelang, Surakarta, Salatiga, Semarang, dan Tegal). Pada wilayah ini merupakan wilayah non prioritas. 3.4

Bidang Infrastruktur Dasar

3.4.1 Akses Sanitasi Layak 3.4.1.1

Prioritas Bidang Intervensi

Grafik 3.7 Analisis Trend/Kecenderungan Perkembangan Kinerja Akses Sanitasi Layak dan Indikator Pendukungnya A. Indikator Utama 1. Akses Sanitasi Layak Grafik Perkembangan Persentase Keluarga Memiliki Akses Sanitasi Layak Jawa Tengah (Sumber: BPS,Susenas Juli) 60,00 50,41

50,00

57,76

54,06

40,00 2008

2009 Persentase keluarga memiliki akses sanitasi layak (%)

2010

B. Indikator Pendukung 1. Persentase Penduduk Miskin

2. Penduduk Yang Bekerja < 35 Jam

Grafik Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Jawa Tengah (Sumber: BPS,Susenas Juli) 20,00

18,99

17,48

15,00

16,11

Grafik Perkembangan Jumlah Penduduk Yang Bekerja < 35 Jam (Sumber: BPS,Susenas Juli) 6.000.000 5.000.000 4.000.000

10,00 2008

2009

5.204.437 2009

Jumlah penduduk yang bekerja < 35 jam (setengah pengangguran) (Jiwa)

3. Persentase UMK Terhadap KHL

4. Keluarga Rumah Tak Layak Huni

Grafik Perkembangan Persentase UMK Terhadap KHL Jawa Tengah (Sumber: BPS,Susenas Juli)

92,06

Grafik Perkembangan Keluarga Rumah tak Layak Huni Jawa Tengah 365.000

363.854

360.000 355.000

90,27

90,07

4.733.108 2010

2010

Persentase penduduk miskin (%)

93,00 92,00 91,00 90,00 89,00

4.650.215 2008

352.051

351.586

350.000 345.000

2008

2009

2010

Persentase UMK terhadap KHL (%)

2008

2009

2010

Keluarga rumah tak layak huni (KK)

Hal - 120


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010 Berdasarkan grafik 3.7 di atas dapat disimpulkan bahwa

beberapa indikator

pendukung yang perlu mendapatkan perhatian intervensi adalah terlihat pada tabel 3.8. Tabel 3.8. Indikator Pendukung yang Perlu Mendapatkan Intervensi No. 1

Bidang Kesejahteraan Sosial

3.4.1.2 1)

Indikator Pendukung yang Keterangan Perlu Mendapatkan Intervensi Keluarga Rumah Tak Layak Trend meningkat Huni

(-)

Prioritas Wilayah Intervensi

Akses Sanitasi Layak â&#x20AC;&#x201C; Keluarga Rumah Tak Layak Huni

Dengan melihat akses sanitasi layak sebagai indikator utama dan keluarga rumah tak layak huni sebagai indikator pendukung. Prioritas pertama, adalah wilayah dengan akses sanitasi layak rendah dan keluarga rumah tak layak huni tinggi. Pada wilayah tersebut diperlukan langkah-langkah untuk menurunkan keluarga rumah tak layak huni dengan sasaran kelompok rumah tangga miskin. Wilayah yang menjadi target intervensi tersebut adalah di Kabupaten Cilacap, Banyumas, Banjarnegara, Magelang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, dan Brebes. Prioritas kedua, adalah wilayah dengan akses sanitasi layak rendah namun keluarga rumah tak layak huni rendah (Kabupaten Purbalingga, Wonosobo, Wonogiri, Grobogan, Blora, Rembang, Jepara, Temanggung, Kendal, dan Batang). Pada wilayah tersebut diperlukan intervensi untuk meningkatkan akses sanitasi layak. Hal - 121


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010 Prioritas ketiga, adalah wilayah dengan akses sanitasi layak tinggi namun keluarga rumah tak layak huni tinggi (Kabupaten Klaten, dan Pati). Pada wilayah ini diperlukan adanya intervensi penurunan keluarga rumah tak layak huni dengan sasaran pada rumah tangga miskin dan non miskin. Prioritas keempat, adalah wilayah dengan akses sanitasi layak tinggi dan keluarga rumah tak layak huni rendah (Kabupaten Kebumen, Purworejo, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Sragen, Kudus, Demak, Semarang, Kota Magelang, Surakarta, Salatiga, Semarang, Pekalongan, dan Tegal). Pada wilayah ini merupakan wilayah non prioritas. 3.4.2 Akses Air Minum Layak 3.4.2.1

Prioritas Bidang Intervensi

Grafik 3.8 Analisis Trend/Kecenderungan Perkembangan Kinerja Akses Air Minum Layak dan Indikator Pendukungnya A. Indikator Utama 1. Akses Air Minum Layak Grafik Perkembangan Persentase Keluarga Memiliki Akses Air Minum Layak Jawa Tengah (Sumber: BPS,Susenas Juli)

60,00 58,00 56,00 54,00 52,00 50,00

58,30

57,44

54,45

2008

2009

2010

Persentase keluarga memiliki akses Air Minum layak (%)

B. Indikator Pendukung 1. Persentase Penduduk Miskin

2. Persentase UMK Terhadap KHL

Grafik Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Jawa Tengah (Sumber: BPS,Susenas Juli) 20,00

18,99

17,48

15,00

16,11

10,00 2008

2009

2010

Grafik Perkembangan Persentase UMK Terhadap KHL Jawa Tengah (Sumber: BPS,Susenas Juli)

94,00 92,00 90,00 88,00 2008

92,06

90,27

90,07 2009

2010

Persentase UMK terhadap KHL (%)

Persentase penduduk miskin (%)

3. Keluarga Rumah Tak Layak Huni

Grafik Perkembangan Keluarga Rumah tak Layak Huni Jawa Tengah 370.000 360.000 350.000 340.000

363.854 352.051

351.586 2008

2009

2010

Keluarga rumah tak layak huni (KK)

Hal - 122


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010 Berdasarkan grafik 3.8 di atas dapat disimpulkan bahwa

beberapa indikator

pendukung yang perlu mendapatkan perhatian intervensi adalah terlihat pada tabel 3.9. Tabel 3.9. Indikator Pendukung yang Perlu Mendapatkan Intervensi No. 1

Bidang Kesejahteraan Sosial

3.4.2.2 1)

Indikator Pendukung yang Keterangan Perlu Mendapatkan Intervensi Keluarga Rumah Tak Layak Trend meningkat (-) Huni

Prioritas Wilayah Intervensi

Akses Air Minum Layak â&#x20AC;&#x201C; Keluarga Rumah Tak Layak Huni

Dengan melihat akses air minum layak sebagai indikator utama dan keluarga rumah tak layak huni sebagai indikator pendukung. Prioritas pertama, adalah wilayah dengan akses air minum layak rendah dan keluarga rumah tak layak huni tinggi. Pada wilayah tersebut diperlukan langkah-langkah untuk menurunkan keluarga rumah tak layak huni dengan sasaran kelompok rumah tangga miskin. Wilayah yang menjadi target intervensi tersebut adalah di Kabupaten Cilacap, Banyumas, Banjarnegara, Magelang, Klaten, Pekalongan, Pemalang, Tegal, dan Brebes. Prioritas kedua, adalah wilayah dengan akses air minum layak rendah namun keluarga rumah tak layak huni rendah (Kabupaten Kebumen, Sukoharjo, Grobogan, Blora, Rembang, Jepara, Demak, Temnaggung, Batang, Kota Surakarta, dan Semarang). Pada wilayah tersebut diperlukan intervensi untuk meningkatkan akses air minum layak. Hal - 123


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010 Prioritas ketiga, adalah wilayah dengan akses air minum layak tinggi namun keluarga rumah tak layak huni tinggi (Kabupaten Pati). Pada wilayah ini diperlukan adanya intervensi penurunan keluarga rumah tak layak huni dengan sasaran pada rumah tangga miskin dan non miskin. Prioritas keempat, adalah wilayah dengan akses air minum layak tinggi dan keluarga rumah tak layak huni rendah (Kabupaten Purbalingga, Purworejo, Wonosobo, Boyolali, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Kudus, Semarang, Kendal, Kota Magelang, Salatiga, Pekalongan, dan Tegal). Pada Wilayah ini merupakan wilayah non prioritas. 3.4.3 Rasio Elektrifikasi 3.4.3.1 Prioritas Bidang Intervensi Grafik 3.9 Analisis Trend/Kecenderungan Perkembangan Kinerja Rasio Elektrifikasi dan Indikator Pendukungnya A. Indikator Utama 1. Rasio Elektrifikasi Grafik Perkembangan Persentase Rumah Tangga Berlistrik Jawa Tengah (Sumber: BPS,Susenas Juli)

100,00 99,00 98,30

98,00

99,20

98,79

97,00 2008

2009 Persentase Rumah Tangga Berlistrik (%)

B. Indikator Pendukung 1. Persentase Penduduk Miskin

2. Persentase UMK Terhadap KHL

Grafik Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Jawa Tengah (Sumber: BPS,Susenas Juli) 20,00

18,99

15,00

2010

Grafik Perkembangan Persentase UMK Terhadap KHL Jawa Tengah (Sumber: BPS,Susenas Juli)

95,00

17,48

16,11

90,00

90,07

90,27

92,06

85,00

10,00 2008 2009 2010 Persentase penduduk miskin (%)

2008 2009 2010 Persentase UMK terhadap KHL (%)

3. Keluarga Rumah Tak Layak Huni

Grafik Perkembangan Keluarga Rumah tak Layak Huni Jawa Tengah 370.000 360.000 350.000 340.000

363.854 352.051

351.586 2008

2009

2010

Keluarga rumah tak layak huni (KK)

Hal - 124


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010 Berdasarkan grafik 3.9 di atas dapat disimpulkan bahwa

beberapa indikator

pendukung yang perlu mendapatkan perhatian intervensi adalah terlihat pada tabel 3.10. Tabel 3.10. Indikator Pendukung yang Perlu Mendapatkan Intervensi No. 1

Bidang Kesejahteraan Sosial

3.4.3.2 1)

Indikator Pendukung yang Keterangan Perlu Mendapatkan Intervensi Keluarga Rumah Tak Layak Trend meningkat Huni

(-)

Prioritas Wilayah Intervensi

Rasio Elektrifikasi â&#x20AC;&#x201C; Keluarga Rumah Tak Layak Huni

Dengan melihat rasio elektrifikasi sebagai indikator utama dan keluarga rumah tak layak huni sebagai indikator pendukung. Prioritas pertama, adalah wilayah dengan rasio elektrifikasi rendah dan keluarga rumah tak layak huni tinggi. Pada wilayah tersebut diperlukan langkah-langkah untuk menurunkan keluarga rumah tak layak huni dengan sasaran kelompok rumah tangga miskin. Wilayah yang menjadi target intervensi tersebut adalah di Kabupaten Cilacap, Banyumas, Banjarnegara, Pekalongan, Pemalang, dan Tegal. Prioritas kedua, adalah wilayah dengan rasio elektrifikasi rendah namun keluarga rumah tak layak huni rendah (Kabupaten Purbalingga, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Wonogiri, Jepara, Temanggung). Pada wilayah tersebut diperlukan intervensi untuk meningkatkan rasio elektrifikasi.

Hal - 125


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010 Prioritas ketiga, adalah wilayah dengan rasio elektrifikasi tinggi namun keluarga rumah tak layak huni tinggi (Kabupaten Magelang, Klaten, Pati, dan Brebes). Pada wilayah ini diperlukan adanya intervensi penurunan keluarga rumah tak layak huni dengan sasaran pada rumah tangga miskin dan non miskin. Prioritas keempat, adalah wilayah dengan akses rasio elektrifikasi tinggi dan keluarga rumah tak layak huni rendah (Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Sragen, Grobogan, Blora, Rembang, Kudus, Demak, Semarang, Kendal, Batang, Kota Magelang, Surakarta, Salatiga, Semarang, Pekalongan, dan Tegal). Pada wilayah ini merupakan wilayah non prioritas.

Hal - 126


BAB IV

ANGGARAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA TENGAH


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010

BAB IV ANGGARAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA TENGAH 4.1.

Jumlah, Perkembangan dan Distribusi Anggaran. Total anggaran belanja dalam APBD Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2010 sebesar

Rp.6.263.446.469.000,-. Jumlah ini dipergunakan untuk membiayai seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, baik kategori belanja langsung, belanja tidak langsung maupun pembiayaan. 4.1.1. Jumlah dan Perkembangan Anggaran. Total anggaran belanja APBD Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 berkisar antara Rp. 5,6 trilyun sampai Rp. 6,2 trilyun. Selama kurun waktu tersebut secara umum menunjukkan trend yang cukup menggembirakan yaitu adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Trend perkembangan alokasi anggaran dalam APBD Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 â&#x20AC;&#x201C; 2010 dapat dilihat pada grafik 4.1. Grafik 4.1 Alokasi APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2010 (Rupiah)

6.400.000.000.000 6.263.446.469.000

6.200.000.000.000 6.000.000.000.000 5.800.000.000.000 5.660.202.570.000

5.692.612.376.000

5.600.000.000.000 2008

2009

2010

4.1.2. Distribusi Anggaran. Anggaran

APBD

Provinsi

Jawa

Tengah

pada

tahun

2010

sebesar

Rp.6.263.446.469.000,- tersebut didistribusikan ke dalam 24 kelompok urusan, seperti terlihat pada grafik 4.2.

Hal - 127


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010

Alokasi anggaran berdasarkan urusan terbagi atas Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan,

Urusan Pekerjaan Umum,

Urusan Perencanaan

Pembangunan,

Urusan

Perhubungan, Urusan Lingkungan Hidup, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Urusan Sosial, Urusan Ketenagakerjaan, Urusan Koperasi dan UMKM, Urusan Penanaman Modal, Urusan Kebudayaan, Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Urusan Kesbangpoldagri, Urusan Otda, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Perangkat Daerah, Urusan Ketahanan Pangan, Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Urusan Kearsipan, Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Pertanian, Urusan Kehutanan,

Urusan ESDM, Urusan Kelautan dan Perikanan, dan Urusan

Perindustrian. Alokasi anggaran tiga (3) terbesar berada di Urusan Otda sebesar 43,24% meliputi

Pemerintahan

Umum,

Administrasi

Keuangan

Daerah,

Perangkat

Daerah,

Kepegawaian dan Perangkat Daerah, disusul urusan pendidikan sebesar 17,59% dan urusan kesehatan sebesar 13,73%. Sedangkan distribusi anggaran paling kecil berada di urusan komunikasi dan informatika dengan alokasi anggaran sebesar 0,09%. 4.2.

Keterkaitan Perkembangan APBD dengan Penurunan Kemiskinan Perkembangan jumlah APBD Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 â&#x20AC;&#x201C; 2010 menunjukkan

peningkatan dan persentase kemiskinan pada tahun yang sama mengalami penurunan, seperti diperlihatkan pada grafik 4.3.

Hal - 128


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010

6.400.000.000.000

Grafik 4.3 Perkembangan APBD dan Tingkat Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2010 6.263.446.469.000 18,99

20,00

6.200.000.000.000

19,00 17,48

6.000.000.000.000

18,00

5.800.000.000.000 5.600.000.000.000 5.400.000.000.000

17,00

16,11 5.660.202.570.000

16,00

5.692.612.376.000

15,00

5.200.000.000.000

14,00 2008

2009

Alokasi APBD Provinsi Jawa Tengah (Rupiah)

2010 Persentase penduduk miskin (%)

Peningkatan anggaran pemerintah Provinsi Jawa Tengah menunjukkan adanya relevansi yang signifikan dengan penurunan tingkat kemiskinan. Ini dapat dilihat dari garis linier APBD yang menanjak dengan diimbangi garis linier tingkat kemiskinan yang terus menurun. Penurunan tingkat kemiskinan yang cukup tajam jika dihubungkan dengan kenaikan APBD terjadi pada tahun 2009, dengan peningkatan anggaran lebih kecil dari pada tahun 2010 tingkat penurunannya lebih tajam. 4.2.1. Perkembangan Alokasi APBD Menurut Urusan Ketenagakerjaan Dengan Angkatan Kerja yang Sedang Mencari Pekerjaan (TPT) Grafik 4.4 Perkembangan Alokasi APBD Menurut Urusan Ketenagakerjaan dan TPT

68.000.000.000

7,35

7,33

67.466.229.000

66.000.000.000

7,00

64.000.000.000

64.790.305.000

62.000.000.000 60.000.000.000

7,50

6,21

6,50 6,00

61.817.735.000

58.000.000.000

5,50 2008

2009

2010

Alokasi APBD Menurut Urusan Ketenagakerjaan (Rupiah) Angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan (TPT) (%)

Dari grafik 4.4 menunjukkan bahwa perkembangan alokasi APBD Provinsi Jawa Tengah untuk urusan ketenagakerjaan dan TPT meningkat setiap tahun. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan dengan penurunan jumlah pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Tengah. Jika dilihat efektivitasnya, penurunan jumlah pengangguran pada tahun 2010 terlihat efektif dan searah dengan peningkatan anggaran. Sedangkan pada tahun 2009 efektivitas penurunan tingkat pengangguran relevansinya tidak terlalu signifikan dengan peningkatan anggaran bila dibandingkan dengan tahun 2010. Hal ini dapat dilihat Hal - 129


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010 pada persandingan garis linier tingkat kemiskinan dengan pengalokasian anggaran setiap tahun untuk urusan ketenagakerjaan. 4.2.2. Perkembangan Alokasi APBD Urusan Kesehatan Alokasi anggaran APBD Jawa Tengah untuk bidang kesehatan selama tiga tahun terakhir (2008-2010) dapat dilihat pada grafik 4.5.

Grafik 4.5 Perkembangan Alokasi APBD Menurut Urusan Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2010 (Rupiah)

900.000.000.000

859.709.873.000

850.000.000.000 800.000.000.000 766.120.375.000

750.000.000.000 700.000.000.000 650.000.000.000

628.092.132.000

600.000.000.000 2008

Dari grafik 4.5 dapat dilihat bahwa

2009

2010

perkembangan Alokasi APBD menurut urusan

kesehatan di Jawa Tengah dalam tiga tahun terakhir (2008-2010) cenderung mengalami kenaikan. Jika dipersandingkan alokasi anggaran bidang kesehatan dengan indikator utama bidang kesehatan meliputi AKB dapat dilihat pada grafik 4.6, AKBA pada grafik 4.7, AKI pada grafik 4.8, dan prevalensi gizi buruk pada grafik 4.9. a.

Angka Kematian Bayi (AKB) Grafik 4.6 Perkembangan Alokasi APBD Menurut Urusan Kesehatan dan AKB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2010

1.000.000.000.000 800.000.000.000

766.120.375.000 628.092.132.000

600.000.000.000

859.709.873.000 10,62

10,25

400.000.000.000 200.000.000.000

11,00 10,50 10,00 9,50 9,00

9,27

-

8,50 2008

APBD Urusan Kesehatan (Rupiah)

2009

2010

AKB (per 1.000 Kelahiran Hidup)

Hal - 130


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010 b.

Angka Kematian Balita (AKBA) Grafik 4.7 Perkembangan Alokasi APBD Menurut Urusan Kesehatan dan AKBA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2010

1.000.000.000.000 800.000.000.000

766.120.375.000 628.092.132.000

859.709.873.000

12,00 12,02

600.000.000.000

11,60

10,50 10,00 10,13

9,50

-

9,00 2008

2009

APBD Urusan Kesehatan (Rupiah)

c.

11,50 11,00

400.000.000.000 200.000.000.000

12,50

2010

AKBA (per 1.000 Kelahiran Hidup)

Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) Grafik 4.8 Perkembangan Alokasi APBD Menurut Urusan Kesehatan dan AKI Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2010

1.000.000.000.000 800.000.000.000

108,28 766.120.375.000

859.709.873.000

108,00

628.092.132.000

106,00

600.000.000.000

104,00

400.000.000.000

103,36 100,95

200.000.000.000

102,00 100,00 98,00

-

96,00 2008

2009

APBD Urusan Kesehatan (Rupiah)

d.

110,00

2010 AKI (per 100.000 Kelahiran)

Prevalensi Balita Gizi Buruk Grafik 4.9 Perkembangan Alokasi APBD Menurut Urusan Kesehatan dan Prevalensi Balita Gizi Buruk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2010

1.000.000.000.000 800.000.000.000

0,17

859.709.873.000

0,16

628.092.132.000

0,2 0,15

766.120.375.000

600.000.000.000

0,1

400.000.000.000 0,08

200.000.000.000 -

0,05 0

2008 APBD Urusan Kesehatan (Rupiah)

2009

2010 Prevalensi Balita Gizi Buruk (%)

Hal - 131


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010 Dari keempat grafik (grafik 4.6, 4.7, 4.8, dan 4.9) dapat dilihat bahwa perkembangan anggaran yang semakin meningkat (membaik) tidak diikuti dengan perkembangan yang membaik dari indikator utama AKB, AKBA, dan AKI karena ketiga indikator utama grafiknya terlihat meningkat (memburuk). Sedangkan untuk indikator prevalensi gizi buruk terlihat sebaliknya yaitu ada perubahan ke arah yang lebih baik (menurun). 4.2.3. Perkembangan Alokasi APBD Urusan Pendidikan Alokasi anggaran APBD Jawa Tengah untuk bidang pendidikan selama tiga tahun terakhir (2008-2010) dapat dilihat pada grafik 4.10.

Grafik 4.10 Perkembangan Alokasi APBD Menurut Urusan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2010 (Rupiah)

1.200.000.000.000

1.101.858.773.000

1.100.000.000.000 1.000.000.000.000 900.000.000.000

873.570.955.000

800.000.000.000 700.000.000.000

683.857.734.000

600.000.000.000 2008

2009

2010

Dari grafik 4.10 dapat dilihat bahwa perkembangan alokasi dana APBD untuk bidang pendidikan

cenderung

meningkat

setiap

tahun.

Pada

tahun

2008

sebesar

Rp.683.857.734.000,- dan pada tahun 2010 naik menjadi Rp.1.101.858.773.000,-. Perkembangan Alokasi APBD Menurut Urusan Pendidikan Dengan Indikator Utama Bidang Pendidikan meliputi APM SD, APM SMP. APM Sekolah Menengah, Angka Melek Huruf dapat dilihat pada grafik 4.11. Grafik 4.11 Perkembangan Alokasi APBD Menurut Urusan Pendidikan dan Indikator Utama Bidang Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2010 1.101.858.773.000

1.200.000.000.000 1.000.000.000.000

95,12

95,63 95,93 89,95

800.000.000.000

89,24 683.857.734.000

600.000.000.000

69,14

69,58

69,92

43,51

44,49

45,00

400.000.000.000

89,46 873.570.955.000

200.000.000.000

120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00

-

2008

2009

2010

APBD Urusan Pendidikan (Rupiah)

APM SD (%)

APM SMP (%)

APM Sekolah Menengah (%)

Angka Melek Huruf Penduduk 15 Tahun ke Atas (%)

Hal - 132


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010 Dari grafik 4.11 terlihat bahwa progresivitas kenaikan anggaran pendidikan ternyata tidak/belum diikuti dengan progresifitas kenaikkan (membaiknya) kondisi indikator utama. 4.2.4. Bidang Infrastruktur Dasar Alokasi anggaran APBD Jawa Tengah untuk bidang infrastruktur dasar selama tiga tahun terakhir (2008-2010) dapat dilihat pada grafik 4.12. Grafik 4.12 Perkembangan Alokasi APBD Menurut Urusan Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2010 (Rupiah)

535.000.000.000

531.019.390.000

530.000.000.000 525.000.000.000

524.440.198.000

520.000.000.000 515.000.000.000 510.000.000.000 505.000.000.000 505.600.992.000

500.000.000.000 2008

2009

2010

Dari grafik 4.12 dapat dilihat bahwa perkembangan alokasi dana APBD untuk bidang infrastruktur dasar cenderung menurun

setiap tahun.

Pada tahun 2008 sebesar

Rp.531.019.390.000,- dan pada tahun 2009 sebesar Rp.524.440.198.000,- menjadi sebesar Rp.505.600.992.000,- pada tahun 2010. Perkembangan Alokasi APBD Menurut Urusan Pekerjaan Umum dipersandingkan dengan Indikator Utama Bidang Infrastruktur Dasar, meliputi persentase keluarga memiliki akses air minum layak, persentase keluarga memiliki akses sanitasi layak, persentase rumah tangga berlistrik, dapat dilihat pada grafik 4.13. Grafik 4.13 Perkembangan Alokasi APBD Menurut Urusan Pekerjaan Umum dan Indikator Utama Bidang Infrastruktur Dasar Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2010

600.000.000.040

531.019.390.000

524.440.198.000

505.600.992.000

98,30

98,79

99,20

400.000.000.040

150,00 100,00

54,45

58,30

57,44

54,06

57,76

200.000.000.040

50,00 50,41

40

2008

APBD Urusan Pekerjaan Umum (Rupiah) Persentase keluarga memiliki akses Air Minum layak (%)

2009

2010

Persentase keluarga memiliki akses sanitasi layak (%) Persentase Rumah Tangga Berlistrik (%)

Dari grafik 4.13 dapat dilihat bahwa perkembangan APBD urusan Pekerjaan Umum dan indikator utamanya memiliki pola yang sama yaitu perkembangan yang mendatar. Hal - 133


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010 4.3.2 Bidang Ketahanan Pangan Alokasi anggaran APBD Jawa Tengah untuk bidang ketahanan pangan selama tiga tahun terakhir (2008-2010) dapat dilihat pada grafik 4.14. Grafik 4.14 Perkembangan Alokasi APBD Menurut Urusan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2010 (Rupiah)

24.000.000.000 23.000.000.000 22.000.000.000 21.000.000.000 20.000.000.000 19.000.000.000 18.000.000.000 17.000.000.000 16.000.000.000 15.000.000.000

23.431.714.000

23.141.834.000

2009

2010

17.400.722.000 2008

Dari grafik 4.14 dapat dilihat bahwa perkembangan alokasi dana APBD untuk bidang ketahanan pangan pada tahun 2008 sebesar Rp.17.400.722.000,- dan mengalami kenaikan pada tahun 2009 menjadi sebesar Rp.23.431.714.000,-. Sedangkan pada tahun 2009-2010 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp.23.141.834.000,-. Perkembangan Alokasi APBD Urusan Ketahanan Pangan dipersandingkan dengan Indikator Utama Bidang Ketahanan Pangan meliputi harga bahan pokok beras, jagung, telor, minyak goreng, daging sapi dan daging ayam, dapat dilihat pada grafik 4.15.

Grafik 4.15 Perkembangan Alokasi APBD Menurut Urusan Ketahanan Pangan dan Indikator Utama Bidang Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2010

23.431.714.000

25.000.000.000 20.000.000.000

23.141.834.000

80.000

17.400.722.000

60.000

15.000.000.000

40.000

10.000.000.000

20.000

5.000.000.000 -

2008

2009

APBD Urusan Ketahan Pangan (Rupiah)

Harga Beras (Rupiah/Kg)

Harga minyak goreng (Rupiah/Kg)

Harga telor (Rupiah/Kg)

Harga daging sapi (Rupiah/Kg)

Harga jagung (Rupiah/Kg)

2010

Harga gula pasir (Rupiah/Kg) Harga daging ayam (Rupiah/Kg)

Dari grafik 4.15 terlihat bahwa ada APBD cenderung menurun (negatif) dan hargaharga kebutuhan pokok pangan cenderung meningkat (negatif). Meskipun demikian oleh karena kenaikan harga dipengaruhi oleh banyak faktor tidak dapat disimpulkan bahwa kenaikan harga kebutuhan pokok tersebut diakibatkan oleh penurunan anggaran urusan ketahanan pangan. Hal - 134


BAB V

KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah

BAB V KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN 5.1

Kebijakan Dalam Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Pananggulangan

Kemiskinan, pada pasal 1 disebutkan bahwa Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Sedangkan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan seperti disebutkan dalam pasal 2 adalah sebagai berikut : (1) arah

kebijakan

penanggulangan

kemiskinan

Nasional

berpedoman

pada

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), (2) arah kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Terkait dengan hal ini penanggulangan kemiskinan tidak termasuk kategori sektor atau urusan, namun merupakan program lintas sektor (cross cutting issue) yang bersifat

mainstreaming (pengarusutamaan), dan melekat pada setiap urusan pembangunan daerah. Dalam dokumen RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2005 disebutkan bahwa Tujuan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 adalah mewujudkan Daerah dan Masyarakat Jawa Tengah yang mandiri, maju, sejahtera, dan lestari sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan sasaran pokok yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : 1.

Terwujudnya sumber daya manusia dan masyarakat Jawa Tengah yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, sehat, serta berbudaya;

2.

Terwujudnya perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dengan dukungan rekayasa teknologi dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan;

3.

Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang optimal dengan tetap menjaga kelestarian fungsinya dalam menopang kehidupan;

4.

Terwujudnya kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah;

5.

Terwujudnya kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman, damai dan bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) didukung dengan kepastian hukum dan penegakan HAM serta keadilan dan kesetaraan gender; Hal - 135


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Sedangkan arah Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Tengah Tahun 20052025 adalah sebagai berikut : 1.

Mewujudkan sumber daya manusia dan masyarakat jawa tengah yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, cerdas, sehat, serta berbudaya;

2.

Mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dengan dukungan rekayasa teknologi dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan;

3.

Mewujudkan kehidupan politik dan tata pemerintahan yang baik (good governance), demokratis dan bertanggung jawab, didukung oleh kompetensi dan profesionalitas aparatur,

bebas

dari

praktik

Korupsi,

Kolusi,

dan

Nepotisme

(KKN)

serta

pengembangan jejaring; 4.

Mewujudkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah; Sementara itu dalam pasal 3 Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 disebutkan

bahwa Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dilakukan dengan : 1.

Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;

2.

Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;

3.

Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil;

4.

Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Sedangkan dalam pasal 5 disebutkan bahwa Program Percepatan Penanggulangan

Kemiskinan terdiri dari : 1.

Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;

2.

Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan kelompok masyarakat miskin pembangunan yang didasarkan pemberdayaan masyarakat;

3.

Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil;

4.

Program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin. Dalam rangka mengurangi jumlah penduduk miskin dan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat, perlu dirumuskan berbagai kebijakan untuk mencapai tujuan tersebut. Kebijakan yang dilakukan dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan perlu dilaksanakan secara koordinatif, terpadu, terukur, sinergis, terencana dan berkesinambungan yang dilandasi oleh

Hal - 136


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah kemitraan dan keterlibatan berbagai pihak dan dikelola sebagai suatu gerakan bersama penanggulangan kemiskinan. Berbagai kebijakan yang ditempuh antara lain: 1.

Kebijakan Ekonomi yang Pro Growth, Pro Job, Pro Poor, dan Pro

Environment Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengarahkan kebijakan ekonomi pada terwujudnya lingkungan yang kondusif bagi pengembangan usaha dan terbukanya kesempatan berusaha yang luas bagi peningkatan kapabilitas masyarakat. Penjabaran dari kebijakan di bidang ini antara lain: a.

Upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi dilakukan melalui berbagai kebijakan yang diarahkan untuk mengembangkan iklim investasi di perdesaan, meningkatkan produktivitas,

memperluas

perdagangan

dan

meningkatkan

pembangunan

infrastruktur perdesaan; b.

Kebijakan pembangunan infrastruktur yang mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat miskin dan merangsang investor untuk mengembangkan usaha diwilayah perdesaan;

c.

Kebijakan pengembangkan investasi yang mendasarkan pada pertumbuhan ekonomi yang banyak menyerap tenaga kerja dan pengembangan usaha perdesaan, reformasi perijinan investasi, pengembangan industrialisasi perdesaan untuk memicu dan memacu perkembangan wilayah, peningkatan daya tarik investasi dan menjamin kepastian investasi;

d.

Kebijakan di bidang pertanian ditempuh dengan berbagai upaya antara lain: reorientasi pengelolaan usaha tani, peningkatan akses petani dan nelayan terhadap modal, prasarana dan sarana, teknologi dan pasar;

e.

Kebijakan di bidang perdagangan ditempuh melalui peningkatan kemudahan dalam perdagangan terutama bagi pelaku usaha kecil dan mikro dan koperasi bagi petani dan nelayan, kelancaran aliran barang, jasa dan manusia antar wilayah, pemberian perlindungan pada perdagangan hasil pertanian dan usaha kecil;

f.

Kebijakan di bidang tenaga kerja ditempuh melalui penetapan upah minimum provinsi, jaminan perlindungan bagi tenaga kerja informal dan kesetaraan antara pekerja laki-laki dan perempuan.

2.

Kebijakan Perluasan Kesempatan Kerja dan Berusaha Upaya perluasan kesempatan kerja dan berusaha dilakukan melalui berbagai

kebijakan yang diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktifitas tenaga kerja dan usaha. a.

Kebijakan untuk menciptakan lapangan kerja. Kebijakan untuk menciptakan lapangan kerja dilaksanakan dengan memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat miskin dan mampu menjamin penghasilan yang tetap. Hal - 137


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Selain itu juga mendorong masyarakat miskin untuk belajar berusaha secara mandiri melalui kelompok, sehingga mampu mewujudkan jiwa kewirausahaan. 1)

Peningkatan kesempatan kerja masyarakat miskin. Upaya peningkatan kesempatan kerja dilakukan melalui penciptaan lapangan kerja produktif dengan memanfaatkan potensi lokal secara optimal dan dilakukan secara mandiri.

2)

Peningkatan akses permodalan bagi masyarakat miskin. Peningkatan akses permodalan dilakukan dengan membangun kemitraan bersama koperasi, instansi terkait, lembaga keuangan dan BUMN/BUMD. Selain itu dilakukan pula pendampingan pengelolaan manajerial dan pemasaran.

3)

Pengembangan usaha. Pengembangan usaha dilakukan melalui pengembangan budaya usaha dan pelatihan kewirausahaan.

b.

Kebijakan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja antara lain : 1)

Pengembangan kewirausahaan. Upaya ini dilakukan dengan penguatan kelembagaan dan kemampuan manajemen usaha.

2)

Peningkatan kapasitas kerja masyarakat miskin. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan kualitas, kompetensi, kemampuan manajemen dan penerapan teknologi tepat guna.

c.

Kebijakan untuk meningkatkan usaha produktif bagi masyarakat miskin, meliputi : 1)

Pengembangan usaha pada masyarakat miskin. Pengembangan usaha dilakukan melalui pendampingan kegiatan usaha, peningkatan

perlindungan

usaha

dan

disertai

pembentukan

serta

pengembangan sentra-sentra usaha. 2)

Peningkatan akses sumberdaya produktif bagi kelompok masyarakat miskin. Peningkatan akses sumberdaya produktif dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat untuk memanfaatkan potensi lokal dengan penggunaan teknologi tepat guna, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kegiatan usaha.

3.

Kebijakan Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Upaya pengurangan kesenjangan antar wilayah dilakukan melalui berbagai langkah

yang diarahkan untuk mempercepat pembangunan wilayah desa tertinggal, terpencil, perbatasan dan wilayah pasca bencana antara lain meliputi :

a.

Peningkatan pembangunan prasarana dan sarana dasar di wilayah tertinggal, pesisir, perbatasan provinsi dan pasca bencana.

Hal - 138


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah

b.

Peningkatan investasi dan pengembangan usaha di wilayah tertinggal, pesisir, perbatasan provinsi dan pasca bencana.

c.

Revitalisasi kebijakan penataan ruang wilayah yang sesuai dengan peruntukannya dan berwawasan lingkungan secara berkelanjutan.

d.

Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah dan masyarakat di wilayah tertinggal, pesisir, perbatasan provinsi dan pasca bencana.

e.

Peningkatan kerjasama pembangunan antar daerah dalam rangka pengembangan potensi daerah.

4.

Kebijakan Pemenuhan Hak Dasar Kebijakan penanggulangan kemiskinan dipusatkan pada prioritas penghormatan,

perlindungan dan pemenuhan hak atas pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, tanah, lingkungan hidup dan sumber daya alam, rasa aman, dan berpartisipasi dengan memperhitungkan kemajuan secara bertahap. Kebijakan pemenuhan hak dasar masyarakat meliputi: a.

b.

Pemenuhan hak pangan bagi masyarakat meliputi: 1)

Peningkatan produksi dan distribusi pangan secara merata;

2)

Peningkatan dan stabilitas ketahanan pangan lokal;

3)

Peningkatan pendapatan petani dan nelayan;

4)

Peningkatan pengetahuan masyarakat akan diversifikasi pangan;

5)

Peningkatan sistem kewaspadaan dini dalam gizi dan rawan pangan.

Pemenuhan hak atas layanan kesehatan, meliputi : 1)

Peningkatan dalam penyediaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin;

2)

Peningkatan pengetahuan masyarakat miskin tentang arti pentingnya kesehatan dan gizi masyarakat;

3) c.

Peningkatan kerjasama global dalam penanggulangan masalah kesehatan.

Pemenuhan hak atas layanan pendidikan, meliputi : 1)

Peningkatan partisipasi layanan pendidikan baik formal maupun non formal bagi masyarakat miskin;

2)

Pemberian kesempatan bagi anak berprestasi dari keluarga miskin untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi;

3)

Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan di daerah terisolir, pesisir, perbatasan provinsi.

Hal - 139


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah d.

Pemenuhan hak atas perumahan, meliputi : 1)

Penyediaan rumah yang layak dan sehat serta terjangkau bagi masyarakat miskin;

2)

Peningkatan perlindungan terhadap lingkungan permukiman dan perumahan rakyat terutama komunitas adat.

e.

Pemenuhan hak atas air bersih dan sanitasi, meliputi : 1)

Penyediaan air bersih bagi masyarakat di daerah terpencil,pesisir dan perbatasan provinsi;

2)

Peningkatan sanitasi lingkungan masyarakat miskin didaerah tertinggal, terpencil, pesisir dan perbatasan provinsi serta daerah kumuh.

f.

Pemenuhan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, meliputi : 1)

Pengembangan sistem pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan;

2)

Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup;

3)

Menjalin kerjasama global dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

g.

Pemenuhan hak atas tanah, meliputi : 1)

Peningkatan peran masyarakat dalam penataan ruang daerah;

2)

Melindungi hak atas tanah bagi komunitas adat, kelompok rentan dan tanah ulayat;

3) h.

Optimalisasi pemanfaatan tanah secara terencana dan sesuai tata ruang daerah.

Pemenuhan hak untuk berpartisipasi, meliputi : 1)

Pengembangan partisipasi masyarakat melalui mekanisme transparansi dalam proses pembangunan tanpa diskriminasi;

2) i.

Peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat miskin.

Perwujudan keadilan, rasa aman dan kesetaraan gender, meliputi : 1)

Mendorong pengarusutamaan gender di masyarakat;

2)

Peningkatan pelayanan publik yang berkeadilan gender, perlindungan terhadap perempuan baik di sektor publik maupun domestik dan partipasi perempuan dalam pengambilan keputusan;

3) j.

Memperkuat kelembagaan dan organisasi perempuan.

Memperluas partisipasi masyarakat miskin dalam keseluruhan proses pembangunan.

Hal - 140


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 5.

Kebijakan Percepatan Pembangunan Perdesaan. Upaya percepatan pembangunan perdesaan dilakukan dengan mengarahkan kembali

orientasi pembangunan ke perdesaan yang bersifat menyeluruh, terkait pengembangan sumberdaya manusia, sumberdaya alam dan lingkungan, sosial budaya, politik dan kewilayahan. Segenap potensi masyarakat Jawa Tengah, baik pengetahuan, ketrampilan, teknologi, dan informasi serta permodalan diarahkan untuk mendukung pembangunan perdesaan secara terpadu. Hal tersebut sejalan dengan gerakan pembangunan â&#x20AC;? Bali nDeso

mBangun Desoâ&#x20AC;? yang kesemuanya ditujukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain digunakan dalam bentuk : a.

Revitalisasi pertanian dalam arti luas dalam bentuk reorientasi pengelolaan usaha tani, peningkatan akses petani dan nelayan terhadap modal, sarana dan prasarana, teknologi dan pasar.

b.

Peningkatan dan perbaikan infrastruktur perdesaan dalam rangka mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat miskin dan menarik investor mengembangkan usaha di perdesaan.

c.

Memperkuat kelembagaan masyarakat dalam rangka mengoptimalkan modal sosial (social capital ).

d.

Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, agar masyarakat berperan aktif dalam pembangunan dan kelembagaan di perdesaan.

e.

Menciptakan iklim yang kondusif, agar kegiatan usaha dapat tumbuh berkembang dan mandiri di wilayah perdesaan.

f.

Menjamin kestabilan ketersediaan pangan.

g.

Menjamin kualitas harga komoditas pertanian dan perlindungan pasar, agar menguntungkan bagi petani.

6.

a.

Kebijakan Percepatan Pembangunan Perkotaan. Memperluas pelayanan publik dan kemampuan berusaha bagi masyarakat miskin perkotaan tanpa diskriminasi gender.

b.

Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat miskin perkotaan.

c.

Meningkatkan kepastian penguasaan dan pemilikan permukiman yang layak bagi masyarakat miskin.

5.2

Strategi Pilihan strategi sangat tergantung kepada fenomena yang ada. Fenomena kemiskinan

yang berdimensi ekonomi pendekatan strateginya dilakukan dengan dua strategi utama, yaitu pertama, mengurangi beban biaya bagi penduduk miskin dan kedua, meningkatkan pendapatan dan daya beli penduduk miskin. Bentuk kebijakan riil dari strategi pertama yang ditempuh adalah dengan mengurangi pengeluaran melalui pengurangan beban kebutuhan dasar seperti akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang mempermudah dan Hal - 141


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah mendukung kegiatan sosial ekonomi. Bentuk kebijakan riil strategi kedua, adalah melalui peningkatan kapasitas, harga diri dan produktivitas bagi penduduk miskin agar memperoleh kesempatan dan hasil yang lebih baik dalam berbagai kegiatan ekonomi, sosial dan politik yang berkesinambungan. Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistemik, terpadu dan menyeluruh. Dalam rangka memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak, diperlukan langkahlangkah strategis, komprehensif dan aplikatif. Penanggulangan kemiskinan yang komprehensif memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha (sektor swasta) dan masyarakat merupakan pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab sama terhadap kemiskinan. Pemerintah telah melaksanakan penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program dalam upaya pemenuhan

hak-hak

dasar warga

negara

secara

meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat miskin, penguatan sosial

ekonomi

masyarakat

layak,

kelembagaan

serta melaksanakan percepatan pembangunan daerah

tertinggal dalam upaya mencapai masyarakat Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan. Namun keseluruhan upaya tersebut belum maksimal jika tanpa dukungan dari para pemangku kepentingan lainnya secara koordinatif, integratif, sinkronisasi, sinergis dan berkesinambungan. Penanggulangan kemiskinan dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan strategi utama, sebagai berikut: 1.

Strategi 1: Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Miskin Pemberdayaan masyarakat adalah serangkaian kegiatan untuk meningkatkan aset dan

kemampuan masyarakat miskin, agar mau dan mampu mengakses berbagai sumberdaya, tanah pertanian, permodalan, teknologi dan pasar. Upaya pemberdayaan masyarakat mempunyai tujuan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan kelompok miskin beserta keluarganya baik dengan meningkatkan usaha yang ada maupun dengan menciptakan kesempatan kerja baru, serta meningkatkan daya tawar mereka melalui pendampingan yang partisipatif dan berkelanjutan. Upaya memberdayakan penduduk miskin menjadi meningkatkan

efektivitas

upaya penanggulangan penduduk

miskin

dan keberlanjutan kemiskinan

semata-mata

sangat sebagai

sangat

penting

untuk

penanggulangan

kemiskinan.

Dalam

penting

tidak memberlakukan

untuk

obyek pembangunan. Upaya untuk

memberdayakan penduduk miskin perlu dilakukan agar penduduk miskin dapat berupaya keluar dari kemiskinan dan tidak jatuh kembali ke dalam jebakan kemiskinan. Pentingnya pelaksana strategi dengan prinsip ini menimbang kemiskinan juga disebabkan oleh ketidakadilan dan struktur ekonomi yang tidak berpihak kepada kaum

Hal - 142


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah miskin. Hal ini menyebabkan output pertumbuhan tidak terdistribusi secara merata pada semua kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat miskin, yang secara politik, sosial, dan ekonomi tidak berdaya, jarang menikmati hasil pembangunan tersebut secara proporsional. Bahkan,

sering

proses

pembangunan

itu

justru

membuat

masyarakat

marjinalisasi, baik secara fisik maupun sosial disebabkan konsep

mengalami

pembangunan yang

ditujukan untuk menanggulangi kemiskinan umumnya melalui mekanisme atas-bawah (top-

down). Kelemahan dari mekanisme atas-bawah (top-down) adalah tanpa penyertaan partisipasi masyarakat. Semua inisiatif program penanggulangan kemiskinan berasaldari pemerintah (pusat), demikian pula dengan penanganannya. Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk

teknis implementasi program selalu dibuat seragam tanpa memperhatikan

karakteristik

masyarakat

miskin

di

masing-masing

daerah. Akibatnya, program yang

diberikan sering tidak mempunyai korelasi dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat miskin

setempat. Dengan

pertimbangan-pertimbangan

tersebut,

upaya

secara

menyeluruh disertai dengan pemberdayaan masyarakat miskin menjadi salah satu prinsip utama dalam strategi penanggulangan kemiskinan. Agar terjadi optimalisasi dalam pemberdayaan masyarakat, perlu dirumuskan strategi dalam pemberdayaan masyarakat. Rumusan strategi tersebut adalah sebagai berikut : 1.

Pendekatan kelompok Dengan berkelompok masyarakat miskin mau dan mampu bekerjasama untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama, berdasarkan potensi dari, oleh dan untuk kepentingan mereka bersama.

2.

Keswadayaan Sejak penumbuhan kelompok, masyarakat miskin sudah didorong untuk berusaha atas dasar kemauan dan kemampuan mereka sendiri dan tidak selalu tergantung kepada bantuan dan pertolongan dari luar.

3.

Kesatuan Keluarga Kepala keluarga beserta anggota keluarga merupakan satu kesatuan untuk kemajuan kesejahteraan mereka. Untuk itu peran serta aktif seluruh anggota keluarga sangat diperlukan, terlebih anggota keluarga yang perempuan.

4.

Kemitraan Masyarakat miskin adalah pelaku utama dalam penanggulangan kemiskinan. Untuk meningkatkan efektivitas upaya tersebut perlu membangun kerjasama dengan pemerintah, sektor bisnis dan akademisi sebagai mitra kerja.

Hal - 143


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 5.

Bekerja sambil belajar Pendampingan orang miskin dilakukan melalui proses saling belajar-mengajar dan bekerja

sama

dari

mengidentifikasi-menganalisa-memutuskan-melaksanakan

dan

memetik hasilnya secara berkelanjutan. 6.

Kebersamaan Agar kelompok orang miskin mampu menjadi gerakan rakyat akar rumput maka anggota kelompok haruslah dari orang miskin yang saling mengenal, saling percaya dan mempunyai kepentingan yang sama untuk mencapai tujuan bersama.

7.

Pendekatan Orang miskin sebagai pelaku penanggulangan kemiskinan perlu melibatkan seluruh anggota keluarga dengan prinsip kesetaraan gender.

2.

Strategi 2: Peningkatan Akses Pelayanan Dasar Prinsip

kelompok

kedua

dalam

masyarakat

penanggulangan

miskin

kemiskinan

adalah memperbaiki akses

terhadap pelayanan dasar. Akses terhadap pelayanan

pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi, serta pangan dan gizi akan membantu mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh kelompok masyarakat miskin. Disisi lain peningkatan

akses

terhadap pelayanan dasar mendorong peningkatan investasi modal

manusia (human capital). Salah satu bentuk peningkatan akses pelayanan dasar penduduk miskin terpenting adalah peningkatan akses pendidikan. Pendidikan harus diutamakan mengingat dalam jangka panjang ia merupakan cara yang

efektif bagi penduduk

miskin untuk

keluar dari

kemiskinan. Sebaliknya, kesenjangan pelayanan pendidikan antara penduduk miskin dan tidak miskin akan melestarikan kemiskinan melalui

pewarisan

kemiskinan

dari

satu

generasi ke generasi berikutnya. Anak-anak dari keluarga miskin yang tidak dapat mencapai tingkat pendidikan yang mencukupi sangat besar kemungkinannya untuk tetap miskin sepanjang hidupnya. Selain pendidikan, perbaikan akses yang juga harus diperhatikan adalah akses terhadap pelayanan kesehatan. Status kesehatan yang lebih baik akan dapat meningkatkan produktivitas dalam bekerja dan berusaha bagi penduduk miskin. Hal ini akan memungkinkan mereka untuk menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dan keluar dari kemiskinan. Selain itu, peningkatan akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak menjadi poin utama untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Konsumsi air minum yang tidak layak dan buruknya sanitasi perumahan meningkatkan kerentanan individu dan kelompok masyarakat terhadap penyakit.

Hal - 144


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 3.

Strategi 3: Pembangunan yang Inklusif Pembangunan yang inklusif diartikan sebagai pembangunan yang mengikutsertakan

dan sekaligus memberi manfaat kepada seluruh masyarakat. Partisipasi menjadi kata kunci dari seluruh pelaksanaan pembangunan. Fakta di berbagai negara menunjukkan bahwa kemiskinan hanya dapat berkurang dalam suatu perekonomian yang tumbuh secara dinamis. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang stagnan hampir bisa dipastikan berujung pada peningkatan angka kemiskinan. Pertumbuhan harus mampu menciptakan lapangan kerja produktif dalam jumlah besar. Selanjutnya, diharapkan terdapat multiplier effect pada peningkatan pendapatan mayoritas penduduk, peningkatan taraf hidup, dan pengurangan angka kemiskinan. Untuk mencapai kondisi sebagaimana dikemukakan di atas, perlu diciptakan iklim usaha yang kondusif di dalam negeri, sehingga stabilitas ekonomi

makro

merupakan

prasyarat penting untuk dapat mengembangkan dunia usaha. Selain itu juga diperlukan kejelasan dan kepastian berbagai kebijakan dan peraturan, kemudahan

berbagai

hal

seperti ijin berusaha, perpajakan dan perlindungan kepemilikan. Selanjutnya, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) harus didorong untuk terus menciptakan nilai tambah, termasuk melaluipasarekspor. Pertumbuhan yang berkualitas juga mengharuskan adanya prioritas lebih pada sektor perdesaan dan pertanian. Daerah perdesaan dan sektor pertanian merupakan tempat di mana penduduk miskin terkonsentrasi. Dengan demikian, pengembangan perekonomian perdesaan dan sektor pertanian memiliki potensi besar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang menghasilkan penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar dan pengurangan kemiskinan secara signifikan. Pembangunan yang inklusif juga penting dipahami dalam konteks kewilayahan. Setiap daerah di Indonesia dapat berfungsi sebagai pusat pertumbuhan dengan sumber daya dan komoditi unggulan yang

berbeda. Perekonomian daerah inilah yang

kemudian

akan

membentuk karakteristik perekonomian nasional, untuk itu pengembangan ekonomi lokal menjadi penting untuk memperkuat ekonomi domestik.

4.

Strategi

4:

Mensinergikan

Kebijakan

dan

Pengelompokan

Program

Penanggulangan Kemiskinan Strategi mensinergikan

kebijakan dan pengelompokan program penanggulangan

kemiskinan di bagi dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu : a.

Kelompok 1 : Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga bertujuan untuk memenuhi hak

dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup penduduk miskin. Bantuan sosial terpadu berbasis keluarga memiliki karakteristik bantuan langsung tunai bersyarat Hal - 145


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah bagi keluarga sangat miskin, keluarga miskin dan keluarga hampir miskin. Cakupan program pada kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, meliputi : 1)

Bantuan langsung kepada keluarga sasaran, bantuan langsung dapat berupa bantuan tunai bersyarat (Program Keluarga Harapan/PKH), Bantuan Langsung Bersyarat (conditional cash transfer), bantuan langsung dalam bentuk

barang,

misalnya pemberian beras bagi masyarakat miskin (raskin), serta bantuan bagi kelompok masyarakat rentan seperti mereka yang cacat, lansia, yatim/piatu dan sebagainya; 2)

Bantuan pendidikan berupa beasiswa dan pendidikan anak usia dini;

3)

Bantuan kesehatan termasuk pendidikan bagi orang tua bekaitan dengan kesehatan dan gizi (parenting education) melalui pemberian pelayanan kesehatan yang ditunjuk.

b.

Kelompok 2 : Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Kelompok

masyarakat

program

bertujuan

penanggulangan

untuk

kemiskinan

berbasis pemberdayaan

mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas

kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip penanggulangan

pemberdayaan kemiskinan

masyarakat. berbasis

Program

pada

kelompok program

pemberdayaan masyarakat memiliki ciri sebagai

berikut : 1)

Masyarakat terlibat langsung dalam kegiatan pembangunan, dari mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta pemeliharaan dan pelestariannya;

2)

Pengelolaan program dilaksanakan melalui kelembagaan masyarakat di tingkat desa/kelurahan secara transparan dan akuntabilitas;

3)

Pemerintah menyediakan tenaga pendampingan ( technical assistance) secara berjenjang dari mulai tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan tingkat pusat. Cakupan bidang pada kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis

pemberdayaan masyarakat dapat diklasifikasikan berdasarkan : 1)

Pembangunan infrastruktur pendukung sosial ekonomi di tingkat desa/kelurahan;

2)

Peningkatan kapasitas ( capacity building) bagi masyarakat miskin;

3)

Pinjaman modal bagi keluarga miskin pelaku usaha mikro dan kecil melalui Lembaga Keuangan Mikro (LKM) bukan bank dan bukan koperasi di tingkat desa/kelurahan dan atau kecamatan;

4)

Bantuan

sosial/santunan

bagi

Rumah

Tangga

Sangat Miskin/RTSM (orang

lanjut usia/lansia, beasiswa dan peningkatan gizi balita). Penerima manfaat adalah kelompok masyarakat yang dikategorikan miskin dan hampir miskin. Hal - 146


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah c.

Kelompok

3 : Kelompok

Program

Penangulangan Kemiskinan

Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil adalah program yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan ekonomi masyarakat dengan berbasis sumberdaya lokal. Karakteristik program pada kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil adalah dengan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk memberikan akses modal bagi masyarakat kecil. Cakupan pada kelompok program penanggulangan kemiskinan barbasis pemberdayaan usaha kecil dan mikro adalah : 1)

Perluasan penyaluran kredit dalam upaya meningkatkan jumlah kredit dan debitur usaha mikro dan kecil pada kelompok program penanggulangan kemiskinan barbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan

kecil,

pemerintah daerah

diharapkan dapat merumuskan pelaksanaan perluasan Kredit Usaha Rakyat (KUR); 2)

Penguatan kelembagaan dalam upaya meningkatkan kelembagaan mikro bukan bank dan

bukan

koperasi

pada

kelompok

program

penanggulangan

kemiskinan

barbasispemberdayaanusahaekonomi mikro dan kecil, melalui : a)

Pendataan Lembaga Keuangan Mikro dan Kecil (LKM) bukan bank dan bukan koperasi;

b)

Pendampingan

terhadap

Lembaga

Keuangan

Mikro (LKM) yang belum

berbadan hukum; c)

Pembinaan

Penerima

dan

manfaat

pengawasan

kelompok

terhadap Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

program

penanggulangan

kemiskinan

berbasis

pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil adalah kelompok masyarakat hampir miskin yang kegiatan usahanya pada skala mikro dan kecil dan yang dinilai layak untuk mendapatkan bantuan program.

5.

Strategi 5 : Memperbaiki Program Perlindungan Sosial Sistem perlindungan sosial dimaksudkan untuk membantu individu dan masyarakat

menghadapi

goncangan-goncangan (shocks) dalam hidup, seperti jatuh sakit, kematian

anggota keluarga, kehilangan pekerjaan, ditimpa bencana dan sebagainya. Sistem perlindungan sosial yang efektif akan mengantisipasi agar seseorang

atau

masyarakat yang mengalami goncangan tidak sampai jatuh miskin. Penerapan strategi ini antara lain didasari satu fakta besarnya jumlah masyarakat

yang rentan jatuh dalam

kemiskinan di Indonesia. Di samping menghadapi masalah tingginya potensi kerawanan sosial,

Indonesia juga dihadapkan pada fenomena terjadinya populasi penduduk tua

(population ageing) pada struktur demografinya. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan beban ekonomi terhadap generasi muda untuk menanggung mereka atau tingginya rasio ketergantungan. Hal - 147


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Tingginya tingkat kerentanan juga menyebabkan tingginya kemungkinan untuk masuk atau keluar dari kemiskinan. Oleh karena

itu, untuk menanggulangi semakin

besarnya kemungkinan orang jatuh miskin, perlu dilaksanakan suatu program bantuan sosial untuk melindungi mereka yang tidak miskin agar tidak menjadi miskin dan mereka yang sudah miskin agar tidak menjadi lebih miskin.

5.3

Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah

dikelompokan kedalam 3 klaster, yaitu: 1.

Klaster Bantuan dan Perlindungan Sosial;

2.

Klaster Pemberdayaan Masyarakat;

3.

Klaster Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Secara lengkap program dan kegiatan penangulangan kemiskinan berdasarkan

masing- masing klaster beserta SKPD yang melaksanakannya dapat dilihat pada Tabel berikut ini : No. I 1

SKPD Program Klaster: BantuandanPerlindungan Sosial Dinas 1 Peningkatan Akses Kesehatan Provinsi Pelayanan Kesehatan JawaTengah Masyarakat

Kegiatan 1 2 3 4

2

3

BadanPemberdayaa n Perempuan, PerlindunganAnak, danKeluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah

Dinas Sosial Provinsi JawaTengah

2

Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak

5

3

Keluarga Berencana

7

4

Akses Jaminan Sosial

8

5

Pelayanan Rehabilitasi Sosial penyandang cacat

9

6

10 11 12

Biaya perawatan dan pengobatan Pembagian Beban Pembiayaan Jamkesda di Provinsi Jawa Tengah Program Perbaikan Gizi Masyarakat Perbaikan sanitasi dasar melalui Klinik sanitasi Advokasi dan Fasilitasi Perlindungan Perempuan Kelompok Rentan Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu dan Bayi Kegiatan Pelayanan KB MOW, MOP, IUD dan Cabut Implant bagi Keluarga Pra KS dan KS1 Jaminan kesejahteraan sosial bagi peserta lembaga pelaksana askesos Biaya Transport Pengobatan Bagi penderita penyakit menahun terlantar Biaya Transport Operasi Penderita Bibir sumbing, Katarak, dan Cacat lainnya Pembinaan Lanjut Penyandang Cacat Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK) Hal - 148


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah No. 4

SKPD

Biro OtonomiDaerah danKerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah

6

Program Pengembangan Kapasitas Daerah Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing

13 14 15

5

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah

7

Pendidikan Dasar

16

17

18

6

Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah

8

Pendidikan Menegah 19

9

Program Agribisnis

20 21 22

10

Pengembangan Agribisnis

23

11

Pembinaan dan Pengelolaan Sarana Produksi Pengelolahan Hasil Bahan Baku

24

12

Pengembangan Agribisnis

Kegiatan Pemberian Uang Saku kepada Peserta khitanan massal Pemberian Pakaian dan Perlengkapan sekolah bagi peserta khitanan massal Pemberian Tali Asih pada panti wreda Pemberian Bantuan Operasional Sekolah bagi siswa SD/MI (Pendampingan BOS) Pemberian Bantuan Operasional Sekolah bagi siswa SMP/MTs (Pendampingan BOS) Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) untuk siswa SD/MI melalui Gerakan Minum Susu bagi siswa SD/MI Pemberian Bantuan Beasiswa bagi siswa SMA/SMK dari Keluarga Kurang Mampu Peremajaan Tanaman kelapa terpadu Pengembangan dan Pengawalan Tanaman Kapas Peningkatan Produksi dan Produktivitas Cengkeh Pengembangan Peningkatan Produktivitas Tanaman Perebunan Pengelolaan Sarana Produksi Pengolahan hasil bahan baku tembakau dan cengkeh,

25

Pembinaan peningkatan hasil produk perkebunan rakyat

26

Peningkatan adopsi teknologi pengolahan hasil perkebunan

27

Pembinanaan Pengelolaan Lingkungan Sosial dan Penguatan kelembagaan Bahan Baku Tembakau dan Cengkeh

Hal - 149


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah No.

SKPD

Program 28

29

Pembinaan dan Pengelolaan Budidaya Bahan Baku Tembakau dan Cengkeh

30

Pengembangan Usaha, kelembagaan dan SDM Perkebunan

13

Peningkatan Kesejahteraan Petani

31

Peningkatan dan Penguatan Kelembagaan Petani Perkebunan

14

Ketahanan Pangan

32

Peningkatan Produksi dan produktivitas dengan menggunakan Benih/Bibit Unggul

33

Pemberdayaan kelompok tani Pemeliharaan Blok Penghasil Tinggi (BPT) Kelapa Pengembangan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tan Bun

34

35

36 37 38 39

40

II 1

Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Sarana produksi, pengolahan hasil bahan baku tembakau dan cengkeh

Klaster : Pemberdayaan Masyarakat Dinas kesehatan 1 Pengembangan Provinsi JawaTengah Desa Siaga

1

2

Peningkatan Ketahanan pangan Pengelolaan Lahan dan Air (Dekon) Pengelolaan Lahan dan Air (TP) Perlindungan dan dan Konservasi Sumber Daya Alam Fasilitasi Penggunaan dan Pengelolaan Sarana Produksi Orentai FKD dalam rangka menanggulangi peningkatan peran dan fungsi FKD guna penanggulangan masalah kesehatan Prioritas Implementasi pelaksanaan dalam penanggulangan masalah kesehatan prioritas

3

Orientasi Kader

4

Implementasi Pelaksanaan

Hal - 150


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah No.

SKPD

Program 5 6 7

2

Dinas Bina Marga Provinsi Jawa tengah

2

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

8 9 10 11 12 13 14

3

Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah

Kegiatan Pengendalian Penyakit Kusta P2 TB Paru Lingkungan Sehat Pamsimas (Penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat) Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi. Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi. Kegiatan Rehabilitasi Jalan Provinsi Rehabilitasi Jembatan Provinsi Pemeliharaan Berkala Jalan Peningkatan Jalan Provinsi. Penggantian Jembatan Provinsi. Fasilitasi Pengelolaan Lingkungan di Industri rokok dan sekitarnya serta penghasil bahan baku

3

Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

15

4

Pengembangan Jasa Lingkungan kawasan-kawasan konservasi Laut dan Hutan

16

Kegiatan Fasilitasi kerjasama dan penanganan kerusakan/pencemaran lingkungan di kawassan dataran tinggi dan daerah tangkapan air, Sindoro, Sumbing, Merapi Merbabu

5

Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

17

6

Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

18

Fasilitasi perbaikan Lingkungan Kawasan Lindung DI luar Kawasan Hutan, Keanekaragaman Hayati, Kawasan Karst, Daerah Tangkapan Air serta lingkungan serta sumber mata air Fasilitasi penanganan masalah sosial dan relokasi masyarakat di sekitar WKO

7

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

19

Peningkatan kualitas pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan

8

Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam

20

Penanganan kerusakan dan pelestarian kawasan tambak/permukiman masyarakat pada ekosistem pesisir pantai utara

Hal - 151


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah No.

SKPD

Program 21

9

4

5

Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak

22

BadanPemberdayaa 10 n Perempuan, PerlindunganAnak, Dan Keluarga Provinsi Jawa Tengah

Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak

24

Berencana Dinas Tenaga Kerja,Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi JawaTengah

Peningkatan Kualitas dan produktivitas Tenaga Kerja

25

11

23

26 27 28 29

12

Pendidikan NonFormal dan Informal

30 31 32 33 34 35

13

Pelatihan dan Pemberdayaan Penca

36 37 38

39

6

Biro Humas Setda 14 Provinsi Jawa Tengah

Kerjasama Informasi dengan Media Massa

40

41

42

Kegiatan Penanganan, Mitigasi, Adaptasi dan Pencegahan Pencemaran serta Kerusakan Lingkungan Akibat Bencana/ Gangguan Lingkungan dan Pemanasan Global Pendidikan Formal dan Informal Pendidikan Kemasyarakatan dalam Bidang Lingkungan Hidup Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan melalui Desa Prima terintegrasi dengan PNPM Mandiri Pelatihan dibidang Industri dan Jasa Pelatihan kerja bagi CTKI LN Pelatihan di bidang Pertanian dan UKM Fasilitasi Subsidi Pelatihan Kerja bagi LPKS Pemagangan Dalam dan Luar Negeri Pelatihan Kewirausahaan Pelatihan di BLKI Cilacap Pelatihan di BLKP Klampok Pelatihan di BLKLN Pelatihan dan pemberdayaan Penca Pelatihan di BPPTK (AMT, BMT/4 pkt) Pelatihan di LPKS Uang pembinaan pelatihan (30 org x Rp. 500.000) Uang pembinaan pemberdayaan (45 org xRp.500.000) Fasilitasi Penyiapan, Penempatan dan pemantapan Transmigrasi Dialog Interaktif/ Pidato/Siaran Langsung/ Spot Rubrik dan kolom khusus sosialisasi pembangunan Jawa tengah Peliputan dan Konferensi Pers

Hal - 152


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah No.

SKPD 15

16

17

III 1

2

Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Pendidikan Non Formal dan informal

43

Kegiatan Pemberdayaan Media Mingguan/ Bulanan

44

Pembuatan Buletin, Majalah, dan Tabloid

45

Pembuatan Naskah Sambutan, Himpunan Naskah sambutan dan Makalah/Keynote Speaker Gubernur Jawa Tengah

46

Pendidikan

47

Pelatihan Kemasyarakatan

Klaster Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Badan 1 Pendidikan Non 1 Pendidikan Formal dan In Pemberdayaan Kemasyarakatan Formal Perempuan, PerlindunganAnak, Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah

2

Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

2

3

4

5

6 7

8

9

Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Penanganan Sumber Pencemar dari usaha/kegiatan menengah/besar dan industri kecil Pengelolaan Kualitas Air dan Penetapan Kelas Air Sungai Untuk Memenuhi Kebutuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang LH Penerapan teknologi ramah lingkungan pada klaster industri kecil dan rumah tangga pedesaan Perbaikan kinerja pengelolaan B3 dan limbah B3 pada usaha/ kegiatan Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Pendayagunaan limbah industri kecil tahu tempe untuk biogas Pelatihan ekoefisiensi dan produksi ramah lingkungan

Hal - 153


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah No.

SKPD 3

3

Dinas Koperasi Dan UMKMProvinsi Jawa Tengah

4

5

6

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Kegiatan 10 Pembinaan Masyarakat Penganggur melalui sektor informal,usaha mandiri,CBT (Community Base Training) dan Wira Usaha Baru (WUB) Peningkatan 11 Bantuan Pengembangan dukungan perluasan Koperasi dii Bidang jangkauan Kredit Pembiayaan melalui Usaha Rakyat penyediaan dana bagi (KUR). kelompok Pemuda pelaku usaha mikro / Koperasi 12 Bantuan Pengembangan Koperasi dii Bidang Pembiayaan melalui penyediaan dana bagi kelompok Perempuan pelaku usaha mikro / Koperasi Pendidikan Non 13 Peningkatan Penguatan Formal dan Informal Kualitas SDM KUMKM 14 Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat Peningkatan kualitas 15 Peningkatan kemampuan hidup dan terhadap akses permodalan perlindungan bagi kelompok wanita usaha / Kopwan perempuan dan anak 16 Kegiatan pengembangan

17

7

Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM

18 19 20

8

Pengembangan Diversifikasi Usaha dan Peningkatan Daya Saing

21

Kewirausahaan dan akses pasar bagi kelompok wanita usaha / kopwan Kegiatan workshop pengarusutamaan gender bagi kelompok wanita usaha dan TP PKK di 3 (tiga) Bakorlin Fasilitasi pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi Penilaian kesehatan KSP / USP yang sehat Pengembangan kelembagaan koperasi di wilayah penghasil dan industri hasil tembakau Pengembangan kualitas usaha, sarana prasarana dan permodalan koperasi di wilayah perdesaan

22 Fasilitasi bintek pengembangan usaha koperasi non pertanian di lingkungan industri hasil tembakau 23 Usaha koperasi bidang agribisnis di lingk hasil tembakau Hal - 154


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah No.

SKPD 9

10

Program Pengembangan Permodalan dan Jaringan Kemitraan Usaha

Peningkatan produktivitas pemasaran dan jaringan usaha

Kegiatan 24 Peningkatan dan pengembangan, permodalan, linkage program jaringan usaha kemitraan, asosiasi KSP/USP/KJKS/UJKS pengembangan STI 25 Fasilitasi akses permodalan bagi UMKM 26 Fasilitasi perkuatan permodalan dan diversifikasi usaha masyarakat/ anggota/calon anggota KSP/USP Kop di wilayah penghasil dan industri hasil tembakau 27 Penyediaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi UMKM 28 Fasilitasi ABDSI (Asosiasi Business Development Service Indonesia) 29 Fasilitasi sarana / prasarana 30 Peningkatan kualitas usaha, sarana prasarana dan permodalan koperasi non pertanian 31 Peningkatan kualitas gula kelapa dan handycrft di wilayah penghasil dan industri hasil tembakau 32 Pengembangan dan pemberdayaan sentra di wilayah penghasil dan industri hasil tembakau 33 Fasilitasi dan sosialisasi pemberdyaan UMKM pedagang kaki lima dan pasar krempyeng di wilayah penghasil tembakau dan industri hasil tembakau 34 Pengembangan desain dan bantuan perkuatan kemasan produk UMKM di wilayah penghasil tembakau dan industri hasil tembakau 35 Kegiatan Workshop Pengembangan Desain Busana Casual Produk UMKM di wilayah penghasil dan Industri tembakau

Hal - 155


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah No.

SKPD 11

12

13

14

15

Program Kegiatan Peningkatan kualitas 36 Peningkatan dan penguatan SDM KUMKM kualitas SDM KUMKM 37 Program Peningkatan Produktivitas Pemasaran dan Jejaring Usaha. 38 Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan ekonomi desa. Pendidikan Non 39 Pengembangan SDM formal dan Informal Pengelola Koperasi Jasa Keuangan Berbasis kompetensi Penguatan 40 Fasilitasi Koperasi Primer dan Kapasitas Sekunder Berkualitas Kelembagaan 41 Pengembangan koperasi Koperasi dan UMKM sentra - sentra ekonomi kerakyatan 42 Pengawasan berbasis IT bagi koperasi primer/ sekunder provinsi 43 Fasilitasi Pengawasan dan pengendalian KSP/USP Koperasi di tingkat provinsi 44 Pembinaan dan pengawasan KSP/USP Koperasi di wilayah penghasil tembakau

Pengembangan Diversifikasi Usaha dan Peningkatan Daya Saing Pengembangan Permodalan dan Jaringan Kemitraan Usaha

45 Pengembangan Sistem aplikasi trading board dan data centre UMKM 46 Fasilitasi perlindungan produk UMKM 47 Fasilitasi ijin depkes bagi UMKM 48 Peningkatan SDM KSP/USP Koperasi 49 Fasilitasi sertifikasi tanah bagi UMKM 50 Fasilitasi sentra BDSP sebagai KKMB 51 Pengadaan pengelolaan sistem simpan pinjam 52 Peningkatan kemampunan manajemen, teknologi informasi dan pemasaran bagi KUMKM pemasaran produk 53 Fasilitasi UMKM melalui kegiatan kemitraan, misi dagang, pameran dan pengembangan trading house dan gelar kiprah KUMKM 54 Peningkatan kualitas produk sentra Industri kecil Hal - 156


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah No.

SKPD

Program

Kegiatan 55 Fasilitasi prospek mandiri 56 Penilaian keberpihakan Kab Kota terhadap pemberdayaan UMKM

Besarnya dana yang dialokasikan untuk melaksanakan program penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 1.

5.4

Penanganan Pengaduan Masyarakat Dalam rangka penanganan pengaduan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah

membentuk Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat pada organisasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 414.2//131/2010, tanggal 31 Agustus 2010, tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah. Kelompok kerja ini mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat TKPK Provinsi Jawa Tengah dalam Penanganan Pengaduan masyarakat. Guna melaksanakan tugas tersebut Kelompok kerja ini memiliki fungsi : a.

Perumusan dan penyiapan penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait kegiatan penanggulangan kemiskinan;

b.

Perumusan dan penyiapan bahan kampanye penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan;

c.

Perumusan untuk penyiapan bahan sosilasiasi dan kampanye tentang perlunya pendampingan masyarakat dalam penyampauan pengaduan pada penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan. Susunan organisasi kelompok kerja ini adalah sebagai berikut :

1.

Kepala Bidang Pengambangan Ekonomi Masyarakat pada

: Ketua

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Tengah 2.

Sekretaris Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

: Wakil Ketua

3.

Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Provinsi

: Anggota

Jawa Tengah 4.

Kepala

Bagian

Administrasi

Pelaksanaan

Pembangunan

: Anggota

Wilayah pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah 5.

Kepala Seksi Evaluasi dan Pengendalian Unit PElaksanan

: Anggota

Teknis Statistik Pengendalian dan Evaluasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 6.

Kepala

Sub.

Bidang

Pengembangan

Jaringan

: Anggota

Hal - 157


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah Penanggulangan Kemiskinan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Tengah 7.

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial

: Anggota

Provinsi Jawa Tengah 8.

Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi pada Dinas Koperasi

: Anggota

dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah 9.

Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan

: Anggota

Memengah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah 10.

Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan pada Dinas

: Anggota

Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kepenedudukan Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan dalam pelaksanaan tugas TKPK Provinsi Jawa Tengah, sampai saat ini belum pernah ada pengaduan dari masyarakat yang masuk.

Hal - 158


BAB VI

KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010

BAB VI KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN 6.1.

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

6.1.1 Koordinasi ditingkat Daerah TKPKD Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan beberapa kali rapat koordinasi dalam upaya koordinasi dan konsolidasi program penanggulangan kemiskinan, yaitu : a.

Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Jawa Tengah Rapat koordinasi dilaksanakan pada tanggal 15 Nopember 2010 bertempat di Gedung

E lantai 5 Setda Provinsi Jawa Tengah, dipimpin langsung oleh Ibu Wakil Gubernur Jawa Tengah selaku Ketua TKPK Provinsi Jawa Tengah dan dihadiri oleh seluruh anggota TKPK Provinsi Jawa Tengah dan merupakan rapat koordinasi yang diselenggarakan dalam rangka koordinasi dan konsolidasi dengan seluruh anggota TKPK Provinsi Jawa Tengah. Dalam rapat koordinasi tersebut Ibu Wakil Gubernur selaku Ketua TKPK Provinsi jawa Tengah memberikan beberapa arahan sebagai berikut :

Wakil Gubernur Jawa Tengah Ibu Dra. Hj. Rustriningsih, M.Si selaku Ketua TKPKD Provinsi Jawa Tengah memberikan pengarahan kepada seluruh anggota TKPKD Provinsi Jawa Tengah

1.

Arahan Wakil Gubernur : a.

Meskipun jumlah penduduk miskin di Jawa tengah cenderung mengalami penurunan, namun demikian jumlahnya masih relatif banyak. Pada tahun 2008 sebanyak 6,19 juta jiwa (19,23%), selanjutnya pada tahun 2009 turun menjadi 5,72 juta jiwa (17,72%) dan pada tahun 2010 (Maret 2010) kembali turun menjadi sebesar 5,36 juta jiwa (16,56% dari jumlah penduduk tahun 2010 sebanyak 32,38 juta jiwa, SP2010).

b.

Sesuai RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013, tingkat kemiskinan di Jawa Tengah pada tahun 2013 ditargetkan sebesar 13,27%, menurut amanat nasional

Hal - 159


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010 sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2010-2014, tingkat kemiskinan di Jawa Tengah pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 11,58-11,37% dan sesuai Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium (MDGâ&#x20AC;&#x2122;s) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-1015 ditargetkan sebesar 8,75%. Guna mencapai target tersebut diperlukan strategi dan kebijakan percepatan penurunan penduduk miskin di Jawa Tengah. c.

Untuk mencapai target penurunan jumlah penduduk miskin atau secara umum menanggulangi kemiskinan bukanlah hal yang mudah, mengingat kemiskinan merupakan masalah yang kompleks. Selain itu dalam upaya penanggulangannya masih menghadapi berbagai permasalahan dan kendala antara lain : 1)

Belum akuratnya data penduduk miskin dan beragamnya kriteria serta indikator dalam menentukan status penduduk miskin, sehingga berpengaruh terhadap penentuan sasaran, ketepatan sasaran berikut evaluasi keberhasilannya.

2)

Masih lemahnya perencanaan program, antara lain ditunjukkan dengan belum optimalnya sinkronisasi dan sinergitas program/kegiatan yang diarahkan untuk menanggulangi kemiskinan. Disamping itu masih pula dijumpai ego sektoral.

d.

Belum mantapnya koordinasi kebijakan dan program serta pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.

e.

Kebijakan yang ditempuh dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah mencakup: 1)

Kebijakan ekonomi, diarahkan untuk mewujudkan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan usaha dan membuka kesempatan berusaha yang luas bagi peningkatan kapabilitas masyarakat yang tercermin dalam kebijakan untuk meningkatkan

pertumbuhan

ekonomi,

pembangunan

infrastruktur,

pembangunan pertanian, perdagangan dan ketenagakerjaan. 2)

Kebijakan perluasan kesempatan kerja dan berusaha, diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, peluang berusaha, meningkatkan produktivitas usaha dan tenaga kerja.

3)

Kebijakan pengurangan kesenjangan antar wilayah, diarahkan untuk mempercepat pembangunan wilayah miskin, wilayah perbatasan provinsi dan wilayah pasca bencana alam.

4)

Kebijakan pemenuhan hak dasar, dipusatkan pada prioritas penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, tanah, lingkungan hidup dan sumber daya alam, rasa aman dan partisipasi masyarakat.

f.

Berkenaan dengan telah terbentuknya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi

Jawa

Tengah

melalui

Keputusan

Gubernur

Jawa

Tengah

Nomor:

414.2/131/2010, tanggal 31 Agustus 2010, maka Tim Koordinasi perlu mengambil langkah konkrit sesuai dengan bidang tugasnya yaitu : 1)

Mengkoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Hal - 160


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010 2)

Mengkoordinasikan

pengendalian

pelaksanaan

program

penanggulangan

kemiskinan. g.

Terkait dengan tugas mengkoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, dapat dicerminkan dengan berbagai fungsi yang relevan dengan perkembangan saat ini, yaitu : 1)

Pengkoordinasian Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Forum Gabungan

Satuan

Kerja

Perangkat

Daerah

(Forgab

SKPD)

bidang

penanggulangan kemiskinan, dikaitkan dengan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). 2)

Evaluasi pelaksanaan rumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan.

h.

Terkait dengan tugas untuk mengkoordinasikan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, dapat dicerminkan melalui berbagai fungsi, yaitu : 1)

Pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.

2)

Pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh SKPD, meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

3)

Penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan secara periodik.

4) i.

Pengendalian penanganan pengaduan masyarakat.

Agar Tim Koordinasi dapat menjalankan tugas secara optimal, kelembagaan pendukung yang telah dibentuk hendaknya segera pula melakukan aktivitas sesuai dengan bidang tugas masing-masing, yaitu : 1)

Sekretariat Tim, memberikan dukungan administrasi teknis kepada Tim Koordinasi.

2)

Tim Kelompok Kerja yang terdiri dari : a)

Kelompok

Kerja

Pendataan

dan

Sistem

Informasi,

bertugas

melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Tim dalam Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Kemiskinan. b)

Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan, bertugas melaksanakan sebagian

tugas

Sekretariat

Tim

dalam

Pengembangan

Kemitraan

Penanggulangan Kemiskinan. c)

Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat, bertugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Tim dalam Penanganan Pengaduan Masyarakat.

Hal - 161


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010 3)

Tim Koordinator Program Penanggulangan Kemiskinan yang terdiri dari : a)

Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga, bertugas mengkoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan serta mengkoordinasikan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di bidang program perlindungan dan bantuan sosial.

b) Kelompok

Program

Penanggulangan

Kemiskinan

Berbasis

Pemberdayaan Masyarakat, bertugas mengkoordinasikan kebijakan dan program

penanggulangan

kemiskinan

serta

mengkoordinasikan

pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di bidang program pemberdayaan masyarakat. c)

Kelompok

Program

Pemberdayaan

Penanggulangan

Usaha

Ekonomi

Kemiskinan

Mikro

dan

Berbasis

Kecil,

bertugas

mengkoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan serta

mengkoordinasikan

pengendalian

pelaksanaan

program

penanggulangan kemiskinan di bidang program pemberdayaan usaha mikro dan kecil. d) Kelompok Program Perluasan Kesempatan Kerja, Pemberdayaan Tenaga Kerja dan Perlindungan Sosial, bertugas mengkoordinasikan kebijakan

dan

program

penanggulangan

kemiskinan

serta

mengkoordinasikan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan perluasan kesempatan kerja, pemberdayaan tenaga kerja dan perlindungan sosial. j.

Terkait dengan pelaporan, Tim Koordinasi berikut lembaga pendukungnya dapat menyampaikan laporan secara periodik, yaitu : a)

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, menyampaikan laporan kepada Gubernur Jawa Tengah dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

(TNP2K) terkait

dengan pelaksanaan dan capaian program

penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah. b) Sekretariat Tim, menyampaikan kepada Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah, terkait dengan tugas pemberian dukungan administrasi teknis. c)

Tim Kelompok Kerja, menyampaikan laporan kepada Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah, terkait dengan bidang tugas masing-masing.

d) Tim Koordinator Program Penanggulangan Kemiskinan, Ketua Tim Koordinator Program Penanggulangan Kemiskinan menyampaikan laporan kepada Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah,

terkait

dengan

status

dan

perkembangan

pelaksanaan

Hal - 162


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010 program/kegiatan di masing-masing kelompoknya serta permasalahan dan upaya-upaya pemecahannya. 2.

Penegasan Wakil Gubernur Jawa Tengah Berdasarkan paparan dari Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Wakil Gubernur

Jawa Tengah selaku Ketua TKPKD Provinsi Jawa Tengah memberikan beberapa penegasan sebagai berikut : a.

Bahwa upaya penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut : 1)

Menumbuhkembangkan kerjasama dan komitmen yang kuat antara bidang dan sektor dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

2)

Mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dengan didukung oleh ketersediaan data kemiskinan yang akurat dan mutakhir (by name, by address dan by case) sebagai dasar penentuan kebijakan dan penetapan sasaran dalam penanggulangan kemiskinan.

3)

Alokasi dana untuk program/kegiatan penanggulangan kemiskinan sesuai dengan kebutuhan masyarakat/penduduk miskin dan diberikan kepada sasaran yang tepat.

4)

Menumbuhkembangkan

partisipasi

dan

prakarsa

masyarakat

terutama

masyarakat miskin itu sendiri dalam upaya penanggulangan kemiskinan. 5)

Meningkatkan kegiatan monitoring dan evaluasi yang memberikan umpan balik bagi peningkatan kinerja program/kegiatan.

6)

Menjalin dan mengembangkan kemitraan dengan semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama menanggulangi kemiskinan di Jawa Tengah.

b.

Mewujudkan aktivitas nyata bagi TKPKD Provinsi Jawa Tengah, melalui : 1)

Rapat

Koordinasi

baik

secara

insidentil

guna

mensikapi

permasalahan-

permasalahan yang sedang berkembang dan membutuhkan penanganan segera atau rapat yang terjadwal secara periodik. 2)

Melaksanakan monitoring dan evaluasi dengan dilengkapi instrumen yang jelas sebagai alat ukur untuk menilai kinerja program/kegiatan penanggulangan kemiskinan.

3)

Menyusun kajian terhadap berbagai regulasi yang kemungkinan kurang pro poor,

pro job dan pro investasi. 4)

Menyusun laporan secara berjenjang dan periodik sesuai dengan tugas dan fungsinya. Oleh sebab itu perlu disiapkan panduan yang memuat proses, mekanisme, sistimatika dan substansi pelaporan.

c.

Menyempurnakan draft SPKD Provinsi Jawa Tengah dengan membuka akses yang lebih luas bagi semua pihak guna memberikan saran dan masukan terhadap dokumen SPKD yang disusun sehingga nantinya dokumen SKPD menjadi acuan

Hal - 163


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010 dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, sehingga dapat didanai dan diimplementasikan. d.

Mendorong keterlibatan pihak swasta dan dunia usaha lainnya guna mendukung upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah.

6.1.2 Koordinasi Dengan Kelembagaan di Tingkat Pusat Rapat koordinasi dilaksanakan selama 2 (dua) hari di Bappeda Provinsi Jawa Tengah, yaitu pada tangal 16 dan 17 Desember 2010, dibuka secara resmi oleh Ibu wakil Gubernur Jawa Tengah dan diikuti oleh seluruh anggota SKPD yang masuk dalam TKPK Provinsi serta perwakilan Bappeda Kabupaten/kota seluruh Jawa Tengah. Pada rakor ini menghadirkan narasumber dari Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), yaitu Sdr. Priadi Asmanto dan Sdr. Alie Sadhikin.

Rapat Koordinasi TKPKD Provinsi Jawa Tengah tentang Pengolahan Data dan Informasi untuk Penanggulangan Kemiskinan dengan melibatkan Perwakilan Bappeda Kab/Kota seluruh Jawa Tengah

a.

Agenda Rapat Agenda Rakor Pengelolaan Data dan Informasi untuk Penanggulangan Kemiskinan

yaitu : Hari pertama : 1.

Pengarahan Ibu Wakil Gubernur selaku Ketua TKPK Provinsi Jawa Tengah;

2.

Sosialisasi Kebijakan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan oleh TNP2K; dan

3.

Pelatihan bagi Bappeda Kabupaten/Kota tentang: a.

Analisis kondisi kemiskinan di daerah.

b.

Analisis perencanaan program penanggulangan kemiskinan di daerah.

c.

Analisis pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di daerah.

Hari kedua : Pelatihan bagi SKPD Provinsi Jawa Tengah tentang : 1.

Analisis kondisi kemiskinan di daerah.

2.

Analisis perencanaan program penanggulangan kemiskinan di daerah.

3.

Analisis pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di daerah.

Hal - 164


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010 1) 1.

Resume Hasil Rapat Koordinasi Percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi dan pengintegrasian berbagai program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan baik di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

2.

Komitmen dan konsistensi Kab/Kota dalam percepatan penurunan jumlah penduduk miskin diarahkan untuk mendukung pencapaian target Nasional, Provinsi dan MDGâ&#x20AC;&#x2122;s.

3.

Komitmen kelembagaan dan struktur organisasi penanggulangan kemiskinan di tingkat

Kabupaten/Kota

sangat

dibutuhkan

untuk

mendorong

percepatan

penanggulangan kemiskinan dan berdasarkan hasil inventarisasi sebanyak 20 Kabupaten/Kota (posisi tanggal 17 Desember 2010) yang telah melakukan penyesuaian Peraturan Presiden No.15 Tahun 2010. 4.

Pelatihan pengelolaan data dan informasi diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM perencanaan penanggulangan kemiskinan di Provinsi maupun Kabupaten/Kota seluruh Jawa Tengah.

2)

Rekomendasi Bagi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Berdasarkan rapat koordinasi telah menghasilkan beberapa rekomendasi sebagai

berikut: 1.

Mendorong penyempurnaan TKPK di 15 Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Presiden No.15 Tahun 2010 dan Permendagri No.42 Tahun 2010.

2.

Melaksanakan rapat koordinasi TKPK Kabupaten/Kota secara periodik.

3.

Meningkatkan kapasitas SDM terlatih dengan mengadakan pelatihan yang terfokus pada analisis program capaian penanggulangan kemiskinan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota pada tahun 2011.

4.

Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan TKPK Kabupaten/Kota kepada TKPK Provinsi secara periodik yang diteruskan ke TNP2K melalui Kementerian Dalam Negeri.

6.2.

Permasalahan Pelaksanaan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Beberapa

kendala

yang

masih

dihadapi

dalam

pelaksanaan

koordinasi

penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah antara lain: 1.

Masih lemahnya koordinasi dan kerjasama antar sektor dalam pelaksanaan program/kegiatan

penanggulangan

kemiskinan

dikarenakan

paradigma

penanggulangan kemiskinan masih dianggap sektoral. 2.

Belum mantapnya koordinasi kebijakan dan program serta pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.

3.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap program/kegiatan penanggulangan kemiskinan belum secara efektif dilakukan untuk melihat sejauhmana target capaian maupun outcome dari setiap program/kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan.

Hal - 165


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010 6.3.

Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2010 Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh TKPK Provinsi Jawa Tengah adalah

sebagai berikut : 1.

Rapat koordinasi dan konsolidasi seluruh anggota TKPK Provinsi Jawa Tengah, Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Forum Gabungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forgab SKPD) bidang penanggulangan kemiskinan terkait dengan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dalam rangka pemantapan pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan di beberapa SKPD dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

2.

Evaluasi pelaksanaan rumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan.

3.

Pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.

4.

Pengendalian

pemantauan

pelaksanaan

kelompok

program

penanggulangan

kemiskinan oleh SKPD, meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. 5.

Penyusunan

laporan

hasil

pemantauan

pelaksanaan

program/kegiatan

penanggulangan kemiskinan secara periodik. 6.

Penanganan pengaduan masyarakat terkait dengan pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah.

6.4

Agenda Kegiatan Tahun 2011 Kegiatan-kegiatan yang menjadi agenda dari Tim Koordinasi Penanggulangan

Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2011 adalah sebagai berikut: 1.

Persiapan internal pembahasan rencana rapat koordinasi TKPKD guna menyusun rencana kerja TKPKD Tahun 2011.

2.

Persiapan internal penyusunan tim pelaksana kegiatan TKPKD.

3.

Rapat persiapan dengan bidang-bidang terkait dengan pelaksanaan kegiatan TKPKD.

4.

Persiapan awal dengan SKPD guna membahas rencana kegiatan TKPKD.

5.

Persiapan internal membahas hasil rapat bidang dan SKPD.

6.

Persiapan internal membahas rencana tindak lanjut hasil rapat persiapan dengan keluaran rencana aksi tindak lanjut kegiatan TKPKD.

7.

Persiapan rakor dan konsolidasi TKPKD.

8.

Rakor TKPKD dengan SKPD Provinsi dengan target keluaran menyatukan persepsi tentang kebijakan TKPKD di Jateng.

9.

Rakor TKPKD dengan Kabupaten/Kota dengan target keluaran akselerasi kinerja TKPKD di Kabupaten/Kota.

Hal - 166


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah 2010 10. Mempersiapkan daftar isian data untuk analisis kondisi kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Tengah. 11. Mengkompilasi data kemiskinan sebagai dasar dalam penyusunan analisis kondisi kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. 12. Rakor TKPKD Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan target keluaran evaluasi kegiatan TKPKD Provinsi dan Kabupaten/Kota. 13. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan analisis kegiatan penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah. 14. Rapat internal sub-bidang dengan keluaran rencana penyusunan materi data distribusi penduduk miskin. 15. Rapat dengan SKPD terkait keluaran masukan data distribusi penduduk miskin. 16. Penyelesaian dokumen SPKD Provinsi Jawa Tengah sebagai acuan bagi seluruh SKPD dalam menyusun program/kegiatan penanggulangan kemiskinan. 17. Fasilitasi dan koordinasi perencanaan TKPKD. 18. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan Tahun 2011 kepada Ketua TKPKD Jawa Tengah. Selengkapnya agenda kegiatan TKPK Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 6.1.

Hal - 167


Tabel 6.1 Jadwal Kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 No. 1 2 3 4 5 6

Kegiatan/Sub Kegiatan

Feb

Maret

April

Mei

Agt

Sept

Okt

Nov

Persiapan internal pembahasan rencanarapat minggu koordinasi TKPKD guna menyusun rencana ke-3 kerja TKPKD Tahun 2011 Persiapan internal penyusunan tim pelaksana minggu kegiatan TKPKD ke-3 Persiapan awal dengan SKPD-SKPD guna minggu membahas rencana kegiatan TKPKD ke-3 Persiapan awal dengan SKPD-SKPD guna minggu membahas rencana kegiatan TKPKD ke-1 Persiapan internal membahas rencana tindak minggu lanjut hasil rapat persiapan dengan keluaran ke-2 rencana aksi tindak lanjut kegiatan TKPKD Persiapan internal membahas rencana tindak minggu lanjut hasil rapat persiapan dengan keluaran ke-1 rencana aksi tindak lanjut kegiatan TKPKD

7

Persiapan rakor dan konsolidasi TKPKD

8

Rakor TKPKD dengan SKPD Provinsi dengan target keluaran menyatukan persepsi tentang kebijakan TKPKD di Jateng

9

Rakor TKPKD dengan Kab/Kota dengan target keluaran akselerasi kinerja TKPKD di Kab/kota Mempersiapkan daftar isian data untuk analisis kondisi kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Tengah

10

Jan

Bulan Juni Juli

minggu ke-2 minggu ke-3 minggu ke-1 minggu ke-4 Hal - 168

Des


No.

Kegiatan/Sub Kegiatan

11

Mengkompilasi data kemiskinan sebagai dasar dalam penyusunan analisis kondisi kemiskinan kab/kota di Jawa Tengah

12

Rakor TKPKD Provinsi dan Kab/Kota dengan target keluaran evaluasi kegiatan TKPKD Provinsi dan Kab/Kota Melaksanakan monitoring, evaluasi dan analisis kegiatan penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah Rapat internal sub-bidang dengan keluaran rencana penyusunan materi data distribusi penduduk miskin Rapat dengan SKPD terkait keluaran masukan data distribusi penduduk miskin

13

14

15 16

Penyelesaian dokumen SPKD Provinsi Jawa Tengah sebagai acuan bagi seluruh SKPD dalam menyusun program/kegiatan penanggulangan kemiskinan

17

Fasilitasi dan koordinasi perencanaan TKPKD

18

Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan Tahun 2011 kepada Ketua TKPKD Jawa Tengah

Jan

Feb

Maret

April

Mei

Bulan Juni Juli

Agt

Sept

Okt

Nov

Des

minggu ke-1 minggu ke-1 minggu ke-1 minggu ke-1 minggu ke-1 minggu ke-1 minggu minggu minggu minggu minggu minggu minggu minggu minggu minggu minggu minggu ke-2 ke-2 ke-2 ke-2 ke-2 ke-2 ke-2 ke-2 ke-2 ke-2 ke-2 ke-2 minggu ke-2

Hal - 169


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah

6.5

Pengendalian Program Penanggulangan Kemiskinan Pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah

telah berlangsung sangat lama, dari tahun ke tahun menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah menunjukkan trend menurun, pada tahun 2008 sebanyak 6.189,6 juta atau 19,23% menurun menjadi 5.369,2 juta atau 16,56% pada tahun 2010. Upaya untuk mewujudkan keberhasilan dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dilaksanakan melalui 3 kelompok program, yaitu : 1.

Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Berbasis Rumah Tangga Bentuk kegiatan yang termasuk dalam kelompok 1 yaitu : a)

Bantuan

langsung

kepada

penduduk miskin,

antara lain berupa bantuan

langsung tunai bersyarat (Program Keluarga Harapan/PKH), Bantuan Langsung Bersyarat (conditional cash transfer), bantuan langsung dalam bentuk barang, misalnya beras untuk masyarakat miskin (raskin), dan bantuan bagi kelompok rentan (penduduk yang cacat, lanjut usia, yatim/piatu dan sebagainya); b) Bantuan pendidikan berupa beasiswa dan pendidikan anak usia dini; c)

Bantuan kesehatan termasuk pendidikan bagi orang tua bekaitan dengan kesehatan dan gizi (parenting education).

2.

Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Berbasis Komunitas Bentuk kegiatan yang termasuk dalam kelompok 2 yaitu : a)

Pembangunan infrastruktur pendukung sosial ekonomi di tingkat desa/kelurahan;

b) Peningkatan kapasitas (capacity building) bagi masyarakat miskin; c)

Pinjaman modal bagi keluarga miskin pelaku usaha mikro dan kecil melalui Lembaga Keuangan Mikro (LKM) bukan bank dan bukan koperasi di tingkat desa/kelurahan dan atau kecamatan;

d) Bantuan sosial/santunan bagi Rumah Tangga Sangat Miskin/RTSM (orang lanjut usia/lansia, beasiswa dan peningkatan gizi balita). 3.

Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Berbasis Usaha Mikro Dan Kecil Bentuk kegiatan yang termasuk dalam kelompok 3 yaitu : a)

Penyaluran bantuan permodalan bagi masyarakat melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR);

b) Penguatan kelembagaan keuangan mikro bukan bank dan bukan koperasi, melalupendataan LKM bukan bank dan bukan koperasi, pendampingan dan pengawasan.

Hal - 170


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah

4.

Program

Penanggulangan

Kemiskinan

Untuk

Meningkatkan

Akses

Pelayanan Dasar (Perluasan Program Pro Rakyat) a.

b.

Pemenuhan hak pangan bagi masyarakat meliputi: 1)

Peningkatan produksi dan distribusi pangan secara merata;

2)

Peningkatan dan stabilitas ketahanan pangan lokal;

3)

Peningkatan pendapatan petani dan nelayan;

4)

Peningkatan pengetahuan masyarakat akan diversifikasi pangan;

5)

Peningkatan sistem kewaspadaan dini dalam gizi dan rawan pangan.

Pemenuhan hak atas layanan kesehatan, meliputi : 1)

Peningkatan dalam penyediaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin;

2)

Peningkatan pengetahuan masyarakat miskin tentang arti pentingnya kesehatan dan gizi masyarakat;

3) c.

Peningkatan kerjasama global dalam penanggulangan masalah kesehatan.

Pemenuhan hak atas layanan pendidikan, meliputi : 1)

Peningkatan partisipasi layanan pendidikan baik formal maupun non formal bagi masyarakat miskin;

2)

Pemberian kesempatan bagi anak berprestasi dari keluarga miskin untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi;

3)

Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan di daerah terisolir, tertinggal dan perbatasan provinsi.

d.

Pemenuhan hak atas perumahan, meliputi : 1)

Penyediaan rumah yang layak dan sehat yang terjangkau bagi masyarakat miskin;

2)

Peningkatan perlindungan terhadap lingkungan permukiman dan perumahan rakyat terutama komunitas adat.

e.

Pemenuhan hak atas air bersih dan sanitasi, meliputi : 1)

Penyediaan air bersih bagi masyarakat di daerah terpencil, tertinggal, pesisir dan perbatasan provinsi;

2)

Peningkatan sanitasi lingkungan masyarakat miskin di daerah tertinggal, terpencil, pesisir dan perbatasan provinsi serta daerah kumuh.

f.

Pemenuhan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, meliputi : 1)

Pengembangan sistem pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan; Hal - 171


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah

2)

Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup;

3)

Menjalin kerjasama global dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

g.

Pemenuhan hak atas tanah, meliputi : 1)

Peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan ruang daerah;

2)

Melindungi hak atas tanah bagi komunitas adat, kelompok rentan dan tanah ulayat;

3)

5.

Optimalisasi pemanfaatan tanah secara terencana sesuai tata ruang daerah.

Program Penanggulangan Kemiskinan Inisiatif Daerah Terkait dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, Provinsi Jawa Tengah

memiliki pogram yang sangat spesifik, yaitu gerakan pembangunan â&#x20AC;?Bali nDeso mBangun

Desoâ&#x20AC;? yang ditujukan guna meningkatkan pendapatan, pengentasan kemiskinan

dan

peningkatan kesejahteraan masyarakat, antara lain dalam bentuk : a.

Revitalisasi pertanian dalam arti luas dalam bentuk reorientasi pengelolaan usaha tani, peningkatan akses petani dan nelayan terhadap modal, sarana dan prasarana, teknologi dan pasar.

b.

Peningkatan dan perbaikan infrastruktur perdesaan dalam rangka mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat miskin dan menarik investor mengembangkan usaha di perdesaan.

c.

Memperkuat kelembagaan masyarakat dalam rangka mengoptimalkan modal sosial (social capital ).

d.

Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, agar masyarakat berperan aktif dalam pembangunan dan kelembagaan di perdesaan.

e.

Menciptakan iklim yang kondusif, agar kegiatan usaha dapat tumbuh berkembang dan mandiri di wilayah perdesaan.

f.

Menjamin kestabilan ketersediaan pangan.

g.

Menjamin kualitas harga komoditas pertanian dan perlindungan pasar, agar menguntungkan bagi petani.

6.6

Permasalahan Dalam Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Permasalahan yang muncul dalam koordinasi penanggulangan kemiskinan antara lain

adalah sebagai berikut : 1.

Data pendukung terkait dengan kemiskinan seringkali tidak sinkron sehingga pengambil keputusan memiliki resiko memutuskan suatu program atau kegiatan secara tidak tepat sehingga dapat menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

Hal - 172


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah

2.

Mobilitas aparatur pemerintah daerah yang tinggi, sehingga aparat yang ditunjuk menangani penanggulangan kemiskinan pada masing-masing SKPD yang menjadi anggota TKPKD seringkali tidak bisa hadir dalam rapat-rapat koordinasi yang diselenggarakan Sekretariat TKPKD, berakibat efektivitas kerja anggota TKPKD kurang optimal.

3.

Anggota TKPKD juga memiliki tugas pokok dan fungsi pada SKPD dimana beliau bertugas dan seringkali mewakilkan pada saat rapat koordinasi TKPKD akibatnya sering tidak nyambung antara sesuatu yang telah disepakati dalam rapat koordinasi dengan implementasinya.

4.

Mekanisme

penyampaian

laporan

kegiatan

penanggulangan

kemiskinan

dari

Pemerintah Kabupaten/Kota kepada provinsi tidak berjalan sesuai harapan sehingga Sekretariat TKPD Provinsi tidak memiliki data real time terkait dengan perkembangan kegiatan di lapangan, kewajiban menyusun laporan dan sebagainya.

Hal - 173


BAB VII

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah

BAB VII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 7.1. a.

Kesimpulan Prioritas Intervensi Sektoral dan Wilayah Penduduk miskin di Jawa Tengah dari waktu ke waktu menunjukkan penurunan

meskipun tidak terlalu progresif,

dari 19,23% pada bulan Maret 2008 menjadi 16,11%

pada bulan Juli 2010. Grafik 7.1 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Di Jawa Tengah (Sumber: BPS, Susenas Maret dan Juli)

19,23

18,99

19,50 18,50

17,48

5.655,4

Maret

Juli

16,11

16,50

5.217,2

17,50

16,56

5.725,7

6.122,6

6.189,6

17,72

5.369,2

6.400,0 6.200,0 6.000,0 5.800,0 5.600,0 5.400,0 5.200,0 5.000,0 4.800,0 4.600,0

15,50 14,50

Maret

Juli 2008

Maret

2009

Absolut (ribu)

Juli 2010

(%)

Secara sektoral prioritas bidang/sektor yang perlu mendapatkan perhatian untuk intervensi adalah pada AKB, AKBA, AKI, Akses warga miskin pada sarana prasarana air minum layak, pengendalian harga bahan pangan terutama gula pasir dan daging ayam. Perincian indikator utama tersebut seperti diperlihatkan oleh tabel di bawah ini. No.

Bidang

1

Kesehatan

2 3 4

Pendidikan Infrastruktur Dasar Ketahanan Pangan

Indikator Utama yang Perlu Mendapatkan Intervensi Angka Kematian Bayi Angka Kematian Balita Angka Kematian Ibu Melahirkan Angka Partisipasi Kasar SMP Akses Air Minum Layak Harga Bahan Pangan Gula Pasir Harga Bahan Pangan Daging Ayam

Keterangan Trend Trend Trend Trend Trend Trend Trend

meningkat meningkat meningkat menurun menurun meningkat meningkat

Dilihat dari segi wilayah, maka prioritas intervensi berada pada wilayah-wilayah yang memiliki persentase penduduk miskin tinggi yaitu Purbalingga (24,58%), Rembang (23,41%), Wonosobo (23,16%), Brebes (23,01%), dan Kebumen (22,71%). Ranking selengkapnya dapat dilihat pada grafik 7.2.

Hal - 174


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah

30

Grafik 7.2 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 (Sumber: BPS, Susenas Juli)

25

20

15

10

5

5,12 8,28 9,02 9,37 10,18 10,50 10,51 10,62 10,94 13,11 13,46 13,72 13,96 13,98 14,14 14,47 14,48 14,67 15,68 16,27 16,29 16,61 17,47 17,49 17,86 18,11 18,76 19,17 19,96 20,20 22,71 23,01 23,16 23,41 24,58

Persen

16,11

0

Persentase Penduduk Miskin kabupaten/Kota tahun 2010

b.

Persentase Penduduk Miskin Provinsi tahun 2010

Implikasi Penyesuaian Program dan Anggaran Dari analisis keterkaitan indikator utama dengan indikator pendukung pada masing-

masing kelompok bidang menggunakan analisis kuadran telah ditentukan kategori prioritas meliputi Prioritas 1, Prioritas 2, Prioritas 3 dan Prioritas 4. Pilihan prioritas ini dapat dipergunakan sebagai dasar penetapan program intervensi sesuai dengan ketersediaan anggaran. Daftar prioritas pada setiap kelompok bidang dapat dilihat pada Bab III. Hasil analisis terhadap keterkaitan indikator utama dan indikator pendukung yang menghasilkan prioritas intervensi,

mestinya dapat dijadikan dasar

untuk melakukan

penyesuaian maupun alokasi anggaran. Namun karena penyusunan program dan alokasi anggaran memiliki siklus waktu

tertentu,

hasil analisis ini perlu dipertimbangan dalam

penyusunan program tahun 2012 dan tahun 2013. c.

Rencana

Koordinasi

dan

Pengendalian

Pelaksanaan

Program

Penanggulangan Kemiskinan. Kegiatan yang akan dilaksanaan dalam rangka koordinasi pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut. 1)

Koordinasi

persiapan

monitoring

perkembangan

kegiatan

penanggulangan

kemiskinan dengan seluruh SKPD terkait; 2)

Persiapan

evaluasi

paruh

waktu

pelaksanaan

program

dan

rencana

penanggulangan kemiskinan jangka menengah; 3)

Fasilitasi

Kabupaten/Kota

dalam

analisis

data

kemiskinan

dan

pelaporan

penanggulangan kemiskinan Kabupaten/Kota; 4)

Koordinasi penyusunan website penanggulangan kemiskinan Provinsi Jawa Tengah

Hal - 175


Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Provinsi Jawa Tengah

7.2 1.

Rekomendasi. Temuan tentang prioritas program intervensi dari hasil analisis/kajian

hubungan

indikator utama dan indikator pendukung menggunakan teknik kuadran, perlu ditindaklanjuti dengan analisis kesesuaiannya dengan program dan kegiatan masingmasing urusan, dan perlu pula dialokasikan anggarannya. 2.

Kualitas dan intensitas koordinasi dari seluruh anggota TKPKD Provinsi perlu dioptimalkan untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja TKPKD.

3.

Aktivitas dan agresivitas Kabupaten/Kota dalam mengelola

dan mengefektifkan

TKPKD perlu terus ditingkatkan, untuk itu TKPKD Provinsi perlu melakukan kegiatan fasilitasi dan advokasi. 4.

Agar komunikasi antara TKPKD Provinsi dengan masyarakat, dan dengan TKPKD Kabupaten/kota bisa lebih intensif,

TKPKD Provinsi perlu segera menyusun dan

mengoperasikan situs website Penanggulangan Kemiskinan Jawa Tengah.

Hal - 176


LAMPIRAN

LP2KD Jateng 2010  

Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you