Page 1

EDISI OKTOBER 2011

WUJUDKAN

ASPIRASI MASYARAKAT

20 M Untuk Bandara

SERAY

Segera Bahas Anggaran Pilgub 2013

Mimbar Legislatif

EDISI OKTOBER 2011

APBD Lampung 2012 Ditergetkan Rp2,6 Triliun

Nelayan dan PNS Mengadu ke Dewan


Dari Redaksi

JARING ASPIRASI

DITERBITKAN OLEH: Sekretariat DPRD Provinsi Lampung PELINDUNG: Gubernur Lampung Sjachroedin ZP. Wakil Gubernur Lampung Ir. MS. Joko Umar Said, MM. PEMBINA: Ketua DPRD Provinsi Lampung Ir. Marwan Cik Asan, MM. Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung Hj. Nurhasanah, SH. MM. Ir. Hi. Indra S. Ismail, MM. Ir. Hi. Hantoni Hasan, M.Si. PENASEHAT: Seketaris Daerah Provinsi Lampung: Ir. Barlian Tihang, M.M. PENANGGUNG JAWAB: Sekretaris DPRD Provinsi Lampung: Sutoto, S.H., M.H. PIMPINAN REDAKSI: Hargo Prasetyo Widi, SH. Kabag Perundang-undangan DEWAN REDAKSI: Kabag Umum: Drs. Budi Heriyanto MM. Kabag Keuangan: Dra. Tina Malinda MM. Kabag Persidangan: Drs. Pohan Alam Kasubag Humas: Edy Nefo Irianto, S. Sos, MM. Kasubag Publikasi: Jamaluddin, S.Sos. REDAKTUR PELAKSANA: Kassubag Dokumentasi Informasi dan Perpustakaan: Cakrawala Umar, S.Sos. KONTRIBUTOR: Antoni, S.E. Ana Ekawati Adam, S.H. Arianto R. Nugroho, S.H. Ahmad Mustajab Adi Supriadi M. Rizal Nasution, S.E. STAF TATA USAHA: Dra. Neli Yuniar ALAMAT REDAKSI: Gedung DPRD Provinsi Lampung Lantai II Jl. Wolter Monginsidi No. 69 Telukbetung Telp. (0721) 481166, 482166, Fax (0721) 482166

A

genda kegiatan rutin DPRD Provinsi Lampung yang dilaksanakan 4 bulan sekali adalah melakukan kunjungan kepada konstituens pada masa reses. Selain menjaring aspirasi masyarakat, kegiatan tersebut juga untuk menyosialisasikan berbagai program pemerintah, termasuk kebijakankebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah provinsi bersama DPRD. DPRD provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan di tingkat provinsi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sebagai representasi rakyat, DPRD mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPRD antara lain membentuk perda bersama Gubernur, membahas dan memberikan persetujuan raperda mengenai APBD yang diajukan Gubernur, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan APBD, dan lainlain seperti yang diatur dalam undang-undang. Dalam menjalankan tugas pokok, fungsi, dan wewenang tersebut Dewan memerlukan masukan dari berbagai pihak, termasuk dari masyarakat. Jaring aspirasi masyarakat merupakan salah satu cara untuk memperoleh masukan tersebut. Dari berbagai kunjungan langsung ke masyarakat, anggota Dewan memperoleh banyak aspirasi yang harus diperjuangkan, karena itulah cerminan kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat Provinsi Lampung pada saat ini adalah tersedianya infrastruktur, terutama jalan dan jembatan, selain prasarana pendidikan dan kesehatan. Juga prasarana yang dapat menyokong peningkatan perekonomian rakyat, seperti jaringan irigasi. Tentu masih masih lagi yang diinginkan masyarakat, namun pada saat ini yang paling prioritas adalah pembangunan jalan dan jembatan. Dari hasil jaring aspirasi tersebut, DPRD Lampung pun memilah-milah dan menyusun skala prioritas yang selanjutnya diusulkan kepada Pemprov untuk direalisasikan, baik dengan

pendanaan dari APBN maupun APBD. Sejumlah anggota Dewan menilai masih banyak aspirasi masyarakat tersebut yang belum terakomodasi dalam APBD. Kalaupun terakomodasi, beberapa di antaranya belum tepat sasaran. Karena itulah, menjadi penting untuk terus menerus memperjuangkan aspirasi masyarakat tersebut agar pada akhirnya bisa menjadi kenyataan. “Kesepakatan mengenai program maupun jenis proyek fisik memang tidak dilanggar oleh pemerintah provinsi, tetapi lokusnya sering berbeda. Hal inilah yang membuat kepercayaan masyarakat kepada DPRD menurun. Kami mengajukan di lokasi A, tetapi yang dibangun di lokasi B. Kami akan perjuangkan hasil jaring aspirasi selama masa reses beberapa waktu lalu supaya terealisasi,” kata anggota Badan Anggaran DPRD Lampung Ahmad Bastari. Hal ikhwal hasil jaring aspirasi selama masa reses tersebut menjadi Laporan Utama edisi kali ini. Menurut Toto Herwantoko, anggota DPRD dari Partai Demokrat, pertemuan anggota Dewan dengan aparatur pemerintah saat jaring aspirasi memungkinkan sinkronisasi hasil musrenbang di tingkat kecamatan/kabupaten dengan hasil reses. Sedangkan pada saat bergerak sendiri-sendiri bertemu konstituen memungkinkan anggota Dewan menyerap aspirasi hingga kelurahan, bahkan lingkungan. “Hasil reses dan musrenbang sama-sama digunakan sebagai pertimbangan dalam penentuan kegiatan maupun penentuan lokasi pembangunan. Jadi, harus ada sinkronisasi,” kata dia. Selain hasil jaring aspirasi, sejumlah liputan juga kami sajikan, antara lain tentang Festival Krakatau XXI yang pada tahun ini bersamaan dengan penyelenggaraan Tourism Indonesia Mart and Expo (TIME) 2011. Momentum tersebut dimanfaatkan sebagai ajang menjual potensi ekonomi, budaya, dan pariwisata Lampung ke mancanegara. Selain itu juga laporan tentang peringatan Hari Sumpah Pemuda dan sejumlah kegiatan Dewan lainnya. Selamat membaca! Redaksi

Mimbar Legislatif

EDISI OKTOBER 2011


LAPORAN UTAMA

Dewan: Wujudkan Aspirasi Masyarakat Anggota DPRD mendesak Pemerintah Provinsi Lampung mewujudkan aspirasi masyarakat yang dijaring para wakil rakyat pada saat reses beberapa waktu lalu. Sebab, ada sejumlah aspirasi masyarakat yang masuk melalui anggota Dewan pada masa reses tahun lalu, belum ditindaklanjuti dengan program dan kegiatan sekaligus alokasi pendanaannya melalui APBD.

Mimbar Legislatif

EDISI OKTOBER 2011

1


LAPORAN UTAMA al itu disampaikan Anggota DPRD Lampung dari tujuh daerah pemilihan saat melaporkan hasil reses mereka pada rapat paripurna Dewan (19 Oktober 2011). Semua dapil menyebut mengenai aspirasi masyarakat berupa perbaikan infrastruktur jalan. Sebagian menyebut perlunya pembuatan sumur bor di daerah-daerah tertentu yang kekurangan air, terutama saat kemarau. Anggota Badan Anggaran DPRD Lampung Ahmad Bastari mengatakan pada tahun sebelumnya banyak aspirasi masyarakat tersebut tidak direalisasikan eksekutif. Padahal, sudah disampaikan saat pembahasan anggaran. Kesepakatan mengenai program maupun jenis proyek fisik tidak dilanggar, tetapi lokusnya sering berbeda. Hal inilah yang membuat kepercayaan masyarakat kepada perwakilan mereka di parlemen semakin menurun. “Kami mengajukan di lokasi A, tetapi yang dibangun di lokasi B. Kami akan perjuangkan hasil reses beberapa waktu lalu supaya terealisasi,” kata dia. Menurut Ahmad Bastari, pemindahan lokus proyek fisik yang didanai APBD akan menjadi pelajaran bagi anggota DPRD Lampung. Oleh karena itu, desakan secara politis akan dilakukan. “Pemerintah juga memiliki program, sehingga tidak ada konsekuensi yang tegas kalau ada perubahan lokus. Karena itu, kami akan desak secara politis,” kata Ahmad Bastari. Anggota DPRD Lampung lainnya, Sunardi, sepakat dengan Ahmad Bastari. Menurut dia, aspirasi penting saat reses seperti perbaikan jalan provinsi secara bertahap di 14 kabupaten/kota, pembuatan sumur bor untuk mengatasi

H

daerah yang kekurangan air bersih, dan pembuatan kelas baru di beberapa sekolah akan diperjuangkan bersamasama. “Kami akan bersama-sama dalam memperjuangkan hasil reses itu, terlepas dari daerah pemilihan mana,” ujar Sunardi. Kalimat senada disampaikan Toto Herwantoko, anggota Dewan lainnya. Tarik-menarik kepentingan antaranggota DPRD tidak akan terjadi. Sebab, anggaran yang tersedia akan dibagi secara proporsional bergantung pada luas wilayah, panjang jalan provinsi di daerah yang bersangkutan, dan tingkat kerusakan. “Anggota Badan Anggaran dari daerah pemilihan yang berbeda-

Pemindahan lokus proyek fisik yang didanai APBD akan menjadi pelajaran bagi anggota DPRD Lampung.

Minta Infrastruktur Jalan Ahmad Bastari

2

beda juga. Jadi akan dibagi secara proporsional,” kata Toto. Selain pembagian proporsional antardaerah pemilihan, Toto mengatakan sinkronisasi terhadap hasil musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) juga dilakukan. Perjuangan anggota Dewan dalam menyampaikan aspirasi masyarakat hingga terwujud dalam bentuk realisasi program dapat dilakukan berkelompok maupun perorangan saat anggota Dewan bertemu dengan konstituennya. Pertemuan dengan aparatur pemerintah setempat saat jaring aspirasi berkelompok memungkinkan sinkronisasi hasil musrenbang di tingkat kecamatan/kabupaten dengan hasil reses. Sedangkan saat bergerak sendirisendiri bertemu konstituen memungkinkan anggota Dewan menyerap aspirasi hingga kelurahan, bahkan lingkungan. “Hasil reses dan musrenbang sama-sama digunakan sebagai pertimbangan dalam penentuan kegiatan maupun penentuan lokasi pembangunan. Jadi, harus ada sinkronisasi,” kata dia.

Pemkab Lampung Barat menagih kesepakatan mengenai pembangunan jalan akses ke Bandara di Pekon Seray.

Mimbar Legislatif

EDISI OKTOBER 2011


LAPORAN UTAMA

Hal itu disampaikan Bupati Lampung Barat Mukhlis Basri kepada rombongan anggota DPRD Lampung dari DP III (Lampung Barat dan Tanggamus), Kamis (6 Oktober 2011). Anggota DPRD Lampung Nenden Tresnanursari mengatakan pada masa reses kali ini anggota Dewan dari DP III mengunjungi Lampung Barat dan Pringsewu. Di antara aspirasi yang disampaikan Pemkab Lampung Barat adalah jalan akses menuju Bandara Pekon Seray. Pemkab Lampung Barat menjelaskan kepada DPRD Lampung bahwa untuk membangun jalan akses untuk masuk ke bandara merupakan tanggung jawab Pemprov. Hal ini

Mimbar Legislatif

EDISI OKTOBER 2011

berdasar MoU antara Pemprov dan Pemkab. “Dari jalan utama ke arah masuk Pekon Seray masih jalan batu. Pemkab Lampung Barat menjelaskan bahwa pembangunan jalan itu menjadi kewajiban Pemprov Lampung. Sebenarnya hanya beberapa kilometer saja,” kata Nenden. Menurut Nenden, Pemkab Lampung Barat menjelaskan pembangunan akses ke bandara itu diharapkan akan menunjang pengoperasian bandara. Jika sudah beroperasi secara normal, kemudahan transportasi itu akan meningkatkan sektor pariwisata yang dengan sendirinya meningkatkan pere-

konomian Lampung Barat. “Pemkab Lampung Barat berharap jalan masuk itu mulai dibangun Pemprov dengan APBD 2012,” ujar Nenden. Aspirasi lain, kata Nenden, terkait dengan tingginya angka kematian ibu (saat melahirkan). Pada pertemuan yang digelar anggota DPRD Lampung DP III dengan tokoh masyarakat di Kecamatan Balikbukit dan Pesisir Selatan, diketahui angka kematian ibu masih tinggi. Tokoh masyarakat meminta agar Pemprov menggulirkan bantuan peralatan dan obat-obatan standar untuk para bidan desa. Sebab, puskesmas terlalu jauh letaknya. “Kami menanyakan masalah itu juga kepada Pemkab. Masalah angka kematian ibu yang tinggi itu juga disampaikan Pemkab,” kata dia. Anggota DPRD Lampung dari DP III yang ikut dalam kunjungan tersebut adalah Indra Ismail, Darwin Ruslinur, Sri Dahliawati, Wardiyati, Nurzaini, Firman Yani, Harry Ananda, Yusuf Wibisono, Yudi Carlo, dan Palgunadi. Sementara anggota DPRD Lampung dari Partai Golkar, Indra Ismail, menjelaskan beberapa fasilitas infrastruktur, mulai dari jalan, gedung sekolah, fasilitas kesehatan, pertanian, dan beberapa kebutuhan mendesak di Lampung Barat, akan diperjuangkan untuk dibangun melalui APBD provinisi tahun 2012. Menurut Indra, setelah berkeliling menemui konstituen di Lambar, ia mendapat berbagai masukan masyarakat untuk memperjuangkan pembangunan berbagai fasilitas infrastruktur di kabupaten tersebut. Pembangunan fasilitas itu mulai dari jalan, gedung sekolah, fasilitas kesehatan, dan penguatan perekonomian di bidang pertanian. “Sudah menjadi kewajiban wakil rakyat untuk menyerap aspirasi masyarakat dan memperjuangkannya.” Ismail melanjutkan beberapa fasilitas mendesak yang dibutuhkan terutama yang menyentuh langsung masyarakat, baik jalan, gedung sekolah, dan sarana pertanian, akan diperjuangkan untuk dibangun tahun 2012 melalui APBD provinsi. “Saya tidak jamin bisa disetujui semua, tapi pasti saya akan berusaha karena ini menyangkut kebutuhan

3


LAPORAN UTAMA warga untuk menunjang perputaran perekonomian demi kesejahteraan mayarakat,” kata politisi Partai Golkar itu. Mayoritas penduduk Lambar adalah petani dan harus didukung peranannya melalui beberapa program di Pemprov. Untuk bidang kesehatan, Lambar masih memerlukan penambahan beberapa puskesmas rawat inap karena jarak antarwilayah cukup jauh, sehingga sering menghambat pelayanan kepada warga yang membutuhkan. “Lampung Barat masih kekurangan tiga puskesmas rawat inap yang akan dibangun di lokasi yang jauh dari rumah sakit. Tujuannya, agar masyarakat dapat terlayani dengan baik,” ujar Ismail. Sementara tokoh pemuda Lampung Barat mendesak anggota DPRD Provinsi Lampung, khususnya asal daerah pemilihan Lampung Barat, untuk meninjau proyek pembangunan jalan nasional ruas Padangtambak— Kenali yang kini tengah berlangsung. Ketua Poros Pemuda dan Mahasiswa (PPM) Lampung Barat Ismun Zani menjelaskan realisasi proyek jalan ruas Padangtambak—Kenali bersumber dari dana APBN 2011 terus mendapat sorotan berbagai media dan penggiat LSM. Penyebabnya beberapa item pengerjaan proyek dinilai asal jadi dan janggal. Seperti pembangunan talut sepanjang sekitar 100 meter di Pekon Kenali yang ambruk hanya karena diguyur hujan. Kemudian pemasangan drainase di Pekon Batukebayan, Kecamatan Batuketulis, yang sangat tipis. “Sudah seharusnnya wakil rakyat di Provinsi Lampung mengecek kebenarannya karena sudah banyak dikeluhkan. Terbukti baru selesai dibangun langsung ambruk hanya karena diguyur hujan,” kata Ismun. PPM kini masih terus menginvestigasi dan mengumpulkan bukti-bukti di lapangan serta informasiinformasi yang disampaikan media. Selanjutnya mereka membawa persoalan tersebut ke ranah hukum sebagai bentuk tanggap pemuda Lampung Barat menyikapi berbagai persoalan yang terjadi. “Kami masih mengumpulkan bukti-bukti. Jika datanya sudah akurat dan kuat, kami akan laporkan ke aparat penegak hukum,” kata Ismun. Dia juga berharap Pemprov benar-benar mengawasi apa pun kegiatan pembangunan di wilayah tersebut, terutama bersumber dana APBD provinsi dan APBN. Dengan demikian, realisasinnya tidak asal jadi dan mendapat sorotan miring dari semua kalangan. Diberitakan sebelumnya, pengerjaan ruas jalan Padangtambak—Kenali dengan anggaran APBN 2011 Rp50 miliar mencakup, antara lain hotmix jalan sepanjang lebih dari 15 km, pembuatan talut di beberapa lokasi, drainase, dan juga pelebaran jalan di beberapa ruas. Namun, pada pelaksanaannya ada item pembangunan yang dikeluhkan, seperti talut yang ambruk padahal baru selesai dibangun, pemasangan batu belah pada drainase bahu jalan di Pekon Batukebayan yang ketebalannnya hanya 10 cm. Selain itu, beberapa lokasi jalan yang selesai di-hotmix kini mengelupas lagi. (tim)

4

Rp20 M untuk Bandara Seray

emerintah pusat menyumbang Rp20 miliar untuk pengembangan Bandara Seray di Pekon Seray, Kecamatan Pesisir Tengah, Lampung Barat. Dana yang dialokasikan tahun ini digunakan untuk pemagaran dan jalan akses bandara yang baru diuji coba itu. “ Dana Rp20 miliar itu dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini,” kata Bupati Lambar Mukhlis Basri setelah hadir pada rapat kerja di DPRD Lampung. Pengembangan Bandara Seray, sambungnya, juga mendapat bantuan dari Pemrpov Lampung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2011 sebesar Rp2 miliar. Pemkab Lambar sendiri juga akan menganggarkan dana tambahan. “Ada anggaran tambahan. Tapi, saya belum ketok palu. Belum dibahas,” kata Mukhlis. Dia menjelaskan Pemkab terus berjuang agar Bandara Seray dapat menjadi bandara komersial. Selain itu, bandara bisa difungsikan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana sekaligus untuk penyaluran bantuan terhadap korban bencana. “Kita tahu, selama di Lambar sering terjadi bencana. Gempa, longsor, dan banjir,” papar dia. Mukhlis menambahkan kini Pemkab tengah berusaha mencapai target perluasan bandara pada 2015. Di sisi lain, pemkab tengah menghimpun pengusaha-pengusaha travel dan agen agar pembangunan bandara terus berjalan. Bandara Seray diuji coba pada 28 September 2011. Uji coba ditandai dengan pendaratan pesawat Susi Air pada pukul 11.25 dan pukul 13.00. Pada kesempatan itu, Mukhlis memaparkan total luas lapangan terbang sekitar 50 hektare. Fasilitas yang telah dibangun, antara lain, panjang landasan (runway) 974 x 23 meter, apron 90 m x 80 m, taxi way 98 m x 18 m, gedung administrasi, dan jalan akses bandara sepanjang 1.800 m x 25 m. “Ke depan, bandara ini difungsikan untuk pendaratan (tim) pesawat Boeing 737,” ujarnya.

P

Mimbar Legislatif

EDISI OKTOBER 2011


LAPORAN UTAMA

Minta Puskesmas dan Ambulans Masyarakat Mesuji meminta bantuan pengadaan mobil ambulans dan puskesmas pembantu (pustu) kepada anggota DPRD Lampung dari DP VII ketika berkunjung ke wilayah itu beberapa waktu lalu. enurut anggota DPRD Lampung dari DP VII (saat ini terdiri dari Tulangbawang, Tulangbawang Barat, dan Mesuji) Jusni Sofjan, beberapa unit ambulans yang ada di Mesuji sudah rusak dan tidak layak pakai. Selain itu, melihat kondisi daerah, Mesuji memang masih membutuhkan ambulans. Untuk itu, masyarakat meminta bantuan kepada anggota DPRD Lampung dari DP VII untuk menyampaikan kondisi tersebut kepada Pemprov Lampung. Selain itu, menurut Jusni, jarak yang cukup jauh antara puskesmas

M

dan tempat tinggal masyarakat membuat pelayanan kesehatan tidak dapat diberikan maksimal. Hal ini harus diatasi dengan adanya puskesmas pembantu. Hal lain yang diinginkan masyarakat, kata Jusni, mengenai perbaikan jalan dan permintaan sumur bor sebagai antisipasi kemarau. “Kami menerima aspirasi itu saat reses pekan lalu. Akan kami upayakan itu masuk di APBD 2012,” kata Jusni. Menurut Jusni, guna mendorong masyarakat di Mesuji agar lebih maju, anggota DPRD Lampung dari DP VII Tulangbawang juga bertemu dengan manajemen PT Silva Inhutani, PT BSMI

dan PT SIL, saat reses. Menurut dia, dari PT Silva Inhutani, mereka mendapat keterangan mengenai penggusuran yang dilakukan di beberapa wilayah yang dihuni masyarakat. PT BSMI meminta jaminan keamanan, sedangkan PT SIL menyatakan tidak ada persoalan. “Dua perusahaan itu tidak ada persoalan. Kami hanya ingin memastikan penggusuran tidak sewenang-wenang, sehingga merugikan masyarakat. Kalau untuk SIL, kami hanya memastikan CSR sudah berjalan,” kata Jusni. Sementara itu, anggota Dewan dari DP VI, Lampung Utara dan Way Kanan, Ahmad Bastari mengatakan aspirasi masyarakat di dua kabupaten tersebut lebih banyak berkaitan dengan infrastruktur jalan dan jembatan, sekolahsekolah, dan puskesmas. “Kami sedang menyusun data dari sepuluh anggota Dewan DP VI. Intinya infrastruktur. Kami akan memperjuangkan itu di pembahasan APBD 2012,” kata dia. (tim)

Petani Palas Perlu Sumur Bor Kelompok tani di Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, meminta pemerintah membuatkan sumur bor untuk pengairan pertanian. Hal itu disampaikan kepada anggota DPRD Lampung dari daerah pemilihan (DP) II (Lampung Selatan dan Pesawaran) ketika berkunjung ke wilayah itu 4 Oktober 2011. alam jaring aspirasi mengisi masa reses tersebut, rombongan anggota Dewan bertemu dengan beberapa kelompok tani, Camat, 26 kepala desa di Kecamatan Palas, Lampung Selatan, BPD, dan perwakilan dari Biro Pereko-

D

Mimbar Legislatif

EDISI OKTOBER 2011

nomian Pemkab. Rombongan Dewan itu adalah Watoni Nurdin, Gufron Azis Fuadi, Toni Eka Chandra, Dendy Ramadona, Benny Uzer, Tulus Purnomo, Sumadi, Watiah, Zuliana Abidin, Zeldayatie, Andi Surya, dan Soleh Bajuri Dalam pertemuan itu, para petani mengeluhkan kekeringan yang selalu terulang setiap kemarau. Watoni Nurdin menjelaskan petani yang sebelumnya menanam padi beralih ke tanaman jenis sayur-sayuran karena kekurangan air. Menurut Watoni, petani meminta bantuan kepada DPRD Lampung, terutama dari DP II, agar menyampaikan kepada Pemprov terkait dengan kesulitan yang mereka alami. “Palas merupakan lumbung padi. Saat kemarau mereka beralih ke tanaman lain karena tidak memiliki air yang memadai. Karena itu, mereka meminta bantuan untuk pembuatan sumur bor,” ujar Watoni. Hal lain yang disampaikan masyarakat Palas, terkait dengan usulan

pemekaran kecamatan. Mereka meminta dukungan dalam upaya menjalankan rencana pemecahan kecamatan Palas menjadi dua wilayah. Kendala rencana pemekaran itu terkait dengan jumlah desa di kecamatan pemekaran yang saat ini hanya delapan, sedangkan syarat minimal ialah 10 desa. Meskipun dipaksakan, ada ketentuan desa definitif minimal lima tahun. “Jarak satu desa dengan yang lain sangat jauh, sehingga layak dimekarkan. Rencananya kecamatan baru yang diusulkan itu Bumiarum. Kabupaten sudah setuju, tapi ada kendala. Jadi disampaikan kepada kami,” kata Watoni. Menurut dia, hasil jaring aspirasi hendaknya ditindaklanjuti Pemprov, sehingga program yang digulirkan tepat sasaran. “Kami akan membuat laporan dan disampaikan pada paripurna. Sebagai bentuk implementasi, aspirasi akan diperjuangkan untuk dapat dibiayai pada APBD,” ujar Watoni. (tim)

5


LAPORAN UTAMA

APBD Lampung 2012 Ditargetkan

Rp2,6 Triliun

Berlian Tihang

APBD Lampung tahun 2012 mendatang ditargetkan sama dengan nilai APBD Perubahan 2011, yaitu Rp2,6 triliun. Sekretaris Provinsi (Sekprov) Lampung Berlian Tihang memjelaskan jumlah tersebut diupayakan bisa cukup untuk membiayai program prioritas pembangunan di Lampung, seperti perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan, pendidikan, dan kesehatan. alau proyeksi pendapatan sampai akhir tahun bisa terus naik, mungkin saja bisa lebih tinggi dari APBD Perubahan 2011. Tapi untuk sekarang, prediksinya paling tidak diupayakan sama. Nah, pada APBD Perubahan 2012 semoga saja bisa menembus Rp3 triliun,� kata Berlian di gedung DPRD Lampung, Selasa (18 Oktober 2011). Menurut Berlian, perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan masih menjadi prioritas karena saat ini kondisinya masih belum mantap. Jalan provinsi sepanjang 2.369,97 kilometer yang tersebar di seluruh kabupaten/ kota masih banyak yang berlubang sehingga menghambat kelancaran arus

“

6

K

kendaraan yang melintas. Pada APBD 2011, anggaran untuk infrastruktur jalan dan jembatan mencapai Rp281 miliar. Jumlah tersebut bertambah Rp200 miliar pada APBD Perubahan sehingga totalnya mencapai Rp481 miliar. Berlian mengatakan Pemprov akan berupaya agar anggaran perbaikan dan pemeliharaan jalan tahun depan bisa lebih banyak dibandingkan tahun ini sehingga seluruh ruas jalan provinsi tahun depan bisa dalam kondisi mantap. Selain itu, pada APBD 2012, Pemprov juga akan menyertakan anggaran untuk pembangunan fisik program unggulan pemprov. Seperti terminal agrobisnis, kota baru, perluasan Bandara Radin Inten II, dan pembangunan pusat pendidikan terpadu

Sulusuban. Kajian untuk terminal agrobisnis yang rencananya dibangun di Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan, menurut Berlian, sudah diselesaikan oleh Japan International Cooperation Agency (JICA). Pembebasan lahan secara bertahap juga tahun ini sudah dimulai sehingga tahun depan pengerjaan fisik bisa dilakukan. Sama dengan terminal agrobisnis, Berlian mengatakan pembangunan fisik kota baru di Jatiagung, Lampung Selatan, juga akan dimulai tahun depan. Pembangunan fisik dimulai dengan membuat badan jalan dan gedunggedung perkantoran, seperti kantor gubernur, kantor DPRD, kantor satuan kerja, dan balai adat. Selain itu, anggaran juga akan diberikan untuk melanjutkan pem-

Mimbar Legislatif

EDISI OKTOBER 2011


LAPORAN UTAMA bangunan di pusat pendidikan terpadu di Sulusuban, serta menambah fasilitas serta sarana di Bandara Radin Inten II agar bandara bisa segera menjadi bandara internasional sekaligus bandara embarkasi haji. “Kami juga akan berupaya agar pembangunan program prioritas itu tidak hanya didanai APBD, tapi juga mendapat dukungan dana dari APBN. APBD kan jumlahnya terbatas, jadi tidak bisa sepenuhnya mengandalkan APBD,” kata mantan Kepala Dinas Bina Marga itu.

Target Desember Ketok Palu

Kajian untuk terminal agrobisnis yang rencananya dibangun di Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan, menurut Berlian, sudah diselesaikan oleh Japan International Cooperation Agency (JICA). Berlian menambahkan Pemprov saat ini sudah memulai pembahasan APBD 2012 agar awal tahun depan sudah bisa berjalan. Pekan ini juga kepala SKPD se-Pemprov akan dikumpulkan untuk diberi pengarahan soal penyusunan program prioritas masingmasing satuan kerja tahun 2012. “Mungkin Rabu atau Kamis akan dikumpulkan semua. Seluruh SKPD akan diarahkan untuk menyusun program kegiatan seefektif mungkin sehingga bisa bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat,” kata dia. Sekprov Lampung Berlian Tihang juga mengaku sudah menginstruksikan kepada seluruh kepala SKPD agar menyusun program kegiatan 2012 dengan baik. Program satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Lampung yang dimasukkan dalam APBD 2012 harus menyentuh kepentingan masyarakat dan tidak boleh boros anggaran. Yang menjadi penekanan, kata Berlian, program kegiatan tidak boleh monoton, tidak boros, dan harus bermanfaat untuk masyarakat banyak. “Tahun ini masih banyak program yang kurang berjalan, meskipun perencanaan sudah disusun baik. Tahun depan pelaksanaan anggaran harus lebih baik lagi,” kata Berlian. (tim)

Mimbar Legislatif

EDISI OKTOBER 2011

emprov Lampung tak mau bergerak lambat dalam pembahasan Rancangan APBD 2012. Ditargetkan pada Desember 2011, RAPBD itu bisa ketok palu. Sekretaris Provinsi Lampung Berlian Tihang pun meminta satuan kerja (satker) bergerak cepat menyusun program kerja untuk 2012. “Kami meminta agar APBD 2012 secepatnya diselesaikan,” kata Berlian usai briefing dengan sejumlah pejabat Pemprov Lampung beberapa waktu lalu. Program yang disusun satker juga harus berpihak kepada masyarakat dan mendukung program unggulan Lampung. Dia berharap pada awal November 2011 semua draf program itu sudah bisa masuk ke DPRD Lampung, sehingga pembahasan dengan DPRD punya waktu cukup panjang. Terkait dengan belum adanya pembahasan APBN 2012 oleh DPR RI, Berlian menilai hal itu memang ada sedikit pengaruh terhadap APBD Lampung. “Salah satunya dana perimbangan belum bisa turun. Tapi, kita bisa berharap dari pendapatan asli daerah atau sumber lainnya. Sambil menunggu dana perimbangan dari pemerintah pusat,” paparnya. Sementara Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan mengharapkan Pemprov lebih proaktif. “Sekarang bolanya ada di Pemprov Lampung. Prinsipnya, APBD nanti harus prorakyat. Kita juga tak mau berlama-lama dalam membahas APBD,” katanya. Marwan menyebut salah satu yang menjadi tolok ukur adalah berimbangnya belanja langsung dan belanja tidak langsung. “Percuma juga jika cepat namun ternyata APBD tak berkualitas. Kualitas APBD bukan dilihat dari cepat atau lambatnya pembahasan, tapi dari outputnya. Pendapatannya bagaimana? Pembiayaannya bagaimana? Berapa banyak yang dibelanjakan untuk program prorakyat?” katanya. Marwan juga melihat molornya pembahasan RAPBN berpengaruh pada dana perimbangan bagi daerah. Namun, dana perimbangan itu sifatnya estimasi atau perkiraan. “Memang program-program pemerintah (tim) pusat yang perlu pendampingan belum dapat terlihat,” sebut dia.

P

7


WARTA

Tunggu Kajian Beban Kerja Pegawai Komisi I DPRD Provinsi Lampung meminta Pemerintah Provinsi mempercepat hasil kajian beban kerja pegawai untuk menekan kelebihan jumlah pegawai di setiap kantor, biro, atau dinas. Anggota Komisi I DPRD Lampung Watoni Nurdin mengatakan meskipun ada penghentian sementara rekrutmen PNS, BKD masih bisa merekrut PNS secara terbuka untuk tenaga teknis, seperti dokter, perawat, dan tenaga ahli IT, setelah pegawai honorer diangkat semua. enurut Watoni, untuk melihat beban kerja dan kebutuhan pegawai teknis di setiap kantor, biro, maupun dinas, Biro Organisasi sedang mengkaji bersama akademisi. “Kalau menurut BKD, ada kemungkinan tahun ini tetap dilakukan rekrutmen terbuka. Tetapi, kajian beban kerja itu harus menjadi pertimbangan,” kata dia. Dia menambahkan kajian beban kerja bukan saja untuk menekan penumpukan pegawai di satuan kerja tertentu, melainkan juga menekan jumlah pegawai yang tidak memiliki tugas secara pasti. Kajian beben kerja secara otomatis disinkronkan dengan kebutuhan ideal pegawai dalam satuan kerja. “Efektivitas seperti ini belajar dari perusahaan-perusahaan. Kajian beban kerja itu sampai saat ini masih berjalan,” ujar Watoni. Kepala BKD Provinsi Lampung Tamrin Bahtiar mengatakan BKD provinsi selalu berkoordinasi dengan BKD kabupaten/kota untuk mengetahui jumlah pegawai yang dibutuhkan, baik tenaga pengajar (guru) maupun tenaga teknis lainnya. Mengenai pengangkatan PNS, yang berwenang adalah Pemerintah Pusat. BKD di tingkat provinsi hanya pelaksana dalam proses rekrutmen. “Kalau Menpan menginstruksikan rekrutmen, ya berarti kami merekrut. Mengenai penataan pegawai, itu kewenangan Biro Organisasi melalui analisis beban kerja,” kata Tamrin. Rapat dengar pendapat Komisi I DPRD Lampung dan BKD Provinsi Lampung, Selasa (18 Oktober 2011) itu juga membahas gejolak publik mengenai ada-tidaknya rekrutmen PNS pada tahun 2011. Sementara berdasarkan hasil inventarisasi jumlah PNS yang dihitung Biro Organisasi Provinsi dan kabupaten/kota se-Lampung sejak September lalu, Provinsi Lampung masih kekurangan 43.832 pegawai negeri sipil (PNS) untuk posisi guru, tenaga kesehatan, penyuluh, dan tenaga teknis lainnya. Saat ini jumlah PNS di Lampung sebanyak 108.256 orang. “Berdasarkan analisis yang kami lakukan, jumlah ideal PNS di Lampung 152.088 orang. Dengan jumlah yang ada saat ini, kekurangannya 43 ribu lebih,” kata Kepala Biro Organisasi Sekprov Lampung Kherlani, usai melaporkan jumlah kebutuhan rill PNS kepada Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. di Ruang Sungkai Balai Keratun, Kamis (13 Oktober 2011). Namun secara detil, baik Kherlani maupun Kepala Bagian Analisis dan Formasi Jabatan Biro Organisasi Sekprov Lampung Akrom enggan memberi data berapa jumlah kebutuhan PNS di kabupaten/kota. Khusus untuk di Pemprov, jumlah PNS ideal

M

8

disebutkan mencapai 9.675 orang, sementara yang ada hanya 8.771. Dengan demikian, Pemprov masih membutuhkan tambahan 904 orang pada tenaga kesehatan (64 orang), pendidikan (184 orang), tenaga penyuluh (31 orang), dan tenaga teknis lainnya (625 orang). Menurut Kherlani, data riil kebutuhan PNS itu segera disampaikan kepada Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) di Jakarta. Tapi, dia tidak dapat memastikan apakah jumlah kebutuhan riil PNS Pemprov ini akan menjadi acuan untuk penerimaan CPNS tahun depan atau tidak. “Yang jelas inventarisasi ini dilakukan berdasarkan Permenpan Nomor 26 Tahun 2011 yang fokus pada yang sifatnya pelayanan, seperti kesehatan, guru, penyuluh, dan teknis tertentu,” ujarnya. Kherlani menjelaskan berdasarkan hasil inventarisasi kebutuhan riil, terdapat kelebihan jumlah PNS di Lampung Utara dan Metro. Menurut dia, Lampung Utara kelebihan tenaga kesehatan khususnya perawat sebanyak 222 orang, sementara Metro kelebihan guru SMP dan SMA sebanyak 303 orang. Pemprov juga akan kembali menghitung ulang jumlah kebutuhan riil PNS se-Lampung pada 2012 mendatang sesuai dengan analisis beban kerja yang diatur pada Permenpan Nomor 75 Tahun 2004 dan Permendagri Nomor 12 Tahun 2008. Penghitungan tersebut tidak hanya dilakukan pada tenaga kesehatan, guru, penyuluh, dan teknis tertentu saja, tetapi juga kebutuhan seluruh tenaga PNS pada setaiap tugas pokok dan fungsinya di masing-masing SKPD. Sementara Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. mengatakan penghitungan jumlah riil PNS 2012 mendatang akan dilakukan lebih detail lagi agar mendekati jumlah PNS yang ideal, sesuai dengan analisis jabatan dan beban kerja. Gubernur mencontohkan beban kerja tenaga administrasi yang dalam sehari hanya mengurus sepuluh surat masuk, tidak perlu dikerjakan lima orang bahkan lebih. Cukup satu atau dua orang saja. Selain itu, kelebihan sarjana di masing-masing SKPD juga harus dihitung sehingga jika ada kelebihan bisa didistribusikan ke SKPD lainnya yang kekurangan. Dengan demikian, tidak perlu merekrut tenaga baru. “Jadi harus kita hitung benar itu. Berapa kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja, berapa yang pensiun, dan berapa yang ada. Jangan sampai banyak PNS yang tidak ada kerjaan,” kata Gubernur. (tim)

Mimbar Legislatif

EDISI OKTOBER 2011


WARTA

Segera Bahas Anggaran Pilgub 2013 KPU Lampung memastikan pelaksanaan pemilihan gubernur Lampung digelar pada 2013. Meski demikian, pelantikan pasangan cagubcawagub terpilih tetap dilakukan setelah masa jabatan gubernur-wakil gubernur berakhir pada 2 Juni 2014. Pilgub Lampung digelar pada 2013 karena 2014 akan digelar pemilu legislatif dan pemilihan presiden. etua KPU Lampung Edwin Hanibal mengatakan kini lembaganya sudah mempersiapkan pelaksanaan Pilgub Lampung 2013. Pihaknya telah menyusun kegiatan, termasuk anggaran yang dilakukan pada 2012. “Kami telah usulkan anggaran pilgub ke pemprov maupun DPRD Lampung sebesar Rp1 miliar lebih,” kata Edwin. Dana itu, lanjut mantan direktur eksekutif Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandarlampung ini, untuk melakukan monitoring, supervisi KPU ke kabupaten/kota, sosialisasi UU, dan penyusunan pemutakhiran daftar pemilih. “Termasuk pada 2012, kami juga melakukan studi banding pelaksanaan pilgub ke Provinsi Banten. Ini tak kami lakukan sendiri, tapi bersamaan dengan pemprov dan DPRD,” katanya. Sementara Pemprov Lampung pun segera membahas anggaran persiapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2013 yang diusulkan KPU. Dalam membahas, Pemprov tetap mengedepankan efisiensi anggaran dan tak mengurangi tugas KPU. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lampung Fahrizal mengatakan pihaknya belum mengetahui secara persis apakah usulan kegiatan KPU itu sudah masuk atau belum ke Pemprov. Jika usulan itu telah masuk, lanjut mantan sekretaris KPU Lampung ini, pihaknya akan membahas bersama panitia anggaran pemprov. Setelah itu, dibahas bersama dengan DPRD dan KPU Lampung. Selaku mantan sekretaris KPU, ia mengetahui pospos kegiatan yang bisa ditekan anggarannya. “Ketika saya di sana (menjabat sekretaris KPU) mampu menghemat anggaran 25 persen. Demikian juga jika anggaran KPU ini sudah kami terima akan kita evaluasi dahulu,” katanya. Ketua KPU Lampung Edwin Hanibal saat rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPRD Lampung, Senin (17 Oktober 2011), mengatakan KPU Provinsi Lampung tidak punya dana untuk mendampingi KPU di tiga daerah otonomi baru (DOB) yang sedang menghadapi gugatan

K

Mimbar Legislatif

EDISI OKTOBER 2011

di Mahkamah Konstitusi (MK). Karena itu, KPU Lampung hanya bisa memantau dari jauh atas sidang gugatan yang diajukan pasangan calon bupati-wakil bupati di tiga DOB tersebut. “Untuk perkara tiga DOB ini ke MK, kalau komisioner tiga DOB tidak menganggarkan, kami tidak bisa mendampingi sampai ke MK. Cukup monitoring dari Lampung,” kata Edwin. Ketiga KPU yang sedang menghadapi gugatan itu adalah KPU Pringsewu, KPU Tulangbawang Barat, dan KPU Mesuji. Karena itu, Edwin meminta dukungan dana Rp1 miliar untuk monitoring Pilkada Tanggamus, Lampung Barat, dan Tulangbawang yang akan digelar pada 2012. Menurut Edwin, anggaran sebesar Rp1 miliar yang diajukan itu rencananya untuk supervisi dan rapat koordinasi dengan KPU tiga kabupaten. Supervisi dilakukan mulai persiapan, yakni penyusunan tahapan pilkada hingga pelaksanaan. Selain itu, pada setiap tahapan akan digelar rapat koordinasi dan monitoring langsung ke daerah. Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Lampung Ismet Roni mengatakan monitoring dan supervisi terhadap penyelenggaraan pilkada kabupaten/kota adalah tugas KPU Provinsi. Sedangkan anggota Komisi I Ahmad Bastari mempertanyakan partisipasi pemilih, masih munculnya konflik pada pilkada, dan polemik pencalonan. “Kami ingin tahu sejauh mana monitoring dan supervise KPU Provinsi ke kabupaten dan kota,” kata dia. Menjawab pertanyaan itu, Edwin mengatakan tingkat partisipasi di tiga DOB sudah lebih baik, yakni mencapai 70% lebih. Adanya konflik akan diserahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab, lembaga tersebut yang berhak mengambil keputusan final terkait dengan hasil pilkada. Sementara itu, terkait dengan polemik pencalonan, KPU sudah melaksanakan tahapan sesuai dengan ketentuan peraturan KPU dan (tim) perundang-undangan lain yang berlaku.

9


WARTA

Nelayan dan PNS Mengadu ke Dewan Tiga nelayan Pesisir Waylunik, Panjang, Bandarlampung mengadukan nasibnya ke DPRD Lampung. Para nelayan itu, Musni, Suparno, dan Wario, adalah tiga dari ratusan nelayan yang biasa menempatkan perahunya di Pesisir Waylunik. sudah bertahun-tahun menjadi nelayan di daerah itu. Pihaknya menerima apa pun yang diputuskan pemerintah, tetapi berharap ada kebijaksanaan. “Kalaupun harus pindah, ke mana kami harus pergi, pemerintah harus memahami jika kami hanya bisa menjadi nelayan. Seingat saya, tahun 1974 saya sudah jadi nelayan di tempat itu,” kata dia. amun, saat ini kawasan itu akan dibangun dermaga oleh CV Bumi Waras. Melalui surat pertama No. 344/PERS/BWWL/V/2011 perusahaan tersebut telah memperingatkan agar para nelayan tidak lagi menempatkan perahunya di sekitar pantai yang akan dibangun dermaga. Selanjutnya, pada Juni 2011, melalui surat No407/PERS/BW-WL/VI/2011, nelayan kembali diingatkan untuk meninggalkan lokasi pembangunan. Ketua Kelompok Nelayan Pesisir Waylunik Musni saat bertemu dengan Komisi I DPRD Lampung mengatakan pihaknya telah meminta kepada Lurah Waylunik untuk memfasilitasi persoalan ini. Sebab, jauh sebelum adanya rencana pembangunan dermaga itu, kapal-kapal nelayan telah ditempatkan di sepanjang pantai. “Kami hidup dengan mencari ikan. Maka kami harus tetap berada di pesisir. Saat ini pesisir tempat kami menaruh perahu sudah penuh dengan batu-batu besar,” kata dia. Musni mengatakan saat ini sudah kurang lebih 81 perahu nelayan, baik yang menggunakan mesin maupun yang tradisional. Jumlah nelayan di setiap perahu dua sampai tiga orang. Artinya, ada ratusan nelayan yang menggantungkan hidup di daerah tersebut. “Kalau bangunan rumah di sana hanya delapan. Itu biasanya digunakan untuk menjaga perahu,” kata dia. Nelayan lain, Suparno, mengatakan

N

10

Dugaan Praktek Suap Sementara Komisi I DPRD Lampung juga mendapat pengaduan dari Ahmad Qasim yang menduga ada praktek suap dalam ujian kenaikan pangkat di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lampung. Ahmad Qosim, Jumat (30 September 2011), memberikan keterangan kepada Komisi I DPRD Lampung tentang dugaan praktek suap itu. Qosim yang berpangkat golongan II/a tidak lulus ujian untuk naik ke golongan III/a pada Juli lalu karena tak menyuap. Anggota Komisi I DPRD Lampung Ahmad Bastari mengatakan berdasarkan keterangan yang diterima dari Qasim, ada dugaan praktek suap dalam proses ujian kenaikan pangkat di BKD beberapa waktu lalu. Dugaan ini muncul dari SMS seorang peserta yang lulus tes. Menurut Bastari, pihaknya akan memanggil BKD untuk mendengar keterangan mengenai persoalan itu. Namun, pemanggilan tidak dapat dilakukan dalam waktu dekat karena jadwal reses Dewan mulai pekan depan. “Kami memanggil mereka pekan depan,” kata Bastari. Menurut Bastari, pihaknya juga perlu mengkaji apakah ketidaklulusan Qasim pada ujian kenaikan pangkat karena adanya suap atau memang tidak lulus berdasarkan penilaian yang objektif. Komisi I berencana meminta daftar peringkat atau hasil penilaian pada tes tersebut untuk membuktikan apakah ada unsur suap. “Kami akan menghormati proses itu

kalau sudah dilakukan secara objektif. Sebaliknya, jika ketidaklulusan karena ada unsur suap seperti isu yang berkembang, kami akan tindak lanjuti,” kata Bastari. Qasim datang ke Komisi I DPRD Lampung untuk meminta perlindungan hukum menyusul langkahnya membuka dugaan praktek suap dalam proses kenaikan pangkat. “Saya tidak memiliki pengacara atau pendamping yang lain. Karena saya rakyat juga, saya minta perlindungan kepada wakil rakyat,” kata Qasim. Sebelumnya, salah satu panitia ujian dari BKD, Rendy, telah memberikan bantahan terkait dugaan suap itu kepada media massa. Selain itu, Agus, seorang teman Qasim yang memberikan informasi soal suap itu, juga telah mengatakan informasi yang disampaikan ke Qasim adalah lelucon. “Biar masyarakat yang menilai apakah informasi Agus melalui SMS yang saya terima di HP saya ini lelucon atau bukan. Untuk apa juga Agus membuat pernyataan tidak memberikan uang juga biar masyarakat yang menilai,” kata Qasim. (tim)

Banleg Tuntaskan Raperda Badan Legislasi (Banleg) DPRD Lampung tetap menyediakan waktu dan anggaran sebagai antisipasi jika usul inisiatif Raperda tentang Kota Baru diajukan. Ketua Banleg DPRD Lampung Farouk Danial, Rabu (12 Oktober 2011), mengatakan dari 12 target raperda inisiatif legislatif 2011, baru teralisasi lima raperda. Sehingga masih kurang tujuh raperda. “Namun, pada APBD Perubahan 2011 pihaknya menganggarkan pembahasan delapan raperda hingga Desember 2011,” kata dia. Hal itu, menurut Farouk, untuk mengantisipasi adanya tambahan usul inisiatif raperda selain yang sudah masuk dalam program legislasi daerah (prolegda). Dari delapan raperda yang sudah dianggarkan, beberapa draf yang sudah masuk dan siap dibahas, menurut Farouk, terdiri dari Raperda tentang Pencabutan Perda yang tidak sesuai dengan UU yang diusulkan Banleg. “Bisa saja itu untuk Raperda Kota Baru, seandainya ada usulan dari Pemprov dan komisi satu mengenai pembangunan Kota Baru,” kata Farouk. (tim)

Mimbar Legislatif

EDISI OKTOBER 2011


SOSOK entu saja, Nursalim sudah merasakan hasil dari ke-prigelannya. Kehidupan Nursalim tidak seperti 10 tahun lalu. Kini, petani semangka itu menjadi anggota DPRD Provinsi Lampung. Bisnis agro dan budidaya semangka pun terus dilanjutkan, sehingga omzetnya kini bisa mencapai Rp5 miliar per tahun. Profil petani yang identik dengan lumpur dan kumal tidak lagi terlihat pada pria kelahiran Astomulyo, Punggur, Lampung Tengah, 27 Juli 1970 ini. Padahal, sebelum terpilih menjadi anggota DPRD Lampung pada Pemilu 2009, ia adalah petani sepenuh hati. Turun ke lahan merawat tanaman semangka adalah kesehariannya. Tentu, dengan pakaian dan irama kerja sebagaimana petani umumnya. “Kalau sekarang, ya bukannya melupakan penampilan lama. Kita harus menyesuaikan karena saya diberi amanat rakyat untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Sementara, orang-orang pemerintahan kan harus

T

Nursalim

Dari Bisnis Semangka ke Kursi Dewan “Pesan ibu saya, jadi orang itu harus prigel, artinya bekerja rajin, tidak kenal putus asa, dan kreatif. Katanya, orang prigel itu bisa mengalahkan orang pinter,” kata Nursalim, anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi PKS. rapi dan bersih. Jadi, harus menghormati,” kata suami Wasri Hastuti ini. Menelusuri kembali kisah hidup masa lalunya, Nursalim mengaku tidak membayangkan bisa sampai seperti ini. “Saya ini gagal kuliah dulu karena orang tua saya miskin. Karena saya tahu orang tua saya tidak akan mampu membiayai kuliah, saya justru nekat menyelewengkan uang kuliah dan uang indekos yang diberikan ibu saya,” kata dia. Bapak tiga anak ini menceritakan

Modal pengalaman menanam semangka pertama yang sukses itu mendorong ia tak melirik bidang lain. Bangku kuliah ia “selesaikan” hanya dengan dua tahun, meski harus pindah ke Darma Wacana Metro. Sejak itu, ia seperti bersumpah untuk memusuhi kemiskinan dan ingin membalas budi orang tuanya yang telah ia “tipu”.

Mimbar Legislatif

EDISI OKTOBER 2011

saat kuliah di Fakultas MIPA Unila tahun 1989, ia sedih jika pulang kampung. Sebab, pasti akan menyusahkan orang tuanya, yakni ibunya mencari utangan uang panas untuk membayar kuliah. “Begitu dapat uang kuliah dan uang indekos dari ibu yang hasil pinjaman, saya dapat ide nekat. Akhirnya, saya cuti kuliah dan uang itu saya pakai untuk modal menanam semangka di kampung. Alhamdulillah, ternyata semangkanya jadi dan dapat untung cukup besar. Itulah yang membuat saya cuti kuliahnya kebablasan, hahaha...,” kata dia. Modal pengalaman menanam semangka pertama yang sukses itu mendorong ia tak melirik bidang lain. Bangku kuliah ia “selesaikan” hanya dengan dua tahun, meski harus pindah ke Darma Wacana Metro. Sejak itu, ia seperti bersumpah untuk memusuhi kemiskinan dan ingin membalas budi orang tuanya yang telah ia “tipu”. “Saya merasa berutang kepada orang tua. Untungnya, orang tua saya bangga ketika saya berhasil mandiri dengan bertani semangka ini. Dan, walaupun terlambat, akhirnya saya jadi sarjana juga,” kata lulusan Stisipol Darma Wacana Metro itu. Meskipun demikian, perjalanan bertani dan berdagang komoditas hortikulturanya tidak semulus seperti yang dibayangkan. Ia sempat bangkrut hingga menyisakan satu unit sepeda ontel sebagai harta terakhirnya. Itu terjadi saat ia sudah menikahi Wasri dan diamanahi satu anak dan tinggal

11


SOSOK bersama mertua. Namun, tampaknya jiwa berani Nursalim memang teruji. Sepeda satusatunya itu ia jual untuk modal menanam jagung. Modal terakhir itu pun jeblok sehingga “lunas”-lah semua yang pernah ia miliki. Kebangkitan kembali Nursalim adalah ketika ada teman kuliah yang memberi kepercayaan berbisnis semangka lagi. Dengan ketekunan dan ketelatenan, usaha anak ketiga dari empat bersaudara pasangan Muchlasin dan Waginem itu mulai tumbuh. Selain menanam semangka dengan cara menyewa lahan sela musim tanaman padi, ia berhasil memupuk keuntungan. Nursalim selalu ingin memperbaiki kualitas semangka yang ia tanam. Berbagai teknologi terbaru ia buru sampai ke sumber-sumber yang semula tidak pernah ia bayangkan. “Saya belajar teknologi tanam semangka nonbiji dengan sistem pengairan menggunakan selang ini dari Malaysia. Juga mengamati perkembangan dan pertumbuhan tanaman secara saksama dipadu dengan tata cara yang standar. Artinya, saya belajar dari buku, guru ilmiah, dan juga dari pengalaman di lapangan dan terjun langsung,” kata dia. Soal pasar, politisi PKS ini sudah mengenali sejak mulai berbisnis semangka. Sambil menjual hasil panen dari lahan yang ia kelola, ia juga membeli semangka petani lain, me-

Nursalim

nimbang sendiri, memuatnya ke truk, mengawal ke Jakarta, lalu menggelar lapak untuk dijual eceran. Jika sedang jeblok, kata dia, jualan di Jakarta bisa sampai satu bulan. Itu pun rugi. “Pesan ibu saya, jadi orang itu harus prigel. Prigel itu artinya bekerja rajin, tidak kenal lelah, dan kreatif. Katanya, orang prigel itu bisa mengalahkan orang pinter, haha...” Kini, ia sudah melewati periode-periode berat dalam berbisnis di bidang agro. Usaha hortikultura, terutama semangka, cukup untuk membiayai hidup keluarga dan kegiatan lainnya di luar. Setidaknya, setiap bulan ia panen atau tidak panen semangka seluas 30 hektare. “Saya katakan panen atau tidak panen, karena tidak setiap menanam pasti sukses. Ya, namanya usaha, kadang berhasil kadang gagal. Tetapi catatan saya, menanam semangka ini,

misalnya tiga kali gagal, satu kali panen dengan harga bagus, masih dapat untung,” kata dia. Untuk mendukung usaha yang sarat modal dan sarana, Nursalim mendirikan UD Salim Mandiri. Perusahaan dagang ini bergerak dalam penyediaan alat dan sarana pertanian, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan tanaman semangka. Omzetnya? “Ya, adalah Rp5 miliar setahun.” Kalau aset? “Kalau yang itu, rahasia, hehehe..,” kata dia.

Nursalim selalu ingin memperbaiki kualitas semangka yang ia tanam. Berbagai teknologi terbaru ia buru sampai ke sumbersumber yang semula tidak pernah ia bayangkan. Dari usahanya ini, Nursalim kini bisa mengawasi lahan semangka yang kebanyakan di wilayah Tulangbawang dengan tenang. Saat ke kantor DPRD, ia tampil klimis dengan Honda CRV hitam yang dihela seorang sopir. Saat “ngantor” ke ladang, ia tampil siap turun ke lumpur dengan Daihatsu Feroza-nya. Ia mengaku bisnis agro ini masih berpeluang besar. Ia mengaku sudah menularkan ilmu dan modalnya, juga memberdayakan sembilan kelompok tani semangka di daerahnya. “Terakhir, saya bersama sembilan kelompok tani itu baru menandatangani kontrak ekspor semangka ke Dubai, Uni Emirat Arab, dan ke Singapura. Kontraknya, 25 ton atau satu kontainer setiap pekan. Insya Allah dapat kami penuhi,” kata dia. Soal harga, pria murah senyum dengan cukuran cepak ini tak khawatir. Harga pasaran di lahan saat ini, kata dia, sekitar Rp2.200 per kilogram. Produk setiap hektare saat panen bagus mencapai 30 ton. Pedagang akan datang ke lahan untuk dibawa ke pasar-pasar di Pulau Jawa, Palembang, Jambi, dan lokal Lampung. “Kalau sudah ekspor nanti, insya Allah kami dapat harga yang lebih bagus dan tidak fluktuatif karena sudah terikat kontrak,” ujar Nursalim. (sud/lp)

12

Mimbar Legislatif

EDISI OKTOBER 2011


SOSOK ada Muscab VII dengan agenda pemilihan ketua umum, Toto Herwantoko yang juga anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Lampung bersaing dengan Donny Irawan, juga anggota DPRD Lampung dari Fraksi PAN. Dari total hak pilih pada Muscab VII sebanyak 114 suara, Toto meraih 73 suara dan Donny Irawan mendapat 41 suara. Dengan hasil tersebut, Toto Herwantoko yang juga incumbent ini kembali menduduki jabatan ketua umum Hiswanimigas Lampung 2011— 2015. Anggota Komisi IV DPRD Lampung itu, usai pemilihan, mengatakan segera melakukan konsolidasi kepada seluruh anggota Hiswanamigas. “Kami akan memperhatikan keluhan dan mengedepankan hak-hak anggota. Ke depan pengurus di Hiswanamigas ini harus kompak dan saling bersinergi,” kata Toto yang juga akan concern untuk menyelesaikan permasalahan anggota yang belum tuntas dan akan melakukan langkahlangkah untuk meminimalisasi keluhankeluhan dari setiap anggota. “Yang pasti kerja sama harus terjalin baik dan dapat meminimalisasi permasalahan setiap anggota,” kata dia. Sementara Donny Irawan yang

P

Toto Herwantoko

Kembali Pimpin Hiswanamigas Toto Herwantoko kembali terpilih menjadi Ketua Umum Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswanamigas) Cabang Lampung periode 2011—2015 pada Musyawarah Cabang (Muscab) VII Hiswanamigas di Hotel Marcopoplo, Kamis (27 Oktober 2011). Anggota Komisi II DPRD Lampung, menuturkan saat ini banyak hal yang harus diubah dalam organisasi menuju ke arah performance lebih baik. Beberapa hal yang mesti dilakukan pengurus adalah soal transparansi, meningkatkan kinerja organisasi, dan menjalin hubungan baik dengan instansi terkait, seperti Pertamina, aparat hukum, media, dan pemerintah. “Hiswanimigas mempunyai fungsi vital dalam mengakomodasi berbagai gejolak sosial setiap anggotanya. Sebab itu, ke depan

harus diupayakan optimalisasi pengurus dan bertanggung jawab kepada anggota maupun publik,” kata Donny. Hiswanamingas juga harus secara aktif mengatasi berbagai hal atau persoalan yang muncul, seperti kekosongan gas, bahan bakar minyak, maupun terjadinya loses. (tim)

IKAD Bantu Kaum Duafa Komitmen Ikatan Keluarga Anggota DPRD (IKAD) Provinsi Lampung di bidang sosial diwujudkan melalui kegiatan pemberian bantuan kepada kaum duafa yang berada di Kelurahan Jagabaya 3, Sukabumi, Bandarlampung, beberapa waktu lalu. Pada kesempatan itu, IKAD menyerahkan bantuan berupa paket sembako yang diserahkan langsung oleh Ketua IKAD Provinsi Lampung Hj. Raden Ayu Asliah Marwan Cik Asan. Dia menjelaskan bahwa kegiatan sosial tersebut akan dijadikan sebagai program IKAD. “Insyaallah kegiatan semacam ini akan kami lakukan secara rutin sebagai bentuk kepedulian kami terhadap sesama, terutama mereka yang kurang mampu,” katanya. (tim)

Mimbar Legislatif

EDISI OKTOBER 2011

13


PARIWISATA

FK XXI dan TIME 2011

Saatnya Pariwisata Lampung Mendunia Gelaran Tourism Indonesia Mart and Expo (TIME) 2011 harus dapat dimanfaatkan sebagai ajang menjual potensi ekonomi, budaya, dan pariwisata ke mancanegara. Peluang ini harus dimaksimalkan oleh Provinsi Lampung yang tahun ini menjadi tuan rumah, mengingat selama penyelenggaraan TIME terfokus di Pulau Jawa dan Lombok. ampung merupakan provinsi pertama di Sumatera yang menjadi penyelenggara TIME,” kata Dirjen Pemasaran Pariwisata Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Sapta Nirwandar pada pembukaan Festival Krakatau XXI di Bandarlampung, Rabu (12 Oktober 2011). Ajang promosi wisata TIME digelar bersamaan dengan Festival Krakatau yang berlangsung hingga Minggu (16 Oktober 2011). Selain Pemprov Lampung, acara ini didukung Masyarakat Pariwisata Indonesia (MPI), Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI). TIME dihadiri 77 pembeli (buyer) dari 27 negara dan pelaku pariwisata Indonesia. Sapta Niwandar menilai ada kemajuan FK tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya. “Setelah 21 kali digelar, festival tahun ini jauh lebih baik. Acara yang ditampilkan pada pembukaan tidak hanya layak di ajang nasional, tapi bisa disajikan dalam festival internasional. Saya berharap tahun depan TIME tetap di Lampung,” kata Sapta Nirwandar. Provinsi Lampung dinilai layak menjadi tuan rumah mengingat potensi alamnya dan secara geografis terletak di gerbang Sumatera-Jawa. Menurut Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P., banyak potensi pariwisata yang layak dijual, seperti Gunung Anak Krakatau, kawasan berselancar Tanjung Setia, kawasan lumba-lumba Teluk Kiluan, Gunung Rajabasa, dan masih banyak lagi. Namun, semua potensi itu selama ini masih kurang dipromosikan. Ketua MPI Meyti Robot mengatakan pelaksanaan TIME atau Pasar Wisata Indonesia (PWI) 2011 ini merupakan agenda internasional dan tercatat sebagai kegiatan promosi wisata dunia. “Lampung bisa menjadi daerah tujuan wisata baru bagi wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara. Oleh karena itu, kekayaan wisata Lampung harus terus dieksplorasi dan diperkenalkan kepada wisatawan,” kata Meyti Robot.

14

L

Pembukaan TIME dan Festival Kraktau dimulai dengan pertunjukan musik etnik bernuansa Lampung dengan menampilkan musik gambus lunik atau gambus kecil yang menambah nuansa kelampungan kian kental. Lampung Orkestra menampilkan sejumlah aransemen lagu Lampung.

Pesona Anak Krakatau Sedikitnya 17 duta besar (dubes) negara sahabat yang ikut tur Festival Krakatau XXI, Minggu (16 Oktober 2011), terpesona dengan eksotisme Gunung Anak Krakatau (GAK) dan parade budaya yang digelar sehari sebelumnya. Festival kali ini lebih spesial dibandingkan tahun sebelumnya karena waktunya bersamaan dengan pasar pariwisata nasional atau TIME (Tourism Indonesia Mart and Expo). Dua momentum promosi tersebut menandai kebangkitan pariwisata di Lampung. Ke-17 dubes yang menyaksikan festival tersebut di antaranya Inggris, Belanda, Amerika Serikat, Rep. Ceko, Jerman,

Mimbar Legislatif

EDISI OKTOBER 2011


PARIWISATA

Hongaria, Italia, Jepang, Malaysia, Polandia, Filipina, Romania, Singapura, Slovakia, Slovenia, Jepang, Korea, dan Kuba. Enna Viant Valdes, dubes Kuba, mengaku baru pertama datang ke Lampung dan melihat GAK. Enna menyaksikan parade budaya yang menarik karena banyak jenis kesenian dan warna warni yang ditampilkan. “It’s very wonderful and colorful. Amazing,” kata Enna di sela-sela Tur Krakatau. Keindahan ini, menurut Enna, akan disampaikannya ke masyarakat Kuba agar mereka bisa datang ke Lampung menyaksikan keindahan budaya dan wisata di Lampung, apalagi GAK di Selat Sunda. Hal senada dikatakan Duta Besar Yaman Ali Alsoswa. Menurutnya, Gunung Anak krakatau merupakan pesona alam yang harus dipromosikan ke wisatawan mancanegara. Ali berjanji mempromosikan objek wisata gunung yang berada di perairan itu ke negaranya. Namun, tur kali ini tidak banyak berbeda dengan tahun sebelumnya. Tidak ada pertunjukan kesenian dan atraksi adat dalam perjalanan menuju GAK sampai kembali lagi ke Pelabuhan Bakauheni. Perahu hias yang dijanjikan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Lampung sejak penyelenggaraan festival tahun lalu juga tidak tampak. Peserta tur hanya duduk manis menuju GAK. Rombongan tur yang diangkut KMP Windu Karsa Pratama itu bertolak dari Bakauheni pukul 09.05. Setelah dua jam lebih berlayar, pada pukul 11.22 kapal sampai di perairan Gunung Anak Krakatau. Kapal mengelilingi gunung bahkan merapat hingga jarak 20 meter dari kaki gunung. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Wisata Disbudpar Lampung Baihaqi mengakui memang belum banyak perubahan pada kegiatan Tur Krakatau tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya. Tampaknya, gemuruh Gunung Anak Krakatau (GAK) yang naik hingga ribuan kali sejak dua pekan terakhir, menjadi berkah bagi Festival Krakatau 2011. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Lampung Gatot Hudi Utomo menilai banyaknya buyers pada TIME ini dijadikan momentum promosi menarik wisatawan Nusantara dan mancanegara ke Lampung. Menjual Lampung sebenarnya tidak sulit. Selain dekat Jakarta, ada sembilan biro perjalanan di Lampung, yakni Arie Tour and Travel, LFT, Puspa Tour, Cakrawala, Tebu Raya, Helendra, Aryo Tour and Travel, Fajar Wisata, dan Raka Tour. Mereka rutin menjual paket tur ke Gunung Anak

Mimbar Legislatif

EDISI OKTOBER 2011

Krakatau, Teluk Kiluan, Way Kambas, dan Tanjung Setia. Awalnya, Festival Krakatau deigelar setiap 27 Agustus untuk memperingati bencana letusan Gunung Krakatau. Namun, tahun ini digelar bersamaan TIME 2011. Rangkaian acara dimulai Rabu (12/10), dilanjutkan 13 Oktober berisi parade budaya Nusantara berupa pawai tarian, karnaval tapis, dan topeng. Kemudian pada 15 Oktober berisi acara Krakatau Night dan Tapis Carnival. Selain itu, digelar beberapa acara pendukung, seperti pameran foto, pameran lukisan, festival musik, festival layanglayang, rally wisata motor, ethnic graffity art contest, elephant show, dan Lampung culinary bazaar. Sementara Wakil Gubernur Lampung M.S. Joko Umar Said meminta masyarakat Lampung ikut meramaikan Festival Krakatau ke-21 tahun 2011 agar gaungnya bertambah luas. “Keterlibatan masyarakat bisa memaksimalkan promosi wisata ke Lampung dan meningkatkan kunjungan wisatawan ke Lampung. Sekarang masyarakat umum boleh ikut jadi peserta. Parade budaya, fun walk, fun bike juga sudah melibatkan masyarakat,” kata Wagub, usai membuka kegiatan fun walk atau jalan santai di Mahan Agung, Minggu (9 Oktober 2011). Menurutnya, Festival Krakatau tahun ini lebih spesial dibandingkan tahun sebelumnya karena waktunya bersamaan dengan pasar pariwisata nasional atau TIME (Tourism Indonesia Mart and Expo) yang digelar di Hotel Novotel, 12—14 Oktober mendatang. Dengan banyaknya buyers atau pembeli paket wisata dari mancanegara pada acara itu, kata Wagub, semakin banyak pula tur operator internasional yang mengetahui ajang Festival Krakatau. “Jadi, ini momentum yang luar biasa bagi dunia pariwisata nasional,” ujar Wagub. Kemarin ratusan masyarakat Bandar Lampung berbaur dalam kegiatan jalan santai dan sepeda santai. Menurut Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Lampung Gatot Hudi Utomo, dua kegiatan itu merupakan tahap sosialisasi Festival Krakatau. Sepeda santai dimulai dari PKOR Way Halim, kemudian melewati Jalan Arif Rahman Hakim, Jalan Pangeran Antasari, Jalan Gajahmada, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Pangeran Diponegoro, kemudian finis di Mahan Agung. Sementara jalan santai dimulai di Mahan Agung, Jalan dr. Susilo, Jalan Juanda, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Pangeran Diponegoro, dan finis kembali di Mahan Agung. Dari udara juga tampak atraksi paralayang yang pada bagian atasnya (tim) tertulis kegiatan Festival Krakatau XXI.

15


WARTA

Rame-Rame Nyalon Bupati Menjelang pelaksanaan pilkada tiga kabupaten, yakni Tanggamus, Lampung Barat, dan Tulangbawang, yang digelar pada sekitar Oktober 2012, beredar kabar beberapa anggota DPRD Lampung tertarik untuk mencalonkan diri. eberapa anggota DPRD Lampung yang namanya santer disebut adalah Indra Ismail untuk Kabupaten Tanggamus, Firman Yani di Lampung Barat, serta Dedi Afrizal dan Ismet Roni di Tulangbawang. Sebelumnya, ada dua wakil rakyat Lampung yang terpilih menjadi bupati, yaitu Pairin (Lampung Tengah) dan Khamamik (Mesuji). Wakil Ketua DPRD Lampung dari Partai Golkar, H. Indra Ismail, memastikan akan maju sebagai calon bupati Tanggamus pada Pilkada 2012. Kepastian ini menyusul perintah lisan yang diterimanya dari pimpinan Golkar Lampung. Indra Ismail menjelaskan pengalaman 10 tahun sebagai anggota Dewan dari DP Tanggamus dan Korwil Tanggamus di DPD Partai Golkar Lampung membuat dirinya mengerti bagaimana Tanggamus dan apa yang dibutuhkan daerah itu. Meskipun tidak memiliki pengalaman sebagai bupati sebelumnya, Indra merasa mampu membawa Tanggamus lebih maju dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan bidang lain yang bertujuan menyejahterakan rakyat. Indra mengaku sudah sejak dua bulan lalu mendapat perintah sosialisasi dan menyiapkan pencalonan. Namun, perintah tersebut masih dalam bentuk lisan. Sebab, perintah resmi dan tertulis harus melalui prosedur dan penetepannya oleh DPP. “Pimpinan DPD yang menyuruh saya. Sebagai kader saya harus siap. Kalau perintah resmi dalam bentuk rekomendasi oleh DPP menggunakan hasil survei sebagai pertimbangan, di samping faktor-faktor lain,” kata dia. Indra mengaku selama menjadi anggota DPRD Lampung telah berupaya memperjuangkan agar programprogram provinsi sampai ke Kabupaten

B

16

Tanggamus. Dia menyebutkan telah berhasil mengarahkan program provinsi ke Tanggamus senilai Rp15 miliar pada tahun lalu dan hingga APBD Perubahan ini mencapai Rp40 miliar. Menurut Indra, setidaknya ada 268 desa dengan karakter berbeda yang harus dikunjungi untuk sosialisasi. Sebab itu, lima tahun pertama jabatan Bupati di Tanggamus merupakan tugas berat. Pertimbangan ini pula yang membuat Indra menetapkan kriteria sehat jasmani dan berkemampuan bagi calon pendampingnya nanti. “Sosialisasi langsung belum direncanakan waktunya. Demikian pula pembentukan tim pemenangan di luar mesin partai. Saat ini yang sedang berjalan adalah penguatan struktur dan mesin politik dari tingkat kabupaten hingga ranting dan anak ranting,” kata dia. Indra mengaku koalisi dalam politik sesuatu yang sangat diperlukan. Meskipun dengan tujuh kursi di DPRD Tanggamus, Golkar sudah bisa mengusung calon sendiri. Sebab itu, dukungan politisi-politisi dari partai lain terhadap pencalonannya akan diupayakan. Menurut Indra, suatu keuntungan dia duduk sebagai anggota DPRD Lampung yang merupakan lembaga politik. Namun, Indra belum bersedia menyebut partai mana yang telah memberi lampu hijau kepadanya. Firman Yani di Lambar Sementara salah satu kader Partai Demokrat yang namanya santer disebut untuk mencalonkan diri di Lampung Barat, Firman Yani, mengatakan suara Partai Demokrat di Lampung Barat pada Pemilu Legislatif 2009 sebanyak 34.712 suara bisa dijadikan modal bagi kader PD yang ingin mencalonkan diri. Menurut Firman Yani, Partai Demokrat dalam menentukan calon yang diusung berpatokan pada hasil survei. Keputusan final diambil oleh DPP. Firman mengaku selama ini sudah

Indra Ismail

sosialisasi ke masyarakat Lampung Barat. Tetapi konteksnya tidak fokus pada rencana pencalonan, pada umumnya menyerap aspirasi masyarakat. Firman sendiri mengaku tidak tahu dari mana kabar soal rencana pencalonannya di Lampung Barat beredar luas. Tetapi dia mengaku siap mengikuti perintah partai. “Kalau memang partai memerintahkan, saya siap,” kata dia. Terkait dengan rencana maju, terlepas ada atau tidaknya perintah partai, Firman mengaku setiap kader yang ingin memajukan daerah harus memiliki rencana semacam itu. Sebab, merebut kekuasaan bukan tujuan, melainkan jalan untuk berbuat sesuatu bagi peningkatan kesejahteraan banyak orang. “Harus ada rencana dong. Ini demi kepentingan banyak orang,” kata (tim) dia.

Mimbar Legislatif

EDISI OKTOBER 2011


WARTA

Stok Beras Cukup, Tunda Impor Stok beras di Bulog Subdivre Lampung pada Oktober 2011 sebanyak 34.100 ton, cukup hingga Desember 2011. Karena itu, Komisi II DPRD Lampung meminta Bulog menunda impor beras dari Vietnam.

ermintaan penundaan impor beras berdasarkan data stok di Bulog. Kalaupun mereka tidak ada serapan lokal pun, stok beras yang ada masih cukup hingga Desember 2011,” ujar Ketua Komisi II Ahmad Junaidi Auly saat dengar pendapat dengan Bulog Subdivre Lampung, Senin 17 Oktober 2011. Menurutnya, stok beras sebanyak 34.100 ton didapat dari perhitungan beras impor yang masuk sebanyak 23.850 ton, serapan dari petani pada September 3.800 ton, dan stok pada Agustus 40.051 ton. Jika dijumlahkan sebanyak 67.701 ton. “Nah, 67.701 ton itu kemudian dikurangi penyaluran pada Agustus, September, dan Oktober sebanyak 33.600 ton. Jadi sisanya 34.100 ton. Jumlah itu adalah stok beras pada awal Oktober. Sementara kebutuhan raskin (beras untuk rumah tangga miskin) per bulannya 11.099 ton. Artinya, stok beras cukup sampai Desember 2011. Atas dasar itu, kami meminta Bulog menunda impor beras lagi,” katanya.

P

Mimbar Legislatif

EDISI OKTOBER 2011

Sebenarnya, kata Junaidi Auly, Bulog masih bisa menambah stoknya dengan menyerap beras petani lokal dari Oktober–Desember. “Maksud kami mengeluarkan kebijakan ini supaya Bulog seoptimal mungkin menyerap beras petani lokal. Keuntungannya, petani kita bisa menikmati hasilnya dan masyarakat miskin dapat beras yang bagus,” urainya. Bagaimana jika Bulog tetap mengimpor dan pemprov memberikan lampu hijau? “Ya, itulah. Makanya, saya bicara kepada media bahwa sebenarnya dari data yang ada stok beras kita ini cukup. Jadi, kenapa harus impor lagi?” tuturnya. Dalam hearing, kata Ahmad Junaidi Auly, Komisi II sudah bertanya kepada Biro Perekonomian mengenai alasan pemprov menyetujui im-

por beras. “Jawaban mereka, persetujuan berdasarkan perintah pimpinan. Itu saja,” bebernya. Sementara Kabid PP Bulog Subdivre Lampung Dindin Saymsudin membenarkan bahwa kini stok beras sebanyak 34.100 ton dan itu cukup hingga Desember 2011. “Apakah akan datang lagi beras impor, saya tidak tahu. Karena impor itu bukan wewenang kami. Itu wewenang pusat. Sesuai rencana awal, kita mengimpor beras sebanyak 60 ribu ton,” katanya usai hearing yang berlangsung di ruang rapat Komisi II. Menurut anggota Komisi II DPRD Lampung Nursalim, Bulog tidak berdaya mengejar harga beras petani lokal. Akibatnya, kebutuhan beras di Lampung terus dipenuhi dengan beras impor. “Bulog selalu mencari alasan untuk tidak membeli beras dari petani lokal. Bulog juga pernah menolak beras petani lokal, karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Sebaliknya ketika beras petani sudah sesuai dengan kebutuhan, Bulog tetap tidak mampu membeli karena harga pasar sudah tinggi,” kata dia. Sementara Direktur SDM dan Umum Perum Bulog Deddy S.A. Kodir, saat memaparkan kegiatan Bulog

17


WARTA

Lampung pada kunjungan Komisi VI DPR di Ruang Rapat Utama Gubernur, Selasa (1/11) menjelaskan Badan Urusan Logistik (Bulog) Lampung hanya mampu menyerap 44.282 ton beras petani lokal atau cuma 35,43% dari target penyerapan 2011 sebanyak 135 ribu ton. Jadi, penyerapan beras petani pada 2011 memang lebih rendah dibandingkan penyerapan pada 2010. Tahun lalu, Bulog Lampung sedikit lebih banyak menyerap beras petani Lampung, yakni 64,6 ribu ton atau 44,9% dari target 140 ribu ton. Penurunan penyerapan beras petani ini tidak hanya terjadi di Lampung, tetapi juga daerah lain. Deddy menjelaskan penurunan penyerapan beras petani Lampung dua tahun terakhir disebabkan harga jual petani Lampung yang cukup tinggi dan tidak terjangkau Bulog. Padahal Bulog telah menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) dari Rp5.100/kg menjadi Rp6.100/kg. “Tahun ini harga beras memang terus naik. HPP sudah dinaikkan, tetapi masih juga sulit menyerap beras petani. Tapi jika ada petani yang menjual beras sesuai HPP, ya tentu saja masih kita serap,” kata Deddy. Kepada Komisi VI DPR, Deddy juga menjelaskan Bulog melakukan pembelian dari daerah lain bahkan impor dari Vietnam untuk mencukupi kebutuhan stok beras di gudang Bulog, karena tidak bisa hanya bergantung dari pembelian beras petani lokal. Pasalnya, kebutuhan penyaluran beras untuk keluarga miskin (raskin), cadangan beras pemerintah jika terjadi bencana alam, serta persiapan operasi

18

pasar mencapai 11 ribu ton per bulan. Sementara stok harus dipenuhi minimal untuk tiga bulan penyaluran atau 33 ribu ton. “Jadi Bulog pusat mengambil kebijakan untuk melakukan impor beras. Khusus untuk Lampung, total beras impor yang masuk mencapai 60 ribu ton,” ujarnya. Hingga kini 60 ribu ton beras impor dari Vietnam itu, kata Deddy,

berangsur masuk ke Lampung. Dengan penambahan beras Vietnam itu, stok beras di gudang Bulog saat ini mencapai 52.830 ton atau cukup untuk lima kali penyaluran raskin. Mengomentari hal ini, Ketua Rombongan Komisi VI DPR Arya Bima mengatakan impor tidak menjadi masalah jika Bulog kesulitan menyerap beras petani. Persoalan pangan harus diselesaikan dengan solusi yang tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat manfaat. “Jadi saya rasa tidak ada masalah,” kata dia. (tim)

Beras Impor untuk Cadangan ubernur Lampung Sjachroedin Z.P. tidak berdiam diri menyikapi polemik seputar kedatangan beras asal Vietnam. Gubernur meminta masyarakat, terutama petani, tidak berpikir macam-macam soal beras impor tersebut. Menurut Sjachroedin, beras yang didatangkan dari Vietnam hanya untuk cadangan. “Dengan masuknya beras Vietnam, bukan berarti merendahkan dan mengurangi beras petani. Beras Vietnam ini hanya untuk cadangan bila terjadi gagal panen dan berkurangnya stok beras akibat musim kemarau,” katanya. Sjachroedin menjelaskan ada mekanisme yang ketat untuk menggunakan beras impor itu. Dengan kata lain, harus seizin gubernur. “Maka dari itu, konteks ini harus dipahami betul,” katanya. Sedangkan Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan mengatakan DPRD telah mengambil langkah atas polemik beras impor tersebut. Komisi II tekah dan akan menggelar hearing dengan stakeholder terkait yang tujuannya untuk meng-update informasi terbaru kondisi perberasan di Lampung, terutama posisi suplay dan demand. Setelah hasil hearing diketahui, barulah Dewan menentukan sikap. Seperti diketahui, Selasa (11 Oktober 2011), Pemprov dan Bulog Divre Lampung mengajak Komisi V dan Komisi II untuk melihat kedatangan tahap II beras asal Vietnam sebanyak 13 ribu ton di Pelabuhan Panjang, Bandarlampung. Komisi V diwakili Yandri dan Jusni Sofjan. Sementara Komisi II memilih tidak ikut. Selanjutnya, rombongan mengunjungi gudang Bulog di Tanjungkarang Timur, Bandarlampung. Marwan menegaskan sikap DPRD Lampung sudah jelas. Dewan konsisten meminta penundaan impor beras. Ini sesuai dengan rekomendasi. “Yang kami takutkan efek jangka panjangnya. Manakala (tim) bergantung pada impor, petani bisa hopeless,” ujarnya.

G

Mimbar Legislatif

EDISI OKTOBER 2011


WARTA

Harga Beras Naik 10 Persen Dalam dua bulan terakhir (September-Oktober 2011) terjadi kenaikan harga beras rata-rata sepuluh persen di sejumlah kabupaten/kota. Data itu terungkap pada rapat koordinasi mengenai operasi pasar (OP) di kantor Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Divisi Regional (Perum Bulog Divre) Lampung. ari pantauan Badan Pusat Statistik (BPS), kenaikan harga mencapai 10,54 persen pada periode September–Oktober. BPS juga menggolongkan beras berdasarkan kualitas. Ir 64 masuk grade 1, Ir 64 grade 2, Ir 64 grade 3, dan beras dengan merek rojolele. “Empat grade itu mengalami kenaikan rata-rata per timbang dari Rp7.747,97 per kg menjadi Rp8.560 per kg,” papar Kepala Perum Bulog Divre Lampung Bakri mengutip data BPS. Dia menyebutkan harga beras di Lampung Selatan, Lampung Tengah, dan Lampung Timur masih wajar. Untuk harga beras di Bandarlampung, Bulog akan mengevaluasi ke lapangan. “Jika menunjukkan harga beras relatif tinggi, kami akan melakukan OP. Silakan masing-masing daerah mengajukan ke pemprov dan Bulog untuk melaksanakan OP,” ungkapnya. Berdasarkan rumusan Kementerian Perdagangan, sambung Bakri, jika dalam tiga bulan mengalami kenaikan harga 10– 25 persen dari harga normal, OP bisa dilaksanakan untuk meredam harga. Pada kesempatan itu, Bakri juga membeberkan hingga Oktober ini sekitar 40 ribu ton beras impor dari Vietnam masuk ke Lampung. Sisanya sebanyak kurang lebih 20 ribu ton akan masuk secara bertahap. “Sementara yang sudah diplot ada 58.300 ton. Tapi, yang masuk baru sekitar 40 ribu ton dari lima kali pengiriman,” urai Bakri. Sekadar mengingatkan, impor beras dari Vietnam dilakukan pada 13 Oktober sebanyak 6.000 ton, 18 Oktober (11.200 ton), dan 22 Oktober (3.850 ton).

D

Mimbar Legislatif

EDISI OKTOBER 2011

Bentuk Tim Terpadu Sementara Pemprov Lampung berencana membentuk Tim Terpadu Persiapan Peningkatan Persentase Produksi Padi (TTP5) Lampung. Rencana ini menindaklanjuti perintah Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. Menurut Sekprov Lampung Berlian Tihang, keberadaan tim terpadu tak ada hubungannya dengan kebijakan mengimpor beras dari Vietnam. “Harusnya Oktober 2011 sudah panen, tapi tampaknya belum bisa akibat kemarau. Di sisi lain, beras kita kerap dibawa keluar. Jadi masyarakat luar Lampung yang justru menikmati berlebihnya produksi beras Lampung. Atas kondisi itulah, pemprov berencana membentuk TTP5 Lampung. Mudah-mudahan dengan keberadaan tim ini, kita bisa menghasilkan beras lebih banyak lagi,” kata Berlian.

Seiring rencana pembentukan tim terpadu, Berlian mengungkapkan bahwa pihaknya akan mengumpulkan staf ahli dan instansi terkait. “Tim ini juga akan fokus pada pengairan untuk pertanian. Dengan memanfaatkan sumber-sumber pengairan seperti Waduk Batutegi dan Wayrarem diharapkan dapat menggenjot produksi beras kita,” tambahnya. (tim)

Waykanan Sentra Karet Alam erdasarkan data Dinas Perkebunan dan Kehutanan (Disbunhut) Kabupaten Waykanan, luas lahan tanaman karet menghasilkan di daerah itu dalam setahun terakhir meningkat 4.460 hektare. Bertambahnya luas lahan tanaman menghasilkan tersebut tentu juga meningkatkan produksi karet. Pada tahun 2010 luas lahan karet menghasilkan 16.262 ha dan berdasarkan data per Juli 2011 menjadi 20.722 ha. Tanaman karet tersebut berada di Kecamatan Pakuanratu seluas 4.803 ha di tahun 2010 menjadi 6.542 di tahun 2011 atau meningkat 1.740 hektare. Kemudian di Kecamatan Negeriagung dari 2.580 ha menjadi 2.885 ha, di Kecamatan Bahuga meningkat 305 hektare dari 2.310 ha menjadi 2.337 ha, di Kecamatan Buaybahuga, sebelumnya 1.607 ha, kini menjadi 1.765 ha atau naik 158 ha. Di Kecamatan Bumiagung, tanaman karet yang menghasilkan sebelumnya seluas 1.587 ha dan

B

sekarang seluas 1.957 ha. Kemudian di Kecamatan Blambanganumpu dari 1.546 ha di tahun 2010 menjadi 2.801 ha di tahun 2011. Lalu di Kecamatan Kasui dari 375 ha menjadi 447 ha, dan di Kecamatan Negarabatin dari 307 ha menjadi 511 ha. Kemudian di Kecamatan Gununglabuhan sebelumnya seluas 251 ha menjadi 304 ha, di Kecamatan Baradatu dari 185 ha menjadi 230 ha, di Kecamatan Negeribesar dari 73 ha menjadi 170 ha, dan di Kecamatan Banjit dari 61 ha menjadi 146 ha. Sayangnya, bertambahnya luasan areal tanaman karet menghasilkan tersebut belum diimbangi dengan kenaikan produktivitas tanaman. Saat ini rata-rata produktivitas tanaman karet di Waykanan masih di bawah 1.200 kg karet kering per tahun. Padahal, sejumlah perkebunan besar bisa menghasilkan di atas 1.600 kg karet kering per tahun. Bahkan, petani Thailand sudah bisa memperoleh di atas 2.000 kg karet kering per tahun. (tim)

19


WARTA

Digagas Raperda Penataan Aset Banyaknya aset Pemprov Lampung yang bermasalah menjadi perhatian DPRD Lampung. Pengamanan aset tersebut, menurut Ketua DPRD Provinsi Lampung Marwan Cik Asan, menjadi perhatian eksekutif dan legislatif karena menjadi penghambat utama Pemprov Lampung mendapatkan laporan keuangan berpredikat wajar tanpa pengecualian (WTP). PRD menargetkan laporan keuangan Lampung meraih predikat WTP,” kata Marwan. Nilai aset bermasalah itu sangat besar. Oleh karena itu, Dewan sedang menggagas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penataan Aset Daerah. “Dewan sering memberikan rekomendasi soal penataan aset, namun tidak ada kemajuan yang signifikan,” katanya. Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan Rp5,4 triliun aset Pemerintah Provinsi Lampung yang bermasalah. Aset tersebut sebagian besar berada di bawah kendali Dinas Pekerjaan Umum. Menurut Kepala Perwakilan BPK Lampung Novy G.A. Pelenkahu, saat mendampingi anggota BPK

D

20

Taufiqurahman Ruki, beberapa waktu lalu aset bermasalah tersebut sebagian besar aset tetap. “Totalnya Rp5,4 triliun. Di Dinas Pekerjaan Umum nilai aset bermasalah Rp3,1 triliun dan berupa tanah Rp380 miliar,” kata Novy. Aset bermasalah karena hanya ada dalam laporan. Nama asetnya ada, tetapi saat dicek fisik barangnya tidak ada. Bahkan ada tanah yang nilainya tidak ada. Temuan tersebut didapat setelah mengaudit seluruh aset milik Pemprov Lampung. BPK juga tengah mengaudit kinerja sumberdaya manusia di lingkungan pemerintah daerah. Menanggapi temuan ini, Kepala Biro Aset dan Perlengkapan Sekprov Lampung Ali Subaidi mengatakan persoalan aset selalu menjadi temuan

BPK. Temuan itu ditindaklanjuti melalui program sensus barang dan aset daerah yang dilakukan sejak Juni 2011 lalu. Pada program ini, seluruh aset bergerak dan tak bergerak milik Pemprov yang tersebar di kabupaten dan kota, didata ulang, dan ditempatkan sesuai aturan. Pelaksanaan sensus didampingi BPK dan Inspektorat Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri. Aset bermasalah senilai Rp5,4 triliun yang ditemukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Lampung sebagian besar merupakan aset milik eks kantor wilayah (kanwil) di Lampung yang kini tercatat sebagai milik dinas. Asisten IV Bidang Umum Sekprov Lampung Adeham membenarkan banyak aset Pemprov yang ada catatan

Mimbar Legislatif

EDISI OKTOBER 2011


WARTA

namanya, tapi tidak diketahui keberadaannya. Menurut dia, hal ini karena saat kanwil berubah statusnya menjadi dinas, ada catatan apa saja asetnya, tapi banyak yang tidak disertai data lokasi dan tidak ada bukti kepemilikan aset tersebut sehingga Pemprov juga tidak mengetahui keberadaannya. “Aset yang dulu milik Kanwil Pekerjaan Umum misalnya. Sekarang kanwil itu sudah berubah menjadi Dinas Bina Marga. Tapi bukti kepemilikan aset mereka seperti tanah dan bangunan tidak ikut diserahkan. Hal ini tentu saja menjadi temuan BPK karena persoalan aset ini memang harus ada data, ada bukti kepemilikan, dan lokasi yang jelas,” kata Adeham. Pemprov sendiri, lanjut Adeham, sampai kini masih melakukan sensus barang daerah untuk menginventarisasi keberadaan aset Pemprov, baik yang tercatat milik Pemprov atau milik eks kanwil untuk kemudian ditata ulang. Program sensus barang dan aset daerah ini dilakukan sejak Juni 2011 dan dijadwalkan selesai akhir tahun ini. Pada program ini, seluruh aset bergerak dan tak bergerak milik Pemprov yang tersebar di kabupaten dan kota didata ulang, dan ditempatkan sesuai aturan. Pelaksanaan sensus didampingi BPK dan Inspektorat Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri. Menurut Adeham, dengan pendataan ulang aset milik Pemprov ini diharapkan seluruh aset milik Pemprov diketahui keberadaan dan peruntukannya, serta dicatat dalam buku

Mimbar Legislatif

EDISI OKTOBER 2011

induk inventarisasi aset daerah. Jika semua tercatat, persoalan aset tidak akan menjadi temuan BPK lagi dan bisa memuluskan langkah Pemprov untuk mencapai opini laporan keuangan wajar tanpa pengecualian (WTP). Biro Aset Daerah Provinsi Lampung pun berupaya memaksimalkan inventarisasi aset daerah. Dengan demikian DPRD Lampung tidak perlu membentuk pansus aset. Menurut Kepala Biro Aset Daerah Pemprov Lampung Ali Subaidi, temuan BPK terkait dengan aset pada laporan keuangan 2010, berupa aset-aset daerah yang belum ada nilainya. Hal ini karena

untuk menentukan nilai aset daerah itu diperlukan sensus terlebih dahulu. “Ada aset dari tahun 70-an. Untuk menentukan nilainya harus dilakukan sensus oleh tim independen. Aset-aset yang belum ada nilainya inilah yang menjadi temuan BPK pada laporan keuangan kami,” kata Ali. Menurut dia, dengan adanya sensus dan inventarisasi aset yang dilakukan biro aset, tidak diperlukan adanya Pansus Aset DPRD Lampung. Bahkan, menurut Ali, pihaknya sudah mengajukan anggaran sensus pada APBD Perubahan 2011. (tim)

Hasil Audit Wajib Diumumkan nggota BPK RI Taufiqurahman Ruki mengatakan hasil audit keuangan daerah wajib diumumkan kepada masyarakat. “Hasil audit boleh diakses publik setelah diserahkan ke DPRD. Tetapi kalau belum diserahkan, masih diembargo. Dokumen pendukung pemeriksaan juga tidak boleh disampaikan ke publik,” kata Ruki. Namun, sistem penyampaian hasil audit kepada publik banyak berubah. “Semula hasil audit yang diserahkan ke DPRD dimuat dalam website. Tetapi karena banyak penyalahgunaan, kini diubah. Kalau media membutuhkan data-data hasil audit, silakan datang ke BPK,” kata Ruki. Banyaknya aset hilang dan bermasalah akibat korupsi, menurut Ruki, tidak hanya masalah personal, tetapi kelemahan sistem. “Sistem kita yang failed (gagal),” kata mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu. Remunerasi bagi pegawai negeri sipil (PNS) bukan jalan keluar memberantas sikap koruptif. “Reformasi birokrasi tidak bisa hanya dilakukan lewat moratorium. Tidak bisa dengan remunerasi. Apakah dengan menaikkan remunerasi lalu menghentikan sikap koruptif. Ternyata tidak. Remunerasi ini step (langkah) keenam untuk mengatasi sistem (tim) birokrasi yang buruk,” kata dia.

A

21


WARTA Hari Sumpah Pemuda ke-83

Bangkitkan Kreativitas Pemuda

Momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-83 dapat menjadi titik tolak untuk membangkitkan kembali peranan pemuda sebagai garda depan pembangunan dan pengawal jalannya pemerintahan Republik Indonesia. eningkatan kreativitas pemuda di Lampung menjadi agenda penting Pemerintah Provinsi Lampung. Sebab, dalam zaman globalisasi yang ditandai dengan perubahan yang sangat cepat dan persaingan yang sangat ketat, hanya pemuda yang kreatif dan inovatif yang akan mampu menggerakan pembangunan bangsa. Wakil Gubernur (Wagub) Lampung M.S. Joko Umar Said mengatakan dengan meningkatkan kreativitas satu pemuda saja akan menggerakan pemuda lain untuk juga menjadi kreatif. “Inilah tantangan kita semua, menjadikan pemuda kita cerdas dan kreatif,� kata Wagub pada peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-83 tahun 2011 di GOR Saburai, Bandarlampung, Jumat (28 Oktober 2011). Kreativitas setiap pemuda itulah, menurut Wagub, bisa membuka peluang dan mendatangkan penghasilan dan selanjutnya bisa membangun masa depan mereka. “Nah, tugas pemerintah adalah membantu dan memfasilitas pemuda itu bisa menjadikan kreativitasnya sebagai usaha

P

22

yang menyejahterakan hidupnya di kemudian hari,� kata Joko pada acara yang dihadiri Forkopimda Lampung dan sejumlah anggota DPRD Lampung. Anggota DPRD Provinsi Lampung Achmad Nyerupa yang hadir pada peringatan tersebut menjelaskan Sumpah Pemuda 1928 merupakan ikrar bersatunya berbagai komponen bangsa yang diwakili kaum muda untuk merajut cita-cita Indonesia merdeka. Ada beberapa pelajaran yang bisa dipetik dari Sumpah Pemuda. Pertama, pentingnya persatuan dan kesatuan. Keragaman sebagai realitas Indonesia bukan alasan berpecahbelah. Keragaman merupakan potensi untuk membangun bangsa. Indonesia masa depan yang ideal masih membutuhkan proses perjuangan panjang, sehingga segenap komponen bangsa dituntut bersatu padu. Kedua, pentingnya kesadaran pemuda sebagai pilar masa depan bangsa. Pemuda saat ini akan menentukan wajah Indonesia pada masa yang akan datang. Pemuda dituntut menyadari peran dan tanggung jawabnya untuk

Mimbar Legislatif

EDISI OKTOBER 2011


WARTA

membangun negeri. Keprihatinan terhadap kondisi pemuda selayaknya dijadikan refleksi bagi pemuda untuk mendidik dan memperbaiki diri agar mampu berkontribusi positif. Ketiga, pentingnya pendidikan bagi generasi bangsa. Pemuda-pemuda yang merumuskan Sumpah Pemuda adalah sosok-sosok intelektual yang tercerahkan lewat proses pendidikan yang mereka tempuh. Oleh sebab itu, pendidikan terhadap anak-anak bangsa tidak boleh diabaikan. Pendidikan anak bangsa perlu dipikirkan sebagaimana pentingnya memikirkan eksistensi republik ini. Sementara Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Lampung Sugiarto mengatakan peringatan Hari Sumpah Pemuda hendaknya dijadikan momentum untuk membangkitkan motivasi untuk terus berjuang. Pemuda harus mampu menggali dan memaksimalkan potensi ekonomi kerakyatan di daerah, khususnya di perdesaan. Tidak harus berkhayal meraih sukses dengan pergi ke kota ataupun luar negeri. “Saat ini pemuda harus mampu kreatif untuk meraih sukses. Bangun jiwa kewirausahaan dan peduli sesama untuk daerah tercinta, Lampung. Hal itu yang harus dilakukan pemuda Lampung dalam peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun ini,” kata Sugiarto. Menurut Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Perguruan Tinggi (Dikmenti) Dinas Pendidikan Lampung Dwi Agus Sunarti, Sumpah Pemuda merupakan puncak gerakan kebangkitan kebangsaan bagi para pemuda Indonesia untuk bangkit di segala bidang. “Pemuda zaman sekarang harus bisa menunjukkan dan mewujudkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa sehingga dapat tercipta suasana yang harmonis dan rasa saling memiliki antarsesama. Dengan begitu, arah dan tujuan citacita bangsa Indonesia diharapakan dapat terwujud,” kata Dwi. Sedangkan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Lampung Rycko Menoza mengatakan momentum Sumpah Pemuda diharapkan menjadi tonggak perubahan. Pemuda dapat mengevaluasi diri terhadap semua yang telah dilakukan, khususnya dalam mendukung pembangunan Lampung. Lemahnya persatuan dan kesatuan, kata Rycko, seharusnya cepat diminimalisasi sehingga tidak menimbulkan konflik daerah. Pemuda harus satu visi dan misi, khususnya membangun Lampung dimulai dari perdesaan.

Mimbar Legislatif

EDISI OKTOBER 2011

Sebab, dengan persatuan tujuan menyejahterakan diri dan masyarakat luas dapat diraih dengan mudah. Bupati Lampung Selatan ini juga mengharapkan pemuda Sang Bumi Ruwa Jurai menggali banyak pengalaman hidup. Tempaan permasalahan harus dihadapi dengan cara positif sehingga menghasilkan sesuatu yang luar biasa berguna bagi daerah. Dalam bidang olahraga, kata Ketua Umum Pengprov Forki Lampung Hannibal, pemuda menjadi pelaku utama. “Karena kebangkitan dan kesuksesan semua aspek, termasuk olahraga, ada pada diri para pemuda,” kata Hannibal. Pemuda harus bisa melihat semangat juang para pemuda di era terdahulu yang begitu gigih untuk membela bangsa dan negara. “Begitu juga di olahraga, para pemuda bisa menunjukkan semangat juangnya untuk berprestasi di bidang olahraga,” ujarnya. Sementara itu, peringatan Hari Sumpah Pemuda 2011 dirayakan masyarakat dengan berbagai cara. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di lima lima fakultas Unila menggelar aksi damai, dimulai pukul 10.00 WIB, Jumat (2810), dengan berkeliling kampus untuk menyuarakan beberapa ide tentang peranan yang dapat dilakukan mahasiswa. BEM dari Fakultas Ekonomi (FE), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Fakultas Hukum (FH), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), dan Fakultas Pertanian (FP) Unila bersama-sama menggelar aksi damai, yang khusus ditujukan bagi mahasiswa Unila. Aksi damai ini mengangkat tema Rejuvenasi Semangat Sumpah Pemuda untuk mengingatkan kembali semangat Sumpah Pemuda kepada pemuda dan mahasiswa. Fajrin Satria, gubernur BEM FE, mengatakan kini para mahasiswa Unila perlu mendapat pencerahan dan semangat dalam mengambil peran yang lebih besar di kehidupan kampus. Fajrin berpendapat ada hal lain yang dapat dilakukan mahasiswa selain belajar. Sebagai agent of change, mahasiswa diharapkan lebih kritis melihat suatu kebijakan yang ada di kampus. Mahasiswa harus kreatif melakukan perubahan, mampu mengawal setiap kebijakan yang dibuat oleh kampus, dan hidup lebih beretika dengan menjunjung tinggi moralitas. (tim)

23


OPINI

Bahasa Lampung Bahasa Campuran Oleh Iwan Nurdaya-Djafar Budayawan

PADA tahun 2009 muncul polemik mengenai kata sang pada seloka lambang daerah Provinsi Lampung “Sang Bumi Ruwa Jurai”, yang diklaim bukan kata bahasa Lampung sehingga mesti diganti dengan “sai”. lhasil, seloka pun diubah menjadi “Sai Bumi Ruwa Jurai”, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Perda Provinsi Lampung No.4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Perda Provinsi Lampung No.01/Perda/I/DPRD/71-72 tentang Bentuk Lambang Daerah Provinsi Lampung yang diundangkan pada 5 Mei 2009. Bunyi setelah diubah, “Ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor: 01/ Perda/I/DPRD/71-72 tentang Bentuk Lambang Daerah Provinsi Lampung yaitu pada penjelasan Peraturan Daerah, Pasal 2 angka 1 huruf b, penulisan kata dan pemaknaan arti tulisan Sang Bumi Ruwa Jurai diubah menjadi sebagai berikut: b. Sai Bumi Ruwa Jurai: rumah tangga agung jurai adat pepadun dan jurai adat saibatin.” Selanjutnya, dalam Peraturan Gubernur Lampung No.31 Tahun 2009 yang merupakan petunjuk pelaksanaan Perda No.4 Tahun 2009, Pasal 4 huruf i dijelaskan bahwa moto “Sai Bumi Ruwa Jurai” mengandung makna bahwa bumi Lampung dilambangkan sebagai rumah tangga agung yang didiami oleh dua jurai masyarakat adat, yaitu jurai adat Pepadun dan jurai adat Saibatin. Mengapa diubah? Pada konsiderans “menimbang” huruf b disebutkan bahwa makna tulisan “Sang Bumi Ruwa Jurai” pada lambang daerah Lampung adalah rumah tangga yang didiami dua unsur serba buai (ketu-

A

24

runan kerabat). Kemudian pada huruf c disebutkan bahwa mengingat lambang daerah merupakan gambaran pandangan hidup yang melandasi pemikiran dan perilaku masyarakat dalam berbangsa dan bernegara, makna tulisan dan kata “Sang Bumi Ruwa Jurai” sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dapat lagi dipertahankan. Selanjutnya, pada bagian penjelasan umum ditegaskan “beberapa ketentuan dalam peraturan daerah tersebut khususnya yang berkenaan pemaknaan istilah dan penggunaan kata ‘sang’ pada “Sang Bumi Ruwa Jurai” perlu diubah. Bahwa perubahan tersebut dimaksudkan agar arti tulisan tersebut dapat atau mencerminkan kebanggaan daerah.” Alasan perubahan yang dikutip di atas adalah alasan resmi. Di samping itu, terdapat alasan lain yang muncul pada suasana kebatinan (geistliche hintergrund) saat pembahasan raperda tersebut. Pertama, alasan kebahasaan, yaitu bahwa kata “sang” diklaim sebagai bukan bahasa Lampung. Kedua, alasan kesejarahan, bahwa jauh sebelum tahun 1905 yaitu titimangsa migrasi orang Jawa ke Lampung, tidak ada masyarakat Lampung asli dan masyarakat Lampung pendatang, yang ada hanya satu (sai [bahasa Lampung]). Hal ini terungkap misalnya saat sosialisasi Perda No.4/ 2009 tersebut di Sukadana, Lampung Timur, pada 2 Desember 2009. Sementara itu, pendapat lain mengatakan bahwa “sang” adalah kata

bahasa Lampung. Dalam Kamus Bahasa Lampung (1994) susunan Hilman Hadikusuma, pada halaman 121 terdapat kata “sang” yang termasuk dalam dialek nyow Tulangbawang yang berarti “yang dihormati”. Hilman mencontohkan sebuah cerita rakyat Lampung berjudul Sang Haruk artinya “yang mulia yang yatim” dan Sang Bumi Ruwa Jurai yang berarti “bumi yang mulia dari dua keturunan.” Dalam bukunya yang lain Bahasa Lampung (1997) yaitu pada Bab X di bawah subjudul Kamus Kecil Indonesia-Lampung, kata “sang” diartikan “tutuw hurmat” (hlm 198). Sekaitan ini, kata “sang” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan kata yang dipakai di depan nama orang, binatang, atau benda yang dianggap hidup atau dimuliakan. Kalaupun “sang” bukan kata asli bahasa Lampung, melainkan kata serapan dalam bahasa Lampung, mengapa mesti ditolak. Bahasa Indonesia sendiri, menurut Alif Danya Munsyi (Remy Sylado), sangat banyak lema— ibarat 9 dari 10—dalam bahasa Indonesia yang melintas ke sini dari bahasabahasa asing dengan cara yang khas, alih-alih, istimewa, dan bahkan lucu.

Unsur Serapan Bahasa Lampung nyatanya juga tidak bebas dari unsur serapan. Untuk menguji bahwa bahasa Lampung adalah bahasa Indo alias bahasa gado-gado kian kemari, marilah diselisik sejumlah kata bahasa Lampung. Amat banyak kata dalam bahasa Indonesia yang diserap bahasa Lampung. Banyak kata-kata Melayu Indonesia dipakai menjadi bahasa Lampung dengan perubahan ucapan, kata Hilman Hadikusuma. Bahkan nama “Lampung” sendiri merupakan kata serapan dari bahasa China yaitu “Lang P’o-hwang” (Lampung). Demikian pula nama-nama gelar orang Lampung seperti pangeran atau

Mimbar Legislatif

EDISI OKTOBER 2011


OPINI kiay aria yang pada awalnya diambil dari bahasa Sunda Banten ketika melakukan seba (audiensi) kepada Sultan Banten pada abad ke-17 (ketika itu daerah Lampung berada di bawah pengaruh Kesultanan Islam Banten). Van Hoevel menjelaskan bahwa gelar-gelar yang digunakan para penyimbang (pemimpin/kepala) di Lampung adalah atas pemberian Sultan Banten. Nama-nama pada keluarga besar Buay Bulan memperlihatkan ciri nama Jawa, terutama Banten, misalnya Warganegara, Kesumayuda. Demikian pula gelar-gelar yang digunakan orang Menggala, misalnya Minak Ratu Junjungan, Ngabehi Tua, Pangeran Tihang Mego, dan masih banyak lagi. Pengaruh bahasa Jawa pun terdapat dalam bahasa Lampung seperti pada kata “hurik” (Jawa: urip) yang berarti “hidup”. Kata-kata bahasa Sunda juga melintas ke dalam bahasa Lampung semisal tihang, jelma, saba (Lampung: tihang, jelma, seba/siba/sebow/sibow) berati tiang, orang, menghadap. Badik (Bugis-Makasar: badik) berarti pisau untuk berkelahi. Tuping (Bali: topeng) berarti penutup muka (dari kayu, kertas,

dsb.) yang menyerupai muka orang, binatang, dsb. Padan (Minangkabau: padan) berarti imbang, banding. Pattun (Melayu: pantun) berarti pantun. Layin (Kawi: liyan) berarti bukan. Jel (Inggris: jail) penjara. Ini muncul dalam bahasa Lampung orang Lampung Barat yang dulu di bawah pengaruh kolonial Inggris yang berpusat di Bengkulu. Ketaro atau kuntara (Sanskerta: kuntara atau kutara) berarti naskah hukum. Kusuma (Sanskerta: kusuma) berarti bunga. Sekin; suttan, piil (Arab: sekin; sultan, fi’il) berarti pisau; gelar tertinggi menurut adat Pepadun; perilaku. Api, matei, pari, mentimun, babui (Campa: afei, mati, padi, timun, babi) berarti apa, mati, padi, mentimun, babi. Tuha, tohow (ejaan orang Belanda: tuha) berarti tua. Rukuk (Belanda: roken) berarti rokok.

Berpikir Budaya Melalui senarai kata di atas, kita melihat begitu banyak kata serapan dalam bahasa Lampung yang disauk dari berbagai bahasa asing, termasuk bahasa daerah lain. Oleh sebab itu, kita

perlu bersikap hati-hati manakala melakukan penggalian ke masa lalu seperti terjadi pada kasus kata “sang” dan “sai” di atas. Maksudnya, supaya kita tidak kecele menggali masa lalu yang malah menunjukkan ketidakaslian kita. Sebaiknya kita tidak dibebani usaha gali-menggali, tetapi justru melihat apa yang harus dihasilkan untuk masadatang. Berpikir budaya bukan menyempit di kubu tradisional, melainkan melayani progresi untuk membangun suatu kebudayaan suku bangsa yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Menolak atau menafikan kata serapan dalam bahasa Lampung tentu saja memantulkan sikap sembrono, kaku, dan irasional. Sikap seperti ini galibnya adalah tribalistis. Dalam sikap tribalisme, orang tidak sejati menggunakan nalar untuk melihat perbandingan bahwa di dunia yang luas ini terdapat bermacam pendirian, bakat, dan kemampuan— yang patut dipelajarinya untuk dijadikan ilmu bagi kebajikan dirinya dan kemudian manusia mendunia, univer[*] sal. Demikian Remy Sylado.

Ke Mana Bahasa Lampung? Oleh Imron Nasri Peminat masalah-masalah sosial, politik, dan keagamaan elum lama ini teman saya menyampaikan bahwa dia baru saja pulang dari Lampung. Setelah mengikuti acara yang dilaksanakan oleh sebuah ormas Islam tingkat wilayah (provinsi). Teman saya ini memang salah seorang pengurus tingkat pusat dari ormas Islam itu. Dia diundang untuk menyampaikan materi. Teman saya itu menyampaikan pengalamannya selama berada di Lampung kepada saya. Dia tahu bahwa saya berasal dari Lampung. Apa yang beliau sampaikan itu membuat saya terkejut. Karena seseorang yang baru datang dari sebuah daerah yang dikunjungi, biasanya yang disampaikan dan diceritakan adalah hal-hal yang berkaitan dengan keramaian, makanan atau tempattempat bersejarah, yang sempat dikunjungi. Tetapi apa yang disampaikan dan diceritakan teman saya, jauh dari perkiraan saya. Dia menyampaikan

B

Mimbar Legislatif

EDISI OKTOBER 2011

bahwa, selama dia berada di Lampung tidak sepatah kata pun dia mendengar orang berbicara menggunakan bahasa Lampung. “Saya kaget. Selama saya di Lampung.

25


OPINI Saya tidak mendengar sepatah kata pun orang berbicara menggunakan bahasa Lampung. Kalau tidak bahasa Indonesia, ya bahasa Indonesia dengan logat Jakarta atau bahasa Jawa. Saya sempat berpikir, saya ini sedang berada di Lampung apa di Jakarta atau Yogya,” kata dia. Mendengar ceritanya, saya sempat terkesima. Karena dari sekian banyak teman-teman yang pernah ke Lampung, hanya dia yang sempat memperhatikan masalah bahasa itu. Biasanya yang disampaikan atau diceritakan tentang bagaimana lezatnya minum kopi Lampung, bagaimana enaknya menikmati durian atau keripik pisang yang dijual dikios-kios pinggir jalan. Atau bagaimana susahnya mencari rumah makan atau warung yang menyajikan makanan khas Lampung dan kondisi Kota Bandar Lampung, yang menurut mereka semrawut. Itulah biasanya yang diceritakan dan disampaikan temanteman kepada saya. Tapi teman yang satu ini, sekali lagi membuat saya terkesima. “La, bagaimana Bang,” lanjutnya, “ketika saya sampai dan turun dari bis di Terminal Rajabasa, para kenek angkutan kota, tukang ojek, dan taksi, semuanya menawarkan jasa dengan berbahasa Indonesia. Bahkan ada di antara mereka yang mengajak ngomong dengan bahasa Jawa. Karena melihat saya turun dari bis yang datang dari Yogya. Selama dua hari saya di Lampung sampai saya kembali ke Yogya, tak satu pun kata yang saya dengar menggunakan bahasa Lampung. Atau ada yang mengucapkan tapi saya tidak tahu, apakah yang diucapkan itu bahasa Lampung atau bukan. Karena terus terang, selama ini saya belum pernah mendengar satu kata pun bahasa Lampung itu seperti apa. Orang-orang Lampung yang ada di Yogya pun dalam berbicara tidak pernah menggunakan bahasa Lampung. Nah, sebetulnya ketika saya diutus untuk menghadiri acara yang dilaksanakan di Lampung ini, saya merasa senang. Karena saya berharap selama di Lampung saya akan mendengar dan diajak berbicara bahasa Lampung. Seperti ketika Abang diajak berbicara bahasa Jawa di Yogya. Tapi, ternyata harapan saya itu tidak kesampaian.” Jelasnya, sambil menunjukkan rasa penasarannya. Setelah mendengarkan ceritanya, saya hanya senyum. Namun dalam hati saya mengatakan, “Jangankan kamu. Saya sendiri saja yang orang Lampung, sudah agak jarang mendengar orang Lampung berbahasa Lampung. Kecuali dengan keluarga dan saudara-saudara saya. Itu pun ada di antara mereka yang ketika berbicara, campur aduk antara bahasa Lampung dan bahasa Indonesia.” Dari cerita teman saya itu, saya teringat dengan pernyataan Asim Gunarwan, pakar linguistik dari Universitas Indonesia, beberapa tahun yang lalu yang menyatakan berdasar hasil penelitiannya, dia menemukan bahwa pergeseran dengan kelajuan cukup tinggi terjadi pada bahasa Lampung. Hal ini dapat diinferensikan dari data kuantitatif yang menggambarkan penggunaan bahasa Lampung dan bahasa Indonesia di

26

sejumlah keluarga Lampung. Selanjutnya Asim Gunarwan mengatakan dari hasil penelitiannya itu ternyata membentuk skala implikasional yang menunjukkan semakin kecilnya kuantitas penggunaan bahasa Lampung menurut gradasi umur yang menurun. Dan inilah yang sekarang sedang terjadi di daerah Lampung. Penggunaan bahasa Lampung di kalangan generasi muda, sudah semakin menurun. Terutama di lingkungan keluarga-keluarga muda, yang tinggal di daerah perkotaan lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia pada saat berkomunikasi dalam keluarga. Penggunaan bahasa Indonesia dalam keluarga masih bisa dipahami dan dimaklumi jika penggunanya itu berlainan asal daerah. Misalnya suami atau istri berasal dari Jawa. Dalam berkomunikasi, memang lebih memungkinkan menggunakan bahasa Indonesia daripada bahasa Lampung atau bahasa Jawa. Namun yang memprihatinkan, dan ini sudah banyak terjadi di kalangan keluarga muda Lampung, adalah suami-istri berasal dari daerah yang sama, berasal dari satu pekon (kampung) yang sama, tinggal di pekon (kampung) yang sama, tetapi dalam berkomunikasi dengan anak-anaknya menggunakan bahasa Indonesia. Saya bersimpati dengan pernyataan seorang saudara saya, ketika saya menanyakan, mengapa anak-anaknya tidak diajak berbicara dengan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi sehari-hari? Dia mengatakan, “Tidak perlu. Tanpa diajari, nanti pada saatnya mereka akan tahu dengan sendirinya. Ketika mereka berada di sekolah, ketika mereka berada di tempat-tempat tertentu, dengan sendirinya mereka akan menggunakan bahasa Indonesia. Tapi, kalau bahasa Lampung tidak diajarkan sejak kecil, nantinya mereka tidak tahu sama sekali,” ujarnya. Apa yang disampaikan saudara saya itu sesuai dengan apa yang dikatakan Asim Gunarwan. Dengan merujuk Fishman bahwa peluang keberhasilan tinggi adalah menjaga agar ada kesinambungan antargenerasi penggunaan bahasa yang sedang terancam kepunahan. Artinya, bahasa itu harus diwariskan kepada generasi berikutnya. Namun patut disayangkan, di kalangan penutur bahasa daerah (terutama di perkotaan) ada kecenderungan kepada anak mereka, orang tua lebih suka menggunakan bahasa Indonesia daripada bahasa daerah. Dan itulah—agaknya—yang sedang terjadi di Lampung. (*)

Mimbar Legislatif

EDISI OKTOBER 2011


WARTA

Dewan Menguak Program Kemitraan PTPN VII

Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Daerah Pemilihan 7 (Kabupaten Tulangbawang) memberikan apresiasi positif kepada PTPN VII atas pelaksanaan program kemitraan, termasuk pembangunan kebun sawit plasma di Rawapitu Tulangbawang. Mereka menilai program tersebut sangat tepat dan diyakini mampu meningkatkan kesejahteraan petani.

ami menilai PTPN VII selama ini sudah menjalankan program yang sangat bagus dalam membantu memberdayakan masyarakat di tengahtengah keterbatasan pemerintah,” kata Sunardi, anggota DPRD Provinsi Lampung dari PKPB, ketika berkunjung ke PTPN VII, 3 Oktober 2011 lalu. Sunardi yang didaulat menjadi ketua rombongan dalam kunjungan tersebut didampingi 5 anggota Dewan dari DP 7, yaitu Ahmad Junaidi Auly (PKS), Azwar Yacub (Partai Golkar), Munzir (PPP), Jusni Sofyan (Partai Hanura), dan Imer Darius (Partai Demokrat). Tiga anggota lagi, yaitu Khamamik (PDK), Ismet Roni (Golkar), dan Dedi Afrizal (PDI Perjuangam)

K

Mimbar Legislatif

EDISI OKTOBER 2011

berhalangan hadir. Menurut Sunardi, PTPN VII sudah banyak melakukan kegiatan yang menyentuh kepentingan masyarakat secara langsung, baik melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) maupun dalam aktivitas usahanya. “Kami melihat BUMN ini telah menjalankan misinya dengan tepat dan benar. Kami berharap ke depan PTPN VII lebih maju sehingga lebih banyak lagi memberikan manfaat kepada masyarakat,” ujarnya. Kalimat senada disampaikan anggota Dewan lainnya. Menurut Imer Darius, yang menilai khususnya program kemitraan yang saat ini sedang dilaksanakan di Rawapitu Tulangbawang memang sudah lama ditunggu

oleh petani setempat. “Kami sering turun ke lapangan dan melihat masyarakat Rawapitu dan sekitarnya memang antusias untuk ganti komoditas dari menanam padi menjadi kelapa sawit.” Sebab, lahan mereka yang selama ini ditanami padi tak dapat memberikan penghasilan yang layak karena hanya bisa tanam setahun sekali. “Kalau berdasarkan survei yang dilakukan PTPN VII kondisi lahan di wilayah itu memang cocok untuk sawit, program itu tepat. Karena kondisi petani di wilayah itu selama ini tak bisa berkembang dengan budidaya padi,” ujar anggota Dewan dari Partai Demokrat itu. Anggota DPRD Lampung dari DP 7 tersebut menyatakan mendukung pro-

27


WARTA

gram kemitraan yang dilaksanakan PTPN VII, terutama proyek Rawapitu dan pembangunan kebun tebu di wilayah Pagardewa (Unit Usaha Way Tulangbawang), setelah mendengarkan paparan yang disampaikan Direktur SDM & Umum PTPN VII Budi Santoso, Direktur Pemasaranan dan Renbang Gatot Bintoro, Manajer Rawapitu Qory Asmono, dan Manajer Way Tulangbawang Bambang Rahmadi, dan Manajer TJSL Yulita Ratna Karyati. Meskipun demikian, semua program yang bersentuhan dengan masyarakat hendaknya disosialisasikan agar tidak terjadi salah penafsiran. “Kami akan berusaha membantu menjelaskan kepada masyarakat, karena selama ini memang banyak yang menyampaikan aspirasinya kepada kami. Untuk itulah kami berkunjung dan berdialog dengan PTPN VII, dengan harapan memperoleh gambaran yang jelas sehingga kami bisa ikut menjelaskan kepada masyarakat,” kata H. Munzir. Menurut Jusni Sofyan, sosialisasi

28

dan transparansi dalam menjalankan program kemitraan diperlukan agar tak di kemudian hari tak terjadi masalah. “Terutama menyangkut hak dan kewajiban masing-masing pihak. Petani, pengurus kelompok tani, dan koperasi harus paham betul bagaimana pola yang dijalankan. Kalau manajemen satu siklus itu seperti apa, posisi petani di mana, bagi hasilnya berapa, bayar kreditnya bagaimana, semua harus jelas.” Kemudian yang tak kalah penting adalah menjelaskan tahapantahapan program. Sebab, rencana kemitraan kebun sawit plasma di Rawapitu melalui program revitalisasi perkebunan itu sudah lama. “Banyak petani yang tidak sabar, karena itu perlu dijelaskan proses dan tahapantahapannya, berapa areal yang dikerjakan tahun ini, di mana saja lokasinya, dan bagaimana kesiapannya,” tambah Imer Darius. Selain khusus membahas tentang pembukaan dua kebun baru di Tulangbawang, yaitu Way Tulangbawang yang memanfaatkan areal eks ADP di Pagardewa untuk komoditas tebu dan kebun plasma sawit kemitraan di Rawapitu, anggota Dewan juga ingin memperoleh informasi tentang rencana pengambilalihan lahan PTPN VII oleh Pemerintah Provinsi Lampung untuk kota baru, cara mengakses pijaman modal usaha bagi UMKM, dan peran PTPN VII dalam membantu menyediakan bibit karet dan sawit berkualitas bagi petani. “Selama ini kami banyak mendapatkan keluhan dari masyarakat, mereka menanam kelapa sawit dan karet tetapi bibitnya tidak berkualitas. Nah, mereka juga ingin memperoleh bibit yang bagus seperti yang ditanam PTPN VII. Apakah mungkin ke depan PTPN

VII membantu menyediakannya untuk masyarakat?” kata Ahmad Junaidi Auly. Kemudian yang tak kalah penting adalah menjelaskan bagaimana cara mengakses pinjaman modal lunak yang disediakan PTPN VII melalui program kemitraan. “Informasi itu penting karena belum semua UMKM bisa mengakses pinjaman lunak tersebut. Padahal, mereka sangat membutuhkan,” tegasnya. Menanggapi permintaan tersebut, Direktur Pemasaran dan Renbang PTPN VII Gatot Bintoro menjelaskan bahwa selama ini PTPN VII memang tidak menjual bibit sawit dan karet ke masyarakat, karena semua bibit baru mencukupi untuk kebutuhan sendiri. Mengenai cara mengakses pinjaman modal lunak, Budi Santoso menjelaskan bahwa selama ini sosialisasi terus dilakukan, baik langsung maupun tidak langsung, termasuk kerja sama dengan dinas/ instansi pemerintah. “Setiap tahun proposal pengajuan pinjaman yang masuk terus meningkat, bahkan belum bisa diberi pinjaman secara cepat. Mereka harus menunggu guliran dana dari UMKM yang sudah mendapat pinjaman. Artinya, sudah banyak UMKM yang mengetahui cara memperoleh pinjaman tersebut,” katanya. Sementara Azwar Yacub dari Partai Golkar menanyakan tentang lahan PTPN VII yang akan diambil alih Pemprov untuk kota baru. Budi Santoso menjelaskan rencana semula Pemprov akan mengambil alih kebun Rejosari, tetapi kemudian beralih ke kebun Kedaton. “Sesuai dengan persetujuan pemegang saham, pelepasan aset bisa dilakukan dengan tukar guling, kerja sama operasi, atau pembelian. Jadi, tak bisa hibah,” katanya. Menurut rencana, Pemprov akan mengambil alih lahan seluas 350 ha di Unit Usaha Kedaton dengan cara penggantian sesuai NJOP. “Saat ini di lahan tersebut tidak lagi kami tanami karet, karena kalau nanti jadi diambil Pemprov, investasi tanaman akan siasia. Kami akan menanam jagung sebagai bagian dari program ketahanan pangan, sampai nantinya lahan tersebut diambil alih Pemprov,” jelas Budi Santoso. (tim)

Mimbar Legislatif

EDISI OKTOBER 2011


WARTA Mimpi Petani Rawapitu Jadi Kenyataan

Bank Mandiri Kucurkan Kredit Rp82 M Impian petani Rawapitu menjadi kenyataan. Dengan jaminan PT Perkebunan Nusantara VII (Persero), Bank Mandiri mengucurkan kredit revitalisasi perkebunan kelapa sawit kepada petani plasma anggota Koperasi Serba Usaha (KSU) Sejahtera Bersama senilai Rp82 miliar lebih.

K

redit sejumlah itu akan dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan kebun kelapa sawit pola kemitraan seluas 1.600 hektar di Desa Batanghari dan Mulyodadi, Kecamatan Rawapitu, Kabupaten Tulangbawang. “Penyaluran kredit kepada petani plasma ini merupakan langkah awal untuk membangun kebun kemitraan di Rawapitu dalam skala yang lebih luas,” kata Direktur Utama PTPN VII H. Andi Punoko usai penandatanganan akad kredit antara Bank Mandiri, KSU Sejahtera Bersama, dan PTPN VII di Ruang Rapat Kantor Direksi PTPN VII, Kamis (18 Agustus 2011). Dalam penandatanganan tersebut dari Bank Mandiri dilakukan oleh Manager Business Banking Centre Khairul Fatah, dari KSU Sejahtera Bersama oleh Mustopo (ketua), Sunarto (sekretaris), dan Ruswanto (bendahara), sementara dari PTPN VII oleh Direktur Utama Andi Punoko. Penandatanganan dilakukan dihadapan Notaris Erdy Muluk, S.H., disaksikan pejabat Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan Dinas Koperindag Tulangbawang. Menurut Andi Punoko, berdasarkan survei kelayakan teknis yang dilakukan Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan dan survei sosial ekonomi yang dilakukan Lembaga Pendidikan Perkebunan (LPP) Yogyakarta serta rekomendasi Bupati Tulangbawang, potensi lahan yang memungkinkan dibangun menjadi perkebunan seluas 10.350 ha. “Kalau kita mendengarkan perjanjian kredit yang dibacakan notaris tadi, tugas dan tanggung jawab PTPN VII sebagai corporat guarante sangat berat. Karena selain bertanggung jawab membangun dan mengelola kebun selama satu siklus, jika terjadi wanprestasi yang dilakukan petani atau koperasi, PTPN VII yang bertanggung jawab,” kata Andi. Karena itu, Andi Punoko mengajak para petani dan pengurus koperasi bekerja secara serius agar bisa bersamasama meraih keuntungan. “Sesuai dengan salah satu misi PTPN VII, tujuan pokok pembangunan kebun kelapa sawit ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya. Pembangunan kebun tersebut dilaksanakan dengan pola satu manajemen. Artinya, pengelolaan tanaman selama satu siklus tanaman kelapa sawit (25 tahun) yang meliputi pembangunan kebun, pemeliharaan tanaman, panen, angkutan, pemasaran hasil, hingga angsuran kredit ditangani PTPN VII.

Mimbar Legislatif

EDISI OKTOBER 2011

“Petani plasma tetap bekerja di kebun masing-masing dengan pembinaan dan pengawasan dari PTPN VII,” katanya. Salah satu keuntungan yang diperoleh PTPN VII adalah terjaminnya pasokan bahan baku Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit. Andi Punoko juga menyebut bahwa penyaluran kredit untuk pembangunan kebun tersebut juga menjadi sarana pemersatu bangsa sebagaimana tertuang dalam UndangUndang tentang Perkebunan. “Dengan fasilitas kredit tersebut rakyat, koperasi, BUMN, dan instansi pemerintah bersatu untuk membangun perkebunan, memperbaiki perekonomian bangsa,” jelas Andi. Manager Business Banking Centre Bank Mandiri Khairul Fatah menjelaskan kemitraan dengan pola satu manajemen menjadi pilihan karena dinilai lebih menguntungkan, baik dari sisi petani, koperasi, perusahaan inti, maupun pihak bank pemberi kredit. “Berdasarkan pengalaman yang lalu, produktivitas kebun plasma pada umumnya jauh di bawah kebun inti, karena pengelolaannya juga di bawah standar teknis,” katanya. Sementara kemitraan yang dilaksanakan dengan pola satu manajemen, prosuktivitasnya rata-rata sama atau bahkan ada yang melebihi kebun inti. Hal itu terjadi karena pengelolaan kebun dalam pengawasan langsung kebun inti. Pola manajemen satu atap ini pun tidak menghilangkan peran petani atau koperasi, karena petani dan koperasi juga terlibat langsung dalam teknis budidaya tersebut. Menurut Khairul Fatah, membangun kebun sebenarnya mudah. Namun, yang sulit adalah menyinergikan masyarakat, petani, koperasi, perusahaan inti, dan pemerintah setempat. Sebab, kemitraan seperti ini merupakan kerja sama jangka panjang yang membutuhkan waktu untuk mencapai keberhasilan. “Kami dari pihak bank biasanya merasa gembira setelah melihat 5—10 tahun ke depan, di mana petani sudah menikmati hasil. Karena itu diharapkan setelah kebun menghasilkan, petani tidak terlalu konsumtif. Selain membayar kredit, petani hendaknya juga menabung sebagai (tim) modal pada saat replanting kelak,” katanya.

29


WARTA

Musnahkan BB Narkoba Jajaran Polda Lampung memusnahkan barang bukti berbagai jenis narkoba hasil dari penyitaan perkara narkoba dalam kurun waktu Januari hingga September 2011 di lapangan Polda Lampung, Selasa (25 Oktober 2011).

P

emusnahan barang bukti narkoba ini disaksikan Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P., Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan, Ketua MUI Lampung Mawardi A.S., Ketua Badan Narkotika Provinsi (BNP) Lampung, dan perwakilan perguruan tinggi Lampung, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat. Anggota DPRD Provinsi Lampung Sunardi ikut memusnahkan barang bukti narkoba tersebut dengan cara dibakar. Barang bukti narkoba yang diletakkan di sejumlah drum dibakar dengan cara disulut dengan obor. Pemusnahan narkoba tersebut dilakukan dengan cara membakar narkoba jenis ganja, sementara untuk jenis sabu-sabu dan ekstasi dimusnahkan dengan alat insinerator. Pada kesempatan tersebut Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. memberikan penghargaan, antara lain berupa piagam kepada 17 anggota Polres Lampung Selatan (Lamsel) yang selama ini telah berhasil membongkar jaringan narkoba. Sjachroedin mengatakan penghargaan tersebut sebagai bentuk apresiasi dari Pemerintah Provinsi Lampung atas upaya yang dilakukan aparat kepolisian dalam membongkar beberapa kasus narkoba yang terbilang besar. “Pengungkapan ini merupakan prestasi yang tinggi dari pihak kepolisian,” ujar Sjachroedin.

Jajaran polres yang menerima penghargaan adalah Kapolres Lamsel AKBP Bahagia Dachi, Kasat Narkoba Polres Lamsel AKP Fahrurrozi, dan 15 anggota satuan narkoba Polres Lamsel. Penghargaan diberikan Gubernur Lampung terkait suksesnya mengungkap perkara narkoba jenis sabu-sabu seberat 6 kg, 8 kg, 10 kg, 45 kg, dan ganja seberat 1,5 ton di Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan dan yang terakhir mengungkap perkara sabu-sabu seberat 45 kg. Menurut Fahrurrozi, kesuksesan jajaran kasat Narkoba Polres Lamsel tidak terlepas dari kepemimpinan yang baik dan bisa berperan sebagai motivator bagi bawahannya. “Pemimpin harus bersiaga dalam mendampingi para bawahannya di segala situasi,” kata dia. Kapolda Lampung Brigjen Sulistyo Ishak mengatakan pemusnahan barang bukti narkoba mencakup ganja seberat 91.8 kg, sabu-sabu seberat 71.73 kg, dan pil ekstasi sebanyak 742 butir. “Total barang bukti tersebut mencapai miliaran rupiah, untuk sabu saja harga 1 kg di pasaran mencapai Rp2 miliar” kata Sulistyo Ishak. (tim)

Mimbar Legislatif

EDISI OKTOBER 2011

Mimbar Legislatif DPRD Provinsi Lampung | Edisi Oktober 2011  

Mimbar Legislatif DPRD Provinsi Lampung

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you