Page 6

LAPORAN UTAMA Farouk menjelaskan dari 1.105 km garis pantai Lampung, membentuk empat wilayah pesisir, yaitu sepanjang 210 km berada di Pesisir Barat, 200 km di Teluk Semaka dan 160 km di Teluk Lampung serta Selat Sunda dan Pantai Timur yang membentang sepanjang 270 km. DPRD telah meminta BPN menginventarisasi kepemilikan dan penggunaan pantai, pesisir, serta pulau di Lampung. Diperirakan BPN rampung menginventarisasi dalam waktu dua bulan dan selanjutnya DPRD membuat aturan baru berkaitan hal tersebut.

Pansus Tunggu Data BPN Panitia khusus (Pansus) pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) soal kepemilikan pulau, menunggu data dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lampung untuk mengetahui nama-nama pemilik pulau kecil yang ada di Lampung. Hal ini terkait pembahasan Raperda tentang Zona Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil, yang ada di sebagian besar wilayah perairan Lampung yang dimiliki perorangan. Ketua Pansus, Farouk Danial mengatakan, saat ini total pulau-pulau kecil yang ada di Lampung mencapai 132 pulau, sebuah angka yang cukup lumayan besar. Dari jumlah tersebut, kata Farouk, kurang lebih sekitar 14 pulau berpenghuni dan sisanya tidak berpenghuni. Sementara itu, 132 pulau tersebut berdasarkan hasil verifikasi tim nasional pembakuan nama rupa bumi tahun 2007, tersebar di tujuh kabupaten kota di Lampung. “Tujuh kabupaten/kota itu adalah Lampung Selatan, Pesawaran, Lampung Timur, Tanggamus, Bandarlampung, Tulang Bawang dan Pesisir Barat,” terang anggota dewan ini. Farouk mengatakan, terkait pendataan ini pihaknya akan mengidentifikasi apakah di sepanjang 1.105 kilometer garis pantai di Lampung ini

6

ada pemiliknya atau tidak. Sedangkan siapa pemiliknya, berapa luasnya, serta bagaimana cara perolehannya, apa status hak kepemilikannya apakah hak milik hak guna usaha hak guna bangunan atau hak pakai, akan diteliti oleh Pansus. Farouk menjelaskan dari 1.105 km garis pantai Lampung, membentuk empat wilayah pesisir, yaitu sepanjang 210 km berada di Pesisir Barat, 200 km di Teluk Semaka dan 160 km di Teluk Lampung serta Selat Sunda dan Pantai Timur yang membentang

sepanjang 270 km. “Makanya kami ingin mengetahui dulu data dari BPN Lampung. Perolehan haknya kapan, berapa luasnya, siapa pemiliknya dan lain-lain dan tidak boleh berlaku surut,” papar Farouk. Menurutnya, Pansus sedang mencari PP tentang penatagunaan tanah yang melarang kepemilikan atau hak menguasai atas suatu pulau dan berlaku sejak kapan. “Kalau diperoleh setelah PP itu keluar, artinya harus dikaji ulang transaksi dan status kepemilikannya,” ujarnya. (tim)

Mimbar Legislatif

EDISI JUNI2013

Mimbar Legislatif DPRD Provinsi Lampung | Edisi Juni 2013  

Mimbar Legislatif DPRD Provinsi Lampung | Edisi Juni 2013

Mimbar Legislatif DPRD Provinsi Lampung | Edisi Juni 2013  

Mimbar Legislatif DPRD Provinsi Lampung | Edisi Juni 2013

Advertisement