Page 26

AKTUALITA

Dewan Terima Pendemo Kenaikan Harga BBM Sedikitnya 150-an massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Lampung (GRL) menggelar aksi menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM, di halaman kantor DPRD Provinsi Lampung, Senin (17/6/2013). ksi ini untuk menekan agar DPRD Lampung bersikap menolak kenaikan harga BBM. Apalagi, di DPR-RI sedang berlangsung sidang paripurna membahas APBN-P yang menentukan kenaikan harga BBM,” terang Rismayanti, salah seorang aktivis Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) yang turut dalam aksi ini. Menurut Rismayanti, kebijakan kenaikan harga BBM tidak terlepas dari kesalahan kebijakan pemerintah dalam bidang energi. Selain itu, pemerintah tidak pernah jujur mengenai penyebab defisit APBN. Padahal, penyebab terbesar defisit APBN adalah pemborosan yang dilakukan oleh pemerintah. Hal senada disampoaikan Isnan Subkhi, Ketua Wilayah LMND Lampung, saat menyampaikan orasinya. Menurutnya, kenaikan harga BBM tidak lepas dari kegagalan pemerintah mengelola kekayaan energi nasional yang sangat melimpah. “Seharusnya kekayaan energi itu bisa dikelola sendiri, dengan prinsip berdikari, supaya kebutuhan nasional terpenuhi. Tetapi malah diserahkan kepada korporasi asing, yang menyebabkan kita tak lagi berdaulat di bidang energi,” ujarnya. Aksi GRL itu diwarnai aksi saling dorong, ketika massa berusaha mene-

A

26

robos barikade aparat polisi. Pada saat itulah Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan bersama sejumlah anggota DPRD keluar menemui massa. Dalam kesempatan itu Marwan membacakan sejumlah tuntutan mahasiswa, namun secara tegas ia mengatakan bahwa kewenangan menaikkan harga BBM berada di pemerintah pusat. “Kita ketahui hari ini DPR dan pemerintah sedang bersidang terkait dengan kebijakan kenaikan harga BBM. Lembaga kami bukanlah yang berhak

memutuskan apapun atas aspirasi Anda semua. Namun, aspirasi ini akan kita tampung dan kita teruskan ke pusat,” kata dia lagi. Marwan Cik Asan pun menolak menandatangi petisi yang disodorkan para mahasiswa dan gabungan elemen lainnya. Adapun isi petisi yang disodorkan oleh demonstran antara lain menolak kenaikan harga BBM dengan mencabut UU Migas dan menolak BLSM yang dianggap tidak mendidik dan menyelesaikan persoalan rakyat. (tim)

Mimbar Legislatif

EDISI JUNI2013

Mimbar Legislatif DPRD Provinsi Lampung | Edisi Juni 2013  

Mimbar Legislatif DPRD Provinsi Lampung | Edisi Juni 2013

Mimbar Legislatif DPRD Provinsi Lampung | Edisi Juni 2013  

Mimbar Legislatif DPRD Provinsi Lampung | Edisi Juni 2013

Advertisement