Issuu on Google+

w w w.dprd-lampungprov.go.id EDISI JUNI2013

DPRD Lampung Bahas Raperda Kemudahan Perizinan

Jalan Tirtayasa-Sutami Rusak Parah

Dinas Bina Marga Usulkan Rp2 M untuk By Pass DPRD Lampung Bentuk Pansus LHP BPK

Mimbar Legislatif

EDISI JUNI2013

1


Dari Redaksi

Menjaga Potensi Pulau ampung secara geografis memiliki posisi yang strategis. Berada di ujung Pulau Sumatera dan berhadapan dengan laut yang memisahkan Lampung dengan Pulau Jawa. Posisi ini memberikan berkah bagi daerah ini karena di sana tersimpan kekayaan sumber daya alam yang berlimpah. Potensi itu antara lain berupa pantai, kekayaan alam yang tesimpan di dalam laut, serta ratusan pulau yang berada di antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Bahkan, ada kekayaan satu-satunya di dunia yang dimiliki Lampung. Yaitu, Pulau Anak Krakatau. Pulau yang merupakan dinding kawah dan muncul antara tahun 1927 sampai 1929 ini, menjadi satu-satunya di dunia sebuah pulau yang terus bertambah tinggi, sekitar 7 sampai 9 meter per tahun. Selain itu, akibat letusan dahsyat Gunung Krakatau pada Agustus 1883 juga meninggalkan pulau-pulau lain yang memiliki keunikan tersendiri. Pantainya yang indah, panorama alam yang mengagumkan, dan kekayaan alam laut yang beragam, menarik untuk dikembangkan menjadi industri pariwisata. Kekayaan lain yang juga timbul karena letak geografis yang strategis adalah berupa sekitar 132 pulau yang terletak di kawasan Selat Sunda, Teluk Lampung, Teluk Semaka, dan Samudera Hindia. Melimpahnya kekayaan yang dimiliki daerah Lampung, sudah seharusnya kita syukuri. Dengan cara menjaga dan memanfaatkan kekayaan itu sebaikbaiknya untuk kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Lampung. Namun, jika melihat kondisi yang ada, selama ini sepertinya kita lupa bahwa kita memiliki kekayaan yang begitu melimpah. Bukti paling nyata bisa dilihat pada bagaimana kondisi pulau-pulau itu dan nasib masyarakat di daerah itu. Mereka sering disebut sebagai masyarakat terpencil sekaligus tertinggal secara ekonomi. Tidak usah bicara bagaimana ketersediaan fasilitas listrik. Sarana transportasi, infrastruktur jalan, serta sarana dan prasarana penunjang untuk kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat di kawasan itu, umumnya masih memprihatinkan. Dalam kondisi serba terbatas itulah masyarakat di pulau-pulau itu menjalani kehidupan sehari-hari. Di tengah kondisi yang serba kurang peduli itu, ada semacam gairah khususnya

L

DITERBITKAN OLEH Sekretariat DPRD Provinsi Lampung PELINDUNG Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P Wakil Gubernur Lampung Ir.M.S.Joko Umar Said,M.M. PEMBINA Pimpinan DPRD Provinsi Lampung Ir. Hi. MARWAN CIK ASAN, MM Hj. NURHASANAH, SH, MH Ir. H. INDRA ISMAIL, MM Ir. H, HANTONI HASAN, M.Si. PENASEHAT Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Ir.Barliang Tihang, M.M PENANGGUNG JAWAB Sekretaris DPRD Provinsi Lampung Hi. Sudarno Eddi, SH,MH PIMPINAN REDAKSI Kabag Perundang-undangan Hi. Zulfikar, SH, MH DEWAN REDAKSI Kabag Umum Drs. Hi. Tibransyah, MM Kabag Keuangan Tina Malinda, S. Sos, MM Kabag Persidangan Zurizal, M.Sc. Kasubbag Humas dan Protokol Edy Nefo Irianto, S.Sos, MM Kasubbag Publikasi Produk Hukum Jamaluddin BP, S.Sos REDAKTUR PELAKSANA Kasubbag Dokumentasi, Informasi & Perpustakaan Cakrawala Oemar. STAF TATA USAHA Dra. Neli Yuniar ALAMAT REDAKSI Gedung DPRD Provinsi Lampung Jl. Wolter Monginsidi No. 69 Telukbetung Telp. (0721) 481166 Fax (0721) 482166 Web Site : www.dprd-lampungprov.go.id

2

dari kalangan swasta untuk mengelola potensi pulau. Beberapa pulau di daerah ini sekarang sudah berubah menjadi tempat tujuan wisata yang banyak diminati masyarakat. Munculnya kegairahan dari pihak yang memanfaatkan potensi sumber daya pulau itu, sudah seharusnya disambut positif. Juga, didukung sekaligus diawasi agar pemanfaatan potensi pulau tidak menimbulkan persoalan yang justru merugikan dalam jangka panjang. Karena itu, usaha DPRD Provinsi Lampung menyusun peraturan daerah tentang pembatasan Kepemilikan Lahan di Pulau, merupakan langkah yang patut diapresiasi. Karena hal itu bisa menjadi semacam langkah antisipasi sekaligus menyiapkan acuan hukum bagi siapa pun yang ingin mengelola lahan di pulau dan pantai. Kita berharap, peraturan itu tidak sekadar mengakomodasi kepentingan bisnis. Tetapi juga menampung kepentingan seluruh masyarakat Lampung. Mengingat, kawasan pantai dan laut merupakan salah satu tempat rekreasi favorit masyarakat, sudah seharusnya hal ini dilindungi undang-undang. Jangan sampai, misalnya, suatu ketika masyarakat umum tidak bisa lagi berenang di pantai atau memancing ikan di laut karena kawasan itu dikuasi swasta atau perseorangan. Dan untuk menjaga semua kepentingan itu, adalah tugas pemerintah daerah dan DPRD untuk menerbitkan peraturan, mengawasi, serta menyediakan infrastruk tur pendukungnya. Sehingga, usaha pemanfaatan sumber daya alam di pulau dan pantai, bisa memberikan kesejahteraan bagi semua. Semoga. Redaksi

Mimbar Legislatif

EDISI JUNI2013


WARTA

DPRD LampungTahun Ini Targetkan 24 Perda DPRD Provinsi Lampung menargetkan menyelesaikan 24 peraturan daerah (perda) pada tahun 2013. “Ya, minimal 20 perda,” kata Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan, Selasa (18/06/2013). Dia optimistis target itu tercapai, karena hingga bulan keenam tahun ini sudah 8 raperda yang disahkan.

enurut Marwan, DPRD memiliki 75 program legislasi daerah (prolegda) selama periode lima tahun masa jabatan. Namun tidak semua prolegda tersebut bisa dituangkan menjadi raperda karena harus melalui proses pembahasan yang panjang. Selain itu, juga melihat dari sisi urgensi dan relevansi pelaksanaannya. Usulan raperda juga tidak hanya disampaikan legislatif, melainkan juga lebih banyak dari eksekutif. “Prolegda ada 75 raperda, kita lihat urgensi dan relevansinya, karena banyak juga raperda dari eksekutif,” jelas Marwan. Berdasarkan pengalaman tahun lalu yang menyelesaikan 18 raperda, tahun ini DPRD akan lebih mengoptimalkan kembali prolegda. “Tahun lalu 18 perda. Untuk

M

Mimbar Legislatif

EDISI JUNI2013

tahun ini, walaupun tidak 24, minimal 20 perda,” tambahnya. Pelaksanaan prolegda memang tidak mudah. Sebab, membutuhkan banyak waktu dan pembahasan dari berbagai aspek. “Kendala utama anggota Dewan adalah waktu. Jam kerja anggota Dewan bukan dari jam delapan dan pulang jam empat. Waktu anggota dewan terbagi juga untuk konsituen di bawah, termasuk urusan partai,” kata Marwan. Banyak memang yang memengaruhi pembahasan dan pengesahan produk legislasi ini. “Saya selalu mengimbau kawan-kawan agar pintar mengatur waktu,” katanya. Selain kerap disibukan kegiatan partai, anggota Dewan juga meski banyak turun ke konstituen. Karena itu, target menyelesaikan

75 prolegda diperkirakan tak akan tercapai. “Masih ada 49 yang belum terselesaikan dari keseluruhan 75 prolegda. Padahal, masa kerja DPRD tinggal setahun lagi,” katanya. Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRD Lampung Farouk Daniel membantah jika dikatakan banyak anggota Dewan yang sibuk dengan kepentingan pribadi. Ia justru menilai anggota DPRD Lampung termasuk “over produktif” dibandingkan dengan DPRD di daerah lain. “Dari target 75 raperda, kita sudah bahas 50. Ini sudah lebih dari 50 persen, meski belum semua sampai pada tahap pengesahan. Coba cek saja di Bagian Hukum dan Pemerintahan, mana saja raperda yang sudah ada nomornya, yang sedang dibahas, dan yang sudah diparipurnakan,” katanya. (tim)

3


WARTA

DPRD Lampung Bahas Raperda Kemudahan Perizinan

ntuk menciptakan iklim investasi yang baik dan menarik minat investor menanamkan modal di Lampung, Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) setempat akan membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kemudahan Penanaman Modal. “Panitia khusus DPRDLampung telah dibentuk untuk membahas Raperda tersebut,” kata Ketua Panitia Khusus (Pansus) Perda Kemudahan Penanaman Modal, Farouk Danial, di Bandarlampung, Jumat (21/6/2013). Ia menjelaskan bahwa untuk membahas Raperda tersebut, pihaknya telah mengagendakan pertemuan dengan sejumlah organisasi atau pengusaha di bawah naungan Kamar Dagang dan Industri Daerah (Kadinda) Lampung, akademisi, dan satuan kerja terkait untuk memberikan masukan aturan tentang kemudahan investasi dan pendukungnya itu. Namun lanjut Farouk, pertemuan tersebut batal dilakukan mengingat dari 39 undangan yang diminta untuk menghadiri dan memberikan masukan hanya dua yang hadir. Menurutnya, meski tidak dihadiri oleh para undangan, tidak menghentikan proses

U

4

pembentukan perda dimaksud. “Tapi, jangan disalahkan akibat ketidakhadiran itu, keinginan mereka tidak terakomodasi di dalam perda itu,” ujarnya.

Untuk membahas Raperda tersebut, pihaknya telah mengagendakan pertemuan dengan sejumlah organisasi atau pengusaha di bawah naungan Kamar Dagang dan Industri Daerah (Kadinda) Lampung, akademisi, dan satuan kerja terkait untuk memberikan masukan aturan tentang kemudahan investasi dan pendukungnya itu. Farouk Daniel menyebutkan sebagaimana agenda rapat, dengar pendapat itu seharusnya dilaksanakan pada Kamis (20/6/2013) pukul 13.00 WIB. Namun meskipun tujuh anggota Pansus telah menunggu di ruang rapat komisi, tempat penyelenggaraan pertemuan, hanya dua undangan yang hadir, yakni utusan dari Asosiasi

Eksportir dan Insutri Kopi Indonesia (AEKI) Lampung , dan akademisi UniversitasLampung (Unila). “Sedangkan undangan lainnya, seperti Biro Hukum Pemprov Lampung dan 29 anggota Kadinda Lampung tidak hadir,” katanya lagi. Farouk memastikan bahwa undangan untuk 39 peserta dengar pendapat itu telah sampai seluruhnya. “Saya tidak tahu alasannya apa, yang jelas undangan seluruhnya telah disampaikan. Kami akan menjadwalkan hearing kembali,” ujar dia. Farouk menambahkan, tujuan perda tersebut adalah untuk memberikan kemudahan perizinan diLampung yang dipastikan dapat mendorong pertumbuhan investasi di daerah ini. Dalam pasal-pasal yang tertuang pada Raperda tersebut, lanjut dia, pengusaha yang memberikan kontribusi besar bagiLampung akan mendapatkan insentif, seperti pengurangan pajak. “Kriteriannya, pengusaha itu menanamkan modal di atas kelas investasi yang ditetapkan, menggunakan pekerja lokal, bahan baku lokal, berwawasan lingkungan serta menyumbang bagi pendapatan daerah,” kata Farouk. (tim)

Mimbar Legislatif

EDISI JUNI2013


LAPORAN UTAMA

DPRD Godok Perda Pelarangan Kepemilikan Pulau DPRD Provinsi Lampung sedang menggodok peraturan tentang pembatasan kepemilikan lahan di pulau. Termasuk peraturan untuk menertibkan atau membongkar bangunan tak berizin yang berdiri di pulau.

etua Pansus Pantai dan Pesisir DPRD Lampung, Farouk Daniel mengatakan, acuan dewan bekerja berdasarkan UU No. 27 Tahun 2007 yang isinya tentang larangan hak pribadi atas pulau dan pantai. “Karena itu, jika pansus nanti menemukan ada pantai yang dimiliki secara pribadi atau bangunan yang tak memiliki izin di pulau, maka harus ditertibkan. Pendeknya, kita akan

K

Mimbar Legislatif

EDISI JUNI2013

menertibkan semuanya sehingga tak ada lagi pantai dan pulau di Lampung ini yang dimiliki perorangan,� kata Farouk, usai rapat dengar pendapat dengan pemilik pulau-pulau kecil se Lampung, Kamis (27/06/2013). Farouk mengatakan, perda ini juga mengatur zona-zona penggunaan pantai dan pesisir di Lampung. Misalnya di Tanggamus sebagai zona wisata, kemudian di Lampung Selatan jadi zona ekonomi. Diperkirakan tak lama lagi

Perda keluar dan disahkan. DPRD Lampung kini membahas masalah tersebut dengan instansi terkait yakni Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan lintas kabupaten. Kabupaten Lampung Selatan merupakan wilayah yang memiliki pantai dan pulau terbanyak, disusul Kabupaten Tanggamus. Jumlah pulau di Lampung seluruhnya 132, termasuk 14 pulau di antaranya telah berpenghuni.

5


LAPORAN UTAMA Farouk menjelaskan dari 1.105 km garis pantai Lampung, membentuk empat wilayah pesisir, yaitu sepanjang 210 km berada di Pesisir Barat, 200 km di Teluk Semaka dan 160 km di Teluk Lampung serta Selat Sunda dan Pantai Timur yang membentang sepanjang 270 km. DPRD telah meminta BPN menginventarisasi kepemilikan dan penggunaan pantai, pesisir, serta pulau di Lampung. Diperirakan BPN rampung menginventarisasi dalam waktu dua bulan dan selanjutnya DPRD membuat aturan baru berkaitan hal tersebut.

Pansus Tunggu Data BPN Panitia khusus (Pansus) pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) soal kepemilikan pulau, menunggu data dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lampung untuk mengetahui nama-nama pemilik pulau kecil yang ada di Lampung. Hal ini terkait pembahasan Raperda tentang Zona Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil, yang ada di sebagian besar wilayah perairan Lampung yang dimiliki perorangan. Ketua Pansus, Farouk Danial mengatakan, saat ini total pulau-pulau kecil yang ada di Lampung mencapai 132 pulau, sebuah angka yang cukup lumayan besar. Dari jumlah tersebut, kata Farouk, kurang lebih sekitar 14 pulau berpenghuni dan sisanya tidak berpenghuni. Sementara itu, 132 pulau tersebut berdasarkan hasil verifikasi tim nasional pembakuan nama rupa bumi tahun 2007, tersebar di tujuh kabupaten kota di Lampung. “Tujuh kabupaten/kota itu adalah Lampung Selatan, Pesawaran, Lampung Timur, Tanggamus, Bandarlampung, Tulang Bawang dan Pesisir Barat,” terang anggota dewan ini. Farouk mengatakan, terkait pendataan ini pihaknya akan mengidentifikasi apakah di sepanjang 1.105 kilometer garis pantai di Lampung ini

6

ada pemiliknya atau tidak. Sedangkan siapa pemiliknya, berapa luasnya, serta bagaimana cara perolehannya, apa status hak kepemilikannya apakah hak milik hak guna usaha hak guna bangunan atau hak pakai, akan diteliti oleh Pansus. Farouk menjelaskan dari 1.105 km garis pantai Lampung, membentuk empat wilayah pesisir, yaitu sepanjang 210 km berada di Pesisir Barat, 200 km di Teluk Semaka dan 160 km di Teluk Lampung serta Selat Sunda dan Pantai Timur yang membentang

sepanjang 270 km. “Makanya kami ingin mengetahui dulu data dari BPN Lampung. Perolehan haknya kapan, berapa luasnya, siapa pemiliknya dan lain-lain dan tidak boleh berlaku surut,” papar Farouk. Menurutnya, Pansus sedang mencari PP tentang penatagunaan tanah yang melarang kepemilikan atau hak menguasai atas suatu pulau dan berlaku sejak kapan. “Kalau diperoleh setelah PP itu keluar, artinya harus dikaji ulang transaksi dan status kepemilikannya,” ujarnya. (tim)

Mimbar Legislatif

EDISI JUNI2013


LAPORAN UTAMA

Lampung memiliki sekitar 132 pulau yang kaya sumber daya alam. Baru sebagian kecil yang dimanfaatkan untuk obyek wisata. Sedang sebagian besar pulau justru dibiarkan terbengkalai dan tidak dikelola dengan baik.

Banyak Pulau yang Belum Dikelola ulau-pulau yang sebagian besar terletak di Selat Sunda itu, menyimpan keindahan alam yang memesona. Bahkan, beberapa pulau memiliki keunikan yang tidak terdapat di pulau mana pun di dunia. Sebut saja Pulau Anak Krakatau yang merupakan satu-satunya pulau gunung berapi yang masih aktif dan setiap tahun bertambah tinggi sekitar 7—9 meter. Sementara keindahan alam Pulau Pahawang telah memikat hati warga negara Perancis yang kini tinggal dan mengelola obyek wisata di daerah itu. Berikut beberapa pulau di wilayah Lampung.

P

1. Pulau Rakata Pulau ini merupakan bagian gugusan pulau kecil dari kawasan Kepulauan Krakatau yang terdiri dari empat: Pulau Krakatau Besar (Rakata), Pulau Krakatau Kecil (Panjang), Pulau Sertung dan Pulau Anak Krakatau. Pulau seluas 1.400 hektare ini juga masuk wilayah Desa Pulau Sebesi, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan. Di pulau ini terdapat tumbuhan kilangir, cemara, mara, ketapang, hampelas (Ficus ampelas), waru, biroso dan cengkudu (Morinda catrifalia). Sedangkan faunanya: berupa biawak, tikus, burung troco, burung raja udang, kadal, kalong besar (Fetolocus Vampire), elang (Falconidae), dan sesap madu.

Mimbar Legislatif

EDISI JUNI2013

2. Pulau Rakata Kecil Pulau yang juga disebut dengan Pulau Panjang ini, juga bagian dari gugusan pulau kawasan Kepulauan Krakatau. Pulau seluas 310 hektare ini, sama dengan gugusan Kepulauan Krakatau, juga tidak berpenghuni. Tanaman di pulau ini didominasi oleh kilangir, waru, hampelas dan mara. Sedangkan faunanya antara lain kadal, tikus, burung raja udang, ular phyton dan biawak.

3. Pulau Anak Krakatau Gugusan Kepulauan Krakatau ini disebut Pulau Anak Krakatau. Pulau seluas 320 hektare, ini masih aktif sebagai gunung berapi. Pulau ini setiap tahun bertambah tinggi sekitar 7—9 meter per tahun. Gunung Anak Krakatau ini muncul sebagai dinding kawah antara tahun 1927 sampai 1929. Sisa-sisa letusan dan alam sekitarnya dapat dilihat dari puncak, terlebih saat matahari akan terbenam merupakan pemandangan alam yang sangat menakjubkan. Suhu pulau ini sangat panas akibat aktivitas magma sehingga hanya sedikit flora dan fauna hanya dapat hidup dan bertahan di sebagian dari gunung Anak Krakatau. Beberapa flora yang dapat dijumpai adalah cemara laut, waru, ketapang, kangkung laut dan rumput gelagah. Sedangkan fauna yang dapat ditemui adalah kadal, tikus, ular dahan, burung dan biawak.

7


LAPORAN UTAMA 4. Pulau Sertung Pulau Sertung merupakan bagian dari kawasan Kepulauan Krakatau. Pulau seluas seribu hektare ini, terletak di sebelah barat Gunung Anak Krakatau, berdekatan dengan Pulau Panjang, Pulau Anak Krakatau dan Pulau Rakata. Pulau yang masuk wilayah administratif Kabupaten Lampung Selatan ini, merupakan hutan melinjo yang tumbuh setelah bijinya dibawa oleh burung. Sementara di bagian pantai, banyak terdapat batu apung. Cagar alam yang dikelola Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung ini, merupakan habitat penyu sisik (Eretmochelys imbricata) dan penyu hijau (Chelonia midas). Pulau yang kaya biota laut ini, merupakan obyek wisata yang menarik. Akses utama ke kawasan Kepulauan Krakatau, melalui jalur laut dengan jarak sekitar 30 kilometer dari Dermaga Canti, Kalianda, Lampung Selatan.

untuk dijelajahi. Pada 1999, bangkai kapal Jepang ditemukan di dekat Pulau Sebuku. Pulau seluas 17,71 km2 yang tidak berpenghuni ini, pada 1920-an terkenal sebagai area perkebunan kelapa penghasil kopra. Transportasi menuju Pulau Sebuku biasanya menggunakan kapal motor dari Dermaga Canti, Kalianda, Lampung Selatan. Jarah tempuhnya sekitar satu jam.

7. Pulau Tabuan 5. Pulau Sebesi Pulau Sebesi termasuk dalam wilayah Desa Tejang Pulau Sebesi, Kecamatan Rajabasa, Lampung Selatan. Pulau seluas 2620 hektare dengan panjang pantai 19,55 km, ini berpenduduk 2.700 jiwa. Selain dikenal sebagai penghasil kakao, penduduk setempat juga bertani padi, pisang, dan jagung, serta nelayan. Sebagian besar daratan Pulau Sebesi tersusun dari endapan gunung api muda dan merupakan daratan perbukitan. Bukit tertinggi di Pulau Sebesi mencapai 884 meter dari permukaan laut dengan bentuk kerucut yang mempunyai tiga puncak. Pulau yang letaknya paling dekat dengan Gunung Anak Krakatau, berjarak sekitar 15 kilometer, ini bisa ditempuh dalam waktu sekitar 1,5 jam dari Pelabuhan Canti, Kalianda.

6. Pulau Sebuku Pulau Sebuku merupakan salah satu pulau terbesar di Selat Sunda, ini berada di kawasan Kalianda, Lampung Selatan. Pulau ini cukup popular sebagai tujuan wisata bahari, seperti menikmati panorama pantai, berenang, snorkeling atau pun juga diving. Pantainya yang landai dan berpasir putih, menawarkan panorama yang indah. Keindahan bawah lautnya juga menarik

8

Pulau Tabuan, Kecamatan Cukuhbalak, Kabupaten Tanggamus, berlokasi di perairan Teluk Semaka dengan luas wilayah sekitar 600 hektare. Ada empat pekon (desa) di Pulau Tabuhan: Pekon Sawangbalak, Karangbuah, Sukabanjar dan Kutakhakhang. Dibutuhkan waktu sekitar satu jam menggunakan transportasi kapal motor dari Kota Agung. Awalnya, nama pulau Tabuan adalah Silaban Silingga Puri yang berarti pulau besar dan megah. Asa mula nama Pulau Tabuan, menurut kisah, bermula pada masa lalu ada seorang tokoh sakti dari Putihdoh yang bernama Minak Senaung yang datang ke Pulau Silaban Silinga Puri untuk menetapkan batas kepemilikan wilayah. Setibanya di pulau tersebut, Minak Senaung disambut dan dikelilingi Tabu (lebah). Karena itu Pulau Silaban Silingga Puri disebut Pulau Tabuan. Minak Senaung membagi Pulau Tabuan menjadi dua wilayah yang dibatasi dengan pohon besar yang bergelang (penaga besingkil). Minak Senaung di bagian barat pulau kini menjadi wilayah Pekon Karang Buah, sedangkan saudaranya, Setapak Jubang menempati sebelah timur kini menjadi wilayah Pekon Sawang Balak.

8. Pulau Batu Kauseng Pulau Batu Kauseng terletak di wilayah administratif Rajabasa, Lampung Selatan. Topografi pulau ini secara umum

Mimbar Legislatif

EDISI JUNI2013


LAPORAN UTAMA berupa bongkahan batu karang dan memiliki luasan yang sangat kecil serta tidak terdapat vegetasi dia tasnya. Pulau ini merupakan pulau yang tidak berpenduduk.

prasarana pendukung wisata seperti restoran, penginapan, souvenir, juga transportasi yang memadai.

11. Pulau Batu Legundi Balak Pulau Batu Legundi Balak terletak di wilayah administratif Punduh Pidada, Kabupaten Pesawaran. Pulau ini tidak memiliki vegetasi sama sekali. Pulau ini merupakan pulau yang tidak berpenduduk.

12. Pulau Batu Merah Pulau Batu Merah terletak di wilayah administratif Rajabasa, Lampung Selatan. Topografi pulau ini secara umum berupa batu karang berwarna coklat kemerahan dengan luasan yang kecil. Vegetasi didominasi tanaman perintis di beberapa tempat. Pulau ini merupakan pulau yang tidak berpenduduk.

13. Pulau Batukerbau

9. Pulau Batu Kecil Pulau Batu Kecil atau Betuah merupakan salah satu pulau terluar Indonesia yang terletak di Samudera Hindia, arah barat laut Lampung. Ada mercu suar yang dibangun di pulau tersebut, namun tak terurus. Pulau Batu Kecil yang masuk wilayah Tanggamus ini, tergolong pulau tak berpenghuni. Namun, pada musimmusim tertentu, pulau tersebut ramai oleh nelayan maupun masyarakat pesisir barat Lampung. Di pulau tersebut juga terdapat bangunan sederhana yang menjadi tempat pelelangan udang. Selain itu, Pulau Batu Kecil juga menjadi tempat buruan kopra sebab vegetasi utama di pulau tersebut kelapa. Beberapa warga dari Teluk Belimbing, biasanya rombongan antara 710 orang, datang ke pulau tersebut untuk mengambil kopra. Biasanya mereka bermukim sekitar sebulan lalu membawa hasil olahannya ke Wayharu. Tanpa nelayan dan pencari kopra, pulau tersebut memang sepi. Pantainya yang berpasir putih dengan pesisir berkarang-karang, pemandangan di Pulau Batu Kecil cukup mengesankan.

10. Pulau Legundi Pulau Legundi terletak di wilayah administratif Punduh Pidada, Kabupaten Pesawaran. Pulau seluas 1.920 hektare yang terdiri dari tanah kering yakni tegal seluas 500 hektare dan pemukiman 100 hektare, tanah basah berupa tanah pasang surut 20 hektare, tanah perkebunan rakyat (kebun kelapa dan kakao) seluas 800 hektare. Pulau Legundi memiliki potensi wisata yang besar diantaranya hamparan pasir putih nan bersih di sepanjang pantai bagian barat. Di Legundi juga bisa menikmati atraksi lumba-lumba liar di Selat Legundi dan eksotisme terumbu karang serta aktivitas memancing ikan tuna. Sayangnya, keindahan wisata itu belum memiliki sarana

Mimbar Legislatif

EDISI JUNI2013

Pulau Batukerbau terletak di wilayah administratif Punduh Pidada. Pulau ini secara umum berupa bongkahan batu/karang dengan luasan pulau sangat kecil dan tidak terdapat vegetasi diatasnya. Pulau ini merupakan pulau yang tidak berpenduduk.

14. Pulau Batu Mandi Pulau Batu Mandi, Rajabasa, Lampung Selatan, merupakan bagian dari gugusan Kepulauan Arwah yang terdiri dari sembilan pulau-pulau kecil. Pulau ini berupa batu hitam yang tidak terlalu tinggi yang di atasnya didirikan bangunan rumah untuk tempat berjaga. Perairan Pulau Batumandi juga termasuk jernih dengan ombak yang sedang. Pulau ini tidak berpenghuni karena memang tak layak ditempati. Terumbu Karang di perairan Pulau Batumandi, yang dominan berupa karang keras, juga ada jenis karang mati (Dead Coral) dan karang lunak (Soft Coral). Pulau ini kekayaan hayati yang melimpah antara lain ikan hias, tuna, tenggiri, cakalang, kembung, kerapu, kakap dan teri. Pulau Batu Mandi dan Pulau Jemur serta pulau di sekitarnya mempunyai pemandangan yang indah dan masih alami dengan pantai berpasir putih. Pulau ini merupakan cagar satwa langka dan tempat penangkaran penyu.

9


LAPORAN UTAMA 16. Pulau Tangkil Pulau Tangkil masuk wilayah Padang Cermin, Lampung Selatan. Pulau yang memiliki pantai berpasir putih ini, menjadi obyek wisata yang menarik dikunjungi. Fasilitas pendukung wisata juga tersedia, seperti warung makanan, cottage, dan kamar mandi. Selain menikmati indahnya panorama pantai dan berenang, wisatawan bisa menghabiskan waktu di pulau ini dengan memancing ikan atau snorkeling. Pulau Tangkil bisa ditempuh melalui Pantai Mutun, Lempasing, tak jauh dari kota Bandar Lampung. Kemudian, bisa menyewa perahu dengan tarif yang terjangkau karena memang jarak tempuhnya dekat, sekitar 30 menit.

17. Pulau Pahawang

15. Pulau Pasaran Pulau Pasaran masuk wilayah Kelurahan Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Barat, Bandar Lampung. Mata pencaharian masyarakat di pulau yang berjarak sekitar 1 km dari Bandar Lampung, ini mayoritas nelayan. Ikan laut hasil tangkapan nelayan, umumnya diolah menjadi ikan asin. Pulau Pasaran merupakan sentra produksi ikan asin dengan produksi mencapai 20 ribu ton setiap hari. Pulau yang awalnya hanya seluas sekitar dua hektar, kini makin luas. Penduduk banyak yang memanfaatkan mendirikan bangunan atau memanfaatkan batu karang yagn tak berfungsi lagi sebagai pondasi untuk tempat tinggal atau tempat usaha. Kini, luas Pulau Pasaran diperkirakan mencapai 14 hektare.

Pulau Pahawang terletak di Kecamatan Punduh Pidada, Kabupaten Pesawaran. Pulau seluas 1.084 hektar ini diselimuti oleh pepohonan hijau nan alami, di pesisirnya pun terhampar pasir-pasir yang putih dan bersih. Di dekatnya terdapat pulau-pulau kecil, seperti Pulau Pahawang Kecil, Pulau Gosong, dan Pulau Kelagian. Pulau Pahawang merupakan surga bagi pecinta bawah laut. Terumbu karangnya masih alami, ikan berwarnawarni, terlihat dari permukaan karena perairannya jernih dan bersih. Di objek wisata andalan di Provinsi Lampung, ini terdapat beberapa vila dan saung-saung di tepi pantai. Pulau seluas 1.084 hektare ini terdiri dari 6 dusun yaitu Suakbuah, Penggetahan, Jeralangan, Kalangan, Pahawang serta Cukuhnyai. Di huni oleh 1.533 jiwa atau 427 kepala keluarga. Di Pawang Kecil terdapat Villa milik Mr. Jo, warga Perancis. Dan Villa Kudus di Pahawang Besar. Pulau Pahawang dapat dicapai sekitar satu jam dengan kapal motor dari Pelabuhan Ketapang, Padang Cermin. (tim)

DPRD Rancang Perda Zonasi Pantai dan Pulau

D

PRD Provinsi Lampung sedang merancang peraturan daerah (Perda) tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil Provinsi Lampung tahun 2013—2033. Terkait dengan rencana itu, DPRD Lampung melakukan dengar pendapat yang dihadiri Komandan Pangkalan TNI AL Lampung, diwakili Paspotmar Kapten Laut (P) Tanuch. Rapat yang dimpimpin Farouk Daniel itu berlangsung di ruang rapat Komisi DPRD Lampung, Senin, (23 Juni 2013). Dalam dengar pendapat ini dibahas tentang zonasi atau batas wilayah perairan Lampung untuk menentukan arah penggunaan sumberdaya tiap-tiap kabupaten di Lampung disertai dengan penerapan struktur dan pola ruang.

10

Lanal Lampung mengharapkan Perda tentang Zonasi ini segera direalisasikan. Alasannya, bisa mempermudah tugas dan fungsi Lanal untuk penegakan hukum tindak pidana di laut. Lebih dari itu, juga untuk membantu Pemda Lampung khususnya pembinaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai pemberdayaan potensi maritim. Pansus ini mengharapkan masukan, saran dan data mengenai wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Prov. Lampung, dari berbagai pihak, termasuk dari Lanal Lampung. Selain anggota Komisi II DPRD Lampung dan dari TNI AL, hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung Zaini Nurman dan Konsultan Kelautan & Perikanan dari Unila Tarshim. (tim)

Mimbar Legislatif

EDISI JUNI2013


LAPORAN UTAMA

Nama Pulau-Pulau di Provinsi Lampung No. Nama Pulau

Kabupaten/Kota

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Pulau Pulau Pulau Pulau Pulau Pulau Pulau Pulau Pulau Pulau Pulau Pulau Pulau Pulau Pulau Pulau Pulau Pulau Pulau Pulau

Anak Krakatau Balak Batu Gubugseng Batu Kauseng Batu Kerbau Batu Kupiah Tengah Batu Legundi Batu Legundi Balak Batu Mandi Bakauheni Batu Merah Batu Putih Batu Sekepel Batu Siuncal Batu Suluh Balak Batu Suluh Lunik Batubolong Batubotak Batucentigi Batugondrong Batugurih

Kab.Lampung Selatan Kab.Lampung Selatan Kab.Lampung Selatan Kab.Lampung Selatan Kab.Lampung Selatan Kab.Tanggamus Kab.Lampung Selatan Kab.Lampung Selatan Kab.Lampung Selatan Kab.Lampung Selatan Kab.Lampung Selatan Kab.Lampung Selatan Kab.Lampung Selatan Kab.Lampung Selatan Kab.Lampung Selatan Kab.Lampung Selatan Kab.Tanggamus Kab.Tanggamus Kab.Tanggamus Kab.Lampung Barat

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

Pulau Batuhakhong Pulau Batuhiu Pulau Batukabulung Pulau Batukelapanunggal Pulau Batukerbau Pulau Batumandi Pulau Batumandi Pulau Batupanjanglimau Pulau Batuputih Pulau Baturawong Pulau Batutajam Pulau Bertuah Pulau Condong Darat Pulau Condong Laut Pulau Cukuhpandan Balak Pulau Cukuhpandan Lunik Pulau Cukuhpandan Tengah Pulau Dua Balak Pulau Dua Balak Pulau Dua Lunik Pulau Dua Lunik Pulau Gaitan Pulau Gosongsekopong Pulau Hiu Pulau Kabulung Pulau Kamintara Lunik Pulau Kamintara Tengah Pulau Kamintara Timur Pulau Kandang Balak Pulau Kandang Lunik Pulau Karangputih Pulau Karangtahabu Pulau Kelagian Pulau Kelagian Lunik Pulau Kelapa Pulau Kepala Siuncal Pulau Kiluan Pulau Krakatau Pulau Krakatau Barat

Kab.Tanggamus Kab.Tanggamus Kab.Tanggamus Kab.Tanggamus Kab.Tanggamus Kab.Lampung Selatan Kab.Tanggamus Kab.Tanggamus Kab.Tanggamus Kab.Tanggamus Kab.Tanggamus Kab.Lampung Barat Kab.Lampung Selatan Kab.Lampung Selatan Kab.Tanggamus Kab.Tanggamus Kab.Tanggamus Kab.Lampung Selatan Kab.Lampung Selatan Kab.Lampung Selatan Kab.Lampung Selatan Kab.Lampung Selatan Kab.Lampung Timur Kab.Tanggamus Kab.Tanggamus Kab.Tanggamus Kab.Tanggamus Kab.Tanggamus Kab.Lampung Selatan Kab.Lampung Selatan Kab.Tanggamus Kab.Tanggamus Kab.Lampung Selatan Kab.Lampung Selatan Kab.Lampung Selatan Kab.Lampung Selatan Kab.Tanggamus Kab.Lampung Selatan Kab.Lampung Selatan

Mimbar Legislatif

EDISI JUNI2013

Kecamatan Rajabasa Punduh Pedada Rajabasa Rajabasa Punduh Pedada Kelumbayan Punduh Pedada Punduh Pedada Bakauheni Rajabasa Punduh Pedada Bakauheni Punduh Pedada Punduh Pedada Punduh Pedada Punduh Pedada Kelumbayan Cukuh Balak Kelumbayan Bengkunat Belimbing Kelumbayan Kelumbayan Kelumbayan Kelumbayan Limau Rajabasa Kelumbayan Kelumbayan Cukuh Balak Kelumbayan Kelumbayan Krui Katibung Katibung Kelumbayan Kelumbayan Kelumbayan Bakauheni Punduh Pedada Bakauheni Punduh Pedada Punduh Pedada Lab Maringgai Kelumbayan Kelumbayan Kelumbayan Kelumbayan Kelumbayan Bakauheni Bakauheni Cukuh Balak Kelumbayan Padang Cermin Padang Cermin Bakauheni Punduh Pedada Kelumbayan Rajabasa Rajabasa

No. Nama Pulau 60 61

Pulau Kramat Pulau Kubur

62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

Pulau Kupiah Pulau Lahu Lunik Pulau Lamang Pulau Legongkae Pulau Legongkae Selatan Pulau Legundi Pulau Legundi Tua Pulau Lelangga Balak Pulau Lelangga Lunik Pulau Lok Pulau Lunik Pulau Maitem Pulau Mangkudu Pulau Mundu Pulau Pahawang Pulau Pahawang Lunik Pulau Paku Pulau Pakuayu Pulau Panjang Pulau Panjukit Pulau Panjurit Pulau Pasaran

84 85

Pulau Pertapaan Pulau Pisang

86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116

Pulau Rimau Balak Pulau Rimau Lunik Pulau Sebesi Pulau Sebuku Pulau Sebuku Kecil Pulau Segama Besar Pulau Segama Kecil Pulau Sekepel Pulau Seram Pulau Seramningi Pulau Serdang Pulau Sertung Pulau Seserot Pulau Setigabuntut Pulau Setigaheni Pulau Setigalok Pulau Sijebi Pulau Sindu Pulau Siuncal Pulau Sulah Pulau Suling Pulau Tabuan Pulau Tangkil Pulau Tanjungputus Pulau Tegal Pulau Telukbekakh Pulau Tembikil Pulau Tumpul Pulau Tumpul Lunik Pulau Umang Pulau Umangumang

Kabupaten/Kota

Kecamatan

Kab.Lampung Selatan KotaBandar Lampung

Ketapang Teluk Betung Selatan Kab.Lampung Selatan Ketapang Kab.Lampung Selatan Padang Cermin Kab.Tanggamus Kelumbayan Kab.Lampung Selatan Punduh Pedada Kab.Lampung Selatan Punduh Pedada Kab.Lampung Selatan Punduh Pedada Kab.Lampung Selatan Punduh Pedada Kab.Lampung Selatan Punduh Pedada Kab.Lampung Selatan Punduh Pedada Kab.Lampung Selatan Punduh Pedada Kab.Lampung Selatan Punduh Pedada Kab.Lampung Selatan Padang Cermin Kab.Lampung Selatan Bakauheni Kab.Lampung Selatan Ketapang Kab.Lampung Selatan Punduh Pedada Kab.Lampung Selatan Punduh Pedada Kab.Tanggamus Kelumbayan Kab.Tanggamus Kelumbayan Kab.Lampung Selatan Rajabasa Kab.Lampung Selatan Bakauheni Kab.Lampung Selatan Bakauheni Kota Bandar Lampung Teluk Betung Selatan Kab.Lampung Selatan Punduh Pedada Kab.Lampung Barat Bengkunat Belimbing Kab.Lampung Selatan Ketapang Kab.Lampung Selatan Ketapang Kab.Lampung Selatan Rajabasa Kab.Lampung Selatan Rajabasa Kab.Lampung Selatan Rajabasa Kab.Lampung Timur Lab Maringgai Kab.Lampung Timur Lab Maringgai Kab.Lampung Selatan Bakauheni Kab.Lampung Selatan Ketapang Kab.Lampung Selatan Ketapang Kab.Lampung Selatan Punduh Pedada Kab.Lampung Selatan Rajabasa Kab.Lampung Selatan Punduh Pedada Kab.Lampung Selatan Rajabasa Kab.Lampung Selatan Rajabasa Kab.Lampung Selatan Rajabasa Kab.Lampung Selatan Punduh Pedada Kab.Lampung Selatan Bakauheni Kab.Lampung Selatan Punduh Pedada Kab.Lampung Selatan Katibung Kab.Lampung Selatan Ketapang Kab.Tanggamus Cukuh Balak Kab.Lampung Selatan Padang Cermin Kab.Lampung Selatan Punduh Pedada Kab.Lampung Selatan Padang Cermin Kab.Tanggamus Kelumbayan Kab.Lampung Selatan Padang Cermin Kab.Lampung Selatan Ketapang Kab.Lampung Selatan Ketapang Kab.Lampung Selatan Rajabasa Kab.Lampung Selatan Punduh Pedada

11


WARTA

Jalan Tirtayasa-Sutami Rusak Parah Kondisi ruas Jalan Tirtayasa menuju Jl Sutami Kawasan Industri Lampung (Kail) dalam lima tahun terakhir tak pernah bagus. Bahkan, setelah ditambal sulam pada tahun 2012 lalu, kini kerusakaannya makin parah. Jalan bergelombang dengan lubang besar, jika hujan menjadi kubangan dan saat panas mengeluarkan debu ke udara.

M

enurut Ito, warga Jalan Pangeran Tirtayasa, kerusakan jalan sudah cukup lama. Selain menghambat aktifitas warga, kerusakan jalan juga menyebabkan polusi yang dapat mengganggu kesehatan warga. “Sudah lama tapi tidak pernah diperbaiki,� ujarnya. Ia menambahkan, jika cuaca panas, kondisi jalan penuh dengan debu yang berterbangan yang mengganggu pengguna jalan. Begitu juga jika hujan turun, jalan penuh lumpur dengan

12

lubang menganga di sepanjang jalan yang berbahaya bagi pengendaran yang melintas di sana. Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung Donny Irawan mengatakan ruas Jalan Tirtayasa dan Jalan Sutami merupakan jalur pendukung kegiatan usaha karena berada di kawasan industri. Dengan kondisi jalan yang buruk, berdampak langsung pada aktivitas perekonomian dan produksi.

“Jika perusahaan di Kail sampai hengkang karena kondisi ini, berapa banyak pengangguran dan kerugian ekonomi. Belum lagi pengaruh psi-

Mimbar Legislatif

EDISI JUNI2013


WARTA kologis terhadap investor baru yang berniat investasi,” kata Donny, usai turun ke lapangan meninjau lokasi jalan yang rusak tersebut, Senin (17/06/ 2013). Donny menilai kondisi kedua jalan tersebut sangat tidak layak dan harus segera diperbaiki. Ia juga menyayangkan tidak proaktifnya pemerintah dalam membenahi pembangunan, terutama sektor infrastruktur di Lampung. “Tingkat kepedulian pemerintah dilihat dari aspek praktis tidak ada. Jalan ini sudah rusak bertahun-tahun, sampai kapan mau dibiarkan. Di mana peran pemerintah?” tegas politisi Partai Amanat Nasional ini. Donny mengingatkan masyarakat tidak mau tahu apakah jalan tersebut milik negara, milik provinsi, atau milik kabupaten/kota. “Masyarakat hanya berharap jalan tersebut bisa diperbaiki sehingga aktivitas berjalan lancar. Jika kondisi seperti ini akan sulit,” kata dia. Donny berjanji akan membawa

Donny Irawan

hasil kunjungannya tersebut ke rapat paripurna DPRD. Menurutnya, masalah ini sangat krusial karena menyangkut kesejahteraan masyarakat. Terlebih

kedua jalan tersebut merupakan jalur perlintasan perekonomian Lampung. “Ini sudah sangat serius karena bukan lagi menghambat tapi sudah mengganggu perekonomian,” ujarnya. Kondisi Jalan Pangeran Tirtayasa dan Jalan Ir. Sutami Bandarlampung rusak parah dalam beberapa tahun terakhir. Ruas jalan penunjang transportasi menuju kawasan industri Lampung (Kail) ini umumnya bergelombang dan berlubang dengan aspal mengelupas. Praktis ruas jalan Tirtayasa hingga Jalan Ir. Sutami sekitar sembilan puluh persen tidak layak dilalui kendaraan, baik roda dua terlebih roda empat. Bahkan, sering terjadi kecelakaan pengendara sepeda motor, karena kendaraan yang ditungganginya terjebak lubang besar. Ito, warga Jalan Pangeran Tirtayasa menuturkan kondisi kerusakan jalan sudah terjadi cukup lama. Selain menghambat aktivitas warga, kerusakan jalan juga menyebabkan polusi dan mengganggu kesehatan warga. (tim)

Infrastruktur Jalan Rusak di Mana-Mana erusakan infrastruktur jalan di Provinsi Lampung, terjadi di berbagai tempat dan kondisinya semakin parah. Termasuk di jalan daerah yang dekat dengan pusat kekuasaan. Jalan di daerah yang dekat dengan Ibukota Provinsi, misalnya, jalan tembus yang menghubungkan Bandar Lampung—Kota Metro. Jalan yang melintasi Jatimulyo—Bantul— Metro ini menjadi pilihan masyarakat karena jarak tempuh menjadi lebih pendek dibandingkan dengan melalui jalur lama: Bandar Lampung—Tegineneng—Metro. Kini, kondisi jalan yang menembus areal perkebunan karet, rusak parah. Kerusakan sudah berlangsung bertahun-tahun tanpa ada tanda-tanda akan diperbaiki. Para pengendara pun enggan lewat jalur itu dan kembali memilih melalui jalur lama. Padahal, jalur lama merupakan jalan lintas Sumatera yang sangat padat. Kondisi jalan yang mengalami nasib serupa, jalan yang menghubungkan Bandar Lampung—Pugung— Sribawono. Jalan yang melintasi Kawasan Industri Lampung ini, sebelumnya dikenal sangat mulus dan

K

Mimbar Legislatif

EDISI JUNI2013

menjadi jalur utama masyarakat dari Bandar Lampung ke Lampung Timur dan sebaliknya. Di daerah Lampung Tengah, jalan yang mengalami kerusakan parah dan tak kunjung diperbaiki, antara lain jalan yang menghubungkan Kota Metro— Pungur—Kota Gajah—sampai Gaya Baru. Sementara di Kabupaten Tulang Bawang, selain jalan lintas timur Sumatera yang tak kunjung diperbaiki, jalan raya dari Simpang Penawar hingga daerah pertambakan Dipasena, kondisinya sangat memprihatinkan. Kemudian, di Kabupaten Pringsewu. Kerusakan terdapat di Jalan Kesehatan, Kecamatan Sukoharjo, hingga kini belum juga diperbaiki. Menyebutkan kondisi jalan yang rusak parah di wilayah Lampung, sepertinya tak akan ada habisnya. Karena memang masih banyak jalan yang kondisinya rusak yang tersebar di berbagai daerah tingkat dua. Tentu, hal ini bukan sesuatu yang membanggakan. Tetapi, kenapa harus berlarut-larut? (tim)

13


WARTA

Dinas Bina Marga Usulkan Rp2 Miliar untuk By Pass Dinas Bina Marga Provinsi Lampung mengusulkan anggaran sebesar Rp 2 miliar untuk menyelesaikan lahan dan bangunan yang terkena proyek pelebaran jalan di sepanjang Jalan By Pass Soekarno-Hatta. epala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung, Arif Hidayat mengusulkan kepada Komisi IV DPRD Provinsi Lampung agar anggaran itu bisa dimasukkan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi Lampung 2013. Rencananya dana sebesar itu untuk pemberian tali asih kepada warga dari Simpang Sribawono sampai Panjang. Menurut Arif, tali asih diberikan sebagai tanda perhatian pemerintah kepada masyarakat yang memiliki gedung dan bangunan di jalan by pass yang saat ini sedang dibangun. “Kita tidak memberi ganti rugi lahan, masyarakat juga tahu tanah yang mereka gunakan sebenarnya tanah negara,” kata Arif Hidayat usai rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPRD Lampung yang membahas persiapan jalan by pass menghadapi arus mudik di gedung DPRD, Senin (10/6). Saat ini, kata Arif, progres pembangunan jalan by pass sudah mencapai 60,7 persen. Pada saat arus mudik hari raya Idul Fitri, Agustus nanti, dipastikan jalan sepanjang 18,1 Km itu dapat berfungsi dengan baik. “Untuk badan jalan tidak ada persoalan semua sudah dilapis aspal. Tinggal bahu jalan, ini yang lagi kita upayakan penyelesaiannya soal ganti rugi dengan warga yang mengaku lahan itu milik mereka. Kita minta BPN yang menyelesaikan, karena Bina Marga dan warga sama-sama memilki serifikat,” ujar Arif. Di tempat yang sama, Ketua Komisi IV DPRD Lampung, I. Komang Koheri mengatakan, hearing dengan Dinas Bina Marga untuk mempertanyakan sejauh mana persiapan jalan by pass menghadapi arus mudik. Selama ada dasar hukumnya, anggaran tali asih yang diusulkan Dinas Bina Marga, akan dicoba dimasukan ke badan anggaran. Kendati demikian, Komang tidak berjanji usulan tersebut akan terealisasi. Alasannya, melihat kondisi keuangan ABPD Pemprov Lampung 2013 mengalami defisit RP707,7 miliar, hal itu sulit terwujud. “Tapi untuk kepentingam orang banyak, coba kita usahakan. Pembangunan jalan by pass kan menggunakan APBN dan tidak menganggarkan untuk tali

K

14

asih,” ujar Komang. Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jalan By Pass Soekarno-Hatta, Aulia Azis mengatakan, SNVT Bina Marga tidak menganggarkan dana untuk tali asih ganti rugi pembangunan jalan by pass. Untuk itu, ia menyerahkan sepenuhnya hal itu kepada Pemerintah Provinsi Lampung. (tim)

Mimbar Legislatif

EDISI JUNI2013


WARTA

Alokasikan Pembelian Alat Deteksi Narkoba DPRD Provinsi Lampung siap mengalokasikan anggaran untuk pengadaan alat pendeteksi keberadaan narkotika di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan mengatakan DPRD melalui Komisi V akan berkoordinasi dengan Badan Narkotika Provinsi (BNP) Lampung untuk meminta penjelasan atas ketiadaan alat pendeteksi narkotika tersebut. ami akan koordinasi dengan BNP dahulu. Kami juga akan mengkaji aturan terkait. Kalau persoalan dana, tidak ada masalah. Kami siap mengalokasikan pada APBD Perubahan tahun 2013 ini. Tetapi mekanismenya seperti apa, kami cek aturan dulu. Apakah menggunakan dana hibah atau seperti apa,” urai Marwan, Senin (3/6/2013). Pernyataan Marwan tersebut untuk menyikapi ketiadaan alat pendeteksi narkotika di Pelabuhan Bakauheni. Alat yang ada, saat ini dalam kondisi rusak. Padahal, pelabuhan tersebut merupakan lokasi strategis untuk mencegah distribusi narkotika dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa, dan sebaliknya. Selama ini, upaya pencegahan distribusi narkotika, telah dilakukan petugas Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan (KSKP) Bakauheni. Petugas melakukan pemeriksaan terhadap berbagai kendaraan bermotor (ranmor) yang hendak memasuki areal pelabuhan. Walaupun begitu, sepanjang pantauan Tribun, jumlah petugas yang melakukan pemeriksaan sangat minim yakni hanya dua orang. Mereka pun hanya berbekal alat sederhana yakni senter yang digunakan untuk menyorot barang bawaan pengguna ranmor, baik mobil pribadi, bus, maupun truk. Minimnya jumlah petugas dan peralatan itu, tidak memadai untuk mengawasi dengan optimal lalu lintas manusia dan barang di pelabuhan pintu gerbang Lampung tersebut. Ini mengingat pengguna jasa pelabuhan yang mencapai 2.500 sampai 3.000 orang per hari untuk jalur pejalan kaki, dan 4.500 unit untuk ranmor. “Kalau jumlah petugas yang minim, itu harus segera dirasionalisasi dengan jumlah pengguna pelabuhan. Kalau masalah alat, kami akan coba cek aturan dulu,” kata Marwan. DPRD akan mendukung upaya pemberantasan narkotika di Bumi Ruwa Jurai. Hal itu karena, Pemerintah Indonesia telah menetapkan target Indonesia bebas narkotika pada tahun 2025.

K

Mimbar Legislatif

EDISI JUNI2013

“Kami telah rapat di Jakarta awal Mei lalu yang dihadiri badan narkotika, kepolisian, dan pemerintah daerah, termasuk DPRD. Rapat yang dipimpin Menkopolhukam (Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan) itu membahas pencanangan sinergisitas Indonesia bebas narkoba 2025,” tutur politisi Partai Demokrat tersebut. DPRD berharap pencegahan distribusi narkotika tidak hanya dilakukan di Pelabuhan Bakauheni. Marwan mengatakan, pencegahan seharusnya juga dilakukan pada titiktitik jalur masuk ke Lampung. “Daerah-daerah perbatasan seperti Mesuji, Waykanan, atau Lampung Barat harus dijaga juga. Kalau memang aturan membolehkan, kami akan alokasikan lima alat untuk melakukan pencegahan di daerah-daerah tersebut,” kata Marwan. (tim)

15


WARTA

BPK Serahkan LKPD Tahun 2012 ke DPRD Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Lampung menyerahkan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2012, Bantuan Keuangan Partai Politik, dan Laporan Pemantauan Kerugian Daerah, kepada DPRD Provinsi Lampung. enyerahan LHP atas LKPD Provinsi Lampung TA 2012 dilakukan oleh Auditor Utama Keuangan Negara V, Heru Kreshna Reza, kepada Ketua DPRD Provinsi Lampung, Marwan Cik Hasan, dan Gubernur Provinsi Lampung, Sjachroedin ZP, dalam Sidang Paripurna Istimewa DPRD Lampung, Jumat, 31 Mei 2013. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan atas LKPD TA 2012, dari 13 entitas pemerintah daerah di wilayah Provinsi Lampung, tujuh di antaranya mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP), empat mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP), satu opini disclaimer atau tidak memberikan pendapatan, dan satu opini tidak wajar. Pada kesempatan terpisah, kepala BPK Provinsi Lampung V. M. Ambar Wahyuni, mengatakan BPK Lampung pada semester pertama tahun 2013 sudah menyelesaikan dan menyampaikan ke DPRD Lampung, LHP LKPD TA 2012 untuk 15 entitas pemeriksaan atau pemerintah daerah se-Lampung. Selaini tu, BPK Lampung juga menyampaikan laporan hasil pemantauan kerugian daerah untuk 15 entitas pemeriksaan atau pemerintah daerah se-Lampung. Juga, 159 LHP bantuan keuangan parpol yang bersumber dari APBD 2012, kata Ambar, Kamis (27/6/2013). Parpol Akui Gunakan APBD Terkait dengan penggunaan dana bantuan keuangan, sejumlah parpol mengaku setiap tahun menggunakan dana bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Parpol juga berseida melaporkan penggunaannya.

P

16

Wakil Sekretaris DPW PPP Lampung, Ujang Tomi mengatakan, pihaknya siap memenuhi himbauan Gubernur Lampung kepada pengurus parpol melalui surat No 900/1660/II.03/2013 yang meminta pengurus parpol penerima bantuan keuangan yang berasal dari APBD, untuk menyampaikan laporan penggunaan dana bantuan keuangan kepada BPK Perwakilan Lampung, sebelum 20 Juni 2013. “Ya, namanya dana yang bersumber dari keuangan negara (APBD). Ketika partai telah menerimanya dan menggunakannya harus sudah siap menyampaikan laporan. PPP sudah jauh hari menyiapkan laporan penggunaan dana bantuan tersebut,� kata Ujang Tomi,

Mimbar Legislatif

EDISI JUNI2013


WARTA (16/6). Bahkan, kata Ujang, partainya sudah menyiapkan laporan penggunaan dana bantuan parpol yang diterima pada TA 2013. “Jangankan yang 2016. Jika tidak salah, pencairan dana bantuan yang diterima partai pada Februari-Mart 2013, juga kami siapkan laporan penggunaannya,” ujarnya. Senada dengan Tomi, Wakil Ketua DPD PDIP Lampung, Watoni Nurdin mengatakan, pihaknya sudah melapirkan seluruh penggunaan anggaran bantuan untuk parpol, termasuk yang APBD TA 2006. “Kami sudah laporkan, mungkin ini diminta dengan format yang baru, karena Mendagri mengeluarkan tata cara pelaporan yang terbaru di mulai tahun 2011,” kata Watoni. Terkait dengan penggunaan dana bantuan untuk partai politik, Kepala BPK Perwakilan Lampung sempat mengundang kepala satuan kerja (Satker) di lingkungan Pemrov Lampung, untuk melakukan penelaahan terkait Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) BPK yang menilai tidak sesuai dengan ketentuan. BPK RI menemukan adanya laporan penggunaan

bantuan keuangan parpol TA 2006 tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp920 juta. Selain itu, BPK juga menemukan realisasi bantuan keuangan kepada parpol TA 2006 belum didukung pertanggungjawaban yang lengkap sebesar Rp253,5 juta. Bahkan, pertanggungjawaban bantuan keuangan parpol yang tidak sesuai ketentuan, juga ditemukan pada anggaran Tahun 2007 sebesar Rp1,3 miliar dan Tahun 2008 sebanyak Rp355 miliar. (tim)

DPRD Lampung Bentuk Pansus LHP BPK

PRD Provinsi Lampung membentuk panitia khusus (Pansus) untuk menyikapi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2012, Bantuan Keuangan Partai Politik, dan Laporan Pemantauan Kerugian Daerah. Pembentukan pansus terebut didasarkan pada pertimbangan untuk mendukung kelancaran pembahasan terhadap LHP BPK atas Laporan Keuangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012, laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD Tahun 2012, dan pembahasan LHP BPK atas penyelesaian kerugian daerah Lampung per-15 Maret 2013 Masa kerja pansus yang dibentuk berdasarkan Keputusan DPRD Provinsi Lampung No. 17 Tahun 2013, ini sejak 25 Juni 2013 sampai dengan 11 Juli 2013. Pansus diminta melaporkan hasil pembahasannya pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung pada masa akhir kerjanya. Pansus yang ditetapkan dalam surat keputusan DPRD yang ditandatangani ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan, itu diketuai Imer Darius, dengan wakil ketua Indra Bangsawan, sekretaris dijabat Nurhasanah. Pansus memiliki 12 anggota yaitu: Toto Herwantoko, Yandri Nazir, Sahzan Syafri, Ismet Roni, Mega Putri Tarmizi, Agus Kurniawan, M. Ari Wibowo, Yusuf Wibisono, Elly Wahyuni, M. Effendi, Wardiyati, dan Mistri Jaya Latief. (tim)

D

Mimbar Legislatif

EDISI JUNI2013

17


WARTA

Transaksi Lampung Fair 2013 Capai Rp12,7 Miliar Nilai transaksi selama berlangsung Lampung Fair 2013 pada 7-27 Juni 2013 mencapai Rp12,7 miliar. Ini berdasarkan hasil perdagangan peserta pameran yang terdiri dari 29 perusahaan dan 135 stan usaha mikro kecil dan menengah. ilai transaksi yang cukup tinggi ini patut dibanggakan dan merupakan keberhasilan yang diraih dalam kegaiatan Lampung Fair 2013,” kata Kepala Inspektorat Provinsi Lampung Harun Al Rasyid, mewakili Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. saat menutup Lampung Fair 2013 yang bertema “Go Green Culture” di lapangan parkir PKOR Way Halim Bandarlampung, Kamis malam (27/06/2013). Dia mengatakan kegiatan pameran pembangunan yang telah dilakukan selama tiga kali berturut-turut ini patut dipertahankan bahkan harus ditingkatkan. Ke depan, menurut dia, memang harus ada perbaikan untuk menata kegiatan ini menjadi lebih baik lagi. Dia menegaskan bahwa kegiatan ini sangat baik untuk kalangan pengusaha menengah ke bawah. “Umpan balik yang dirasakan sangat nyata khususnya dari bidang ekonomi, dan juga kegiatan ini bisa dijadikan ajang promosi sekaligus penyebarluasan hasil tahapan pembangunan yang berjalan di daerah ini,” katanya. Kegiatan Lampung Fair ini, lanjut dia, dapat melihat kondisi riil masyarakat untuk dijadikan sebagai rencana tahapan pembangunan. Harun mengemukakan beberapa catatan dari Lampung Fair ini, untuk Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Mesuji diharapkan dapat lebih gencar melakukan promosi hasil pembangunan dan potensi daerahnya di stan yang telah ada. “Kedua daerah itu harus lebih gencar dalam mempromosiakan hasil pembangunan dan potensi daerahnya,” katanya pula. Sementara Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. menilai panitia

N

18

Lampung Fair 2013 kurang matang dalam mempersiapkan kegiatan tersebut. Selain harga tiket masuk yang

mahal, banyak stan yang kosong. Seperti disampaikan Gubernur Lampung saat pembukaan LF 2013

Mimbar Legislatif

EDISI JUNI2013


WARTA

Sementara Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. menilai panitia Lampung Fair 2013 kurang matang dalam mempersiapkan kegiatan tersebut. Selain harga tiket masuk yang mahal, banyak stan yang kosong. pada Jumat (07/06/2013), seharusnya panitia bisa menarik peserta dari provinsi tetangga, seperti Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan Banten. “Tahun lalu, sejumlah daerah tetangga bahkan Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah ikut meramaikan Lampung Fair. Tapi tahun ini tak ada,� ujar Sjachroedin Z.P. Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. juga mengatakan Lampung Fair harus menampilkan kekhasan daerah dan jangan sampai hanya menjadi pasar malam. Menurut Sjachroedin, kekhasan daerah harus terlihat pada saat pembukaan Lampung Fair. Juga, panggung utama, tari-tarian, serta satwa khas

Mimbar Legislatif

EDISI JUNI2013

19


WARTA

daerah ini sehingga acara ini benarbenar bernuansa Lampung. Saat membuka Lampung Fair di PKOR Way Halim, Bandar Lampung, Kamis (30/5), Sjachroedin mengatakan, kegiatan yang berlangsung sejak tanggal 7—27 Juni 2013, ini dilaksanakan oleh pemprov bekerjasama dengan event organizer.

Menurut Sugiarto, Lampung Fair 2013 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada Lampung Fair tahun ini, memiliki kemasan yang lebih menarik. Sejak kegiatan tahunan ini diadakan, menurut dia, usaha penyempurnaan terus dilakukan. Terbuka untuk ide-ide kreatif yang terkait dengan penggalian kekayaan dan kekhasan budaya daerah. Misalnya, usulan penambahan tarian Sai Batin dan Pepadun, serta suasana satwa ikon Lampung berupa burung bala-bala yang ditampilkan pada tahun ini. Karena itu, Gubernur mengingatkan agar persiapan Lampung Fair dilakukan secara matang, mulai dari acara pembukaan hingga penutupan. Lampung Fair 2013 ini diharapkan berbeda dengan tahun sebelumnya, ujar dia lagi. Sjachroedin mengharapkan acara pameran tahunan ini dapat menjadikan

20

daerah Lampung sebagai contoh untuk provinsi lain dan memberikan kesan bagi pengunjung. “Jangan sampai Lampung Fair hanya pesta rakyat dan menjadi pasar malam,” ujarnya. Ia mengharapkan, semua pihak terutama pemerintah kabupaten dan kota dapat memanfaatkan Lampung Fair untuk menjual potensi yang dimiliki. Potensi masing-masing daerah, program-program pembangunan yang dilaksanakan, bisa diketahui masyarakat. Semenra itu, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Lampung Sugiarto mengatakan event pembukaan Lampung Fair 2013 telah dipersiapkan dengan matang. Tampilan panggung utama dengan desain yang berbeda, diharapkan menjadi pusat perhatian masyarakat.

Menurut Sugiarto, Lampung Fair 2013 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada Lampung Fair tahun ini, memiliki kemasan yang lebih menarik. Kegiatan yang mengusung tema “Lampung Go Green Culture” ini diharapkan dapat memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia (MURI) dalam pengumpulan bibit pohon inisiatif pengunjung. Menurut Project Manager Lampung Fair 2013 Rizki Fachriansyah, masyarakat dapat berpartisipasi menunjukkan kepedulian pada kelestarian lingkungan hidup. Caranya, pengunjung dapat memberikan bibit pohon kepada panitia dengan kompensasi memperoleh tiket gratis masuk ke arena pameran. (tim)

Mimbar Legislatif

EDISI JUNI2013


WARTA

Kemeriahan Pawai Kendaraan Hias Pemerintah Provinsi Lampung menggelar pawai kendaraan hias sebagai rangkaian kegiatan Lampung Fair 2013 pada Sabtu (22/6/2013) malam. Sekitar 70 kendaraan roda empat mengambil bagian pada pelaksanaan pawai tersebut. epala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Albar Hasan Tanjung menjelaskan pawai kendaraan hias itu menempuh jarak 8 kilometer dari Mahan Agung Telukbetung menuju Lampung Fair di PKOR Wayhalim. Pawai kendaraan hias yang dilepas Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P., didampingi Sekretaris Provinsi Berlian Tihang, itu diikuti peserta dari unsur pemerintah kabupaten dan kota, kantor wilayah,

K

Mimbar Legislatif

EDISI JUNI2013

dinas, badan, instansi vertikal, TNI/Polri, BUMN, dan BUMD, perusahaan swasta dan perguruan tinggi. Kegiatan juga dimeriahkan dengan berbagai tarian atraksi dan hiburan, di antaranya pesta kembang api, tarian bola api, tarian kolosal kreasi modern, drum band Gita Praja Utama, “modern dance”. Albar Hasan Tanjung mengatakan kegiatan itu salah satu agenda rutin Pemerintah Provinsi Lampung untuk menyuarakan semangat kemerdekaan dan juang Bangsa Indonesia, khususnya

masyarakat Lampung. “Selain itu juga ditujukan untuk meningkatkan solidaritas, kreativitas, dan silaturahmi antarpihak yang terkait dalam acara tersebut,” katanya. Ia mengharapkan kegiatan tersebut semakin memantapkan, meningkatkan, dan memperkokoh tekad serta semangat juang seluruh masyarakat untuk terus membangun dan mengantarkan Lampung dapat sejajar, bahkan lebih maju daripada daerah-daerah lainnya. (tim)

21


AKTUALITA

Komisi V DPRD Sayangkan Sekolah Tunda Kurikulum 2013 Komisi V DPRD Provinsi Lampung menyayangkan penundaan kurikulum baru di beberapa sekolah swasta di daerah ini. “Kurikulum 2013 harus diterapkan tahun ini, bukan pada tahun ajaran 2014,” ujar Yandri Nazir. enurut Anggota Komisi V DPRD Lampung itu, beberapa sekolah menunda kurikulum baru dengan berbagai alasan. Seperti kekurangan sumber daya manusia (SDM) sampai ketidaksiapan murid-murid menghadapi kurikulum baru itu. Kurikulum baru itu harus segera diberlakukan di sekolah di Lampung, karena Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sudah mengeluarkan anggaran besar untuk penyediaan buku pelajaran sampai menyiapkan pendidikan tenaga pengajar. Yandri, yang juga politisi dari Partai Demokrat itu, menegaskan, anggaran yang sudah dikeluarkan Kemendikbud yang mencapai triliunan

M

rupiah jadi mubazir, karena tidak dimanfaatkan secara optimal dan sesuai perintah serta peraturan. “Kurikulum 2013 harus digunakan tahun 2013 ini, jangan digunakan 2014, karena jika itu terjadi sudah tidak masuk akal dan menyimpang,” tegas Yandri, Selasa 24 Juni 2013. Komisi V DPRD Lampung juga menyayangkan beberapa sekolah swasta yang terbilang bagus kredibilitasnya dan mumpuni tenaga pengajar sampai murid-muridnya, tapi tak menggunakan sistem kurikulum 2013. Dinas pendidikan harus secepatnya bertindak sebelum tahun 2014 datang. Pihak sekolah harus diminta keterangannya agar bisa menjelaskan secara detail kenapa tidak menggunakan kurikulum baru itu.

Yandri Nazir

Kurikulum baru itu harus segera diberlakukan di sekolah di Lampung, karena Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sudah mengeluarkan anggaran besar untuk penyediaan buku pelajaran sampai menyiapkan pendidikan tenaga pengajar. Bila sekolah tersebut tidak melangsungkan kurikulum 2013 akan tertinggal dengan sekolah lain. Selain di Bandarlampung, beberapa sekolah di kabupaten/ kota di Lampung banyak yang masih menggunakan program pendidikan KTSP tahun 2012. “Pekan depan kami di Komisi V akan memanggil Dinas Pendidikan Lampung agar bisa menyelesaikan kisruh yang ada di beberapa sekolah tentang kurikulum 2013 ini,” demikian Yandri Nazir. (tim)

22

Mimbar Legislatif

EDISI JUNI2013


AKTUALITA Wamendikbud Musliar Kasim:

Perumusan Kurikulum 2013 Libatkan 500 Pakar urikulum 2013 mulai diteMenurut dia, mencetak generasi rapkan secara bertahap sejak yang berkualitas dan berdaya saing Senin (15/7/2013) di sekolahdengan kompetisi sesuai tuntutan dunia sekolah di Indonesia. abad 2021, maka perlu dibentuk Wakil Menteri Pendidikan dan karakter dan keilmuan sejak sekarang. Kebudayaan (Wamendikbud) Musliar Seperti apa generasi yang diKasim mengatakan, keinginan memainginkan dunia ke depan, perlu dididik parkan dan menjelaskan tentang dari sekarang agar dapat digunakan oleh kurikulum 2013 sudah lama, karena anak-anak yang tamat 20-30 tahun ke dalam perumusannya melibatkan depan. sekitar 500 pakar dan ahli di bi“Kita ingin mewujudkan bahwa dangnya. kompetensi yang dibutuhkan masyaMenurut dia, upaya penyempurrakat abad 21, keseimbangan antara Musliar Kasim naan kurikulum 2013 karena melihat `soft skills dan hard skills`. Maka hasil tren pelajaran matematika dalam kurikulum 2013 memberikan internasional, menunjukkan hasil dari matematika, ruang agar anak dapat menguasai tiga kompetensi bahasa dan sains anak-anak Indonesia nilainya rendah. sekaligus, meliputi sikap, keterampilan dan pengePeserta didik dari Indonesia, hanya mampu tahuan,” katanya. menjawab soal-soal yang level kategori rendah hingga Alasan lain untuk penyempurnaan kurikulum menengah, artinya bisa mencapai ‘intermediate‘, tersebut, tentu melalui penerapan kurikulum 2013 supaya sedangkan anak-anak dari berbagai negara seperti China, dapat membangun kecintaan peserta didik terhadap Korea, dan Jepang termasuk Singapura, sudah dapat negara sendiri. (tim) menjawab soal yang sulit dan level lanjutan. Ia mengatakan, jika dilihat data pada nilai matematika anak didik pada 2007 lebih tinggi dibandingkan pada 2011 —hanya mampu menjawab soal-soal hafalan. Oleh karena itu, tiga mata pelajaran (bahasa, matematika, dan sejarah) untuk tingkat SMA menjadi wajib dan posisi terdepan dibandingkan yang lainnya.

K

Mimbar Legislatif

EDISI JUNI2013

23


AKTUALITA

Kuota Haji Berkurang OTD Dimaksimalkan Jika terjadi pengurangan kuota jamaah haji, Pemerintah Provinsi Lampung dan DPRD akan memaksimalkan sisa ongkos transit daerah (OTD) untuk kepentingan jamaah haji yang berangkat ke Tanah Suci. ewan dan Pemprov Lampung akan mencoba menggunakan sisa anggaran OTD bagi 883 calon jamaah haji yang tertunda pemberangkatannya tahun ini, untuk ditambahkan pada biaya OTD bagi jamaah yang berangkat,” kata Ketua Komisi V DPRD Lampung, Yandri Nazir, di Bandarlampung, Rabu, 25 Juni 2013. Ia menyebutkan, Lampung masih menjadi embarkasi haji antara dan tahun ini tempat keberangkatan haji tidak di Bandara Soekarno Hatta lagi, tetapi dari Bandara Halim Perdana Kususma. Menurutnya, dengan adanya peralihan ini, pasti ada penambahan biaya dikarenakan jaraknya lebih jauh. Untuk OTD telah dianggarkan Rp500 ribu per jamaah di APBD 2013 dengan jumlah sebanyak 6.286 orang. Selain itu, pemerintah daerah juga telah menganggarkan bantuan kosumsi dan transportasi bagi jamaah haji Lampung dari maktab ke Masjidil Haram . “Jika tahun lalu bantuan kosumsi haji selama 23 hari, tahun ini ditambah satu hari, dikarenakan banyak jamaah haji yang pemberangkatnya lebih awal, sehingga waktu mereka di Makah lebih lama,” katanya. Selain itu, akibat renovasi di kawasan Masjidil Haram, jarak tempuh jamaah ke masjid tersebut semakin jauh sehingga diperlukan bantuan transportasi lebih. Pada 22 Juni 2013, lanjutnya, Kementerian Agama melakukan lobilobi dengan Pemerintah Saudi Arabia agar tidak ada pengurangan kuota jamaah haji bagi Indonesia. Namun, kuota tetap berkurang. “Dengan pengurangan kuota, ada 883 jamaah haji Lampung yang terancam tertunda berangkat. Termasuk mereka yang ditunda keberangkaannya

D

24

adalah karena usia tua, bekursi roda dikarenakan jalur kursi roda sedang direnovasi serta telah menunaikan ibadah haji beberapa kali haji,” katanya. Anggota DPRD dari Partai Demokrat itu mengatakan, saat ini Pemprov Lampung sedang menghitung jumlah OTD yang harus dibayar untuk jamaah haji Lampung. Untuk tahun ini ada peningkatan jumlah subsidi OTD karena sebanyak 883 jamaah yang tertunda pemberangkatannya.

Tak Perlu Resah Sementara itu, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung mengimbau masyarakat yang masuk daftar pemberangkatan haji tahun ini, untuk tidak resah dengan adanya pengurangan kuota haji dari pemerintah Arab Saudi. Kanwil Kemenag Provinsi Lampung masih mempertahankan kuota 6.286 calon haji pada tahun ini. Berdasarkan data Kemenag, total calon haji asal Lampung yang telah melunasi

BPIH sebanyak 5.917 orang. Sementara kuota yang disediakan sebanyak 6.286 orang. “Pemerintah Indonesia sedang melakukan lobi ke Pemerintah Arab Saudi terkait pengurangan kouta haji sebanyak 42 ribu orang untuk tahun 2013.” Kami masih menunggu kepastian dari Kementerian Agama yang saat ini sedang melobi Pemerintahan Arab Saudi untuk dapat menerima calon haji asal Indonesia sesuai kuota yang telah ditetapkan sebelumnya,” kata Kasubag Humas Kanwil Kemenag Lampung, Istutiningsih. Ia menambahkan, saat ini belum ada kebijakan apa pun dari pemerintah soal pengurangan kuota ini. Terkait hal ini, masyarakat jangan dulu resah soal itu. Sebelumnya, sejumlah warga Bandarlampung yang masuk daftar pemberangkatan haji 2013 resah dengan adanya informasi pengurangan kuota haji Indonesia sebanyak 42 ribu orang dari Pemerintah Arab Saudi. (tim)

Mimbar Legislatif

EDISI JUNI2013


AKTUALITA

DPRD Lampung Ultimatum Bulog beras yang layak dan bersumber dari hasil produksi petani lokal.

Berulangnya penyaluran beras miskin (Raskin) berkualitas rendah, membuat Pemerintah Daerah dan DPRD Lampung bereaksi keras dan mengultimatum Bulog agar memperbaiki kinerjanya. eaksi itu antara lain ditunjukan oleh Komisi II DPRD Lampung, yang mewajibkan Perum Bulog Divisi Regional (Divre) Lampung menyalurkan raskin menggunakan beras dari hasil penyerapan lokal (produksi petani lokal). Pasalnya, beras lokal dinilai jauh lebih baik kualitasnya dibandingkan beras yang didatangkan dari provinsi lain. Ketua Komisi II DPRD Lampung, Ahmad Junaidi Auli, Kamis, (30/5/ 2013) mengatakan, ultimatum itu pernah disampaikannya dalam rapat dengar pendapat Komisi II DPRD Lampung di hadapan Biro Perekonomian dan Perum Bulog sendiri belum lama ini. Ultimatum ini merupakan peringatan terakhir dari DPRD dan pemerintah daerah kepada Bulog Divre

Hasil Penggerebekan

R

Mimbar Legislatif

EDISI JUNI2013

Ahmad Junaidi Auli

Lampung agar tidak kembali mengulang penyaluran raskin yang tidak layak dikonsumsi. “Saya meminta Bulog menyalurkan raskin yang baik, dan bukan seperti yang terjadi kemarin. Ini peringatan terakhir bagi Perum Bulog Divre Lampung untuk memerbaiki kinerjanya,� katanya. Seperti diketahui, Provinsi Lampung merupakan daerah penghasil beras yang tidak kalah dengan daerah-daerah lain. Karena itu, sudah seharusnya masyarakat Lampung mendapatkan

Sebelumnya, raskin yang disalurkan Perum Bulog di Lampung Utara dikeluhkan masyarakat penerima manfaat lantaran dinilai berasnya berkualitas buruk. Mendapat informasi tentang adanya penyaluran raskin yang tidak layak konsumsi, aparat Kepolisian dari Polresta Bandar Lampung dan Polda Lampung langsung bergerak cepat dengan menggrebek Gudang Bulog Subdivre Kotabumi. Dari hasil penggerebekan itu, Polisi menemukan puluhan karung beras berkualitas buruk, yang diduga dioplos dengan beras hasil impor. Dalam penggerebekan itu pun, Polisi membawa sampel beras Raskin yang akan dioplos. Namun, hingga kini pihak Kepolisian belum juga merilis hasil pemeriksaan dari aksi penggrebekan tersebut. Sejumlah pihak meminta Polisi tidak main-main dalam pengungkapan kasus raskin itu. Sebelumnya, anggota Komisi I DPRD Lampung, Farouk Daniel mendorong aparat Kepolisian dari Polda Lampung untuk mengungkap indikasi penyelewengan raskin di Bulog Divre Lampung. “Tolong persoalan ini diteruskan, jika ditemukan alat bukti yang kuat. Dan jika tidak terbukti, maka tolong keluarkan Surat Penghentian Penyelidikan Perkara (SP3),� tegasnya. (tim)

25


AKTUALITA

Dewan Terima Pendemo Kenaikan Harga BBM Sedikitnya 150-an massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Lampung (GRL) menggelar aksi menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM, di halaman kantor DPRD Provinsi Lampung, Senin (17/6/2013). ksi ini untuk menekan agar DPRD Lampung bersikap menolak kenaikan harga BBM. Apalagi, di DPR-RI sedang berlangsung sidang paripurna membahas APBN-P yang menentukan kenaikan harga BBM,” terang Rismayanti, salah seorang aktivis Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) yang turut dalam aksi ini. Menurut Rismayanti, kebijakan kenaikan harga BBM tidak terlepas dari kesalahan kebijakan pemerintah dalam bidang energi. Selain itu, pemerintah tidak pernah jujur mengenai penyebab defisit APBN. Padahal, penyebab terbesar defisit APBN adalah pemborosan yang dilakukan oleh pemerintah. Hal senada disampoaikan Isnan Subkhi, Ketua Wilayah LMND Lampung, saat menyampaikan orasinya. Menurutnya, kenaikan harga BBM tidak lepas dari kegagalan pemerintah mengelola kekayaan energi nasional yang sangat melimpah. “Seharusnya kekayaan energi itu bisa dikelola sendiri, dengan prinsip berdikari, supaya kebutuhan nasional terpenuhi. Tetapi malah diserahkan kepada korporasi asing, yang menyebabkan kita tak lagi berdaulat di bidang energi,” ujarnya. Aksi GRL itu diwarnai aksi saling dorong, ketika massa berusaha mene-

A

26

robos barikade aparat polisi. Pada saat itulah Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan bersama sejumlah anggota DPRD keluar menemui massa. Dalam kesempatan itu Marwan membacakan sejumlah tuntutan mahasiswa, namun secara tegas ia mengatakan bahwa kewenangan menaikkan harga BBM berada di pemerintah pusat. “Kita ketahui hari ini DPR dan pemerintah sedang bersidang terkait dengan kebijakan kenaikan harga BBM. Lembaga kami bukanlah yang berhak

memutuskan apapun atas aspirasi Anda semua. Namun, aspirasi ini akan kita tampung dan kita teruskan ke pusat,” kata dia lagi. Marwan Cik Asan pun menolak menandatangi petisi yang disodorkan para mahasiswa dan gabungan elemen lainnya. Adapun isi petisi yang disodorkan oleh demonstran antara lain menolak kenaikan harga BBM dengan mencabut UU Migas dan menolak BLSM yang dianggap tidak mendidik dan menyelesaikan persoalan rakyat. (tim)

Mimbar Legislatif

EDISI JUNI2013


AKTUALITA

DPRD Buka Pos Pengaduan Tarif Angkutan

D

PRD Provinsi Lampung akan membuka posko pengaduan masyarkat terkait dengan kenaikan tarif angkutan sebagai dampak dari kenaikan bahan bakar minyak (BBM). Terkait dengan dampak kenaikan BBM, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, I Komang Koheri mengatakan dewan akan membuka pos pengaduan untuk menampung keluhan masyarakat yang dirugikan angkutan umum karena menaikkan tarif tidak sesuai dengan ketentuan. “Mmasih banyak awak angkutan yang nakal seperti menaikan tarif sepihak. Jadi kita buat posko pengaduannya. Silakan masyarakat menyampaikan jika ada angkutan yang menaikkan tarig semaunya,” ujar Komang Koheri, Minggu, 30 Juni 2013. Selain membuka posko pengaduan, katanya, DPRD juga akan memanggil para pemilik angkutan atau Organda untuk mensosialisasikan kenaikan tarif angkutan paska-kenaikan BBM per tanggal 22 Juni 2013. Selain itu juga, Komang mengajak seluruh pemilik angkutan atau Organda untuk berlaku adil dan sesuai aturan dalam menaikkan tarif angkutan.

Mimbar Legislatif

EDISI JUNI2013

kalau di kota/kabupaten tentu mereka yang mengelolanya sebab mereka yang lebih tahu,” jelasnya. Sedangkang untuk tarif angkutan udara dan laut, katanya, diserahkan ke Dirjen Perhubungan untuk menaikan jumlah tarif dari masing-masing bidang angkutan. Komang mengharapkan kepada seluruh elemen masyarakat agar bisa mengadukan ke pos pengaduan yang sudah disiapkan, bila ada angkutan yang menaikan tarif angkutan secara sepihak yang merugikan konsumen.

Tolak Kenaikan Tarif 20 Persen I Komang Koheri

Menurutnya, kenaikan harga tarif angkutan harus secepatnya disosialisasikan agar masyarakat luas tahu bahwa tarif angkutan di Lampung mengalami kenaikan. Mengenai nilai kenaikan tarif angkutan kota, diserahkan kepada kota/ kabupaten yang mengelolanya, sebab merekalah yang lebih mengenal transportasi di daerahnya. “ Di provinsi hanya mengarahkan para Organda tingkat provinsi. Tetapi

Sementara itu, Organisasi Angkutan Darat (Organda) mengecam pernyataan Menteri Perhubungan E.E. Mangindaan yang mengatakan pengusaha angkutan umum boleh menaikkan tarif untuk menyesuaikan kenaikan harga BBM subsidi, asalkan tidak lebih dari 20 persen. Ketua Umum Organda Eka Sari Lorena mempertanyakan dasar penetapan angka tersebut. ’’Dasar 20 persen apa? Jangan hanya dikira-kira ya, itu kan menyangkut hidup orang banyak, sopir, teknisi juga,” ujarnya. Pihaknya tetap berpandangan kalau harga premium naik menjadi Rp6.500 per liter dan solar Rp5.500 per liter, maka kenaikan tarif angkutan umum yang wajar berkisar 30-35 persen. Hal itu, menurutnya, sudah diperhitungkan oleh jajaran pengurus Organda se-Indonesia. Apalagi, tarif angkutan umum sudah sejak tahun 2009 tidak mengalami kenaikan. ’’Kita bukan orang bodoh yang dibatasi dengan angka asal-asalan. Banyak orang pintar di Organda, semua bisa dihitung,” tandasnya. Menurut Eka, wajar ada penyesuaian tarif angkutan umum yang belum pernah naik sejak empat tahun lalu. Apalagi pemerintah selama ini tidak memberikan insentif kepada angkutan umum. Juga tak ada subsidi

27


AKTUALITA bagi penumpang kelas ekonomi, tidak seperti di kereta api atau kapal penyeberangan (fery). ’’Jadi penyesuaian tarif yang diminta Organda tetap 30-35 persen karena hitungan tarif tidak bisa dikirakira, naik 10 persen atau hanya boleh 20 persen,” tegasnya. Lantas, apakah Organda akan melanggar batas atas yang ditetapkan

pemerintah? Eka menilai pihaknya tidak perlu melanggar angka tersebut. Hanya, dia menjamin jika kenaikan tarif dibatasi 20 persen, akan banyak angkutan umum yang tak beroperasi. ’’Kita tidak mogok, tetapi pasti banyak yang tak mampu operasi. Itu artinya apa, akan banyak angkutan umum yang tak keluar dari garasi, takut rugi,” ungkapnya. (tim)

UMP Lampung Bisa Direvisi

enaikan harga bahan bakar minyak (BBM) berimbas pada naiknya harga beragam kebutuhan. Hal ini berdampak secara langsung kepada kaum buruh. Berbagai elemen pun mendesak pemerintah daerah merevisi upah minimum provinsi (UMP) atau upah minimum kota (UMK) yang telanjur disahkan. Desakan ini langsung direspons Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lampung Piterdono. Dia berjanji mengakomodasi hal tersebut. Menurutnya, besaran UMP penting untuk direvisi atau kembali didiskusikan. ’’Ya, dalam waktu dekat

K

28

setelah adanya kepastian kenaikan BBM, akan kami pertimbangkan,” ujarnya. Tidak hanya pemprov, pemerintah kabupaten/kota pun diimbau untuk turut mengkaji nilai UMK. ’’Ya, bagi mereka yang telah memiliki dewan pengupahan, saya rasa penting untuk kembali mendiskusikan besaran UMK mereka. Dengan begitu, harapannya kenaikan BBM tidak memberatkan biaya hidup kalangan buruh dan pekerja,” ujarnya. Diketahui, Dewan Pengupahan Provinsi (DPP) Lampung menyepakati UMP 2013 sebesar Rp1.150.000. Jika dibandingkan tahun lalu, besaran ini naik Rp175 ribu. Nilai itu melampaui angka kebutuhan hidup layak (KHL) 2013 Lampung, yaitu sebesar Rp1.060.082. Sementara, Ketua Jaringan Kerakyatan Lampung (JKL) Rahmat Husein D.C., menilai kenaikan BBM akan sangat menekan kalangan pekerja yang telah berumah tangga. Karena itu, sudah selayaknya pemerintah daerah merevisi upah buruh kalau harga kebutuhan dan lainnya naik. ’’Bisa dipastikan, buruh sangat mengharapkan masalah UMP ataupun UMK ikut beradaptasi dengan kenaikan BBM. Hal ini jangan sampai menjadi beban yang sangat berat bagi semua pihak. Termasuk bagi pengusaha. Karena kenaikan BBM menjadi beban tersendiri bagi mereka,” ujarnya. (tim)

Mimbar Legislatif

EDISI JUNI2013


WARTA

NJOP Waydadi Harus Disesuaikan Persoalan pelepasan aset Provinsi Lampung berupa lahan seluas 88,6 hektar yang berada di Waydadi, seharusnya dicarikan solusi terbaik. Masyarakat yang sudah menempati lahan tersebut maupun pihak pemerintah sebagai pemilik, sebaiknya tidak terbebani.

K

arena jika tetap memaksakan menjual lahan kepada masyarakat berdasarkan pada NJOP yang ditetapkan pemerintah, masyarakat tentu akan keberatan dan kemungkinan besar tidak sanggup membayar,’’ ujar Firmansyah, anggota Komisi III DPRD Provinsi Lampung, Kamis 26 Juni 2013. Kader Partai Golkar ini pun mengatakan, kondisi lahan sudah berbeda di mana lahan yang sebenarnya milik pemerintah namun ditempati masyarakat, akan menimbulkan persoalan jika jika pemerintah mengambil opsi penggusuran ketika warga tidak sanggup membeli. “Penggusuran bukan langkah yang baik karena akan menimbulkan konflik. Makanya pemerintah diharapkan tidak mengambil langkah ini,” lanjutnya. Ia pun menganjurkan, hal yang paling memungkinkan agar Pemerintah Provinsi Lampung tidak akan kehilangan hak atas tanah tersebut, dengan jalan memberikan hak guna bangunan (HGB) dan hak pengelolaan lahan (HPL) kepada masyarakat. Dengan pemberian hak pengelolaan lahan (HPL) itu otomatis Pemerintah Provinsi masih memiliki hak atas tanah tersebut, walaupun dengan adanya HGB masyarakat bisa secara tenang tinggal di sana yang mana HPL dan HGB tersebut nantinya akan terbit juga sertifikat, terang Firmansyah. Menurut dia, sertifikat tersebut pun bisa dipindahtangankan dengan mendapatkan izin dari pemilik lahan, yaitu Pemerintah Provinsi. Dan Pemerintah Provinsi pun akan mendapatkan retribusi. “Pemerintah provinsi pun akan mendapatkan retribusi dari para penerima HGB tersebut yang akan dibayarkan oleh masyarakat selama misalnya 20 tahun

Mimbar Legislatif

EDISI JUNI2013

Firmansyah

dan dibayar di depan,” ujarnya. Firmansyah menjabarkan mengenai besaran retribusi tersebut bisa dirundingkan antara Pemerintah Provinsi dan masyarakat sehingga tidak ada pihak dirugikan. “Harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Kita pun akan berupaya agar masyarakat ini tidak terlalu terbebani. Besarannya bisa bervariatif, ada beberapa daerah yang saya temukan memasang tarif Rp1000 per meter setiap bulannya yang harus dibayarkan selama 20 tahun,” terang Firmansyah. Ia mencontohkan, jika pemerintah mengambil harga retribusi terendah sebesar Rp100 per meter, untuk 88,6 hektar atau sekisar 880.600 meter sudah bisa mendapatkan pemasukan daerah sebesar Rp88 juta setiap bulan. “Artinya selama satu tahun pemerintah provinsi Lampung bisa menghasilkan hampir Rp1 miliar, dikalikan saja selama 20 tahun maka akan didapatkan penghasilan yang lumayan,” ujarnya. Memang, menurutnya, pendapatan itu sangat jauh dari target yang dicanangkan pemerintah provinsi Lampung yang seharusnya mencapai

angka Rp337 miliar. “Tapi kan kita juga harus bijak mensikapinya. Jangan melihat kita ini harus mengejar pendapatan asli daerah (PAD) setinggi – tingginya, sementara hal tersebut akan menjadi beban masyarakat. Yang harusnya kita pikirkan itu bagaimana mendapatkan PAD tanpa membebani masyarakat, fungsi pemerintah kan seperti itu,” paparnya. Maka, menurutnya dengan pola seperti itu maka PAD tetap bisa didapatkan, pemerintah provinsi tidak kehilangan hak atas lahan tersebut, sementara itu masyarakat pun dapat tinggal disana dengan adanya landasan hukum dengan HGB dan HPL bisa diperbarui setelah 20 tahun. “Setelah 20 tahun pemerintah pun akan mendapatkan retribusi lagi dengan besaran yang nantinya akan kembali disepakati bersama dengan masyarakat. Nah ini lah win win solution, everybody will be happy,” ucapnya. Selain itu, menurut Firmansyah, bukan hanya pemerintah provinsi saja yang akan mendapatkan keuntungan dari pola tersebut. Tetapi pemerintah kota pun akan turut mencicipi manisnya pendapatan yang akan diperoleh selama retribusi tersebut dijalankan. “Pemerintah kota pun nati akan mendapatkan bagiannya. Karena apa? Nanti ketika diterbitkannya sertifikat HGB di atas HPL tersebut akan dikenai biaya BPHPB yang nantinya akan masuk ke kas pemerintah daerah kota. Yang angkanya pun lumayan, nilainya sekitar 5 persen,” pungkasnya. Firmansyah pun akhirnya meyimpulkan jika HGB di atas HPL merupakan sebuah terobosan yang paling pas untuk semua pihak yang nantinya akan dibicarakan kepada pansus yang menangani aset provinsi tersebut. (tim)

29


WARTA

Lampung Kekurangan Sarjana Peternakan Guna mewujudkan Program “2015 Lampung Bebas Rabies” , Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi Lampung mengajukan penambahan sumber daya manusia (SDM) kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD). epala Disnakeswan Provinsi Lampung, Dessy Desmaniar Romas mengatakan, satuan kerjanya masih kekurangan tenaga sarjana peternakan dan dokter hewan. Meski demikian penyuluhan tentang bahaya rabies kepada masyarakat tetap dilakukan. “Program Lampung Bebas Rabies sebenarnya program yang sudah berjalan. Bukan hanya Lampung yang kekurangan tenaga penyuluh. Disnakeswan masih sangat kurang bagi tenaga teknis, secepatnya kita akan mengusulkan ke BKD untuk penambahan pegawai,” kata Dessy usai acara kunjungan kerja rombongan Komisi B DPRD Jawa tengah, di Balai Keratun, Rabu (12/6). Disnakewan, lanjut mantan Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung itu, tetap mengoptimalkan SDM yang ada dalam mensosialisasikan kepada masyarakat. Penyuluhan terus dilakukan agar masyarakat lebih memperhatikan hewan peliharaannya. Dengan de-

K

Program Lampung Bebas Rabies sebenarnya program yang sudah berjalan. Bukan hanya Lampung yang kekurangan tenaga penyuluh. mikian masyarakat bisa lebih waspada terhadap gigitan hewan peliharaannya. “Penyuluhan memang terus dilakukan, tetapi karena kurangnya SDM, pennyuluhan tidak begitu berjalan baik. Saat ini kami masih perlu banyak dokter hewan dan sarjana peternakan, “ urainya. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris BKD Provinsi Lampung, Hazairin Usman mengatakan, berdasarkan kebutuhan, BKD Lampung sejak dua ta-

30

hun lalu telah mengusulkan penambahan tenaga fungsional dan tenaga teknis tertentu kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (Kemen PAN-RB). Namun Hazairin, tidak menyebutkan secara detail berapa kebutuhan tenaga dokter hewan dan sarjana peternakan yang diusulkan. “Maaf saya tidak hapal. Kebetulan juga saya sedang dinas luar ke Jakarta,” kata dia. (tim)

Mimbar Legislatif

EDISI JUNI2013


WARTA

Penjelasan Konsultan soal Gedung DPRD di Kota Baru Pemerintah Provinsi Lampung akan memindahkan pusat pemerintahannya. Diharapkan, mulai tahun depan, Gubernur dan DPRD Provinsi Lampung sudah berkantor di gedung baru.

P

royek pembangunan yang dirintis sejak tahun 2010 itu, berlokasi di Jatiagung dengan luas lahan mencapai 1.580 hektare. Proyek yang menelan biaya miliaran rupiah ini, akan menempatkan seluruh perkantoran pemerintahan Provinsi Lampung dalam satu lokasi. Tentu, hal ini akan memudahkan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pembangunan Kota Baru berlangsung secara bertahap, disesuaikan dengan kemampuan dana yang dimiliki pemerintah provinsi. Menurut Ketua Panitia Khusus (Pansus) Kotabaru DPRD Provinsi Lampung Farouk Daniel, fokus utama pembangunan Kota Baru antara lain pada pembangunan kantor DPRD, kantor Gubernur, rumat adat, dan masjid. Untuk keempat bangunan itu, Pemerintah Provinsi Lampung mengalokasikan anggaran sebanyak Rp314 miliar. Dana yang berasal dari APBD Provinsi Lampung tahun 2013 dan 2014 itu, dialokasikan untuk: membangun kantor gubernur sebesar Rp72 miliar; gedung DPRD Rp46 miliar; mas-

Mimbar Legislatif

EDISI JUNI2013

jid agung Rp20 miliar; dan balai adat Rp1,5 miliar. Untuk memantau perkembangan pembangunan Kota Baru itu, DPRD Provinsi Lampung, menggelar rapat untuk mendengarkan Penjelasan konsultan terhadap pemaparan pembangunan gedung DPRD Provinsi Lampung di Kota Baru Lampung. Rapat berlangsung di ruang Komisi DPRD setempat pada Selasa, 25 Juni 2013. (tim)

31


Kunjungan Wakil Ketua Parlemen Palestina Ketua DPRD Provinsi Lampung Marwan Cik Hasan dan sejumlah anggota DPRD menerima kunjungan Wakil Ketua Parlemen Palestina Syeikh Abdurrahman Yusuf Al-Jamal,Senin (17/6/2013). ada kesempatan tersebut Marwan menyatakan keinginannya untuk berkunjung ke Gaza Palestina. “Kami ingin pergi Gaza ke Palestina, Insya Allah, kami tunggu undangan resmi dari Parlemen Palestina buat kami, “ kata Marwan. Marwan juga mengatakan bahwa selama ini hanya baru bisa membantu dengan doa yang selalu dilakukan untuk muslim Palestina. “Selain penggalangan dana, tentunya kami tidak pernah melupakan muslim Palestina di setiap doa-doa kami,” ujar Marwan. Marwan juga menyatakan siap bekerja sama dengan Parlemen Palestina di berbagai bidang, baik pendidikan, ekonomi dan bidang-bidang lain. “Apa yang bisa kami lakukan untuk Palestina, mungkin kita bisa melakukan kerja sama di berbagai bidang, baik pendidikan, ekonomi, dan bidang lain,” kata Marwan. Syeikh Abdurrahman menyambut baik keinginan Marwan untuk mengunjungi Gaza. “Kami sangat senang jika dari parlemen Indonesia datang ke sana, karena itu artinya menambah dukungan moral untuk kami terus berjuang membebaskan Al-Aqsa dan Palestina,” kata Syeikh Abdurrahman. Sementara itu, Yakhsyalloh Mansur selaku Pimpinan Ma’had Al-Fatah seluruh Indonesia yang ikut mendampingi

P

32

Syeikh Abdurrahman Al-Jamal juga sempat menyampaikan keberhasilan Ma’had Al-Fatah mewisuda 678 penghafal AlQur’an pada Daurah Tajul Waqor II yang diadakan dari tanggal 7 Mei- 15 Juni 2013 di Ma’had Al-Fatah Natar, Lampung. Syeikh Abdurrahman Yusuf Al-Jamal hadir di Lampung dalam rangka mewisuda 678 penghafal Al-Quran di Ma’had Al-Fatah, Natar, Lampung Selatan pada Sabtu (15/6/2013). Program menghafal Al-Qur’an dengan cepat ini merupakan kerjasama antara Ma’had Al-Fatah dengan Darul Qur’an Al-Karim wa Sunnah di Gaza Palestina. (tim)

Mimbar Legislatif

EDISI JUNI2013


Mimbar Legislatif DPRD Provinsi Lampung | Edisi Juni 2013