Issuu on Google+

w w w.dprd-lampungprov.go.id

EDISI APRIL 2012

Pansus LHP BPK

TAGIH KELEBIHAN PEMBAYARAN

Usulan Raperda Larangan Merokok

Ruas Jalan BandarlampungBakauheni

USAHA TAPIS Pecahkan Rekor Muri

KERUSAKAN MAKIN PARAH

Mimbar Legislatif

EDISI APRIL 2012


Dari Redaksi

PAJAK PROGRESIF ajak progresif yang diberlakukan di Provinsi Lampung pada awal Maret 2012 membuat kaget para pemilik kendaraan, karena mendapatkan pajak kendaraan yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Skema pajak progresif mewajibkan kepada para pemilik kendaraan yang lebih dari satu dibebani pajak berlipat. Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Lampung No. 2/2011 yang merupakan turunan dari UndangUndang No. 28/2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, kendaraan pertama hanya terkena pajak sebesar 1,5 persen kali nilai jual untuk kendaraan pertama tersebut, kendaraan kedua dihitung 2 persen kali nilai jual kendaraan, kendaraan ketiga wajib membayar 2,5 persen, dan kendaraan keempat wajib membayar 3 persen. Tarif berlaku untuk kendaraan pelat hitam dengan jenis kendaraan, nama, dan alamat pemilik yang sama. Semangat dasar pemberlakuan pajak progresif kendaraan bermotor sangat baik dan perlu didukung semua pihak. Dibandingkan sistem regresif dan proporsional, pajak progresif lebih mendekati pada keadilan. Ini sesuai dengan tiga prinsip perpajakan, yakni kemampuan, manfaat, dan keadilan. Selain lebih adil, pajak progresif membawa sejumlah keuntungan, di antaranya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Dampak positif lain, memperbaiki sistem administrasi dan database di Samsat agar nama yang tercantum dalam STNK dan BPKB adalah benar-benar pemilik yang sah dan belum berpindah tangan. Transaksi jual beli kendaraan bermotor akan lebih tertib, sebab si penjual yang memiliki kendaraan lebih dari satu segera meminta pemblokiran pajak kendaraan yang telah berpindah kepemilikan. Ini juga mempermudah kepolisian andaikan terjadi kecelakaan lalu lintas. Tarif progresif juga diharapkan dapat menekan kepemilikan kendaraan pribadi lebih dari satu untuk mengurangi kemacetan. Target pendapatan asli daerah (PAD) Lampung tahun 2012 sebesar Rp1,6 triliun, sebanyak Rp1,43 triliun di antaranya berasal dari pajak dan Rp6,63 miliar dari retribusi. Pemberlakuan tarif pajak yang tercantum pada Perda No. 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah membuat estimasi

P DITERBITKAN OLEH Sekretariat DPRD Provinsi Lampung PELINDUNG Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P Wakil Gubernur Lampung Ir.M.S.Joko Umar Said,M.M. PEMBINA Pimpinan DPRD Provinsi Lampung Ir. Hi. MARWAN CIK ASAN, MM Hj. NURHASANAH, SH, MH Ir. H. INDRA ISMAIL, MM Ir. H, HANTONI HASAN, M.Si. PENASEHAT Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Ir.Barliang Tihang, M.M PENANGGUNG JAWAB Sekretaris DPRD Provinsi Lampung Hi. Sudarno Eddi, SH,MH PIMPINAN REDAKSI Kabag Perundang-undangan Hi. Zulfikar, SH, MH DEWAN REDAKSI Kabag Umum Suyanto, SPd, MM Kabag Keuangan Tina Malinda, S. Sos, MM Kabag Persidangan Drs. Hi. Pohan Alam, MM Kasubbag Humas dan Protokol Edy Nefo Irianto, S.Sos, MM Kasubbag Publikasi Produk Hukum Jamaluddin BP, S.Sos REDAKTUR PELAKSANA Kasubbag Dokumentasi, Informasi & Perpustakaan Cakrawala Oemar. KONTRIBUTOR Anna Ekawati Adam, SH Arianto R Nugroho, SH M Rizal Nasution, SE Akhmad Mustajab Adi Supriadi Ristiawan Ali Sadikin Heri Faruk STAF TATA USAHA Dra. Neli Yuniar ALAMAT REDAKSI Gedung DPRD Provinsi Lampung Jl. Wolter Monginsidi No. 69 Telukbetung Telp. (0721) 481166 Fax (0721) 482166 Web Site : www.dprd-lampungprov.go.id

kenaikan PAD sektor pajak 25%—30%. Asumsinya, jumlah kendaraan baru pada 2012 sama dengan tahun sebelumnya. Artinya peningkatan pertumbuhan jumlah kendaraan, dan kenaikan tarif harus berbanding lurus dengan penerimaan daerah dari sektor pajak. Tahun-tahun sebelumnya target terpenuhi. Sampai di sini semua terlihat beres. Namun, ada hal lain yang mengganjal. Selain sistem administrasi di kantor Samsat yang belum sepenuhnya siap, yang perlu diperhatikan adalah pengaruhnya terhadap penjualan kendaraan bermotor. Padahal, investasi dalam sektor otomotif juga menjadi penggerak perekonomian nasional. Secara nasional, ketika booming penjualan otomotif terjadi pada tahun 2008 maka investasi PMA baik untuk industri otomotif ataupun industri logam/ mesin juga terjadi peningkatan. Sebaliknya saat penjualan di tahun 2009 agak menurun, investasi menurun juga. Dengan adanya investasi tersebut, roda perekonomian bergerak. Berapa banyak tenaga yang bisa diserap. Artinya, begitu banyak multiplier effect yang terjadi dari yang namanya kendaraan bermotor alias otomotif . Semakin kondusif market otomotif maka multiplier efect akan semakin terasa. Kalau penjualan lesu, tentu juga berpengaruh pada industri otomotif dan rangkaiannya. Pada edisi kali ini kami kembali menurunkan liputan tentang pro dan kontra penerapan pajak progresif tersebut. Ketua Dewan dan Gubernur meminta penerapannya dievaluasi. Sejumlah pihak mengatakan perlu waktu agar ada data pembanding untuk melakukan evaluasi. Selain itu, kami juga menurunkan sejumlah liputan dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh para wakil rakyat di DPRD Provinsi Lampung. Selamat membaca! Redaksi.

Mimbar Legislatif

EDISI APRIL 2012


AKTUALITA Pansus LHP BPK:

Tagih Kelebihan Pembayaran cukup banyak dan memberikan teguran kepada petugas pelaksana,” kata Marwan. Menurut legislator Partai Demokrat itu, nantinya DPRD menyurati Gubernur Sjachroedin Z.P. terkait rekomendasi yang sudah dikeluarkan Pansus. “Terutama terkait pengembalian dana anggaran yang cukup lumayan juga besarnya,” katanya. (tim)

DAFTAR REKANAN YANG HARUS MENGEMBALIKAN DANA PROYEK

Panitia Khusus (Pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas belanja daerah bidang infrastruktur jalan dan jembatan tahun anggaran 2011 merampungkan tugasnya. alam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Rabu, 11 April 2012, Pansus antara lain merekomendasikan agar Pemprov melalui satuan kerja (satker) segera menagih kelebihan pembayaran rekanan dan menyetorkannya ke kas daerah. Kelebihan pembayaran terhadap puluhan rekanan itu mencapai Rp3,264 miliar. Kelebihan pembayaran terhadap rekanan tersebut paling kecil sekitar Rp5 juta, yaitu kepada CV Prabu Fajar Bulan dan yang paling besar di atas Rp400 juta, yaitu kepada PT Tatayan Raya Abadi (lihat tabel). Dalam LHP BPK RI disebutkan kelebihan pembayaran terjadi karena adanya kekurangan volume berbagai paket pengerjaan proyek di Dinas Pengairan Permukiman dan Dinas Bina Marga (DBM) Provinsi Lampung. Pansus yang diketuai Toto Herwantoko itu juga meminta kedua satker tersebut menegur pejabatnya yang dinilai lalai. Selain itu, secara garis besar Pansus pun meminta agar

D

Mimbar Legislatif

EDISI APRIL 2012

Inspektorat Lampung melakukan pengawasan dan menindaklanjuti LHP BPK RI. Hal tersebut supaya persoalan serupa tidak menjadi temuan di tahun yang akan datang. Wakil Gubernur M.S. Joko Umar Said menyatakan rekomendasi Pansus DPRD tersebut akan ditindaklanjuti dan laksanakan oleh Pemprov Lampung. Joko juga berharap agar temuan BPK seperti itu tidak terulang lagi di tahun depan. “Jangan sampai mengulang kesalahan sama. Intensifkan pengawasan,” ujarnya. Ia menambahkan kepala satker terkait juga akan diminta untuk menegur dan memberikan sanksi ke bahwannya jika memang mereka lalai. “Rekomendasi BPK wajib hukumnya untuk ditindaklanjuti,” tegas Joko. Ketua DPRD Provinsi Lampung Marwan Cik Asan menyatakan rekomendasi yang dikeluarkan Pansus hanya menguatkan apa yang menjadi rekomendasi BPK. “Nah, sifatnya DPRD menekankan kembali, seperti pengembalian uang yang jumlahnya

Nama Perusahaan

Kelebihan Pembayaran

CV Prabu Fajar Bulan CV Bintang Jaya Utama CV Salsabila Puspita CV Chika Purnama CV Indah Nagie CV Gracia Jaya CV Indah Nagie CV Fafa Dwi Putra CV Prabu Fajar Bulan CV Jak Ram Jejamou CV Cipta Utama Karya CV Pesawaran Jaya CV Yudi Jaya Utama CV Kontrakindo Multi Karya CV Ating Angi Jaya CV Risky Brother PT Usaha Titian Jejama CV Sako Menanti Jaya CV Selvira Makmur CV Padewa Pratama CV Trotonio Jaya Abadi CV Sembilan Hakim CV Karya Putra Bimantara PT Manggala Wira Utama PT Sumur Pucung CV Rejeki Anugrah Abadi CV Maharou Batang CV Avendo CV Rejeki Anugrah Abadi CV Arta Wiguna CV Darma Multiguna CV Rizki Ananda Pratama PT Kamisato PT Wira Yuda Margatama PT Tatayan Raya Abadi PT Manggung Polah Raya PT Way Sabuk PT Putra Pesagi PT Bungo Intan PT Reksa Jaya Indah PT Arena Karya Persada PT Krakatau Mandiri Makmur

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

10.206.000 7.618.000 8.109.000 14.542.000 10.167.000 7.850.000 10.215.000 9.912.000 5.096.000 9.753.000 7.754.000 9.388.000 8.777.000 11.477.000 7.129.000 30.247.000 39.408.000 39.408.000 23.634.000 13.374.000 104.476.000 24.340.000 37.756.000 166.176.000 73.861.000 12.843.000 24.484.000 8.355.000 126.744.000 19.157.000 85.804.000 132.203.000 325.647.000 173.216.000 406.484.000 155.098.000 72.101.000 124.562.000 56.345.000 399.108.000 348.557.000 117.020.000

Sumber: Laporan Pansus DPRD Provinsi Lampung pada Sidang Paripurna 11/04/2012. Angka ribuan dibulatkan.

1


AKTUALITA

Usulkan Raperda Larangan Merokok DPRD Provinsi Lampung segera mengajukan rancangan peraturan daerah (raperda) insiatif tentang larangan merokok di kawasan umum. aat ini kami masih menunggu usul tersebut dari eksekutif, jika dalam waktu paling tidak dua minggu ini eksekutif tidak mengusulkan raperda tersebut, Dewan akan mengajukan sebagai raperda inisatif,” kata Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan, Senin 23 April 2012. Menurutnya, raperda tersebut mengatur hak bagi perokok dan bagi masyarakat yang tidak merokok. Dengan raperda itu paling tidak akan meminimalkan jumlah perokok di kalangan pemuda dan pelajar. “Perokok punya hak, tapi orang yang tidak perokok juga punya hak untuk tidak tercemar dari orang-orang yang biasa merokok dengan bebas,” katanya. Dalam raperda tersebut akan diatur fasilitas khusus bagi perokok, sebagai upaya pemerintah untuk menekan tingkat perokok dari kalangan pemuda dan pelajar. Terkait pengawasan pelaksanaan perda larangan rokok di tempat umum itu, dia mengutarakan, satuan polisi pamong praja (Satpol PP) sebagai instrumen di lapangan yang mengawasi pelaksanaan aturan itu. “Kalau berbicara soal pengawasan dalam pelaksanaan perda, instrumen di lapangan untuk penegakan perda adalah Satpol PP, merekalah petugas teknis yang paling berperan dalam pelaksanaan perda tersebut,” katanya. Sementara sebagian masyarakat menanggapi wacana perda larangan merokok di kawasan umum menyatakan mendukung dan sebagian menolak. Aris, salah satu perokok berat, mengatakan merokok salah satu cara bagi dirinya untuk menuangkan ide-ide gagasan dan menghilangkan stres. “Dengan merokok, bisa membuat saya menjadi kreatif dan lancar dalam

2

S

menuangkan ide gagasan, saya sendiri dalam sehari bisa menghabiskan dua bungkus rokok. Lebih baik saya tidak makan daripada tidak merokok,” ujar Aris. Meskipun termasuk perokok berat, Aris tetap berupaya semaksimal mungkin untuk menghindari asap rokok di rumahnya yang terdapat balita. Sementara Nuri, salah satu warga Bandarlampung, termasuk warga yang mendukung diberlakukannya perda larangan perokok di tempat umum. “Saya setuju kalau perda itu diberlakukan, pada umumnya perokok tidak menghargai orang yang tidak merokok, padahal asap yang dikeluarkan dari

rokok itu lebih membahayakan. Perokok pasif lebih berisiko daripada perokok itu sendiri,” kata Nuri. Asap rokok yang dihasilkan itu, menurutnya dapat mnimbulkan sesak nafas bagi perokok pasif, tapi kebanyakan para perokok suka sekehendaknya merokok, tidak melihat situasi orang di sekitarnya. “Saya berharap perda ini bisa dilaksanakan secepatnya, walaupun tidak membuat mereka menjadi berhenti mrokok, tapi setidaknya kebiasaan tersebut dapat diminimalkan penularannya pada pelajar dan pemuda,” katanya. (tim)

Mimbar Legislatif

EDISI APRIL 2012


LAPORAN UTAMA

Pro-Kontra Pajak Progresif Sejak 12 Maret 2012, Pemprov Lampung memberlakukan tarif progresif pada pajak kendaraan bermotor (PKB). Tarif progresif ini diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Lampung No. 2/2011 yang merupakan turunan dari Undang-Undang No. 28/2009. Karena kurang sosialisasi banyak pembayar pajak yang bingung. Apalagi prasarana di Kantor Samsat juga belum mendukung.

ak heran jika kemudian banyak yang meminta agar penerapan perda tersebut ditinjau kembali. Bahkan, Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. meminta penerapan Perda No. 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah tersebut di-

T

Mimbar Legislatif

EDISI APRIL 2012

evaluasi. Pasalnya, banyak pengaduan dan tarif progresif pajak kendaraan bermotor (PKB) membingungkan. Selain itu, masyarakat menilai tarif bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) terlalu besar. “Saya minta coba dievaluasi. Nanti dibahas Dinas

Pendapatan Daerah dan DPRD,� kata Sjachroedin di Balai Keratun, Senin (2 April 2012). Gubernur menjelaskan nilai kenaikan BBNKB dan tarif progresif mulai 12 Maret 2012 itu diharapkan bisa menaikkan pendapatan asli daerah

3


LAPORAN UTAMA

(PAD) Lampung agar biaya pembangunan meningkat. “Ya nanti dilihat dulu bagaimana penarikan pajaknya,” kata Gubernur. Minimnya sosialisasi membuat penarikan pajak ini di kabupaten/kota membingungkan. Beberapa kasus muncul, tetapi penjelasannya membingungkan. Selain kenaikan PKB perusahaan yang beralih menjadi milik karyawan, juga muncul persoalan terhadap kendaraan yang belum balik nama. Menurut Kepala Kantor Samsat Kalianda Edison Putera, PKB progresif diberlakukan agar kendaraan yang dijual pemiliknya harus balik nama. “Samsat masih bisa memberikan toleransi dengan memblokir kendaraan bermotor yang dijual atau hilang,” kata Edison. Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Lampung Selatan Samsulrijal Ari mengaku kaget atas pembelakuan PKB progresif karena sama sekali belum mengetahuinya. “Memang ini kewenangan provinsi, meskipun di kantor Samsat ada di kabupaten,” kata Samsulrijal.

4

Penerapan pajak baru, menurut pengamat ekonomi dari Universitas Lampung Asrian Hendi Caya, seharusnya didahului sosialisasi agar masyarakat tidak bingung saat membayar PKB kedua, ketiga, dan seterusnya. “Selama ini masyarakat tahunya semua nilai pajak kendaraan sama,” kata Asrian.

Pertumbuhan Kendaraan Asrian menilai penerapkan PKB progresif diserta harapan bisa mengendalikan pertumbuhan kendaraan. Namun, masih ada celah penerapan pajak ini. Pasalnya, yang dikenakan PKB progresif adalah kendaraan dengan nama satu pemilik, alamat, dan jenis kendaraan. Jika pemilik ada dua atau tiga kendaraan di satu alamat dengan nama pemilik berbeda, PKB progresif tidak bisa dikenakan. “Jadi saya rasa belum murni progresif. Masih ada peluang terhindar dari tarif ini. Pemerintah harus memikirkan cara menutup peluang ini jika ingin tarif progresif efektif mengurangi kepadatan lalu lintas,” kata

Asrian. Penerapan tarif progresif pajak kendaraan bermotor (PKB) juga masih membingungkan. Selain terkendala sistem di awal penerapannya, sejumlah pemilik kendaraan juga bingung dengan kenaikan tarif tersebut. Sejumlah pembayar pajak yang mendapat kendaraan dari perusahaan harus menanggung beban kenaikan pajak. Pasalnya, kendaraan yang masih atas nama perusahaan itu dihitung sebagai penambahan kendaraan dan pemilik harus menanggung biaya kenaikan. Petugas Samsat yang mendapat komplain dari pembayar pajak juga tidak dapat menjelaskan keberatan tersebut. “Saya mendapat kendaraan dengan cara mencicil dari kantor. Tapi, kenaikan pajaknya harus saya tanggung, karena perhitungan pajak dihitung milik perusahaan, bukan milik saya,” kata Aan, warga Bandarlampung. Sekretaris Dinas Pendapatan (Dispenda) Lampung Firman Burmansyah menjelaskan tarif berlaku untuk kendaraan pelat hitam dengan jenis kendaraan, nama, dan alamat pemilik yang sama. Kendaraan pertama dikenakan PKB 1,5% dari nilai jual kendaraan bermotor (NJKB), sedangkan PKB kendaraan kedua naik menjadi 2%, kendaraan ketiga 2,5%, dan kendaraan keempat dan seterusnya 3%. Anggota Komisi III DPRD Lampung Imer Darius, menjelaskan sejak diberlakukan pada 12 Maret 2012 belum ada laporan berapa jumlah kendaraan yang kena tarif progresif itu hingga akhir Maret 2012. Namun, Imer mengakui sejak pemberlakuan tarif progresif masih banyak kendala di lapangan. Untuk itu, pihaknya segera menggelar rapat kerja dengan pihak terkait agar masalah tersebut tidak berlarutlarut. “Biasanya laporan itu per triwulan, tapi dalam rangka pengawasan saya akan usulkan ke Komisi III meminta laporan per bulan,” kata Imer. Sekprov Lampung Berlian Tihang sebelumnya mengatakan penerapan

Mimbar Legislatif

EDISI APRIL 2012


LAPORAN UTAMA pajak progresif ini diharapkan bisa menekan pertambahan jumlah kendaraan di Lampung. “Kalau ada pajak progresif, masyarakat berpikir ulang kalau ingin membeli kendaraan lebih dari satu. Semoga saja dengan pajak ini kemacetan di Bandarlampung tidak bertambah,” ujarnya. Tarif progresif itu diatur dalam Perda No. 2/2011 yang merupakan turunan dari UU No. 28/2009 tentang Pajak dan Retribusi. Sebenarnya proses penyusunan UU tersebut mendapat pujian banyak kalangan karena melibatkan para akademisi. Tarif berlaku untuk kendaraan pelat hitam dengan jenis kendaraan, nama, dan alamat pemilik yang sama. Kendaraan pertama dikenakan PKB 1,5% dari nilai jual kendaraan bermotor (NJKB), sedangkan PKB kendaraan kedua naik menjadi 2%, kendaraan ketiga 2,5%, dan kendaraan keempat dan seterusnya 3%. Semangat dasar pemberlakuan pajak progresif kendaraan bermotor sangat baik dan perlu didukung semua pihak. Dibandingkan sistem regresif dan proporsional, pajak progresif lebih mendekati pada keadilan. Ini sesuai dengan tiga prinsip perpajakan, yakni kemampuan, manfaat, dan keadilan. Selain lebih adil, pajak progresif membawa sejumlah keuntungan, di antaranya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Dampak positif lain, memperbaiki sistem administrasi dan database di Samsat agar nama yang tercantum dalam STNK dan BPKB adalah benar-benar pemilik yang sah dan belum berpindah tangan. Transaksi jual beli kendaraan bermotor akan lebih tertib, sebab si penjual yang memiliki kendaraan lebih dari satu segera meminta pemblokiran pajak kendaraan yang telah berpindah kepemilikan. Ini juga mempermudah kepolisian andaikan terjadi kecelakaan lalu lintas. Tarif progresif juga diharapkan dapat menekan kepemilikan kendaraan pribadi lebih dari satu untuk mengurangi kemacetan. Sampai di sini semua terlihat beres. Tetapi dalam prakteknya tetap saja membingungkan. Kendaraan dinas dan kendaraan umum memang tidak

Mimbar Legislatif

EDISI APRIL 2012

dikenakan tarif progresif. Tetapi bagaimana dengan kredit kendaraan karyawan? Bukankah BPKB asli masih atas nama perusahaan? Apakah karyawan yang hanya memiliki satu kendaraan kreditan dari kantor harus menanggung pajak progresif itu? Ataukah perusahaan yang harus membayar? Belum lagi kendaraan untuk usaha kecil dan menengah (UKM). Ada pengusaha kecil yang memiliki tiga sepeda motor untuk menyambung usahanya. Logika berpikir sehat, pengusaha kecil tersebut tidak layak dipungut pajak progresif. Jika tetap dipaksakan, berarti prinsip keadilan dalam perpajakan telah dilanggar. Karena itulah, perlu petunjuk teknis yang lebih detail agar kebijakan pajak progresif benar-benar memenuhi prinsip kemampuan, manfaat, dan keadilan.

Samsat Belum Siap Sumberdaya manusia (SDM) di kantor pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) dinilai

belum siap menggunakan teknologi baru ketentuan Perda tentang Pajak, terutama pajak kendaraan bermotor (PKB). Menurut anggota Komisi III DPRD Lampung Imer Darius, target pendapatan asli daerah (PAD) Lampung tahun 2012 sebesar Rp1,6 triliun, sebanyak Rp1,43 triliun di antaranya berasal dari pajak dan Rp6,63 miliar dari retribusi. Pemberlakuan tarif pajak yang tercantum pada Perda No. 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah membuat estimasi kenaikan PAD sektor pajak 25%—30%. Asumsinya, jumlah kendaraan baru pada 2012 sama dengan tahun sebelumnya. “Artinya peningkatan pertumbuhan jumlah kendaraan, dan kenaikan tarif harus berbanding lurus dengan penerimaan daerah dari sektor pajak. Tahun-tahun sebelumnya target terpenuhi. Tetapi persoalannya sosialisasi kurang. Saya juga sudah cek ke bagian IT di Samsat, programnya siap tetapi personel tidak siap karena banyak kendala,” kata Imer. Pemberlakuan pajak progresif, menurut anggota Komisi III Sahzan Syafri, merupakan amanat UU dan berlaku nasional. Menurut dia, pada saat penyusunan Perda Pajak, Pansus berkonsultasi ke Kemendagri terkait kemungkinan pajak progresif tidak diberlakukan di Lampung, tetapi tidak bisa. Sebab itu merupakan kebijakan nasional. “Silakan saja cabut ketentuan mengenai pajak progresif kalau bisa. Kami sudah mengupayakan saat pembahasan perda, tetapi tidak bisa karena sifatnya nasional,” kata Sahzan. Anggota Komisi III lainnya, Munzir, mengatakan memang perlu menggelar rapat dengar pendapat dengan Dispenda Lampung untuk mengetahui sejauh mana realisasi penerapan perda. Selain itu juga untuk menggali sejauh mana kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perda. Komisi III juga akan mendesak dilaksanakannya sosialisasi. Sebab berdasarkan informasi yang diterimanya, masih banyak Dispenda di kabupaten/kota yang tidak tahu. “Dispenda di kabupaten/kota saja tidak tahu, lantas bagaimana mau melaksanakan tugas,” kata dia. (tim)

5


LAPORAN UTAMA

Mematikan Dunia Usaha enerapan pajak progresif kendaraan bermotor bagi perusahaan akan mematikan dunia usaha, mengingat perusahaan yang memiliki kendaraan lebih dari satu akan dikenakan pajak ini. Padahal, dunia usaha memiliki kendaraan untuk operasional perusahaan, bukan untuk keperluan konsumtif. “Kami meminta penerapan pajak ini dikaji kembali karena sangat memberatkan dunia usaha,” kata Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Lampung Yusuf Kohar, Minggu (8 April 2012). Menurut Yusuf, sasaran penerapan pajak progresif adalah meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Oleh karena itu, pembuatan perda ini pun harus komprehensif. Jangan hanya melihat peningkatan PAD semata. Pajak progresif seharusnya hanya diberlakukan untuk kepemilikan pribadi, bukan untuk perusahaan. Penerapan pajak ini ditujukan bagi wajib pajak perorangan untuk menekan konsumerisme agar orang berhemat. Sementara dalam dunia usaha, tidak mungkin memiliki hanya satu kendaraan saja untuk operasional. Semakin besar sebuah perusahaan, akan semakin banyak memiliki kendaraan operasional. Apalagi perusahaan yang bergerak dalam bidang distribusi yang jangkauan wilayahnya luas, tentu saja memiliki banyak kendaraan operasional. Bila kendaraan operasional ini dikenakan pajak, menambah beban biaya yang harus ditanggung perusahaan. “Seharusnya, pemerintah memikirkan bagaimana menggalakkan dunia usaha, bukan malah menekannya dengan pengenaan pajak yang tidak tepat dan menghambat perkembangan usaha,” kata Yusuf. Apindo, kata Yusuf, sangat mendukung dan setuju dengan kebijakan yang dikemukakan

P

6

Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. agar pajak progresif ditinjau kembali. Selama ini Apindo tidak pernah diajak untuk hearing dalam pembuatan Perda Pajak Progresif ini. Seharusnya perda yang menyangkut masyarakat dan dunia usaha, sebelum diberlakukan harus dilakukan hearing terlebih dahulu dengan pihak terkait. “Di DKI saja, pelat kuning dan kendaraan operasional perusahaan tidak dikenakan pajak progresif,” ujarnya. Kenaikan tarif bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dan pemberlakukan tarif progresif pajak kendaraan bermotor (PKB) juga dikhawatirkan justru membuat penerimaan asli daerah (PAD) Lampung lari ke provinsi lain. Pasalnya, tarif PKB Lampung lebih mahal dari provinsi terdekat, seperti DKI Jakarta dan Sumatera Selatan. Wakil Ketua DPRD Lampung Hantoni Hasan mengatakan tarif progresif mengharuskan masyarakat yang punya kendaraan lebih dari satu dengan jenis yang sama, satu nama pemilik, dan satu alamat, membayar PKB lebih tinggi dibandingkan PKB kendaraan pertama. Kondisi ini membuat masyarakat mencari cara menghindar dari pengenaan tarif progresif. Salah satunya, yakni dengan membeli kendaraan di provinsi lain dan tidak langsung melakukan balik nama kendaraan. Dia meminta Pemprov Lampung menunda tarif progresif sampai ada formulasi penyelamatan PAD dari pembayaran pajak kendaraan di

daerah lain. “Mereka bayar pajak tak di Lampung, tapi di provinsi tempat membeli kendaraan. Ini merugikan Lampung,” kata Hantoni, Selasa (3 April 2012). Hal senada dikatakan Ketua Persatuan Mobil Motor (Pammor) Lampung Untung Suyono. Dia mencontohkan di Lampung terdapat banyak perusahaan berkantor pusat di Jakarta atau daerah lain. Pemberlakuan tarif progresif membuat mereka memilih membeli kendaraan di Jakarta dan digunakan di Lampung. Pasalnya, kata Untung, tarif progresif di Jakarta tidak berlaku bagi kendaraan milik perusahaan. “Artinya, kendaraan operasional yang jumlahnya tidak sedikit dan digunakan lebih dari satu tahun itu menambah PAD Jakarta, dan menambah beban jalan di Lampung. Tidak ada keuntungan untuk (tim) Lampung,” kata Untung.

Mimbar Legislatif

EDISI APRIL 2012


LAPORAN KHUSUS Ruas Jalan Bandarlampung-Bakauheni

Kerusakan Makin Parah Kondisi Jalan Lintas Sumatera (jalinsum) mulai Rajabasa Bandarlampung hingga Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan bertambah rusak di sejumlah titik sehingga menghambat kelancaran arus kendaraan. erdasarkan pantauan pada Sabtu (14 April 2012), kerusakan jalan yang paling parah terjadi di ruas Rajabasa- Panjang Bandarlampung, sementara kerusakan ruas jalinsum mulai dari Panjang hingga Bakauheni umumnya hanya berlubanglubang di sejumlah titik. Kondisi jalinsum mulai Rajabasa hingga Panjang mengalami kerusakan parah di banyak titik, seperti berlubang besar dan dalam, sehingga memacetkan arus kendaraan. Jalan sepanjang 18,5 km itu selalu dilintasi ribuan truk barang setiap harinya tujuan Pelabuhan Panjang dan Bakauheni atau dari kedua pelabuhan itu menuju daerah lain di Sumatera. Kini hampir setiap hari selalu terjadi kemacetan di Jalinsum ruas Rajabasa- Panjang Bandarlampung, karena sampai sekarang ruas jalan negara itu tidak kunjung diperbaiki atau dilebarkan. Menurut sejumlah warga setempat, pemerintah perlu segera merampungkan pelebaran dan perbaikan jalan lintas itu. Terlantarnya perbaikan dan pelebaran jalan negara itu sangat merugikan warga, karena mereka kini setiap hari menghirup udara berdebu tebal dari sisi

B

Mimbar Legislatif

EDISI APRIL 2012

jalan tersebut yang masih belum beraspal. “Pemerintah jangan mengabaikan dampak penelantaran perbaikan Jalinsum terhadap kesehatan dan perekonomian warga di sekitar sini. Banyak warga menderita batuk berat karena setiap hari selalu menghirup

udara berdebu dari tanah urukan jalinsum,� kata Edy, salah satu warga Sukarame. Di pinggir Jalinsum ruas RajabasaPanjang itu terdapat banyak permukiman penduduk, rumah sakit, sekolah, taman kanak-kanak hingga hotel dan warung makan. Debu dari jalinsum selalu memenuni bangunan itu setiap harinya. Kerusakan jalan juga terdapat di Jalinsum ruas Panjang-Bakauheni, meski kerusakannya hanya berupa jalan yang berlubanglubang di banyak titik. Meski demikian, jalan berlubang ini juga menghambat kelancaran arus kendaraan serta berbahaya bagi pengguna jalan, terutama pengendara motor. “Semestinya lubang jalan ketika masih kecil langsung ditambal agar tidak makin membesar,� kata Cindy, salah satu warga Bandarlampung. Selama ini, perawatan dan perbaikan jalan yang mulai rusak kurang menjadi perhatian, sehingga makin rusak parah.

Merata di Semua Wilayah Hampir semua ruas jalan di wilayah Provinsi Lampung dalam kondisi rusak, baik jalan nasional, provinsi, maupun jalan kabupaten. Karena itu, warga kota dan perdesaan

7


LAPORAN KHUSUS

“Semestinya lubang jalan ketika masih kecil langsung ditambal agar tidak makin membesar,” kata Cindy, salah satu warga Bandarlampung. Selama ini, perawatan dan perbaikan jalan yang mulai rusak kurang menjadi perhatian, sehingga makin rusak parah. di Provinsi Lampung meminta pemerintah segera memperbaiki kerusakan jalan yang merata di semua wilayah Lampung tersebut. “Sekarang ini jangankan di wilayah perdesaan, di kota saja banyak ditemukan jalan yang mengalami kerusakan. Jangankan jalan kabupaten, jalan nasional dan jalan-jalan provinsi pun pada umumnya rusak parah,” kata Satria, warga di Bandarlampung. Selain jalan lintas Sumatera yang merupakan jalan nasional, hampir semua jalan provinsi seperti ruas Kota Metro-Punggur-Kotagajah-Seputihbanyak sampai ke Sadewa (dermaga tambak udang Bratasena) mengalami kerusakan yang cukup parah. “Lebih parah lagi jalan-jalan di wilayah Mesuji dan Rawajitu, kerusakannya sudah sangat parah. Tak jauh beda dengan jalan-jalan yang menghubungkan Kabupaten Lampung Tengah dengan wilayah di Kabupaten

8

Pringsewu. Pokoknya sekarang ini sulit menemukan jalan mulus di semua wilayah,” ujar Budi, wartawan salah satu koran di Lampung yang kerap keliling daerah. “Kalau kondisi sedang tidak hujan masih lumayan, bisa memilih-milih bagian ruas jalan yang tidak rusak parah untuk dilalui. Tapi kalau sedang hujan, kita bisa dibuat susah dan terancam celaka di jalan kalau tidak berhatihati,” ujarnya. Kerusakan jalan juga dikeluhkan Sutimin, warga Kabupaten Pringsewu. Padahal dia harus menggunakan sepeda motor setiap hari ke Bandarlampung untuk bekerja. Akibat kerusakan jalan dari Pringsewu sampai Bandarlampung itu, perjalanan yang harus ditempuh setiap hari menjadi lebih lama. Dia juga harus sangat berhati-hati mengendarai sepeda motornya, apalagi saat kondisi sedang hujan. “Kalau tidak hati-hati bisa celaka di jalan, karena banyak ruas jalan rusak dan berlubang besar-besar,” ujar dia. Karena itu, semua warga Lampung berharap pemerintah daerah maupun

pusat segera membenahi dan memperbaiki kerusakan jalan, terutama jalanjalan utama lebih dulu diprioritaskan dengan dukungan anggaran yang memadai serta pengawasan yang lebih ketat. Mereka juga mempertanyakan, kenapa pemerintahan sebelumnya mampu merawat dan membangun jalan umum dalam kondisi relatif tetap baik, tapi saat ini cenderung mengabaikannya, sehingga kerusakan jalan yang terjadi walaupun sudah parah masih belum juga dapat diperbaiki dengan cepat. (tim)

Mimbar Legislatif

EDISI APRIL 2012


LAPORAN KHUSUS

Perbaikan Jalinsum Perlu 18 Bulan Pemerintahan Provinsi Lampung menargetkan perbaikan jalan lintas Sumatera Soekarno-Hatta hingga menjadi mulus diperlukan waktu sekitar 18 bulan. eberapa waktu lalu, kami sengaja mengajak Menteri PU Joko Kirmanto untuk melewati jalan tersebut. Pak Menteri sempat kaget melihat kondisi jalan yang rusak parah dan macet dan menjanjikan dalam waktu 18 bulan jalan itu sudah mulus kembali,” kata Sekretaris Provinsi Lampung Berlian Tihang, Rabu (11 April 2012). Pemenang tender sudah diumumkan di Kementerian PU beserta jumlah anggaran yang dibutuhkan dalam pengerjaan perbaikan jalan tersebut. Namun, Berlian tidak menyebutkan secara pasti perusahaan yang memenangkan tender itu. “Kami berharap masyarakat bersabar dengan kondisi jalan yang ada, tahun sebelumnya jalan itu sudah dalam proses perbaikan, namun karena terkendala perusahaan pemenang tender yang mengalami pailit, akhirnya pengerjaannya diberhentikan dan pemerintah melakukan tender ulang,” ujarnya. Sementara Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto mengatakan pengerjaan pembangunan Jalan Soekarno-Hatta Bandarlampung, yang merupakan jalan lintas Sumatera, akan selesai selama 15 bulan. “Pada prinsipnya pembangunan jalan lintas tersebut akan selesai dalam 15 bulan pengerjaan yang dilakukan oleh dua kontraktor yang telah dinyatakan menang tender ulang pekerjaan itu,” ujar dia, saat konferensi pers di Hotel Novotel, Bandarlampung, Kamis 12 April 2012. Menurutnya, pemenang itu nantinya harus mendapatkan persetujuan dari pihak Bank Dunia barulah pekerjaan pembangunan infrastruktur

B

Mimbar Legislatif

EDISI APRIL 2012

dapat dilaksanakan. “Jadi, 15 bulan itu tentunya berdasarkan keputusan dari Bank Dunia, kalau pekan depan sudah disetujui ya bisa segera dilaksanakan,” kata dia. Tetapi, apabila baru satu bulan lagi disetujui maka pengerjaannya akan selesai selama 15 bulan berikutnya sesuai persetujuan tersebut. “Sebenarnya pekerjaan pembangunan infrastruktur jalan lintas Sumatera itu seharusnya sudah selesai dua tahun lalu, tetapi hingga saat ini belum juga selesai,” kata dia. Belum selesainya pekerjaan itu, kata Joko, bukanlah karena faktor kesengajaan melainkan karena terlalu panjangnya birokrasi sehingga prosesnya belum bisa terselesaikan hingga sekarang. “Kami sangat intens untuk melakukan pembangunan infrastruktur khususnya jalan sehingga perlu adanya kerja sama dari seluruh pihak agar pelaksanaan tersebut dapat berjalan lancar,” ujarnya. Untuk tahun 2012, anggaran sekitar Rp740 miliar dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan bangunan lainnya yang menunjang peningkatan perekonomian di Provinsi Lampung. “Memang besaran anggaran ini belum sepenuhnya dapat memenuhi keperluan pembenahan pembangunan infrastruktur, tetapi setidaknya diha-

rapkan bisa meminimalisasi kerusakan infrastruktur yang ada di daerah ini,” kata dia. Jadi, anggaran tersebut dapat membantu pemerintah pusat menanggulangi perbaikan infrastruktur. Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung Agus Kurniawan mengatakan kewenangan pembangunan jalan tersebut ada pada pemerintah pusat. Meskipun demikian, pihaknya meminta agar pembangunan itu segera dilakukan, dan yang terpenting dikerjakan dengan perusahaan yang baik kredibilitasnya. “Jangan sampai pengalaman buruk sebelumnya terjadi kembali pada pembangunan yang akan datang, karena masyarakat sudah terlalu lama bersabar,” kata Agus. Pada tahun lalu, peembangunan dan perbaikan jalan tersebut terhenti karena perusahaan yang mengerjakannya pailit. Pelebaran Baypass Soekarno-Hatta sepanjang 18,1 meter dan lebar 8 meter sebelumnya, dikerjakan oleh PT Istaka Karya. Pembangunan jalan itu, membutuhkan anggaran Rp156 miliar dari alokasi awal Rp170 miliar. Pembangunan jalan tersebut sebagian besar dibiayai oleh Bank Dunia dan kekurangannya dibiayai melalui APBN. Sementara pembebasan lahan dibiayai oleh Pemerintah Provinsi Lampung. (tim)

9


LAPORAN KHUSUS

Larangan bagi Truk Bermuatan Lebih ejumlah masyarakat di Kabupaten Waykanan mengharapkan pelarangan truk bertonase lebih yang melintasi jalan lintas Sumatera (jalinsum) dilakukan lebih intensif. “Pelarangan truk bermuatan batubara yang melebihi tonase untuk tidak melewati Waykanan merupakan upaya yang bagus, namun sebaiknya dilakukan secara intensif,” kata Fikri, warga Kelurahan Campurasri, Kecamatan Baradatu. Dalam operasi yang berlangsung sejak Kamis (19 April 2012), sejumlah petugas gabungan dari Satlantas Polres Waykanan, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Waykanan dan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung berjaga di salah satu pintu gerbang menuju Provinsi Lampung, yakni di Kecamatan Waytuba yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. Namun berdasarkan pengamatan di lapangan, sejumlah pengemudi truk batubara bermain kucing-kucingan supaya tidak terjaring operasi dengan beristirahat terlebih dahulu di sejumlah tempat

S

sebelum lokasi posko operasi. “Kenyataannya, truk batubara masih ramai melintas menuju Bandarlampung pada malam hari,” kata Dedi, warga lainnya. Sementara Kaur Bin Ops Satlantas Polres Waykanan Iptu Tora Egen Sitompul mengatakan kecelakaan yang diakibatkan truk bermuatan batubara dalam sebulan tercatat sekitar tiga kali. “Sejak Januari 2012 hingga sekarang, sekitar dua sampai dengan tiga kali ada kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh truk batu bara,” katanya. Ia mengakui kendaraan bermuatan batubara melebihi tonase itu telah merusak sejumlah ruas jalan. “Kelebihan muatan memang menyebabkan sejumlah ruas jalan di Waykanan

10

menjadi rusak. Semestinya mereka ikut aturan yang ada sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan,” kata dia. Selain merusak sejumlah ruas jalan, masyarakat daerah itu juga seringkali mengeluhkan konvoi tiga hingga lima unit truk bermuatan batubara yang menuju Bandarlampung sehingga susah didahului. Truk batubara yang dimiliki sejumlah perusahaan itu, menurut sejumlah masyarakat juga membeli bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Karena itu, sejumlah masyarakat Waykanan mengharapkan operasi pelarangan batubara melebihi tonase melewati jalinsum itu dilakukan secara lebih intensif. (tim)

Mimbar Legislatif

EDISI APRIL 2012


WARTA

Perlu Perbaikan Layanan Bandara Para penumpang pesawat mengharapkan pelayanan yang makin baik dan cepat sehubungan Bandara Raden Intan II Lampung akan dikembangkan menjadi bandar udara internasional. ejumlah penumpang pesawat udara di Bandara Raden Intan II Branti membenarkan saat ini pelayanan penerbangan Lampung-Jakarta pulang pergi relatif lebih baik dibandingkan beberapa tahun lalu. Seperti yang dikatakan Anggota DPRD Provinsi Lampung Abdullah Fadri Auli bahwa pelayanan penumpang di bandara Branti yang semakin membaik akan mendorong warga memilih perjalanan udara ke Lampung. Saat ini beberapa maskapai penerbangan termasuk Garuda Indonesia dan Merpati telah dapat melayani penumpang ke Jakarta. Merpati juga beroperasi melayani penumpang ke Palembang, Sumatera Selatan, dan Bandung, Jawa Barat. “Selain itu, perbaikan fasilitas pendukung di bandara dan sekitarnya, pelayanan kepada para penumpang dan penjemput di sekitar bandara, juga perlu terus dilakukan,” ujar wakil rakyat dari Partai Amanat Nasional itu. Ketertiban dan penataan Bandara Raden Intan II, termasuk menutup akses masuk warga yang tidak berkepentingan di sekitar lingkungan maupun akses binatang peliharaan, perlu dilakukan secara baik. Salah satu fasilitas yang perlu disediakan adalah toilet di ruang runggu penumpang umum yang belum tersedia, sehingga calon penumpang tak harus keluar lagi dari ruang tunggu jika akan ke toilet. “Penjagaan di pintu masuk calon penumpang juga perlu lebih ditertibkan guna menjamin kenyamanan dan keamanan para penumpang,” katanya. Pelayanan kepada penumpang seharusnya juga semakin praktis, cepat dan tidak bertele-tele dilakukan oleh para

S

Mimbar Legislatif

EDISI APRIL 2012

petugas maskapai penerbangan, petugas bandara maupun aparat terkait lainnya, sehingga tidak mengusik kenyamanan penumpang dan keluarganya. Pemprov Lampung menargetkan peningkatan fasilitas dan pelayanan di Bandara Raden Intan II, termasuk meningkatkan statusnya sebagai bandara embarkasi haji, dan membuka jalur rintisan penerbangan langsung ke beberapa daerah lain, termasuk ke luar negeri. Sementara Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Lampung Yusuf Kohar menyambut baik rencana penerbangan internasional dari Lampung menuju Singapura atau sebaliknya, seiring mulai meningkatnya keinginan masyarakat di daerah itu ke luar negeri. “Namun, jangan sampai terjadi penumpang pesawat ke luar negeri penuh, tetapi ketika balik ke Lampung sepi. Karena itu, perlu adanya promosi tempat-tempat wisata atau investasi di daerah itu, sehingga banyak warga asing yang mau datang,” kata Yusuf Kohar. Menurutnya, pemerintah kabupaten/kota se-Lampung juga seharusnya mempersiapkan diri menyambut penerbangan internasional tersebut, terutama pembenahan infrastruktur, tempat kunjungan wisata, kuliner, hotel dan lain-lain. Selain itu, iklim investasi di daerah juga harus terjaga dengan baik, sehingga diharapkan investor dari Singapura maupun Malaysia mau menanamkan modalnya di Lampung. “Bila semua dapat terpenuhi, saya yakin banyak wisatawan asing datang dan penumpang pesawat dari luar negeri seperti Singapura dan Malaysia ke Lampung tidak kosong,” ucapnya. Sebelumnya, penerbangan inter-

nasional Lampung menuju Singapura masih tertunda karena pihak Imigrasi belum dapat mengeluarkan izin untuk sarana dan prasarana pemeriksaan keimigrasian. “Mengenai petugas, Kantor Imigrasi Lampung tidak ada masalah, namun harus ada izin yang dikeluarkan dari Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan sarana dan prasaran pemeriksaan keimigrasian, yang tidak dapat dikeluarkan serta merta meskipun semua pihak telah siap,” kata Kepala Bidang Intel dan Keimigrasian Kantor Imigrasi Lampung Salman Haris. Kantor Imigrasi masih meminta waktu untuk mengeluarkan izin di Bandara Raden Intan II Branti Lampung, terkait sarana dan prasarana pemeriksaan keimigrasian tersebut. Bila izin telah diperoleh maka keinginan Pemerintah Provinsi Lampung untuk merealisasikan penerbangan internasional tersebut bakal terwujud. Sementara maskapai penerbangan dari PT Aviastar Mandiri, bea cukai dan balai karantina telah menyatakan kesiapannya. Dony Irawan dari PT Aviastar Mandiri mengatakan maskapai penerbangannya yang akan melayani penerbangan internasional Bandara Branti-Cangi itu tidak hanya melibatkan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, tetapi pihak terkait lainnya. “Intinya kami siap, karena ini merupakan bagian dari pengembangan usaha perusahaan yang sebelumnya telah masuk di Batam dan kota-kota besar di Sumatera lainnya, sehingga dapat mem-back-up penerbangan dari Jakarta atau pun Batam, dengan pesawat tipe AJ 100 dengan kapasitas 100 tempat duduk,” paparnya. PT Aviastar juga membuka peluang kerja sama dengan pengusaha lokal, bukan hanya layanan penerbangan dan menjual tiket, namun lebih dari itu. Jadi, terbuka kesempatan bagi biro perjalanan wisata, karena ke depan tidak menutup kemungkinan akan melayani rute seperti Malaysia dan negara Asia lain, dengan frekuensi penerbangan satu atau dua kali dalam sepekan. (tim)

11


WARTA

Menuju Penyiaran yang Sehat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Lampung menyelenggarakan Diskusi Panel dengan tema Menuju Penyiaran yang Sehat dan Bermartabat, Senin 9 April 2012. Diskusi menampilkan pembicara dari KPI Pusat Idy Muzayyad, Direktur Kriminal Khusus Polda Lampung Kombes Dono Indarto, dan Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejati Lampung M. Subari. ada acara yang digelar di ruang Abung Kantor Gubernur Lampung tersebut, Ketua KPID Lampung M. Iqbal Rasyid juga menyerahkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) kepada tiga radio dan satu televisi di Lampung. Ketiga radio yang memperoleh IPP tersebut ialah Radio Maskara Jelita, Radio Saribungasadari, Radio Gemaswarna Dwipa dan televisi Radar Lampung Visual. Hadir pada acara tersebut Kepala Polda Lampung Brigjen Jodie Rooseto, Sekda Lampung Berlian Tihang, Kepala Kejati Lampung Pohan Lasphy, sejumlah anggota DPRD Provinsi Lampung, serta pejabat daerah dan komisioner KPID Lampung. Ketua KPID Lampung M Iqbal Rasyid mengatakan, pihaknya akan terus mengawasi konten atau isi siaran baik televisi maupun radio sehingga tidak merugikan kepentingan publik sebagai audien. “Informasi yang tidak akurat, sajian tidak mendidik dan mendorong khalayak berpikir instan itu yang menjadi bagian pengawasan,� kata dia. Ia menjelaskan selain memberikan hiburan, lembaga penyiaran harus memberikan nilai-nilai positif atau keuntungan bagi masyarakat melalui isi sajian yang ditampilkan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Menurut dia, belum semua lem-

P

12

baga penyiaran memahami kewajiban tersebut sehingga tidak jarang muncul acara-acara yang menuai kritik dari kalangan masyarakat yang peduli terhadap perkembangan industri penyiaran maupun kepentingan masyarakat yang lebih luas. Sementara jumlah kanal radio dan televisi yang tersedia di Lampung, yakni lembaga penyiaran radio sebanyak 217 yang terpakai 68 sisanya 149 kanal belum terpakai. Sedangkan televisi jumlah kanal 60 yang terpakai 17 dan 43 sisa kanal yang belum terpakai. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Berlian Tihang dalam kesempatan itu mengatakan industri penyiaran menuntut kreativitas dan ketajaman membaca peluang untuk memenangkan persaingan antarlembaga penyiaran. Persaingan itu terkadang memaksa lembaga penyiaran mengambil sikap yang merugikan kepentingan publik sebagai penerima informasi, seperti adanya informasi yang tidak akurat, sajian yang tidak mendidik atau justru yang mendorong khalayak berpikir instan dan sebagainya. Di sisi lain, lembaga penyiaran menggunakan frekuensi-gelombang elektromagnetik milik publik yang sifatnya terbatas. Frekuensi bukanlah milik pribadi atau komoditas yang dapat diperdagangkan secara bebas. Oleh karenanya pula penggunaan frekuensi tersebut

harus dipertanggungjawaban kepada publik. Pada prinsipnya, televisi maupun radio mempunyai komitmen membangun karakter bangsa berdasarkan pada penyiaran yang mendidik, sosialisasi sosial budaya dan pencitraan pada dunia internasional. Penyiaran yang sehat dan bermanfaat adalah penyiaran yang bermoral, karena penyiaran tidak hanya sebagai hiburan tetapi juga sebagai sarana pendidikan, penyebarluasan kebudayaan serta sebagai sarana promosi atau pencitraan pada dunia internasional. Karena itu, ia mengharapkan KPID terus menjalankan perannya dalam pembentukan penyiaran yang sehat dan bermanfaat. Selain itu, lembaga penyiaran baik publik dan komunitas televisi maupun radio diharapkan dapat melakukan sinergi untuk meningkatkan dan memajukan pembangunan di Provinsi Lampung. Sementara tiga pembicara dalam diskusi panel tersebut menguraikan tentang UU Penyiaran, hak-hak konsumen, dan hal-hal yang berkaitan dengan hak serta kewajiban lembaga penyiaran serta sanksi jika melanggar aturan. (tim)

Mimbar Legislatif

EDISI APRIL 2012


WARTA

Usaha Tapis Pecahkan Rekor Muri

Sebanyak 1.200 perajin tapis dan siswa SMK/SMA di Lampung membuat cucuk selendang kain tapis sepanjang 500 meter dalam upaya memecahkan rekor Muri sebagai kain selendang bercorak khas daerah terpanjang. paya pemecahan rekor Muri membuat cucuk selendang kain tapis itu berlangsung di Lapangan Korpri kompleks perkantoran gubernur Lampung, Senin (9 April 2012), dihadiri Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Indonesia, Herawati Boediono. Pengerjaan cucuk selendang kain tapis ditentukan waktunya dan harus selesai dalam lima jam yang dikerjakan atau ditenun oleh 800 perajin dan 400

U

Mimbar Legislatif

EDISI APRIL 2012

siswa SMK/SMA se-Lampung. Herawati Boediono yang juga isteri Wakil Presiden RI Boediono dalam kesempatan itu juga melihat secara langsung cara pembuatan cucuk selendang kain tapis yang berbahan benang emas tersebut. Kehadiran Ketua Umum Dekranas Indonesia itu juga dalam rangka memperingati HUT ke-32 Dekranas. Herawati dalam kesempatan itu mengatakan, kerajinan tradisional harus dijaga dan dipertahankan seperti tenun kain tapis asal Lampung. Selain itu, promosi juga dibutuhkan untuk mengenalkan budaya kerajinan tradisional itu, tidak hanya ditingkat lokal tetapi juga mancanegara. Ia dalam kesempatan itu juga memberikan apresisiasi upaya pemecahan rekor Muri cucuk selendang kain tapis yang merupakan kerajinan asli Lampung. “Saya dengar PNS Pemprov Lampung juga mengenakan baju batik khas daerah itu setiap hari Kamis dan Jumat. Itu sebagai upaya melestarikan dan mencintai budaya daerah,� kata dia. Sementara Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. mengatakan perajin kain tapis dan kerajinan tradisional lainnya harus mengembangkan kreativitas sehingga mampu bersaing dengan produk

lokal lainnya dari aderah lain. Promosi dalam rangka memperkenalkan budaya lokal itu juga harus gencar dilakukan sehingga dapat dikenal tidak hanya di dalam negeri tetapi mancanegara. Pada kegiatan HUT ke-32 Dekranas itu juga digelar peragaan busana tradisional kain tapis dan sulam usus karya sejumlah desainer asal Lampung Aan Ibrahim dan kawan-kawan. (tim)

13


AKTIVITAS

Ketua DPRD dan Sejumlah Pejabat Peroleh Gelar Adat “Angkonan” Masyarakat Adat di Kabupaten Waykanan memberikan gelar “angkonan” atau angkat saudara sebagai rangkaian kegiatan Festival Radin Jambat yang dilaksanakan di Islamic Centre, Waykanan, Rabu 25 April 2012. ubernur Lampung Sjahroedin Z.P. mendapat gelar adat “Sutan Raja Mangku Bumi” dari Buay Semenguk, Negeriagung dan Ketua DPRD Provinsi Lampung Marwan Cik Asan mendapat gelar “Tuan Helau Muda” dari Buay Pemuka Pangeran Tua, Pakuanratu. Sementara Kapolda Lampung Brigjen Jodie Rooseto mendapat adok atau gelar adat “Pangeran Naga Besar” dari Buay Pemuka Bangsa Raja, Negeriagung, sedangkan Danrem 043/Gatam Kolonel Czi. Amalsyah Tarmizi mendapat gelar adat “Tuan Perwira” dari Buay Pangeran Udik, Blambanganumpu. Selain dari unsur Forkompida Provinsi Lampung dan Kabupaten Waykanan, akademisi dari Monash University Melbourne, Australia, Prof. Dr. Margaret J. Kartomi yang berjasa melestarikan musik tradisional Lampung, Gamolan, juga mendapat gelar “Ratu Petinggi Ilmu Budaya” dari Buay Baradatu, Kecamatan Baradatu. Kapolres Waykanan AKBP Yulias juga mendapat gelar adat dari Buay Baradatu, yakni “Sutan Perwira Negara Pengayom Marga”. Kemudian Dandim 0427 Waykanan Letkol Kav. M. Jaelani mendapat gelar adat “Pusaka Agung” dari Buay Burasakti, Pakuanratu. Kajari Waykanan R.M. Ari Prio Agung mendapat gelar “Tuan Kejaksaan” dari Buay yang sama dengan pemberi gelar kepada Amalsyah Tarmizi. Adapun Danlanal Lampung Kolonel Laut Sukiharno Andreas mendapat gelar adat “Tuan Dalom Bahari” dari Buay Pemuka Pangeran Tua, Pakuanratu. Selain dari unsur Forkompida, sejumlah pengusaha yang antara lain dari PT Bukit Asam dan PT Palm Lampung Persada juga mendapat gelar adat pada acara adat “angkonan” tersebut. “Pemerintah Kabupaten Waykanan memandang budaya angkat saudara atau angkonan perlu dilestarikan sehingga seluruh warga daerah ini

G

14

bersaudara,” kata Kabag Humas Pemkab Waykanan Rinaldi, seraya menambahkan bahwa masyarakat di Waykanan majemuk terdiri dari berbagai suku. Pemberian gelar adat dalam upacara “angkonan” tersebut merupakan rangkaian kegiatan Festival Radin Jambat (FRJ) VII Tahun 2012, di Islamic Center Kabupaten Waykanan, yag dibuka oleh Ketua DPRD Waykanan Marsidi Hasan, Senin 23 April 2012. Pembukaan FRJ VII 2012 yang bertujuan mendorong terbukanya pengembangan wilayah melalui kegiatan pariwisata, potensi alam, seni, budaya dan pemberdayaan masyarakat itu juga dihadiri Bupati Waykanan Bustami Zainudin, Dandim 0427 Letkol Kav. M. Jaelani, dan Kajari Blambangan Umpu R.M. Ari Prio Agung. Sekretaris Daerah Kabupaten Waykanan Bustam Hadori yang juga ketua penyelenggara kegiatan mengatakan Festival Radin Jambat ke-VII merupakan rangkaian hari ulang tahun (HUT) ke-13, dan mengambil tema “Melalui HUT Ke-13 Bersama Kita Bangun Negeri

Mimbar Legislatif

EDISI APRIL 2012


AKTIVITAS

Ramik Ragom Waykanan Bumi Petani”. “Dengan tema tersebut kita mengharapkan semangat persatuan dan kebersamaan khususnya di Kabupaten Waykanan dapat terus kita tingkatkan guna mendukung pembangunan yang sedang kita laksanakan,” kata dia. Bustam lebih lanjut mengatakan Festival Radin Jambat menjadi sangat penting dan strategis sehingga selayaknya dijadikan sebagai sarana dan wahana perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Selain dimeriahkan oleh sejumlah penari dari Sanggar Tari Palapa, Baradatu, Waykanan dan Sanggar Tari Sapta Budaya dari Bandarlampung yang membawakan beberapa tarian adat dan kreasi. Kegiatan tersebut juga dimeriahkan oleh sejumlah pelajar setempat yang memainkan musik tradisional Lampung, gamolan. Masyarakat dari 14 kecamatan daerah itu juga antusias mengikuti parade seni dan budaya yang menampilkan keragaman daerah itu dengan membawakan kesenian tradisional seperti kuda lumping, ogoh-ogoh dan hadrah. Pakaian peserta parade juga terlihat beragam, berasal dari Bali, Sunda, Jawa, Lampung dan Semendo.

Sementara seluruh instansi di daerah itu membuat sejumlah kendaraan hias untuk mengikuti parade. Salah satu penari dari Sanggar Palapa, Tisnawati, mengaku senang bisa berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. “Hal yang sama saya kira juga dirasakan semua teman-teman penari. Semoga ke depan kesenian dan kebudayaan Waykanan semakin meningkat, sehingga bisa dikenal keluar daerah,” kata dia.

Biduk Umpu Serunting Salah satu tari adat kreasi yang memukau ratusan masyarakat Kabupaten Waykanan pada pembukaan FRJ ke-7 adalah yang dipentaskan puluhan penari dari Sanggar Tari Palapa, Baradatu, yang membawakan tari kreasi “Biduk Umpu Serunting” karya koreografer Uyung Tomi. “Umpu Serunting adalah salah satu tokoh legenda Waykanan yang berkelana dan membuat daerah dari hulu sampai hilir sejahtera dengan apa yang dilakukannya, itulah inspirasi tari kreasi tersebut,” kata Uyung, penata tari tradisional itu. Ia mengatakan ikut berpartisipasi dalam kegiatan tahunan yang bertujuan mendorong terbukanya pengembangan wilayah melalui kegiatan pariwisata, potensi alam, seni, budaya dan pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah setempat. Dia berharap bisa membangkitkan kebudayaan dan kesenian di daerah itu. “Banyak juga masyarakat yang belum mengenal Umpu Serunting, karenanya kita kenalkan melalui tarian

Mimbar Legislatif

EDISI APRIL 2012

15


AKTIVITAS kreasi yang menggambarkan kisah dan apa yang dilakukannya,” kata dia. Tari “Biduk Umpu Serunting” menggambarkan masyarakat yang makmur, sejahtera, dan kecukupan dengan hasil pertanian dan perkebunan, dan hal tersebut sejalan dengan program Pemerintah Kabupaten Waykanan periode 2010-2015, kata Uyung. Selain menggarap tari kreasi tersebut dan dipentaskan oleh sejumlah anak asuhnya, Uyung juga menggarap tari adat Ramik Ragom yang berarti keberagaman. Tari tersebut menceritakan asal muasal Kabupaten Waykanan yang

terdiri dari lima kebuayan atau silsilah keturunan bangsa raja, yakni Buay Semenguk, Buay Baradatu, Buay Barasakti, Buay Pemuka dan Buay Bahuga. Sementara masyarakat Bali di Kabupaten Waykanan menampilkan ogoh-ogoh Bima dan Naga untuk meramaikan FRJ ke-7. “Kami berterima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Waykanan yang memberi ruang dan mengakui keberagaman budaya, dengan mengajak masyarakat Bali berpartisipasi dalam kegiatan tersebut,” kata Kepala Kampung Balisadhar Utara, Wayan Sugita, di Banjit, Waykanan. (tim)

Buku tentang Keindahan Lampung kademisi dari Monash University, Melbourne, Australia, Prof. Dr. Margaret J. Kartomi, segera melucurkan buku “Keindahan Seni Lampung, Dulu dan Sekarang” yang menggambarkan sejarah, sifat dan arti seni daerah ini. “Sejak kembali ke Melbourne, saya banyak diwawancarai oleh radio dan pers nasional dan pers setempat mengenai Lampung,” kata Margaret, didampingi dosen Program Studi (Prodi) Seni Tari Universitas Lampung (Unila), Hasyimkan, di di sela-sela kegiatan upacara “angkonan” di Blambanganumpu. Buku tersebut, menurut Margaret, akan memuat banyak foto berwarna dan berukuran besar tentang Lampung dengan kualitas yang baik. “Rencana isi buku itu sudah kami selesaikan secara mendetail dan sebagian besar naskahnya sudah ditulis,” kata dia lagi. Margaret yang mendapatkan gelar adat “Ratu Petinggi Ilmu Budaya” dari Buay Baradatu, Kecamatan Baradatu, Waykanan itu menagatakan bagian naskah yang lain akan diselesaikan sesudah perjalanan keliling Provinsi Lampung, termasuk di Kabupaten Waykanan. “Seni dan budaya Lampung sampai sekarang agak diabaikan di luar Lampung, walaupun sifat dan kualitasnya luar biasa bagus dibandingkan dengan seni dari daerah lain di dunia,” ujar dia.

A

16

Halaman buku yang sedang disiapkan tersebut, berukuran 30x30 cm, dan memuat banyak foto dari objek seni dan pemandangan alam Lampung yang dikenal indah. “Penerbit Universitas Monash akan menerbitkan buku tersebut dengan kertas yang bermutu tinggi, memakai kulit muka dari kulit imitasi dan huruf-huruf emas,” kata dia menerangkan. Ia mengharapkan buku yang ditulis bersama anaknya, Dr. Karen Sri Kartomi Thomas, yang juga mendapat gelar adat “Ratu Suri Marga” dari Buay Pemuka Pangeran Tua, Pakuanratu tersebut, dapat segera diterbitkan dan dijual untuk umum pada saat “Pameran Seni Lampung”

yang sedang dirancang pelaksanaannya.“Sekitar 3 September hingga 26 Oktober 2012 di Galeri Fo Guang Yuan di 141 Queen Street, Melbourne, buku itu akan dipamerkan,” ujar dia. Peneliti alat musik tradisional Lampung, gamolan, sebelumnya telah mendapatkan gelar adat “Ratu Berlian Sanggun Anggun” dari Majelis Penyimbang Adat Lampung (MPAL) itu, menyatakan, akan mengadakan Seminar Internasional Gamolan Lampung yang kedua. “Seminar direncanakan berlangsung 7-8 September di Monash University, bersamaan Festival Indonesia yang juga biasanya diadakan pada bulan September di Melbourne,” ujar dia menambahkan. (tim)

Mimbar Legislatif

EDISI APRIL 2012


AKTIVITAS

Gelar Adat untuk Duta Pencegahan Malaria dari WHO Putri Astrid dari Kerajaan Belgia yang juga Special Representative dari Roll Back Malaria WHO memperoleh gelar kehormatan adat Lampung “Suhunan Ratu Mahkota” dari Majelis Penyimbang Adat Lampung (MPAL) Provinsi Lampung, Sabtu 14 April 2012. emberian gelar adat ini berdasarkan surat keputusan MPAL Provinsi Lampung nomor 05/ MPAL/Provinsi/IV/2012,” kata Ketua MPAL Provinsi Lampung, Khadarsyah Irsa, saat membacakan surat keputusan pemberian gelar adat itu. Selain itu, pemberian gelar adat tersebut juga bertujuan untuk mengikat persaudaraan antara Putri Astrid dan Putra Gubernur Lampung, Rycko Menoza, yang mendapat gelar “Sutan Raja Kaca Marga”. Prosesi gelar adat di halaman rumah dinas Gubernur Lampung itu berlangsung lancar dan tertib, serta dihadiri oleh para pejabat daerah yang ada di Provinsi Lampung. Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. dalam kesempatan itu mengatakan, pemberian gelar adat tersebut bertujuan untuk mengenalkan kebudayaan Lampung ke mancanegara. “Kalau di Palembang ada Kerajaan Sriwijaya dengan segudang peninggalannya maka Lampung pun punya tapi memang belum banyak yang tahu,” kata Sajchroedin. Lampung mempunyai kebudayaan yang lebih tua dari kerajaan Sriwijaya. Gubernur Lampung itu mengatakan, masyarakat Lampung terus menggali dan mempromosikan kebudayaan-kebudayaan ke tingkat yang lebih luas lagi sehingga dapat dikenal. Ia berharap dengan budaya Lampung seperti prosesi pemberian gelar adat (adok) dapat dikenal oleh masyarakat dari daerah lain maupun mancanergara karena memiliki keunikan tersendiri. Puteri dari Kerajaan Belgia, yang juga Wakil Khusus atau Special Representative dari Roll Back Malaria, menyatakan dukungannya bagi penanggulangan malaria di Indonesia. Puteri Astrid juga sempat mengunjungi fasilitas yang dimiliki

P

Mimbar Legislatif

EDISI APRIL 2012

oleh pusat layanan kesehatan masyarakat di Lampung Selatan. Ketika berkunjung ke Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM), Princess Astrid meminta pasien malaria mendapatkan perhatian khusus. Duta pencegahan penyakit malaria ini juga mengapresiasi pelayanan di RSU tersebut terhadap pengidap malaria. Putri Astrid melihat sejumlah pasien yang mengidap malaria di Ruang Nuri dan Murai RSUDAM, Minggu (15/4). Kunjungan Putri Astrid ke RSUDAM ini merupakan rangkaian kunjungan sebagai duta pencegahan penyebaran malaria. Kunjungan putri ini disertai perwakilan dari UNICEF, Word Health Organization (WHO), dan UBS Bank beserta rombongan. Mereka didampingi Asisten III Bidang Kesra Pemprov Lampung Rellyani dan Direktur Utama (Dirut) RSUDAM Tory D. Irianto beserta staf lainnya. Setelah menghadiri acara pembukaan di aula RSUDAM lantai II, Putri Astrid berserta rombongan dan pihak rumah sakit langsung turun mengunjungi Ruang Nuri dan Ruang Murai RSUDAM, tempat pasien malaria dirawat. Di kedua ruangan tersebut, Putri Astrid melihat kondisi kesehatan beberapa pasien malaria dan memberikan berbagai saran atau tindakan yang harus dilakukan pasien yang mengidap penyakit tersebut. Kemudian dia memberikan apresiasi terhadap pelayanan rumah sakit ini dalam perawatan pasien malaria. Namun, dia tetap mengharapkan agar pihak rumah sakit tetap meningkatkan pelayanan terhadap pasien malaria agar jumlah pasien bisa berkurang, bahkan terhindar

dari kematian. “Pencegahan penyakit malaria sangat penting dilakukan agar bisa mengurangi manusia yang terkena malaria, terutama bagi perempuan dan anak-anak. Dan pihak rumah sakit pun harus bertindak,” kata Putri Astrid usai kunjungannya. Selain itu, Putri Astrid pun mengunjungi Laboratorium Patologi Klinik RSUDAM untuk melihat dan mengecek peralatan untuk mengindikasikan pasien yang positif malaria atau melakukan pemeriksaan plasmodium malaria. Kunjungan yang dilakukan Putri Astrid ini dalam rangka peringatan Hari Malaria Sedunia yang jatuh pada 25 April 2012. Tahun 2009, RSUDAM telah menangani 136 pasien malaria, 2010 ada 77 pasien, dan 2011 sebanyak 70 pasien. Dirut RSUDAM Tory D. Irianto mengatakan Putri Astrid bersama WHO akan membantu pendanaan kepada rumah sakit bertipe B pendidikan ini dalam hal menangani pasien DBD. Kemudian, dia juga akan memberikan beberapa peralatan sebagai fasilitas pendukung untuk menangani pasien malaria agar terhindar dari kematian. “Ya, Putri Astrid mengunjungi rumah sakit ini untuk melihat pasien malaria. Dia pun bersama WHO dan lembaga dunia lainnya akan membantu rumah sakit ini dalam hal pendanaan untuk menangani penyakit malaria. Nanti kami juga akan diberi kelambu khusus untuk pasien malaria,” kata Tory kepada wartawan usai mendampingi kunjungan Putri Astrid. (tim)

17


WARTA PNPM-MP Lampung Capai Rp312,850 Miliar

Perlu Pengawasan agar Tepat Sasaran Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Provinsi Lampung pada tahun 2012 mencapai Rp312,850 miliar. Dana sejumlah itu dipergunakan untuk pembangunan di 12 kabupaten. enurut Anggota DPRD Provinsi Lampung Ahmad Nyerupa, program PNPM Mandiri Perdesaan sangat baik untuk penanggulangan kemiskinan. Namun demikian, pengawasan terhadap pelaksanaan program itu harus terus dilakukan agar dana yang telah digulirkan tersebut tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. “Pelaksanaan program itu harus diawasi, dan jika terjadi penyalahgunaan laporkan saja ke pihak berwajib. Namun, laporannya harus disertai data yang akurat,” ucapnya. Sebab, jika lepas dari pengawasan sangat mungkin anggaran program tersebut disalahgunakan. Menurut Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Ekonomi, Elya Mukhtar dana PNPM-Mandiri Perdesaan tersebut berasal dari APBN dan APBD. “Dana dari APBN untuk program itu sebesar Rp290,8 miliar, sementara dari APBD 12 kabupaten di Lampung senilai Rp22,050 miliar,” kata Elya pada “workshop” dan rakernis PNPM-Mandiri Perdesaan di Bandarlampung, Selasa, 3 April 2012. Lokasi program PNPM Mandiri Perdesaan di Lampung pada tahun ini untuk 143 kecamatan di 12 kabupaten. Elya mengatakan pelaksanaan programprogram penanggulangan kemiskinan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat, dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan PNPM-Mandiri Perdesaan. Menurut dia, salah satu dari kebijakan PNPM adalah program itu dilaksanakan dalam semangat desen-

M

18

tralisasi. Dengan demikian, lanjutnya, otoritas manajemen baik sektoral dan pembangunan daerah sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah. “Dengan kata lain, kebijakan diserahkan kepada pemerintah daerah untuk menyejahterakan rakyatnya melalaui PNPM-Mandiri Perdesaan,” ujarnya. Berdasarkan data, alokasi dana PNPM-Mandiri Perdesaan Provinsi Lampung pada 2012, yaitu Kabupaten Lampung Selatan Rp42,9 miliar (15

kecamatan), Lampung Tengah Rp29,6 miliar (17), Lampung Timur Rp42,2 miliar (20), Lampung Utara RpRp41,3 miliar. Kemudian, Kabupaten Lampung Barat Rp57 miliar (25 kecamatan), Tulangbawang Rp22,850 miliar (9), Waykanan Rp29,850 miliar (4), Tanggamus Rp21,3 miliar (9), Pesawaran Rp9 miliar (3), Pringsewu Rp6 miliar (4), Mesuji Rp6,9 miliar (3), dan Tulangbawang Barat Rp3,95 miliar (tim) untuk 3 kecamatan.

Dinikmati 60% Warga Waykanan

S

ekitar 60 persen warga di Kabupaten Waykanan menikmati manfaat bantuan langsung masyarakat berupa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan yang merupakan salah satu kebijakan pemerintah pusat yang disokong daerah. “Pada tahun 2011, masyarakat Waykanan yang merasakan manfaat program itu, baik seara langsung atau tidak langsung, sejumlah 219.332 orang. Angka tersebut merujuk sejumlah kegiatan berlangsung di 14 kecamatan yang ada di Waykanan,” kata fasilitator kabupaten PNPM Mandiri Perdesaan, Waykanan, Riza Allatif, di Blambanganumpu, Rabu 4 April 2012. Jumlah tersebut berdasarkan laporan fasilitator kabupaten PNPM Mandiri Perdesaan Waykanan yang baru terhimpun. Adapun persentasenya merujuk data BPS Waykanan tahun 2010 yang menyatakan jumlah penduduk di daerah itu sebanyak 406.735 jiwa. Dia pun menguraikan dana PNPM Mandiri digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana sebanyak 124 atau 44 persen, lalu untuk bidang kesehatan ada 43 atau 15 persen, kemudian pendidikan ada 41 atau sebanyak 15 persen, selanjutnya untuk ekonomi atau simpan pinjam perempuan (SPP) sejumlah 74 atau 26 persen. “Seluruh kegiatan tersebut sesuai dengan usulan yang disampaikan pada tahun sebelumnya,” katanya. Pada tahun 2011, Kabupaten Waykanan mendapatkan bantuan dana PNPM Mandiri Perdesaan sebesar Rp30,650 miliar. “Dana tersebut berasal dari pusat sebesar 80 persen atau Rp24,520 miliar dan dana daerah sebesar 20 persen atau Rp6,130 miliar dan dipergunakan untuk pembangunan di 14 kecamatan,” kata dia. Adapun alokasi dana secara rinci, kata dia, 63 persen atau Rp19,445 miliar digunakan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana. Kemudian untuk bidang kesehatan sebanyak 16 persen atau Rp5 miliar, selanjutnya pendidikan Rp4,146 miliar atau 14 persen, dan SPP 7 persen atau Rp2,030 miliar. Menurutnya, usulan yang dibiayai oleh BLM PNPM Mandiri Perdesaan tersebut berdasarkan dokumen rencana pembangunan menengah kampung yang telah digagas secara partisipatif oleh masyarakat, mulai dari musyawarah dusun sampai musyawarah kampung. Pada tahun 2012 nilai BLM PNPM Mandiri Perdesaan sebanyak Rp29,850 miliar dan usulan kegiatan yang dibiayai oleh BLM akan lebih mengena dan bermanfaat bagi masyarakat. “Karena itulah yang dituju PNPM Mandiri (tim) Perdesaan adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” kata dia.

Mimbar Legislatif

EDISI APRIL 2012


WARTA

Serahkan PT LJU kepada Profesional Perombakan jajaran Direksi PT Lampung Jasa Utama (LJU) hingga akhir April 2012 masih digodok oleh Pemprov Lampung. Sejumlah nama disebut-sebut akan menempati posisi pimpinan di perusahaan daerah itu. ekretaris Provinsi Lampung Berlian Tihang mengisyaratkan ada nama baru yang muncul untuk menjabat sebagai top leader PT LJU. Menurutnya, Pemprov tengah mempertimbangkan nama mantan pejabat Bank Danamon Suherman. “Kita mengambil salah satu kandidat yang pernah menjabat direktur yang sudah pensiun,” katanya, Jumat (27 April 2012). Barlian Tihang menyatakan proses pengusulan nama sebelumnya sudah dilakukan. Ada dua nama yang lebih dahulu diusulkan kepada Gubernur Lampung untuk mengisi posisi direktur utama LJU, yaitu Syabirin H.S. Koenang dan Made Suwetja. “Kita sudah usulkan kembali karena adanya perubahan ini,” kata dia. Sementara Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Lampung Mundzir berharap agar PT LJU tidak dipimpin orang yang aktif dalam partai politik (parpol). “Jangan dipegang orang parpol, lebih baik diberikan kepada profesional murni agar tujuan bisnisnya tercapai,” jelasnya. Menurut legislator asal PPP itu, Komisi III DPRD Pprovinsi Lampung berharap dengan adanya perombakan direksi LJU dapat

S

Mimbar Legislatif

EDISI APRIL 2012

mengembalikan citra perusahaan tersebut. “Intinya PT LJU hendaknya fokus pada usaha dalam pembangunan infrastruktur. Sebab, perusahaan ini dipersiapkan untuk pembangunan infrastruktur skala besar seperti jembatan Selat Sunda maupun Kotabaru. Jangan sampai lari dari tujuan,” kata pria berkacamata itu. Namun, keputusan final pemilihan direksi tetap dikembalikan lagi ke pemprov yang memiliki kewenangan untuk memilih dan menetapkan. Komisi III DPRD Lampung pun berencana menggelar hearing dengan jajaran direksi PT LJU terpilih nantinya. “Tujuanna agar DPRD mengetahui kebijakan usahanya seperti apa. Langkah yang akan diambil seperti apa,”katanya. Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. berharap setelah perombakan direksi, operasional PT LJU bisa berjalan lebih baik dari sebelumnya. Gubernur menjelaskan perombakan PT LJU dilakukan karena direksi yang lama dianggap gagal membawa BUMD milik

Pemprov itu meraih keuntungan. Bahkan, modal senilai Rp10 miliar untuk LJU habis terpakai untuk operasional, sementara tidak ada keuntungan yang diperoleh. Selama proses audit dan perombakan ini, kata Sjachroedin, keuangan LJU untuk sementara disetop sampai ada direksi yang baru. Sementara Direktur Utama PT LJU Khairil Effendi akan dilengserkan dari jabatannya dan akan ditempatkan sebagai pengganti direktur bisnis atau direktur keuangan. Hasil audit menunjukkan kinerja dua direktur itu lemah sehingga harus diganti. “Sementara Khairil masih dipertahankan, tetapi tidak lagi sebagai dirut, dia akan menempati posisi salah satu direktur. Sudah kami usulkan kepada Gubernur dan tinggal diputuskan,” kata Berlian Tihang. Sebagai gantinya, Pemprov sebagai pemegang saham dan pemilik PT LJU tidak lagi melakukan rekrutmen, tetapi melakukan penunjukan langsung. (tim)

19


WARTA

Kabupaten Pesisir Barat Butuh Perangkat Birokrasi yang Memadai Kerja keras panitia pemekaran Kabupaten Pesisir Barat sejak tahun 2000 silam tidak sia-sia. Dalam rapat paripurna pada 12 April 2012, DPR menyetujui rancangan undang-undang (RUU) 19 daerah otonomi baru (DOB), termasuk Kabupaten Pesisir Barat, untuk dibahas lebih lanjut.

H

al itu mengindikasikan DPRRI memberikan lampu hijau untuk pembentukan DOB. Menurut Anggota Badan Legislasi DPR-RI Abdul Hakim, saat ini bola persetujuan berada di tangan pemerintah. DPR berharap agar pemerintah segera merespons RUU Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat untuk dibahas kembali bersama DPR dan selanjutnya bisa disahkan menjadi undang-undang.

20

“Kita dorong pemerintah segera merespons. Sekarang bolanya sudah di tangan pemerintah. DPR sudah menyetujui RUU-nya dibahas kembali,” kata Abdul Hakim, ketika berkunjung di Kantor Gubernur Lampung, 16 April 2012. Menurut legislator PKS itu, pada tahapan awalnya RUU Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat merupakan usul inisiatif dari Komisi II DPR RI. “RUU itu lalu masuk Badan Legislasi yang

kemudian diparipurnakan dan disetujui untuk dibahas lebih lanjut. Itu baru pengesahan inisiatif DPR. Nanti dibahas lagi oleh pemerintah. Memang masih ada satu tahap lagi dan saat ini bergantung kepada pemerintah,” kata wakil rakyat dari Dapil Lampung itu. Pembahasan dengan pemerintah tersebut, menurut Abdul Hakim, bisa dilakukan dalam masa persidangan yang akan datang. “Kalau saat ini sedang reses. Jadi bergantung pe-

Mimbar Legislatif

EDISI APRIL 2012


WARTA

merintah meresponsnya seperti apa,” imbuh dia. Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan mengatakan memang masih diperlukan waktu jika nantinya UU Kabupaten Pesisir Barat disahkan. Namun, Pemprov harus segera berkonsolidasi dengan Pemkab Lampung Barat untuk menyiapkan Kabupaten Pesisir Barat. Dari sisi pembiayaan, pemprov dan pemkab berkewajiban menggelontorkan dana bagi kabupaten baru. Kewajiban itu berlangsung sampai kabupaten baru menyelenggarakan pilkada. “Kalau untuk itu, saya pikir pemprov mampu. Insyaallah, nanti kita ada tambahan dana dalam APBD,” kata Marwan. Marwan Cik Asan juga menyatakan optimistis Pemprov Lampung mampu memenuhi kewajiban membantu pembiayaan Kabupaten Pesisir Barat sampai daerah itu mandiri, setelah pembentukannya disetujui DPR. Meskipun tidak menyebutkan dana yang harus diserahkan Pemprov ke Pesisir Barat, dipastikan jumlahnya masih dalam batas kemampuan Pemprov. Hasil Musrenbang menyebutkan terdapat tambahan anggaran sekitar Rp500 miliar, sehingga untuk Pesisir Barat sebesar Rp5 miliar dinilai masih cukup. Persiapan Kebutuhan Mendasar Sementara pengamat hukum Universitas Lampung yang juga salah satu

Mimbar Legislatif

EDISI APRIL 2012

Panitia Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Dr. Yuswanto menyatakan kabupaten baru tersebut membutuhkan perangkat birokrasi yang memadai sebagai kebutuhan mendasar yang mesti ada menuju pengesahan pemekaran daerah tersebut. “Tegasnya, sejumlah hal mendasar perlu disiapkan dan dipenuhi, untuk mendukung penetapan Pesisir Barat di Kabupaten Lampung Barat yang dimekarkan sebagai daerah otonomi baru (DOB),” katanya beberapa waktu lalu. Terkait hal itu, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Barat, perlu bersama-sama menyiapkan perangkat dan segala sesuatu berkaitan pengesahan pembentukan kabupaten baru tersebut. Dia menyebutkan sejumlah kebutuhan mendasar itu antara lain Pemprov Lampung bersama Pemkab Lampung Barat harus segera menyiapkan struktur serta personalia pemerintahan guna mengisi jabatan maupun staf, termasuk menyerahkan aset yang diperlukan. Dosen yang juga Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Lampung (Unila) itu juga mengingatkan perlunya penyiapan sarana dan prasarana perkantoran, sekaligus melakukan sosialisasi kepada masyarakat. “Banyak hal harus disiapkan secepatnya, dengan dukungan Pemprov

Lampung, Pemkab Lampung Barat dan tentunya Pemerintah Pusat melalui Mendagri, serta masyarakat di Lampung Barat maupun wilayah kabupaten baru itu sendiri,” kata dia lagi. Ia mengingatkan perlu dukungan pembiayaan terhadap kabupaten baru yang masih harus “disapih” oleh kabupaten induk, Lampung Barat, dan ikut ditopang Pemprov Lampung bersama Pemerintah Pusat. “Pembiayaan Kabupaten Pesisir Barat itu perlu ditanggung bersama dengan bantuan APBD provinsi dan kabupaten induknya, serta dukungan dana APBN pusat. DPRD nya juga harus segera terbentuk serta masih banyak hal lain yang mesti disiapkan dan diadakan,” tuturnya. Sejak tahun 2008, panitia pembentukan kabupaten itu telah mempersiapkan pemekarannya dari Kabupaten Lampung Barat, sehingga diharapkan setelah disahkan, bisa mendapatkan dukungan semua pihak.

Siapkan Perangkat Daerah Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. mengatakan sementara ini pihaknya sedang merumuskan berapa kebutuhan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pada DOB ke-15 di Lampung yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Lampung Barat itu. Pemprov juga sekaligus menginventarisasi aset yang nantinya akan masuk ke kabupaten baru ini. Kabupaten Pesisir Barat berada di ujung pesisir barat Lampung, dengan wilayah memanjang dari Bengkunat hingga ke perbatasan Lampung-Bengkulu, dan memiliki sembilan kecamatan. Potensi sumberdaya yang dimilki, antara lain perikanan darat dan laut, perkebunan, dan kawasan hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan(TNBBS). Pemprov Lampung akan menyerahkan beberapa aset kepada Kabupaten Pesisir Barat setelah undang-undang pembentukan daerah pemekaran Lampung Barat itu disahkan. Gubernur Sjachroedin juga mengatakan selain merancang pembentukan SKPD, sebagai langkah awal setelah undang undang pembentukan kabupaten itu

21


WARTA disahkan, segera dilakukan pula penunjukan pejabat bupati. “Nanti akan diajukan beberapa nama kepada Menteri Dalam Negeri. Tapi belum dibahas siapa saja calonnya. Masih menunggu UU-nya terbit da-

hulu,” ujarnya. Dia pun mengimbau seluruh masyarakat Pesisir Barat dan lembaga yang mendukung pembentukan daerah otonomi baru itu agar bersinergi mendukung pemerintah dan pembangunan di sana sehingga daerah

itu bisa berkembang dengan baik. “Apalagi Pesisir Barat memiliki potensi yang berlimpah, khususnya di bidang pariwisata, perikanan, dan kelautan, serta perkebunan kelapa sawit,” katanya. tim)

Masyarakat Sambut Gembira asyarakat dan Pemkab Lampung Barat menyambut gembira keputusan DPR-RI yang menyetujui pembahasan lebih lanjut UU tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat bersama dengan 19 daerah otonomi baru (DOB) lainnya. Bupati Lambar Mukhlis Basri menyambut positif jika memang Kabupaten Pesisir Barat (KPB) segera terbentuk. Selain untuk pemerataan pembangunan, dengan terbentuknya KPB juga akan menjawab dugaan tentang Pemkab Lambar yang terkesan menghalangi mekarnya daerah baru. “Pada prinsipnya kita bersyukur karena perjuangan sudah cukup lama dan melelahkan. Selain itu, dengan belum mekarnya KPB, banyak timbul fitnah segala macam. Kita akan menindaklanjuti keputusan pemerintah pusat terkait terbentuknya KPB,” kata Muchlis, beberapa waktu lalu. Dengan terbentuknya KPB, banyak hal yang perlu segera dipersiapkan, baik oleh pemerintah pusat, provinsi, maupun Kabupaten Lambar selaku kabupaten induk. “Jelas kita akan membantu, mulai dari pendanaan hingga KPB memiliki pemerintahan sendiri yang otonom. Itu perlu kerja sama semua pihak,” ujarnya. Namun, kata Mukhlis, dengan terbentuknya KPB dalam waktu yang berdekatan dengan pelaksanaan pilkada Lampung Barat memunculkan permasalahan yang perlu dikaji secara mendalam oleh banyak pihak. Sebab kini sepuluh kecamatan yang ada masuk KPB masih terdaftar mengikuti pilkada Lambar.

M

22

“Artinya, kita sama-sama mempelajari apakah kalau memang UU DOB sudah disahkan, kecamatan yang masuk KPB masih bisa ikut pilkada atau berdiri sendiri dan melaksanakan pemilihan sendiri nantinya. Ini jelas akan berpengaruh dengan anggaran yang sudah dialokasikan terhadap sepuluh kecamatan di sana,” paparnya. Sementara Sekretaris Panitia Persiapan Pemekaran Kabupaten Pesisir Barat (P3KPB) Edwin Hanibal mengatakan sejak lama syarat Pesisir Barat untuk menjadi kabupaten sudah lengkap. “Waktu itu pembahasan di tingkat pusat terhenti karena ada moratorium. Sekarang bergantung kepada Presiden, sudah mencabut moratorium atau belum. Jelas secara emosional sebagai putra pesisir, kita memimpikan ini sejak lama,” ujarnya. Sementara Ketua Komisi A DPRD Lambar Farosil Mabsus mengatakan jika moratorium pemekaran DOB sudah dicabut serta DPR sudah membahas dan mengesahkan pembentukan KPB, Pemkab bersama DPRD setempat harus segera membahas anggaran untuk realisasi pemekarannya. Hal itu sebagai bentuk keseriusan kabupaten mendukung penuh lahirnya KPB yang sejak beberapa tahun terakhir terus diperjuangkan seluruh komponen masyarakat. Menurut Farosil, dukungan eksekutif dan legislatif di Lambar selama ini dibuktikan dengan re-

alisasi pelepasan aset daerah, pembentukan pansus, serta pengalokasian anggaran pemekaran dan beberapa aktivitas lainnya yang intinya untuk merealisasikan lahirnya KPB. “Yang pasti, pemkab, dewan, dan seluruh elemen masyarakat Lambar penuh mendukung pemekaran Pesisir Barat,” tegas politisi PDI-P itu. Kalimat senada disampaikan anggota DPRD Lambar asal Pesisir Barat Dedi Ansori. Menurutnya, paripurna pembahasan RUU Pemekaran Pesisir Barat itu kembali memberikan semangat bagi warga pesisir yang telah belasan tahun memperjuangkan untuk kemajuan daerah pesisir. “Terlepas segera jadi kabupaten ataupun belum, ini adalah kabar menggembirakan bagi warga pesisir. Perjuangan yang telah belasan tahun itu kian menjadi kenyataan,” katanya. Dedi mengharapkan seluruh elemen, terutama yang tergabung dalam panitia pemekaran, bisa berkoordinasi dengan baik bersama pemerintah daerah sehingga pemekaran bisa segera terwujud guna kepentingan kemajuan daerah. (tim)

Mimbar Legislatif

EDISI APRIL 2012


WARTA

Tingkat Kemiskinan Lampung di Atas Rata-Rata Nasional Kemiskinan menjadi permasalahan utama pemerintah daerah, termasuk Lampung. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) merilis tingkat kemiskinan di Lampung pada angka 18,94 persen atau masih di atas rata-rata tingkat kemiskinan secara nasional yang 12,49 persen. taf Ahli Kepala Bappenas Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Perubahan Iklim Ir. Umiyatun H. Trihastuti, M.Sc. menyatakan Pemprov Lampung berperan penting dalam pengentasan rakyat miskin. Sebab yang paling tahu mengenai kondisi daerah adalah pemerintah daerah setempat. “Hal ini mungkin terjadi karena tingkat pendapatan rakyat Lampung juga masih kecil dibandingkan dengan ratarata nasional,” Umiyatun di sela-sela acara pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi (Musrenbangprov) Lampung, Rabu 11 April 2012. Umiyatun Hayati Triastuti mengatakan target pembangunan di Lampung harus semaksimal mungkin bersinergi dengan target pembangunan nasional yang mengedepankan meningkatnya daya saing, daya tahan ekonomi, peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat, dan stabilitas sosial politik. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. mengatakan APBD per kapita Provinsi Lampung juga masih yang terendah di Sumatera, bahkan lebih rendah dari beberapa provinsi di daerah timur Indonesia. Dalam sambutannya Gubernur menjelaskan APBD Lampung tahun ini hanya Rp2,8 triliun. Artinya, APBD per kapita atau pembiayaan satu jiwa di

S

Mimbar Legislatif

EDISI APRIL 2012

Lampung dalam waktu satu tahun hanya Rp310 ribu. Sementara itu APBD per kapita rata-rata di Sumatera sudah di atas Rp500 ribu. Sebagai perbandingan, kata Gubernur, APBD per kapita Provinsi Bengkulu sudah mencapai Rp925 ribu, Nanggroe Aceh Darussalam (Rp2,116 juta), Sumatera Selatan (Rp637 ribu), DKI Jakarta (Rp3,520 juta), Maluku (Rp935 ribu), dan Nusa Tenggara Barat (Rp501 ribu). “Artinya, beban pembangunan di Lampung lebih berat. Jadi mau tidak mau pendapatan daerah harus terus ditingkatkan,” kata Gubernur. Tahun 2013 Gubernur menargetkan APBD Lampung bisa mencapai Rp3,2 triliun atau naik sekitar Rp400 miliar dari APBD 2012 yang hanya Rp2,8 triliun. Gubernur mengatakan target tersebut bisa tercapai dengan memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak. “Setiap tahun tentu ada target kenaikan. Mudahmudahan bisa mencapai Rp3,2 trilun atau Rp3,10 triliun,” ujarnya. Pada Musrenbang itu Gubernur berpesan agar kegiatan yang akan didanai APBD 2013 harus betul-betul menyentuh kepentingan masyarakat.

Untuk itu, Gubernur meminta instansi terkait bisa menyerap dan memilah usulan program terpenting yang disimpulkan dalam musrenbang kecamatan dan musrenbang kabupaten. Mengenai program prioritas, Gubernur menegaskan pada 2013 mendatang anggaran terbesar tetap untuk pendidikan, infrastruktur, kesehatan, dan upaya pengentasan kemiskinan. Anggaran pendidikan, kata Gubernur, tetap harus di atas 20% sesuai dengan perintah undang-undang. “Jangan sampai menurun. Tahun ini saja anggaran pendidikan Lampung sudah 23%. Ditambah dana BOS jadi 33%. Tahun depan harus lebih baik,” kata dia. Sementara itu, untuk infrastruktur jalan dan jembatan, anggarannya juga ditargetkan bisa lebih besar dibandingkan tahun ini yang mencapai Rp465,45 miliar. Secara keseluruhan, belanja infrastruktur pada APBD 2012 mencapai Rp1,133 triliun. Anggaran itu terbagi untuk infrastruktur jalan dan jembatan senilai Rp465,45 miliar, infrastruktur pendidikan Rp204,4 miliar, pengadaan lahan Rp167 miliar, infrastruktur permukiman dan pengairan Rp166,413 miliar, dan belanja infrastruktur kabupaten/kota mencapai Rp120 miliar. (tim)

23


WARTA

Pemprov Ambil Alih Penanganan Perambah Register 45 Sungaibuaya Penyelesaian pendudukan lahan Register 45 Sungaibuaya, Kabupaten Mesuji, makin rumit. Jumlah perambah di kawasan itu makin banyak dan kini sudah bertambah hampir dua kali jumlah sebelumnya, yaitu sekitar 7.805 orang. Padahal, sebelumnya jumlah perambah yang terdata hanya 4.000 orang. ertambahan ini terjadi sejak pemerintah tidak jadi mengevakuasi perambah di kawasan itu pada Maret lalu. Pemprov Lampung pun akhirnya mengambil alih penanganan perambah di Register 45 Sungaibuaya dari Pemkab Mesuji. Pemprov menggandeng Polda Lampung untuk menertibkan perambah. Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. menduga ada pemodal besar yang menggerakkan perambah. “Kalau masyarakat miskin tentu tidak bisa menyewa ekskavator masuk hutan. Ini ulah pemodal besar. Pemkab Mesuji sepertinya tidak mampu, ya kita ambil alih,” kata Gubernur di Balai Keratun, Rabu (4 April 2012). Menurut Gubernur, Pemprov bukan tidak peduli nasib perambah. Penertiban harus dilakukan karena masyarakat tidak boleh tinggal di kawasan hutan. “Aturan hukum tidak bisa dilanggar. Kawasan hutan tidak bisa dihuni. Dalam waktu dekat kami tertibkan,” kata Sjachroedin. Penertiban perambah, menurut Asisten I Bidang Pemerintahan Sekprov Lampung yang juga Ketua Tim Terpadu Penanganan Kawasan Hutan Lampung Tarmizi Nawawi, sulit dilakukan. Pasalnya, menurut rekomendasi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Mesuji, tugas Pemprov dan Pemkab Mesuji hanya sosialisasi dan mendata perambah. Sedangkan pengusiran perambah dari hutan tidak direkomendasikan. “Hasil TPGF itu membuat kami seperti tidak ada upaya. Hanya terbatas pendataan dan sosialisasi. Sementara tanpa penegakan hukum, semakin banyak perambah yang masuk ke sana,” kata Tarmizi.

P

24

Pemprov melalui Dinas Kehutanan akan melaporkan kondisi terakhir Register 45 kepada Kementerian Kehutanan (Kemenhut). “Agar tidak saling bertabrakan dalam mengambil kebijakan, harus duduk bersama dan mencari penyelesaian dengan Pemerintah Pusat,” kata dia. Maraknya perambahan Register 45, menurut anggota Komisi I DPRD Lampung Wathoni Nurdin, karena masyarakat keliru menafsirkan temuan TGPF terkait pelanggaran HAM. “Seolah-olah memosisikan masyarakat sebagai korban. Masyarakat yang tidak mengerti justru menjadikan hal itu sebagai pembenar untuk kembali merambah, bahkan terang-terangan,” kata Wathoni. Oleh karena itu, menurut Watoni, TGPF harus bertanggung jawab mengembalikan situasi yang sebelumnya masih cukup kondusif. Sebagai solusi, Wathoni mengusulkan agar Kemenhut, Pemprov, dan Komisi I DPRD Lampung duduk bersama membicarakan rekomendasi Pansus DPRD Lampung.

Salah satu rekomendasinya, mendesak Kemenhut melepaskan tanah marga seluas 7.000 hektare milik masyarakat Talangbatu. “Sebaiknya rekomendasi Pansus DPRD Lampung itu dilaksanakan, terutama terkait penglepasan tanah adat yang masuk Register 45,” kata dia. Perambahan Meluas Lambatnya penyelesaian pendudukan lahan kawasan hutan Register 45 Sungaibuaya membuat situasi dalam hutan tanaman industri tersebut makin ramai pendatang. Perambah bahkan berani dan terang-terangan membuka kawasan dengan menggunakan alat berat, seperti ekskavator dan grader, agar lebih mudah mengangkat akar albasia. Menurut Cak Daman, salah satu pamswakarsa PT Silva Inhutani Lampung yang mengelola hutan Register 45, perambahan benar-benar tak terkendali. “Sebelumnya, perambah hanya masuk kawasan dengan mendirikan tenda. Sekarang sudah membangun pondok dengan menebang albasia. Bahkan,

Mimbar Legislatif

EDISI APRIL 2012


WARTA bangunan semipermanen mulai didirikan. Yang lebih parah, perambah berani membuka lahan dengan alat berat,” ujarnya, Minggu (1 April 2012). Penebangan pohon albasia terus terjadi di Register 45 Sungaibuaya, Mesuji dan perambahan terus meluas. Bahkan, warga perambah memanfaatkan pohon berusia dua tahun dijadikan rangka membuat pondok. Andi Ramandan (30) dan Sulaiman (67), asal Kampung Sungaibadak, di Alba V, dekat Kampung Muktikarya, Pancajaya, mengatakan dia beserta 30 keluarga lain tiba di kawasan tersebut sejak 1 April 2012 lalu. Kedatangan mereka atas inisiatif sendiri. Dalam tiap kelompok ada yang dijadikan pimpinan. “Untuk memudahkan koordinasi saja karena tidak mungkin satu kampung mau sendiri-sendiri, ada yang kami tuakan,” ujarnya. Dia mengaku masuk ke kawasan tidak membayar. “Kami masuk ke sini tidak bayar. Kami mau sendiri. Tanah ini milik kami warga Mesuji. Kok mau bayar. Bayar ke siapa.” Kelompoknya datang ke lokasi dalam tiga rombongan. Mereka menguasai hampir 100 ha di pinggir jalan lintas Brabasan. “Kami pilih tempat ini karena belum ada yang mengklaim,” katanya. Mengenai penebangan pohon albasia, dia mengakuinya melanggar hukum. “Tapi mau gimana, semua melakukannya dan tidak ada yang ditangkap. Sekarang polisi tidak mau lagi mengurus Register 45, buktinya kami menebang dari kemarin polisi lewat-lewat saja,” ujarnya. Hasil rapat koordinasi Dinas Kehutanan, Polda, dan kejaksaan di Bandarlampung, Rabu (4 April 2012), menurut Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Mesuji Umar Rasyidi, belum memutuskan langkah penanganan Register 45. Rapat tersebut membahas penanganan Register 45 dengan menindaklanjuti temuan TGPF Mesuji. Kemudian membentuk tim terpadu penyelesaian Register 45. Sedangkan koordiantor sengketa lahan PT Silva, Daniel, menjelaskan beberapa titik yang kini diduduki secara masif adalah di wilayah Simpang Mesuji D, Tugu Roda, dan terakhir di

Mimbar Legislatif

EDISI APRIL 2012

wilayah dekat Kampung Brabasan. Untuk Kampung Brabasan, yang notabene sangat dekat dengan kompleks perkantoran Pemkab, perambah sudah membangun pondok dan menggunduli lahan Register 45. “Sayang, meskipun jarak lokasinya hanya puluhan meter dari Pemkab, yang tiap hari dilintasi para pejabat setempat, tidak seorang pun yang peduli dengan nasib kawasan ini. Semua tutup mata. Semua saling lempar tanggung jawab,” kata dia.

Menurut Daniel, perambahkan kawasan Register 45 makin bebas sejak gagalnya Pemkab Mesuji yang dipimpin Pj. Bupati Albar Hasan Tanjung mengevakuasi perambah beberapa waktu lalu. Sejak itu, kondisi Register 45 makin parah. Pohon-pohon ditebangi, hutan mulai digunduli. Jumlah perambah pun makin banyak dari sebelumnya hanya 4.000 menjadi 7.805 orang. Kondisi itu dibenarkan Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Mesuji, Umar Rasyidi. Ia menyebutkan Pemkab Mesuji sedang menunggu proses dan petunjuk Pemprov. “Sebab, menyangkut pemindahan atau evakuasi warga dari luar kabupaten dan provinsi,” ujarnya beberapa waktu lalu. Ia mengakui penyelesaian konflik lahan di Mesuji diserahkan kembali ke daerah sesuai dengan temuan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF). Namun, hal itu biasa dilakukan jika warga yang menduduki lahan adalah warga Kabupaten Mesuji. “Karena perambah dari berbagai penjuru, kami harus berkoordinasi lagi dengan Pemprov,” ujar Umar. Maka, langkah Pemkab Mesuji kini adalah menunggu. “Kami sudah lapor ke provinsi, tinggal bagaimana sikap

Provinsi Lampung mengatasi situasi di kawasan Register 45 Sungaibuaya,” katanya. Hingga kini, format penyelesaian Register 45, menurut Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Mesuji Umar Rosyidi, belum jelas seperti apa. Pemkab Mesuji hanya mendata warga yang menduduki lahan dan mengimbau meninggalkan lokasi. “Tugas itu telah dilakukan, kini tinggal provinsi,” ujarnya. Kedatangan warga ke lokasi, menurut Daman, koordinator pamswakarsa PT Silva Inhutani, tidak terbendung sejak evakuasi tak jadi dilakukan. Warga berdatangan dari berbagai daerah, seperti Sumatera Selatan, Lampung Tengah, Lampung Selatan, dan Jambi. Mereka merasa lahan tersebut bisa dikuasai. Penghuni Register 45, Suharyadi, menyebutkan datang ke Mesuji karena mendapat iming-iming tanah murah. “Katanya tanah di sini murah karena kelebihan dari perusahaan,” kata dia. Mengenai hal ini, koordinator sengketa lahan PT Silva Inhutani, Daniel, mengatakan tetap menyelesaikan sengketa lahan sambil menunggu aksi pemerintah. “Dari berbagai rekomendasi, penyelesaian dikembalikan ke Pemkab Mesuji,” kata Daniel. Merebaknya kembali pendudukan Register 45, menurut mantan anggota Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Mesuji, H.S. Tisnanta, karena pemerintah seperti kehabisan akal menangani persoalan. “Maka yang terlihat adalah pembiaran atas yang terjadi di Mesuji. Pemerintah seharusnya bertindak tegas dan komitmen menyelesaikan konflik,” ujar Tisnanta. Seharusnya, pemerintah segera melaksanakan rekomendasi TGPF. Sayangnya, tindakan pemerintah justru memperkeruh konflik. Perekrutan tenaga dari beberapa kampung untuk mengusir perambah, misalnya, bukan solusi tepat. “Ambil tindakan tegas. Segera audit ulang izin PT Silva, revitalisasi tim terpadu dan ambil jalan tengah. Jika tidak, Mesuji menjadi bom waktu,” kata (tim) Tisnanta.

25


WARTA

Paket Bina Marga Mulai Dilelang Dinas Bina Marga (DBM) Provinsi Lampung mulai menggelar tender paket infrastruktur jalan pada bulan April 2012. Memang sudah telat, karena biasanya memasuki triwulan kedua paket proyek sudah mulai dikerjakan. Keterlambatan tersebut terjadi akibat adanya rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). enurut Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung Arif Hidayat, lelang proyek pekerjaan paket infrastruktur jalan dan jembatan memang sudah seharusnya segera dilakukan, mengingat harga BBM tidak jadi naik. Arif Hidayat menjelaskan tertundanya lelang paket tersebut lebih disebabkan adanya rencana kenaikan harga BBM. “Tempo hari diprediksi harga BBM akan naik dan itu berpengaruh terhadap produksi aspal, material, dan ongkos angkut,” katanya. Karena itu, Dinas Bina Marga memilih menunggu kondisi menjadi stabil kembali. “Skema sebelumnya jika ada kenaikan BBM adalah dengan melakukan penyesuaian volume paket tender atau menaikkan anggaran,” katanya. Setidaknya ada 80 paket dari APBD Tahun 2012 yang tertunda pengerjaannya. Nilainya keseluruhan paket tersebut mencapai Rp350 miliar. Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung Dendy R. Kaligis menyatakan pelaksanaan tender memang harus segera dilaksanakan. Fungsi DPRD Lampung nantinya adalah dalam pengawasan apakah sudah atau belum tender tersebut dijalankan. Ketika tender sudah dilaksanakan, jika ada kenaikan harga tentu bisa menyesuaikan. Menurut Dendy R. Kaligis, sebenarnya tak ada alasan untuk tidak segera melelang paket-paket itu. Apalagi kini sudah masuk triwulan II. Seharusnya paket-paket itu dilelang pada triwulan I tahun anggaran. “Sebab pada saat triwulan II kita sudah bicara pengerjaan,” katanya. Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Lampung I Komang Koheri menyatakan DPRD Lampung akan mengawasi proses pelaksanaan tender paket-paket infrastruktur di Dinas Bina Marga. Komang mengutarakan Komisi IV DPRD Lampung juga sepakat paketpaket itu segera dilelang agar pengerjaannya nanti tidak terlambat. Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. sebelumnya sudah berkomentar terkait hal tersebut dan itu meminta agar Dinas Bina Marga segera menggelar tender atas puluhan paket infrastruktur itu. “Harus cepat, jangan sampai ditunda lama-lama,” katanya. Gubernur mengakui adanya penundaan pengerjaan terhadap paket-paket infrastruktur akan memengaruhi pembangunan di Lampung. Menurutnya, harga barang yang juga ikut beranjak naik memengaruhi harga pengerjaan. “Misalnya nilai bangunan yang tadinya Rp3 miliar, karena naik harga, jadinya tidak cukup. Memang ada keraguan karena BBM naik. Tapi sekarang kan sudah (tim) tidak lagi,” tandas dia.

M

26

Mimbar Legislatif

EDISI APRIL 2012


KOLOM

Berapa Nilai Diri Anda? Oleh Putera Lengkong Pembicara Seminar, Trainer, Coach, Therapist

Beberapa waktu lalu, sewaktu memberikan pelatihan di sebuah bank swasta terkemuka di Indonesia, saya bertemu dengan office boy (OB) mantan bawahan saya. Saya masih mengingatnya karena performance-nya termasuk di bawah rata-rata. Datang sering telat, jam 3 sore dicari sering sudah tak di tempat, dan ketika ada tamu seringkali dia menghilang. adi sangat mudah mengingat dia. Kalau ingin gampang diingat: jadilah yang terbaik (di atas rata-rata) atau jadilah yang terburuk (di bawah ratarata)! Sebab sudah banyak orang rata-rata, makanya atasan sulit untuk mengingat. Saya menyapanya dan bertanya tentang pekerjaannya, keluarganya, dan kehidupannya sekarang. Mungkin sudah banyak perubahan karena sudah hampir 10 tahun kami berpisah (ketika itu saya memutuskan untuk melanjutkan kuliah di Inggris). Ternyata, I was very suprised, saat ini pun dia masih bekerja sebagai seorang OB dengan penghasilan tidak beda jauh dari 10 tahun yang lalu. Dia mulai berkeluh kesah: hidup ini susah, cari pekerjaan sulit, kebutuhan pokok selalu melambung padahal gaji hanya nail sedikit, atasan tidak fair (tidak pernah memberi kesempatan), rekan kerja tidak pernah mendukung, dlsbnya. Sebelum dia curhat lebih lama, saya menyelanya, “Sebenarnya, semua itu adalah pilihan Anda. Anda sendiri yang membuat semua hal yang kamu sebutkan tadi terjadi!� Dia pun kaget! Kami pun akhirnya berdialog seperti berikut. Kata saya (S): Coba pikirkan ketika Anda masih bekerja bersama saya dulu.

J

Mimbar Legislatif

EDISI APRIL 2012

Sudahkah Anda memberikan yang terbaik yang bisa Anda berikan? Apakah Anda berusaha untuk selalu memberikan lebih atau ketika OB lain memberikan lebih, Anda mencibir dan menyebut mereka sebagai penjilat atau orang yang tidak realistis? Dia (OB) menjawab: Tapi kan kami dibayar hanya sesuai UMR, kami berada di posisi paling bawah dalam hierarki organisasi, ngapain kami memberikan lebih dari job desc yang ada? S: Nah itulah, ketika Anda bilang ngapain memberikan lebih berarti saat itulah Anda telah dinilai atau dicap tidak akan mampu untuk mengerjakan lebih dari job desc yang diberikan. Anda tidak akan pernah diberi kepercayaan lebih karena Anda tidak pernah menunjukkan bahwa Anda sebenarnya mampu. OB: Tapi kami kan hanya OB, mana mungkin untuk naik jabatan. Sekali OB pensiunnya juga OB bukan? S: Kata sapa? Apakah anda pernah bertemu dengan Tuhan dan Dia mengatakan bahwa nasib Anda adalah sebagai seorang OB hingga Anda pensiun? Kalau Anda mau tahu, ada seorang OB seperti Anda, yang pendidikannya hanya SMA, tapi dalam waktu 19 tahun bisa menjadi seorang vice president bank asing terkemuka di Indonesia. OB: Tapi kalau saya melakukan dan memberikan lebih nanti saya disebut penjilat atau carmuk (cari muka) oleh rekan-rekan saya? Gimana dong? S: Itulah yang membedakan orang rata-rata dengan orang di atas rata-rata. Orang rata-rata akan mencari alasan dan pembenaran diri untuk menyesuaikan goal yang ingin dicapai dengan kemampuannya, sama seperti Anda saat ini. Anda mencari 1001 alasan untuk membenarkan dan menjustifikasi perilaku, tindakan, dan kebiasaan Anda bahwa sebagai seorang OB ngapain bekerja dan memberikan lebih, kan nasib Anda hanya OB dan pensiun juga sebagai OB. Betul bukan? Beda dengan orang di atas rata-rata, mereka akan menyesuaikan kemampuan dengan goal yang sudah mereka tetapkan sebelumnya. Mereka akan terus mengupgrade kemampuan untuk mencapai target dengan lebih cepat dan lebih baik.

Mengapa Anda tidak menggunakan 1001 alasan tadi untuk membantu mencapai target atau tujuan hidup Anda? Buat 1001 alasan mengapa dan bagaimana Anda harus mencapai target dibanding membenarkan dan men-justifikasi kenapa saya tidak berhasil! OB: Termasuk memberikan dan mengerjakan lebih dari job desc yang diberikan? S: Yes! Ketika Anda memberikan dan mengerjakan lebih dari nominal gaji yang dibayarkan berarti Anda meningkatkan nilai diri Anda. Terus tingkatkan nilai sehingga rekan kerja, atasan, bawahan, bahkan orang di luar organisasi tahu nilai diri Anda! Ketika nilai diri Anda luar biasa, orang lain yang akan hunting dan memburu Anda, bahkan berlomba-lomba untuk merekrut Anda. Sebaliknya, ketika Anda mau resign karena tidak ada kecocokan dan atasan sama sekali tidak berusaha menahan Anda, berarti nilai Anda lebih rendah dibandingkan dengan nomimal gaji yang dibayarkan. Ngapain atasan harus menahan Anda yang di bawah rata-rata? Di luar sana ada jutaan pengangguran yang siap dan mau memberikan lebih dibanding Anda. Ada seorang rekan yang sewaktu bekerja di bawah pimpinan saya, terusmenerus mengeluh, komplain, dan tidak puas dengan gaji yang dibayarkan serta fasilitas yang diberikan. Ketika dia resign, saya tidak menahannya. Sekarang dia sudah menganggur hampir 1 tahun. Dia mencoba berusaha tetapi ternyata hasil yang diperoleh tidak mencukupi biaya hidup keluarganya. Menunjukkan apa? Bahwa ternyata gaji yang dibayarkan perudahaan saat itu melebihi nilai dirinya (over paid), bukan? Jadi di sini saya hanya memprovokasi Anda: kerjakan dan lakukanlah melebihi nominal gaji yang dibayarkan sehingga otomatis Anda meningkatkan nilai diri. Atau sebaliknya, mengambil sikap sebagai penonton, menjadi “komentator� yang setia, mencibir dan bilang orang lain sebagai penjilat atau tidak realistis, dan membenarkan serta men-justifikasi perilaku, tindakan, kebiasaan, dan belief Anda yang kurang bermanfaat sehingga otomatis akan menurunkan nilai diri Anda! (*)

27


OPINI

Seribu Kilometer Jalan Tol Sumatera Oleh I.B. Ilham Malik (Peneliti Infrastruktur Transportasi di Pusat Studi Kota dan Daerah UBL)

Pertemuan menteri BUMN dengan gubernur se-Sumatera (walaupun banyak yang berwakil) menghasilkan kesepahaman bersama tentang perlunya Sumatera dibangun jaringan jalan tol yang dikolaborasikan pembangunannya antara BUMN dengan pemerintah daerah. etidaknya 1.000 km jalan tol diharapkan terbangun di pulau ini. Tentu saja, komitmen ini menjadi pemacu semangat daerah yang menganggap penting dan urgennya jalan tol; memacu Jasa Marga meningkatkan portofolio bisnis; serta bagi kalangan pebisnis ini merupakan kesempatan untuk meningkatkan peluang usaha. Jalan di Sumatera perlu digadanggadang jika menggunakan mekanisme bisnis seperti jalan tol ini. Sebab, bagaimanapun Sumatera merupakan pulau besar yang antar-daerahnya sudah sepatutnya terhubung dengan baik. Sebenarnya, bisa terhubung dengan baik oleh jalan raya saja. Namun, tampaknya, komitmen politik anggaran negara belum seperti itu. Kita lihat saja jalur jalan raya Pantura yang hingga kini pemerintah masih kewalahan untuk memastikan jalur itu dalam kondisi andal. Meskipun bagi kalangan pelaku usaha, asalkan ada komitmen politik anggaran, persoalan Pantura akan

S

28

sangat mudah untuk diselesaikan. Begitu juga jalan raya di Sumatera yang kita sebut saja jalan raya pantai timur Sumatera, akan sangat mudah untuk dibangun oleh pemerintah. Bahkan untuk menjadikan jalur lintas Sumatera sekarang ini selayaknya Pantai Utara Jawa, hanya dibutuhkan dana sekitar Rp12 triliun (Perkindo, 2010). Jumlah yang tidak begitu besar jika kita lihat dari sudut rentang waktu pembangunan dan pembiayaan yang bisa sekitar 5 tahun dan efek yang dihasilkannya sedemikian besar. Bayangkan jika ada jalan raya 6 lajur terbangun dari Lampung hingga Nanggroe Aceh Darussalam, bukankah akan memperlancar arus barang dan orang antardaerah? Jika jalan dalam kondisi baik, waktu tempuh dari Provinsi Lampung ke Provinsi Riau tidak perlu 30-an jam seperti sekarang. Bisa jadi hanya setengahnya. Jika ini dapat terjadi, distribusi logistik kita akan lancar. Hal ini akan meningkatkan IPL (indeks performance logistic) Indonesia yang kini urutan ke-75 dari 150 negara. Jika IPL meningkat, daya tarik investasi juga akan meningkat. Akan ada banyak keuntungan yang diperoleh selama proses pembangunan hingga puluhan tahun setelah jalan itu terbangun. Bahkan selamanya. Jika yang disuarakan itu adalah pembangunan jalan tol, dapat dipahami bahwa pemerintah tidak mau keluar uang untuk membangun jalan raya lintas Sumatera melalui pem-

biayaan pemerintah. Kita sangat mahfum, tingkat kebocorannya akan sangat luar biasa. Pajaknya saja 12 persenan lebih. Belum potensi markup dan hal lainnya. Maka bisa jadi akan terjadi pembengkakan biaya pembangunan. Ini tentu tidak akan sehat bagi anggaran pemerintah, juga sangat tidak sehat bagi kalangan pelaku jasa konstruksi yang menginginkan profesionalisme. Jadi lebih baik diswastakan saja. Selain kualitas konstruksi lebih terjaga, pelayanan akan lebih baik dan investasi swasta di bidang jalan tol akan mempercepat proses investasi di bidang lainnya. Apalagi jika investor jalan tol diberi konsesi lahan untuk jangka waktu puluhan tahun. Lalu, pengusaha properti juga masuk. Kemudian didukung dengan pengembangan kawasan industri baru dan pelabuhan penghubung. Sesuai dengan semangat MP3EI yang digadang-gadang sebagai masa depan Indonesia, hal itu akan relatif dapat tercapai dengan baik. Jadi, gerak cepat Dahlan Iskan sebagai menteri BUMN untuk mendorong PT Jasa Marga bekerja sama dengan pemerintah daerah se-Sumatera untuk membangun jalan tol perlu diapresiasi. Kita tentu yakin dengan PT Jasa Marga yang sudah memiliki pengalaman yang cukup panjang membangun dan mengelola jalan tol di Indonesia. Masalahnya ada di kalangan pemerintah daerah. Perjalanan jalan tol ini pada awalnya sangat bergantung pada komitmen kepala daerah. Setelah itu, daerah perlu membentuk tim yang profesional juga untuk berkolaborasi dengan Jasa Marga membangun dan mengelola jalan tol Sumatera. Jika tidak, semua hanya mimpi panjang. Jalan tol akan berjalan lambat seperti biasanya. Padahal ini era cepat yang perlu disikapi dengan sigap juga oleh aparatur pemerintah daerah. (*)

Mimbar Legislatif

EDISI APRIL 2012


WARTA

Jadwal Pilgub Belum Pasti Jadwal pemilihan Gubernur Lampung belum bisa dipastikan, apakah pada tahun 2013 atau pada 2014. Kepala Biro Otonomi Daerah Provinsi Lampung Peturun A.S. menegaskan hingga akhir April 2012 Pemprov belum dapat memastikan kapan jadwal pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung digelar, karena memang belum terbit surat keputusan dari Kemendagri soal penetapan jadwal Pilgub Lampung. alimat senada juga disampaikan Sekretaris Komisi I DPRD Lampung Watoni Nurdin yang mengaku belum mendapatkan surat tentang jadwal pelaksanaan pilgub. “Namun, jika KPU telah melakukan persiapan untuk menentukan tahapan, itu sah-sah saja sebagai persiapan sejak awal. Hal ini diharapkan dapat memperingan kerja KPU. Sebab, KPU juga nantinya disibukkan dengan jadwal Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif 2014,” kata Watoni. Sementara Ketua KPU Lampung Edwin Hanibal menegaskan, KPU Lampung mulai bersiap membahas jadwal tahapan pilgub. Hal ini berdasarkan kesepakatan anggota KPU Lampung. Edwin mengatakan KPU Lampung telah selesai melakukan penyusunan rencana kerja anggaran. “Kini dalam tahap finalisasi. Setelah itu, pada awal bulan ini juga kami serahkan ke DPRD dan Pemprov,” ujarnya. Untuk RKA, KPU Lampung mengajukan dana Rp271 miliar, yakni untuk putaran pertama dianggarkan Rp206 miliar dan putaran kedua Rp65 miliar. Dana ini mengacu jumlah penduduk Lampung yang mencapai 9 jutaan jiwa.Usai membahas RKA, kata Edwin, KPU memutuskan untuk mulai membahas tahapan jadwal pilgub. Pembahasan masih mengasumsikan pemilihan dilakukan secara langsung. Meskipun keputusan resmi

K

Mimbar Legislatif

EDISI APRIL 2012

Watoni

tentang jadwal pilgub pada 2013 belum berada di KPU, persiapan memang telah harus dilakukan. “Kami juga akan meng-cross check jumlah penduduk yang telah disampaikan kepada kami, yakni sekitar 9 juta,” katanya. Jumlah itu akan memengaruhi jumlah tempat pemungutan suara (TPS) sehingga berkaitan dengan logistik pemilihan. Jumlah penduduk juga nantinya menentukan jumlah dukungan untuk calon independen. Sebab, dalam RUU Pilkada terbaru terdapat pasal yang menyatakan bahwa calon kepala daerah harus diusung oleh parpol.

Perlu Samakan Persepsi Sebelumnya, ketika hearing antara Komisi I DPRD dan KPU Lampung beberapa waktu lalu, Watoni mengatakan Pemprov dan KPU Lampung harus satu persepsi mengenai jadwal pelaksanaan pemilihan Gubernur (Pilgub) Lampung. “Jika perlu, ditunjuk penghubung atau liaison officer (LO) untuk menjembatani KPU dan pemprov,” katanya. Menurut Watoni, untuk menyamakan persepsi antara pemprov dan KPU perlu adanya LO agar tidak terjadi debat kusir berkepanjangan tentang jadwal pelaksanaan pilgub. Kalimat senada disampaikan Farouk Daniel yang juga anggota Komisi I DPRD Lampung. “Harus segera ada konsultasi antara Pem-

prov, KPU, dan DPRD. Jangan sampai terlambat membahasnya. Kita pasti tidak menginginkan akhirnya Kemendagri mengirimkan seseorang untuk memimpin Lampung karena adanya keterlambatan atau kekosongan,” tegas Farouk diamini anggota komisi I lainnya, Ahmad Bastari. Menurut Ahmad Bastari, paling rasional pilgub memang dilaksanakan 2013. “Sepanjang sesuai dengan undang-undang dan tidak mengurangi masa jabatan pilgub sehari pun, ya tidak masalah,” katanya. Sementara Ketua KPU Lampung Edwin Hanibal, usai hearing dengan Komisi I DPRD Lampung, menyatakan terkait waktu pelaksanaan cenderung dipilihnya 2013 memiliki banyak dasar. “Pada 2014 itu terdapat pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden. Berdasarkan UU No. 10/2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, tidak boleh pada tahun yang terdapat pemilihan anggota legislatif dilakukan pemilihan kepala daerah,” urainya. Kemudian berdasarkan analogi yang dilakukan KPU dan Kemendagri, paling lambat Oktober 2013 telah dilaksanakan pilgub. Jika tidak dilaksanakan pada 2013, diundur hingga 2015. Namun, ini tidak dimungkinkan. “Bukan hanya Lampung yang begini, sembilan provinsi lainnya di Indonesia juga mengalami kasus serupa dengan Lampung,” lanjutnya. Namun, untuk semakin menguatkan, KPU Lampung meminta KPU mendesak Kemendagri mengeluarkan Perppu sehingga tidak terjadi perdebatan panjang tentang jadwal pemilihan. Terlebih dalam rentang persiapan pilgub, KPU juga akan disibukkan dengan mempersiapkan pemilu legislatif. Sebab, Maret–Oktober 2013 merupakan pemutakhiran data pemilik untuk Pemilu Legislatif 2014. “Selain itu, juga akan mempersiapkan pilkada di Lampung Utara,” ungkap Edwin. (tim)

29


Kesiapan Pengamanan Pilkada Komisi I DPRD Provinsi Lampung menggelar dengar-pendapat dengan Kepolisian Daerah (Polda) Lampung pada 12 April 2012. Dalam hearing yang dihadiri Kepala Biro Ops Polda Lampung Kombes Syahimin Zainudin dan Kepala Bagian Ops AKBP Irwandi tersebut antara lain membahas tentang kesiapan kepolisian dalam pengamanan pilkada di tiga daerah. ada akhir tahun ini ada tiga kabupaten di Lampung yang akan menggelar pilkada, yaitu Kabupaten Tulangbawang, Tanggamus, dan Lampung Barat. “Kita harus persiapkan sejak dini upaya-upaya pengamanannya. Karena itu, kita ingin menyamakan persepsi dengan kepolisian, termasuk dari mana anggaran yang diperlukan,� kata Ketua Komisi I DPRD Lampung Ismet Roni. Dia menyebutkan persiapan pilkada di tiga kabupaten telah dilakukan, termasuk para calon yang sudah bermunculan. Biasanya, pada tahaptahap awal situasi pun mulai menghangat dan sangat mungkin muncul beda pendapatan dan beda dukungan dari warga yang bisa saja mengarah pada terjadinya konflik. “Kami berharap kepolisian juga menyiapkan sejak dini, sehingga potensi-potensi konflik bisa dideteksi lebih awal dan tidak terjadi hal-hal yang mengganggu pelaksanaan pilkada,� kata Ismet. Selain membahas soal pengamanan pilkada di tiga daerah, hearing juga membahas hal-hal lain yang terkait dengan keamanan dan ketertiban di Lampung, (tim) termasuk penanganan masalah di Mesuji.

P

Mimbar Legislatif

EDISI APRIL 2012


Mimbar Legislatif DPRD Provinsi Lampung | Edisi April 2012