Page 1


UNDANG-UNDANG DASAR IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA PEMBUKAAN Bahwa sesungguhnya mahasiswa adalah pemuda-pemudi yang memiliki

keyakinan

kepada

kebenaran

dan

telah

tercerahkan

pemikirannya serta diteguhkan hatinya saat mereka berdiri di hadapan kezaliman. Oleh sebab itu, sepatutnya mahasiswa bergerak untuk mengubah kondisi bangsa menuju masyarakat madani yang adil dan makmur. Perjuangan

pergerakan

kemahasiswaan

akan

selalu

ada

selamanya sebagai agen pengubah, kekuatan moral, dan bekal masa depan untuk mengusung cita-cita perjuangan negara. Oleh karena itu, diperlukan sebuah wadah bersama yang menampung segala kegiatan

kemahasiswaan,

yang

memiliki

sifat

independen,

kekeluargaan, keilmuan, kemasyarakatan, dan keterbukaan. Wadah ini bernama Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia. Dalam

rangka

meningkatkan

keimanan

dan

ketakwaan,

menjaga dan meningkatkan aktivitas dunia kemahasiswaan secara bertanggung jawab, melakukan perbaikan pendidikan, penelitian, kesejahteraan,

hukum,

politik,

dan

sosial

kemasyarakatan,

mewujudkan kehidupan kemahasiswaan yang dinamis,

produktif,

dan berkesinambungan, menumbuhkan persatuan di antara seluruh mahasiswa Universitas Indonesia, serta, maka disusunlah aturan kemahasiswaan ke dalam suatu Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia yang berdaulat dan berasaskan kepada keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang

Maha

Esa.

UUD IKM UI Perubahan 2015 | 1


BAB I BENTUK DAN KEDAULATAN Pasal 1 (1) Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia adalah wadah formal dan legal bagi seluruh aktivitas kemahasiswaan di Universitas Indonesia. (2) Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia terdiri atas lembaga kemahasiswaan di tingkat universitas dan tingkat fakultas, yang tiap-tiap lembaga tersebut mempunyai aturan sendiri yang diakui dalam Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia. (3) Kedaulatan berada di tangan mahasiswa dan dilaksanakan sepenuhnya menurut Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia. BAB II KONGRES MAHASISWA Pasal 2 (1) Kongres Mahasiswa merupakan lembaga yang terdiri atas: a. Semua anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa yang tidak dapat diwakilkan; b. Semua Hakim Konstitusi Mahkamah Mahasiswa yang tidak dapat diwakilkan; c. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa yang dapat diwakilkan oleh Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa; d. Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa yang tidak dapat diwakilkan; e. Ketua Badan Audit Kemahasiswaan atau perwakilannya; f. Semua Ketua Lembaga Legislatif Fakultas atau perwakilannya; g. Semua Ketua Lembaga Eksekutif Fakultas atau perwakilannya. (2) Kongres

Mahasiswa

bersidang

sedikitnya

satu

kali

dalam

setahun. UUD IKM UI Perubahan 2015 | 2


(3) Segala

putusan

Kongres

Mahasiswa

ditetapkan

melalui

musyawarah mufakat. (4) Susunan dan kedudukan Kongres Mahasiswa diatur dalam undang-undang. Pasal 3 (1) Kongres

Mahasiswa

berwenang

mengubah dan

menetapkan

Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia melalui musyawarah yang dapat diikuti oleh mahasiswa Universitas Indonesia. (2) Kongres Mahasiswa berwenang memberhentikan Ketua dan/atau Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa dan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia. (3) Kongres

Mahasiswa

berwenang

menyelenggarakan

forum

penyampaian laporan kinerja kelembagaan Badan Eksekutif Mahasiswa, Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa,

Dewan

Perwakilan

Mahasiswa,

Badan

Audit

Kemahasiswaan, dan Mahkamah Mahasiswa. Pasal 4 (1) Kongres Mahasiswa berwenang mengatur dalam hal keadaan memaksa. (2) Untuk

menetapkan

keadaan

memaksa

sebagaimana

yang

dimaksud dalam ayat (1), Kongres Mahasiswa menyelenggarakan sidang yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota

Kongres

Mahasiswa

dan

disetujui

oleh

sekurang-

kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Kongres Mahasiswa yang hadir dalam sidang Kongres Mahasiswa.

UUD IKM UI Perubahan 2015 | 3


BAB III KEKUASAAN EKSEKUTIF Pasal 5 (1) Ketua

Badan

eksekutif

Eksekutif

menurut

Mahasiswa

Undang-Undang

memegang Dasar

kekuasaan

Ikatan

Keluarga

Mahasiswa Universitas Indonesia. (2) Dalam

menjalankan

kewajibannya,

Ketua

Badan

Eksekutif

Mahasiswa dibantu oleh satu orang Wakil Ketua. Pasal 6 (1) Ketua

Badan

rancangan

Eksekutif

Mahasiswa

Undang-Undang

kepada

berhak

mengajukan

Dewan

Perwakilan

Mahasiswa. (2) Setiap rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa dibahas dan disetujui bersama Dewan Perwakilan Mahasiswa. (3) Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa menetapkan peraturan Badan Eksekutif Mahasiswa untuk menjalankan Undang-Undang Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia. Pasal 7 (1) Calon Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa berstatus anggota aktif Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia, sehat jasmani dan rohani, serta mampu melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa. (2) Syarat-syarat untuk menjadi Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa

akan diatur lebih lanjut

dalam Undang-

Undang.

UUD IKM UI Perubahan 2015 | 4


Pasal 8 (1) Calon Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa dipilih dalam satu pasangan secara langsung melalui Pemilihan Raya. (2) Pasangan

calon

Ketua

dan

Wakil

Ketua

Badan

Eksekutif

Mahasiswa yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Raya dilantik oleh Kongres Mahasiswa sebagai Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa. (3) Apabila hanya terdapat satu pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, maka Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa terpilih adalah yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen jumlah suara Pemilihan Raya. (4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa terpilih atau tidak ada pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa yang mengajukan diri dalam Pemilihan Raya, mekanisme selanjutnya ditentukan oleh Kongres Mahasiswa. (5) Tata cara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa diatur dalam Undang-Undang. Pasal 9 (1) Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa dapat diberhentikan

jabatannya

oleh

Kongres

Mahasiswa

apabila

melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas

Indonesia, atau tidak lagi

memenuhi syarat sebagai Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa. (2) Usul

pemberhentian

Ketua

dan/atau

Ketua

Wakil

Badan

Eksekutif Mahasiswa dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa kepada Kongres Mahasiswa dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Mahasiswa untuk memeriksa, mengadili dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Mahasiswa bahwa Ketua dan/atau Wakil Ketua Badan Eksekutif UUD IKM UI Perubahan 2015 | 5


Mahasiswa melanggar Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Ketua dan/atau Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa. (3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Mahasiswa kepada Mahkamah Mahasiswa hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari seluruh anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa. (4) Mahkamah memutus

Mahasiswa dengan

wajib

memeriksa,

seadil-adilnya

terhadap

mengadili, pendapat

dan Dewan

Perwakilan Mahasiswa tersebut paling lama tiga puluh hari, termasuk hari libur, setelah permintaan Dewan Perwakilan Mahasiswa diterima oleh Mahkamah Mahasiswa. (5) Apabila

Mahkamah

Mahasiswa

memutuskan

bahwa

Ketua

dan/atau Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa melanggar Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Ketua dan/atau Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, Dewan Perwakilan Mahasiswa meneruskan usul pemberhentian Ketua dan/atau Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa kepada Kongres Mahasiswa. (6) Kongres

Mahasiswa

wajib

menyelenggarakan

sidang

untuk

menindaklanjuti usul Dewan Perwakilan Mahasiswa paling lama dua puluh hari, termasuk hari libur, sejak Kongres Mahasiswa menerima usul tersebut. (7) Keputusan Kongres Mahasiswa atas usul pemberhentian Ketua dan/atau Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa harus diambil melalui sidang paripurna Kongres Mahasiswa yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir serta dengan mempertimbangkan putusan Mahkamah Mahasiswa.

UUD IKM UI Perubahan 2015 | 6


Pasal 10 (1) Jika Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, maka posisinya digantikan oleh Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa sampai habis masa jabatannya. (2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, selambat-lambatnya dalam waktu tiga puluh hari, termasuk hari libur, Kongres Mahasiswa menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa dari dua calon yang diajukan oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa. (3) Jika Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif

Mahasiswa

mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya

dalam

masa

jabatannya

secara

bersamaan,

pelaksana tugas sementara dijalankan oleh Penanggung Jawab Sementara yang dipilih oleh Badan Pengurus Harian Badan Eksekutif Mahasiswa. (4) Selambat-lambatnya tiga puluh hari, termasuk hari libur, setelah terpilihnya Penanggung Jawab Sementara, Kongres Mahasiswa menyelenggarakan sidang untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa sampai habis masa jabatannya. Pasal 11 Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa memegang jabatan selama satu tahun dan sesudahnya tidak dapat dipilih kembali. Pasal 12 (1) Ketua

Badan

Eksekutif

Mahasiswa

berwenang

melakukan

koordinasi dengan Lembaga Eksekutif Fakultas. (2) Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa berwenang menyikapi politik luar atas nama Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia UUD IKM UI Perubahan 2015 | 7


dengan mekanisme yang ditentukan bersama Ketua Lembaga Eksekutif Fakultas. (3) Ketua

Badan

Eksekutif

Mahasiswa

berwenang

melakukan

advokasi mahasiswa dalam hal dana dan fasilitas di tingkat universitas. Pasal 13 (1) Paguyuban adalah perkumpulan yang bersifat kedaerahan yang didirikan oleh anggota Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia. (2) Paguyuban berada di bawah koordinasi Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa. (3) Ketentuan

lebih

lanjut

tentang

Paguyuban

diatur

dalam

mengangkat

dan

Peraturan Badan Eksekutif Mahasiswa. Pasal 14 Ketua

Badan

Eksekutif

Mahasiswa

memberhentikan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa. BAB IV MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA UNSUR MAHASISWA Pasal 15 (1) Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa adalah anggota aktif Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia yang mewakili mahasiswa dalam Majelis Wali Amanat sebagai organ tinggi di Universitas Indonesia. (2) Susunan, kedudukan, dan pemberhentian Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang.

UUD IKM UI Perubahan 2015 | 8


Pasal 16 (1) Calon

Majelis

Wali

Amanat

Universitas

Indonesia

Unsur

Mahasiswa berstatus anggota aktif Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia, sehat jasmani dan rohani, serta mampu melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa. (2) Calon

Majelis

Wali

Amanat

Universitas

Indonesia

Unsur

Mahasiswa wajib memiliki komitmen, kemampuan, integritas, dan berkinerja baik. (3) Syarat-syarat untuk menjadi Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa diatur lebih lanjut dalam UndangUndang. Pasal 17 (1) Calon

Majelis

Wali

Amanat

Universitas

Indonesia

Unsur

Indonesia

Unsur

Mahasiswa dipilih melalui Pemilihan Raya. (2) Calon

Majelis

Wali

Amanat

Universitas

Mahasiswa yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Raya dilantik oleh Kongres Mahasiswa sebagai Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa. (3) Apabila

hanya

terdapat

satu

calon

Majelis

Wali

Amanat

Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa, maka Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa terpilih adalah yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen jumlah suara Pemilihan Raya. (4) Dalam hal tidak ada calon Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa terpilih atau tidak ada calon Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa yang mengajukan diri, mekanisme selanjutnya ditentukan oleh Kongres Mahasiswa. (5) Tata cara pemilihan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa diatur dalam Undang-Undang. UUD IKM UI Perubahan 2015 | 9


Pasal 18 (1) Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa dapat diberhentikan jabatannya oleh Kongres Mahasiswa apabila melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas

Indonesia, atau tidak lagi

memenuhi syarat sebagai Majelis

Wali Amanat Universitas

Indonesia Unsur Mahasiswa. (2) Usul pemberhentian Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur

Mahasiswa

dapat

diajukan

oleh

Dewan

Perwakilan

Mahasiswa kepada Kongres Mahasiswa dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Mahasiswa untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Mahasiswa bahwa Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa telah melanggar Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas

Indonesia, atau tidak lagi

memenuhi syarat sebagai Majelis

Wali Amanat Universitas

Indonesia Unsur Mahasiswa. (3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Mahasiswa kepada Mahkamah Mahasiswa hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari seluruh anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa. (4) Mahkamah memutus

Mahasiswa dengan

wajib

memeriksa,

seadil-adilnya

terhadap

mengadili, pendapat

dan

Dewan

Perwakilan Mahasiswa tersebut paling lama tiga puluh hari, termasuk hari libur, setelah permintaan Dewan Perwakilan Mahasiswa diterima oleh Mahkamah Mahasiswa. (5) Apabila Mahkamah Mahasiswa memutuskan bahwa Majelis Wali Amanat

Universitas

Indonesia

Unsur

Mahasiswa

melanggar

Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Majelis Wali Amanat

Universitas

Indonesia

Unsur

Mahasiswa,

Dewan

Perwakilan Mahasiswa meneruskan usul pemberhentian Majelis UUD IKM UI Perubahan 2015 | 10


Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa kepada Kongres Mahasiswa. (6) Kongres

Mahasiswa

wajib

menyelenggarakan

sidang

untuk

menindaklanjuti usul Dewan Perwakilan Mahasiswa paling lama dua puluh hari, termasuk hari libur, sejak Kongres Mahasiswa menerima usul tersebut. (7) Keputusan Kongres Mahasiswa atas usul pemberhentian Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa harus diambil melalui sidang paripurna Kongres Mahasiswa yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir serta dengan mempertimbangkan putusan Mahkamah Mahasiswa. Pasal 19 Apabila Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, maka Kongres Mahasiswa selambatlambatnya tiga puluh hari, termasuk hari libur, menyelenggarakan sidang untuk memilih Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa sampai habis masa jabatannya. Pasal 20 Majelis

Wali

Amanat

Universitas

Indonesia

Unsur

Mahasiswa

memegang jabatan selama satu tahun dan sesudahnya tidak dapat dipilih kembali. Pasal 21 (1) Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa bertugas

menyuarakan

kepentingan

mahasiswa

Universitas

Indonesia di dalam forum Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia. UUD IKM UI Perubahan 2015 | 11


(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia

Unsur

Mahasiswa

dapat

membentuk

Badan

Kelengkapan. (3) Tugas dan wewenang Badan Kelangkapan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang. BAB V KEKUASAAN LEGISLATIF Pasal 22 (1) Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa dipilih dari setiap fakultas melalui Pemilihan Raya. (2) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Mahasiswa diatur dalam Undang-Undang. Pasal 23 (1) Dewan Perwakilan Mahasiswa memiliki kekuasaan membentuk Undang-Undang. (2) Dalam hal Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa ditolak, Rancangan Undang-Undang tersebut tidak dapat diajukan kembali dalam Persidangan Dewan Perwakilan Mahasiswa masa itu. (3) Lembaga Legislatif Fakultas ikut membahas rancangan UndangUndang yang berkaitan dengan urusan fakultas. (4) Dewan Perwakilan Mahasiswa mengesahkan Rancangan UndangUndang untuk menjadi Undang-Undang. Pasal 24 (1) Dewan Perwakilan Mahasiswa memiliki fungsi legislasi, fungsi suksesi,

fungsi

keuangan,

fungsi

pengawasan,

dan

fungsi

pembinaan.

UUD IKM UI Perubahan 2015 | 12


(2) Dalam melaksanakan fungsinya Dewan Perwakilan Mahasiswa mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak melaksanakan rapat dengar pendapat. (3) Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Mahasiswa diatur dalam Undang-Undang. Pasal 25 (1) Dewan

Perwakilan

Mahasiswa

berwenang

menyelenggarakan

forum koordinasi lembaga kemahasiswaan Universitas Indonesia. (2) Ketentuan

lebih

lanjut

tentang

forum

koordinasi

lembaga

kemahasiswaan diatur dalam Undang-Undang. Pasal 26 (1) Calon Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa yang memperoleh suara terbanyak dari total jumlah suara Pemilihan Raya di setiap fakultas dilantik sebagai Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa. (2) Fakultas yang tidak memiliki wakil di dalam Dewan Perwakilan Mahasiswa

berhak

menunjuk

perwakilan

fakultas

melalui

mekanisme fakultas masing-masing. Pasal 27 Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa dapat diberhentikan dengan syarat dan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang yang disetujui bersama dengan Lembaga Legislatif Fakultas. Pasal 28 Ketentuan mengenai tata urutan dan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang.

UUD IKM UI Perubahan 2015 | 13


BAB VI LEMBAGA KEMAHASISWAAN FAKULTAS Pasal 29 (1) Lembaga kemahasiswaan tingkat fakultas berwenang menetapkan peraturan

dasar

yang

mengatur

dan

mengurus

sendiri

urusannya. (2) Hubungan wewenang antara lembaga kemahasiswaan tingkat universitas dan lembaga kemahasiswaan tingkat fakultas diatur dalam Undang-Undang dengan memperhatikan kekhususan dan keberagaman fakultas. BAB VII PEMILIHAN RAYA Pasal 30 (1) Pemilihan Raya dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, setiap satu tahun sekali. (2) Pemilihan Raya diselenggarakan untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua

Badan

Eksekutif

Mahasiswa,

Majelis

Wali

Amanat

Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa, dan Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa. (3) Peserta Pemilihan Raya terdiri dari calon Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa secara berpasangan, calon Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa, dan calon Anggota

Dewan

Perwakilan

Mahasiswa

yang

bersifat

perseorangan. (4) Pemilihan Raya diselenggarakan oleh panitia Pemilihan Raya yang bersifat sementara dan mandiri. (5) Ketentuan lebih lanjut tentang Pemilihan Raya diatur dalam Undang-Undang.

UUD IKM UI Perubahan 2015 | 14


BAB VIII HAL KEUANGAN Pasal 31 Sistem keuangan lembaga kemahasiswaan disusun berdasarkan prinsip transparansi, komunikasi, keadilan, dan tanggung jawab. Pasal 32 (1) Sumber dana lembaga kemahasiswaan diperoleh dari iuran anggota, anggaran rektorat, usaha-usaha yang legal, halal, dan tidak bertentangan dengan landasan serta tujuan lembaga kemahasiswaan Universitas Indonesia. (2) Seluruh kegiatan lembaga kemahasiswaan tidak diperkenankan menerima dana dari partai politik, perusahaan rokok, minuman keras, dan alat kontrasepsi. Pasal 33 (1) Untuk memeriksa dan mengawasi pengelolaan keuangan lembaga kemahasiswaan tingkat universitas, diadakan suatu Badan Audit Kemahasiswaan yang bersifat bebas dan mandiri. (2) Laporan keuangan lembaga kemahasiswaan wajib diserahkan kepada Badan Audit Kemahasiswaan dalam jangka waktu tiga puluh hari setelah setengah masa kepengurusan dan tiga puluh hari setelah masa kepengurusan berakhir. (3) Laporan keuangan lembaga kemahasiswaan yang telah diaudit dan

laporan

hasil

audit

diserahkan

kepada

lembaga

kemahasiswaan yang bersangkutan serta dipublikasikan kepada mahasiswa Universitas Indonesia. (4) Ketentuan lebih lanjut tentang keuangan kemahasiswaan dan Badan Audit Kemahasiswaan diatur dalam Undang-Undang.

UUD IKM UI Perubahan 2015 | 15


Pasal 34 (1) Anggota Badan Audit Kemahasiswaan dipilih melalui panitia khusus yang dibentuk oleh Kongres Mahasiswa. (2) Syarat, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian anggota Badan Audit Kemahasiswaan diatur dalam Undang-Undang. BAB IX KEKUASAAN YUDIKATIF Pasal 35 (1) Kekuasaan yudikatif merupakan kekuasaan yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan

guna menegakkan hukum

dan

keadilan di Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia. (2) Kekuasaan sebagai

yudikatif

badan

dilakukan

peradilan

di

oleh Ikatan

Mahkamah

Mahasiswa

Keluarga

Mahasiswa

Universitas Indonesia. Pasal 36 (1) Mahkamah

Mahasiswa

berwenang

mengadili

pada

tingkat

pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia, memutus sengketa antarlembaga kemahasiswaan tingkat Universitas, menyelesaikan permasalahan status keanggotaan Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia, memutus sengketa Pemilihan Raya tingkat Universitas, dan memberikan pendapat hukum kepada Badan Eksekutif Mahasiswa atau Dewan Perwakilan Mahasiswa atas permasalahan Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia apabila dimohonkan. (2) Mahkamah

Mahasiswa

berwenang

mengadili

pada

tingkat

pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji produk Legislasi Fakultas terhadap Peraturan Dasar Fakultas,

memutus

sengketa

antarlembaga

kemahasiswaan

UUD IKM UI Perubahan 2015 | 16


tingkat

Fakultas,

menyelesaikan

permasalahan

status

keanggotaan Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas, memutus sengketa Pemilihan Raya tingkat Fakultas, dan memberikan pendapat hukum kepada Lembaga Eksekutif atau Lembaga Legislatif Fakultas atas permasalahan Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas yang bersangkutan apabila dimohonkan, jika Peraturan Dasar

Fakultas

yang

bersangkutan

mengakui

kewenangan

Mahkamah Mahasiswa. (3) Mahkamah Mahasiswa wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Mahasiswa mengenai dugaan pelanggaran oleh Ketua

dan/atau

Wakil

Ketua

Badan

Eksekutif

Mahasiswa

menurut Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia. Pasal 37 (1) Mahkamah Mahasiswa memiliki lima orang anggota hakim konstitusi yang dipilih melalui panitia khusus yang dibentuk oleh Kongres Mahasiswa. (2) Hakim konstitusi harus memiliki integritas, kepribadian yang tidak tercela, dan memiliki pengetahuan tentang Undang-Undang Dasar Ikatan Mahasiswa Universitas Indonesia. (3) Hakim konstitusi tidak boleh merangkap sebagai pengurus lembaga formal di tingkat universitas maupun fakultas. (4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Mahasiswa dipilih oleh anggota hakim konstitusi. (5) Syarat, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian hakim konstitusi diatur dalam Undang-Undang. Pasal 38 Susunan,

kedudukan,

hukum acara,

serta

ketentuan

lainnya

tentang Mahkamah Mahasiswa diatur dalam Undang-Undang.

UUD IKM UI Perubahan 2015 | 17


BAB X UNIT KEGIATAN MAHASISWA Pasal 39 Unit Kegiatan

Mahasiswa

adalah

wadah

kegiatan

dan

kreasi

mahasiswa Universitas Indonesia yang diakui secara formal dalam satu bidang peminatan, bakat, dan pelayanan keagamaan di tingkat universitas. BAB XI KEANGGOTAAN Pasal 40 (1) Anggota Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia terdiri dari anggota biasa dan anggota aktif. (2) Anggota biasa adalah setiap mahasiswa Universitas Indonesia yang terdaftar aktif secara akademis. (3) Anggota aktif adalah anggota biasa yang telah mengikuti prosedur penerimaan anggota aktif dan dinyatakan lulus. Pasal 41 (1) Anggota biasa berhak memilih dalam Pemilihan Raya. (2) Anggota aktif berhak memilih dan dipilih dalam Pemilihan Raya serta berpartisipasi sebagai pengurus lembaga kemahasiswaan di Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia. Pasal 42 (1) Setiap anggota Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia berhak mendapatkan pelayanan dan fasilitas kemahasiswaan. (2) Setiap anggota Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia berhak mengeluarkan pendapat secara lisan dan/atau tulisan. (3) Setiap anggota Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia berhak untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan Ikatan

UUD IKM UI Perubahan 2015 | 18


Keluarga

Mahasiswa

Universitas

Indonesia

sesuai

dengan

prosedur yang berlaku. (4) Setiap anggota Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia berhak untuk mengajukan tuntutan terhadap anggota Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia dan/atau lembaga di dalam Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan dalam Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia. Pasal 43 (1) Setiap anggota Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia wajib menaati dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia dan aturan-aturan lain yang

berlaku

di

Ikatan

Keluarga

Mahasiswa

Universitas

Indonesia. (2) Setiap anggota Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia wajib menjaga nama baik Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia. (3) Setiap anggota Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia wajib mengikuti prosedur penerimaan anggota Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang. Pasal 44 Ketentuan

mengenai

keanggotaan

Ikatan

Keluarga

Mahasiswa

Universitas diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang. BAB XII BENDERA DAN LAMBANG Pasal 45 (1) Bendera Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia adalah bendera dengan warna dasar kuning dengan tulisan Ikatan UUD IKM UI Perubahan 2015 | 19


Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia dan gambar Makara Universitas Indonesia. (2) Tulisan IKATAN KELUARGA MAHASISWA melingkar di atas makara dan tulisan UNIVERSITAS INDONESIA melingkar di bawah tulisan makara. Pasal 46 Lambang Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia adalah Makara Universitas Indonesia dan tulisan IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNVERSITAS INDONESIA berwarna hitam. BAB XIII PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA Pasal 47 (1) Usul

perubahan

Undang-Undang

Dasar

Ikatan

Keluarga

Mahasiswa Universitas Indonesia diagendakan dalam sidang Kongres Mahasiswa. (2) Setiap usul perubahan Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah, beserta alasannya. (3) Untuk

mengubah

Undang-Undang

Dasar

Ikatan

Keluarga

Mahasiswa Universitas Indonesia, sidang Kongres Mahasiswa harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Kongres Mahasiswa dan disetujui lebih dari lima puluh persen anggota Kongres Mahasiswa. (4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia dilakukan dengan

musyawarah

yang

diselenggarakan

oleh

Kongres

Mahasiswa yang dapat dihadiri oleh mahasiswa Universitas Indonesia. UUD IKM UI Perubahan 2015 | 20


ATURAN PERALIHAN Pasal I Segala

peraturan

perundang-undangan

yang

ada

tetap

berlaku

selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia ini. Pasal II Semua lembaga kemahasiswaan yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia ini. Pasal III Susunan

dan

keanggotaan

lembaga

kemahasiswaan

tingkat

universitas periode kepengurusan 2015 tetap berlaku hingga masa kepengurusannya berakhir. Pasal IV Sebelum Kongres Mahasiswa terbentuk, pemberhentian Ketua dan/atau Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa dan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa dilaksanakan oleh Forum Mahasiwa. Pasal V Kongres Mahasiswa dibentuk selambat-lambatnya 29 Februari 2016


RISALAH SIDANG

UNDANG-UNDANG DASAR IKATAN MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA PERUBAHAN

MUSYAWARAH MAHASISWA | 2015


Notulensi Uji Publik Draft UUD IKM UI 2015

Firman (FE 2012): Membuka Acara dengan Doa Bang Fajri 1(Ahli Hukum Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI): Kita diskusi saja, dua minggu lalu saya sudah bilang ke Alfath soal perbandingan. Nah pas 2006 itu nostalgia juga karena saya pas itu masih MABA. Konstitusi itu harus merekam dinamika mahasiswa saat itu. Jadi kalau melandaskan 2006 ya salah juga, harus terhadap dinamika mahasiswa saat ini. 2006 itu terjadi perdebatan antara teknis sampai konsep. Sampai ngrobrol Nah dinamika saat ini bagaimana? Kelemahan mendasar adalah tidak semua bisa disamakan dengan UUD Indonesia. Belum tentu sama. 2006 kita berdebat pake parpol atau enggak, nah saat 2006 kitaberkaca dengan UGM yang tak terlalu baik dan ya kita sepakat ndak pakai. Selain seorang yang memang berkutat dalam studi Hukum tata Negara, beliau sempat menjabat sebagai ketua BPM FH UI dan menyaksikan MUSMA 2006 2006 kita ingat banyak dengungkan teori-teori namun yang lihat ke UI juga. Nggak semua teori cocok juga. Misal UGM pake, ya kultur di UGM beda. Ya kalau ditanya siapa ahlinya ya teman-teman di sini ini. Kalau misalnya ada perdebatan dalam aturan dasar ya dijalani, nggak bisa enggak. Tapi pinter-pinterlah mengelola forum. Waktu perumusan itu panitia sudah sangat capek di minggu terakhir. Karena sudah cape ya diberesin. Harus siap molor dan siap mengelola forum dengan baik. Evaluasi terbesarnya adalah ya mengelola forum. Ya misal ada dua kubu dalam pengambilan keputusan, terus satu kubu ada dan voting ya menang. Mungkin ndak ada rapat antar panitia 2006 dengan sekarang, tapi ya harusnya bisa dijaga dan sama. Karena kalian mahasiwa UI juga. Baik saya mulai pembahasan, misal dalam bentuk kedaulatan, ini belum tegas menghubungkan antara konstitusi UI dengan fakultas. Ini perdebatan, misal apakah UI setara atau mau UI paling tinggi di atas fakultas. Ya makanya sekarang diubah nama menjadi BEM, karena dahulu senat. Memang ada dua opsi, mau ditegaskan apa mau dibuat ngambang juga ndak apa-apa. Ya nanti terserah forum. Kelemahannya kalau ndak tegas ya Fakultas bisa bertentangan dengan konstitusi UI, kalau ndak pernah jangan-jangan nggak perlu ditegaskan.


Kemudian kongres mahasiswa, kalau saya baca ini akan jadi lembaga. Yang harus dipahami adalah, saya meraba ya gak bisa juga dibandingin sama MPR. Kalau saya liat ya ini forum utuk memutuskan beberapa hal. Jadi ya ia hanya ada di forum-forum tertentu, tak seperti lembaga. Kalau jadi lembaga ya harus ditentukan kesekretariatannya. Nah kan DPM UI ini kan sebenernya sumber dayanya sedikit kan. Sekarang ada berapa? Misal tentang MPR, ini juga ditentang juga karena apakah ini lembaga? Tapi di MPR kan orangnya banyak. Ya kalau perwakilan ya fokus ke DPM dan BPM aja. Nanti bias. Misal gue mahasiswa mau ajukan aspirasi gue kemana nih? Alfath (FH 2011-Drafter): Ya sebenarnya dalam hal kongres ini ya tentunya ada perdebatan juga. Misal dalam keeftifitasan FORMA yang jarang kuorum. Makanya kita mengeluarkan UKM. Misal BEM UI mau diimpeach niih, kan dia juga anggota FORMA terus gimana? Fajri: Ya misalnya kita ambil contoh MWA deh, itu kan ada rektor tapi kalau keputusan tentang rektor dia tidak boleh masuk. Misal ini bisa diadopsi juga cara ini. MM BAK ya saya kurang tau kondisinya akan bagaimana. Hanri (FH 2011-Drafter): Kalau begitu kongres itu yang dipilih mahasiwa? Fajri: Mendingan ditegasin aja siapa-sapa aja yang masuk, terus kalau jadi lembaga misal butuh ruangan, butuh anggaran, dsb. Terus di eksekutif ini bukan soal ketua bem.nya tapi paguyuban. Ini saya belum terlalu paham. Misal paguyuban ini apa? Pertanggungjawabannya bagaiamana? Misal disamain di Indonesia sebagai suku, Ya kan suku ndak masuk konstitusi kan, Kemudian tentang MWA UI UM, ini muncul dari UI, bukan dari Kemahasiswaan, ini organya UI sebenernya. Kenapa masuk, ya karena ada kata Mahasiswa. Misal yang maju hanya satu atau dua begitu. Terus syarat minimal ya lalu komnetar terkait kekuasaan legislatif, karena di narasinya ada sistem check and balances, misal ini kan konsep saling mengimbangi. Misal Eksekutif lagi kerja, ya bisa di imbangi sama legis, legis kerja bisa di Judicial review. Misal lagi dalam memilih kepala kepolisian, Presiden milih tapi DPR bisa challenge nih. Misal lagi legislatif ya harusnya juga diimbangi dari kekuasaan eksekutif, bahas bareng. Atau President itu ditarik ke paling ujung, president punya hak veto, veto itu hak untuk membatalkan. Dan di banyak negara konsepnya bisa beda-beda. Alfath (FH11-Drafter): Terkait dengan ExOfficio nih, sebetulnya apa sih yang diharapkan dari original intent. Misal UUD IKM yang lama, ya DPM itu terdiri dari Indep dan ExOfficio yang jadinya setara kan. Ya


padahal kan yang terbentuk duluan ya yang Indep, sehingga kita agak terlambat start nih. Apa rasionalisasi ini? Fajri (Ahli): ExOff itu muncul karena nggak semua fakultas punya wakil di DPM. Seinget saya kalau di fakultas itu ada, nggak perlu ada ExOfficio. Jadi ya kalau belum ada perwakilannya ya sama. Alfath (FH11-Drafter): Apakah ExOff itu harus BPM Fakultas apa Oprec? Hhe Rifqi (FEB12-Adhoc): Ya kan ketentuan ExOff tergantung BPM fakultas Fajri (Ahli): ya misal kalau MM ya, ya orang ada yang mahir dari keilmuan ada yang mahir dalam common sense. Misal dalam hal juri, misal dari perkataan pedagang sayur ini gak adil. Ya itulah. Tapi kalau di anak UI ini common sensenya sama, latar belakangnya dianggap sama, di sistem juri itu di formulasi dari pasal-pasal. Ilmu Hukum itu ada dua, satu berdasar ilmu hukum yang kedua berdasar common sense.. Ya ini membuka kesempatan, misal di Indonesia di challenge, Marbun (FH12): Ya misal kembali ke Thomas Aquinias, konsep hukum acara sesungguhnya diatur bahwa ini hanya anak hukum. Terus kumpulan Hakim Agung kan ada karier dan non-karier, kalau kita lihat 15 Fakultas ada perwakilan, ya menurut saya bikin tim saja, kalau DPM diragukan independensinya ya buat panitia. Ya menurut saya jadi gak logis kalau harus dari DPM fakultas. Fajri (Ahli): Kalau teknisnya ya silahkan, kalau kecenderungan misal karena keahlian ya begitu. Kalau DPM misal, saya setuju sih kenapa ia bisa mengajukan padahal ia lembaga politik. Tapi misal masuk konsep, konstitusi harus ideal. Marbun (FH12): Ya kan ini DPM yang UKK kita, nentuin kita lulus atau enggak. Ini saja saya ndak nemukan rasionalisasinya kenapa bisa tentukan Marbun lulus atau Ndak Andi (FH11-Drafter)): Ini satu pertanyaan misal gak ada yang daftar, apakah Marbun lanjut dua periode.


Marbun (FH12) Masalah itu gak masalah, tapi yang masalah itu ya pendaftaran pertama. Andi (FH12-Drafter) Timbul pertanyaan kalau ada tim indep, ini kan sampai akhir kan. Lha ini kan tim yang buat DPR. Ya ini misal MK perwakilan dari lembaga-lembaga, Fajri (ahli): Misal hakim MK, kenapa tiga lembaga? Krena ini cerminan dari ketiga lembaga tertinggi. Inikan tertinggi ya, lalu siapa yang pilih? Ya makanya pertama ya ada perwakilan tiap. Andi (FH11-Drafter): Kalau bisa sih ya dari kongres misal Bang Marbun (FH12) Nah itu lebih rasional Fajri (Ahli): Nah misal hubungan antar fakultas, penegasan itu cenderung tidak dibahas, karena ya panjang. Kalau dibiarkan mengalir misalnya dan nggak masalah ya ndak masalah juga. Kemudian dalam hal MM bisa legal opinion, ya jaga martabatnya. Misal dibatasi BEM, DPM sama UKM saja. Dan harus surat resmi, kalau nggak tar kek Advokat. Bagus idenya jadi penerjemah peraturan/konstitusi, tapi harus ada peraturannya. Lembaga yang boleh minta pendapat itu disebut, sehingga buka pintunya tak terlalu banyak. Jangan sampai jadi Advokat lagi, ngumpulin Hakim MM ini gak gampang tapi ya harus pendapat lembaga bukan pendapat perseoranagn. Itu komentar secara konsep. Kalau secara substansi ya Anda yang tau Andi (FH11): Legis nih, ada Indep dan Exxoff, gue mencoba bertanya DPM ini punya legitimasi representasi ke-UI-an, DPM UI ini bisa dibilang representasi UI. Misal di drafter ada perdebatan jadikan fakultas jadi Dapil, tapi jumlahnya sama. Harapannya bisa fix 15 dan strukturnya baku. Masalahya adalah bisa nggak memastikan tiap fakultas ada yang maju. Atau ide yang kedua adalah independen itu dipilih se UI, dia keliling. Fajri (Ahli): Dua konsep ini juga muncul di 2006 lalu. Misal anggota DPM ini dpilih semua UI, kedua terganjal dengan konsep perwakilan, lalu muncul ExOfficio. Kalau yang ingin diselesaikan ExOffnya karena tidak dipilih melalui cara yang sama ya ini masalah yang baru. Misal di US


ya kan juga lokal nih buat senat, ini negara bagian. Apakah DPM itu harus se-UI atau enggak? Andi (FH11): Ya kalau saya ya opsi pertama yang pemilihan seUI, atau ExOfficio aja semua, pemilihan di serahkan ke fakultas misalnya mau dari BPM atau pemira Fajri (Ahli): Nah dua konsep itu kan bukan tidak pernah ada, tapi sekarang UI mau gimana? Misal ada yang gak jelas dari ExOff dan Independen. Rifqi (FEB12): UUD IKM ini misal sebagai negara, kalau saya lebih bilang UI ini itu Union bukan negara. Jadi IKM UI sih jadi IK ke-16. Padahal penerapannya kita ini kek Union, bukan negara. Kaya EU misalnya punya EU Council Fajri (ahli): Ini pernah diperdebatkan juga sebelumnya ke tarik-tarikan kepentingan, misal ke federal kan kekuatan ajdi ke Fakultas dan BEM UI jadi kehilangan banyak kewenangan. Tapi ya jangan kuatir juga karena ada forum bersamannya, ada senat di Whasington yang perkumpulan negara bagian. Kondisi hari ini ntah ya, kalau jaman saya ya BEM UI tak punya kekuatan ke bawah, Andi (FH11): Sama kok Fajri (Ahli): Ya kalau sudah terjadi, ya buka-bukan aja jadiin konstitusi. BEM Fakultas dulu adalah perwakilan dari BEM UI, BEM UI dulu komando, gak boleh ada yang beda. Pemilihan tetap di Fakultas. Senat itu ya adalah bagian pemerintah pusat yang ada di daerah. Nah MUSMA 2006 juga bilang soal Otonomi tuh. Yang kemudian di fakultas jadi BEM, yang bisa punya sikap sendiri. Ya kalau memang sekarang yang mengerucut demikian, ya konstitusikan saja. Hukum tuh gak perlu hal yang baru, ya misal kewenangan BEM UI A,B,C,D, tapi yang jalan A dan B saja. Andi (FH11):


Kalau yang saya takutkan kalau sistemnya Union misalnya, dalam pengambilan sikap misal. Saya No Problem jika setiap Fakultas punya sikap sendiri-sendiri. Tapi yang saya permasalahkan jika ada yang kalah voting misal di Sospolnet misal terus nggak ikut. Kan bagaimana ini? Nah EU misalnya kalau lagi voting, apakah bisa satu sikap atau enggak. Saya sepakat banget dengan Union, misal ada mekanisme penyikapan voting terus ngikut ya saya setuju. Tapi ya harus satu sikap. Fajri (Ahli): Harus dibedakan latar sejarah dari Federal dan Union, Federal itu kan negara besar terus didelegasikan kalau union kan. Marbun (FH12) Saya sepakat sama Abang, kita lihat apa yang ada kita buat peraturannya. Tapi kalau untuk keluar, ya saya tak terlalu permasalahkan. Toh banyak kok yang nggak mengakui. Saya udah baca, ya Cuma Psikologi aja. Rifqi (FEB12): Kalau memang sejarah ya its oke, tapi kalau Fakultas misal FEB lebih menekankan kompetisi dan publikasi internasional, so ini beda sama UI yang konsen ke PIMNAS, ya gak usah ikut pimnas. Alfath (FH11): Misal ada advokasi kemahasiswaan, misal bikun telat muluk, siapa yang akan mengadvokasi. Misal ada mahasiswa DO karena biaya ya itu jadi tamparan. Kalau sikap politik ya monggo kuat-kuatan media lah. Kita jujur-jujuran saja, Andi maju bukan dari KaBEM Fakultas misal. Rifqi (FEB12): EU juga punya menteri, misal Yunani krisis, ya kan ada yang buat. Kita clearkan bahwa hukum yang ada di tingkat universitas adalah hukum tingkat Univ dan hubungan antar fakultas saja, melegitimasi apa yang terjadi sekatang Fajri (Ahli): Tentuin dulu konsepnya, hubungan antar UI dan Fak misalnya, UI misal fokus di Rektorat. Ya ini udah jelas. Misal ada anak FH yang pengen ngadu bikun ya bisa ke BPM FH terus koordinasi dengan DPM UI misalnya. Ya kalau isu nasional misalnya, ya itu dinamika forum, apakah musyawarah atau voting. Ya bagi aja apa urusan fakultas dan aman Universitas. Kelemahannya adalah nanti ada yang tidak kepikiran, ya ini liat nanti kalau bener ada kongres selesaikan aja di sini. Kalau dulu kan auranya mau kesatuan, karena kan NKRI masak amu kepecah. Tapi ya sekarang ya liat yang ada sekarang. Andi (FH11):


Terakhir ini, sebenernya pas gue eksplorasi di Teknik ada yang kasih konsep baru. Perbedaan sikap, lebih di tataran sosial politik. BEM UI punya kastrat, BEM Fakultas punya Kastrat. Sempet ada usulan BEM UI fokus ke penyikapan isu, BEM Fakultas lebih ke kegiatan di Fakultas, HIMA lebih ke keilmuan. Clashnya kan di situ, semua punya kastrat. Fajri (Ahli): Ya itu alternatif, apakah nanti akan disetuji pa enggak ya terserah. Firman -Menutup Forum Seminar, lanjut diskusi tanpa Bang FajriHanri (FH11) Kalau bahas ini, kita proses pembahasan dibahas tahap-pertahap. Kita akan buat pesebaran apa-apa saja yang berubah. Terus ada perubahan draft juga, minimal draft itu berubah tiga kali. Ada di deputi, lalu uji publik, ya nanti presentasi dengan tim adhoc kita buat matriksnya, nanti bakal buat jadi draft, lalu nanti perdebatan dalam MUSMAnya. Kalau dipembahasan misalnya dipisah jadi dua kelompok saling bahas atau dibuat perhari dengan bahasan limit. Alfath (FH11): Kita butuh fokusnya, 2006 ke 2015 itu 9 tahun yang jelas udah berubah. Ya gue berharap kita ada di tahun ini selesai. Terus punya konsensus bersama. Ada tanggapan? Sule (FIK12): Usulan pembahasan akan sperti apa, per komisi atau per bahasan. Gue sepakat per sub bahasan saja. Lalu di akhir kemungkinan akan miss sehingga bisa pasti selesai di hari itu. Gagar (Psiko 12): Balik lagi subtansi kita pake musma adalah kita bahas segala agenda yang mengikuti floor, kalau nanti ada yang tak ingin perkomisi, kalau floor semua tau mengerti bagaimana ya MUSMA itu seperti itu sebebas-bebasnya. Ya usul pembahasan ya terserah floor aja. Itu nanti akan memaksakan logika akan panjang atau pendek. Ariq (FKG12): Kalau sampai pembahasan panjang terus gak selesai-selesai, terus apakah presidium itu akan voting akan enggak?


Rifqi (FEB12): Ya kita sudah sepakat untuk pembuatan hari sendiri untuk pembahasan tatib ini, ya nanti terserah akan bagaimana? Alfath (FH) Ya kan tadi Bang Fajri menekankan tentang politik UI saat ini, Rifqi (FEB12) Kalau metode ya nanti ada waktunya di pembahasan tatib, kan uji publik ini kan pencerdasan substansif. Marbun (FH12) Untuk bentuk dan kedaulatan gue gak bisa beri jawaban, namun ini mempengaruhi gue dalam mengadili sengketa. MM punya kewenangan buat uji undangundang. Apakah gue selaku MM harus tau semua UU tiap fakultas atau gimana? Padahal MM tidak dipilih dari DPM-DPM Fakultas. Alfath (FH11): Ya tergantung nanti bagaimana, kalau jadinya FEDERAL ya nanti MM gak bisa uji di tingkat Fakultas. Rifqi (FEB12) Kalau menurut gue soal usul BEM UI yang dari teknik ya ini nggak mungkin, karena setiap BEM Fakultas bertanggung jawab ke konstituen fakultasnya. Ya misal BEM Fakultas ikut ke BEM UI padahal suara konstituen ndak seperti itu, ya gimana? Apalagi buat BEM Fakultas yang identik dengan sosial politik. Yakali BEM Fisip gak punya kewenangan sendiri. Yakali BEM FH gak punya sikap sendiri. Alfath (FH11) Ya lalu tadi tentang UKM yang keluar Forma nih gimana? Rifqi (FEB12) Ya kalau menurut saya sih kasihan, kan UKM udah ndak masuk di BEM UI nih, beda kek BEM FE yang membawahi UKF. Kalau ada kekurangan dana ya bisa ditalangi BEM Fakultas. Egi (FH11) Ya kalau saya di UKM ya alhamdulllah kalau dana terpenuhi, dan kalau saya liat di ketua lembaga-lembaga juga jarang ada penyikapan yang harus disampaikan terkait sosial politik. Ya bisa dibuat lah, apakah UKM satu, atau per Corenya ada wakilnya atau gimana?


Rifqi (FEB12) Kalau ada UKF yang sudah mandiri ya pisah di BEM, bahkan BO Economica gak dapat dana dari dekanat. Ya concern gue buat UKF yang kecil, dia harus ada budgeting, bendahara dsb. Ya kalau salam merasa sudah mampu ya keluar dari BEM UI misalnya. Alfath (FH11) Ya kalau gue sih misal ya perwakilan, per core misalnya keagamaan misalnya. Rifqi (FEB12) Kalau di FE punya indikator sih, misal UKM bisa jadi BSO kalau sudah punya dana abadi 70 juta. Putri (FISIP11) Ya kalau di UI juga ada UKM BO dan UKM BSO, ya sekarang ini ya sudah terjawab ketika yang udah UKM BO itu sudah mandiri dana. Kalau UKM BSO kan memang masih di koordinasi BEM UI. Kalau gue lihat di FORMA ya kaya ngapain sih gue di sana. Ariq (FKG12) Kalau soal UKM, ini harus dibalikin ke UKMnya lagi. Misalnya mereka satu suara mereka nggak mau ya kita nggak bisa memaksa. Tapi kalau satu dua yang pengen tetap terlibat di forma, ay kita tak bisa batasi lho. Alfath (FH11) Konstitusi harus abstrak dan jelas, gak bisa dimention apa yang masuk dan apa UKM yang enggak. Egi (FH11) Sebenernya ini udah, saat pengumpulan draft UUD IKM di UKM, ya ada yang berpendapat ada yng enggak. Kebanyakan minta tidak dimasukan dalam FORMA. Ya itu kenapa landasan jelasnya kenapa ndak dimasukan dalam FORMA. Kirana (Kom 14) Ada yang bilang ada yang mau dan ada yang enggak. Kalau di group kan itu informal kan ya. Kalau menurut gue sih SUMA tetep mau terlibat kok. Kalau soal pembedaaan UKM BO-BSO pake indikator dana, menurut gue nggak bisa. Ya kan dana bukan satu-satunyua ukuran. Yakali kita di bawah BEM UI Adlul (FH12)


Misalnya untuk mengirimkan satu wakil saja aja susah banget. Ya menurut gue sih besok coba kasih tawarin satu satu pas display Egi (FH12) Belum ada forum ketua UKM, ya kan saya ini siapa gitu kan? Saran usul kongkrit sih pas pembahasan draft nanti mengakomodir semuanya akalupun ada perwakilan ya gak usah semuanya. Sepakat harus ditentuin dulu si kongres atau si Forma ini punya kewenangan apa buat mempengaruhi apa di UKM. So bisa liat apakah UKM mau ikut apa enggak Adlul (FH12) Yap begitu, kita nantikan matriksnya saja ya dari tim adhoc Alfath (FH11) Misal ketika ngobrol ke Pak Arman, ada dion juga, dari prespektif Pak Arman, Suma bisa kroscek, UKM itu ndak usah di dalam kontek s ke IKM-an ini. Pun mau ada perwakilan-perwakilan saja. Pak Arman selaku Dirmawa ya beberapa UKM langsung di Rektorat. Di UUD IKM ini DPM UI ini bisa bubarkan, pembubaran ini gak bisa diterima oleh rektorat. DPM akhhirnya sebatas opini saja Dani (FKM14) Buat apa ada orientasi jadi IKM aktif kalau misal UKM di luar ini. Kalau UKM ini kan ndak butuh itu kan mau statusnya pasif atau aktif. IKM aktif kan Cuma buat yang sosial politik kaya gini kan ya. Gagar (Psiko 12) Sempet tau gak DIM? Udah mengajukan kah? Ya ini batasan harus jelas harus masuk atau enggaknya. Kalau memang pembahasan UKM ini krusial, tolonglah DIMnya diisi. Kalau UKM gak punya suara yang ideal, ya kita nggak punya gambaran soal Kirana (Kom14) Kok kata Harga Adi UKM ndak ada DIM Rifqi (FEB12) Ya kan gunanya ada perwakilan itu bisa bahas inventaris masalah. Egi (FH11) Ya kan itu udah difloor kan di group UKM yang berisi ketua UKM yang legitimate buat jawab, kalau boleh tau berapa UKM yang sudah kumpul Mas gagar? Gagar (Psiko12)


Di kita belum ada UKM yang ngumpulin, ya itu kehadiran UKM tapi ya ternyata ndak datang-datang juga. Jadi ya temen-temen ini ada formatnya, bahkan temen-temen UKM mau buat format sendiri juga bisa kok. Kan setiap tulisan SUMA juga belum tentu eksplisit sikap SUMA kan? Kan ada yang berita ada yang penyikapan SUMA selaku lembaga? Selesai


AGENDA SIDANG PRA MUSYAWARAH MAHASISWA Hari, tanggal Pukul Mulai Tempat Agenda

: : : :

Kamis, 27 Agustus 2015 19.31-23.40 WIB Lab. Farmasi Basement FF UI Pembahasan Mengenai Tata Tertib Sidang

Presidium Sementara: Harga, Faiz, dan Rafa Dibuka dengan perkenalan dari Presidium Sementara. Presidium Sementara mengingatkan terkait dengan masalah ketertiban. Presidium Sementara mengajak peserta untuk berdoa. Presidium Sementara membuka sidang. Presidium Sementara, Rafa, menjelaskan mengenai latar belakang dibuatnya Tata Tertib. Bahwa Tata Tertib dirumuskan oleh Tim Adhoc dan berdasarkan diskusi dengan MM UI dan disetujui bersama-sama. Presidium Sementara mengingatkan terkait dengan permasalah izin, yaitu harus di depan forum. Presidium Sementara bertanya kepada peserta terkait dengan teknis pembahasan Tata Tertib. Bima : mengusulkan agar pembahasan dilakukan Bab per Bab. Alfath : mengusulkan agar pembahasan dilakukan Pasal per Pasal. Presidium Sementara mengusulkan agar pembahasan dilakukan secara runut pasal per pasal, tetapi disahkan sementara Bab per Bab untuk meminimalisir ketidakkonsistenan antar pasal di Bab berbeda. Forum menyepakati usulan dari presidium. Pembahasan untuk Peninjauan Kembali. Peninjauan Kembali harus disetujui oleh setengah lebih yang hadir di forum ini. Presidium Sementara memulai pembahasan. Presidium membacakan Bab I, pasal 1. Dion

: mengusulkan agar Presidium Sementara memberi waktu baca saja kepada para peserta dan tidak melanjutkan membaca.


Presidium Sementara menjawab hanya akan membacakan beberapa angka. Bima : mempertanyakan apakah Tap ini akan keluar sebagai Tap Forma atau Musma. Presidium Sementara menjawab Tata Tertib ini merupakan Tap Musma. Bima : agar ini dapat menjadi Tap Musma, kita harus mencabut konsideran pasal 2 dan 3 dan cukup dengan pasal 78. Presidium sementara mempertanyakan pendapat lain dari Forum. Dua orang peserta meminta izin untuk pulang. Bima : membacakan pasal 78 UUD IKM UI. Kewenangan Musma 2, mengubah UUD IKM UI dan membubarkan IKM UI. Presidium bertanya lagi kepada forum. Alfath : sepakat atas usul Bima bahwa konsideran pasal 2 dan 3 dihilangkan, dan Tap ini menjadi produk dari Musma. Bima : Nomenklatur juga perlu diganti selain pencabutan pasal 2 dan 3 sebagai konsideran. Presidium menjelaskan pergantian yang akan terjadi dalam Rancangan Tata Tertib. Bahwa nomenkelatur judul Tap yang pada awalnya berbunyi Tap Forma diganti menjadi Tap Musma, dsb. Dan menghilangkan konsideran pasal 2 dan 3 UUD IKM UI. Dion

: setuju dengan Bima. Karena memang aturan atas Musma kurang baik.

Presidium menyepakati bahwa konsideran pasal 2 dan 3.

nomenklatur

diganti

dan

dihapusnya

Pembahasan kembali ke Bab I Pasal 1. Empat orang peserta Musma izin pulang. Fadel : mempertanyakan pada Pasal 1, angka 2 tidak ada MWA dalam ketentuan.


Bima : mengusulkan agar men-copy paste saja pengertian yang tercantum di dalam UUD IKM UI. Presidium Sementara menjelaskan bahwa itu sudah sesuai dengan yang ada UUD IKM. Dan bertanya terkait dengan apakah ada tanggapan lain? Forum setuju. Pembahasan dilanjutkan ke Bab selanjutnya. Bab 2. Tidak ada yang dibahas, forum setuju dengan apa yang tertulis di dalam draf. Pembahasan dilanjutkan ke Bab selanjutnya. Bab 3. Bima : mempertanyakan rancangan apa yang akan dibahas? Terbukakah kemungkinan untuk pembahasan dimulai dari awal? Dion

: Konteks Pasal 5 akan dimulai dari rancangan.

Bima : ....membuat, membahas, dan mengesahkan. Pembahasan kita bisa dimulai dari nol? Adakah kemungkinan untuk mengkritisi draf yang ada? Presidium Sementara menjawab kita akan memulai dari rancangan sebelumnya. Bima : Kalau memang begitu kita tidak dapat benar-benar mengubah. Karena ada banyak hal yang akan tidak dapat diubah. Harusnya ada pembuatan juga. Dion

: Draf di sini konteksnya merupakan rancangan yang dapat diubah. Yang digodok di situ kan ide bersama juga. Kita juga kan masih bisa untuk mengkritisi benar-benar rancangan yang ada.

Presidium Sementara mencoba menjelaskan kembali pendapat Bima dan Dion. Alfath : Yang saya fahami rancangan dapat saja berubah sangat banyak, 180 derajat sekalipun. Adanya rancangan agar pembahasan kita dapat berjalan dengan lancar. Apa yang tertulis sudah jelas.


Bima : Kita juga sebenarnya dapat merumuskan dari awal. Bukan hanya membahas rancangan yang sudah ada. Abiir : mengingatkan bahwa konteks pembahasan di sini adalah Tata Tertib. Radit : Mengingatkan masalah mekanisme untuk bicara. Radit setuju dengan pendapat saudara Dion bahwa cukup kita membahas dan mengesahkan. Alfath : Kalau Bima sendiri sebenarnya ingin seperti apa? Bima : Kita di sini harus coba melihat bahwa konsep secara keseluruhan betul atau tidak? Kalau memang kita tidak sepakat dengan yang telah dirumuskan, kita dapat betul-betul merumuskan dari awal. Fadel : Pakai perbandingan antara nomenklatur di Tata Tertib dengan di UUD 1945. Sidang Musma yang di atas “rancangan”-nya diapus saja. Kewenangan MPR: MPR menetapkan UUD dan menetapkan GBHN. Dengan nomenklatur “menetapkan” kita dapat lebih fleksibel. Dion

: Usul konkret untuk pasal 5 kita bagusnya “rancangan” nya dihapus. Untuk pasal 6 berbunyi “membahas dan mengesahkan”.

Alfath : memperjelas usulan dari Fadel dan Dion. Presidium Sementara menjelaskan kembali pendapat dari saudara Fadel dan Dion. Dan mempertanyakan forum terkait kesepakatan. Forum sepakat. Presidium Sementara mengesahkan Bab 3. Pembahasan berlanjut ke Bab selanjutnya. Bab 4. Perubahan di Pasal 6 huruf a “merumuskan” diganti “membahas”. Forum sepakat. Pembahasan berlanjut ke Bab 5. Bima : Mempertanyakan hak untuk peninjau? Apakah hanya Hak Bicara.


Bagaimana dengan peserta undangan? Perlu dijelaskan siapa saja peserta undangan dan apa saja haknya? Keterangannya kekuatannya seperti apa? Presidium Sementara menjawab bahwa yang mungkin diundang ialah Tim Perumus yang lalu-lalu, ahli hukum, atau ahli bahasa. Haknya hak bicara. Bima : Terkait dengan keterlambatan itu dihitung sejak kapan? Presidium Sementara menjawab sejak yang tercantum di dalam informasi yang disebarkan oleh Tim Adhoc Musma. Gigih : Dapat ditambahkan terkait berapa maksimal seseorang izin dalam satu hari. Presidium Sementara menjawab berapa maksimal izinya ditentukan oleh presidium saja. Bima : mengusulkan untuk kehadiran yang kurang dari satu jam atau dua jam. Baiknya dikasih sanksi untuk yang kehadirannya kurang dari satu jam atau dua jam. Usul konkret untuk menambah pengaturan minimal. Arya : bagaimana dalam kondisi yang urgent? Hal ini menjadi tidak relevan. Itu merupakan hak. Dan kerugian juga bagi peserta ketika tidak mengikuti pembahasan dan tidak mengikuti proses pengambilan keputusan. Bima : Dalam keadaan darurat semua jadi mungkin. Menjadi lebi fleksibel. Arya : Arya menjelaskan kembali apa yang dijelaskannya sebelumnya. Apa yang membuat relevan? Sanksinya berupa apa? Fadel : Menyarankan agar permasalahan perizinan diserahkan ke seksi keamanan. Peserta Penuh adalah hak. Sehingga tidak dapat dicampuradukan dengan permasalahan yang lain. Sehingga cukup begitu saja. Presidium Sementara lebih setuju dengan penjelasan dari Arya dan Fadel. Presidium Sementara bertanya terkait pengesahan kepada forum.


Deni

: mempertanyakan masalah izin. Adakah izin keterlambatan?

Presidium Sementara menjelaskan bahwa masalah izin diatur di bagian selanjutnya. Presidium Sementara bertanya kepada forum mengenai apakah sudah tidak ada masalah. Bab 5 disahkan sementara. Pembahasan dilanjutkan ke Bab 6. Dion

: judul Bab diganti menjadi “Presidium Sidang” agar konsisten.

Forum sepakat. Hendriq: mempertanyakan pasal 17 huruf H dan mengusulkan urutan diubah menjadi “mekanisme lobbying kemudian voting”. Bima : ini kan hanya masalah kewenangan yang dipermasalahkan oleh Hendriq tidak relevan karena akan dibahas di bab selanjutnya. Alfath : terkait tugas wewenang kata-katanya. Langsung saja ke kewenangannya tidak usah disebutkan kembali “Presidium”-nya. Presidium Sementara setuju dengan pendapat Alfath dan menjelaskan bahwa kata Pimpinan Sidang diganti dengan Presidium Sidang. Abiir : menambahkan penjelasan Alfath. Presidium Sementara menjelaskan beberapa perubahan. Frase “Pimpinan Sidang” berganti menjadi “Presidium Sidang” dan huruf yang mencantumkan kata “Presidium” di awal, kata “Presidium”-nya tsb. dihapus dan langsung dituliskan tugas dan wewenangnya. Forum sepakat. Bab 6 disahkan. Pembahasan dilanjutkan ke Bab 7. Bima : Mempertanyakan masalah kuorum minimal untuk presidium dan kuorum minimal untuk peserta penuh yang hadir. Mengusulkan bahwa harusnya mekanisme penentuan presidium sementara juga diatur.


Fadel : Beranggapan bahwa apa yang disebutkan saudara Bima diatur di ayat 2 dan ayat 3 di pasal yang sama. Bima : Kita mau main cepat atau main teknis? Fadel : Menurut saya Presidium Tetap untuk forum seperti ini dibutuhkan. Sehingga pasal 18 dibutuhkan juga dan menurut Fadel sudah cukup mengakomodasi (pendapat Bima) terkait dengan bermain cepat. Kita tidak usah memperdebatkan hal yang sudah jelas. Presidium Sementara menjelaskan bahwa pengaturan di sini sudah diatur secara jelas. Mekanismenya sesuai dengan kehendak forum. Presidium sementara dipilih oleh forum. Abiir : menguatkan pembahasan terkait dengan Presidium Tetap, bahwa jika dia tidak hadir sidang tidak akan berjalan dengan baik, sehingga pengaturan akan kehadiran presidium sidang diperlukan. Bima : Sidang di sini berbeda dengan di ..... Alfath : Kita butuh Presidium Tetap karena dalam sidang dalam rangkaian yang panjang agar ketika ada yang mencoba membahas pasal yang sebelumnya pernah dibahas, maka presidium dapat menjelaskan dan meminimalisir hal tersebut. Bima : Presidium bukan untuk mengesahkan. Tapi sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 17, yaitu hanya untuk menjalankan sidang agar lancar, sehingga selama rangkaian tidak harus selalu Presidiumnya sama. Fadel : Tidak ada argumen sama sekali yang menyamakan dengan jenis sidang yang lain. Fadel mengusulkan untuk voting atau suara terbanyak. Presidium Sementara menjelaskan bahwa kita mengakomodasi kesemua pendapat yang ada, sehingga pasal yang dipermasalahkan harusnya tidak menjadi masalah lagi. Forum menyepakati bab 7. Bab 7 disahkan sementara. Pembahasan dilanjutkan ke Bab 8.


Bima : Tidak usah ada pasal 23. Atau kalau mau, Pasal 23 diganti menjadi “Tim Adhoc dan Tim Drafter bertanggungjawab kepada Forma UI� Alfath : Bertanya apakah draf yang disajikan di sini adalah draf yang sudah berubah karena proses sebelumnya atau cukup yang lama tetapi tim drafter membentuk matriks atau segala macamnya? Preesidium Sementara menjelaskan bahwa draf yang lama, Tim Drafter cukup membuat matriks. Gigih : Masalah perpanjangan bagaimana? Apakah ketika itu Musma tetap dijalankan oleh Tim Adhoc atau tidak? Bima : Coba kita lihat di pasal 2 ayat 3? Alfath : Sepakat pada Bima. Pengaturan tentang Tim Adhoc cukup kewajibannya tentang membuat risalah sidang. Karena pengaturan terkait Tim Adhoc sudah ada di Peraturan Forma. Bima : Keseluruhan pasal 24 dihapus. Gigih : Pasal 24 masih diperlukan. Kewenangan Tim Adhoc masih perlu diatur di sini. Presidium Sidang mengemukakan kekhwatiran terkait dengan jika kewenangan dihapus, power dari Tim Adhoc akan hilang. Presidium Sementara mengusulkan bahwa ditentukan di sini tanggalnya sampai kapan dan siapa pelanjutnya. Abiir : Pasal 24 ayat 1 tidak perlu diubah sudah mewakili realita yang ada. Dengan tanpa diatur kembali masalah tanggal maka otomatis jika Musma dilanjutkan yang bertanggung jawab bukan Tim Adhoc lagi. Bima : Kata Bang Alfath Tap Formanya sampai tanggal 4 September bukan tanggal 6 September. Bagaimana itu? Gigih : Tap Forma untuk Tim Adhoc sudah disepakati sampai tanggal 4 September dan ada klausul bahwa kesanggupan Tim Adhoc menambah dua hari kalo misal itu untuk pengesahan.


Presidium S menjelaskan bahwa pengaturan Tim Adhoc sudah diatur di Tap Forma UI. Arya : Pasal 24 diapus atau ada dengan ditambah ketetapan Forma UI. Arya menginginkan bahwa ketetapan di Tap Forma UI ditambahkan di dalam pasal 24. Pasal 24 tidak boleh dihapuskan karena esensi babnya adalah mengatur aktor apa saja yang bertanggung jawab terkait dengan Forma. Usul konkret: Pasal 24 ayat 1 ditambahkan “sesuai dengan ketetapan Forma UI”. Presidium Sementara bertanya apakah Bab 8 bisa disepakati? Forum sepakat. Bab 8 dinyatakan sah. Pembahasan dilanjutkan ke Bab 9. Bima : Pasal 28 ayat 2 dan 3 seperti kontradiktif? Pasal 28 ayat 1 siapa yang berwenang apakah hanya tim drafter atau semuanya? Arya : Mempertanyakan pasal 28 ayat 1 terkait dengan “pembahasan pasal per pasal”. Presidium Sementara menjelaskan kembali pendapat Arya dan bertanya kepada forum bagaimana jika kalimat “pasal per pasal”-nya dihapus. Forum sepakat. Bima : Prase “Tim Drafter”-nya juga dihapus saja. Alfath : Sepakat dengan Bima. Forum menyepakati. Presidium Sementara meminta Bima menjelaskan kembali pendapatnya. Dion

: Mempertanyakan maksud dari Peserta Penuh yang punya Hak Suara berarti yang belum disanksi?

Presidium Sementara menjawab betul. Alfath : Sepakat dengan saudara Bima. Menguatkan dengan menjelaskan


bahwa di dalam mekanisme pasal 27 sudah cukup dan lebih baik pasal 28 dihapuskan. Karena toh pengesahan pasal juga bagian dari pengesahan keputusan. Egi

: Menguatkan Alfath. Menanyakan dalam pengambilan keputusan apakah sudah termasuk pengencekan redaksional sudah termasuk kepada pengambilan keputusan atau tidak? Jika memang ada pasal 28 dihilangkan saja.

Bima : Pasal 28 kontradiktif dengan Pasal 19. Usul ada tiga opsi: kita mengikuti ketentuan pasal 19, 2/3 dari peserta yang hadir, dan mengikuti pasal 27. Gigih : Sepakat dengan pendapat Bima dan memilih untuk mengikuti aturan pasal 27 saja. Bima : opsi: dihapus dan 2/3 dari peserta yang hadir. Gak usah diatur sama sekali saja karena kita sudah sepakat dengan kuorum di Pasal 19. Presidium Sementara menanyakan forum apakah pasal 28 ayat 2 dan 3 dihapus? Forum sepakat. Presidium Sementara menanyakan apakah Bab 9 dapat disahkan? Egi

: Pasal 28 ayat 1 ketiga hal yang tercantum itu harus ada semuanya. Bagaimana misalkan jika tidak ada PK? Apakah berarti tidak dapat disahkan? Jika memang sudah diakomodir oleh Pasal 27 maka Pasal 28 lebih baik dihapus.

Arya : Pasal 28 akan relevan jika pembahaskan disahkan secara sementara sebelumnya. Apa yang disebut peninjauan kembali adalah kita mencoba melihat seluruh pasal yang disahkan sementara dan melakukan pembahasan/perbaikan tertentu. Alfath : Adanya sebuah peninjauan kembali itu sebagai sebuah kewajiban? Alangkah baiknya pasal 28 ini dihalangkan karena sudah diakomodir oleh pasal 27. Egi

: Usul pasal 28 untuk dihilangkan.


Arya : Tidak masalah jika pasal 28 dihilangkan. Memang ada kekhawatiran jika dipertahankan kesemua hal yang disebutkan harus dilaksanakan. Akan membuat tidak fleksibel. Isma

: Bagaimana mekanisme pengesahan? Pasal 28 itu tentang mekanisme seluruh isi draf. Hal itu masih tetap diatur. Yang perlu dihilnagkan itu PK-nya saja. Usul: dihilangkan kata “hanya” dan “peninjauan kembali”.

Presidium Sidang bertanya apakah Bab 9 dapat disahkan? Forum sepakat. Sebelum melanjutkan ke Bab 10. PS menjelaskan bahwa agenda sidang masih ada satu lagi. Pembahasan dilanjutkan ke Bab 10.

Bima : Teknisnya akan seperti apa? Gigih : Dilihat dari kartunya. Yang tidak punya hak suara tidak diberi kartu peserta. Fadel : Ayat 3 poin a terkait bersifat kumulatif. Lebih baik diganti saja. Isma

: Sama kasusnya dengan fadel dalam Pasal 29, ayat 3 huruf c.

Egi

: Saran merokok dijadikan salah satu pelanggaran berat.

Bima : Kalo bukan peserta penuh berarti tidak diatur. Bima : Sanksi pelanggaran ringan diubah jadi dikeluarkan atau merokok dijadikan pelanggaran berat. Bima : Usul untuk peserta peninjau ditambah saja klausulnya. Merokok dijadikan sebagai sanksi berat. Fauzan

: Prase ”pelanggaran terhadap kewajiban” dihapuskan.

Bima : Saran untuk penambahan klausul.... “Khusus peserta peninjau dan undangan apabila sudah mendapat tiga kali peringatan dalam satu hari, maka akan dikeluarkan dari sidang pada hari tersebut.”


Presidium Semnantara bertanya apakah sudah dapat disahkan bab 10. Audi

: Siapa yang menilai keterangan seseorang diterima atau tidak? Keterangan lain bagaimana?

Alfath : Tim Adhoc itu tidak cuma sendiri. Keterangan lain dapat dilihat sebagai exit clause. Kalo dibuat rigid kasian juga jika ada hal yang tidak atur tapi penting terus kemudian dianggap tidak diizinkan. Fadel : Saya pribadi sepakat dilemparkan kepada Tim Adhoc. Apabila semua peserta Musma di sini sepakat maka pasal tersebut akan tetap. Presidium Sementara bertanya apakah sudah dapat disahkan bab 10. Forum menyatakan sudah. Bima : Relevan atau tidak jika ada hal lain diatur di peraturan Tim Adhoc? Menurut Bima tidak. Bunyi pasal diganti menjadi “hal-hal lain yang belum diatur dalam tata tertib ini akan ditentukan kemudian� Fadel : Kita akan tahu terdapat celah hukum jika sudah tiga atau empat hari kemudian. Perlu diatur PK jangka waktunya sampai kapan. Fadel : Untuk PK diatur ada dua, yaitu untuk tatib dan untuk Musma. Bima : Apakah kita punya tata cara bersidang? Ketukan palu dan masalah pengesahan? Fadel : Hal tersebut tidak perlu diatur. Bima : Masalah pengesahan sementara bagaimana? Fadel : pengesahan satu kali. Buka dan tutup tiga kali. Fadel : redaksional pasal dicontoh dari tata tertib sidang LK2. “Setiap ketentuan yang telah ditentukan tidak dapat ditinjau kembali.......� Presidium Sementara menjelaskan usulan dari Fadel yaitu menambah aturan tentang peninjauan kembali terhadap tata tertib ini.


Bima : Mau kita samakan atau bedakan? Tidak relevan jika dibedakan. Nanti tinggal ditambahkan saja klausulnya dengan “dan Tata Tertib Sidang Musyawarah Mahasiswa� Arya : Dibuat simpelnya setelah ini. Untuk hari berikutnya sebenarnya sudah diatur di Pasal 30 dengan kalimat yang akan diatur kemudian. Rafa

: Mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap Bab 1 angka 5 yaitu pengertian tentang Peserta Penuh.

Bima : Penjelasan itu (yang Rafa tunjukan di depan) dimasukan saja kepada penjelasan mengenai yang dimaksud dengan Peserta Penuh di Pasal 1 angka 5. Wildan : Tidak ada esensinya bahwa Peserta Penuh dari unsur Forma dapat diwakilkan. Bima : Setuju dengan Wildan. Abiir : Setuju dengan Bima dan Wildan untuk lebih baik tidak dapat diwakilkan. Diksi untuk Anggota Forma tidak dapat langsung ditambahkan. Bima : Di pasal 8, tidak diatur siapa yang mewakilkan. Saya tidak masalah dia dapat diwakilkan atau tidak. Wildan : Dimasukan saja seperti yang tertulis dengan aturannya mengenai atau perwakilannya dihapuskan. Presidium Sementara mengusulkan bahwa bagian perwakilannya dihapus dan dimasukan ke Pasal 1 angka 5.

tentang

atau

Pasal 1 angka 5 dinyatakan sah. Presidium Sementara menanyakan kembali kepada forum apakah Tatib dapat disahkan? Forum sepakat. Tata Tertib Musyawarah Mahasiswa UI disahkan.


Presidium Sementara menanyakan kepada forum sidang akan dilanjutkan atau tidak. Wildan : Memberikan informasi bahwa ruangan sudah dipinjam dari tanggal 27-29 Agustus 2015. Presidium Sementara berterima kasih atas fasilitasi dari BPM Farmasi. Bima : Mempertimbangkan Pasal 19. Besok tidak ada masalah. Gigih : Hari ini lebih banyak pilihannya. Sidang ditunda selama 5 menit untuk pindah tempat. Sidang dilanjutkan kembali untuk memilih Presidium Tetap. Sidang sekarang dilanjutkan di halaman luar Lab. Farmasi Basement FF UI. Presidium Semenatara membacakan aturan mengenai pemilihan Presidium Tetap. Presidum Sementara menanyakan siapa yang ingin menjadi Presidium Tetap. Bima : mengusulkan Rebby Rahmando karena Rebby merupakan Presidium Tetap di Forma sehingga sudah tahu dinamika pembahasan akan seperti apa dan muatan dari draf seperti apa. Gigih : mengusulkan saudara Harga karena dianggap cukup baik memimpin sidang hari ini. Gigih : mengusulkan saudara Fadel karena dianggap cukup cermat dalam melihat dan mengkritisi isi draf. Bima : mengusulkan Dion untuk menjadi Presidium Sidang mengingat Dion merupakan Hakim MM di mana posisinya akan sangat berkaitan dengan UUD IKM UI ini. Fadel : merasa tidak bisa karena ditakutkan tidak dapat hadir selalu dan tidak dapat tepat waktu. Fadel mengusulkan Bima menjadi Presidium Tetap agar bisa lebih “kalem� mengikuti persidangan.


Putri : mengusulkan presidium diambil dari fakultas-fakultas yang sudah melaksanakan Musma. Bima : Dinamika di Fakultas atau Universitas akan berbeda. Bisa jadi akan bertentangan satu sama lain. Bima tidak ingin menjadi presidium karena dia adalah komite pengawas pemira, ingin tahu dan terlibat banyak membahas aturan mengenai pemira dan untuk mempercepat perubahan UUD IKM UI yang membahas tentang Pemira. Alfath : Melihat bahwa di beberapa fakultas sudah menyelenggarakan Musma. Mereka yang sudah memimpin sidang di Fakultas dianggap sudah dapat melihat dan memiliki kemampuan untuk mengendalikan forum. Mengusulkan Arya (Psiko) dan Iqbal (Teknik). Dion

: Musma akan hadir terus, tapi karena saya ketua MM dan harus banyak bicara mengenai substansi UUD IKM UI, saya lebih baik di floor saja. Dion kemudian mengusulkan Arya.

Rebby : Melihat Musma ini sebagai perhelatan yang besar dan merasa tidak kompeten. Rebby sepakat bahwa lebih baik dipilih mereka yang telah mengikuti dinamika Musma. Rebby mengusulkan Arya dan Harga. Rafa

: mencalonkan Nadia Khansa dari FEB 2013, karena menganggap bahwa ada kebutuhan akan Presidum Tetap perempuan.

Nadia : Menolak dan mengusulkan Harga. Alfath : mencalonkan saudara Dani karena dia dianggap membutuhkan pengalaman baru. Majid : mencalonkan Fauzan karena berpengalaman menjadi Presidium di Munas Ihamafi Nasional Fani

: Mengusulkan Abiir karena kemarin berpengalaman menjadi Presidium Tetap di Musma fakultas.


Presidium Sementara menyebutkan nama-nama yang telah diusulkan oleh forum. Presidium Smeentara menanyakan apakah Arya siap. Arya : menyatakan siap untuk menjadi presidium. Presidium Sementara menanyakan apakah Iqbal siap. Iqbal : Iqbal tidak siap. Karena di tanggal-tanggal tersebut ada kesibukan sehingga tidak dapat ikut full Musma. Presidium menanyakan Dani. Dani

: saya masih ragu untuk menjadi Presidium.

Presidium menanyakan Fauzan. Fauzan

: masih ragu juga.

Presidium menanyakan Abiir. Abiir : Peran Abiir juga sebagai Tim Drafter khawatirnya dianggap terlalu mengarahkan sehingga lebih baik tidak menjadi Presidium. Harga : Kalo saya pribadi sudah meluangkan waktu dari setelah magrib hingga malam. Presidium Sementara menanyakan Dani dan Fauzan. Apakah sudah siap di voting juga atau maju. Dua-duanya menyatakan siap. Rafa

: menyarankan Harga wajib masuk menjadi Presidium karena mengingat masalah kompetensi, berhubung Kak Harga berasal dari hukum.

Putri : Mendukung Harga dan Fauzan, agak berat dengan Dani karena beranggapan bahwa Dani masih perlu banyak belajar. Sedangkan Harga dan Fauzan dapat dinilai sudah cukup berpengalaman. Alfath : Sepakat untuk memilih Fauzan dan Dani sebagai tempat belajar. Untuk Harga sendiri....


Gigih : Setuju dengan argumen bahwa perlu ada anak hukumnya, sehingga mendukung Harga untuk maju. Rafa

: apakah semua sepakat dengan Harga?

Presidium Sementara menyatakan bahwa Harga masuk sebagai Presidium. Isma

: minta dijelaskan mekanisme voting.

Presidium Sementara menyatakan yang berdiri pilih siapa dan yang duduk pilih siapa. Forum memilih Fauzan untuk menjadi Presidium Musma. Ketiga Presidium Tetap pilihan forum adalah: Arya Ardiansyah (F.Psi 2012), Fauzan Muhatadi (FMIPA 2013), dan Harga Adi Prabawa (FH 2011). Sidang ditunda selama satu menit untuk pergantian Presidium Sementara oleh Presidium Tetap. Presidium Tetap mengucapkan terima kasih. Presidium Tetap menyatakan sidang hari ini selesai. Sidang Musma sendiri ditunda hingga waktu yang akan ditentukan oleh Tim Adhoc.


RISALAH SIDANG Undang-Undang Dasar Ikatan Mahasiswa Universitas Indonesia Perubahan

MUSYAWARAH MAHASISWA 2015


AGENDA SIDANG MUSYAWARAH MAHASISWA HARI PERTAMA

Presidium Selamat malam. untuk menjalankan sidang musyawarah mahasiswa Mohon izin untuk menggunakan toa karena tiba2 batere abis. Izinkan memperkenalkan diri, Presidium 1 ada fauzan sebelah kiri saya dari MIPA. Akan memimpin jalannya sidang musma beberpa hari ke depan. Untuk mereview apa yang telah dibahas Kemarin kita sudah menjelaskan dan membahas tatib sidang musma. Menjadi fokus tata tertib tentang pelanggaran dan sanksinya, dapat dibaca.

Alfath: Pada pukul 20.10 sidang dinyatakan dimulai Agenda pertama adalah penjelasan oleh tim drafter (Alfath) Memberikan rekomendasi untuk melakukan perubahan UUD IKM UI. Dapat dikatakan ada dua cara yaitu melalui Forma atau melalui Musma. Di dalam Forma disepakati dulu UUD IKM UI akan diubah melalui apa, Forma atau Musma? Forma menyepakati bahwa amandemen dilakukan dengan Forma dan membentuk Tim Drafter dari berbagai unsur. Suatu saat atau dinamika tertentu sehingga Forma itu diberhentikan dan anggota sepakat untuk mengamandemen melalui Musma. Kemudian penyelenggara Musma yang disebut Tim Adhoc dibentuk. Tim Adhoc membuat beberapa rangkaian Musma, sebelum ini ada DIM dan ada Uji Publik. Ada juga masukan dari Dosen, yaitu Bang Fajri, dll. Draf yang dibawa hari ini adalah draf sudah mencakup revisi dari itu semua.

Presidium meminta Alfath untuk berhenti menjelaskan dan membuka untuk mulai pembahasan Draf RUUD IKM UI. Harga menanyakan apakah semua peserta sudah memegang RUUD IKM UI? Harga menanyakan apakah ada usulan terkait teknis pembahasan, pasal per pasal atau bab per bab?

Bima

: Usul saya bab per bab agar tidak terjadi miskonsepsi antar pasa di lain bab?

Stevie : Pembahasan Bab per Bab itu seperti apa?

Presidium Apakah teman-teman sepakat pembahasan dilakukan Bab per Bab?

Sepakat!


Presidium membacakan pembukaan RUUD IKM UI, membacakan BAB I RUUD IKM UI. Apakah ada pendapat dari teman-teman?

Bima

: Kenapa Bentuk dan Kedaulatan itu penting? Tujuan dari kita untuk membuat IKM UI adalah menyatukan pergerakan mahasiswa UI, jika dilihat dari sejarahnya sejak 1974. Kalau kita masih memisah-misahkan antara IKM UI dan Fakultas, untuk apa ada IKM UI? Adanya inkonsitensi antara Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 1 ayat (2) dengan yang ada di naskah. Kita tidak dapat memisahkan BEM UI dan BEM Fakultas. Jika keduanya terpisah, lalu yang direpresentasikan oleh BEM UI siapa? Kedua, terkait dengan teknis Pemira UI misalkan, bagaimana jika Fakultas tidak sama atau tidak mau menerima konsep yang ditawarkan oleh Panitia Pemira UI? Kita harus konsisten dan harus kembali kepada tujuan kita membentuk IKM UI. Kalau kita masih mau mempertahan konsep yang sebelumnya ada maka kita tidak berbeda dengan tahun 1999 dan 2006, berarti kita tidak beranjak dari sejarah yang sudah kita buat sendiri. Intinya saya berharap agar Musma kita lebih kritis dan harus tahu bagaimana cara kita menyatukan pergerakan kita sendiri.

Presidium mantap saudara Bima. Silahkan saudara Dion jika ingin menjelaskan sesuatu.

Dion

: Saya ketua MM, tapi di sini mau bicara sebagai mahasiswa UI. Di sini juga sudah digabungkan konsep dari MM dan segala macam. Bagi MM BAB I adalah BAB yang paling penting. Dari pendapat Bima yang saya tangkap Bima menginginkan negara dengan bentuk kesatuan. Tapi UI sendiri jika dikatakan sebagai negara federal itu juga tidak benar. Juga bukan negara kesatuan karena selain IKM UI ada juga IKM Fakultas dan posisinya sendiri tidak harus di bawah IKM UI. Tata urutan peraturan di RUUD ini ada dua, ada di tingkat UI dan Fakultas. Sehingga ini akan membingungkan karena dengan begitu MM hanya bisa menghakimi kasus di tingkat UI, tidak di Fakultas. Di awal ini kita harus menentukan bentuk kita ingin seperti apa, kesatuan, federasi, atau konfederasi?

Presidium Silakan Andi.

Andi

: Silakan langsung memberikan usul konkret bukan usulan yang lain yang berkecenderungan memperlama. Terkait dengan apa yang Dion sampaikan, saya berpikir kita tidak akan sesaklek seperti apa yang telah kita pelajari. Pada akhirnya kita memiliki cara kita tersendiri tidak sesaklek seperti kesatuan di Indonesia atau federal di Amerika. Jadi langsung saja bahas apa yang tercantum di dalam draf.


Presidium saya ingin meminta Bima menyebutkan usul konkret.

Bima

: Usul konkret “IKM UI terdiri atas lembaga kemahasiswaan di tingkat universitas dan tingkat fakultas dan terbagi atas IKM-IKM Fakultas�. Kita tidak memisahkan keduanya. Benar kata Andi kita tidak merumuskan dulu apa yang kita pilih tapi merumuskan apa yang kita tuju.

Dion

: MM sepakat untuk tidak membuat sikap. Jika Bima ingin kesatuan penting untuk diperhatikan mengenai lokalitas Fakultas. Teman-teman Fakultas perlu untuk mengemukakan pendapat juga.

Marbun: FH itu bilang IKM UI berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan PD IKM FH, sama halnya dengan FT dan Psiko. Kenapa kemudian kita bilang bentuk kita federasi karena seperti ini kita, realita yang terjadi seperti itu, bukan?

Presidium harapan saya ada teman-teman fakultas juga yang berbicara untuk mengkritisi pasal-pasal di dalam draf ini. Bima lagi mau bicara. Silakan.

Bima

: Sebenarnya gini kalo kita melihat dari pengalaman Forma, Forma tidak pernah lebih dari 50 %. Kehadiran BEM dan BPM itu minim. Di situ saja kita dapat melihat bahwa keterlibatan mereka di dalam IKM UI kurang.

Fadel : Tolong dipersingkat. Apa yang dijelaskan hanya pengulangan-pengulangan.

Presidium menenangkan forum. Agar forum tidak tegang dan agak santai. Presidium ingin mendengar pandangan dari teman-teman fakultas.

Andi

: Saya sepakat dengan Presidium agar fakultas berbicara. Tapi saya ingin pembahasan fokus. Pertama, BEM Fakultas ke BEM UI mau seperti apa? Kedua, PD IKM Fakultas terhadap UUD IKM UI mau seperti apa? Silakan ceritakan usulan teman-teman.

Presidium usul Andi tepat. Karena konsekuensi pengesahan draf ini terkait dengan dua isu ini.

Gagar : Apakah untuk UUD IKM UI, kita melihat sesuatu yang terjadi lapangan atau


kita melihat sesuatu yang ideal? Bottom up atau top down? Kalo melihat realita kita melihat tidak semua ketua BEM Fakultas hadir di forum-forum UI.

Presidium bagaimana pandangan Gagar terkait dua hal tersebut?

Gagar : Saya belum bisa jawab terkait dengan hal tersebut.

Presidium Alfath silakan.

Alfath : Saya mencoba mengimbau beberapa mahasiswa yang ada di sini. Saya berharap ada dinamika yang lain. Saya berharap teman-teman yang lain memberikan masukan. Apa yang ada di RUUD IKM UI ini belum ideal masih sangat membutuhkan insight dari teman-teman semua.

Ganda : Saya tidak sepakat dengan IKM FT UI harus ada dihierarki IKM UI. Karena jika dilihat dari sejarahnya IKM FT UI hadir duluan. Juga kalau melihat masalah independensi IKM FT UI itu sendiri. Adapun jika memang hierarki itu perlu dibuat agar forum-forum di tingkat UI ramai, maka tidak harus dengan cara seperti itu.

Presidium apakah Ganda sepakat dengan apa yang ada di draf ini?

Ganda : Sepakat.

Presidium bagaimana dengan pandangan teman-teman fakultas yang lain? Presidium mengingatkan kembali bahwa ada ruang untuk dikritisi.

Bima

: Saudara Ganda inkonsistensi.

Fadel : Saudara Bima juga inkonsisten karena selalu ngotot dengan pandangan idealnya. Saudara Bima harus lebih melihat realita. Kita melihat fakultas juga sikapnya seperti apa. Kita punya harus punya pandangan yang lebih fleksibel terkait dengan ini.

Dani

: Saya ingin bertanya kepada MPM FT UI terkait dengan bagaimana independensinya? Kenapa kita terpecah-pecah padahalkan kita harus membawa nama UI-nya?


Ganda : Tidak bisa dibilang inkonsisten juga. Kita dengan PDPRT kita, IKM FTUI harus tetap independen. Saya sendiri mengingankan UI bersatu, tetapi untuk saat ini saya rasa tidak setuju. IKM FT UI sendiri ketika bergabung atau tidak tidak banyak keuntungan atau kerugian yang didapatkan.

Presidium Apa yang dimaksud dengan independensi?

Ganda : Tidak sepakat bahwa IKM FT UI ada dibawah IKM UI.

Fadel : Bima sangat khawatir terkait dengan bergerakan dan penyikapan. Menurut saya masing-masing Kasrat memang punya sudut pandang yang berbeda-beda. Itu hal yang wajar dan baik malah.

Presidium menyimpulkan beberapa pendapat yang ada.

Alfath : Arah dari kita membuat ini adalah untuk mengintegrasikan pergerakan itu sendiri. Tapi kita juga tahu bahwa hal tersebut tidak dapat diaplikasikan sekarang karena bertentangan dengan praktik yang ada selama ini, khususnya di Fakultas. Sehingga makanya rumusan yang diambil merognisi bahwa fakultas bagian dari IKM UI dengan mengakui peraturan yang ada di fakultas sebagai juga peraturan yang ada di IKM UI.

Presidium dari Fakultas dulu, silakan.

Alda

: Mau Tanya ke FT apakah akan ada yang bertentangan antara IKM FT UI jika berada IKM UI?

Ganda : Ini masalah independensi. Agar IKM FT UI tidak dengan segampang itu diatur oleh IKM UI. Untuk menyamakan gerakan kita dapat memikirkan cara yang lain.

Andi

: Saya ingin mencoba menjawab dua isu yang saya lempar. Pertama, terkait UUD IKM Fakultas dan UUD IKM UI, belum ada poinnya dari Ganda. Kedua, kalau kita melihat UUD IKM UI yang akan kita sahkan ini, sedikit sekali membahas masalah Fakultas, lebih banyak pengaturan tingkat UI. Kemungkinan apa yang dilanggar oleh UUD IKM UI terhadap UUD IKM


Fakultas? Usul agar PD IKM Fakultas tunduk terhadap UUD IKM UI. Kedua, terkait sikap BEM UI dan BEM Fakultas, saya sepakat dengan status quo yang seperti ini. Kalau memang gerakan kita mau benar-benar sama kasrat di BEM Fakultas ataupun di BEM UI salah satunya harus dihapuskan.

Presidium mulai bahagia karena fakultas mulai berbicara dan mulai menuntut ini dan itu.

Bima

: Kalau tadi Andi bilang apa yang dilanggar yang paling dekat kita dapat melihat sistem Pemira UI. Pemira UI itu sangat bergantung dengan fakultas. Jika fakultas melakukan blockade bagaimana.

Rifqi

: Saya menyangkal UUD Fakultas jika berada di bawah UUD IKM UI, jika ada UU di tingkat UI konsekuensinya juga akan mempengaruhi IKM Fakultas. Kita realistis sajalah bahwa kedaulatan yang seutuhnya adalah kedaulatan yang ada di Fakultas. Maka saya mengusulkan agar bentuknya seperti EU saja, union atau konfederasi. Bagaimana jika kita melihat sejarah UI, sejarah kita juga merupakan sejarah Fakultas. Terkait dengan persamaan gerakan itu menjadi masalah kredibilitas dari kajian atau pola gerakan yang dibangun oleh BEM UI itu sendiri.

Andi

: Kalaupun memang sikapnya adalah union apakah masih perlu BEM UI dan tugasnya seperti apa?

Rifqi

: Uni Eropa punya dua lembaga yaitu EU Commission dan EU Parlement. BEM UI harus memandang bahwa suara BEM UI merupakan suara dari fakultas. BEM UI harus menunggu persetujuan dari fakultas. BEM UI harus tunduk kepada fakultas.

Andi

: Kastrat BEM UI dihapuskan?

Rifqi

: Kasrat tetap ada dengan tugas harus membangun konstruksi kasus yang ada.

Andi

: Bedanya dengan selama ini bagaimana?

Rifqi

: BEM UI memaksakan bukan meminta persetujuan. Di zaman Bang Faldo,


bang Faldo menghasut fakultas agar memiliki sikap yang sama dengan BEM UI bukan meminta persetujuan. Begitupun dengan BEM UI di zaman Bang Ali.

Andi

: Apakah suara UI adalah suara yang paling banyak di vote?

Rifqi

: Betul seperti itu.

Fajar

: Pembahasan kita kali ini sudah sampai ke tataran teknis. Kalau kita kembali ke pembahasan dari masing-masing fakultas sudah mengerucut kepada pendapat yang tidak setuju kepada pendapat Bima dan lebih setuju ke pendapat yang tercantum di dalam draf.

Presidium Andi dan teman-teman sepakat bahwa lembaga di tingkat UI dan Fakultas sejajar. Tetapi khusus untuk UUD IKM Fakultas tunduk terhadap UUD IKM UI. Sebagian lagi beranggapan bahwa IKM pun harusnya tidak tunduk. Bima berpendapat bahwa keduanya harus tunduk. Jadi setidaknya ada tiga pilihan yang harus kita ambil.

Alfath : Kalau misalnya UUD IKM Fakultas tunduk terhadap UUD IKM UI, kita dapat melihat dari sengketa saat Pemira. Jika selama ini tidak ditemukan adanya konflik, suatu saat bisa jadi ada konflik. Jika selama ini yudikatif ada di tangan BPM, itu tidak bisa, lembaga legislatif adalah lembaga politik, akan terjadi tendensi putusannya bersifat politis. Nah, jika ada ini terjadi akan sangat menguntungkan jika UUD IKM Fakultas tunduk terhadap UUD IKM UI.

Bima

: Masalah kewenangan residu, tidak semua UU akan mengatur fakultas. Jika kesatuan ada tiga hal yang tidak boleh diatur fakultas: sikap, pemira, dan peradilan. Jika federal ada tiga hal fakultas boleh mengatur sikap, pemira, peradilan, dan keuangan. Ada hal-hal yang memang diatur jadi satu atau tidak. Sikap sendiri dapat ditentukan di dalam kongres.

Presidium mengingatkan agar seluruh peserta memakai name tag. Bagi yang belum mengisi absensi silakan untuk mengisi absensi di depan. Untuk izin silakan ke presidium.

Andi

: Presidium juga harus memberikan opsi atau masuk ke mekanisme lain seperti lobby.

Marbun: Sesungguhnya perdebatan seperti ini sudah terjadi di MM. Kita sendiri sudah


telalu lama di UI. Membuat peraturan itu ada dua modifikasi dan kodifikasi – Top down atau bottom up. Kalau memang mau mekanisme lobby dan lain-lain itu terserah. Sekarang kalau memang kita mau voting yang perlu di voting adalah kita mau modifikasi atau kodifikasi? Kita sudah tahu risiko masingmasing yang ada di lembaga di tingkat UI dan di lembaga di tingkat fakultas.

Presidium apapun keputusan kita semua mengandung risiko dan akhirnya kita akan selalu ada di titik kita harus memilih satu pilihan. BEM Fakultas-BEM UI tunduk atau sejajar? PD IKM Fakultas-UUD IKM UI tunduk atau sejajar?

Presidium mengusulkan untuk masuk ke mekanisme lobbying? Ada dua mekanisme bebas atau perwakilan dari masing-masing isu saja yang berkumpul.

Tama : Perlu dikonfirmasi dulu tiga poin itu memang betul yang didiskusikan atau bukan?

Rifqi

: Mau bertanya ketika memang UUD IKM Fakultas tunduk mau tidak fakultas meratifikasi UUD IKM Fakultas?

Marbun: Risiko kalau fakultas sepakat tunduk ke UUD IKM UI seharusnya tidak ada UUD IKM Fakultas.

Presidium bertanya kembali mengenai teknis lobbying. Mengingatkan kembali masalah waktu lobbying yaitu dua kali lima menit. Sudah satu frekuensi, kah? Kita akan masuk ke mekanisme lobbying yang akan dilaksanakan selama dua kali lima menit. (22.06)

Gagar: Sepakat dengan redaksi pasal yang ada di draf. Mempertahankaninterdependensi, punya status quo fakultas, akan diatur ke SOP ketua BEM antara UI-Fakultas. UUD lahir, tapi harus memperhatikan teman-teman fakultas. BEM UI-Fakultas dipertahankan seperti yang sekarang, namun PERUBAHAN REDAKSI PASAL 1(2): “……. MENJADI DI DALAM/OLEH TATA URUTAN PERUNDANG-UNDANGAN DASAR IKATAN KELUARGA MAHASISWA IKATAN UNIVERSITAS INDONESIA.

Alfath: Kemal Kono: usul konkret keanggotaan tetap seperti Forma yang sekarang.

Tama: Hapus, tidak setuju dengan adanya kongres mahasiswa


Taufik Kemal: -

Hierarki lembaga, tentang pertanggungjawaban eksekutif dibutuhkan

-

Perwakilan mahasiswa hanya dimiliki oleh legislatif, tidak ada di kehakiman, eksekutif, auditor.

Alfath : Lembaga tertinggi akan dibutuhkan ketika kita dihadapkan pada situasi yang extraordinary sebagai pengambil keputusan tertinggi. Tapi kalau memang berpikir bahwa tidak akan terjadi hal yang extraordinary, ini tidak akan menjadi masalah jika hanya menjadi lembaga tinggi. Saya sendiri sepakat untuk keterlibatan unsur lain di dalam Forma atau Kongres Mahasiswa kecuali unsure dari UKM, karena secara kehadiran mereka sangat kurang.

Bambang: Apakah ketika pengajuan draf sudah mendapatkan persetujuan dari UKM? Jika Kongma hanya terdiri dari DPM dan Legislatif Fakultas, bagaimana dengan suara dari UKM?

Alfath : Ada dua yang saya tekankan di sini yaitu masalah hierarki lembaga dan keanggotaan.

Harga : Terkait hal ini saya ingin mendengar suara dari teman-teman UKM. Apakah ada perwakilan UKM di sini?

Gigih : Keanggotaan menurut gue sepakat untuk melibatkan eksekutif baik UI maupun Fakultas dan dari UKM hanya perwakilan dari unsur seni, olah raga, dan keahlian.

Rifqi

: Siapa yang dapat memastikan jika Kongres Mahasiswa tidak akan mengambil kebijakan yang saat itu tidak extraordinary? Siapa yang akan mengontrol? Meminta Dion atau Fadel untuk menjelaskan kejadian extraordinary di FH UI.

Fadel : DI FH UI itu keadaannya ada yang maju tetapi sistem yang mengganjal. Bicara itu agar Bang Alfath punya alas an saja untuk meninggikan Kongres Mahasiswa.

Adlul : Ada yang maju, tetapi ketika mereka dinyatakan tidak lolos verifikasi, yang


tidak lolos ini kemudian tidak meneruskan itu. Hal extraordinary yang seperti apa? Apakah akan legitimate? Permasalahan utama adalah di Kongres Mahasiswa ini siapa saja anggotanya? Terkait dengan Pasal 3 ayat (2) dan (3) tidak ada masalah karena memang sudah ada mekanismenya harus lewat DPM UI dan MM UI.

Alfath : Apa yang dikatakan Fadel kurang tepat, dia tidak mewakili suara daripada sistem. BPM FH UI sebagai lembaga tertinggi emiliki kewenangan untuk menyikapi permasalahan yang extraordinary ini. Itu mengapa kemudian BEM FH UI dapat mengambil sikap.

Fadel : Di FH UI bukan hanya anggota BPM UI yang menentukan tetapi semua unsur yang ada di FH UI, termasuk ketua angkatan.

Fajar

: Yang menjadi masalah lembaga tertinggi dan masalah unsur? Terkait dengan lembaga tertinggi apakah memang hanya lembaga tertinggi yang memiliki kewenangan untuk mengambil sikap terkait extraordinary? Kedua, terkait dengan unsur apa yang tercantum itu double counting, lebih baik dibuat banyak saja.

Tama : Semua sudah mengerucut.

Dion

: Untuk Kongres Mahasiswa saya inginnya Forma saja. Kalau mau Forma dijadikan sebagai lembaga tertinggi harus dijelaskan Forma itu apa kewenangannya. Mewakili juga dari segi keanggotaan. Kalau misalkan kita berkaca dari Indonesia, MPR merupakan lembaga tertinggi. Jika kita melihat BAB I, bahwa kedaulatan di tangan mahasiswa. Maka laporan pertanggungjawaban cukup kepada mahasiswa bukan kepada lembaga tertinggi.

Ismah : Seperti yang tadi dibilang kekuasaan tertinggi itu ada di mahasiswa. Apa yang ada di dalam draf itu sudah cocok. Mengingat bahwa mahasiswa itu diwakili oleh lembaga perwakilan. Kalau dibaca lagi wewenang dari Kongres tidak hanya mengenai kasus extraordinary saja yang dibahas tetapi ada kasus lain yang perlu dibahas dan disepakati oleh lembaga tertinggi ini. Sehingga memang lembaga tertinggi ini dibutuhkan dan cukup dengan keanggotaan yang seperti itu.


Presidium ada beberapa kesimpulan yang bisa ditarik. Dikembalikan ke Forma dan setuju dengan draf, dengan catatan ditambah unsurnya dari eksekutif dan UKM.

Alfath : Salah satu extraordinary juga untuk ditingkat UI BAK selama dua tahun tidak ada.

Dion

: Mungkin tidak lembaga ini hanya lembaga tinggi biasa yang diberi kewenangan untuk menagani kasus yang luar biasa?

Gigih : Siapa yang menghakimi DPM UI kalau tidak ada lembaga yang lebih tinggi?

Presidium saya ingin meminta pendapat kepada Andi dan Abdel terkait dengan pasal ini.

Abdel : Saya melihat sebenarnya ada dua yaitu masalah keterwakilan –ketika di situ hanya legislatif saja ada unsure yang merasa tidak diwakili- dan masalah ketidakhadiran UKM di Forma. UKM tidak hadir karena apa? Terkait dengan menjadi lembaga tertinggi sebenarnya tidak masalah jikapun menjadi lembaga tinggi.

Andi

: Isu yang harus kita selesaikan apakah teman-teman UKM layak untuk masuk padahal isu yang dibahas itu bersifat politis, sedangkan UKM tugasnya untuk melayani minat dan bakat. Usul saya sama kaya sekarang tetapi minus UKM.

Gigih : Ketika UKM benar-benar dihapus di mana saluran kepentingannya? Harus tetap ada perwakilan khawatir kita tidak mengerti keinginan atau kepentingan di dalam UKM.

Andi

: Saya sepakat butuh perspektif UKM. Pertama kita harus memikirkan siapa yang mau jadi coordinator dan bagaimana cara memilihnya dan bagaimana cara mengelola?

Gigih : Saya tidak menguslkan satu melainkan beberapa yang mewakili beberapa unsur yang ada. Terkait siapa yang akan jadi coordinator itu menjadi hak mereka. Yang jelas at least di sana ada perwakilan, karena saya takut kita kehilangan cara berpikir UKM.


Gagar : Saya melihat kenapa ada Kongres Mahasiswa karena secara unsure Forma lengkap tetapi secara dinamika tidak semua hadir secara konsisten untuk hadir. Yang hadir hanyalah orang-orang yang berkepentingan. Saya sebenarnya lebih setuju Forma, tetapi hormatilah forum itu. Pada kenyataannya hanya orangorang legislatif saja yang ada, jadi buat apa semua unsure itu ada.

Marbun: Usul Forma saja tidak apa-apa keterwakilan UKM itu tidak masalah. Kalau memang UKM tidak penting anggap saja seperti acar di atas nasi goring. Kita fokus terhadap nasi gorengnya saja.

Alfath : Kita tunda hingga besok, untuk memberikan waktu berpikir terlebih dahulu, mengngat kita terlihat sudah tidak fokus dan stuck hari ini.

Presidium minta besok teman-teman hadir sejak awal agar pembahasannya tidak diulang lagi. Sidang ditunda hingga besok pukul tujuh malam.


AGENDA SIDANG MUSYAWARAH MAHASISWA HARI KEDUA Presidium dimulai pukul 20.01, jika kongres hanya berisi DPM atau legislative fakultas maka Kongres ini terlalu heavy power. Ada usul untuk mempertahankan Forma atau dengan UKM yang tidak semua masuk tetapi diwakilkan oleh beberapa saja yang dipilih menurut unsure. Sekali lagi mengingatkan ada dua isu yaitu Kongres Mahasiswa sebagai lembaga tertinggi dan masalah keanggotaan. Rifqi

: Mengingatkan agar kita bisa menyelesaikan ini secara tepat waktu sampai jam 23.00 sesuai dengan yang ditentukan oleh Ad Hoc, mengingat kegiatan kita di luar ini juga banyak.

Presidium Apakah semua sepakat? Forum menyepakati usulan dari Rifki. Presidium mempersilahkan Alfath untuk menjelaskan kembali tujuan dari dibentuknya Kongres Mahasiswa. Alfath : Perlu ada lembaga tertinggi untuk menangani extraordinary situation. Untuk masalah keanggotaan saya mengusulkan sama seperti Forma kecuali UKM. Presidium Satu yang menjadi poin Alfath mengapa UKM tidak dimasukan ke dalam keanggotaan Kongres Mahasiswa karena masalah ketidakhadiran. Berikutnya Gigih apakah mau menyampaikan pendapat? Gigih : Tidak setuju jika sama sekali semua dihapuskan. Saya sepakat dikurangi tetapi harus tetap ada mereka di forum tersebut. Ketika pun UKM masuk ke dalam Kongres Mahasiswa, jika diwakilkan oleh beberapa dari mereka tidak signifikan, toh jumlahnya sedikit berbeda dengan sekarang yang jumlahnya mereka banyak. Presidium Sebelum masuk ke yang lain saya ingin menanyakan adakah perwakilan UKM di sini? Alfath : Lokasi perdebatan ada tiga, yaitu penamaan, lembaga tertinggi atau tidak, dan keanggotaan. Presidium Nama: Forma atau Kongma. Anggota: UKM atau tanpa UKM. Lembaga: Tertinggi atau sejajar. Putri

: Saya merasakan begitu sulit untuk mengajak teman-teman UKM. Dari mereka sendiri mereka merasa bingung mau apa mereka ada di Forma maupun Kongma. Berarti terkait dengan pendapat Gigih bagaimana mekanisme pemilihan perwakilannya?

Gigih : Kita beri mereka kesempatan, terlepas mereka akan menggunakan kesempatan itu atau tidak itu menjadi hak mereka.


Presidium Apakah ada yang memiliki pandangan baru terkait dengan keterwakilan? Andi

: Saya lebih sepakat dengan tanpa UKM. Ada tiga alasan. Pertama, masalah ketidakhadiran UKM di Forma. Kedua, jika perwakilan siapa yang akan maju? Berapa yang maju? Bagaimana mengelola aspirasinya? Ketiga, Forma atau Kongma itu lembaga yang membahas mengenai hajat hidup orang banyak menurut saya yang berhak untuk berbicara mengenai hal itu adalah mereka yang dipilih oleh publik.

Rifqi

: Kalau Kongma ini lembaga yang memutuskan sesuatu yang extraordinary maka keanggotaannya juga juga extraordinary.

Presidium apapun pilihannya terkait dengan keterwakilan, apakah pilihan tersebut sudah mampu mewakili seluruh kepentingan mahasiswa di UI? Saya harap teman-teman dapat fokus ke dalam konteks tersebut. Ada teman-teman yang mau berpendapat lagi? Alfath : Kita dapat masuk ke tahap selanjutnya. Jika memang mau lobbying atau mekanisme yang lain. Presidium selanjutnya saya ingin bertanya apakah kita lebih baik tertinggi atau sejajar? Marbun: Tidak usah disebut dia tertinggi atau sejajar. Diatur saja kewenangannya. Presidium kewenangan dari lembaga yang akan kita bentuk ini sifatnya limitatif sesuai dengan yang diatur oleh UUD IKM UI. Abiir

: UKM diatur oleh UUD IKM UI dan aturan dari rektorat.

Andi

: Pengaturan tentang UKM itu bola panasnya ada di rektorat. Dijadikan UKM atau tidak itu terserah Rektorat, terlepas dari kita memiliki atau tidak aturan tentang UKM di UUD IKM UI.

Dion

: Di dalam RUUD IKM UI tidak ada lembaga tinggi lagi melainkan semua menjadi lembaga negara. Sehingga tidak perlu disebutkan lagi lembaga tinggi atau tertinggi, atur saja kewenangannya.

Presidium apakah lobbying bisa dimulai? 20.29 sidang ditunda untuk lobby 20.42 sidang dilanjutkan Gigih : Saya mempersilahkan Mba Dehty untuk mewakili suara dari UKM. Presidium silakan Mba Dehty berbicara mengenai pandangannya. Perdebatannya terkait UKM adalah masalah keanggotaan, yaitu UKM termasuk atau tidak. Dehty : Kalau misalnya UKM dihilangkan dari Kongres Mahasiswa. Hal tersebut dapat mempengaruhi UKM atau tidak? Alfath : Tidak ada yang berkaitan dengan UKM. Jadi keputusan Kongma tidak akan banyak mempengaruhi UKM.


Dehty : Dari grup UKM sendiri merasa tidak terlalu penting untuk berada di dalam Kongma atau Forma. Tapi ada yang perlu dipastikan bahwa Kongma atau Forma itu tidak mengusik UKM. Presidium berarti tidak ada masalah dengan adanya UKM di sini. Dion

: Di UUD IKM yang lama itu ada aturan mengenai pembentukan dan pembubaran UKM ada di dalam Forma. Kalau UKM ini kemudian kita keluarkan berarti tidak usah ada pembahasan mengenai UKM itu sendiri di dalam UUD IKM. UKM tidak ada kaitannya lagi dengan IKM UI.

Dion

: Kalau di RUUD IKM UI hanya diakui, tidak akan menjadi masalah pembahasannya masuk di dalam RUUD IKM UI.

Dehty : DPM itu tidak dapat mengatur UKM. DPM hanya perpanjangan tangan dari rektorat. Memang UKM sendiri tidak ada hubungan dengan IKM. Dion

: Kalau konteksnya UKM bukan Forma atau Kongma, kita tidak dapat menyebutkan bahwa UKM itu subordinat, dalam UU nanti yang akan dibuat tidak dapat membahas pembentukan dan pembubaran UKM.

Alfath : Menambahkan apa kata Dehty bahwa pembentukan dan pembubaran UKM itu ada di rektorat. DPM hanya dapat memberikan pertimbangan kepada rektorat. Andi

: Saya berharap presidium langsung mengerucutkan. Di sini kita ingin konsisten dan mengembalikan ke jalurnya. Bahwa UKM itu bukan tanggung jawab IKM UI melainkan tanggung jawab rektorat. Terkait dengan pasal UKM, pilihan saya dua yaitu menghapusnya atau hanya mempertahankan pasal pertama. Presidium kita masuk isu kedua. Silakan perwakilan menyebutkan hasil diskusinya. Dion

: Kita setuju untuk tidak menyebutkan lembaga tinggi atau tertinggi. Kita hanya menyebutkan kewenangannya. Dan memasukan klausul mengenai wewenang Kongma dalam keadaan yang memaksa. Kalau misalkan limitatif akan tidak fleksibel jika ada masalah luar biasa lain yang di kemudian hari muncul. Kelebihannya dia tidak akan dapat melakukan diskresi. Kalau dibuat fleksibel maka hal ini bisa diakomodasi. Tapi bergantung kepada kepercayaan dari public. Pun begitu di dalam Kongma dengan keanggotaan yang banyak maka dengan sendirinya akan terjadi check and balances.

Andi

: Saya sepakat bebas terbatas tapi perlu ada aturan mengenai kuorum pengambilan sikap pada saat keadaan memaksa.

Presidium perlu dibahas di UUD IKM UI atau UU saja? Andi

: Dua-duanya boleh. Dua-duanya sama kuat.

Radit

: Keanggotaan Forma ini akan tetap dengan sebelumnya, kecuali UKM. Tolong


cerdaskan saya kembali kalau akhirnya IKM UI dan IKM Fakultas sejajar. Bagaimana dengan Fakultas apakah mengakui atau tidak. Pertanyaan saya, jika ada fakultas yang tidak mengakui IKM UI, bisa tidak ada perwakilannya di Forma yang notabene adalah lembaga yang ada di IKM UI? Usul saya tidak semua fakultas bisa masuk. Marbun: Kasih gue contoh UUD IKM Fakultas mana yang tidak mengakui? Setau saya semuanya mengakui asal tidak bertentangan. Tidak ada yang secara jelas menentang IKM UI. Presidium membacakan perubahan yang ada. Gagar : mempetanyakan Pasal 2 ayat (3) mengenai “melalui suara terbanyak” mengapa tidak musyawarah. Alfath : Di awal drafter sendiri menyepakati untuk “musyawarah mufakat” bukan “suara terbanyak”. Marbun: Tambahkan penjelaskan mengenai hal yang termasuk hal yang memaksa itu apa saja. Dion

: UUD tidak ada penjelasan. Masukin saja ke dalam pasal.

Alfath : Tidak harus diatur keadaan memaksa itu apa saja karena mengingat unsure forum ini banyak sehingga ada mekanisme check and balances dengan sendirinya. Dion

: Memaksa itu seperti apa? Di mananya? Di UI-nya?

Marbun: Alfath mengkhawatirkan ada hal tidak dapat kita bayangkan. Setuju dengan Alfath untuk tidak perlu diatur mengingat ada proses check and balances. Alfath : mengingatkan untuk menggunakan terminology yang benar. Marbun: Kita masukan beberapa syarat yang dimasukan di dalam batang tubuh. Batas syarat minimal keputusan darurat harus diambil oleh 2/3 Anggota Kongres Mahasiswa. Usul redaksional “Yang dimaksud dengan keadaan memaksa di dalam ayat sebelumnya adalah hal yang disepakati oleh minimal 2/3 Anggota Kongma” Pasal 3 ditambahkan dua ayat, yaitu ayat (4) Kongres Mahasiswa berwenang mengatur dalam hal keadaan memaksa dan ayat (5) Keadaan memaksa sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) adalah keadaan yang disepakati oleh sekurangkurangnya 2/3 dari anggota kongres mahasiswa yang hadir dalam sidang kongres mahasiswa yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah anggota kongres mahasiswa. Presidium membacakan perubahan-perubahan yang terjadi. Alfath: Perlu ada susunan di dalam Kongres Mahasiswa. Mengusulkan perlu ada dan ditambahkan di dalam Pasal 2.


Marbun: Kenapa perlu ada susunan? Alfath : Perlu. Selama ini kan Forma diatur oleh DPM UI. Hal ini tidak seharusnya. Dion

: Gak masalah ada sususannya kalau kita menganggap bahwa Kongma ini merupakan sebuah lembaga.

Alfath : Usulan ayat “Susunan Kongres Mahasiswa diatur dengan undang-undang� Dion

: Usul untuk menjelaskan konsekuensi dari pembentukan Kongres Mahasiswa sebagai lembaga baru.

Alfath : Kongres Mahasiswa ini merupakan lembaga baru yang harus memiliki susunan tertentu, sebagai Badan Keanggotaan. Andi

: Nanti penyelnggara dari Kongres Mahasiswa itu siapa nanti?

Dion

: Kesekjenan Kongres Mahasiswa.

Andi

: Oke. Siapa yang pilih? Cara mencarinya bagaimana?

Dion

: Kongma harus diatur di dalam aturan peralihan. Terkait dengan kesekjenan mereka harus bersidang untuk membicarakan sendiri hal tersebut.

Presidium kita sudah membahas isi substansi dari Bab II. Sekarang apa kira-kira namanya? Andi

: Usul Kongres Mahasiswa untuk menunjukan perbedaan dengan yang sebelumnya.

Gagar : Bagaimana dengan konsekuensi jika ada satu orang yang menjadi ketua dari dua lembaga? Bagaimana jika dia sibuk? Alfath : Kalau diserahkan ke DPM khawatirnya Kongres Mahasiswa ini akan dependen terhadap DPM itu sendiri. Di suatu hari akan ada kekhawatiran untuk abuse of power. Fadel : Secara teoritis joint session dan lembaga itu ada pada kewenangan. Kewenangannya berbeda antara ketua lembaga eksekutif atau ketua lembaga legislative. Sehingga dia perlu untuk menjadi lembaga. Dion

: Lembaga: Susunan, Kewenangan, Keanggotaan. Jika ketiga hal tersebut sudah ada maka suatu hal dapat disebut sebagai lembaga.

Alfath : Secara praktis jangan sampai ada forum yang bergantung kepada penyelenggaranya. Presidium kita telah menyepakati seluruhnya. Andi

: Mengusulkan Ketua dan Wakil Ketua masuk ke dalam Kongres Mahasiswa karena keduanya sama-sama dipilih oleh publik.


Gigih : Jika begitu rasionalisasinya apakah ketua bem fakultas juga? Fadel : Pertanyaan mendasar dalam UUD IKM UI bagaimana hierarki antara Ketua BEM UI dan Wakil Ketua BEM UI. Tidak fair juga kalau wakil ketua juga masuk. Marbun: Ada baiknya kami MM untuk urusan impeachment sama sekali tidak terlibat. Termasuk juga Ketua BEM UI. Dion

: Kalaupun itu tidak dimasuki itu engga menjadi masalah.

Marbun: Lebih baik diatur karena akan bersangkutan dengan masalah kuorum juga. Kuorum berubah jika soal impeachment. Presidium bagaimana jika ini diatur di Undang-undang saja? Dion

: Menjadi masalah karena dibilang di sini anggota Kongma mencakup MM juga. Kalau diatur di undang undang akan bertentangan dengan UUD.

Alfath : Gak terlalu signifikan jika MM atau BEM UI ada di dalam. Kongres Mahasiswa hanya mengikuti dan menguatkan keputusan dari MM UI. Andi

: Kehadiran MM atau Ketua BEM itu masalah etika. Tidak perlu diatur.

Fadel : teori perwakilan yang disebutkan oleh Bang Alfath tidak relevan. Kewenangan mengubah dan menetapkan UUD IKM UI itu harus tetap melalui Musma. Agar kepemilikan UUD tetap menjadi milik semua mahasiswa. Kongma harus dapat mengubah dan menetapkan UUD IKM UI dengan mekanisme Musma. Yang mengadakan Musma adalah Kongma bukan lagi DPM. Kongma mendelegasikannya kepada Musma. Penambahan Pasal 3 ayat (1) “…… melalui Musyawarah Mahasiswa”. Ini berarti Kongres Mahasiswa mendelegasikan kewenangannya kepada Musyawarah Mahasiswa. Ini Cuma permasalahan siapa yang mengadakan Musma. Alfath : Ini akan sangat menjelimet. Idealnya dalam mengubah UUD IKM UI adalah memang keterlibat mahasiswa UI. Kenapa hanya melalui Kongres Mahasiswa karena keterwakilannya sudah cukup, mengingat semua anggota merupakan orangorang dipilih oleh publik. Gagar : Dinamika politik di UI itu khusus tidak dapat disamakan dengan yang lain. Presidium melihat kebutuhan saat ini publik masih menginginkan Musma UI terkait dengan amandemen UUD IKM UI. Fajar

: Kita kasih kesempatan untuk publik memberikan dan memperhatikan masalah keIKM-an.

Alfath : Yang paling penting gagasan harus melalui musma untuk amandemen ini harus dilanjutkan atau ditransferkan kepada yang akan menggantikan kita saat ini.


Presidium dimasukan dalam Pasal 3 ayat (1) klausul “…. Melalui musyawarah mahasiswa” Marbun: Sepakat dengan kedua hal. Tetapi tidak mungkin ada di BAB tentang Kongma. Pengaturan BAB mengenai Musma harus ada di BAB sebelumnya. Kita keep dulu aja besok kembali kita bahas. Presidium teman-teman sepakat atau tidak dengan usulan Marbun? Fadel : DPM LPJ-nya kea mana? Alfath : Secara norma tidak ada karena DPM UI itu per orang. LPJ-nya harus per orang ke konstituennya masing-masing. Fadel : Kalau MWA juga tidak perlu jika mengikuti logika tersebut. MWA juga harus dihapus kewajibannya untuk memberikan laporanpertanggungjawaban karena sudah diatur di dalam AD/ART. Marisa : Secara etis kita selalu menyampaikan LPJ ke dalam publik. Fadel : Kalau seperti itu masukan saja DPM UI di Pasal 3 ayat (3). Andi

: Mereka itu dipilih dari dapil. Harusnya dapil yang mengatur bagaimana LPJ-nya.

Fadel : Lebih baik kita menormatifkan etika. DPM secara kelambagaan. Alfath : Dalam pembahasan mengenai DPM, willingness-nya harus ada independen dari setiap fakultas. Ketika itu entar ada, apa yang diusulkan fadel akan relevan. Dion

: Kalau konteksnya menerima laporanpertanggungjawaban berarti Ketua BEM dan MWA itu merupakan mandataris Kongma.

Andi

: Makna menerima ini apa sebenarnya? Kalau ditolak terus apa? Selama ini tidak ada forum untuk menerima atau tidak hanya menyampaikan. Kita butuh forum untuk menyampaikan.

Fadel : Yang penting kita konsisten saja. Jika ini memang dianggap mandataris lebih baik ayat ini dihapus saja. Alfath : Kalau benar-benar dihapus seakan-akan tidak bertanggung jawab. Usul: “Kongres Mahasiswa berwenang menyelenggarakan forum penyampaian laporan pertanggungjawaban Dewan Perwakilan Mahasiswa, Ketua, dst.” Presidium apakah bisa disepakati? Andi

: “Laporan Kinerja Kelembagaan bukan Laporan Pertanggungjawaban” Pasal 3 ayat (3) diganti. Pembahasan Bab tiga ditunda dan hanya untuk pembahasan Pasal 3 ayat (1).


Berganti Pimpinan Sidang. Harga berganti menjadi Arya yang memimpin sidang. Pembahasan dilanjutkan Ke Bab 3. Mempersilahkan Drafter untuk terlebih dahulu menjelaskan konstruksi pasal di BAB 3. Alfath selaku perwakilan dari Drafter menjelaskan BAB 3. Alfath : terdapat penambahan aturan mengenai paguyuban. Isma

: Mau nanya alasan menambahkan wewenang kepada BEM UI untuk mengajukan rancangan UU.

Alfath : Ini dapat insight-nya dari Uji Publik. Dalam konteks check and balances perlu ada peran dari eksekutif karena mereka menjalankan undang-undang. Dalam konteks ini yang kita ajukan adalah pengajuan rancangan undang-undang. Intinya kita mau melibatkan bem dalam pembuatan undang-undang. Isma

: Menurut saya check and balances-nya masih kentang. Harus ditambahkan wewenang untuk membahas, persetujuan bersama, atau mengesahkan. Kalau BEM dikasih wewenang ini, BEM mau pakai atau tidak?

Andi

: Saya juga bingung RUU apa yang sebenarnya yang mau diajukan kepada DPM UI.

Harga : Ada urgensi untuk membentuk rancangan undang-undang, misalnya dalam kasus komunitas, dll. Isma

: Dengan Musma ini bisa jadi setiap BAB-nya harus ada UU-nya. Berarti nanti mau mengingatkan untuk memperbanyak produk undang-undangnya. Saya menyarankan untuk ditambahkan persetujuan bersama. Ditambahkan nanti di Pasal 15. Sekarang kita harus menyepakati hanya mengajukan rancangan, bersama membahas, atau bersama memngesahkan.

Presidium apakah yang tidak sepakat? Alfath : Pasalnya bagaimana dihapuskan atau ditambahi? Marbun: Kalau kita ini sepakat akan mengikat pasal legislative atau tidak? Presidium harus ditambahkan redaksi atau tidak? Isma

: Mengusulkan untuk ditambahkan redaksi â€œâ€Ś.membahas bersamaâ€?

Dion

: Kalau misalkan mengajukan dan membahas berarti yang menyetujui hanya DPM?

Alfath : Boleh mengajukan rancangan dan membahas. Andi

: Berarti semua undang-undang harus dibahas juga dengan BEM, begitu? Konsekuensinya tahun depan BEM UI harus punya biro hukum.

Marbun: Mau atau ga BEM?


Andi

: UU Pemira BEM ikut bahas?

Isma

: Kalau ditambahkan mindset Bang Harga bagaimana?

Andi

: Konsekuensinya butuh biro hukum. Sementara saya tidak tahu akan banyak atau tidak UU yang akan dibuat.

Fajar

: Lebih sepakat untuk memberikan rancangan saja tanpa membahas bersama.

Isma

: Jika seperti itu check and balances-nya akan kentang.

Alfath : Di sini kita mencoba untuk membuka ruang untuk BEM UI. Andi : Usul agar Pasal 5 ayat (1) dihapuskan saja. Mengingat kasus yang diajukan oleh Harga tidak akan terulang. Saya sendiri tidak tahu akan mengajukan RUU apa. Isma

: Pilihannya dihapus atau ditambah check and balances-nya.

Presidium akomodasi kepentingan atau check and balances apakah selama ini sudah berjalan? Kalau menurut Bang Andi sudah maka cukup. Norma ini dapat dihapuskan. Alfath : Tidak masalah jika dihapuskan, selama ini juga toh kita memiliki good will untuk melibatkan semua stakeholder terkait. Presidium dihapus atau tetap ada? Bagi saya pribadi ini tidak signifikan. Andi

: Ini jadi ban pengaman jika suatu saat ada?

Isma

: Bagaimana dengan wewenang melakukan persetujuan bersama?

Adlul : Kenapa tidak membahas juga, khusus untuk yang diajukan? Andi

: BEM UI berhak mengajukan rancangan undang-undang dan juga ikut membahas undang-undang yang diajukan.

Presidium apakah redaksi ini sudah mengakomodasi pendapat Bang Andi? Andi

: Mengajukan penambahan ayat (2): “Setiap RUU yang diajukan oleh Ketua BEM UI dibahas dan disetujui bersama Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia�

Andi

: Kalau saya lebih setuju begini. Clear. Ya tentu wajib dibahas.

Presidium kita tinggal menyisakan beberapa menit saja. Apakah mau kita akhiri saja? Marbun: Saran saya tunda saja. Andi

: Selesaikan saja eksekutif saja.


Dion

: Coba dulu lah.

Presidium pembahasan kita lanjutkan ke pasal berikutnya. Isma

: Pasal 6. Menyarankan untuk member keterangan IKM Aktif….. Anggota Aktif IKM UI.

Fajar

: Pasal 7 ayat (3) apakah cukup syaratnya dengan lebih dari 50 % dari jumlah suara?

Andi

: Tidak ada cara lain. Tambahkan suara dalam pemilihan raya biar clear!

Dion

: Saya ingin memperjelas Pasal 8. Ayat (1) itu harus disepakati oleh floor. Yang pertama harus kita pikirkan, kenapa tiga tahun lebih? Batas pidana mana yang dapat membuat ketua bem dapat di-impeach? Jika konteksnya telah terbukti, ketua bem ui baru dapat diadili jika telah memiliki kekuatan hukum tetap. Proses ini bisa dua tahun. Kalau ketua bem sibuk urusan tersebut, siapa yang ingin menjadi ketua BEM kita? Siapa yang nyebut pertimbangannya apa kenapa tiga tahun diancam pidana?

Dion

: Kita perlu memperjelas.

Andi

: Telah dicabut status mahasiswa aktif saja, tidak usah dimasukan yang pidana.

Presidium usul mengerucut kepada pidana dihapus dan kepada dicabutnya status mahasiswa aktif ui. Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) bagian pidana-nya dihapus. Isma

: bertanya kepada drafter untuk bertanya mengenai Pasal 7 ayat (4)

Isma : Pasal 7 ayat (4): ………… mekanisme selanjutnya dilaksanakan oleh kongres mahasiswa. Dion

: Pasal 7 ayat (5) dalam konteks semua terjadi dalam kondisi normal.

Andi

: Pasal 7 aya (4): ……………. Mekanisme selanjutnya ditentukan oleh kongres mahasiswa.

Presidium di malam ini kita memang belum dapat mengesahkan BAB ini.


AGENDA SIDANG MUSYAWARAH MAHASISWA HARI KETIGA Presidium pada pukul 19.56 diskor 2x5 menit. 20.12 sidang dimulai kembali. Kemarin sudah membahas pasal 5-8. Pasal 8 belum selesai dibahas karena tidak ada kabem fakultas. Ada juga pasal x yang mengatur tentang Paguyuban. Alfath: Permasalahan paguyuban muncul karena jika ini tidak diatur nanti ditakutkan ada orang dari UI yang kemudian pulang dan mengaku menjadi anggota paguyuban X sementara itu belum resmi. Presidium:Dari BEM bagaimana pandangan soal paguyuban? Andi: Ini landasan menghadirkan paguyuban karena paguyuban tidak pernah diatur oleh rektorat dan jangka waktunya , missal saat ada anak daerah tersebut ada yang lulus maka terbentuk, namun ketika ndak ada ya tiba-tiba bubar. Lalu soal ada permasalahan ketika mereka menggunakan nama UI, so harus dikontrol. Sebenernya ini tidak ada yang berubah dengan situasi yang saat ini terjadi. Hanya mengakui saja. Dion: ASUI dan IMM berarti itu cultural aja? Kalau pasal X ini dijaddin apakah BEM UI akan rekap atau pendaftaran? Andi: Ya pasti ada, ka nada peraturan BEM UI kan. Kalau bubar sih nggak masalah. Yang masalah jika ada pembentukan baru dan mereka pake nama UI Dion: Berarti ada syarat? Andi: Iya Dehti: Saya kurang setuju jika ini berada di bawah BEM, kan ini forum guyub. Andi: ini bukan mempersulit seperti UKM ke DPM, missal paguyuban mau gunakan fasilitas UI dan bawa nama UI dan dia berdiri-berdiri aja gapapa. Tapi sepanjang mereka butuh nama UI dan fasilitas ya harus bawah nama BEM UI Andi: Ya missal kaya IMM pake buat acara minang, yam au pinjem fasilitas ya pake BEM UI, ini membakukan yang udah ada aja kok. Misal Cuma mau kumpul guyub dan gak butuh fasilitas ya nggak masalah gak usah lapor ke BEM UI Dehty: Menurutku ya pembentukan aja yang diatur,m jangan pembubaran Andi: Ya ini masalah pencacatan di BEM UI aja sih Presidium Dehty usul kongkret mungkin Dehty: Ya ini kalau ada kekuasaan pembentukan kata-katanya karena terlalu powerfull. Lalu BEM menerima LPJ gimana?


Andi: Gue sepakat buat menghilangkan LPJ dihilangkan Wildan: Sebenernya yang nangkap ini kan nama UInya aja, sehingga saya sepakat untuk ayat 1 sama ayat 4 saja. Ayat 2 dan 3 dicoret saja. Radit: Ditambah ayat bahwa paguyuban berada di bawah koordinasi Ketua BEM UI saja, Alfath: Kalau yang dipilih kan Ketua BEM saja kan ujungnya mereka punya struktur Dion: Gue sepakat,ada ketua paguyuban nggak? Retno: Apakah ada kewajiban dari Paguyuban pada BEM UI kalau di bawah koordinasi BEM UI? Andi: Sebenernya saat ini pun itu sudah ada, missalnya mereka mau minta legitimasi ya mereka datang ke BEM UI. Gak ada yang diharapkan, ya kalau diundang datang aja Sule: Mewakili paguyuban KOMPOR UI, kita kurang sreg kalau diminta LPJ ke BEM UI. Karena memang kegiatannya mayorirtas di luar UI dan bersifat cultural. Bahkan ada yang dari segi strukturnya ini belum sempurna Presidium ya mempertegas bahwa memang LPJ ini dihapus Putri: Saya sebagai anggota paguyuban saya juga sepakat, kan pengaturannya ada di BEM UI nih. Kan ada satu angkatan kadang gak ada ya tolong biar jangan memberatkan saja 20.49 diskors 2x5 menit untuk memindahkan motor. 21.00 sidang dimulai kembali Presidium Kita tunggu beberapa KaBem Fakultas dulu yang kemarin memiliki beberapa masukan sepertinya. Dani: Untuk masalah pembentukan paguyuban nanti akan ada di aturan yang dibuat oleh BEM? Presidium Betul akan pengaturan terkait paguyuban tapi tidak akan sangat rigid hingga mengatur masalah pembentukan dan pembubaran karena alasan-alasan tadi. Dion: Mempertanyakan pengubahan yang kemarin dibahas mengenai “pemakzulan Ketua BEM yang berkaitan dengan pidana�. SOP pemakjulan itu: DPM mengajukan tuntutan ke MM. MM menentukan putusan. Kongma hanya meneruskan (menetapkan) putusan MM, artinya tidak dapat mengambil keputusan politis yang berbeda dengan MM. Agar hal ini dapat


dihindari di Pasal 8 ayat sekian harus disebutkan Kongres Mahasiswa dalam menetapkan putusan harus mengikuti (mempertimbangkan) putusan dari MM UI. Presidium di ayat berapa kira-kira? Alfath: Pasal 8 ayat (7) ditambahkan diakhirnya: “ dan dengan mempertimbangkan putusan Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesiaâ€? Presidium ada yang ingin menambahkan atau tidak sepakat? Tentang BEM apa ada lagi yang dibahas tentang substansinya. Gagar: Bertanya mengenai pasal 8 ayat terakhir. Itu ada pengaruhnya tidak dengan yang kemarin kita bahas mengenai keadaan yang memaksa. Dion: Itu beda konteks. Fadel: Keputusan yang ini lebih mudah saja dibandingkan yang sebelumnya. Karena yang memaksa itu harus diistimewakan. Jadi tetap saja 2/3. Gagar: 2/3 lebih sedikit dari pada ž Pasal 11 ayat (2) mengenai politik luar IKM UI. Dalam kebiasaan kita ada keharusan ketua bem ui itu memfloorkan isu apa saja yang mau dibahas. Apakah sudah cukup seperti itu bunyi pasal untuk menjamin kebiasaan tersebut tetap jalan atau harus ditambahi dengan klausul mekanisme yang dibahas kemudian? Alfath: Ada pemikiran hierarkis untuk masalah kewenangannya, apakah yang pertama itu menjadi suatu yang wajib? Dion mungkin bisa jawab? Politik luar dan advokasi itu adalah wewenang BEM UI, tetapi sebelumnya harus terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan ketua BEM Fakultas. Itu kenapa koordinasi dengan fakultas di awal baru kemudian politik luar dan advokasi. Presidium bagaimana Gagar? Gagar: Akhirnya gimana? Presidium BEM UI sebelum melakukan politik luar atau advokasi memang memiliki kewajiban untuk melakukan koordinasi terlebih dahulu. Tapi sebenarnya Alfath juga masih ragu apakah ini dapat hierarkis atau tidak. Gagar: Ayat (1) kita tukar ke terakhir dan diubah kalimatnya menjadi‌ Dalam Hal terkait dengan ayat (1) dan (2) Ketua BEM UI harus melakukan koordinasi dengan BEM Fakultas. Dion: Tidak ada hierarkis dalam pasal. Masing-masing ayat jalan sendiri. Andi: Sepakat dengan Dion tentang tidak adanya hierarki. Arti dari ayat (1) adalah BEM


UI mengkordinir tidak ada subordinat dengan fakultas. Terkait harus terlebih dahulu mendiskusikan isu dengan BEM Fakultas selama ini ada di SOP memang akan lebih clear kalo dimasukan di UUD. Kalau itu dimasukan ke UUD itu akan sangat rigid dan sulit mengingat suatu saat ada keadaan yang sangat mendesak. Gagar: Setuju dengan Bang Andi maka saya hanya ingin menambahkan klausul “…dengan mekanisme yang ditentukan kemudian” di Ayat (2). Gigih: Apakah semua hal tentang politik luar harus disikapi karena di Ayat (1) digunakan kata bertugas? Andi: Diganti berwenang berarti yah? Presidium bertugas diganti berwenang berarti? Andi: Sepakat. Ayat (2) bagaimana kalau ditambahkan “… oleh rapat ketua bem se-ui” Gagar: Kata mekanisme itu sudah mewakili semuanya dan lebih cenderung lebih fleksibel dari pada yang dituturkan Andi. Presidium yuk kita ke pasal yang lain. Andi: Konteksnya itu mengenai tata cara penyikapan politik luar. Gigih: Akan fatal kalau bunyinya hanya seperti itu dikemudian hari jika ketua bemnya bukan Bang Andi lagi. Intinya harus ditekankan jika pembahasannya harus bersama dengan bem fakultas. Presidium Pasal 8 Ayat (2) ditambahkan “… dengan mekanisme yang ditentukan kemudian bersama Ketua Lembaga Eksekutif Fakultas” Apakah ada yang masih tidak sepaakat dengan hasil pembahasan BAB 3? Jika tidak ada saya sah-kan sementara. Kita lanjutkan pembahasan ke BAB mengenai MWA UI UM. Di awal saya memberikan kesempatan kepada Tim Drafter mengenai BAB tsb. Abdel: Menjelaskan isi BAB MWA UI UM Ada tiga hal yang perlu diperhatikan: 1. Pemilihan, 2. Tugas dan Wewenang, 3. Pembubaran. Pemilihan diubah menjadi Pemira entah itu masalah popularitas atau bagaimana. Tapi saya sendiri ingin tetap ada UKK sebagai saringan awal dan masih diperlukan. Karena dia rapat itu sendirian jadi setidaknya harus memiliki basic walaupun dia punya BK yang berkualitas, BK ini tidak dapat ikut. Masalah Pemberhentian, MWA itu sudah harus diberhentikan sejak menjadi terdakwa dan terancam pidana masalah apapun, termasuk ditilang. Berikutnya masalah tugas dan wewenang itu biasanya overlapping dengan BEM. MWA UI UM ini sesuatu yang unik karena bukan lembaga eksekutif tapi bisa melakukan hal-hal berkaitan dengan eksekutif. Presidium adakah floor yang ingin menyampaikan pendapat? Atau mungkin dari MM?


Isma: Jika melihat Pasal 13 ayat (2) harus disinkronkan dengan yang perada di Pasal X. Saran konkret Pasal 13 ayat (2) dihapus. Fadel: Saya pribadi tidak sepakat sebelum masuk ke pemilihan raya masuk ukk terlebih dahulu. UKK itu rawan sengketa, penilai pure dari DPM dan ini berarti mengulang yang lalu. Biarkan UKK itu di Uji Publik oleh floor saja. Isma: Yang perlu dipahami beda BEM dan MWA ini karena MWA ini punya standarisasi tertentu karena nanti forumnya akan bersama professor, dll. Abdel: Setuju dengan pendapat Isma dan Fadel. Yang dimaksud dengan dipilih oleh DPM, DPM adalah penyelenggaranya. Penilai untuk MWA ini harus MWA unsure lain atau MWA tahun sebelumnya yang memiliki kapabilitas atau pengetahuan mengenai MWA. Andi: Sebetulnya saya mengerti maksudnya Fadel harusnya seperti ketua bem saja. Karena ketua bem juga tentu harus punya kompetensi khusus karena forumnya ketua bem juga dengan orang khusus tertentu juga, seperti Presiden, dll. Saya usul untuk menyamakan saja dengan BEM. Isma: Saya sepakat dengan Ka Abdel. Untuk usur panelis itu bisa diatur dengan mekanismenya DPM. Pertanyaan kepada Bang Fadel kenapa menolak UKK? Fadel: UKK itu bagus memang. Ketika lewat mekanisme DPM itu akan suudzon lagi. Kalau memang ingin UKK biar saja Pemira UI yang mengadakan, melalui Uji Publik tertentu. Andi: Apakah mempengaruhi hasil akhir? Fadel: Siapapun berhak. Kalau mau ada sarat itu ada di ART. Kalau misalkan kompetensi khusus itu masalah si calon. Presidium UKK tidak menjadi syarat yah berarti? Biar saja dia diuji oleh publik. Abdel: UKK harus dan tetap menjadi penyaring diawal tapi dilaksanakan oleh Panitia Pemira oleh DPM. Alfath: Dalam UUD IKM UI 2006 kenapa ada mekanisme UKK karena memang itu lembaga baru di tingkat UI sehingga dianggap perlu orang khusus. Menurut gue zaman sekarang udah berubah, sehingga orang yang mau maju MWA sebenarnya bukan orang yang benar-benar kosong melainkan orang yang memang memiliki kompetensi, sehingga untuk apa lagi di UKK-an. Fadel: Kalau UKK tidak diatur di dalam UUD maka ini akan menjadi opsi bagi panitia pemira.


Andi: MWA kemana-mana pun akan sama kaya BEM. Dia akan dieksplorasi di semua fakultas. Abdel: Jadi MWA sekarang akan dieksplorasi di setiap fakultas berbeda dengan tahun lalu yang hanya dikenalkan Alfath: Yang kita bahasnya mengenai rezimnya bukan teknisnya Abdel: Kalau memang calon MWA ini kapabel UKK itu pasti lolos. Yang menjadi masalah di tahun sebelumnya itu hanya masalah panelisnya saja. Evandri: kita harus ada pencegahan kalau yang maju MWA adalah botol kosong. Andi: Sebenarnya saya menjaga si panitia pemira. Akan jauh lebih ribet jika ada orang yang tidak diloloskan padahal bagi mereka, meraka adalah layak. Hakim pun akan bingung untuk menentukan hal tersebut? Dion: Ingin bukan perkara, saya hanya mengira-ngira. Kalau konteks tadi, yang jelas di wewenang MM itu tidak masuk, yang masuk di wewenang adalah memutus sengketa Pemira. Andi: Standarnya itu standar kualitatif yang susah dinilainya. Cuman saya tidak tahu perspektifnya Abdel sebagai yang merasakan. Isma:,Panitia Pemira setuju dengan Fadel jika UKK dijadikan Uji Publik. Kalau MWA sama kaya BEM waktunya akan menjadi double. Kalau waktunya dipercepat maka dia akan memotong masa jabataan mereka yang ikut Pemira. Dari kami, UKK ini akan dipakai di Pemira tapi dia sebagai pengganti eksplorasi. UKK tidak menjadi syarat penilaian tapi nilainya panelis di-publish ke public sebagai parameter untuk orang-orang milih. Andi: Kenapa masih dinilai? Abdel: Kalau memang ada yang tidak lolos menjadi calon MWA oleh penilaian panelis, itukan tidak menjadi masalah. Alfath: Itu beda konteksnya. Karena akhirnyapun kita men-cut-nya bukan yang benarbenar rigid. Abdel: Yang menetukan siapanya memang pada akhirnya MWA. Kalau ada yang tidak terpilih oleh panelis memang akan menjadi sangat poltis jatuhnya tapi toh hal ini tidak akan masalah, pemilihan akan tetap berlanjut. 22.08 masuk sesi lobbying 22.21 tunda dicabut Alfath: Rezim pemilihan jadi Pemira saja, tidak ada mekanisme UKK-nya. UKK tidak menjadi proses seleksi.


Presidium Pasal X Ayat 1 & 2 Pasal X dihapus karena sepakat melalui pemilihan raya. Semua ayat terkait UKK dihapuskan dan mekanisme hanya melalui pemilihan raya. Abdel: Pasal X kedua ayat 5 kalo gak ada yg maju, dipilih oleh kongma. Apakah menjamin terpilihnya MWAUM yang berkompeten oleh kongma? Andi: samain aja kyak BEM. Percayakan kepada kongres tentang pemilihannya. Abdel: tidak ada yang tau mekanisme yang digunakan oleh kongres dlm pemilihannya. Alfath: kongres mahasiswa pasti akan membuat sistem yang dapat dipertanggungjawabkan Gagar : mwa, ketika ngga ada mwa yang maju menurut bang abdel merupakan permasalahan yang rumit, kongma mengerti bagaimana menentukan sebuah mekanisme ketika tidak ada seotangpun yang menjadi mwa. Abdel : ketika zaman bang aldo, saat itu aldo mempresentasikan apa yang akan dibawa di depan forma, yang jelas setiap mwa yang akan maju akan membawa kompotensi yang tinggi Isma ; perihal IKM aktif Alfath : yang diatur disini merupakan kasus yang in case, rasionalisasi kenapa wakil ketua BEM? (sama-sama eksekutif, dipilih oleh masyarakat, ketua bem memliki job yang lebih serius) Diskusi : Di peraturan, MWA UI UM tidak dapat digantikan sama sekali, tapi permasalahannya adalah pergantian MWA UI UM itu digantikan per tahun. MWA UI UM secara hakekat hanya satu, maka secara legitimasi konteksnya berbeda, di pasalh 29 mengenai keanggotaan MWA UI UM diangkat 5 tahun sekali oleh DIKTI. Untuk mahasiswa dapat diganti per satu tahun sekali dimana pemilihannya dikembalikan kepada mahasiswa. MWA UI UM digantikan oleh SEKJEN MWA UI UM. Fadel: banyak pilihan, ketua kongma, ketua BEM, anggota legislative, menurut saya dikembalikan ke publik. Rifqi: ngga bisa digantikan oleh sekjen, karena ngga ada keterwakilan. Karena keterwakilan akan menjamin sisi kompetensi. Abdel: menurut saya kepala divisi kajian, etc. Fajar: Menurut saya SEKJEN dapat mengondisikan publik. (Kompetensi ada di BK MWA UI UM, Cuma 10 hari)


Alfath: terserah saja kalo menurut saya, yang penting adalah kita membedakan antara struktur MWA UI UM dengan Struktur BK MWA UI UM (BK itu bukan lembaga). Rifqi: yang harus menurunkan MWA UI UM haruslah yang ada di UUD IKM UI. Abdel: yang menggantikan MWA UI UM adalah orang-orang mengerti tentang issue yang ada di MWA UI UM, karena berbeda konteksinya antara MWA UI UM dengan eksekutif lainnya. Keterwakilan menurut saya tidak perlu, mekanismenya diatur dalam internal BK MWA UI UM. Abdel: 10 hari penting, saya piker penting KONGMA memilih secara langsung (mengambil alih) Isma: ketika MWA UI UM mangkat, maka akan diangkat PLT, kemudian baru memilih MWA UI UM Fadel : saran konkret, pasal 2 hapus. Calon Majelis Wali Amanat Unsur Mahasiswa dapat dipilih secara langsung dalam Pemilihan Raya setelah dinyatakan lolos Uji Kelayakan dan Kepatutan oleh Dewan Perwakila Mahasiswa. (DIHAPUS) Mekanismenya diberikan kepada KONGMA dan KONGMA harus segera sidang. Sepakat! sidang musma diskors pulul 11.01 dan dilanjutkan besok.


AGENDA SIDANG MUSYAWARAH MAHASISWA HARI KEEMPAT Presidium tetap menginginkan adanya 1 presidium lagi, meskipun dalam pengaturannya tidak ada karena sudah pada batas minimal 20.08 skors sidang dicabut 20.09 sidang diskors kembali 1x15 menit 20.27 skors dicabut Sule menjadi presidium 3 (sementara) menggantikan Fauzan Abdel: mengusulkan Dani sebagai presidium 3 Gigih: mengajukan saudara Rajiv Abdel: tugas MWA bertugas menjaring aspirasi. Tugas yang rebenar-benarnya itu apa. Mencari diksi yang pas Rifqi: kalau tidak dituliskan tugas MWA menjaring aspirasi maka MWA bisa saja langsung mengambil sikap tanpa mempertimbangkan aspirasi dari grass root. Alfath: Kalau saya sih inginnya menjaring dihapus saja, khawatir ditataran praksis hal ini akan overlapping di grass root dengan BEM atau DPM. Rifqi: Itu menjadi case yang menarik. Seringkali MWA dan BEM tidak hanya aspirasi tetapi kajian juga mereka sering overlapping. Melihat ini nampaknya perlu diatur mengenai batasan kerja antara MWA dan BEM. Jadi MWA memiliki kewenangan penuh untuk menyikapi masalah yang berkaitan tentang rektorat. Dani: Tugas MWA itu apa? Abdel: Membuat kebijakan di tingkat UI yang aksesnya lebih tinggi dari pada dekan, dll. Tugas MWA UI UM menyuarakan kepentingan mahasiswa di dalam MWA. Bayangan saya diawal tugas MWA adalah untuk menyuarakan kepentingan mahasiswa. Rifqi: Ada hal yang menegaskan jika MWA membawa atau menyuarakan kepentingan mahasiswa. Alfath: bisa terlihat mirip tetapi maknanya berbeda. Abdel: Pasal 13 Ayat (1) dihapuskan saja… “ditugaskan untuk….”. Abiir: Di Pasal 13 ayat (1) juga sebaiknya ditambahkan kata “aktif” setelah kata anggota. Mengikuti ketentuan di Pasal berikutnya. Rifqi: Ada perubahan gak soal pencopotan BEM/MWA? DPM – MM – Kongres. Kongres menjalankan rekomendasi MM atau Kongres memeriksa kembali? Jika di MM dinyatakan tidak bermasalah, apakah akan berlanjut ke Kongres?


Alfath: Ketika tidak bersalah, ini tidak akan berlanjut. Ketika MM menyatakan bersalah maka Kongres harus mempertimbangkan pendapat dari hakim MM. Dion: pemakzulan MWA UI UM itu mengikuti pemakzulan BEM. Kongres sebaiknya mempertimbangkan putusan MM, tetapi bisa mengambil sikap lain, tetapi tetap punya beban yaitu sanksi sosial. Jika bahasanya dengan mengikuti, maka legitimasi Kongres akan berkurang. 20.56 diskors buat mindahin motor 21.06 skorsing sidang dicabut. Tentang pencabutan mandat MWA UI UM ini ketika mahasiswa tidak menginginkan lagi dan harus digantio menurut kongres ya nanti langsung bisa diganti. Aturan di MWA UI menyesuaikan Presidium apakah masih ada yang tidak sepakat Sepakat Rifqi: Jadi gini, karena kondisi srengseng lagi ndak aman dan pintu kutek mendingan diselesaikan lebih tepat. Presidium: Baiklah, ini karena sudah ke Bab V, saya serahkan ke presidium tiga yaitu Sule. (Pimpinan sidang beralih ke Sulaiman) Mempersilahkan drafter untuk menjelaskan Alfath: Dari semua pembahasan kekuasaan ini yang p[aling berubah, pertama yang awalnya ada Indep dan ExOfficio, sehingga untuk fakultas yang tidak ada perwakilannya bisa diserahkan lewat mekanisme legis fakultas. Kemudian untuk DPM ini ya dihapuskan tresholdnya sehingga dari setiap fakultas hanya dan pasti ada satu perwakilan. Kemudian pemberhentian DPM ini dilakukan lwat undang-undang, bukan melalui peraturan fakultas. Rifqi: Pemberhentian BEM diatur di UUD, MWA UI UM diatur UUD, kenapa DPM diatur oleh UU saja? Disamakan dengan yang lain dong. Untuk usulan biar dari Legislatif Fakultas karena anggota DPM tetap bertanggung jawab pada konstituen. Alfath: Nggak tau ya ini akan sehat atau enggak, jika usulannya dari legislatif Fakultas. Terus harus ditopang lewat peraturan fakultas ada atau enggak. Kalau DPM kan collective collegial sementara MWA UI UM dan BEM kan nggak gitu, ya missal gue pendapat X selaku ketua DPM dan yang lain Y, yang berlaku kan tetap Y. Rifqi: Yak an ini semua kalau ada kesalahan bisa dibuktikan di MM, at least ada mekanismenya. Alfath: Kalau di awal yang lama kan peraturan fakultas, bisa aja fakultas ini sewenangwenang. Jika ada UU terkait fakultas maka legis fakultas juga diajak bahas bareng.


Rifqi: Ya itu kan hal yang lain, missal ada ketidak setujuan legis fakultas Alfath: Yak an ada mekanisme judicial review jika nanti BPM Fakultas ndak setuju dengan produk Hukum DPM. DPM ini kan pure politics, ini membuat UUnya dibahas bersama fakultas kok kalau pembahasan ini berkaitan dengan fakultas. Sekalian aja dikasih tambahan “membahas dan memberikan persetujuan bersama UU terkait Fakultas� Putri: Legislatif Fakultas ikut membahas dan mengesahkan UU yang berkaitan dengan Fakultas Radit: Batasan urusan fakultas itu bagaimana ya? Misal UU soal BEM UI, Pembinaan IKM? Rifqi: Sebenernya itu alasan saya supaya mekanisme usulan pemberhentian dari fakultas Radit: Lalu bagaiamana jika UUD Fakultas tidak mengakui UUD IKM UI? Rifqi: Ya itu dia, karena dulu kan ada ExOFF yang bisa gue kontrol, nah sekarang pertanyaannya adalah dimana mekanisme kontrol DPM UI? Marisa: Ya kan sekarang apa hak legislative fakultas untuk mengesahkan UU tingkat UI? Lalu bagaiaman indicator pencabutan mandate itu? Toh banyak anggota independen yang telah kita laporkan ke fakultas bahwa mereka kurang aktif tapi tetap tidak ditarik. Alfath: Ketika di awal kan selalu ada Tap soal Exoff, yang kedua missal pas pembahasan sepakat yang diubah A,B,C,D tapi pas di pengesahan Cuma A bisa di Judicial Review kan ya? Marbun: Tergantung fakultas mengakui atau enggak Alfath: Maksud gue kan ini tingkat UI, ini bisa kalau merujuk ke MK. Rifqi: Misal di UU Tembakau, yang larangannya sudah disepakati A,B,C,D.. tapi akhirnya Cuma sedikit. Ini menurut gue juga gak bisa maksud JR, kan kalau di UUD IKM UI, udah dikasih kewenangan DPM UI ya sulit JR Devakto: Yak arena ExOff Fakultas gak ada, terus kek gini maka peran fakultas maka akan lebih terasa. Maka saya usul Falkutas tetap ikut mengesahkan, perbandingannya kan sekarang ada ExOff juga mereka ikut mengesahkanb kan? Adlul: Pertama terkait kontrol ya, gue minta share ke DPM kalau teman-teman dikontrol oleh IKM masing-masing. Kalau yang namanya DPM kan mereka punya kewenangan, dan mereka dipilih melalui PEMIRA. Ini kok sidang gak kondusif, kalau mau masuk tahap lobbying silahkan.


Presidium bagaimana floor? Silahkan jika ada temen-temen ingin keluar area MUSMA silahkan lepas nametag dan boleh untuk di luar are MUSMA Adlul: Sekarang anggota Independen ada mekanisme kontrol dari IKM Fakultas? Di FH sendiri kalau pencabutan ini kan ada di IKM tiap fakultas. Terkait ikut membahas dan mengesahkan, ketika merancang ExOff aja udah sulit. Kita ada kewenangan masing-masing dan tiap lembaga ada kewengan masing-masing. Terus jika ada IKM Fakultas yang tidak mengakui IKM UI, missal teknik misalnya. Devakto: Sebenernya yang membedakan Legis Fakultas dan UI adalah legis UI juga bertanggung jawab ke fakultas masing-masing. Ya kalau menurut saya ya mekanisme penarikan bisa dibuat dua saja. DPM UI bisa memberhentikan anggotanya dan Legis Fakultas berhak memberhentikan anggotanya. Lalu tentang pengakuan IKM UI, ini menurut saya ndak ada korelasi. Rifqi: Kalau di BPM FEB, missal ada mosi 50%+1 dari pemilih Anggota Independen ini. Missal dalam kasus akang batman ini yang menuntut gue untuk menarik salah satu anggota DPM FEB itu gimana? Kalau missal kalau gue berpikir sama, karena lingkup pemilihan gue, Marisa dan Windi. Marisa: Gue dari 2013 di DPM gue lebih fokus pada kinerja anggota Independen, yang di UUD yang lama ini kan dikembalikan di Fakulas. Dan selama tiga tahun gue tahu ini membuat masalah di lembaga DPM UI ini. Jadi kalau menurut gue ya cukup diatur Undang-Undang saja. Putri: Ini sudah berjalan di DPM sekarang, saat pembahasan ExOfficio, menurut saya Anggota Independen membahas bareng pengangkatan dan pemberhentian ExOfficio. Ya sekarang anggota Independen DPM UI dalam menjalankan amanah dan jabatannya kurang bisa diatur lewat Undang-undang. Marisa: Kalau ExOfficio, kita bahas bareng BPM Fakultas, dan gak ada alasan logis dari kita buat nggak mengakomodasi saran dan masukan dari BPM Fakultas. Marbun: Lebih baik samakan saja dikembalikan di BPM Fakultas masing-masing soal pemberhentian. Misal di Musmakan saja, atau diformakan ini diserahkan ke mekanisme impeachment ke BPM fakultas Abiir: Fakultas atau BPM Fakultas? Marbun: Ya menurut aturan Fakultas, gue tau kekhawatiran Rifqi, untuk kasih mekanisme kontrol. Alfath: Saran, kasih jelasin bahwa untuk UU soal pemberhentian ini harus dengan persetujuan fakultas. Lalu harus ada petisi dari fakultas yang entah nanti bagaimana yang nantinya akan disidangkan di MM dan diajukan ke kongres.


Rifqi: Kalau yang petisi kan bakal di UU, gini aja deh simple. Gue sepakat deh, Isma: Gue mempertanyakan perihal impeachmen, pertama Fakultas berhak memberhentikan jika ia tidak kerja bagus atau tidak lagi mewakili. Nah ini baru mengakomodir kepentingan fakultas nih. Nanti harus diatur juga soal yang jika masalahnya dari kinerja Anggota di DPM Dion: Gak ada cerita DPM diadili oleh pengadilan, gue gak ada contoh di pengadilan ini. Beda sama Presiden ini. Mentok-mentok pada mosi tidak percaya. Isma: Sepakat Dion: Kalau di US yang bisa di impeach itu Public Official, semua eksekutif bisa diimpeach, yang legislatif gue gak mau ngomong lagi daripada gue ngasal. Isma: Mau nanya di UUD sebelumnya ada kewenangan DPM untuk suksesi, kok sekarang gak ada? Alfath: Terkait ini sudah transfer wawasan dari hakim MM sebelumnya, dari notulensi MUSMA 2006 ini suksesi dipegang eksekutif. Ininsebetulnya kenapa dihilangkan ini dikaitkan kita pilih MM dan BAK. In practice itu sangat rentan. Di tahun 2010 ada hakim MM yang dipecat DPM. So terserah temen-temen nanti suksesi akan dibuat seperti apa? Tapi kalau temen-temen sepakat ini kembali lagi ke legislative ya terserah temen-temen. Kalau pertimbangan praktis ya ini kan karena BEM tidak punya waktu lagi. Yang nggak dipunyai drafter adalah fungsi suksesi yang ideal gimana, so ayo diskusi. Dion: Impeachment tadi belum selesai, MM gak bisa adili ini sih menurut gue. Jika menurut saya suksesi hakim atau BAK yang setara ya gimana? Ya kalau sekarang DPM milih ini memilih BAK ya mungkin kan karena DPR FPT BPK dan Hakim MA. Kalau saya prefernya secara realitas mungkin, BAK dan MM ini harus ada pansel. Ya ini saya berpikir DPM ada kerjaan lain. Panselnya independen, tapi pertanyaannya apakah ini mungkin? Tapi kalau lewat DPM ya ini masalah karena MM dan BAK ini kan harusnya independen. Ohya waktu ya. Radit: Kalau pansel ini kan pansel yang dibentuk oleh kongres mahasiswa, missal pemira ini fungsinya kembali ke DPM saja. Temen-temen perlu sadari soal SDM, kalau misalkan kebanyakan pansel, ya berarti buka pansel dulu baru ke kandidat itu lama banget Dion: Ohya maaf ini baru liat Isma: Pemira ini yang perlu dibahas karena suksesi ini masih dipegang eksekutif atau legislatif, lalu apa yang dimaksud suksesi? Alfath: Pemira, Pemilihan BAK, MM ini ya semua masuk.


Isma: Ya udah lanjutin besok Presidium sidang selanjutnya akan dibahas dengan diawali dengan suksesi. Sidang saya skors sampai waktu yang ditentukan


AGENDA SIDANG MUSYAWARAH MAHASISWA HARI KELIMA 19.53 skorsing sidang dicabut Arya menjelaskan keberadaan presidium Fauzan tidak akan hadir sampai hari minggu Harga akan datang telat 19.55 skorsing ditunda karena tidak memenuhi kuorum 20.23 pimpinan sidang diserahkan kepada presidium 3 (setelah mempertanyakan asal mandat fungsi suksesi) Alfath: Karena di paruh dua eksekutif workloadnya sudah besar, maka ini kemudian dipegang oleh DPM. Kalau mau dibalikin ke DPM pun ndak masalah. Presidium karena nggak ada klausul suksesi di DPM ini bagaiamana floor, ini bisa diberikan kemana? Namun ketika drafter menghilangkan maka konsep yang ditawarkan bagaimana? Alfath: Terkait ini maka ketika ada aturan suksesi lembaga maka ini diatur di bab lembaga masing-masing. Terkait Bab pemira maka ini diatur di Bab Pemira, bukan di Bab DPM. Misal nanti ada mekanisme pemilihan panitia pemira ini boleh aja misalnya nanti dipilih beberapa lembaga. Harga: Jika dilepas di legislative maka konsekwensinya bagaimana? Jika dibuat di mekanisme pemira maka akan dibentuk komisi pemilihan raya UI seperti KPU. Misal jadi KPU UI, nanti bisa dilihat nanti KPU akan bertanggung jawab ke siapa? Misal kalau Alfath (not. Ketua DPM) mau lepas ini maka akan bentuk KPU. Yakin nih DPM lepas fungsi suksesi? Alfath: Usul konkrit di bawah ayat 2 pasal 17 : DPM Berwenang membentuk panitia pemilihan raya. Isma: DPM berwenang mengangkat ketua panitia pemilihan raya Gigih: Gimana kalau suksesi dikasih ke DPM lagi? Harga: Karena jika ingin mendebatkan ini DPM Cuma pengen bikin Panitia Pemira dan KP ya state jelas aja fungi suksesi yang berhubungan dengan pemilihan raya. Marisa: Lalu bagaimana dengan fungsi kaderisasi dan pembinaan? Alfath: Kalau boleh usul kita kembali ke fungsi suksesi 21.03 sidang diskors untuk pindahkan motor 2x5 menit 21.15 skors sidang dicabut Alfath: Kita kasih fungsi suksesi, namun kalau boleh dicatat di risalah yang kita maksud


suksesi ini adalah pemilihan panitia PEMIRA, atau ditulis aja suksesi pemira. Itu sih. Abiir: Menambah usulan baru, jadi tentang DPM penanggung jawab panitia itu langsung aja ditaruh di bab PEMIRA, biar gak rancu. Isma: Ada masukan dari bang Harga, wewenag itu kan turunan dari fungsi, maka jika ada wewenang tapi nyambung ke fungsi yang mana? Presidium bagaimana floor kalau di pasal ini kita tambahkan dengan fungsi suksesi dengan tambahan kata pada pemira dan dicatat di risalah yaitu fungsi suksesi yang dimaksud adalah terkait pemilihan raya sehingga lembaga MM dan BAK tidak termasuk. Radit: Sepakat untuk tambahan lagi fungsi pembinaan Presidium baik kalau begitu kita sepakati ya Alfath: Yang dimaksud dengan fungsi keuangan adalah DPM berhak mengecek RKAT dari lembaga tinggi. Kemudian fungsi pengawasan ini mengawasi lembaga lain dan fungsi pembinaan terkait dengan OKK dan mungkin juga ranah pembinaan lain yang perlu diatur oleh DPM Putri: Saya nggak sepakat dengan tidak adanya ExOfficio. Alfath: Nah ini, dulu lo ketika lo ExOfficio dari suatu forum lo juga menjabat di tempat lo. Kalau ditanya saksi sejarah MUSMA, ExOfficio ini dikirim dari BPM Fakultas dan merupakan anggota BPM yang melalui PEMIRA. Rifqi: Draft lama di setiap fakultas harus ada yang maju satu itu bukan sih? Putri: Berarti ExOff itu harus PEMIRA, missal di FISIP yang maju anggota independen Cuma satu. Nah gimana juga kalau begini? Rifqi: Ya kalau saya nangkep kemarin itu, ya semua fakultas harus satu. Mending itu diputuskan oleh FORMA tingkat Fakultas itu. Atau forum tertinggi di fakultas tersebut. Isma: Yang diinginkan drafter kan fungsi yang sejajar nih, yang mana semua sejajar. Yang tadi itu cocok guna yaitu ExOff itu Rifqi; Kita kasih ruang bagi Fakultas yang gak ada ExOfficionya ya, missal ada orang yang gak ada perwakilannya di DPM maka itu dipilih dari forum tertinggi di fakultas tersebut. Kalau misalkan satu persatu fakultas missal yang nyalon dua ya pilih satu. Yang fakultas gak ada yang nyalon maka wajib ngirimin ExOff jadi kembalikan ke UUD lama, tapi Exoff-nya diatur.


Isma: ExOff itu jabatan atau fungsi? Jika ada yang anggota independennya ya ia bisa melaksanakan fungsi aja. Kesalahan yang ada saat ini adalah ExOff itu jabatan bukan fungsi? Rifqi: Jadi sepakat pasti ada 15 kan? Supaya jadi organic. Jadi strukturnya gak bingung. Alfath: Lihat di pasal 18, kalau di UUD lama kan proporsi jadi musiman. Harga: Akhirnya kita tetap gunakan Bang Fajri saat itu yaitu ExOfficio harus jadi anggota di BPM Fakultas tersebut. Dia harus punya jabatan sejenis di tempat tersebut sehingga bisa ditempatkan di tempat lain dengan fungsi yang sama. Ya kalau definisi saya ya anggota BPM Fakultas tersebut yang sudah ada. Adlul: Sepakat, usul redaksional. Fakultas yang tak punya Anggota Independen DPM UI berhak menunjuk perwakilannya lewat forum tertinggi di fakultasnya. Alfath: Yang terpenting itu pemilihannya melibatkan IKM Fakultas atau forum lembaga. Presidium mekanisme fakultas masing-masing yang dimaksud pada pasal 14 ayat 2 merupakan mekanisme yang melibatkan IKM Fakultasnya, bukan dalam bentuk pemira tetapi semacam forum lembaga. Marisa: Kalau Cuma 15 gue takut aja itu terlalu sedikit untuk mengerjakan semua program yang ada di DPM UI. Apalagi kalau ada yang ga kerja. Jadi gue gak terlalu sepakat sama satu orang ini. Rifqi: Konsekuensi dari itu kita jadi punya fungsi kaderisasi. Untuk menutupi itu kita bisa meng-hire orang lain dari luar untuk menjadi staf DPM UI. Adlul: Dari yang diungkapkan sama Ka Ica merupakan hal yang menguatkan kita kenapa harus lima belas. Lima belas itu harus lima belas orang yang mau kerja. Gue pribadi sih juga waktu itu ngirim orang yang belum pernah ada di DPM UI. Mengenai kegelisahan ada fakultas yang sudah membuktikan. FE Cuma tiga. FH Cuma empat. Fasilkom Cuma satu. Yang terpenting itu sesuai secara prinsip dan aturan yang sudah ada. Sule: Apakah floor sepakat. Kalau tidak kita mungkin dapat mereview lagi dari awal. Alfath: Ada dua poin yang mau di review. Pasal 4 ayat (2) alangkah baiknya normanya dimasukan di pasal 18 ayat (2). Kedua, penggunaan kata-kata Pasal 19 baiknya ditulis, â€œâ€Ś.. undang-undang yang disetujui bersama dengan lembaga legislatif fakultasâ€? Ketiga, terkait dengan Pasal 15 ayat (3) itu apakah mau dibahas lagi atau tidak? Presidium dengan ini BAB V tentang kekuasaan legislative disahkan sementara.


Alfath: BAB VI adalah langkah upaya untuk bergabung antara lembaga legislative fakultas dan UI, sebenernya di sini tidak lain hanyalah membuka ruang itu saja. Rifqi: Kasih tambahan dengan persetujuan dengan Fakultas Alfath: Ini sudah terakomodir di pasal 15 Presidium mempersilahkan drafter untuk presentasi Alfath: Asas tetap. Sistem pemilihan mau distrik atau bukan itu tidak diatur di sini, tapi diatur di undang-undang. Dengan konteks yang seperti ini bisa dibuka modelmodel pemilihan raya akan seperti apa. Apa itu one man one vote, proporsional. Presidium kurang lebih itu mirip dengan UUD 45. Model pemilihannya diatur lebih lanjut oleh UU dengan tujuan agar dapat mengikuti perkembangan. Rico: Gue gak setuju dengan distrik. Karena setiap fakultas tidak memiliki jumlah suara yang sama. Yang gue tanyakan model pemilihannya akan diatur di mana? Alfath: Memang dapat dibilang kita mengacu UUD 45. Ini sebenarnya lebih kedua aspek. Entah itu di sini mau di-state atau mau diatur di dalam undang-undang. Kalau dari kita sih akan diatur di undang-undang. Alfath: Akan dipilih oleh DPM UI. Rico: Ketika nanti diundangkan. Saya tetap berkeinginan sistem pemilihan kita tetap proporsional. Abiir: Saya tidak tahu lebih baik atau tidak disebut di UUD. Tapi saya pribadi sih memang lebih setuju proporsional. Adlul: Gue juga lebih setuju one man one vote atau proporsional. Tapi untuk disebutkan di UUD saya tidak setuju, cukup di undang-undang. Ismah: Kalau kit abaca Pasal 39 ayat (1), amandemen UUD IKM ini harus diamandemen setiap tiga tahun sekali. Kalau saya juga lebih setuju proporsional karena sebenarnya hitungannya harus individu mengingat tidak semua fakultas dalam PDIKM-nya sepakat dengan UUD IKM. Alfath: Itu semacam prinsip yang disepakati saja. Kita akan sangat tidak mungkin untuk mengganti sistem ini. Mengingat sistem ini merupakan sistem selama ini sudah dijalan kan sehingga akan sangat sulit untuk diubah. Jadi menurut saya tidak perlu juga disebutkan di dalam UUD. Ismah: Distrik itu pun itungannya one man one vote. Salah diksi ketika kita bilang itu hanya proporsional.


Adlul: Tidak usahlah di konstitusi cukup di undang-undang. Karena secara psikologis dan sosiologis akan sangat susah. Alfath: Ingin mengkritisi pendapat Rico saja. Jadi pun nanti yang akan mengubah ini adalah DPM saja. Yang saya takutkan adalah DPM berbuat sewenang-wenang. Saya sih inginnya disebutkan saja di dalam konstitusi. Harga: Sistem itu terkait dengan ranah teknis. Dan ranah teknis adalah tugas legislatif. Dengan metode harus terlebih dahulu menjaring aspirasi dari masyarakat UI. Ismah: Mau menambahkan kata calon sebelum kata Anggota DPM, MWA UM, dan Ketua dan Wakil Ketua BEM secara berpasangan. Abiir: Berpasangan dan berseorangan itu tidak bertolak belakang. Harga: Maksud Abiir dalam Pasal 22 ayat (3) ini yang maju tidak mewakili kelompok apapun. Ismah: Yang dipermasalahkan itu masalah bahasanya secara atau bersifat. Abiir: Kalau saya menangkap maksud perseorangan ini sifat majunya, bukan berkaitan dengan perwakilan atau tidak. Ismah: Komisi Pemilihan Raya harus diganti menjadi menjadi Panitia Pemilihan Raya Rico: Panitia Pemilihan Raya hanya Panitia Pemilihan Raya atau dengan KP juga? Kalau hanya khusus untuk Panitia Pemilihan Raya harus juga diatur ayat menganai KP-nya. Harga: Kita sepakati saja secara sementara BAB VII mengenai pemilihan raya. Alfath: Secara prinsip menyamakan dengan UUD sbelumnya. Yang berubah Cuma bagian pemilihan anggota BAK-nya. Harist: Pada dasarnya audit itu ada tiga jenis. Laporan, Kepatuhan, dan Kinerja. Di sana hanya mengacu pada satu tipe saja. Sehingga menurut saya pasal ini diksinya diubah sedikit menjadi lebih general. Harga: Saran konkret. Harits: BAK adalah badan independen dan mandiri yang berwenang dalam mengawasi dan memeriksa keuangan lembaga kemahasiswaan tingkat Universitas Indonesia. Abiir: Saat perumusannya itu, pasal 25 merujuk mengenai BAB Keuangan. Secara substansi itu seperti itu. Tapi secara urutannya harus diubah.


Gigih: Bagaimana dengan sanksi? Alfath: Ini akan ada di Undang-Undang Gigih: Jika ada bukti transaksi yang terlanjur ke rektorat maka bagaiamana ini menghilangkan kewenangan BAK? Marisa: Ya ini jadinya harus sosialisasi BAK ke bendahara lembaga kemahasiswa Harga: Secara teoritis UUD gak bisa nulisin sanksi sih Niko: Ya ini nanti akan diatur di UU aja Haris: Soal publikasi ke mahasiswa UI nih, ini kan kalau di UU maka harus ada wadah khusus nih, apakah ini hak kita atau memang harus ada lembaga tertentu? Alfath: Ya seinovatif mungkin, ini ka nada banyak pilihan. Gak dijelaskan melalui media manapun. Menurut gue pribadi BAK berhak publikasikan hasil laporannya. Abiir: Ya sepakat dengan itu, publikasikan saja ya. Marisa: Harapan BAK bisa lebih produktif nih, lalu pasal 3 kan harus diserahkan 30 hari di akhir kepengurusan nih. Gak adil kalau sanksinya buat kepengurusan selanjutnya. Usul di paruh tahun aja supaya masih ada kerasa sanksi buat kepengurusan tersebut. Alfath: Usul konkret 30 hari setelah masa kepengurusan dan 30 setelah masa kepengurusan berakhir. Harga: Ya ini kita bold dan pending untuk 25 ayat 3 karena butuh mendengar pendapat ketua BEM, tapi nanti kalau ini disepakati maka Cuma ini yang bisa dibahas. Gagar: Ketika audit kinerja maka seperti apa gambarannya? Kan DPM juga punya kewenangan itu. Marisa: Kalau di DPM sebatas pengesahan RKAT BEM, nah kalau BAK kan ngecheck kejadian anggaranb itu nggak? Efisien, Ekonomis atau enggak? Haris: Ohya buat akhir periode dan kenapa bukan setiap proker selesai adalah karena ada keterbatasan sumber daya juga, lalu juga biar kasih kesempatan buat Kontrol Internal masing-masing lembaga nih. Presidium oke kalau begitu kita bakal sahkan, Sidang diskors 10 menit untuk istirahat 00.08 skors dicabut Masuk Bab X


Alfath: UKM bisa independen, tidak ada pengaturan Mau ada dua opsi, mau diatur atau ngga. Gimana kalo misalnya UKM dihapus dalam IKM? Dia setuju bersama drafter bahwa UKM tetap dimasukkan dalam IKM Presidium UKM diakui dalam IKM, namun sangat minim peran dalam IKM Gigih: Ayat 3 agak dirampingkan. Menghapuskan UKM dalam kongres akan memengaruhi IKM? Menurutnya, pasal 31 hanya aya1 dan 2 Abiir: Tidak perlu diatur karena telah dipegang rektorat Intinya UKM diakui oleh IKM. Mengenai hak dan kewajiban. Presidium, Apakah BSO di bawah BEM tetap di bawah BEM atau jadi bahasan rektorat Abiir: Rektorat punya layer? Gigih: Kata pak arman, udah ada subdit penalaran dll Alfath: Rektorat punya pengaturan untuk dari calon UKM menjadi UKM Presidium Pasal 31 ayat 2 akan dihapus Rico: Pertama ke rektorat, kedua ke DPM. 6 bulan masa percobaan, kemudian disahin jadi UKM. Ngapain ke DPM UIAC gimana? Mereka BSO atau gimana? Ada komunitas yang mau jadi UKM gimana kasitaunya? Presidium kita akan menggunakan penggunaan peraturan rektorat terkait UKM Tidak ada pengaturan BSO maupun BO. Akan Disahkan pasal 31 ayat 1 Secepatnya BSO di bawah BEM lekas mengurus ke rektorat Gigih: Membuat proker di BEM untuk menjadikan BSO sebagai UKM Presidium BEM cuma bisa bantu kultural, gak bisa bantu dana Abiir: DPM mungkin akan dibilang seperti: Lo berhak apa ke UKM gua? Elu Cuma mengakui UKM dalam IKM Abiir: UKM merasa diakui, mereka punya hak itu tidak ikut rapat koordinasi Gagar: Punya ketemuan koordinasi Alfath: DPM membuat forum koordinasi, dan dengan dilepaskan ini akan membuat lembaga lain bertanggung jawab Putri: UKM Emang langsung hubungannya dengan rektorat


Adlul: Hapus aja semuanya seputar UKM Alfath: Ini yang pertama sifatnya beda dengan BEM dan Sospolnet, sehingga kalau nggak ada forumnya di UUD IKM maka ini akan buat UKM merasa tidak perlu lagi ada. Nanti kalau ada masalah yang butuh koordinasi maka siapa yang buat? Abiir: Kalau Cuma mengandalkan bahwa cakupan lembaga kemahasiswaan, ini konteksnya kan FORMA. Intinya kalau dengan penjelasan yang sudah dipaparkan dan dielaborasi dengan yang lainnya maka pasal 31 cukup dengan satu statement aja ya. Presidium Dengan ini saya nyatakan bab UKM sah Abiir: Jadi tentang Bab XI bendera dan lambing sebenarnya tidak ada perubahan sama sekali dengan yang lama. Kita tim drafter copy paste saja. Intinya tidak ada perubahan. Dani: Apa bisa diubah? Alfath: Ini bisa diperdebatkan soal makara, Gigih: Kalau saya boleh ingat soal humas UI kan yang mereka permasalahkan lembaga dan UKM, nah ini kan identitas UI itu sendiri ya gimana lagi. Abiir: Ketika ingin mengubah lambang ya ini bisa-bisa tapi ya masa mau berubah Presidium maka kita sahkan saja ya, tok Untuk sidang, untuk besok saya ndak bisa. Dan ada sospol camp, jadi bagaimana dengan ini? Alfath: Ya kalau saya usul Minggu sore saja sih. Rafa: Ya gimana, minggu sore, soal waktu sih 15.00 aja gimana? Abel: Bagaimana kalau perubahannya di upload? Alfath: 01.02 sidang diskors


AGENDA SIDANG MUSYAWARAH MAHASISWA HARI KEENAM Alfath: Gw merasa MM, kalo dari MM secara filosofis kebenturanya udah banyak banget. Menurut gw, teknis dsb tidak akan selesai. Di fasilkom beda, di FT beda. Menurut gw, lebih ke MM. Kalo ada fak yang mau nguji itu gimana? Maksudnya secara kelembagaan akan keberatan atau tidak. Karena kalo sinkron engga bisa Dion: DI UUD 2006 MM bisa menguji fakutas, karena yang diinginkannya adl kesatuan, tapi praktiknya engga. Dgn diksi pengakuan fakultas, MM secara UU sekarang hanya bisa mengadili tingkat UI. Kalopun ini jadi MM panjang banget, karena musma fak tidak setiap tahun dan setiap fak. Tidak mengakui MM. Biar jelas aja Dion: Nambahin, kan kalo konteks hukum, berarti MA Fasilkom engga bisa ngadilin. Ayat ini hadir, untuk mengakomodasi fak mengadili ke MM. Kemal: Kalo menurut saya ditambahin aja, dan atau fakultas tersebut meminta Dion: Engga bisa gitu bro. kalo konteks Devakto yg mau nguji MA. Maksud gw itu adalah konsekuensi fak, dan arena fak. Engga belajar hukum jadi bisa2 aja. Tapi ak engga bisa minta, karena UU Fak. Berbeda Harga: Usulan Dion? Dion: Usulan terkait ayat 3, jika fak. Ingin MM bisa mnegadili, maka peraturan Fak diganti biar jelas. “menguji produk legislasi fakâ€? Devakto: Berarti peraturan dari fak. Perlu ditambahkan lagi atau tidak? Dion: Jadi gini, produk legislasi Fak ini adalah peraturan fakultas. Soalnya kata2 produk legislasi. Alfath: Sepakat sama Dion, kalo konteksnya gitu. Dion: Apabila PDFak yang mengakui kewenangan MM. Jadi fak itu menyebutkan kewenangan MM secara keseluruhn jangan sebagaian gitu. Alftah: Intinya fak. Jangan nyomot beberapa kewenangan MM aja Dion: Boleh‌ karena fak punya peraturan sendiri Alfath: Engga bisa, kalo mengakui satu. Engga bisa parsial, karena itu sudah melekat dalam lembga tersebut.


Dion: Karena kita berpandangan ini bisa diakui beberapa, karena PD IKM Fakultas itu tidak lebih rendah dan tinggi dengan UU UI. Karena setara, jadi dia bisa mengakui berapa saja, UD IKM tidak memiliki kekuatan lebih untuk memaksa mengakui secara keseluruhan. Alftah: Fak. Bisa menguji, ini berkaitannya dengan proses mengujinya itu. Karena M itu bagian dari IKM UI, berarti kewibawaan IKM UI bisa dimainin fak. Devakto: Seanadninya kewenangan MM diakui semua oleh Fak, karena cepat atau lambat ini pasti dibutuhkan. DPM akan lebih power, jadi fungsi Yudikatif dipindahkan semua ke MM UI. Jadi setiap Fak. Engga cuman main di fak. Aja. Abiir: PD IKM Psiko, DPM sebagai lembaga tertinggi, MPM Punya eran dalam yudikatif fak, jadi di fak akan berusaha menyelesaiakan. Apabila idak selesai ya udah dibawa ke MM ketika lembaga di psiko sulit untuk menyelesaikan. (Intinya kewenangan MM ini jadi diawal dan akhir dalam menyelesaikan sengketa). Kurang tau pada akhirnya nanti MM dibuthkan oleh Fak, fak punya caranya sendiri untuk menyelsaikan urusannya.konteksnya ketika fak butuh saja. Tama: Kewenangan yang diakui bebas ditentukan, dgn ditulis apabila diakui saja ya fak. Sendiri yang menentukan tanpa diatur UUD IKM kewenangan seperti apa yang akan diakui dari MM. Gigih: Kewenangannya diserahkan ke fak. Masing2. Dion: Kita harus krtik juga apa yang dilakukan oleh Fak, karena DPM fak hanya melakuakn dgn cara musyawarah. Ketika dilempar ke MM bentuknya peradilan, kecuali kalo fak menggunakan mekanisme yang sma dgn MM maka bisa dilanjutkan sengketa ke MM. Alfath: Saya ikut dengan keputusan Dion Dion: Dilempar ke fak.lah Gigih: Sepakat dgn mengakui semua kewenangan Alfath: Ayat 3 pasal 28, kenapa akhirnya memberikan pendapat hukum, hal ini dikarenakan di musma psiko dan FKM mengundang ahli hukum. Munculah gagasan ini, untuk meminta pepndapat hukum ke MM. Dion: Hadir disidang atau bagaimana? Alfath: Memberikan pandangan, dan bisa juga dalam bentuk hukum. Dion: Kalo dia sebagai ahli hukum tidak perlu dengan ini, kalo dia sbg MM tidak boleh‌..


Pedapat hukum menurut gw, perlu dipersempit dg nada “UUD fakultas. Alfath: Dalam konteks ini, pendapat hukum di IKM. Marbun: Berarti kalo Fak musma harus ada terus dong. Alfath: Kalo diminta sama fakultas. Dion: Kewenangan ini juga harus disepakati oleh Fakultas, dimasukan kedalam ayat 2. Marbun: Sudah jelas, karena sudah state IKM. Terus harus datang semua hakim MM tidak bisa perorang. Alfath: Maksudnya kalo fak mau bahas UUD IKM pasti sudah persiapan Marbun: Untuk jawabnya harus disidang. Ini akan makan waktu lama untuk musma fakultas, asal tau resikonya aja. Dion: Kalo masalah fatwa itu MM datang kesana sbg keterangan ahli yang menerangan saja. Kemal: Ayat 3 ini masuk ke ayat 2 aja. Alfath: Untuk konteks IKM perbedaannya bukan hanya memilih dan pilih saja, namun yang aktif bisa memilih dan bisa menjadi pengurus organisasi kemahasiswaan, sedangkan yang tidak aktif tidak bisa memilih dan menjadi pengurus organisasi. Ganda: Ini konsep baru ya?anggota aktif UI kan banyak banget, berarti pembedanya dia bisa jadi BPH aja ya? Kenapa engga semua kepanitian aja, termasuk organisasi sampai ke staf. Kalo di teknik seperti itu. Jumlah BPH hanya beberapa. Abiir: Berbicara sbg drafter, benar kata Ganda mahasiswa ini banyak. Alfath: Setidaknya kita membuka mereka sedikit ruang untuk bisa berkontribusi di UI, dari sana kesadaran mereka terbentuk Ganda: Berarti untuk kepanitian tidak perlu? Kalo saya mengusulkan sekalian kepanitian, saya percaya orang2 yang beranggota aktif adalah org2 yang memiliki standar lebih disana. Poinnya untuk memperjelas anggota aktif dan biasa. Alfath: Gw masih sepakat BPH Dion: Kenapa BPH harus IKM aktif dan staff tidak? Pembedanya apa?


Marbun: Gw menolak sistem ospek kita, org yang engga ikut ospek aja bisa wakilin Indonesia dan UI. Standarisasi apa yang dimaksud? Sehingga berhak untuk dipilih atau tidak. Devakto: Untuk calon yang mau maju ketua BEM dll kita perlu jaminan bahwa mereka punya nilai2 kemahasiswaan. Untuk staf dan BPH diperlukan IKM aktif, namun untuk kepanitian tidak perlu. Dion: Kelanjutan pertanyaan sebelumnya, gw selama 3 tahun IKM aktif itu untuk menjadi identitas untuk berkuasa. Ganda: Menanggapi marbun, berarti ada yang salah dgn pembinaan kita. Berarti org2 yang melewati anggota aktif adalah mereka yang sudah melewati standar lebih. Abiir: Setuju sama Ganda, sbg pengrus lembaga kemahasiswaan dari atas dan bawah harus IKM. Dan ini tidak masuk ke UKM, karena dia peminatan bukan lembaga. Berarti kalo ditingkat UI ada 5 lembaga. Aktif itu harus bisa pengurus lembaga sepakat dgn argmen ganda. Ditambah kepanitian, OKK itu harusnya semua panitianya memiliki IKM Aktif, harusnya itu menjadi pengaturan tersendiri dari lembaganya masing2 saja Abel: Terkait PSAF dan PEmira semua panitai harus memiliki ikm aktif. Abiir: Untuk definisi IKM aktif dan biasa jika dibutuhkan ya dicantumkan aja, pasal 33 ditambah ayat. Alftah: (membaca draft lama mengenai keanggotaan) menurut gw ini pada akhirnya engga diatur juga, karena ada uu yang membahas mekanismenya juga. Jiwanya tetap ada di UUD ini, karena kalo lo atur ujung2nya akan berlaku pada uu yang berlaku. Gigih: Sepakat masuk dalam UUD IKM, karena kita mendefiniskan IKM Aktif, DPM akan mudah mendefiniskan Alfath: Pasal 36 pengaturan mengenai prosedur IKM, yang di sebut hanay prosedur saja. Harga: Yang jelas prosedur tidak bisa dimasukan kedalam UU, itu kewenangan dari Undang2. Gigih: Ya udah kita cantumkan dalam UUD, namun hanya sebatas definisinya saja. Abiir: (mengacu ke UU psiko) “Anggota aktif adalah anggota yang telah mengikuti pembinaan dan dinyatakan lulus� Devakto: Ayat 4 ganti jadi anggota biasa adalah anggota IKM UI yang tidak termasuk anggota aktif.


Windy: Mengikuti prosedur penerimaan aktif, itu berasarkan univ atau fakultas? Karena beda. Fasilkom dia bulan sampe januari baru aktif. Apakah penerimaan anggota aktif jadi berdasarkn univ atau fakultas? Marbun: bedasarkan univ aja Devakto: S2 pengen aktif, gimana? tapi , kalo sekarang, kalo univ aktif, fakultas harus aktif Alfath: itu bagian dari pengintegrasian. Kalo mau, ada teknis atau masukin ke UU seputar status ikm. Presidium apakah definisi ini udah mencakup pemahaman ttg status IKM? Tolong definisi pada IKM UI, bukan IKM fakultas Presidium merasa sudah cukup Alfath: cukup Presidium kalo bisa integrasinya antara fakultas dan uiv Andi: ayat 4, anggota biasa adalah semua Abiir: kita gak tahu di UI bakal ada kejadian apa. Sampe ada amandemen, di FPsi anak parallel gak diakui Andi: (hamper sama seperti yang sebelumnya) Alfath: esensi memperlebar anggota IKM? Contoh: jarang ketua BEM yang S2 Presidium menurut alfath: prinsipnya di sini udah benar Iqbal: Yang perlu dijelasin pertama adaah anggota biasa. Anggota biasa adalah yang terdaftar sebagai mahasiswa aktif akademis. Anggota aktif adalah yang telah menjalani Devakto: akan terjadi double status Presidium yang jadi perdebatan adalah anggota biasa Iqbal: anggota ikm ui terdiri atas anggota biasa dan anggota aktif. Anggota biasa adalah setiap mahasiswa yang terdaftar secara akademis. Anggota aktif adalah anggota aktif yang telah mengikuti prosedur penerimaan anggota aktf dan dinyatakan lulus. Gigih: anggota biasa: setiap mahasiswa yang terdaftar secara akademis


Devakto: kalo exchange atau cuti gimana? Kalo excnage = cuti Presidium yang merah dihapus, diganti jadi yang ijo (yang usulan Iqbal) Ada lagi terkait keanggotaan? Alfath: maksud kata pengurus itu diartikan sampe staf atau apa? Presidium: tercatat sampe staf. untuk kepanitiaan, tergantung masing2 kepanitiaan Devakto: S2 tuh pilih di pemira UI, gak pilih di pemira fakultas? Ganda: kehilangan keanggotaan? Alfath: di UU aja, karena sangat situasional, mengalami perbedaan cara pandang Ganda: pokonya kalo gak terdaftar secara akademis, dia gak jadi anggota. Devakto: Itu disesuaikan dgn UU saja ada s2 masuk ke bem, ada eksensi masuk bem, diatur dalam UU Dany: Kalo pasca sarjanana itu udah masuk ke UU Harga: Pemabahasan mengenai musma Gagar: Ada titipan dari Fadel ketang mengenai Musma. Ayat 1 Definisi, ayat 2 kewenangan, ayat 3 anggota, ayat 4 Pengambilan keputusan, ayat 5 masa siding, ayat 6 penanggung jawab teknis Diskors. Diskorsing 10 menit lagi Skors dicabut 23.55 Dion: Bab Musma tidak perlu ada, yang gue takut yang jadi masalah Musyawarah Mahasiswa dgn M besar harus dijelaskan dalam UUD IKM. Padahal yang diinginkan adalah, forum erubahan ini dibahas dalam public, dan terbuka untuk mahasiswa secara luas. Idenya majid nih, Kongma berwenang untuk mengubah Amandemen melalui Musyawarah Mahasiswa Abiir: Berarti itu menujuk pada musyawarah yang merujuk pada semua mahasiswa, apakah mahasiswa sbg pelaksanana? Apakah kongma harus terlibat dalam Musma Dion: Konteksnya yang berwenang merubah adalah kongma, maka itu adal siding kongma. Abiir: Terbukanya sbg mahasiswa yang meyakiskan atau terlibat?


Dion: Mahasiswa terlibat dalam musyawarah dalam siding Arya: Intinya bab musma tidak perlu ditambahkan hanay dimasukan kedalam pasal 3 Dion: Kemarin itu, mahasiswa yang terlibat dalam kongma dan tidak memiliki hak suara yang sama. Arya: Apakah kita perlu menambah bab Musma atau tidak? Dgn ini kita sepakat bahwa tidak ada bab yang membahas mengenai musma. (Perubahan UUD) Alfath: Perubahan UU di kemahasiswa sangat dinamis, sehingg aperlu ada state perubahan selama 3 tahun sekali. Sehingga harus dilihat sepenting apa untuk diubah lagi. Peruabahan kedepan berasala dari pikiran bukan dari kasus. Dion: Kalo menurut gue jangan sering2 deh Adlul: Perubahan, evaluasi, kalo dua tahunnya mikir setahunnya. Dion: dan kalopun ada kurang, tetap menggunakan mekanisme atas itu. Ya udah kalo ada kesalahan fatal Alfath: Perubahan UUD harus dilakukan dengan pengkajian yang mendalam. Fajar: Gw gak ngerti menafsirkan UU ini Alftah: Kita merubah UUD IKM tiba2 dalam konteks kongma tidak perlu, ya udah tidak akan dirubah juga Fajar: Berarti melanggar dong. Tama: Tanpa 3 tahun sekalipun, kalo kit ada kesadaran ya udah bisa. Jadia gak usah distate kapan berubah, kalo mau beruabah ya sudah berubah aja. Fajar: Kalo gue sih bisa aja, setahun atau dua tahun kedepan bisa diganti. Bisa jadi lima tahun tidak ada masalah, dan kenapa ahrus diubah. Pub sebaliknya. Asal syarat2 yang di kongma itu disetujui. Adlul: Mungkin Alfath mengacu kepada UUD IKM FH, Karena fak. Itu memang sedinamis itu. Tapi akan repot sendiri kalo ditingkat UI. Kecuali kalo ada kbeutuhan2 lain yang diperlukan untuk dibahas. Alfath: Dapat masukan dari syaukat, kalo gak mau berubaha setiap 3 tahun jadinya 3 tahun itu ada pembahasan perubahan.


Ganda: Sepakat dgn adanya tahun tertentu, berfikir ditahun ke 3 atau ke 4. Untuk merefresh kembali UUD IKM UI, kalo engga digini maka kita nunggu masalah Alfath: Jika ada perubahan kurang dari 3 tahun, maka tidak bisa untuk dirubah. …. Sepakat sama Ganda, untuk merefresh dan memastikan sesuai atau tidak Gigih: Gue sepakat untuk refresh, namun hal ini perlu dilempar kembali di kongma. Maka review UUD IKM UI harus menjadi bahasan di tahun ke 3. Namun tidak sepakat untukmenutup pembahasan sebelum tahun ke 3. Agar itu masuk dalam siding kongma kita tentukan apakah akan diamandemen atau tidak. Arya: Berarti ada dua pendapat, pertama memasukan waktu, kedua tidak memasukan Alfath: Semangat yang dibuat saat itu adalah perubahan jangan sampai kahirnya setiap tahun dibahas. Maka dasar2 tahun itu penting, nah buakn berarti kongma ada yang jelek langsung dirubah itu harus dicegah Ganda: Gue sepakat bahwa perubahan terlalu sering sistem tidak akan stabil, alasan dasar untuk melakukan perubahan adalah kebutuhan. Gigih: Dgn mengadakan musma yang terlalu cepat, buat musmapun tidak semudah itu………… jadi perlu ada review pembahasan UUD di kongma, nah kalo dikongma ada kesepakatan kongma ya udah Majid: Gue sendiri sepakat tetap ada periodesasi tapi itu sifatnya maintan. Namun mengajukan empat tahun sekali, Karena kalo musma yang mencakup empat tahun agar masiha ada saksi sejarah. Terus hal seperti itu adalah tugas dari kongma. Tama: Kalo menurut gue gak penting, nyuruh orang buat maksa buat ngereview. Dan gak perlu tiga tahaun sekali, gak perlu ada periodesasi disana. Kedepannya, masalah hegomoni nanti dikhawatirkan akan membawa kepentingan. Kodel: Poinnya adalah masalah stabilitas politik, kalo diubah politik UI tidak akan stabil. Tanpa dilakuakn periodesasipun ketika mahasiswa UI merasa ada kebutuhan tidak mungkin mereka tidak minta Gagar: Kalo kita tidak kasih periodesasi kita bahas tapi tidak dirubah. Karena dalam waktu tertentu itu hanya mereview, namun ada keran buat mahasiswa UI untuk melakukan perubahan. Kodel: Ketika lo kasih waktu, itu benar2 jadi momentum. Mendingan benar2 diatur, bahwa perubahan itu adalah berdasarkan perubahan. Devkato: Saya lebih pengen bahas sesuatu itu bhas umum ke khsusus. Tujuan utamanya


pembahasan adalah untuk tidak menjadika using, bisa jadi memang dimanfaatkan tapi bisa jadi memberikan kebermanftaan yang besar lagi. Saya yakin anak ui itu tidak semudah itu dibawa. Namun kita perlu ada review Fajar: Kalo gue sepakat, tapi yang jadi masalah adalah review. Review berarti akan dilakukan pembahasan setiap periodesasi ini. Jika ada banyak masalah ya sudah kita ganti, tidak perlu diagenda2kan mereview. Jadi gak usah ada periodesasi Kodel: Lo bayangin dalam lima tahun UUD akan berubah, bagaimana jika lima tahun itu tidak mereview namun merubah. Gimana menjamin mekanisme review ini tidak gampang berubah Abiir: Refer ke ganda dan kodel yang sempet mempertanyakan mengenai review sbg penambah kepedulian. Apa yang membuat anak2 ui yang bisa peduli pada UUD IKMnya, diluar ketua2 lembaga. Karena teman2 kita sendiri, udah dishare infonya engga Adlul: Gini deh, musma Alhamdulillah menemui titik temu. Tapi coba lihat musma sebelumnya, deadlock. Apakah kita bisa menjamin bahwa musma bisa berjalan lancer. Radit: Dgn adanya kata pembahasan, maka kekhawatiran 3-4 tahun bisa berubah, inikan pembahasan. Justru ini untuk menjaga stabilitas politik. Untuk melakukan review2 ini bagus. Kodel: Ketika kita hidup di UI, dan terikat dgn UUD IKM. Maka gue akan peduli. Jadi gak perlu disebutkan Hari: Gue sepakat dgn ganda, kenapa di sebutkan untuk memancing pembahasan. Ganda: Gue membayangkan amandemen UUD IKM UI sebagai Sesuatu yang menyenangkan. Untuk mahasiswa UI memberikan perbaikan Syahrul: Analogi sebuah bangunan, kalau pondasinya goyang terus kan gak bagus. Sama seperti UUD, kalau berubah-ubah terus gak bagus Hari: Apakah ini UUD bisa diubah setiap tahun? Maksud Tama dan Kodel tidak ada batasan waktu agar tidak ada hegemoni, sedangkan Ganda maksudnya adalah semangat untuk penjagaan. Abel: Menurut gue ini sudah ada dua keputusan, menurut gue langsun aja lobbyng Adlul: Kalo lo mereview, lo hanya akan meraba2. Tapi kalo lo pernah terlibat, maka aka nada masukan dalam melakukan perbaikan amandemen UUD IKM UI.


Kodel: Dari ganda dan Hari berniat baik, namun usaha mereka adalah membentuk momentum kepedulian publik yang menciptakan kepentingan didalamnya. Jadi tidak apa2 tidak usaa ada periodisasi , kita mengembalikan perubahan atas dasar kepentingan, bukan kepentingan dari kelompok tertentu. (Diputuskan periodesasi di hapus) Dion: Kita ingin penetapan dan keputusan amandemen UUD IKM UI melalui musma. Ketika perubahan UUD ini melalui musyawarah tadi, bagaimana kita bisa memulai siding kongres tadi? Alfath: Jadi yang harus digaris bawahi, kita masuk pada usul perubahan konteksnya ke kongma, untuk konkteks perubahan pasal pada kongma. Usulnya akan diterima ketika 2/3 diterima. Dion: Berarti siapapun anggota forma yang datang bisa mengajukan usul, berarti tidak ada mekanisme berubah atau tidak. Dion: Kalo gue lebih setuju ke kongma, namun bisa juga ke anggota kan. berarti mesti dirancang dulu teori membayangkan, nah misalnya si kodel masuk ke kongma untuk melakukan sidang Alfath: Sidang untuk memutuskan untuk dimanademen atau tidak. Dion: Setau gue UUD di Indo keputusan akan berubah atau tidak itu berdasarkan consensus. Adlul: Mungkin pasal 4 menuurt gue yang 2/3 cukup, yang menjadi msalah adalah ayat 5. Alfath: Selain diayat 4 juga akan disetujui Dion: Jadi jika UU kita jadi, org yang mengusulkan perubahan ini bisa memasukan sendiri atau melalui anggota kongres. Nanti kongres untuk membahas dan memutuskan harus dihadir oleh 2/3 anggota kongres. Namun, menurut gw 2/3 itu bisa untuk menyepakati perubahan tersebut. Devakto: Ada tiga opsi, pertama 2/3 sepakat, 2/3 datang, setengah sepakat Gigih: Sepakat dengan opsi ke tiga, dihadiri oleh 2/3 dan disepakati oleh 50+1 dari peserta yang hadir. Presidium (pembahasan pasal 39 disahkan sementara jam 2.08) (aturan peralihan) Alftah: Ya sudah langsung berlaku tahun ini.


Fajar: Kalo tahun Ini langsung berlaku, berarti semuanya akan segera dibentuk. Menurut gue, kalo kongma tahun depan saja. Gigih: Tetap harus ada masa adaptasi Alfath: Penting juga untuk menyesuaikan, tapi yang penting itu sistem pemira. Karena perubahan di sitem pemilihannya Dion: Maksudnya gini, kita review dari 1 sampai abis. Mana yang sekarang oke, mana yang kurang. Ini karena floor yang mengkritisi kedepan. Devakto: Bagian pemilihan anggota Independen DPM. (PK) Alfath: Nanti akan ada kongres sementara Bab III Tentang kongres berlaku tahun depan juga Dion: Kongres tidak bisa sekarang. Tapi kalau BEM siap, silakan saja. Kalau ingin stabil dan tidak ribet ya tahun depan. Meski di UUD lebih ringkas, perlu persiapan juga. Harga: BEM tahun depan juga. Masalahnya ada di paguyuban yang butuh waktu. Pasal 6 oke. Pasal 7 oke. Alfath: Saya tidak tahu sistem pemberlakuannya. Yang pasti jangan parsial, pasal ini tahun ini, pasal tahun depan. Abiir: Untuk sistem memang untuk lembaga itu tahun depan. Tapi lembaga ini juga dari pemira tahun sekarang. Pasal 8 oke Pasal 9 oke Pasal 10 oke Pasal 11 oke Pasal x oke Pasal x oke Pasal x oke Pasal x oke Pasal x oke Tama: Pemilihan MWA akan disesuaikan dengan UUD yg baru apa gimana? Kekuasaan Legislatif bagaiamana? Akan dilangsungkan tahun ini apa gimana? Arya: Iya akan dilangsungkan tahun ini


Devakto: Jika fakultas tidak ada independennya? Alfath: Dibalikkan ke mekanisme fakultas, seperti forum tertinggi contohnya. Jangan sampai seperti ex officio yang bisa oprec, dll. Mekanisme fakultas bukan berarti fakultas semena-mena, tapi atas persetujuan public fakultas. Yang penting harus ada pelibatan ukm di fakultas. Alfath: Harapannya semua maju. Kalau misalnya tetap gak ada? Ya fakultas lo gak ada keterwakilan. Pasal 19 oke Pasal 20 oke Pasal 21 oke BAB PEMIRA Pasal 22 oke Bab VIII Keuangan Pasal 23 oke Pasal 24 oke Pasal 25 oke PAsal 26 oke Bab Yudikatif Skip dulu Bab UKM Pasal 31 oke Bab Keanggotaan tahun depan Pasal 37 oke Pasal 38 oke Bab XII Arya: Isu kelembagaan (DPM, MWA, BEM) akan dilangsungkan tahun ini atau tahun depan? Alfath: Pemira akan ditetapkan tahun ini baik itu di legislatif atau MWA Kodel: Alasan diberlakukan tahun ini supaya ga ada kasus MWA seperti tahun lalu? Alfath: Pemira dilaksanakan tidak mungkin sepotong-sepotong. Sistem harus dilaksanakan secara keseluruhan Kodel: Untuk MWA, saya tidak setuju kalau tahun ini harus diterapkan. Karena untuk maju, banyak yang harus dipersiapkan. Alfath: Coba lihat pemira tahun lalu. Jangan sampai hakim MM bingung rezim pemira mana


yang harus diputuskan. Jadi jika ada masalah, jelas arahnya ke mana. Rezim pemilihan MWA ada di UUD 2006. Kodel: Coba jelasin ttg pasal ini Alfath: Ada dua hal yang bertentangan Kodel: Ok. Jadi kita harus mengorbankan mereka untuk segera nyari massa, nyiapin duit Putri: Alasan utama kita melakukan amandemen tahun ini yaitu karena masalah MWA yang terjadi tahun lalu. Kedua, masalah kerugian, ketika ini diterapkan tahun ini, legislative juga mengalami kerugian, dengan adanya suara terbanyak untuk jadi independen fakultas Hari: 1. DPM tidak layak memilih MWA. Unsur mahasiswa dari MWA ini ya harus dipilih sama mahasiswa Abiir: Memang menyulitkan untuk calon, panitia, juga pihak MM. Kalau masih pake UUD yang lama, yang akan rugi semuanya. Arya: Di aturan peralihan, jika ada beberapa yang diganti tahun ini dan yang akan dilaksanakan tahun depan, akankah dimasukkan dalam draft? Alfath: Itu akan membuat bingung panitia pemira. SEcara sistem, akan aneh jika diyakini parsial Arya: Jadi nanti diperaturan peralihan akan dijelaskan dalam draft? Oke jadi harus disepakati di dalam draft ya? Gigih: Untuk Syaukat, apakah anak UI ngeh dengan sistem pemira yang seperti ini? Harga: Pertama, saya sudah klarifikasi ke Dion bgmn UUD yang lama ini? MWA yang terpilih dengan UUD 2006 ini akan dihukum karena bertabrakan. Kasarnya, kita tidak akan memiliki MWA UI UM. Pun kepilih, calon akan batal hukum, karena tidak sah secara konsitutsi hukum. Kedua, permasalah UUD ini jauh lebih parah tahun 2006. Pertanyaan saya apa rezim pemira yang dipake UI tahun 2006? Kita sudah tau risikonya, kita mau milih yang salah? Setiap perubahan pasti ada excess, ada yang cepet ada yang lama. Menurut saya tidak ada pilihan selain kita memakai UUD yang ini, yang sudah dibahas bareng-bareng. Arya: Kalau tidak ada sanggahan lain, saya akan mengajukan bahwa pemira ini akan dilangsungkan tahun ini juga Kodel: Saya berharap evote tahun 2013 bisa ada transparansi, bisa benar-benar clear.


Arya: Oke. Sekarang kita finalisasi redaksi aturan peralihan Alfath: Pasal romawi empat, Undang-undang dasar IKM UI berlaku. Harga: Usul di pasal berapa‌ undang-undang ini mulai berlaku. Dion: UUD lama ada beberapa poin yang ditimbang, paradigma Negara kesatuan, kita tidak punya kewenangan legal opinion. UUD baru kita tidak mengenal fakultas, fakultas hanya bisa masuk jika mengakui MM, kewenangan mengeluarkan legal opinion. Ada beberap kemungkinan: Kalau ditetapin tahun depan, MM masih konteks Negara kesatuan, masih hierarkis dengan UI dan fakultas MM hidup di dua dunia yang berbeda jika Kalau tidak diketok sekarang, aka nada dua aturan hukum, MM tunduk dgn aturan lama tapi terikat dengan UUD baru. Yang ketiga terkait pemira. Kalau missal kewenangan masuk tahun depan tapi pemira masuk tahun ini, artinya MM masuk kewenangan UUD lama. Misal nov des ada sengketa, MM akan mengadili dengan UUD lama. Jadi dia mengadli berdasarkan dua UUD. Kalau menguji UU tidak masalah, yang masalah sengketa pemira. Ada beberapa kewajiban MM. Alhamdulillahnya impeachment anggota BAK tidak ada di UUD baru. BSO tidak diatur, BO juga. Masalahnya jika ketua BEM dan Ketua MWA melanggar UUD IKM. Dalam UUD baru yang impeach ketuaBEM dan MWA adalah kongres mahasiswa. Jadinya akan dialihkan sementara ke forma. Radit: Berlaku sepenuhnya jika. Dion: Harus dijelaskan dengan detail. BEM berlaku kapan, DPM berlaku kapan. Kalau mau parsial, disebut mana yang sekarang, mana yang tahun depan. Abiir: Pengaturan yang berkaitan dengan pemilihan raya berlaku sejak ditetapkan. Dion: Yang berlaku sekarang tidak usah disebutkan, tapi yang disebut itu ialah yang berlaku tahun depan Arya: Gimana redaksinya? Skorsing Skorsing dicabut Radit: Yaudah dimasukkan dipasal II saja, jadi kita menganggap lemabaga ini masih bisa jalan. Dion: UUD 45 pasal 1 dan pasal 2 ada untuk akomodasi peraturan2 belanda. Gigih: Sepakat sama Dion. Nambahin, missal FH, independen yang tidak mendapat suara tertinggi bagaimana?


Alfath: Konteksnya ya masih tetap sama karena masih ikut dalam pemira. Radit: Kita gak bisa pake kalimat ayat II yang lembaga 2015 itu dipertahankan dgn adanya exofficio sampai tahun depan mengikuti ketentua uu yang baru. Radit: State aja semua lembaga kemahasiswaan yang ada masih tetap bentuknya sampai diadakan yang baru Dion: Itu aka nada masalah di gue karena MM jadi rancu akan ngajuin putusan Radit: Yang berlaku hanya keanggotan dankelembagaan, bukan bentuk dan kedaluatan Harga: Secara prinsip sama, lembaga 2012 tetap berjalan. Kita sama2 berjuang mengedit pasal II untuk sesuai dgn kondisi kita saat ini. Main langsung ke diksi pasal II, nyari kata yang bisa mengakomodir Abiir: Setau gue salah satu permasalah adalah kewenangan MM yang berkurang, maka masuknya kewenangan yang sekarang Radit: Usul konkret “Semua lembaga kemahasiswa ditingkat Universitas tahun 2015 masih tetap berfungsi sesuai bentuk, struktur dan keanggotaan kelembagaannya. Dion: Yang jelas pasal II jadi pasal V. Abiir: Pasal III jadi pasal terakhir Radit: Pasal III “Bentuk, struktur dan keanggotaan lembaga kemahasiswaan tingkat UI. Dion: Pasal III “susunan dan keanggotaan lembaga kemahasiswaan tingkat universitas periodesasi kepengurusan 2015 tetap berlaku hingga masa kepengurusannya berkahir” Gigih: Kongres mahasiswa dibentuk selambat-lambatnya 29 Februari 2016 Dion: Pemberhentian ketua BEM, dan MWA UI UM. Setelah diketok forma kita tidak berlaku Radit: Udah disebutkan dalam pasal III, masih berlaku sampai. Dion: Berarti kongma terbentuk setelah gue lengser. Alfath: Kita bisa menerusukan kepengurusan forma sampai februari akhir, karena yang


diangkat di forma bukan orang tapi jabatan. Jadi pasal V bisa juga pasal ini sebagai pengganti forma. Abiir: Tadi yang dion bilang kalo pasal III berlaku untuk forma, berarti UU kita ada dua ya. Dion: Kita sebut saja, BEM, DPM, MWA UI UM, BAK, dan MM berlaku. Forma inikan yang pentingnya hanya yang pemberhentian ketua bem dan mwa, artinya kembali ke lembaga kemahasiswaan. Forma kita setelah diketuk ini bukan lagi forma tapi forum koordinasi. Dion: Tetep UUD, kalo misalnya gini Alfath: Engga, ini rasional umum. Di UUD begitu ga? Dion: Tidak ada Alftah: Sepakat saya, dinyatakan dihapuskan Aturan peralihan disahakan sementra 4.50 wib Skorsing PK Dion:Pasal 3 Pasal 39 ayat 4 Pasal 39 ayat 5 Pasal 39 ayat Dion: Pembukaan itu sebagai norma dasar Negara, dan pasal2 itu sebagai pelakasana Negara. Jadi kalo UUD lama saja mengakomodir perubahaan untuk musma, maka kita jangan merubah kemungkinan untuk merubah pembukaan. Maka, pembukaan itu bisa berubah dan diubah Harga: Konkretnya dari dion Dion: Perubahan dgn pasal2 Alftah: Sama diksinya adlul masih belum srek nih. Musma yang diselengarakan oleh kongma yang terbuka untuk mahasiswa‌mmm ya sudahlah saya sangat mendukung. Dengan ini amndemen UUD IKM UI disahkan dengan catatan perbaikan dari alfath dan Dion dgn tidak mengubah esensi. Dgn ini Amandemen UUD IKM UI disahkan, senin pkul 05.31 WIB Sidang ditutup 05.31 WIB Alhamdulillah.


RISALAH SIDANG Undang-Undang Dasar Ikatan Mahasiswa Universitas Indonesia Perubahan

MUSYAWARAH MAHASISWA 2015


UNDANG-UNDANG DASAR IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA

PEMBUKAAN Bahwa sesungguhnya mahasiswa adalah pemuda-pemudi yang memiliki keyakinan kepada kebenaran dan telah tercerahkan pemikirannya serta diteguhkan hatinya saat mereka berdiri di hadapan kezaliman. Oleh sebab itu, sepatutnya mahasiswa bergerak untuk mengubah kondisi bangsa menuju masyarakat madani yang adil dan makmur. Perjuangan pergerakan kemahasiswaan akan selalu ada selamanya sebagai agen pengubah, kekuatan moral, dan bekal masa depan untuk mengusung cita-cita perjuangan negara. Oleh karena itu, diperlukan sebuah wadah bersama yang menampung segala kegiatan kemahasiswaan, yang memiliki sifat independen, kekeluargaan,

keilmuan,

kemasyarakatan,

dan

keterbukaan.

Wadah ini bernama Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia. Dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan, menjaga dan meningkatkan aktivitas dunia kemahasiswaan secara bertanggung jawab, melakukan perbaikan pendidikan, penelitian, kesejahteraan,

hukum,

politik,

dan

sosial

kemasyarakatan,

mewujudkan kehidupan kemahasiswaan yang dinamis, produktif, dan berkesinambungan, menumbuhkan persatuan di antara seluruh mahasiswa Universitas Indonesia, serta, maka disusunlah aturan kemahasiswaan kedalam suatu Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia yang berdaulat dan berasaskan kepada keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

1


BAB I BENTUK DAN KEDAULATAN Pasal 1 (1) Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia adalah wadah formal dan legal bagi seluruh aktivitas kemahasiswaan di Universitas Indonesia. (2) Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia terdiri atas lembaga kemahasiswaan di tingkat universitas dan tingkat fakultas, yang tiap-tiap lembaga tersebut mempunyai aturan sendiri yang diakui dalam Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia. (3) Kedaulatan berada di tangan mahasiswa dan dilaksanakan sepenuhnya menurut Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia. BAB II KONGRES MAHASISWA Pasal 2 (1) Kongres Mahasiswa merupakan lembaga yang terdiri atas: a. Semua anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa yang tidak dapat diwakilkan; b. Semua Hakim Konstitusi Mahkamah Mahasiswa yang tidak dapat diwakilkan; c. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa yang dapat diwakilkan oleh Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa; d. Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa yang tidak dapat diwakilkan; e. Ketua Badan Audit Kemahasiswaan atau perwakilannya; f. Semua

Ketua

Lembaga

Legislatif

Fakultas

atau

Lembaga

Eksekutif

Fakultas

atau

perwakilannya; g. Semua

Ketua

perwakilannya.

2


(2) Kongres Mahasiswa bersidang sedikitnya satu kali dalam setahun. (3) Segala

putusan

Kongres

Mahasiswa

ditetapkan

melalui

musyawarah mufakat. (4) Susunan dan kedudukan Kongres Mahasiswa diatur dalam undang-undang. Pasal 3 (1) Kongres Mahasiswa berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia

melalui

musyawarah

yang

dapat

diikuti

oleh

mahasiswa Universitas Indonesia. (2) Kongres

Mahasiswa

berwenang

memberhentikan

Ketua

dan/atau Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa dan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa dalam masa

jabatannya menurut

Undang-Undang Dasar Ikatan

Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia. (3) Kongres

Mahasiswa

berwenang

menyelenggarakan

forum

penyampaian laporan kinerja kelembagaan Dewan Perwakilan Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa, Majelis Wali Amanat Universitas

Indonesia

Unsur

Mahasiswa,

Badan

Audit

Kemahasiswaan, dan Mahkamah Mahasiswa. Pasal 4 (1) Kongres Mahasiswa berwenang mengatur dalam hal keadaan memaksa. (2) Untuk menetapkan keadaan memaksa sebagaimana yang dimaksud ayat (1), Kongres Mahasiswa menyelenggarakan sidang yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota Kongres Mahasiswa dan disetujui oleh sekurangkurangnya 2/3 dari jumlah anggota Kongres Mahasiswa yang hadir dalam sidang Kongres Mahasiswa.

3


BAB III KEKUASAAN EKSEKUTIF Pasal 5 (1) Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa memegang kekuasaan eksekutif menurut Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia. (2) Dalam menjalankan kewajibannya, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa dibantu oleh satu orang Wakil Ketua. Pasal 6 (1) Ketua

Badan

rancangan

Eksekutif

Mahasiswa

Undang-Undang

kepada

berhak Dewan

mengajukan Perwakilan

Mahasiswa. (2) Setiap rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa dibahas dan disetujui bersama Dewan Perwakilan Mahasiswa. (3) Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa menetapkan peraturan Badan Eksekutif Mahasiswa untuk menjalankan UndangUndang Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia. Pasal 7 (1) Calon Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa berstatus anggota aktif Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia,

sehat

jasmani

dan

rohani,

serta

mampu

melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa. (2) Syarat-syarat untuk menjadi Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa akan diatur lebih lanjut dalam UndangUndang. Pasal 8 (1) Calon Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa dipilih dalam satu pasangan secara langsung melalui Pemilihan Raya. 4


(2) Pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Raya dilantik oleh Kongres Mahasiswa sebagai Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa. (3) Apabila hanya terdapat satu pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, maka pasangan yang akan dilantik adalah yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen jumlah suara Pemilihan Raya. (4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa terpilih atau tidak ada pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa yang mengajukan diri dalam Pemilihan Raya, mekanisme selanjutnya ditentukan oleh Kongres Mahasiswa. (5) Tata cara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa diatur dalam Undang-Undang. Pasal 9 (1) Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa dapat diberhentikan jabatannya oleh Kongres Mahasiswa apabila melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa. (2) Usul pemberhentian Ketua dan/atau Ketua Wakil Badan Eksekutif Mahasiswa dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa kepada Kongres Mahasiswa dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Mahasiswa untuk memeriksa,

mengadili

dan

memutus

pendapat

Dewan

Perwakilan Mahasiswa bahwa Ketua dan/atau Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa melanggar Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Ketua dan/atau Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa. 5


(3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Mahasiswa kepada Mahkamah

Mahasiswa

hanya

dapat

dilakukan

dengan

dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari seluruh anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa. (4) Mahkamah

Mahasiswa

wajib

memeriksa,

mengadili,

dan

memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Mahasiswa tersebut paling lama tiga puluh hari, termasuk hari libur, setelah permintaan Dewan Perwakilan Mahasiswa diterima oleh Mahkamah Mahasiswa. (5) Apabila Mahkamah Mahasiswa memutuskan bahwa Ketua dan/atau Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa melanggar Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Ketua dan/atau Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, Dewan Perwakilan Mahasiswa meneruskan usul pemberhentian Ketua dan/atau Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa kepada Kongres Mahasiswa. (6) Kongres Mahasiswa wajib menyelenggarakan sidang untuk menindaklanjuti usul Dewan Perwakilan Mahasiswa paling lama dua puluh hari, termasuk hari libur, sejak Kongres Mahasiswa menerima usul tersebut. (7) Keputusan Kongres Mahasiswa atas usul pemberhentian Ketua dan/atau Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa harus diambil melalui sidang paripurna Kongres Mahasiswa yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang

hadir

serta

dengan

mempertimbangkan

putusan

Mahkamah Mahasiswa. Pasal 10 (1) Jika Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam

6


masa jabatannya, maka posisinya digantikan oleh Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa sampai habis masa jabatannya. (2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, selambat-lambatnya dalam waktu tiga puluh hari, termasuk hari libur, Kongres Mahasiswa menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa dari dua calon yang diajukan oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa. (3) Jika Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas sementara dijalankan oleh Penanggung Jawab Sementara yang dipilih oleh Badan Pengurus Harian Badan Eksekutif Mahasiswa. (4) Selambat-lambatnya tiga puluh hari, termasuk hari libur, setelah terpilihnya Penanggung Jawab Sementara, Kongres Mahasiswa menyelenggarakan sidang untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa sampai habis masa jabatannya. Pasal 11 Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa memegang jabatan selama satu tahun dan sesudahnya tidak dapat dipilih kembali. Pasal 12 (1) Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa berwenang melakukan koordinasi dengan Lembaga Eksekutif Fakultas. (2) Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa berwenang menyikapi politik luar

atas

nama

Ikatan

Keluarga

Mahasiswa

Universitas

Indonesia dengan mekanisme yang ditentukan bersama Ketua Lembaga Eksekutif Fakultas.

7


(3) Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa berwenang melakukan advokasi mahasiswa dalam hal dana dan fasilitas di tingkat universitas. Pasal 13 (1) Paguyuban adalah perkumpulan yang bersifat kedaerahan yang didirikan oleh anggota Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia. (2) Paguyuban berada di bawah koordinasi Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa. (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Paguyuban diatur dalam Peraturan Badan Eksekutif Mahasiswa. Pasal 14 Ketua

Badan

Eksekutif

Mahasiswa

mengangkat

dan

memberhentikan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa. BAB IV MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA UNSUR MAHASISWA Pasal 15 (1) Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa adalah anggota aktif Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia yang mewakili mahasiswa dalam Majelis Wali Amanat sebagai organ tinggi di Universitas Indonesia. (2) Susunan, kedudukan, dan pemberhentian Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang. Pasal 16 (1) Calon Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa berstatus anggota aktif Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia, sehat jasmani dan rohani, serta mampu 8


melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa. (2) Calon Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa wajib memiliki komitmen, kemampuan, integritas, dan berkinerja baik. (3) Syarat-syarat untuk menjadi Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa diatur lebih lanjut dalam UndangUndang. Pasal 17 (1) Calon Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa dipilih melalui Pemilihan Raya. (2) Calon Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Raya dilantik oleh Kongres Mahasiswa sebagai Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa. (3) Apabila hanya terdapat satu calon Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa, maka calon yang akan dilantik adalah yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen jumlah suara Pemilihan Raya. (4) Dalam hal tidak ada calon Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa terpilih atau tidak ada calon Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa yang mengajukan diri, mekanisme selanjutnya ditentukan oleh Kongres Mahasiswa. (5) Tata cara pemilihan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa diatur dalam Undang-Undang. Pasal 18 (1) Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa dapat diberhentikan jabatannya oleh Kongres Mahasiswa apabila melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia, atau 9


tidak lagi memenuhi syarat sebagai Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa. (2) Usul pemberhentian Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa kepada Kongres Mahasiswa dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Mahasiswa untuk memeriksa,

mengadili

dan

memutus

pendapat

Dewan

Perwakilan Mahasiswa bahwa Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa telah melanggar Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa. (3) Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Mahasiswa kepada Mahkamah

Mahasiswa

hanya

dapat

dilakukan

dengan

dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari seluruh anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa. (4) Mahkamah

Mahasiswa

wajib

memeriksa,

mengadili,

dan

memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Mahasiswa tersebut paling lama tiga puluh hari, termasuk hari libur, setelah permintaan Dewan Perwakilan Mahasiswa diterima oleh Mahkamah Mahasiswa. (5) Apabila Mahkamah Mahasiswa memutuskan bahwa Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa melanggar Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Majelis Wali Amanat

Universitas

Indonesia

Unsur

Mahasiswa,

Dewan

Perwakilan Mahasiswa meneruskan usul pemberhentian Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa kepada Kongres Mahasiswa. (6) Kongres Mahasiswa wajib menyelenggarakan sidang untuk menindaklanjuti usul Dewan Perwakilan Mahasiswa paling lama dua puluh hari, termasuk hari libur, sejak Kongres Mahasiswa menerima usul tersebut. 10


(7) Keputusan Kongres Mahasiswa atas usul pemberhentian Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa harus diambil melalui sidang paripurna Kongres Mahasiswa yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang

hadir

serta

dengan

mempertimbangkan

putusan

Mahkamah Mahasiswa. Pasal 19 (1) Apabila Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya

dalam

masa

jabatannya,

maka

Kongres

Mahasiswa selambat-lambatnya tiga puluh hari, termasuk hari libur, menyelenggarakan sidang untuk memilih Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa sampai habis masa jabatannya. Pasal 20 Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa memegang jabatan selama satu tahun dan sesudahnya tidak dapat dipilih kembali. Pasal 21 (1) Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa bertugas menyuarakan kepentingan mahasiswa Universitas Indonesia di dalam forum Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia. (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia

Unsur

Mahasiswa

dapat

membentuk

Badan

Kelengkapan. (3) Tugas dan wewenang Badan Kelangkapan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang.

11


BAB V KEKUASAAN LEGISLATIF Pasal 22 (1) Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa dipilih dari setiap fakultas melalui Pemilihan Raya. (2) Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Mahasiswa diatur dalam Undang-Undang. Pasal 23 (1) Dewan Perwakilan Mahasiswa memiliki kekuasaan membentuk Undang-Undang. (2) Dalam hal Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa ditolak, Rancangan Undang-Undang tersebut tidak dapat diajukan kembali dalam Persidangan Dewan Perwakilan Mahasiswa masa itu. (3) Lembaga Legislatif Fakultas ikut membahas rancangan UndangUndang yang berkaitan dengan urusan fakultas. (4) Dewan

Perwakilan

Mahasiswa

mengesahkan

Rancangan

Undang-Undang untuk menjadi Undang-Undang. Pasal 24 (1) Dewan Perwakilan Mahasiswa memiliki fungsi legislasi, fungsi suksesi, fungsi keuangan, fungsi pengawasan, dan fungsi pembinaan. (2) Dalam melaksanakan fungsinya Dewan Perwakilan Mahasiswa mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak melaksanakan rapat dengar pendapat. (3) Ketentuan

lebih

lanjut

tentang

hak

Mahasiswa diatur dalam Undang-Undang.

12

Dewan

Perwakilan


Pasal 25 (1) Dewan Perwakilan Mahasiswa berwenang menyelenggarakan forum

koordinasi

lembaga

kemahasiswaan

Universitas

Indonesia. (2) Ketentuan lebih lanjut tentang forum koordinasi lembaga kemahasiswaan diatur dalam Undang-Undang. Pasal 26 (1) Calon Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa yang memperoleh suara terbanyak dari total jumlah suara Pemilihan Raya di setiap fakultas dilantik sebagai Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa. (2) Fakultas yang tidak memiliki wakil di dalam Dewan Perwakilan Mahasiswa berhak menunjuk perwakilan fakultas melalui mekanisme fakultas masing-masing. Pasal 27 Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa dapat diberhentikan dengan syarat dan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang yang disetujui bersama dengan Lembaga Legislatif Fakultas. Pasal 28 Ketentuan mengenai tata urutan dan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang. BAB VI LEMBAGA KEMAHASISWAAN FAKULTAS Pasal 29 (1) Lembaga

kemahasiswaan

tingkat

fakultas

berwenang

menetapkan peraturan dasar yang mengatur dan mengurus sendiri urusannya. (2) Hubungan wewenang antara lembaga kemahasiswaan tingkat universitas dan lembaga kemahasiswaan tingkat fakultas diatur 13


dalam Undang-Undang dengan memperhatikan kekhususan dan keberagaman fakultas. BAB VII PEMILIHAN RAYA Pasal 30 (1) Pemilihan Raya dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, setiap satu tahun sekali. (2) Pemilihan Raya diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa, Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, dan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa. (3) Peserta Pemilihan Raya terdiri dari calon Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa, calon Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa secara berpasangan, dan calon Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa yang bersifat perseorangan. (4) Pemilihan Raya diselenggarakan oleh panitia Pemilihan Raya yang bersifat sementara dan mandiri. (5) Ketentuan lebih lanjut tentang Pemilihan Raya diatur dengan Undang-Undang. BAB VIII HAL KEUANGAN Pasal 31 Sistem keuangan lembaga kemahasiswaan disusun berdasarkan prinsip transparansi, komunikasi, keadilan, dan tanggung jawab. Pasal 32 (1) Sumber dana lembaga keuangan kemahasiswaan diperoleh dari iuran anggota, anggaran rektorat, usaha-usaha yang legal, halal dan tidak bertentangan dengan landasan serta tujuan lembaga kemahasiswaan Universitas Indonesia. 14


(2) Seluruh kegiatan lembaga kemahasiswaan tidak diperkenankan menerima dana dari partai politik, perusahaan rokok, minuman keras, dan alat kontrasepsi. Pasal 33 (1) Untuk memeriksa dan mengawasi pengelolaan keuangan lembaga kemahasiswaan tingkat universitas, diadakan suatu Badan Audit Kemahasiswaan yang bersifat bebas dan mandiri. (2) Laporan keuangan lembaga kemahasiswaan wajib diserahkan kepada Badan Audit Kemahasiswaan dalam jangka waktu tiga puluh hari setelah setengah masa kepengurusan dan tiga puluh hari setelah masa kepengurusan berakhir. (3) Laporan keuangan lembaga kemahasiswaan yang telah diaudit dan

laporan

kemahasiswaan

hasil yang

audit

diserahkan

bersangkutan

kepada

serta

lembaga

dipublikasikan

kepada mahasiswa Universitas Indonesia. (4) Ketentuan lebih lanjut tentang keuangan kemahasiswaan dan Badan Audit Kemahasiswaan diatur dalam Undang-Undang. Pasal 34 (1) Anggota Badan Audit Kemahasiswaan dipilih melalui panitia khusus yang dibentuk oleh Kongres Mahasiswa. (2) Syarat, tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Badan Audit Kemahasiswaan diatur dalam Undang-Undang. BAB IX KEKUASAAN YUDIKATIF Pasal 35 (1) Kekuasaan yudikatif merupakan kekuasaan yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan

keadilan di Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas

Indonesia.

15


(2) Kekuasaan yudikatif dilakukan oleh Mahkamah Mahasiswa sebagai

badan

peradilan

di

Ikatan

Keluarga

Mahasiswa

Universitas Indonesia. Pasal 36 (1) Mahkamah Mahasiswa berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Ikatan

Undang-Undang

terhadap

Undang-Undang

Dasar

Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia, memutus

sengketa antarlembaga kemahasiswaan tingkat Universitas, menyelesaikan

permasalahan

status

keanggotaan

Ikatan

Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia, memutus sengketa Pemilihan Raya tingkat Universitas dan memberikan pendapat hukum kepada Badan Eksekutif Mahasiswa atau Dewan Perwakilan Mahasiswa atas permasalahan Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia apabila dimohonkan. (2) Mahkamah Mahasiswa berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji produk Legislasi Fakultas terhadap Peraturan Dasar Fakultas, memutus sengketa antarlembaga kemahasiswaan tingkat

Fakultas,

menyelesaikan

permasalahan

status

keanggotaan Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas, memutus sengketa Pemilihan Raya tingkat Fakultas, dan memberikan pendapat hukum kepada Lembaga Eksekutif atau Lembaga Legislatif

Fakultas

atas

permasalahan

Ikatan

Keluarga

Mahasiswa Fakultas yang bersangkutan apabila dimohonkan, jika Peraturan Dasar Fakultas yang bersangkutan mengakui kewenangan Mahkamah Mahasiswa. (3) Mahkamah Mahasiswa wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Mahasiswa mengenai dugaan pelanggaran oleh Ketua dan/atau Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa menurut Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia. 16


Pasal 37 (1) Mahkamah Mahasiswa memiliki lima orang anggota hakim konstitusi yang dipilih melalui panitia khusus yang dibentuk oleh Kongres Mahasiswa. (2) Hakim konstitusi harus memiliki integritas, kepribadian yang tidak tercela, dan memiliki pengetahuan tentang UndangUndang Dasar Ikatan Mahasiswa Universitas Indonesia. (3) Hakim konstitusi tidak boleh merangkap sebagai pengurus lembaga formal di tingkat Universitas maupun fakultas. (4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Mahasiswa dipilih oleh anggota hakim konstitusi. (5) Syarat, tata cara pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi diatur dalam Undang-Undang. Pasal 38 Susunan, kedudukan, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Mahasiswa diatur dalam Undang-Undang. BAB X UNIT KEGIATAN MAHASISWA Pasal 39 Unit Kegiatan Mahasiswa adalah wadah kegiatan dan kreasi mahasiswa Universitas Indonesia yang diakui secara formal dalam satu bidang peminatan, bakat, dan pelayanan keagamaan di tingkat universitas. BAB XI KEANGGOTAAN Pasal 40 (1) Anggota Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia terdiri dari anggota biasa dan anggota aktif.

17


(2) Anggota biasa adalah setiap mahasiswa Universitas Indonesia yang terdaftar aktif secara akademis. (3) Anggota aktif adalah anggota biasa yang telah mengikuti prosedur penerimaan anggota aktif dan dinyatakan lulus. Pasal 41 (1) Anggota biasa berhak memilih dalam Pemilihan Raya. (2) Anggota aktif berhak memilih dan dipilih dalam Pemilihan Raya serta berpartisipasi sebagai pengurus lembaga kemahasiswaan di Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia.

Pasal 42 (1) Setiap

anggota

Indonesia

Ikatan

berhak

Keluarga

mendapatkan

Mahasiswa pelayanan

Universitas

dan

fasilitas

kemahasiswaan. (2) Setiap

anggota

Ikatan

Keluarga

Mahasiswa

Universitas

Indonesia berhak mengeluarkan pendapat secara lisan dan/atau tulisan. (3) Setiap

anggota

Ikatan

Keluarga

Mahasiswa

Universitas

Indonesia berhak untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia sesuai dengan prosedur yang berlaku. (4) Setiap

anggota

Ikatan

Keluarga

Mahasiswa

Universitas

Indonesia berhak untuk mengajukan tuntutan terhadap anggota Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia dan/atau lembaga di dalam Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia yang melakukan pelanggaran terhadap peraturanperaturan

dalam

Ikatan

Keluarga

Indonesia.

18

Mahasiswa

Universitas


Pasal 43 (1) Setiap

anggota

Ikatan

Keluarga

Mahasiswa

Universitas

Indonesia wajib menaati dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia dan aturan-aturan lain yang berlaku di Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia. (2) Setiap

anggota

Ikatan

Keluarga

Mahasiswa

Universitas

Indonesia wajib menjaga nama baik Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia. (3) Setiap

anggota

Ikatan

Keluarga

Mahasiswa

Universitas

Indonesia wajib mengikuti prosedur penerimaan anggota Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang. Pasal 44 Ketentuan mengenai keanggotaan Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang. BAB XII BENDERA DAN LAMBANG Pasal 45 (1) Bendera Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia adalah bendera dengan warna dasar kuning dengan tulisan Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia dan gambar Makara Universitas Indonesia. (2) Tulisan IKATAN KELUARGA MAHASISWA melingkar di atas makara dan tulisan UNIVERSITAS INDONESIA melingkar di bawah tulisan makara. Pasal 46 Lambang Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia adalah Makara Universitas Indonesia dan tulisan IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNVERSITAS INDONESIA berwarna hitam. 19


BAB XIII PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA Pasal 47 (1) Usul

perubahan

Undang-Undang

Dasar

Ikatan

Keluarga

Mahasiswa Universitas Indonesia diagendakan dalam sidang Kongres Mahasiswa. (2) Setiap usul perubahan Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah, beserta alasannya. (3) Untuk mengubah Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia, sidang Kongres Mahasiswa harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Kongres Mahasiswa dan disetujui lebih dari lima puluh persen anggota Kongres Mahasiswa. (4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia dilakukan dengan

musyawarah

yang

diselenggarakan

oleh

Kongres

Mahasiswa yang dapat dihadiri oleh mahasiswa Universitas Indonesia. ATURAN PERALIHAN Pasal I Segala peraturan perundang-undangan yang ada tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia ini. Pasal II Semua lembaga kemahasiswaan yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia dan belum 20


diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia ini. Pasal III Susunan

dan

keanggotaan

lembaga

kemahasiswaan

tingkat

universitas periode kepengurusan 2015 tetap berlaku hingga masa kepengurusannya berakhir. Pasal IV Sebelum Kongres Mahasiswa terbentuk, pemberhentian Ketua dan/atau Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa dan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa dilaksanakan oleh Forum Mahasiwa.

Pasal V Kongres Mahasiswa dibentuk selambat-lambatnya 29 Februari 2016.

21


UNDANG-UNDANG IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG KONGRES MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA Menimbang:

a. bahwa

Kongres

memerlukan kedudukan

Mahasiswa

pengaturan lembaga

Universitas

mengenai

untuk

Indonesia

susunan

menjalankan

dan

wewenang-

wewenangnya; b. bahwa telah dibentuk Undang Undang tentang Susunan dan

Kedudukan

Kongres

Mahasiswa

Universitas

Indonesia; c. bahwa berdasarkan huruf b, Undang-Undang tersebut tidak

lagi

dapat

mengakomodasi

kondisi

lembaga

kemahasiswaan di IKM UI; d. bahwa berdasarkan huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk

Undang-Undang

Kongres

Mahasiswa

Universitas Indonesia; Mengingat:

Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia; DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA


MEMUTUSKAN: Menetapkan:

UNDANG-UNDANG UNIVERSITAS

IKATAN

KELUARGA

INDONESIA

TENTANG

MAHASISWA KONGRES

MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disingkat IKM UI adalah wadah formal dan legal bagi seluruh aktivitas kemahasiswaan di Universitas Indonesia. 2. Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disingkat UUD IKM UI adalah peraturan dasar bagi seluruh kegiatan kemahasiswaan di IKM UI. 3. Kongres Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut Kongres adalah lembaga tinggi dalam IKM UI yang memiliki kewenangan konstitutif. 4. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disingkat BEM UI adalah lembaga tinggi dalam IKM UI yang memiliki kekuasaan eksekutif. 5. Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa yang selanjutnya disingkat MWA UI UM adalah lembaga yang ditugaskan untuk mewakili mahasiswa dalam Majelis Wali Amanat sebagai organ tertinggi di Universitas Indonesia. 6. Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disingkat DPM UI adalah lembaga tinggi dalam IKM UI yang memiliki kekuasaan legislatif.


7. Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disingkat MM UI adalah lembaga tinggi dalam IKM UI yang menjalankan kekuasaan yudikatif. 8. Badan Audit Kemahasiswaan Universitas Indonesia yang selanjutnya disingkat BAK UI adalah lembaga tinggi yang dibentuk untuk melakukan

mekanisme

audit

keuangan

terhadap

lembaga

kemahasiswaan. 9. Lembaga

legislatif

fakultas

adalah

lembaga

legislatif

yang

lembaga

eksekutif

yang

berkedudukan di tingkat fakultas. 10. Lembaga

eksekutif

fakultas

adalah

berkedudukan di tingkat fakultas. BAB II SUSUNAN Pasal 2 Kongres adalah lembaga yang terdiri atas: a. Semua anggota DPM UI yang tidak dapat diwakilkan; b. Semua Hakim Konstitusi MM UI yang tidak dapat diwakilkan; c. Ketua BEM UI yang dapat diwakilkan oleh Wakil Ketua BEM UI; d. Anggota MWA UI UM yang tidak dapat diwakilkan; e. Ketua BAK UI atau perwakilannya; f. Semua Ketua Lembaga Legislatif Fakultas atau perwakilannya; g. Semua Ketua Lembaga Eksekutif Fakultas atau perwakilannya. Pasal 3 Kongres mempunyai kedudukan sejajar dengan BEM UI, MWA UI UM, DPM UI, BAK UI, dan MM UI. BAB III TUGAS DAN WEWENANG Pasal 4


Kongres memiliki tugas dan wewenang yang terdiri dari: a. Mengubah dan menetapkan UUD IKM UI melalui musyawarah yang dapat diikuti oleh mahasiswa Universitas Indonesia; b. Melantik Ketua dan Wakil Ketua BEM UI, Anggota MWA UI UM, Anggota DPM UI, Hakim Konstitusi MM UI, dan Anggota BAK UI terpilih; c. Memutuskan usul DPM UI untuk memberhentikan Ketua dan/atau Wakil Ketua BEM UI dan MWA UI UM dalam masa jabatannya menurut UUD IKM UI; d. Melantik Wakil Ketua BEM UI menjadi Ketua BEM UI apabila Ketua BEM

UI

mangkat,

berhenti,

diberhentikan,

atau

tidak

dapat

melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya; e. Memilih Wakil Ketua BEM UI dari 2 (dua) calon yang diusulkan oleh Ketua BEM UI apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Ketua BEM UI dalam masa jabatannya; f. Memilih Ketua dan Wakil Ketua BEM UI apabila keduanya mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan; g. Memilih

Anggota

MWA

UI

UM

apabila

mangkat,

berhenti,

diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya; h. Menyelenggarakan forum penyampaian laporan kinerja kelembagaan BEM UI, MWA UI UM, DPM UI, MM UI, dan BAK UI; i. Mengatur dalam keadaan memaksa; j. Membentuk panitia khusus untuk pemilihan MM UI dan BAK UI. BAB IV KEANGGOTAAN Pasal 5 Masa jabatan keanggotaan Kongres berakhir setelah terjadi serah terima jabatan kepada kepengurusan tahun berikutnya, dan keanggotaannya digantikan oleh kepengurusan tahun berikutnya.


Bagian Kesatu Hak Anggota Pasal 6 Anggota Kongres berhak: a. mengajukan usul pengubahan pasal UUD IKM UI; b. menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan; c. memilih dan dipilih. Bagian Kedua Kewajiban Anggota Pasal 7 Anggota Kongres berkewajiban: a. memegang teguh dan mengamalkan Tri Dharma Perguruan Tinggi; b. melaksanakan UUD IKM UI dan menaati peraturan perundangundangan; c. memasyarakatkan Tri Dharma Perguruan Tinggi, UUD IKM UI, dan IKM UI; d. mempertahankan dan memelihara kerukunan IKM UI; e. mendahulukan kepentingan IKM UI di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan; dan f. melaksanakan

peranan

sebagai

wakil

dari

setiap

kemahasiswaan sesuai dengan keanggotaan Kongres. BAB V ALAT KELENGKAPAN Pasal 8 Alat kelengkapan Kongres terdiri atas: a. pimpinan; dan b. panitia khusus.

lembaga


Bagian Kesatu Pimpinan Pasal 9 (1) Pimpinan Kongres terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Kongres. (2) Pimpinan Kongres sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota Kongres dalam satu paket. (3) Bakal calon pimpinan Kongres berasal dari setiap anggota Kongres disampaikan di dalam sidang paripurna. (4) Pimpinan Kongres sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam sidang paripurna Kongres. (5) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, pimpinan Kongres dipilih dengan pemungutan suara dan yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pimpinan Kongres dalam sidang paripurna Kongres. (6) Selama pimpinan Kongres sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, sidang Kongres pertama kali untuk menetapkan pimpinan Kongres dipimpin oleh pimpinan sementara Kongres. (7) Pimpinan sementara Kongres sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berasal dari anggota Kongres yang tertua dan termuda dari anggota Kongres yang berbeda. (8) Pimpinan Kongres ditetapkan dengan ketetapan Kongres. (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pimpinan Kongres diatur dalam peraturan Kongres tentang tata tertib. Pasal 10 (1) Pimpinan Kongres bertugas: a. memimpin sidang Kongres dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;


b. menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua; c. menjadi juru bicara Kongres; d. melaksanakan putusan Kongres; e. mengoordinasikan anggota Kongres untuk memasyarakatkan Tri Dharma Perguruan Tinggi, UUD IKM UI, dan IKM UI; f. mewakili Kongres di setiap proses penyelesaian sengketa hukum; g. menetapkan arah dan kebijakan umum anggaran Kongres; dan h. menyampaikan laporan kinerja pimpinan dalam sidang paripurna Kongres pada akhir masa jabatan. (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan tugas pimpinan Kongres sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Kongres tentang tata tertib. Pasal 11 (1) Pimpinan Kongres berhenti dari jabatannya karena: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; atau c. diberhentikan. (2) Pimpinan Kongres diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila: a. Diberhentikan dari jabatan di lembaga asal yang menjadi anggota Kongres; atau b. tidak

dapat

melaksanakan

tugas

secara

berkelanjutan

atau

berhalangan tetap sebagai pimpinan Kongres. (3) Dalam hal pimpinan Kongres berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud

pada

ayat

(1),

lembaga

asal

pimpinan

Kongres

yang

bersangkutan menggantikannya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak pimpinan berhenti dari jabatannya. (4) Penggantian pimpinan Kongres sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan pimpinan Kongres dan dilaporkan dalam sidang paripurna Kongres berikutnya atau diberitahukan secara tertulis kepada anggota.


Pasal 12 (1) Dalam hal salah seorang pimpinan Kongres atau lebih berhenti dari jabatannya, para anggota pimpinan lainnya mengadakan musyawarah untuk menentukan pelaksana tugas sementara sampai terpilihnya pengganti definitif. (2) Dalam hal pimpinan Kongres dinyatakan sebagai terduga melanggar UUD IKM UI, pimpinan Kongres yang bersangkutan tidak boleh melaksanakan tugasnya. (3) Dalam hal pimpinan Kongres sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pelanggaran UUD IKM UI berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pimpinan Kongres yang bersangkutan melaksanakan tugasnya kembali sebagai pimpinan Kongres. Pasal 13 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian dan penggantian pimpinan Kongres diatur dalam peraturan Kongres tentang tata tertib. Bagian Kedua Panitia Khusus Pasal 14 (1) Panitia Khusus terdiri atas: a. Panitia Seleksi MM UI dan BAK UI; b. Panitia Pengubahan UUD IKM UI; c. Panitia lainnya jika dianggap perlu. (2) Panitia Khusus terdiri paling sedikit 5 (lima) orang anggota yang susunannya minimal mencerminkan unsur eksekutif dan unsur legislatif secara proporsional dari setiap anggota Kongres. (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan setiap anggota Kongres.


Pasal 15 (1) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kongres. (2) Setelah terbentuk, panitia Khusus segera menyelenggarakan rapat untuk membahas dan memusyawarahkan tugas yang diberikan oleh Kongres. Pasal 16 (1) Panitia Khusus melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sidang paripurna Kongres. (2) Panitia Khusus dibubarkan setelah menyelesaikan tugasnya. Pasal 17 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, susunan, dan tugas panitia Khusus diatur dalam peraturan Kongres tentang tata tertib. BAB VI PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG Bagian Kesatu Pengubahan UUD IKM UI Pasal 18 (1) Kongres berwenang mengubah dan menetapkan UUD IKM UI melalui musyawarah yang dapat diikuti oleh mahasiswa. (2) Dalam mengubah UUD IKM UI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Kongres tidak dapat mengusulkan pengubahan terhadap Pembukaan UUD IKM UI. Pasal 19 (1) Usul pengubahan pasal UUD IKM UI diajukan oleh paling sedikit 1/3 (satu per tiga) dari jumlah anggota Kongres. (2) Setiap usul pengubahan diajukan secara tertulis dan ditunjukkan secara jelas bagian yang diusulkan diubah beserta alasannya.


Pasal 20 (1) Usul pengubahan UUD IKM UI diajukan kepada pimpinan Kongres. (2) Setelah menerima usul pengubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Kongres memeriksa kelengkapan persyaratannya yang meliputi: a. jumlah pengusul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1); dan b. pasal yang diusulkan diubah dan alasan pengubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2). (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak usul pengubahan diterima. Pasal 21 (1) Dalam hal usul pengubahan tidak memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), pimpinan Kongres memberitahukan penolakan usul pengubahan secara tertulis kepada pihak pengusul beserta alasannya. (2) Dalam hal usul pengubahan dinyatakan oleh pimpinan Kongres memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), pimpinan Kongres wajib menyelenggarakan sidang paripurna Kongres paling lama 7 (tujuh) hari. (3) Anggota Kongres menerima salinan usul pengubahan yang telah memenuhi kelengkapan persyaratan paling lambat 2 (dua) hari sebelum dilaksanakan sidang paripurna Kongres. Pasal 22 Dalam sidang paripurna Kongres sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dilakukan kegiatan sebagai berikut: a. pengusul menjelaskan usulan yang diajukan beserta alasannya; b. anggota Kongres memberikan pandangan umum terhadap usul pengubahan; dan c. membentuk panitia khusus untuk mengkaji usul pengubahan dari pihak pengusul.


Pasal 23 (1) Dalam sidang paripurna Kongres berikutnya panitia khusus melaporkan hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c. (2) Anggota Kongres menyampaikan pandangan umum terhadap hasil kajian panitia khusus. Pasal 24 (1) Sidang paripurna Kongres sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Kongres. (2) Sidang paripurna Kongres sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memutuskan pengubahan bagian UUD IKM UI, dengan persetujuan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota ditambah 1 (satu) anggota. Pasal 25 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilan keputusan terhadap usul pengubahan UUD IKM UI diatur dalam peraturan Kongres tentang tata tertib. Bagian Kedua Pelantikan Ketua dan Wakil Ketua BEM UI, Anggota MWA UI UM, Anggota DPM UI, Hakim Konstitusi MM UI, Anggota BAK UI Terpilih Pasal 26 Kongres melantik Ketua dan Wakil Ketua BEM UI, Anggota MWA UI UM, Anggota DPM UI, Hakim Konstitusi MM UI, dan Anggota BAK UI terpilih dalam sidang paripurna Kongres. Pasal 27 (1) Kongres mengundang Anggota IKM UI untuk menghadiri sidang paripurna Kongres dalam rangka pelantikan Ketua dan Wakil Ketua BEM UI, Anggota MWA UI UM, Anggota DPM UI, Hakim Konstitusi MM UI, dan Anggota BAK UI terpilih.


(2) Kongres mengundang pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM UI, Anggota MWA UI UM, Anggota DPM UI, Hakim Konstitusi MM UI, dan Anggota BAK UI terpilih untuk dilantik sebagai Ketua dan Wakil Ketua BEM UI, Anggota MWA UI UM, Anggota DPM UI, Hakim Konstitusi MM UI, dan Anggota BAK UI dalam sidang paripurna Kongres. (3) Dalam sidang paripurna Kongres sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, pimpinan Kongres membacakan penetapan hasil pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM UI, Anggota MWA UI UM, Anggota DPM UI, Hakim Konstitusi MM UI, dan Anggota BAK UI terpilih. (4) Pelantikan Ketua dan Wakil Ketua BEM UI, Anggota MWA UI UM, Anggota DPM UI, Hakim Konstitusi MM UI, dan Anggota BAK UI dilakukan dengan bersumpah menurut agama dengan sungguh-sungguh di hadapan sidang paripurna Kongres. (5) Setelah mengucapkan sumpah Ketua dan Wakil Ketua BEM UI, Anggota MWA UI UM, Anggota DPM UI, Hakim Konstitusi MM UI, dan Anggota BAK UI menyampaikan pidato awal masa jabatan. Pasal 28 Sumpah Ketua dan Wakil Ketua BEM UI, Anggota MWA UI UM, Anggota DPM UI, Hakim Konstitusi MM UI, Anggota BAK UI Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sebagai berikut: “Saya sebagai Ketua (Wakil Ketua) Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia / Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa / Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia / Hakim Konstitusi Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia / Anggota Badan Audit Kemahasiswaan Universitas Indonesia terpilih, demi Allah saya bersumpah untuk menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Ketua (Wakil Ketua) Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia / Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa / Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia / Hakim Konstitusi Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia / Anggota Badan Audit Kemahasiswaan Universitas Indonesia dengan sebaik-baiknya secara ikhlas, sungguhsungguh, jujur dan penuh tanggung jawab dengan berpedoman kepada


Undang-undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia serta aturan-aturan lainnya yang berlaku di lingkungan Universitas Indonesia. Apabila dalam masa kepengurusan melakukan kesalahan, saya bersedia untuk

menerima

sanksi

sesuai

dengan

aturan

yang

berlaku

dan

mempertanggungjawabkan kepada masyarakat Universitas Indonesia dan mempertanggungjawabkan secara secara pribadi kepada Allah SWT.� Bagian Ketiga Pemberhentian Ketua dan/atau Wakil Ketua BEM UI dan Anggota MWA UI UM Pasal 29 (1) Kongres hanya dapat memberhentikan Ketua dan/atau Wakil Ketua BEM UI atau Anggota MWA UI UM dalam masa jabatannya menurut UUD IKM UI. (2) Pemberhentian Ketua dan/atau Wakil Ketua BEM UI atau Anggota MWA UI UM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh DPM UI. Pasal 30 (1) Kongres wajib menyelenggarakan sidang paripurna Kongres untuk memutuskan usul DPM UI mengenai pemberhentian Ketua dan/atau Wakil Ketua BEM UI atau Anggota MWA UI UM pada masa jabatannya paling lambat 20 (dua puluh) hari, termasuk hari libur sejak Kongres menerima usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2). (2) Usul DPM UI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) harus dilengkapi putusan Mahkamah Mahasiswa bahwa Ketua dan/atau Wakil Ketua BEM UI atau Anggota MWA UI UM terbukti melakukan pelanggaran terhadap UUD IKM UI; dan/atau terbukti bahwa Ketua dan/atau Wakil Ketua BEM UI atau Anggota MWA UI UM tidak lagi memenuhi syarat sebagai Ketua dan/atau Wakil Ketua BEM UI atau Anggota MWA UI UM. Pasal 31


(1) Kongres mengundang Ketua dan/atau Wakil Ketua BEM UI dan/atau Anggota MWA UI UM untuk menyampaikan penjelasan yang berkaitan dengan usulan pemberhentiannya dalam sidang paripurna Kongres sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1). (2) Apabila Ketua dan/atau Wakil Ketua BEM UI dan/atau Anggota MWA UI UM tidak hadir untuk menyampaikan penjelasan, Kongres tetap mengambil keputusan terhadap usul pemberhentian Ketua dan/atau Wakil Ketua BEM UI dan/atau Anggota MWA UI UM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1). (3) Keputusan Kongres terhadap usul pemberhentian Ketua dan/atau Wakil Ketua BEM UI dan/atau Anggota MWA UI UM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diambil dalam sidang paripurna Kongres yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota dan disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir. Pasal 32 (1) Dalam hal Kongres memutuskan memberhentikan Ketua dan/atau Wakil Ketua BEM UI dan/atau Anggota MWA UI UM atas usul DPM UI, Ketua dan/atau Wakil Ketua BEM UI dan/atau Anggota MWA UI UM berhenti dari jabatannya. (2) Dalam hal Kongres memutuskan tidak memberhentikan Ketua dan/atau Wakil Ketua BEM UI dan/atau Anggota MWA UI UM atas usul DPM UI, Ketua dan/atau Wakil Ketua BEM UI dan/atau Anggota MWA UI UM melaksanakan

tugas

dan

kewajibannya

sampai

berakhir

masa

jabatannya. (3) Keputusan Kongres sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan ketetapan Kongres. Pasal 33 Dalam hal Ketua dan/atau Wakil Ketua BEM UI dan/atau Anggota MWA UI UM mengundurkan diri sebelum diambil keputusan Kongres sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3), sidang paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) tidak dilanjutkan.


Bagian Keempat Pelantikan Wakil Ketua BEM UI Menjadi Ketua BEM UI Pasal 34 Jika Ketua BEM UI mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan

kewajibannya

dalam

masa

jabatannya,

maka

posisinya

digantikan oleh Wakil Ketua BEM UI sampai berakhir masa jabatannya. Pasal 35 (1) Jika terjadi kekosongan jabatan Ketua BEM UI, Kongres segera menyelenggarakan sidang paripurna Kongres untuk melantik Wakil Ketua BEM UI menjadi Ketua BEM UI. (2) Dalam hal Kongres tidak dapat mengadakan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua BEM UI bersumpah menurut agama dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan Kongres. Pasal 36 Sumpah Ketua BEM UI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sebagai berikut: “Saya sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia terpilih, demi Allah saya bersumpah untuk menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia dengan sebaik-baiknya secara ikhlas, sungguh-sungguh, jujur dan penuh tanggung jawab dengan berpedoman kepada Undang-undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia serta aturan-aturan lainnya yang berlaku di lingkungan Universitas Indonesia. Apabila dalam masa kepengurusan melakukan kesalahan, saya bersedia untuk

menerima

sanksi

sesuai

dengan

aturan

yang

berlaku

dan

mempertanggungjawabkan kepada masyarakat Universitas Indonesia dan mempertanggungjawabkan secara secara pribadi kepada Allah SWT.� Pasal 37


Ketua BEM UI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) ditetapkan dengan ketetapan Kongres. Pasal 38 Setelah mengucapkan sumpah, Ketua BEM UI menyampaikan pidato pelantikan. Bagian Kelima Pemilihan dan Pelantikan Wakil Ketua BEM UI Pasal 39 (1) Dalam

hal

terjadi

kekosongan

Wakil

Ketua

BEM

UI,

Kongres

menyelenggarakan sidang paripurna dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari, termasuk hari libur untuk memilih Wakil Ketua BEM UI. (2) Ketua BEM UI mengusulkan 2 (dua) calon Wakil Ketua BEM UI beserta kelengkapan persyaratan kepada pimpinan Kongres paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum penyelenggaraan sidang paripurna Kongres. (3) Dalam sidang paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kongres memilih 1 (satu) di antara 2 (dua) calon Wakil Ketua BEM UI yang diusulkan oleh Ketua BEM UI. (4) Dua calon Wakil Ketua BEM UI yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan dalam sidang paripurna Kongres sebelum dilakukan pemilihan. (5) Calon Wakil Ketua BEM UI yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan di sidang paripurna Kongres ditetapkan sebagai Wakil Ketua BEM UI. (6) Dalam hal suara yang diperoleh tiap-tiap calon sama banyak, pemilihan diulang 1 (satu) kali lagi. (7) Dalam hal pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hasilnya tetap sama, Ketua BEM UI memilih salah satu di antara calon Wakil Ketua BEM UI. Pasal 40


(1) Kongres melantik Wakil Ketua BEM UI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5) atau ayat (7) dalam sidang paripurna Kongres dengan bersumpah menurut agama dengan sungguh-sungguh di hadapan sidang paripurna Kongres. (2) Dalam

hal

Kongres

tidak

dapat

mengadakan

sidang

paripurna

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Ketua BEM UI bersumpah menurut agama dengan sungguh-sungguh di hadapan Pimpinan Kongres. Pasal 41 Sumpah Wakil Ketua BEM UI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sebagai berikut: “Saya sebagai Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia terpilih, demi Allah saya bersumpah untuk menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia dengan sebaik-baiknya secara ikhlas, sungguh-sungguh, jujur dan penuh tanggung jawab dengan berpedoman kepada Undang-undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia serta aturan-aturan lainnya yang berlaku di lingkungan Universitas Indonesia. Apabila dalam masa kepengurusan melakukan kesalahan, saya bersedia untuk

menerima

sanksi

sesuai

dengan

aturan

yang

berlaku

dan

mempertanggungjawabkan kepada masyarakat Universitas Indonesia dan mempertanggungjawabkan secara secara pribadi kepada Allah SWT.� Pasal 42 Wakil Ketua BEM UI terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ditetapkan dengan ketetapan Kongres. Bagian Keenam Pemilihan dan Pelantikan Ketua dan Wakil Ketua BEM UI Pasal 43 Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua BEM UI mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara


bersamaan, pelaksana tugas sementara dijalanankan oleh Penanggung Jawab Sementara yang dipilih oleh Badan Pengurus Harian BEM UI. Pasal 44 (1) Apabila Ketua dan Wakil Ketua BEM UI mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan

sebagaimana

dimaksud

dalam

Pasal

43,

Kongres

menyelenggarakan sidang paripurna paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terpilihnya Penanggung Jawab Sementara. (2) Paling lama 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak Ketua dan Wakil Ketua BEM UI mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Kongres memberitahukan Anggota Kongres untuk memilih calon Ketua dan/atau Wakil Ketua BEM UI definitif. (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan dari pimpinan Kongres, Anggota Kongres sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM UI kepada pimpinan Kongres. (4) Pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM UI yang diusulkan oleh Anggota Kongres sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyampaikan kesediaannya secara tertulis yang tidak dapat ditarik kembali. (5) Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM UI yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai pemilihan raya Ketua dan Wakil Ketua BEM UI. (6) Apabila tidak memenuhi 2 (dua) pasang calon maka pemilihan tetap dilanjutkan. (7) Ketentuan mengenai tata cara verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen administrasi pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM UI yang diajukan diatur dalam peraturan Kongres tentang tata tertib. Pasal 45


(1) Pemilihan 2 (dua) pasangan atau lebih calon Ketua dan Wakil Ketua BEM UI dalam sidang paripurna Kongres sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dilakukan dengan pemungutan suara. (2) Pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM UI yang memperoleh suara terbanyak dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai Ketua dan Wakil Ketua BEM UI terpilih. (3) Dalam hal suara yang diperoleh setiap pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM UI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama banyak, pemungutan suara diulang 1 (satu) kali lagi. (4) Dalam hal hasil pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap sama, Kongres memutuskan untuk mengembalikan kedua pasangan calon Ketua dan Wakil Ketua BEM UI kepada Anggota Kongres pengusul untuk dilakukan pemilihan ulang oleh Kongres. (5) Dalam hal Kongres memutuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6). Pasal 46 (1) Kongres melantik Ketua dan Wakil Ketua BEM UI terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dalam sidang paripurna Kongres dengan bersumpah menurut agama dengan sungguh-sungguh di hadapan sidang paripurna Kongres. (2) Dalam hal Kongres tidak dapat mengadakan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua dan Wakil Ketua BEM UI bersumpah menurut agama dengan sungguh-sungguh di hadapan Pimpinan Kongres. Pasal 47 Sumpah Ketua dan Wakil Ketua BEM UI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sebagai berikut: “Saya sebagai Ketua (Wakil Ketua) Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia terpilih, demi Allah saya bersumpah untuk menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Ketua (Wakil Ketua) Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia dengan sebaik-baiknya secara ikhlas, sungguh-


sungguh, jujur dan penuh tanggung jawab dengan berpedoman kepada Undang-undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia serta aturan-aturan lainnya yang berlaku di lingkungan Universitas Indonesia. Apabila dalam masa kepengurusan melakukan kesalahan, saya bersedia untuk

menerima

sanksi

sesuai

dengan

aturan

yang

berlaku

dan

mempertanggungjawabkan kepada masyarakat Universitas Indonesia dan mempertanggungjawabkan secara secara pribadi kepada Allah SWT.� Pasal 48 Ketua dan Wakil Ketua BEM UI terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ditetapkan dengan ketetapan Kongres. Pasal 49 Setelah mengucapkan sumpah, Ketua BEM UI menyampaikan pidato pelantikan. BAB VII PERSIDANGAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN Bagian Kesatu Persidangan Kongres Pasal 50 (1) Kongres bersidang sedikitnya sekali dalam 1 (satu) tahun di lingkungan UI. (2) Persidangan Kongres diselenggarakan untuk melaksanakan tugas dan wewenang Kongres sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. Pasal 51 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persidangan diatur dalam peraturan Kongres tentang tata tertib.


Bagian Kedua Pengambilan Keputusan Pasal 52 Sidang Paripurna Kongres dapat mengambil keputusan apabila: a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Kongres dan disetujui oleh paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) anggota dari seluruh anggota Kongres untuk mengubah dan menetapkan UUD IKM UI; b. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Kongres dan disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Kongres yang hadir untuk memutuskan usul DPM UI tentang pemberhentian Ketua BEM UI dan/atau Wakil Ketua BEM UI atau Anggota MWA UI UM; c. dihadiri paling sedikit ž (tiga per empat) dari jumlah anggota Kongres dan disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Kongres yang hadir untuk menetapkan dalam hal keadaan memaksa; d. dihadiri paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Kongres ditambah 1 (satu) anggota Kongres dan disetujui oleh paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota ditambah 1 (satu) anggota Kongres yang hadir untuk sidang selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c. Pasal 53 (1) Pengambilan keputusan dalam sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 terlebih dahulu diupayakan dengan musyawarah untuk mufakat. (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, diadakan mekanisme lobi untuk mengambil keputusan musyawarah mufakat kembali; (3) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.


(4) Dalam hal keputusan berdasarkan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, dilakukan pemungutan suara ulang. (5) Dalam hal pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hasilnya masih belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengambilan keputusan ditangguhkan sampai sidang berikutnya Pasal 54 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilan keputusan sidang Kongres diatur dalam peraturan Kongres tentang tata tertib. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 55 Hal-hal yang belum diatur dalam Undang-Undang ini akan diatur kemudian. Pasal 56 Dengan berlakunya undang-undang ini, maka undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Susunan dan Kedudukan Kongres Mahasiswa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 57 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal 58 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan UndangUndang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia.


Disahkan di Depok Pada tanggal 20 Juni 2016 Pukul 17.48 WIB KETUA DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA, Ttd. ADLUL HAMIDI ZALNUR NPM. 1206209160 Diundangkan di Depok Pada tanggal 21 Juni 2016 KETUA KOMISI HUKUM, Ttd. ‘ABIIR MAHMUDI ISMA’IL NPM. 1206272532 LEMBARAN IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 2


PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG KONGRES MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA I. UMUM Pasca perubahan Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia Tahun 2015, sistem lembaga kemahasiswaan tingkat universitas mengalami beberapa perubahan yang cukup berpengaruh terhadap lembaga lainnya. Perubahan terutama munculnya lembaga tinggi baru di tingkat universitas bernama Kongres Mahasiswa. Hal ini dibentuk agar terjadinya check and balances wewenang yang bersinggungan langsung dengan lembaga mahasiswa tingkat fakultas maupun universitas. Selain itu perubahan dimaksud bertujuan mewujudkan lembaga kemahasiswaan yang demokratis, efektif, dan akuntabel. Undang-Undang Nomor 1 tentang Susunan dan Kedudukan Kongres Mahasiswa Universitas Indonesia yang telah ada sebelumnya, pada dasarnya sudah mengatur hal-hal umum yang menjelaskan susunan dan kedudukan Kongres Mahasiswa di IKM UI. Akan tetapi, sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Susunan dan Kedudukan Kongres Mahasiswa Universitas Indonesia diundangkan, masih banyak hal yang belum terakomodasi di dalamnya. Secara kelembagaan, Kongres Mahasiswa memiliki hubungan yang cukup erat dengan semua lembaga yang ada di IKM UI, sehingga perlu adanya

peraturan

yang

jelas

dalam

mengatur

hubungan

tersebut.

Penggantian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kongres Mahasiswa Universitas Indonesia didasarkan pada materi muatan baru yang melebihi 50% (lima puluh persen) dari substansi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tersebut. Penggantian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 terutama dimaksudkan untuk


menjalankan amanat seluruh Anggota Kongres Mahasiswa Universitas Indonesia 2016 dan untuk menyesuaikan dengan kondisi nyata yang ada di IKM UI. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kongres Mahasiswa Universitas Indonesia mengatur secara jelas susunan dan kedudukan, hak dan kewajiban anggota, alat kelengkapan, tugas dan wewenang Kongres Mahasiswa, pelaksanaan tugas dan wewenang, serta tata cara pengambilan keputusan Kongres Mahasiswa. Adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2016 adalah upaya untuk memperjelas dan meningkatkan kinerja setiap anggota dalam melakukan check and balances serta meningkatkan rasa kepemilikan terhadap IKM UI sebagai wadah pemersatu gerakan di Universitas Indonesia. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Yang dimaksud dengan “perwakilannya� adalah untuk mewakili ketua lembaganya dalam menghadiri sidang Kongres. Huruf g


Yang dimaksud dengan “perwakilannya” adalah untuk mewakili ketua lembaganya dalam menghadiri sidang Kongres. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan “terpilih” adalah melalui hasil Pemira IKM UI untuk Ketua dan Wakil Ketua BEM UI, Anggota MWA UI UM, dan Anggota DPM UI; Mekanisme Fakultas untuk Anggota DPM UI; serta Hasil Pemilihan Hakim Konstitusi MM UI dan Anggota BAK UI. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Yang dimaksud dengan “keadaan memaksa” adalah ketika terjadi

kekosongan

jabatan

pada

lembaga

tinggi

tingkat

universitas serta hal-hal yang belum diatur dalam UUD IKM UI dan turunannya. Huruf j Cukup jelas.


Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan “menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan” adalah dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Kongres. Huruf c Cukup jelas. Pasal 7 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan “memasyarakatkan” adalah aktif dan masif dalam mengikuti seluruh kegiatan di IKM UI. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2)


Yang dimaksud dengan “dalam satu paket� adalah pemilihan pimpinan yang dilakukan secara bersamaan di dalam satu agenda sidang paripurna yang sama. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Ayat (9) Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Ayat (1) Huruf a Pernyataan meninggal dunia dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan/atau pihak lain yang berwenang. Huruf b Pernyataan mengundurkan diri dibuat secara tertulis di atas kertas. Huruf c Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b


Yang dimaksud dengan “tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap� adalah menderita sakit yang mengakibatkan, baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Ayat (1) Pada usul perubahan yang berasal dari Anggota IKM UI disampaikan kepada Anggota Kongres untuk mendapatkan persetujuan sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas.


Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Pada waktu pengucapan sumpah lazimnya dipakai frasa tertentu sesuai dengan agama masing-masing, misalnya untuk penganut agama Islam didahului dengan frasa “Demi Allah”, untuk penganut agama Protestan dan Katolik diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”, untuk penganut agama Budha didahului dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”, dan untuk penganut agama Hindu didahului dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”. Tujuan sumpah merupakan tekad untuk memegang teguh UUD IKM UI serta aturan-aturan lain yang berlaku di lingkungan Universitas Indonesia yang mengandung konsekuensi berupa kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh setiap Ketua dan Wakil Ketua BEM UI, Anggota MWA UI UM, Anggota DPM UI, Hakim Konstitusi MM UI, Anggota BAK UI terpilih. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31


Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36 Pada waktu pengucapan sumpah lazimnya dipakai frasa tertentu sesuai dengan agama masing-masing, misalnya untuk penganut agama Islam didahului dengan frasa “Demi Allah”, untuk penganut agama Protestan dan Katolik diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”, untuk penganut agama Budha didahului dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”, dan untuk penganut agama Hindu didahului dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”. Tujuan sumpah merupakan tekad untuk memegang teguh UUD IKM UI serta aturan-aturan lain yang berlaku di lingkungan Universitas Indonesia yang mengandung konsekuensi berupa kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh Ketua BEM UI. Pasal 37 Cukup jelas. Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40 Cukup jelas. Pasal 41 Pada waktu pengucapan sumpah lazimnya dipakai frasa tertentu sesuai dengan agama masing-masing, misalnya untuk penganut agama Islam didahului dengan frasa “Demi Allah”, untuk penganut


agama Protestan dan Katolik diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”, untuk penganut agama Budha didahului dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”, dan untuk penganut agama Hindu didahului dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”. Tujuan sumpah merupakan tekad untuk memegang teguh UUD IKM UI serta aturan-aturan lain yang berlaku di lingkungan Universitas Indonesia yang mengandung konsekuensi berupa kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh Wakil Ketua BEM UI. Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas. Pasal 44 Cukup jelas. Pasal 45 Cukup jelas. Pasal 46 Cukup jelas. Pasal 47 Pada waktu pengucapan sumpah lazimnya dipakai frasa tertentu sesuai dengan agama masing-masing, misalnya untuk penganut agama Islam didahului dengan frasa “Demi Allah”, untuk penganut agama Protestan dan Katolik diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”, untuk penganut agama Budha didahului dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”, dan untuk penganut agama Hindu didahului dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”. Tujuan sumpah merupakan tekad untuk memegang teguh UUD IKM UI serta aturan-aturan lain yang berlaku di lingkungan Universitas Indonesia yang mengandung konsekuensi berupa kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh Ketua dan Wakil Ketua BEM UI. Pasal 48 Cukup jelas.


Pasal 49 Cukup jelas. Pasal 50 Cukup jelas. Pasal 51 Cukup jelas. Pasal 52 Cukup jelas. Pasal 53 Cukup jelas. Pasal 54 Cukup jelas. Pasal 55 Cukup jelas. Pasal 56 Cukup jelas. Pasal 57 Cukup jelas.


UNDANG-UNDANG IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN RAYA PASANGAN KETUA DAN WAKIL KETUA BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA, ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA UNSUR MAHASISWA, DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA Menimbang:

a. bahwa untuk menjalankan proses suksesi di Lingkungan Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia dalam pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa, dan Anggota

Dewan

Perwakilan

Mahasiswa

Universitas

Indonesia; b. bahwa untuk menciptakan Panitia Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa yang bersifat sementara dan mandiri; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Undang-Undang Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia tentang Pemilihan Raya Pasangan Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, Anggota Majelis

Wali

Amanat

Universitas

Indonesia

Unsur


Mahasiswa, dan Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia; Mengingat:

a. Pasal 7, Pasal 8, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26, dan Pasal 30 Undang-undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia Perubahan 2015; b. Undang-Undang Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan

Ikatan

Keluarga

Mahasiswa Universitas Indonesia; c. Undang-Undang Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia

Nomor

2

Tahun

2016

tentang

Kongres

Mahasiswa Universitas Indonesia; DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG

IKATAN

KELUARGA

UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG

MAHASISWA

PEMILIHAN RAYA

PASANGAN KETUA DAN WAKIL KETUA BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA, ANGGOTA MAJELIS WALI

AMANAT

MAHASISWA,

UNIVERSITAS

DAN

ANGGOTA

INDONESIA DEWAN

MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

UNSUR

PERWAKILAN


1.

Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disingkat IKM UI adalah wadah formal dan legal bagi seluruh aktivitas kemahasiswaan di Universitas Indonesia.

2.

Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disingkat UUD IKM UI adalah peraturan dasar bagi seluruh kegiatan kemahasiswaan di IKM UI.

3.

Lembaga

Kemahasiswaan

adalah

lembaga

yang

mewadahi

mahasiswa dalam mengaktualisasikan diri dan diatur dalam UUD IKM UI dan/atau peraturan dasar fakultas. 4.

Kongres Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut Kongres adalah lembaga tinggi dalam IKM UI yang memiliki kewenangan konstitutif.

5.

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disingkat BEM UI adalah lembaga tinggi dalam IKM UI yang memiliki kekuasaan eksekutif.

6.

Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa yang selanjutnya disingkat MWA UI UM adalah lembaga yang ditugaskan untuk mewakili mahasiswa dalam Majelis Wali Amanat sebagai organ tinggi di Universitas Indonesia.

7.

Dewan

Perwakilan

Mahasiswa

Universitas

Indonesia

yang

selanjutnya disingkat DPM UI adalah lembaga tinggi dalam IKM UI yang memiliki kekuasaan legislatif. 8.

Badan Audit Kemahasiswaan Universitas Indonesia yang selanjutnya disingkat BAK UI adalah lembaga tinggi yang dibentuk untuk melakukan

mekanisme

audit

keuangan

terhadap

lembaga

kemahasiswaan. 9.

Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disingkat MM UI adalah lembaga tinggi dalam IKM UI yang menjalankan kekuasaan yudikatif.

10. Pemilihan Raya IKM UI yang selanjutnya disebut Pemira IKM UI adalah sarana suksesi lembaga kemahasiswaan yang dilaksanakan dalam lingkungan Universitas Indonesia untuk memilih Ketua dan


Wakil Ketua BEM UI secara berpasangan, Anggota MWA UI UM dan Anggota DPM UI yang bersifat perseorangan. 11. Bakal Calon Ketua/Wakil Ketua BEM UI atau Bakal Calon Anggota MWA UI UM atau Bakal Calon Anggota DPM UI yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah mahasiswa yang mengambil dan mengembalikan berkas pendaftaran yang telah ditetapkan Panitia Pemira. 12. Calon Ketua/Wakil Ketua BEM UI atau Calon Anggota MWA UI UM atau Calon Anggota DPM UI yang selanjutnya disebut Peserta Pemira adalah Bakal Calon yang dinyatakan lolos dalam sidang verifikasi. 13. Panitia Pemira IKM UI yang selanjutnya disebut Panitia Pemira, adalah penyelenggara Pemira IKM UI yang bersifat sementara dan mandiri. 14. Komite Pengawas Pemira IKM UI yang selanjutnya disebut KP Pemira adalah komite yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemira IKM UI. 15. Ketetapan Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut Ketetapan DPM adalah peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh DPM UI untuk menjalankan UndangUndang sebagaimana mestinya. 16. Peraturan Panitia Pemira IKM UI yang selanjutnya disebut Peraturan Panitia Pemira adalah peraturan yang ditetapkan oleh panitia pemira untuk menjalankan Undang-Undang dan/atau Ketetapan DPM sebagaimana mestinya. 17. Peraturan KP Pemira IKM UI yang selanjutnya disebut Peraturan KP Pemira adalah peraturan yang ditetapkan oleh KP Pemira untuk menjalankan

Undang-Undang

dan/atau

Ketetapan

DPM

sebagaimana mestinya. 18. Anggota IKM UI adalah mahasiswa yang terdaftar secara akademik di Universitas Indonesia. 19. Anggota Aktif IKM UI adalah anggota IKM UI yang telah mengikuti prosedur penerimaan anggota aktif dan dinyatakan lulus. 20. Pemilih adalah anggota IKM UI yang tidak dicabut hak pilihnya.


21. Verifikasi adalah tahap pemeriksaan, penelitian dan penetapan yang dilakukan Panitia Pemira untuk menyeleksi Bakal Calon berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Panitia Pemira. 22. Kampanye Pemira IKM UI yang selanjutnya disebut kampanye adalah setiap kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih. 23. Tim Kampanye adalah tim pendukung Peserta Pemira yang telah disahkan oleh Panitia Pemira dan diberi kewenangan untuk melakukan kampanye berdasarkan peraturan Panitia Pemira. 24. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut sebagai TPS adalah tempat dilakukannya pemungutan suara oleh pemilih. 25. Wilayah Kampanye adalah seluruh wilayah yang dapat dipakai untuk kegiatan kampanye dan telah ditentukan oleh Panitia Pemira. 26. Wilayah Netral adalah wilayah yang tidak dapat dipakai kegiatan kampanye yang telah ditentukan oleh Panitia Pemira. 27. Masa Kampanye adalah masa berlakunya kampanye yang ditetapkan oleh Panitia Pemira. 28. Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan kegiatan kampanye. 29. Sengketa Pemira IKM UI yang selanjutnya disebut Sengketa Pemira adalah perselisihan yang terjadi terkait Pemira IKM UI. 30. Hari adalah hari kalender. BAB II ASAS DAN PENYELENGGARAAN PEMIRA IKM UI Pasal 2 Pemira IKM UI dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasal 3 Pemira IKM UI diselenggarakan untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua BEM UI secara berpasangan, Anggota MWA UI UM, dan Anggota DPM UI.


Pasal 4 (1) Pemira IKM UI diselenggarakan setiap 1 (satu) tahun sekali. (2) Pemira IKM UI diselenggarakan di lingkungan Universitas Indonesia (3) Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemira IKM UI diatur dengan peraturan Panitia Pemira. (4) Tahapan penyelenggaraan Pemira IKM UI meliputi: a. Perencanaan program serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemira IKM UI; b. Pendataan daftar pemilih; c. Pendaftaran Peserta Pemira; d. Penetapan Peserta Pemira; e. Masa kampanye; f. Penetapan daftar pemilih tetap berdasarkan perbaikan dan verifikasi daftar pemilih sementara; g. Masa tenang; h. Pemungutan dan penghitungan suara; i. Penetapan hasil Pemira IKM UI; Pasal 5 (1) Pemira IKM UI diselenggarakan oleh Panitia Pemira. (2) Pengawasan Penyelenggaraan Pemira IKM UI dilaksanakan oleh KP Pemira. BAB III PERSYARATAN DAN PENETAPAN PESERTA PEMIRA Bagian Kesatu Ketua dan Wakil Ketua BEM UI Pasal 6 Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM UI adalah Anggota IKM UI yang berstatus anggota aktif IKM UI, sehat jasmani dan rohani, serta mampu melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Ketua dan Wakil Ketua BEM UI.


Pasal 7 Persyaratan peserta pemira untuk pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BEM UI adalah: a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. Anggota aktif IKM UI; c. Memiliki integritas moral yang baik; d. Bersedia

cuti

dari

semua

jabatan

struktural

di

lembaga

kemahasiswaan tingkat fakultas dan universitas saat lolos verifikasi; e. Bersedia tidak merokok di lingkungan Universitas Indonesia; f. Bukan anggota partai politik dan dan organisasi underbouw-nya; g. Telah memperoleh minimal 90 SKS, dibuktikan dengan DNS atau transkrip akademik terakhir; h. Tidak sedang cuti kuliah dan tidak terancam putus studi; i. Pernah mengikuti kepanitiaan dan/atau organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Indonesia; j. Mendapat dukungan minimal pemilih dari tiap fakultas sesuai dengan peraturan Panitia Pemira; k. Tidak

sedang

menjalani

pidana

penjara

berdasarkan

putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat; l. Memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan oleh Panitia Pemira; m. Bersedia untuk tidak lulus sampai akhir masa jabatannya; dan n. Memiliki visi, misi dan program. Pasal 8 (1) Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih Bakal Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM UI dengan kurang dari 2 (dua) Bakal Calon yang telah lolos verifikasi, maka Panitia Pemira menetapkan perpanjangan masa pendaftaran Peserta Pemira Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM UI paling lama 7 (tujuh) hari. (2) Dalam hal perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan tetap hanya terdapat 1 (satu) Bakal Calon yang


telah lolos verifikasi, maka pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BEM UI tetap dilaksanakan sebagaimana ditetapkan oleh Panitia Pemira. (3) Dalam hal perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan tetapi tidak terdapat Bakal Calon yang telah lolos verifikasi, maka mekanisme pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BEM UI diserahkan kepada Kongres. Pasal 9 (1) Dalam hal tidak ada Bakal Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM UI, maka Panitia Pemira menetapkan perpanjangan masa pendaftaran Peserta Pemira Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM UI paling lama 7 (tujuh) hari. (2) Dalam hal perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan tetap tidak ada Bakal Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM UI, maka mekanisme pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BEM UI diserahkan kepada Kongres. Pasal 10 (1) Dalam hal terdapat salah satu Peserta Pemira Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM UI berhalangan tetap atau mengundurkan diri, sejak penetapan sebagai Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM UI sampai berakhirnya masa kampanye maka Pemira IKM UI tetap dilanjutkan. (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat lebih dari 1 (satu) Peserta Pemira Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM UI, maka yang menjadi Ketua dan Wakil Ketua BEM UI terpilih adalah Peserta pemira yang

memperoleh

suara

terbanyak

dari

jumlah

pemilih

yang

menggunakan hak pilihnya. (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terdapat satu Peserta Pemira Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM UI, maka untuk menjadi Ketua dan Wakil Ketua BEM UI terpilih harus memperoleh suara lebih

dari

lima

puluh

persen

menggunakan hak pilihnya.

suara

dari

jumlah

pemilih

yang


(4) Jika ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi maka penentuan Ketua dan Wakil Ketua BEM UI terpilih diserahkan kepada Kongres. Pasal 11 Dalam hal pengunduran diri oleh Peserta Pemira tunggal Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM UI sehingga tidak terdapat Peserta Pemira Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM UI, maka mekanisme pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BEM UI diserahkan kepada Kongres. Bagian Kedua Anggota MWA UI UM Pasal 12 Calon Anggota MWA UI UM adalah Anggota IKM UI yang berstatus anggota aktif IKM UI, sehat jasmani dan rohani, serta mampu melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Anggota MWA UI UM. Pasal 13 Persyaratan peserta pemira untuk pemilihan Anggota MWA UI UM adalah: a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. Anggota aktif IKM UI; c. Memiliki integritas moral yang baik; d. Bersedia

cuti

dari

semua

jabatan

struktural

di

lembaga

kemahasiswaan tingkat fakultas dan universitas saat lolos verifikasi; e. Bersedia tidak merokok di lingkungan Universitas Indonesia; f. Bukan anggota partai politik dan organisasi underbouw-nya; g. Telah memperoleh minimal 90 SKS, dibuktikan dengan DNS atau transkrip akademik terakhir; h. Tidak sedang cuti kuliah dan tidak terancam putus studi; i. Pernah mengikuti kepanitiaan dan/atau organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Indonesia;


j. Mendapat dukungan minimal pemilih dari tiap fakultas sesuai dengan peraturan Panitia Pemira; k. Tidak

sedang

menjalani

pidana

penjara

berdasarkan

putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat; l. Memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan oleh Panitia Pemira; m. Bersedia untuk tidak lulus sampai akhir masa jabatannya; dan n. Memiliki visi, misi, dan program. Pasal 14 (1) Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih Bakal Calon Anggota MWA UI UM dengan kurang dari 2 (dua) Bakal Calon yang telah lolos verifikasi, maka Panitia Pemira menetapkan perpanjangan masa pendaftaran Peserta Pemira Calon Anggota MWA UI UM paling lama 7 (tujuh) hari. (2) Dalam hal perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan tetap hanya terdapat 1 (satu) Bakal Calon yang telah lolos verifikasi, maka pemilihan Anggota MWA UI UM tetap dilaksanakan sebagaimana ditetapkan oleh Panitia Pemira. (3) Dalam hal perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan tetapi tidak terdapat Bakal Calon yang telah lolos verifikasi, maka pemilihan Anggota MWA UI UM diserahkan kepada Kongres. Pasal 15 (1) Dalam hal tidak ada Bakal Calon Anggota MWA UI UM, maka Panitia Pemira menetapkan perpanjangan masa pendaftaran Peserta Pemira Calon Anggota MWA UI UM paling lama 7 (tujuh) hari. (2) Dalam hal perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan tetap tidak ada Bakal Calon Anggota MWA UI UM, maka penentuan mekanisme pemilihan Anggota MWA UI UM diserahkan kepada Kongres.


Pasal 16 (1) Dalam hal terdapat salah satu Peserta Calon Anggota MWA UI UM berhalangan tetap atau mengundurkan diri, sejak penetapan sebagai Calon Anggota MWA UI UM sampai berakhirnya masa kampanye maka Pemira IKM UI tetap dilanjutkan. (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat lebih dari 1 (satu) Peserta Pemira Calon Anggota MWA UI UM, maka yang menjadi Anggota MWA UI UM terpilih adalah Peserta Pemira yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya. (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terdapat 1 (satu) Peserta Pemira Calon Anggota MWA UI UM, maka untuk menjadi Anggota MWA UI UM terpilih harus memperoleh suara lebih dari lima puluh persen suara dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya. (4) Jika ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi maka penentuan Anggota MWA UI UM terpilih diserahkan kepada Kongres. Pasal 17 Dalam hal pengunduran diri oleh Peserta Pemira tunggal Calon Anggota MWA UI UM sehingga tidak terdapat Peserta Pemira Calon Anggota MWA UI UM, maka mekanisme pemilihan Anggota MWA UI UM diserahkan kepada Kongres. Bagian Ketiga Anggota DPM UI Pasal 18 Calon Anggota DPM UI adalah Anggota IKM UI yang berstatus anggota aktif IKM UI, sehat jasmani dan rohani, serta mampu melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Anggota DPM UI. Pasal 19 Persyaratan Peserta Pemira untuk pemilihan Anggota DPM UI adalah:


a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. Anggota aktif IKM UI; c. Memiliki integritas moral yang baik; d. Bersedia

cuti

dari

semua

jabatan

struktural

di

lembaga

kemahasiswaan tingkat fakultas dan universitas saat lolos verifikasi; e. Bersedia tidak merokok di lingkungan Universitas Indonesia; f. Bukan anggota partai politik dan organisasi underbouw-nya; g. Tidak sedang cuti kuliah dan tidak terancam putus studi; h. Pernah mengikuti kepanitiaan dan/atau organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Indonesia; i. Mendapat dukungan minimal pemilih dari fakultas pemilihan yang bersangkutan sesuai peraturan Panitia Pemira; j. Tidak

sedang

menjalani

pidana

penjara

berdasarkan

putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat; k. Memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan oleh Panitia Pemira; l. Bersedia untuk tidak lulus sampai akhir masa jabatannya; dan m. Memiliki visi, misi, dan program. Pasal 20 (1) Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih Bakal Calon Anggota DPM UI dengan kurang dari 2 (dua) Bakal Calon yang telah lolos verifikasi, maka Panitia Pemira menetapkan perpanjangan masa pendaftaran Peserta Pemira Calon Anggota DPM UI paling lama 7 (tujuh) hari. (2) Dalam hal perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan tetap hanya terdapat 1 (satu) Bakal Calon yang telah lolos verifikasi, maka pemilihan Anggota DPM UI tetap dilaksanakan sebagaimana ditetapkan oleh Panitia Pemira. (3) Dalam hal perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan tetapi tidak terdapat Bakal Calon yang telah lolos verifikasi, maka pemilihan Anggota DPM UI diserahkan pada mekanisme fakultas.


Pasal 21 (1) Dalam hal tidak ada Bakal Calon Anggota DPM UI, maka Panitia Pemira menetapkan perpanjangan masa pendaftaran Peserta Pemira Calon Anggota DPM UI paling lama 7 (tujuh) hari. (2) Dalam hal perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan tetap tidak ada Bakal Calon Anggota DPM UI, maka mekanisme pemilihan Anggota DPM UI diserahkan pada mekanisme fakultas. Pasal 22 (1) Dalam hal terdapat salah satu Peserta Pemira Calon Anggota DPM UI berhalangan tetap atau mengundurkan diri, sejak penetapan sebagai Calon Anggota DPM UI sampai berakhirnya masa kampanye maka Pemira IKM UI tetap dilanjutkan. (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat lebih dari 1 (satu) Peserta Pemira Calon Anggota DPM UI, maka yang menjadi Anggota DPM UI terpilih adalah Peserta Pemira yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya di fakultas pemilihan masing-masing. (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terdapat 1 (satu) Peserta Pemira Calon Anggota DPM UI, maka untuk menjadi Anggota DPM UI terpilih harus memperoleh suara lebih dari lima puluh persen suara dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya di fakultas pemilihan masing-masing. (4) Jika ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi maka penentuan Anggota DPM UI terpilih diserahkan pada mekanisme fakultas. Pasal 23 Dalam hal pengunduran diri oleh Peserta Pemira tunggal Calon Anggota DPM UI di fakultas tertentu sehingga tidak terdapat Peserta Pemira Calon Anggota DPM UI pada fakultas tersebut, maka mekanisme pemilihan Anggota DPM UI diserahkan pada mekanisme fakultas.


BAB IV PENCABUTAN STATUS PESERTA PEMIRA Pasal 24 (1) Peserta Pemira ditetapkan oleh Panitia Pemira setelah Bakal Calon dinyatakan lolos verifikasi sebagai Peserta Pemira. (2) Dalam hal terdapat Peserta Pemira sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemira berhalangan tetap atau mengundurkan diri, sejak penetapan sebagai Peserta Pemira sampai dengan masa kampanye maka Peserta Pemira yang bersangkutan tidak lagi dinyatakan sebagai Peserta Pemira dan tidak dapat diganti. (3) Dalam hal terdapat Peserta Pemira sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemira mengundurkan diri, setelah berakhirnya masa kampanye atau saat memasuki masa tenang maka Peserta Pemira yang bersangkutan

tetap

diikutsertakan

dalam

proses

atau

tahapan

penyelenggaraan Pemira IKM UI selanjutnya hingga penghitungan suara sebagai Peserta Pemira yang sah. (4) Dalam hal terdapat Peserta Pemira sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemira berhalangan tetap, setelah berakhirnya masa kampanye atau saat memasuki masa tenang maka Peserta Pemira yang bersangkutan

tidak

diikutsertakan

dalam

proses

penyelenggaraan Pemira IKM UI selanjutnya. BAB V VERIFIKASI BAKAL CALON Bagian Kesatu Pelaksanaan Verifikasi Pasal 25 Pelaksanaan verifikasi dibagi menjadi dua tahap, yaitu: a. Pemeriksaan dan Penelitian; dan b. Penetapan.

atau

tahapan


Pasal 26 (1) Tahap pemeriksaan dan penelitian dilakukan dalam bentuk pemeriksaan seluruh

persyaratan

pencalonan

dari

aspek

kelengkapan

dan

keabsahannya. (2) Mekanisme pelaksanaan pemeriksaan dan penelitian diatur dengan Peraturan Panitia Pemira. Pasal 27 (1) Tahap penetapan dilakukan dalam bentuk sidang yang selanjutnya disebut sidang verifikasi. (2) Sidang verifikasi dilakukan secara terbuka untuk umum dan dihadiri oleh masing-masing Bakal Calon. (3) Bakal Calon dapat tidak menghadiri sidang verifikasi dengan memberikan kuasa kepada perwakilannya yang dibuktikan dengan surat kuasa. (4) Bakal Calon atau perwakilannya yang tidak hadir dalam sidang verifikasi dianggap mengundurkan diri dan tidak lolos verifikasi. (5) Ketidakhadiran salah satu dan/atau beberapa Bakal Calon atau perwakilannya tidak mengurangi keabsahan hasil penetapan dalam sidang verifikasi. (6) Ketentuan mengenai sidang verifikasi dan ketentuan teknis lain yang berkaitan diatur dengan Peraturan Panitia Pemira. Bagian kedua Pengawasan atas Verifikasi Bakal Calon Pasal 28 (1) KP Pemira melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan verifikasi Bakal Calon yang dilakukan oleh Panitia Pemira. (2) Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KP Pemira menemukan dan/atau menerima laporan unsur kesengajaan atau kelalaian Panitia Pemira yang dapat/telah merugikan Bakal Calon, maka KP Pemira harus menyampaikan tindak lanjut temuan tersebut beserta rekomendasi kepada DPM UI.


(3) DPM

UI

menindaklanjuti

temuan

dan/atau

laporan

KP

Pemira

sebagaimana dimaksud pada ayat (2). BAB VI KAMPANYE DAN DANA KAMPANYE Bagian Kesatu Kampanye Pasal 29 Kampanye

dilakukan

dengan

prinsip

yang

bertanggung

jawab

dan

merupakan bagian dari pendidikan politik di IKM UI. Pasal 30 (1) Kampanye dilaksanakan oleh Pelaksana Kampanye. (2) Kampanye diikuti oleh Pelaksana Kampanye dan Peserta Kampanye. (3) Kampanye difasilitasi dan dipantau oleh Petugas Kampanye. Pasal 31 (1) Pelaksana Kampanye terdiri atas Peserta Pemira dan Tim Kampanye. (2) Dalam melaksanakan kampanye, Peserta Pemira membentuk Tim Kampanye yang dipimpin oleh Manajer Tim Kampanye. (3) Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas untuk melaksanakan kegiatan kampanye dari Peserta Pemira dan berkoordinasi dengan Panitia Pemira dan KP Pemira. (4) Peserta Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) terdiri atas Anggota IKM UI di luar Peserta Pemira, Panitia Pemira, dan KP Pemira yang berpartisipasi dalam rangkaian kampanye. (5) Petugas Kampanye sebagaimana pada Pasal 30 ayat (3) terdiri atas Panitia Pemira dan KP Pemira yang menjalankan tugas dan kewenangannya berkaitan dengan pelaksanaan kampanye. (6) Ketentuan mengenai pelaksanaan, partisipasi Anggota IKM UI, dan fasilitasi kampanye diatur dengan Peraturan Panitia Pemira.


(7) Ketentuan mengenai pengawasan kampanye diatur dengan Peraturan KP Pemira. Pasal 32 (1) Peserta Pemira mendaftarkan nama dan jabatan dari Tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) kepada Panitia Pemira secara resmi sebelum dimulainya pelaksanaan kampanye. (2) Panitia Pemira menyampaikan daftar nama Pelaksana Kampanye dan nama anggota Tim Kampanye kepada KP Pemira selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum dimulainya pelaksanaan kampanye secara resmi. (3) Ketentuan mengenai Tim Kampanye diatur dengan Peraturan Panitia Pemira. Bagian Kedua Bentuk, Materi, dan Metode Kampanye Pasal 33 (1) Bentuk kampanye Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BEM UI, Anggota MWA UI UM, dan Anggota DPM UI terdiri atas: a. Kampanye lisan; b. Kampanye media; dan c. Kampanye dialogis. (2) Materi Kampanye Peserta Pemira meliputi visi, misi, program, nomor, slogan, logo, atau nama peserta pemira. (3) Kampanye sebagaimana pada pasal (1) dapat dilakukan melalui: a. Pertemuan terbuka dan/atau mimbar bebas; b. Tatap muka dan/atau dialog; c. Media massa cetak dan/atau elektronik; d. Penyebaran bahan kampanye kepada Anggota IKM UI; e. Pemasangan

alat

peraga

kampanye

di

lingkungan

Universitas

Indonesia; f. Debat antarpeserta Pemira yang ditentukan oleh Panitia Pemira; dan/ atau


g. Kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangundangan. (4) Ketentuan teknis mengenai bentuk, materi dan metode kampanye diatur dengan Peraturan Panitia Pemira. Bagian Ketiga Peranan Lembaga Kemahasiswaan Pasal 34 (1) Lembaga

Kemahasiswaan

dilarang

melakukan

tindakan

yang

menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemira, Tim Kampanye dan/atau Pelaksana Kampanye. (2) Dalam

menjalankan

tugas

dan

wewenangnya

berkaitan

dengan

pelaksanaan Pemira IKM UI, Lembaga Kemahasiswaan dilarang berpihak kepada salah satu Peserta Pemira, Tim Kampanye dan/atau Pelaksana Kampanye. (3) Ketentuan

mengenai

peranan

Lembaga

Kemahasiswaan

dalam

pelaksanaan Pemira IKM UI diatur dengan Ketetapan DPM UI. Bagian Keempat Pendanaan Kampanye Pasal 35 (1) Dana kegiatan Kampanye Peserta Pemira Ketua dan Wakil Ketua BEM UI, Anggota MWA UI UM, dan Anggota DPM UI menjadi tanggung jawab Peserta Pemira. (2) Dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari: a. Peserta Pemira secara individual; b. Sumbangan yang sah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan; dan c. Sumbangan perseorangan. (3) Dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa.


(4) Dana kampanye berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditempatkan pada rekening khusus dana kampanye. (5) Dana kampanye berupa sumbangan barang dan/atau jasa sebagaimna dimaksud pada ayat (3) dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima. (6) Dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam pembukuan dana kampanye dengan standar pembukuan yang ditetapkan oleh KP Pemira. (7) Dana kampanye yang bersumber dari sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan c dilarang melebihi Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap donatur. (8) Total dana kampanye berupa uang, barang, dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar-besarnya Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). (9) Pembukuan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipublikasikan kepada Anggota IKM UI melalui media massa cetak dan/atau elektronik oleh Tim Kampanye secara berkala setidak-tidaknya 2 (dua) kali selama masa kampanye. Pasal 36 (1) Peserta Pemira melalui Tim Kampanye melaporkan rekening khusus sebagaimana pada Pasal 35 ayat (4) dan laporan keuangan serta berkas lain yang berkaitan dengan dana kampanye kepada Panitia Pemira sekurang-kurangnya 2 (dua) kali penyerahan laporan. (2) Peserta Pemira melalui Tim Kampanye menyerahkan rekapitulasi pembukuan penerimaan dan pengeluaran dana Kampanye kepada Panitia Pemira selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah masa kampanye dinyatakan selesai. (3) Panitia Pemira melakukan pemeriksaan terhadap Dana Kampanye Peserta Pemira dan dapat meneruskan penerimaan rekapitulasi pembukuan penerimaan dan pengeluaran dana Kampanye kepada BAK UI. (4) Dalam hal diperlukan sebagai bukti atas dugaan dan/atau tindak lanjut atas dugaan dan/atau laporan atas pelanggaran yang dilakukan Peserta


Pemira dan/atau Tim Kampanye, Panitia Pemira dapat menyerahkan hasil audit kepada DPM UI. Pasal 37 Peserta Pemira dilarang menerima sumbangan yang berasal dari: a. Partai Politik dan anggotanya serta organisasi underbouw-nya; b. Penyumbang yang tidak benar atau tidak jelas identitasnya; c. Perusahan rokok, minuman keras, dan alat kontrasepsi; d. Pemerintah Republik Indonesia; e. Organ Universitas Indonesia beserta strukturnya; dan f. Lembaga Kemahasiswaan tingkat Universitas, Fakultas dan/atau Jurusan. Bagian Kelima Larangan Kampanye Pasal 38 (1) Pelaksana Kampanye, Peserta Kampanye, dan Petugas Kampanye dilarang: a. Mempersoalkan wadah bersama IKM UI, Pembukaan UUD IKM UI, dan bentuk IKM UI; b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan IKM UI; c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan/atau peserta pemira lainnya; d. Memfitnah Peserta Pemira dalam bentuk apapun; e. Menghasut dan mengadu domba perseorangan atau sekelompok mahasiswa; f. Mengganggu ketertiban umum; g. Mengancam

untuk

melakukan

kekerasan

atau

menganjurkan

penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok mahasiswa dan/atau Peserta Pemira; h. Menjanjikan atau memberikan uang kepada mahasiswa lainnya; i. Segala bentuk tindakan kriminal;


j. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemira kecuali sebagai tindakan yang dilakukan Petugas Kampanye atas pelanggaran Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan Peserta Pemira; k. Berkampanye di tempat yang dilarang panitia pemira; dan l. Memasang

bahan

kampanye

di

luar

wilayah

kampanye

yang

ditetapkan oleh Panitia Pemira. (2) Pelaksana

Kampanye

dalam

kegiatan

kampanye

dilarang

mengikutsertakan: a. Anggota Kongres; b. Ketua dan/atau Wakil Ketua BEM UI; c. Anggota MWA UI UM; d. Anggota DPM UI; e. Anggota BAK UI; f. Hakim Konstitusi MM UI; dan g. Anggota IKM UI yang tidak memiliki hak pilih. (3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai huruf g dilarang ikut serta sebagai pelaksana Kampanye. (4) Ketentuan mengenai larangan dalam kampanye diatur dengan Peraturan Panitia Pemira. Bagian Keenam Mekanisme Pelaporan, Tindak Lanjut, dan Sanksi Pasal 39 (1) Anggota IKM UI dapat melaporkan dugaan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan

yang

dilakukan

oleh

pelaksana

kampanye

dan/atau Panitia Pemira kepada KP Pemira. (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota IKM UI dapat melaporkan secara individu, kelompok, dan/atau institusi kepada KP Pemira. (3) KP Pemira menindaklanjuti laporan dan/atau temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).


(4) KP Pemira memutuskan tindak lanjut yang selanjutnya direkomendasikan kepada Panitia Pemira dan/atau DPM UI. (5) Ketentuan mengenai mekanisme pelaporan dan tindak lanjut dugaan pelanggaran diatur dengan Peraturan KP Pemira. BAB VII HAK MEMILIH Pasal 40 (1) Anggota IKM UI yang memiliki hak memilih adalah mahasiswa Universitas Indonesia yang diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. (2) Anggota IKM UI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar oleh Panitia Pemira dalam daftar pemilih tetap untuk dapat menggunakan hak memilih. BAB VIII PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH Bagian Kesatu Pemutakhiran Daftar Pemilih Pasal 41 (1) Panitia

Pemira

menggunakan

daftar

mahasiswa

pada

subbagian

akademik Universitas Indonesia sebagai daftar pemilih sementara. (2) Panitia Pemira memutakhirkan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari setelah seluruh daftar mahasiswa diterima dari subbagian akademik Universitas Indonesia. (3) Daftar pemilih sementara hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diumumkan selama 3 (tiga) hari oleh Panitia Pemira untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari Anggota IKM UI. (4) Panitia Pemira memperbaiki daftar pemilih sementara berdasarkan masukan dan tanggapan dari Anggota IKM UI sebagaimana dimaksud


pada ayat (3) dan selanjutnya menetapkan menjadi daftar pemilih tetap paling lama 7 (tujuh) hari. (5) Daftar pemilih tetap harus sudah ditetapkan 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara Pemira IKM UI. (6) Pemutakhiran daftar pemilih sementara dan tetap dilakukan berdasarkan status akademis mahasiswa UI. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemutakhiran, pengumuman, perbaikan daftar

pemilih

sementara,

dan

penetapan

daftar

pemilih

tetap

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam peraturan Panitia Pemira. Bagian Kedua Pengawasan atas Penyusunan Daftar Pemilih Pasal 42 KP Pemira wajib melakukan pengawasan atas pelaksanaan penyusunan daftar

pemilih

sementara,

pemutakhiran

daftar

pemilih

sementara,

pengumuman, penyusunan daftar pemilih tetap, dan penetapan daftar pemilih tetap yang dilaksanakan oleh Panitia Pemira. Pasal 43 (1) Dalam hal pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian Panitia Pemira yang merugikan Pemilih, KP Pemira wajib menindak dan menyampaikan temuan tersebut kepada Panitia Pemira. (2) Panitia Pemira wajib menindaklanjuti temuan KP Pemira sebagaimana dimaksud pada ayat (1). BAB IX PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA Bagian Kesatu Pemungutan Suara


Pasal 44 (1) Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak di seluruh fakultas. (2) Hari, tanggal, waktu dan tempat pemungutan suara ditetapkan oleh Panitia Pemira. (3) Panitia Pemira bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan perlengkapan pemungutan suara. (4) Panitia Pemira bertanggung jawab dalam menetapkan Saksi dari Peserta Pemira pada tiap TPS. (5) Dalam pemungutan suara, Panitia Pemira membuat berita acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemira, Saksi dari Peserta Pemira, dan KP Pemira. (6) Ketentuan mengenai teknis pemungutan suara dan penetapan saksi Peserta Pemira dalam pemungutan suara diatur dengan Peraturan Panitia Pemira. Pasal 45 (1) Dalam hal terjadi penyimpangan pelaksanaan pemungutan suara oleh Panitia Pemira, KP Pemira memberikan saran perbaikan yang diketahui oleh saksi Peserta Pemira yang hadir. (2) Panitia Pemira menindaklanjuti saran perbaikan yang disampaikan oleh KP Pemira sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 46 (1) Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara ialah yang terdaftar pada daftar pemilih tetap. (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan hak pilihnya dengan

menunjukan

kartu

tanda

mahasiswa

dan/atau

identitas

mahasiswa yang ditentukan oleh Panitia Pemira. Pasal 47 Untuk menjamin pelaksanaan hak konstitusional Anggota IKM UI yang berkebutuhan khusus/ difabel, Panitia Pemira bertanggung jawab untuk


memfasilitasi Anggota IKM UI yang berkebutuhan khusus/ difabel agar dapat melaksanakan hak konstitusionalnya. Bagian Kedua Penghitungan Suara Pasal 48 (1) Penghitungan suara untuk Peserta Pemira wajib dilakukan di tingkat universitas. (2) Panitia Pemira dilarang mengadakan penghitungan suara sebelum pemungutan suara berakhir. (3) Ketentuan teknis penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diatur dengan peraturan Panitia Pemira. Pasal 49 (1) Saksi dari Peserta Pemira dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya

pelanggaran,

penyimpangan,

dan/atau

kesalahan

dalam

pelaksanaan penghitungan suara kepada KP Pemira. (2) KP Pemira langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari pelaksanaan penghitungan suara Peserta Pemira. (3) KP Pemira menyampaikan laporan tertulis atas tindak lanjut dugaan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan penghitungan perolehan suara Peserta Pemira kepada DPM UI. (4) DPM UI sesegera mungkin memberikan tindak lanjut atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Bagian Ketiga Pengawasan dalam Penghitungan Suara Pasal 50 (1) KP Pemira melakukan pengawasan atas penghitungan suara yang dilaksanakan oleh Panitia Pemira.


(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kemungkinan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan oleh Panitia Pemira dalam melakukan penghitungan suara. (3) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam penghitungan suara, KP Pemira menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan. (4) Panitia Pemira dapat dijatuhkan sanksi jika terbukti melakukan pelanggaran,

penyimpangan,

dan/atau

kesalahan

sesuai

dengan

Peraturan Perundang-undangan. BAB X PENETAPAN HASIL PEMIRA IKM UI DAN PESERTA PEMIRA TERPILIH Pasal 51 (1) Hasil Pemira IKM UI ditetapkan oleh Panitia Pemira dalam sidang panitia pemira terbuka yang dihadiri oleh Peserta Pemira dan KP Pemira. (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak hari terakhir pemungutan suara. (3) Hasil Pemira IKM UI Peserta Pemira Ketua dan Wakil Ketua BEM UI, Anggota MWA UI UM, dan Anggota DPM UI terpilih ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemira. (4) Panitia Pemira mengumumkan hasil Pemira IKM UI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Anggota IKM UI melalui media massa cetak dan/atau elektronik. Pasal 52 (1) Penetapan Peserta Pemira Ketua dan Wakil Ketua BEM UI terpilih didasarkan pada pasangan yang memperoleh suara terbanyak atau lebih dari lima puluh persen suara dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya. (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tidak terpenuhi, maka mekanisme selanjutnya wajib ditentukan oleh Kongres.


Pasal 53 (1) Penetapan Peserta Pemira Anggota MWA UI UM terpilih didasarkan pada perolehan suara terbanyak atau lebih dari lima puluh persen suara dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya. (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tidak terpenuhi, maka mekanisme selanjutnya wajib ditentukan oleh Kongres. Pasal 54 (1) Penetapan Peserta Pemira Anggota DPM UI yang terpilih didasarkan pada perolehan suara terbanyak atau lebih dari lima puluh persen suara dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya di fakultas pemilihan masing-masing. (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tidak terpenuhi, maka mekanisme selanjutnya diserahkan pada mekanisme fakultas. Pasal 55 (1) Peserta Pemira terpilih wajib ditetapkan dalam sidang Panitia Pemira dan dituangkan dalam berita acara hasil Pemira Ketua dan Wakil Ketua BEM UI, Anggota MWA UI UM, dan Anggota DPM UI. (2) Panitia Pemira menyampaikan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah penghitungan suara oleh Panitia Pemira kepada: a. Kongres; b. BEM UI; c. MWA UI UM; d. DPM UI; e. BAK UI; f. MM UI; g. Rektorat Universitas Indonesia; dan h. Peserta Pemira.


BAB XI PEMUNGUTAN SUARA ULANG DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG Bagian Kesatu Pemungutan Suara Ulang Pasal 56 Pemungutan suara di TPS apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan KP Pemira terbukti terdapat keadaan sebagai berikut: a. Proses

pemungutan

dan

penghitungan

suara

tidak

dilakukan

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Terjadi pemufakatan antara Panitia Pemira dengan Pemilih, dengan meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan identitasnya yang bukan pada tempatnya. c. Panitia Pemira merusak satu atau lebih suara yang digunakan oleh Pemilih sehingga suara tersebut menjadi tidak sah. Pasal 57 (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan. (2) Pemungutan suara ulang yang disebabkan terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Panitia Pemira setelah bermusyawarah dengan KP Pemira dan para saksi Peserta Pemira yang hadir dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang. (3) Pemungutan suara ulang di TPS mulai dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara berdasarkan keputusan Panitia Pemira.


Pasal 58 (1) Dalam

hal

terjadi

pemungutan

suara

ulang,

Panitia

Pemira

menuangkannya dalam berita acara pemungutan suara ulang yang turut ditandatangani KP Pemira dan para saksi yang hadir. (2) Ketentuan mengenai pemungutan suara ulang diatur dengan Peraturan Panitia Pemira berdasarkan Ketetapan DPM UI. Bagian Kedua Penghitungan Suara Ulang Pasal 59 Penghitungan suara dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut: a. Penghitungan suara dilakukan secara tertutup; b. Terjadi perbedaan jumlah antara pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya dengan hasil penghitungan suara yang telah dipakai. BAB XII PEMIRA IKM UI LANJUTAN DAN PEMIRA IKM UI SUSULAN Pasal 60 (1) Dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah Universitas Indonesia terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemira IKM UI tidak dapat dilaksanakan, Panitia Pemira menghentikan sementara tahapan penyelenggaraan Pemira IKM UI. (2) Saat tahapan penyelenggaraan Pemira IKM UI sudah dapat dilanjutkan kembali dikarenakan sebelumnya terhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemira menetapkan dilakukannya Pemira IKM UI lanjutan. (3) Pelaksanaan Pemira IKM UI lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai dari tahap penyelenggaraan Pemira IKM UI yang terhenti.


Pasal 61 (1) Dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah Universitas Indonesia terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemira IKM UI tidak dapat dilaksanakan, Panitia Pemira menghentikan sementara tahapan penyelenggaraan Pemira IKM UI. (2) Saat tahapan penyelenggaraan Pemira IKM UI sudah dapat dilaksanakan kembali

dikarenakan

sebelumnya

belum

terlaksana

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemira menetapkan dilakukannya Pemira IKM UI susulan. (3) Pelaksanaan Pemira IKM UI susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk seluruh tahapan penyelenggaraan Pemira IKM UI. Pasal 62 (1) Pemira IKM UI lanjutan dan Pemira IKM UI susulan dilaksanakan setelah ada penetapan penundaan pelaksanaan Pemira IKM UI. (2) Penetapan penundaan pelaksanaan Pemira IKM UI dilakukan oleh Panitia Pemira dengan rekomendasi KP Pemira dan disetujui oleh DPM UI. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan waktu pelaksanaan Pemira IKM UI lanjutan atau Pemira IKM UI susulan wajib diatur dalam peraturan Panitia Pemira. BAB XIII PELANGGARAN DAN SENGKETA PEMIRA IKM UI Bagian Kesatu Laporan Pelanggaran Pasal 63 (1) KP Pemira dapat menerima laporan pelanggaran Pemira IKM UI pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemira IKM UI. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh: a. Mahasiswa Universitas Indonesia yang mempunyai hak pilih;


b. Peserta Pemira/tim Kampanye; atau c. Panitia Pemira. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan secara tertulis kepada KP Pemira dengan paling sedikit memuat: a. Nama dan alamat pelapor; b. Pihak terlapor; c. Waktu dan tempat kejadian perkara; dan d. Uraian kejadian. (4) KP Pemira wajib menindaklanjuti setiap laporan pelanggaran yang diterima. (5) Tidak lanjut laporan pelanggaran Peserta Pemira wajib diteruskan kepada Panitia Pemira. (6) Tindak lanjut laporan pelanggaran Panitia Pemira wajib diteruskan kepada DPM UI. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan dugaan pelanggaran Pemira IKM UI wajib diatur dalam peraturan KP Pemira. Bagian Kedua Sengketa Hasil Pemira IKM UI Pasal 64 (1) Dalam hal terjadi sengketa pemira IKM UI atas keputusan Panitia Pemira, Peserta Pemira dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Panitia Pemira sebanyak 1 (satu) kali. (2) Apabila peserta pemira menolak atas hasil dari keputusan permohonan keberatan kepada Panitia Pemira dapat mengajukan permohonan keberatan kepada MM UI. (3) Panitia Pemira wajib menindaklanjuti putusan MM UI. Bagian Ketiga Pelanggaran Pemira IKM UI


Pasal 65 Pelanggaran Pemira IKM UI adalah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Pasal 66 (1) Pelanggaran Peserta Pemira diselesaikan oleh Panitia Pemira. (2) Pelanggaran Panitia Pemira diselesaikan oleh DPM UI. (3) Pelanggaran KP Pemira diselesaikan oleh DPM UI. (4) Tata cara mengenai penyelesaian pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Panitia Pemira. BAB XIV SANKSI PELANGGARAN Pasal 67 (1) Sanksi terhadap pelanggaran Pemira IKM UI oleh Peserta Pemira diatur dalam Peraturan Panitia Pemira. (2) Sanksi terhadap pelanggaran Pemira IKM UI oleh Panitia Pemira diatur dalam Ketetapan DPM UI. (3) Sanksi terhadap pelanggaran Pemira IKM UI oleh KP Pemira diatur dalam Ketetapan DPM UI. BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 68 Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundangundangan

yang mengatur

tentang

Pemilihan

Raya Ikatan Keluarga

Mahasiswa Universitas Indonesia dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Pasal 69 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Pasal 70 Agar setiap Anggota IKM UI mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Ikatan Keluarga Mahasiswa Universita Indonesia. Pasal 71 Dengan berlakunya Undang-undang ini maka Undang-undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Raya Pasangan Ketua Umum Dan Wakil Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa, Anggota Majelis Wali Amanat Unsur Mahasiswa, Dan Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Raya Pasangan Ketua Umum Dan Wakil Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa, Anggota Majelis Wali Amanat Unsur Mahasiswa, Dan Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia dinyatakan tidak berlaku. Disahkan di Depok Pada tanggal 4 Oktober 2016 Pukul 23.50 WIB KETUA DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA, Ttd. ADLUL HAMIDI ZALNUR NPM. 1206209160


Diundangkan di Depok Pada tanggal 7 Okotber 2016 KETUA KOMISI HUKUM, Ttd. ‘ABIIR MAHMUDI ISMA’IL NPM. 1206272532 LEMBARAN IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 3


PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN RAYA PASANGAN KETUA DAN WAKIL KETUA BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA, ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA UNSUR MAHASISWA, DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA I. UMUM Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia tahun

2015

telah

berlangsung

sebagai

suksesi

pertama

yang

mengimplementasikan Undang Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia pasca perubahan 2015. Dalam Pemira IKM UI tahun 2015 tersebut masih terdapat beberapa permasalahan kepastian hukum di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Raya Pasangan Ketua Umum Dan Wakil Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa, Anggota Majelis Wali Amanat Unsur Mahasiswa, dan Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia yang belum mampu mengikuti perubahan sistem suksesi di IKM UI. Penggantian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Raya Pasangan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa, Anggota Majelis Wali Amanat Unsur Mahasiswa, dan Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Raya Pasangan Ketua Umum Dan Wakil Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa, Anggota Majelis Wali Amanat Unsur Mahasiswa, dan Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia didasarkan pada materi muatan baru yang melebihi 50% (lima puluh persen) dari substansi kedua Undang-Undang yang mengatur tentang Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia tersebut.


Penggantian Undang-Undang diperlukan untuk penyempurnaan sistem Pemira Raya Pasangan Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa, dan Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia. Adanya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 adalah upaya untuk mencapai kepastian hukum dalam menjalankan sistem suksesi di tingkat universitas sehingga meningkatkan ketertiban dalam menjalan sistem kemahasiswaan di lingkungan IKM UI. Penggantian undang-undang terutama dimaksudkan juga untuk menjalankan Program Legislasi IKM UI RUU 2016 yang telah ditetapkan dengan pertimbangan dan masukan dari Komisi dalam DPM UI, Anggota DPM UI, dan lembaga legislatif fakultas. Di dalam Undang-Undang ini diatur beberapa perubahan pokok tentang Pemilihan Raya Pasangan Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa, dan Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan memperjelas istilah pada peserta pemira, penyempurnaan tahapan penyelenggaraan Pemira IKM UI, persyaratan Peserta Pemira, penentuan perpanjangan masa pendaftaran, peran Kongres Mahasiswa Universitas Indonesia yang memiliki kewenangan konstitutif, mekanisme fakultas, larangan kampanye, penghitungan suara ulang, dan pelanggaran Pemira IKM UI. Melalui undang-undang ini istilah yang digunakan dalam penyebutan peserta pemira diperjelas, seperti bakal calon merupakan mahasiswa yang mengambil dan mengembalikan berkas pendaftaran yang telah ditetapkan Panitia Pemira; serta peserta pemira merupakan Bakal Calon yang dinyatakan

lolos

dalam

sidang

verifikasi.

Penyempurnaan

tahapan

penyelenggaraan Pemira IKM UI dilakukan dengan menyusun ulang dan menyederhanakan tahapan pengelenggaraannya agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Perpanjangan masa pendaftaran peserta pemira ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari dengan penentuan masa perpanjangan untuk menjalani amanat Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia. Peran Kongres Mahasiswa Universitas Indonesia sebagai lembaga


tinggi yang baru terbentuk pada 29 Februari 2016 memiliki kewenangan konstitutif perlu menentukan mekanisme pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia serta Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa apabila salah satu atau kedua peserta pemira untuk lembaga tersebut tidak ada peserta pemira atau tidak memperoleh lebih dari lima puluh persen suara dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Undang-undang ini juga mengatur bahwa pelanggaran, penyelesaian, dan sanksi dari pelanggaran diatur oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia sebagai lembaga yang memiliki fungsi suksesi. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Yang

dimaksud

dengan

“peraturan

pelaksanaan

penyelenggaraan Pemira IKM UI� adalah peraturan yang dibuat oleh

Panitia

Pemira,

KP

Pemira,

dan

DPM

UI

untuk

melaksanakan ketentuan yang terdapat di dalam UndangUndang ini. Pasal 5


Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Yang

dimaksud

dengan

“organisasi

underbouw”

adalah

organisasi sayap di bawah pengaruh partai politik. Huruf g Persyaratan ini dimaksud agar ketika Peserta Pemira terpilih ia mampu melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Ketua dan Wakil Ketua BEM UI dan terhindar dari evaluasi akademik. Huruf h Yang dimaksud dengan “putus studi” adalah pemberhentian mahasiswa dari kegiatan akademik berdasarkan aturan yang berlaku di lingkungan Universitas Indonesia dikarenakan masalah administratif, evaluasi akademik, dan/atau mendapat sanksi atas pelanggaran tata tertib kehidupan kampus. Huruf i Cukup jelas. Huruf j Cukup jelas. Huruf k Cukup jelas.


Huruf l Cukup jelas. Huruf m Cukup jelas. Huruf n Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “berhalangan tetap� adalah meninggal dunia, menderita sakit fisik dan/atau jiwanya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, dan/atau tidak diketahui keberadaannya sehingga tidak memungkinkan untuk mengikuti proses

atau

selanjutnya. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas.

tahapan

penyelenggaraan

pemira

IKM

UI


Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Yang

dimaksud

dengan

“organisasi

underbouw”

adalah

organisasi sayap di bawah pengaruh partai politik. Huruf g Persyaratan ini dimaksud agar ketika Peserta Pemira terpilih ia mampu melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Anggota MWA UI UM dan terhindar dari evaluasi akademik. Huruf h Yang dimaksud dengan “putus studi” adalah pemberhentian mahasiswa dari kegiatan akademik berdasarkan aturan yang berlaku di lingkungan Universitas Indonesia dikarenakan masalah administratif, evaluasi akademik, dan/atau mendapat sanksi atas pelanggaran tata tertib kehidupan kampus. Huruf i Cukup jelas. Huruf j Cukup jelas. Huruf k Cukup jelas. Huruf l Cukup jelas. Huruf m Cukup jelas. Huruf n Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas.


Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “berhalangan tetap� adalah meninggal dunia, menderita sakit fisik dan/atau jiwanya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, dan/atau tidak diketahui keberadaannya sehingga tidak memungkinkan untuk mengikuti proses

atau

selanjutnya. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f

tahapan

penyelenggaraan

pemira

IKM

UI


Yang

dimaksud

dengan

“organisasi

underbouw”

adalah

organisasi sayap di bawah pengaruh partai politik. Huruf g Yang dimaksud dengan “putus studi” adalah pemberhentian mahasiswa dari kegiatan akademik berdasarkan aturan yang berlaku di lingkungan Universitas Indonesia dikarenakan masalah administratif, evaluasi akademik, dan/atau mendapat sanksi atas pelanggaran tata tertib kehidupan kampus. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Huruf j Cukup jelas. Huruf k Cukup jelas. Huruf l Cukup jelas. Huruf m Cukup jelas. Pasal 20 Perpanjangan masa pendaftaran Peserta Pemira Calon Anggota DPM UI dilakukan hanya pada fakultas tertentu yang memiliki kurang dari 2 (dua) Bakal Calon yang telah lolos verifikasi. Yang dimaksud dengan “mekanisme fakultas” adalah mekanisme berbentuk forum lembaga yang dilakukan dengan melibatkan anggota IKM fakultas masing-masing. Pasal 21 Perpanjangan masa pendaftaran Peserta Pemira Calon Anggota DPM UI dilakukan hanya pada fakultas tertentu yang tidak terdapat Bakal Calon.


Yang dimaksud dengan “mekanisme fakultas” adalah mekanisme berbentuk forum lembaga yang dilakukan dengan melibatkan anggota IKM fakultas masing-masing. Pasal 22 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “berhalangan tetap” adalah meninggal dunia, menderita sakit fisik dan/atau jiwanya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, dan/atau tidak diketahui keberadaannya sehingga tidak memungkinkan untuk mengikuti proses

atau

tahapan

penyelenggaraan

pemira

IKM

UI

selanjutnya. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Yang

dimaksud

dengan

“mekanisme

fakultas”

adalah

mekanisme berbentuk forum lembaga yang dilakukan dengan melibatkan anggota IKM fakultas masing-masing. Pasal 23 Yang dimaksud dengan “mekanisme fakultas” adalah mekanisme berbentuk forum lembaga yang dilakukan dengan melibatkan anggota IKM fakultas masing-masing. Pasal 24 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “berhalangan tetap” adalah meninggal dunia, menderita sakit fisik dan/atau jiwanya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, dan/atau tidak diketahui keberadaannya sehingga tidak memungkinkan untuk mengikuti proses

atau

selanjutnya.

tahapan

penyelenggaraan

pemira

IKM

UI


Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Yang dimaksud dengan “berhalangan tetap” adalah meninggal dunia, menderita sakit fisik dan/atau jiwanya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, dan/atau tidak diketahui keberadaannya sehingga tidak memungkinkan untuk mengikuti proses

atau

tahapan

penyelenggaraan

pemira

IKM

UI

selanjutnya. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “surat kuasa” adalah surat yang berisi persetujuan dari Peserta Pemira sebagai pemberi kuasa untuk melimpahkan wewenang kepada yang mewakili atau yang diberikan kuasa. Ayat (4) Yang dimaksud dengan “dianggap mengundurkan diri” adalah dinyatakan gugur dalam pencalonan dan dapat mendaftar kembali pada masa pendaftaran yang ditentukan oleh panitia pemira. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 28


Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “nomor” adalah nomor urut masingmasing peserta pemira yang diperoleh dari Panitia Pemira setelah dinyatakan lolos pada sidang verifikasi. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Huruf e Yang dimaksud dengan “Organ Universitas Indonesia” adalah Organ yang terdapat di dalam Statuta UI. Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39


Cukup jelas. Pasal 40 Cukup jelas. Pasal 41 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “masukan dan tanggapan dari Anggota IKM UI� adalah untuk menambah daftar pemilih yang belum terdaftar dan/atau mengurangi daftar mahasiswa yang bukan merupakan pemilih. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas. Pasal 44 Ayat (1) Panitia pemira dapat berkoordinasi secara langsung dengan seluruh panitia suksesi di setiap fakultas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.


Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Berita acara dibuat setiap hari selama masa pemungutan suara. KP

Pemira

mengawasi

penyelenggaraan

dan

jalannya

pemungutan suara. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 45 Cukup jelas. Pasal 46 Cukup jelas. Pasal 47 Cukup jelas. Pasal 48 Cukup jelas. Pasal 49 Cukup jelas. Pasal 50 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “bukti permulaan� adalah 1 (satu) laporan dan 1 (satu) alat bukti. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 51 Cukup jelas. Pasal 52 Cukup jelas. Pasal 53


Cukup jelas. Pasal 54 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang

dimaksud

dengan

“mekanisme

fakultas�

adalah

mekanisme berbentuk forum lembaga yang dilakukan dengan melibatkan anggota IKM fakultas masing-masing. Pasal 55 Cukup jelas. Pasal 56 Cukup jelas. Pasal 57 Cukup jelas. Pasal 58 Cukup jelas. Pasal 59 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Penghitungan suara dapat diulang apabila selisih jumlah pemilih yang telah menggunakan hak pilih dengan hasil penghitungan suara lebih besar dari selisih perolehan dua suara tertinggi. Pasal 60 Cukup jelas. Pasal 61 Cukup jelas. Pasal 62 Cukup jelas. Pasal 63 Cukup jelas. Pasal 64 Cukup jelas.


Pasal 65 Cukup jelas. Pasal 66 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud “diselesaikan oleh DPM UI” adalah DPM UI berhak mempertanyakan dan menetapkan kesalahan Panitia Pemira berdasarkan Ketetapan DPM. Ayat (3) Yang dimaksud “diselesaikan oleh DPM UI” adalah DPM UI berhak mempertanyakan dan menetapkan kesalahan Panitia Pemira berdasarkan Ketetapan DPM. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 67 Cukup jelas. Pasal 68 Cukup jelas. Pasal 69 Cukup jelas. Pasal 70 Cukup jelas. Pasal 71 Cukup jelas.


UNDANG-UNDANG IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBINAAN ANGGOTA IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA Menimbang:

a. bahwa pembinaan Anggota Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas adalah sebuah hal yang harus dilakukan untuk mencapai suatu kondisi mahasiswa yang memenuhi Kode

Etik

Ikatan

Keluarga

Mahasiswa

Universitas

menciptakan

mahasiswa

Universitas

Indonesia; b. bahwa

untuk

Indonesia yang dapat mengimplementasikan nilai-nilai yang ditanamkan pada pembinaan tingkat universitas dan fakultas; c. bahwa

diperlukan

suatu

proses

pembinaan

yang

mengakar dan berkelanjutan di tingkat universitas dan tingkat fakultas; d. bahwa

diperlukan

suatu

alur

penentuan

status

keanggotaan Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia; e. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk


Undang-Undang

tentang

Pembinaan

Anggota

Ikatan

Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia; Mengingat:

a. Pasal 23, Pasal 24, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia Perubahan 2015; b. Undang-Undang Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan

Ikatan

Keluarga

Mahasiswa Universitas Indonesia; DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG

IKATAN

KELUARGA

MAHASISWA

UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG PEMBINAAN ANGGOTA IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Ikatan Keluarga Mahasiwa Universitas Indonesia yang selanjutnya disingkat IKM UI adalah wadah formal dan legal bagi seluruh aktivitas kemahasiwaan di Universitas Indonesia. 2. Undang-Undang

Dasar

Ikatan

Keluarga

Mahasiswa

Universitas

Indonesia yang selanjutnya disingkat UUD IKM UI adalah peraturan dasar bagi seluruh kegiatan kemahasiswaan di IKM UI. 3. Kode Etik Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut Kode Etik IKM UI adalah norma-norma atau


aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan Anggota IKM UI. 4. Lembaga kemahasiswaan adalah lembaga yang mewadahi mahasiswa dalam mengaktualisasikan diri dan diatur dalam UUD IKM UI dan/atau peraturan dasar fakultas. 5. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disingkat BEM UI adalah lembaga tinggi dalam IKM UI yang memiliki kekuasaan eksekutif. 6. Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa yang selanjutnya disingkat MWA UI UM adalah lembaga yang ditugaskan untuk mewakili mahasiswa dalam Majelis Wali Amanat sebagai organ tinggi di Universitas Indonesia. 7. Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disingkat DPM UI adalah lembaga tinggi dalam IKM UI yang memiliki kekuasaan legislatif. 8. Lembaga legislatif fakultas adalah lembaga di tingkat fakultas yang memiliki kekuasaan legislatif. 9. Ketetapan Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut Ketetapan DPM adalah peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa untuk menjalankan Undang-undang sebagaimana mestinya. BAB II KODE ETIK IKM UI Bagian Kesatu Tujuan Pasal 2 Kode Etik IKM UI bertujuan untuk: 1. Menumbuhkan dan meningkatkan kualitas Anggota IKM UI sebagai lokomotif terdepan dalam mengawal dan melaksanakan proses transisi masyarakat Indonesia menjadi lebih baik;


2. Menjadi pedoman dalam setiap penyelenggaraan kegiatan di dalam IKM UI. Bagian Kedua Isi Pasal 3 Kode Etik IKM UI adalah: a. Anggota IKM UI merupakan insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. Anggota IKM UI merupakan insan terpelajar yang selalu menunjukkan komitmen yang tinggi pada dunia pendidikan; c. Anggota IKM UI merupakan mahasiswa yang berperan aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Bangsa Indonesia; d. Anggota IKM UI merupakan insan yang berjiwa kemanusiaan yang tinggi dan peka terhadap perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan di masyarakat; e. Anggota

IKM

UI

menjunjung

tinggi

semangat

kebersamaan,

kekeluargaan, persatuan, dan kesatuan IKM UI sesuai dengan hukum yang berlaku di lingkungan IKM UI; f. Anggota IKM UI selalu menghormati dan menjunjung tinggi serta menjaga nama baik almameter dan sivitas akademikanya. BAB III PEMBINAAN Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 4 Pembinaan adalah proses pengembangan Anggota IKM UI dari Anggota Biasa menjadi Anggota Aktif IKM UI yang bertahap dan berkelanjutan.


Pasal 5 (1) DPM UI menjadi penanggung jawab proses pembinaan Anggota IKM UI tingkat universitas. (2) Proses pembinaan tingkat fakultas diserahkan kepada fakultas masingmasing. Bagian Kedua Asas dan Sifat Pasal 6 (1) Pembinaan Anggota IKM UI berasaskan UUD IKM UI, Kode Etik IKM UI, Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Peraturan di Fakultas. (2) Pembinaan Anggota IKM UI bersifat wajib bagi seluruh Anggota IKM UI. Bagian Ketiga Tujuan dan Muatan Pasal 7 Pembinaan Anggota IKM UI bertujuan untuk: a. Memperkenalkan

IKM

UI

sebagai

wadah

bersama

mahasiswa

Universitas Indonesia, beserta perangkat-perangkat yang ada di dalamnya; b. Memberikan

pemahaman

pada

Anggota

IKM

UI

untuk

mengaplikasikan Kode Etik IKM UI, UUD IKM UI, dan aturan-aturan lain yang terdapat dalam IKM UI; c. Memperkenalkan IKM fakultas sebagai wadah bersama mahasiswa fakultas terkait, beserta perangkat-perangkat yang ada di dalamnya; d. Memberikan

pemahaman

pada

Anggota

IKM

fakultas

untuk

mengaplikasikan peraturan dasar fakultas, dan aturan-aturan lain yang terdapat dalam IKM fakultas. Pasal 8 Pembinaan Anggota IKM UI wajib memiliki muatan sebagai berikut:


a. Kerohanian; b. Keilmuan; c. Kemahasiswaan; d. Sosial Kemasyarakatan; e. Nasionalisme; f. Pergerakan mahasiswa; dan g. Internalisasi IKM. BAB IV KEANGGOTAAN IKM UI Bagian Kesatu Keanggotaan Pasal 9 (1) Anggota IKM UI terdiri dari anggota aktif dan anggota biasa. (2) Anggota biasa adalah setiap mahasiswa Universitas Indonesia yang dinyatakaan aktif secara akademis. (3) Anggota aktif adalah anggota biasa yang telah mengikuti prosedur penerimaan anggota aktif dan dinyatakan lulus. Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Anggota Pasal 10 Anggota biasa memiliki hak antara lain: a. Memilih Ketua dan Wakil Ketua BEM UI, Anggota MWA UI UM, dan Anggota DPM UI dalam Pemira IKM UI; b. Mendapatkan pelayanan dan fasilitas kemahasiswaan; c. Mengeluarkan pendapat secara lisan dan/atau tulisan; d. Menjadi Perumus Rancangan Undang-Undang IKM UI;


e. Menjadi Panitia Pelaksana kecuali Ketua Panitia Pelaksana yang diselenggarakan oleh Lembaga Kemahasiswaan di IKM UI dan sesuai dengan aturan masing-masing lembaga tersebut; f. Mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Anggota IKM UI dan/atau Lembaga Kemahasiswaan di IKM UI yang bersifat terbuka untuk umum; g. Mengajukan tuntutan terhadap setiap Anggota IKM UI dan/atau lembaga kemahasiswaan di IKM UI yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan dalam IKM UI. Pasal 11 Anggota aktif memiliki hak antara lain: a. Semua hak yang dimiliki Anggota Biasa; b. Dipilih menjadi Ketua BEM UI, Wakil Ketua BEM UI, Anggota MWA UI UM, dan Anggota DPM UI dan Pemira IKM UI; c. Menjadi Ketua Pelaksana Kegiatan yang diselenggarakan oleh Lembaga Kemahasiswaan di IKM UI; d. Menjadi pengurus lembaga kemahasiswaan di IKM UI. Pasal 12 Anggota IKM UI memiliki kewajiban antara lain: a. Menaati dan melaksanakan UUD IKM UI dan aturan-aturan lain yang berlaku di IKM UI; b. Menaati dan melaksanakan Kode Etik IKM UI; c. Menjaga nama baik IKM UI; d. Mengikuti Pembinaan Anggota IKM UI. Bagian Ketiga Kehilangan Keanggotaan Pasal 13 Anggota IKM UI kehilangan Keanggotaan apabila:


a. Tidak terdaftar lagi secara akademik sebagai mahasiswa Universitas Indonesia; b. Meninggal dunia. BAB V ALUR PEMBINAAN ANGGOTA IKM UI Pasal 14 (1) Anggota IKM UI wajib mengikuti tahap pembinaan tingkat universitas yang diatur oleh DPM UI. (2) Anggota IKM UI wajib mengikuti tahap pembinaan tingkat fakultas yang diatur oleh fakultas masing-masing. Pasal 15 Anggota aktif adalah anggota biasa yang telah mengikuti proses pembinaan dan dinyatakan lulus di tangkat universitas dan tingkat fakultas. BAB VI PROSEDUR PENERIMAAN ANGGOTA AKTIF Pasal 16 (1) DPM UI berhak menentukan status keanggotaan IKM UI bersama dengan fakultas. (2) Ketentuan mengenai status keanggotaan IKM UI diatur dengan Ketetapan DPM UI berdasarkan hasil kesepakatan DPM UI bersama dengan lembaga legislatif fakultas. Pasal 17 (1) DPM UI berhak membentuk panitia khusus dalam penyelenggaraan pembinaan tingkat universitas. (2) Panitia khusus memberikan status kelulusan akhir anggota biasa yang mengikuti proses pembinaan tingkat universitas kepada DPM UI


selambat-lambatnya

60

hari

setelah

rangkaian

kegiatan

berakhir

termasuk hari libur. (3) Setiap lembaga legislatif fakultas memberikan status kelulusan akhir anggota biasa yang mengikuti proses pembinaan tingkat fakultas ke DPM UI pada waktu yang disepakati bersama dengan DPM UI. (4) Status kelulusan yang telah diberikan kepada DPM UI selanjutnya ditindaklanjuti untuk menetapkan status keanggotaan. (5) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pembinaan tingkat universitas diatur dengan Ketetapan DPM UI. Pasal 18 (1) Pengesahan status keanggotaan dilakukan oleh DPM UI dengan Keputusan DPM UI. (2) DPM UI melakukan pelantikan Anggota Aktif yang dihadiri oleh perwakilan mahasiswa baru dari tiap fakultas dan lembaga legislatif fakultas. BAB VII PERUBAHAN STATUS KEANGGOTAAN Pasal 19 (1) Anggota

biasa

dapat

mengajukan

permohonan

perubahan

status

keanggotaan menjadi anggota aktif. (2) Ketentuan mengenai prosedur perubahan status Keanggotaan diatur dengan Ketetapan DPM UI. BAB VIII PELANGGARAN DAN SANKSI Pasal 20 Setiap Anggota IKM UI yang melanggar kewajiban akan dikenakan sanksi. Pasal 21


Anggota biasa yang melanggar kewajiban dapat dikenakan sanksi berupa: a. Dicabut hak untuk memilih; b. Dikeluarkan dari Panitia Pelaksana; c. Dicabut hak untuk menjadi perumus Rancangan UU IKM UI. Pasal 22 Anggota aktif yang melanggar kewajiban dapat dikenakan sanksi berupa: a. Dicabut hak untuk memilih dan dipilih; b. Dikeluarkan dari Panitia Pelaksana; c. Dikeluarkan dari pengurus Lembaga Kemahasiswaan; d. Dicabut hak untuk menjadi perumus Rancangan UU IKM UI; e. Dicabut status keanggotaan aktif menjadi biasa. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 23 Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua peraturan perundangundangan yang mengatur tentang Pembinaan Anggota Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini. Pasal 24 Hal-hal yang belum diatur dalam Undang-Undang ini akan diatur kemudian. Pasal 25 Dengan berlakunya undang-undang ini, maka Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anggota Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 26 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Pasal 27 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan UndangUndang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia. Disahkan di Depok pada tanggal 13 Oktober 2016 Pukul 00.15 WIB KETUA DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA, ttd. ADLUL HAMIDI ZALNUR NPM. 1206209160 Diundangkan di Depok Pada tanggal 15 Oktober 2016 KETUA KOMISI HUKUM, Ttd. ‘ABIIR MAHMUDI ISMA’IL NPM. 1206272532 LEMBARAN IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 4


PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBINAAN ANGGOTA IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA I. UMUM Ikatan

Keluarga

Mahasiswa

Universitas

Indonesia

terdiri

dari

mahasiswa sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia yaitu “…adalah sebagai pemudapemudi yang memiliki keyakinan kepada kebenaran dan telah tercerahkan pemikirannya serta diteguhkan hatinya saat mereka berdiri di hadapan kezaliman.” Undang-Undang

Dasar

Ikatan

Keluarga

Mahasiswa

Universitas

Indonesia Perubahan 2015 telah mengatur secara umum hal yang berkaitan dengan Keanggotaan IKM UI. Dalam Bab XI telah disebutkan secara lebih jelas perbedaan hak yang dimiliki masing-masing Anggota IKM UI sesuai dengan statusnya dan kewajiban yang dimiliki setiap Anggota IKM UI. Undang-Undang ini dibentuk untuk mengatur lebih lanjut mengenai Keanggotaan IKM UI sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia Perubahan 2015. Secara khusus juga mengatur hal yang berkaitan dengan Pembinaan bagi Anggota IKM UI itu sendiri dengan asas, sifat, tujuan, dan muatan yang perlu dicapai; alur pembinaan Anggota IKM UI; dan prosedur penerimaan anggota aktif. Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anggota Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia telah memberikan kerangka yang cukup jelas dalam pelaksanaan Pembinaan bagi Anggota IKM UI. Meski demikian masih diperlukan pengaturan agar Pembinaan lebih implementatif dalam penanaman nilai, mengakar dan berkelanjutan, serta dapat lebih berfungsi sesuai dengan perubahan zaman.


II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Pembinaan dilaksanakan berdasarkan UUD IKM UI, Kode Etik IKM UI, dan peraturan lain yang berlaku di IKM UI, di tingkat universitas dan tingkat fakultas untuk mencapai tujuan Pembinaan Anggota IKM UI. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Huruf a Yang dimaksud dengan “muatan kerohanian” adalah bahwa Pembinaan Anggota IKM UI menjadikan Anggota IKM UI sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Huruf b Yang dimaksud dengan “muatan keilmuan” adalah bahwa Pembinaan Anggota IKM UI menjadikan Anggota IKM UI sebagai insan terpelajar yang selalu memiliki komitmen yang tinggi pada dunia pendidikan dengan berperan aktif melakukan pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Huruf c


Yang dimaksud dengan “muatan kemahasiswaan” adalah bahwa Pembinaan Anggota IKM UI perlu mengenalkan kehidupan kemahasiswaan,

baik

lembaga

maupun

kegiatan

kemahasiswaan yang berada di lingkungan IKM UI. Huruf d Yang dimaksud dengan “muatan sosial kemasyarakatan” adalah bahwa Pembinaan Anggota IKM UI menjadikan Anggota IKM UI sebagai insan berjiwa kemanusiaan dan memiliki kepekaan yang tinggi terhadap realitas sosial serta dapat berperan dan memberikan manfaat bagi masyarakat dengan mengedepankan asas keberlanjutan. Huruf e Yang dimaksud dengan “muatan nasionalisme” adalah bahwa Pembinaan Anggota IKM UI menjadikan Anggota IKM UI yang bangga dan cinta terhadap Bangsa dan Negara Indonesia dengan mewujudkan kedaulatan

kepentingan negara,

nasional,

melindungi

mempertahankan

keamanan

bangsa,

serta

memberi pretasi bagi bangsa. Huruf f Yang dimaksud dengan “muatan pergerakan mahasiswa” adalah bahwa Pembinaan Anggota IKM UI menjadikan Anggota IKM UI sebagai insan yang peka dan peduli terhadap kondisi politik, ekonomi, pertahanan, dan keamanan bangsa serta mampu menggerakkan masyarakat berdasarkan sikap atas kejadian yang berdampak bagi masyarakat tersebut. Huruf g Yang dimaksud dengan “muatan internalisasi IKM” adalah bahwa Pembinaan Anggota IKM UI menjadikan Anggota IKM UI sebagai insan yang memiliki sikap semangat kebersamaan, kekeluargaan, persatuan, dan menjaga nama baik IKM UI. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10


Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Yang dimaksud dengan “aturan masing-masing lembaga” adalah aturan yang dimiliki lembaga kemahasiswaan terkait dengan penyelenggara dan penyelenggaraan suatu kepanitiaan. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Huruf a Yang dimaksud dengan “tidak terdaftar lagi” adalah apabila mahasiswa Universitas Indonesia mengundurkan diri atau dikeluarkan sebagai mahasiswa dari Universitas Indonesia. Huruf b Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas.


Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas.


UNDANG-UNDANG IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG BADAN AUDIT KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA Menimbang:

a. bahwa untuk membentuk peraturan sistem keuangan lembaga

kemahasiswaan

yang

disusun

berdasarkan

prinsip transparansi, komunikasi dan tanggung jawab; b. bahwa diperlukan lembaga yang bersifat bebas dan mandiri untuk memeriksa dan mengawasi pengelolaan keuangan lembaga kemahasiswaan tingkat universitas; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Undang-Undang Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia tentang Badan Audit Kemahasiswaan Universitas Indonesia; Mengingat:

a. Pasal 23, Pasal 24, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia Perubahan 2015; b. Undang-Undang Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;


c. Undang-Undang Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia

Nomor

2

Tahun

2016

tentang

Kongres

Mahasiswa Universitas Indonesia; DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG UNIVERSITAS

IKATAN

INDONESIA

KELUARGA TENTANG

MAHASISWA

BADAN

AUDIT

KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS INDONESIA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1.

Ikatan Keluarga Mahasiwa Universitas Indonesia yang selanjutnya disingkat IKM UI adalah wadah formal dan legal bagi seluruh aktivitas kemahasiwaan di Universitas Indonesia.

2.

Kongres Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut Kongres adalah lembaga tinggi dalam IKM UI yang memiliki kewenangan konstitutif.

3.

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disingkat BEM UI adalah lembaga tinggi dalam IKM UI yang memiliki kekuasaan eksekutif.

4.

Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa yang selanjutnya disingkat MWA UI UM adalah lembaga yang ditugaskan untuk mewakili mahasiswa dalam Majelis Wali Amanat sebagai organ tertinggi di Universitas Indonesia.


5.

Dewan

Perwakilan

Mahasiswa

Universitas

Indonesia

yang

selanjutnya disingkat DPM UI adalah lembaga tinggi dalam IKM UI yang memiliki kekuasaan legislatif. 6.

Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disingkat MM UI adalah lembaga tinggi dalam IKM UI yang menjalankan kekuasaan yudikatif.

7.

Badan Audit Kemahasiswaan Universitas Indonesia yang selanjutnya disingkat BAK UI adalah lembaga tinggi dalam IKM UI yang dibentuk untuk melakukan mekanisme audit keuangan terhadap lembaga kemahasiswaan.

8.

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat Anggota Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga kemahasiswaan atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

9.

Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut UUD IKM UI adalah hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan di tingkat IKM UI.

10. Ketetapan

Kongres

Mahasiswa

Universitas

Indonesia

yang

selanjutnya disebut Ketetapan Kongres adalah peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh Kongres untuk menjalankan tugas dan wewenang. 11. Peraturan Badan Audit Kemahasiswaan Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut Peraturan BAK UI adalah Peraturan yang ditetapkan oleh BAK UI untuk menjalankan ketentuan lebih lanjut yang diperintahkan oleh Undang-Undang. 12. Peraturan Panitia Seleksi Anggota Badan Audit Kemahasiswaan Universitas Indonesia adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi Anggota BAK UI untuk menjalankan ketentuan lebih lanjut yang diperintahkan oleh Ketetapan Kongres dan Undang-undang IKM UI. 13. Mahasiswa adalah seluruh mahasiswa Universitas Indonesia dari semua jenjang yang ada di lingkungan Universitas Indonesia.


BAB II KEDUDUKAN DAN KEANGGOTAAN Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 2 BAK UI mempunyai kedudukan sejajar dengan Kongres, BEM UI, MWA UI UM, DPM UI, dan MM UI. Bagian Kedua Keanggotaan Pasal 3 (1) BAK UI mempunyai sekurang-kurangnya 3 (tiga) anggota dan maksimal 9 (sembilan) anggota yang disahkan oleh Ketetapan Kongres. (2) Susunan BAK UI terdiri dari 1 (satu) Ketua merangkap Anggota dan sisanya ditentukan dalam mekanisme internal. (3) Ketentuan dalam pemilihan susunan Anggota BAK UI diatur dalam Peraturan BAK UI. Pasal 4 (1) Anggota BAK UI memegang jabatan selama satu kali masa kepengurusan dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (2) Masa jabatan Anggota BAK UI dimulai pada bulan April dan diakhiri pada bulan Maret. BAB III TUGAS DAN WEWENANG Bagian Kesatu Tugas


Pasal 5 (1) BAK UI memiliki tugas yaitu: a. melakukan audit keuangan terhadap BEM UI, MWA UI UM, DPM UI dan MM UI; b. menyerahkan

laporan

hasil

audit

keuangan

kepada

lembaga

kemahasiswaan yang bersangkutan; c. mempublikasikan laporan hasil audit keuangan kepada mahasiswa; d. melaporkan pelanggaran keuangan yang terjadi pada Lembaga Kemahasiswaan kepada DPM UI; e. menyampaikan laporan kinerja BAK UI pada Kongres. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas diatur dalam peraturan BAK UI. Bagian Kedua Wewenang Pasal 6 (1) BAK UI memiliki wewenang yaitu: a. menentukan objek pemeriksaan, merencanakan, dan melaksanaan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan, serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan; b. menetapkan standar pemeriksaan keuangan lembaga kemahasiswaan yang digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan lembaga kemahasiswaan; c. meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh lembaga kemahasiswaan; d. melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik lembaga kemahasiswaan, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan lembaga kemahasiswaan, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, buktibukti, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan lembaga kemahasiswaan; e. melakukan penyelidikan dalam proses audit yang dilakukan;


f. memberikan peringatan bila ditemukan adanya dugaan pelanggaran terhadap lembaga kemahasiswaan yang bersangkutan; g. memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian internal lembaga

kemahasiswaan

sebelum

ditetapkan

oleh

lembaga

kemahasiswaan yang bersangkutan; h. menerima laporan keuangan lembaga kemahasiswaan yang wajib diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah setengah masa

kepengurusan

dan

30

(tiga

puluh)

hari

setelah

masa

kepengurusan berakhir; (2) Keterangan

dan/atau

dokumen

yang

diminta

dari

Lembaga

Kemahasiswaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya dipergunakan untuk pemeriksaan. Pasal 7 (1) BAK UI berwenang dalam menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian yang diakibatkan oleh lembaga kemahasiswaan yang mengelola keuangan lembaga kemahasiswaan. (2) Penilaian

kerugian

keuangan

dan/atau

penetapan

pihak

yang

berkewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah menerima keputusan MM UI dan ditetapkan dengan keputusan BAK UI. (3) BAK berwenang memantau pelaksanaan pembayaran ganti kerugian. (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan secara tertulis kepada DPM UI sesuai kewenangannya. Pasal 8 BAK UI dapat memberikan: a. pendapat kepada seluruh lembaga kemahasiswaan; b. keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian di IKM UI. Pasal 9 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan wewenang diatur dengan peraturan BAK UI.


Bagian Ketiga Badan Kelengkapan Pasal 10 (1) Dalam menjalankan tugas dan wewenang, BAK UI dapat membentuk Badan Kelengkapan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Kelengkapan BAK UI diatur dengan peraturan BAK UI. BAB IV PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN Bagian Kesatu Pemilihan Anggota Pasal 11 (1) Calon Anggota BAK UI adalah Anggota IKM UI yang berstatus anggota aktif, sehat jasmani dan rohani, serta mampu melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Anggota BAK UI. (2) Anggota BAK UI dipilih oleh Panitia Seleksi yang dibentuk oleh Kongres. Pasal 12 (1) Persyaratan Calon Anggota BAK UI adalah: a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. anggota aktif IKM UI; c. memiliki integritas moral yang baik; d. bersedia tidak merokok di lingkungan Universitas Indonesia; e. bukan anggota partai politik dan dan organisasi underbouw-nya; f. minimal sedang menjalani kuliah pada semester 4 (empat); g. tidak sedang cuti kuliah dan tidak terancam putus studi; h. pernah mengikuti kepanitiaan dan/atau organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Indonesia; i. bersedia untuk tidak lulus sampai akhir masa jabatannya;


j. memiliki visi, misi, dan program; k. memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi Anggota BAK UI; (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Anggota BAK UI diatur dengan Peraturan Panitia Seleksi Anggota BAK UI. Bagian Kedua Pelantikan Anggota Pasal 13 (1) Anggota BAK UI terpilih melalui seleksi dari Panitia Seleksi Anggota BAK UI dilantik oleh Kongres dalam sidang Paripurna Kongres. (2) Pelantikan Anggota BAK UI dilakukan dengan bersumpah menurut agama dengan sungguh-sungguh di hadapan sidang paripurna Kongres. (3) Sumpah Anggota BAK UI Terpilih sebagai berikut: “Saya Anggota Badan Audit Kemahasiswaan Universitas Indonesia terpilih, demi Allah saya bersumpah untuk menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Anggota Badan Audit Kemahasiswaan Universitas Indonesia dengan sebaik-baiknya secara ikhlas, sungguh-sungguh, jujur dan penuh tanggung jawab dengan berpedoman kepada Undang-undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia serta aturanaturan lainnya yang berlaku di lingkungan Universitas Indonesia. Apabila dalam masa kepengurusan melakukan kesalahan, saya bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku dan mempertanggungjawabkan kepada masyarakat Universitas Indonesia dan mempertanggungjawabkan secara secara pribadi kepada Allah SWT.� Bagian Ketiga Pemberhentian Anggota Pasal 14 Anggota BAK UI dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari keanggotaan BAK UI.


Pasal 15 (1) Anggota BAK UI diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dengan Ketetapan Kongres atas usul Anggota BAK UI dan/atau Anggota Kongres karena: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada Ketua BAK UI dan mendapat persetujuan dari Anggota Kongres yang lain; c. telah berakhir masa jabatannya; d. sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus atau berhalangan tetap yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. (2) Anggota BAK UI diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya dengan Ketetapan Kongres atas usul Anggota BAK UI dan/atau Anggota Kongres setelah mendapatkan keputusan MM UI karena: a. melakukan pelanggaran terhadap UUD IKM UI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di IKM UI; b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota BAK UI. Bagian Keempat Pergantian Anggota Pasal 16 (1) Apabila Anggota BAK UI diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat diadakan pengangkatan penggantian antarwaktu Anggota BAK UI sesuai dengan syarat dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 serta disahkan melalui Ketetapan Kongres. (2) Pelantikan Anggota BAK UI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 4 (empat) minggu terhitung sejak tanggal pemberhentian Anggota. (3) Pelantikan Anggota BAK UI dilakukan dengan bersumpah menurut agama dengan sungguh-sungguh di hadapan sidang paripurna Kongres. Sumpah Anggota BAK UI Terpilih sebagai berikut:


“Saya Anggota Badan Audit Kemahasiswaan Universitas Indonesia terpilih, demi Allah saya bersumpah untuk menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Anggota Badan Audit Kemahasiswaan Universitas Indonesia dengan sebaik-baiknya secara ikhlas, sungguh-sungguh, jujur dan penuh tanggung jawab dengan berpedoman kepada Undang-undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia serta aturanaturan lainnya yang berlaku di lingkungan Universitas Indonesia. Apabila dalam masa kepengurusan melakukan kesalahan, saya bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku dan mempertanggungjawabkan kepada masyarakat Universitas Indonesia dan mempertanggungjawabkan secara secara pribadi kepada Allah SWT.� (4) Anggota BAK UI pengganti melanjutkan sisa masa jabatan Anggota BAK UI yang digantikannya. BAB V KEKEBALAN DAN LARANGAN Bagian Kesatu Kekebalan Pasal 17 (1) Anggota BAK UI tidak dapat dituntut di muka pengadilan MM UI karena menjalankan tugas dan wewenangnya. (2) Apabila

Anggota

BAK

terbukti

melakukan

penyelewengan

dalam

pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Anggota BAK UI dapat dituntut di muka pengadilan MM UI sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Apabila terjadi gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Anggota BAK UI berhak mendapat bantuan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bagian Kedua Larangan


Pasal 18 Anggota BAK UI dilarang: a. memperlambat atau tidak melaporkan hasil pemeriksaan yang mengandung unsur pelanggaran kepada DPM UI; b. mempergunakan keterangan, bahan, data, informasi, atau dokumen lainnya yang diperolehnya pada waktu melaksanakan tugas yang melampaui

batas

kewenangannya

kecuali

untuk

kepentingan

penyidikan yang terkait dengan dugaan adanya pelanggaran. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua peraturan perundangundangan yang mengatur tentang Badan Audit Kemahasiswaan Universitas Indonesia dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini. Pasal 20 Hal-hal yang belum diatur dalam Undang-Undang ini akan diatur kemudian. Pasal 21 Dengan berlakunya undang-undang ini, maka Undang-undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Badan Audit Kemahasiswaan Universitas Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 22 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Pasal 23 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan UndangUndang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia.


Disahkan di Depok Pada tanggal 17 November 2016 Pukul 23.10 WIB KETUA DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA, ttd. ADLUL HAMIDI ZALNUR NPM. 1206209160 Diundangkan di Depok Pada tanggal 20 November 2016 KETUA KOMISI HUKUM DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA, ttd. ‘ABIIR MAHMUDI ISMA’IL NPM. 1206272532 LEMBARAN IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 5


PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG BADAN AUDIT KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS INDONESIA I. UMUM Keberadaan Badan Audit Kemahasiswaan Universitas Indonesia (BAK UI) sebagai lembaga tinggi di Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia sangat strategis, sebagai lembaga tinggi yang memiliki tugas dan wewenang penting dalam memeriksa dan mengawasi pengelolaan keuangan lembaga tingkat universitas. Beberapa tahun terakhir BAK UI mendapatkan tugas untuk mengaudit keuangan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonsia, Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa, Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia, dan Mahkamah Mahasiswa

Universitas

pemeriksaannya

dengan

Indoneisa,

serta

bijaksana

kepada

harus

memberikan

Anggota

Ikatan

hasil

Keluarga

Mahasiswa Universitas Indoneisa sesuai amanat konstitusi. Pasca amendemen Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indoneisa tahun 2015 kedudukan BAK UI menjadi lebih jelas. Oleh sebab itu, berdasarkan perubahan konstitusi serta tugas dan wewenang BAK UI, maka Undang-undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Badan Audit Kemahasiswaan Universitas Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Undang-undang ini mengatur tentang kedudukan dan keanggotaan, tugas dan wewenang, pemilihan dan pemberhentian, dan kekebalan dan larangan Badan Audit Kemahasiswaan Universitas Indonesia. Dengan berlakunya Undang-Undang ini, diharapkan: 1. membentuk peraturan sistem keuangan lembaga kemahasiswaan yang disusun berdasarkan prinsip transparansi, komunikasi dan tanggung jawab;


2. membentuk Badan Audit Kemahasiswaan yang bersifat bebas dan mandiri untuk memeriksa dan mengawasi pengelolaan keuangan lembaga kemahasiswaan tingkat universitas II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “mekanisme internal” adalah mekanisme yang ditentukan secara internal oleh Anggota BAK UI dalam menentukan susunan keanggotaan BAK UI. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Yang dimaksud dengan “pelanggaran keuangan” meliputi semua unsur pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini.


Huruf e Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan “pemeriksaan” adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar

pemeriksaan,

kecermatan,

kredibilitas,

untuk dan

menilai

kebenaran,

keandalan

informasi

mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan lembaga kemahasiswaan. Huruf b Yang dimaksud dengan “standar pemeriksaan” adalah patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan lembaga kemahasiswaan yang meliputi

standar

pemeriksaan,

dan

umum,

standar

standar

pelaporan

dipedomani oleh BAK UI. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h

pelaksanaan yang

wajib


Yang dimaksud dengan “setengah masa kepengurusan” adalah masa yang ditentukan oleh Kongres pada saat pelaksanaan

Penyampaian

Laporan

Kinerja

Tengah

Tahun. Yang dimaksud dengan “masa kepengurusan berakhir” adalah masa yang ditentukan oleh Kongres pada saat pelaksanaan Penyampaian Laporan Kinerja Akhir Tahun. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 7 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “kerugian keuangan” adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “ganti kerugian” adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada pihak yang dirugikan oleh seseorang atau lembaga kemahasiswaan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Ayat (4) Yang dimaksud dengan “sesuai kewenangannya” adalah DPM UI dapat menindaklanjuti hasil pemantauan dari BAK UI. Pasal 8 Huruf a Yang dimaksud dengan “pendapat” adalah pendapat yang diberikan oleh BAK UI termasuk di bidang pendapatan, pengeluaran, dan bidang lain yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan lembaga kemahasiswaan. Huruf b


Yang dimaksud dengan “keterangan ahli” adalah segala hal yang dinyatakan oleh BAK UI di sidang pengadilan MM UI. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Yang dimaksud dengan “organisasi underbouw” adalah organisasi sayap di bawah pengaruh partai politik. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Yang

dimaksud

pemberhentian berdasarkan

dengan

mahasiswa aturan

yang

“putus dari

studi”

kegiatan

berlaku

di

adalah akademik

lingkungan

Universitas Indonesia dikarenakan masalah administratif, evaluasi akademik, dan/atau mendapat sanksi atas pelanggaran tata tertib kehidupan kampus. Huruf h Cukup jelas. Huruf i


Cukup jelas. Huruf j Cukup jelas. Huruf k Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 13 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Pada waktu pengucapan sumpah lazimnya dipakai frasa tertentu sesuai dengan agama masing-masing, misalnya untuk penganut agama Islam didahului dengan frasa “Demi Allah”, untuk penganut agama Protestan dan Katolik diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”, untuk penganut agama Budha didahului dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”, dan untuk penganut agama Hindu didahului dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”. Tujuan sumpah merupakan tekad untuk memegang teguh UUD IKM UI serta aturan-aturan lain yang berlaku di lingkungan Universitas Indonesia yang mengandung konsekuensi berupa kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh Anggota BAK UI. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Ayat (1)


Dalam hal terjadi pemberhentian Anggota BAK UI, maka Kongres dapat melakukan pergantian antarwaktu kecuali dengan terjadi pemberhentian Anggota BAK UI mengakibatkan Anggota BAK UI yang dipersyaratkan kurang dari 3 Anggota sehingga Kongres menjadi wajib melakukan pergantian antarwaktu. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Pada waktu pengucapan sumpah lazimnya dipakai frasa tertentu sesuai dengan agama masing-masing, misalnya untuk penganut agama Islam didahului dengan frasa “Demi Allah”, untuk penganut agama Protestan dan Katolik diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”, untuk penganut agama Budha didahului dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”, dan untuk penganut agama Hindu didahului dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”. Tujuan sumpah merupakan tekad untuk memegang teguh UUD IKM UI serta aturan-aturan lain yang berlaku di lingkungan Universitas Indonesia yang mengandung konsekuensi berupa kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh Anggota BAK UI. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas.


Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas.


UNDANG-UNDANG IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA Menimbang:

a. bahwa setiap kekuasaan di dalam Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia harus dibatasi dan diatur oleh Undang-Undang Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia agar tidak terjadi kesewenangwenangan dan adanya kepastian hukum; b. bahwa

agar

terciptanya

ketertiban

lembaga

kemahasiswaan di dalam Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia; c. bahwa

Dewan

Perwakilan

Mahasiswa

Universitas

Indonesia memerlukan pengaturan untuk menjalankan fungsi sebagaimana mestinya; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia

tentang

Dewan

Perwakilan

Mahasiswa

Universitas Indonesia; Mengingat:

a. Pasal 2, Pasal 9, Pasal 18, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 30, dan Pasal 36, Pasal


40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 Undang-undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia Perubahan 2015; b. Undang-Undang Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; c. Undang-Undang Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia

Nomor

2

Tahun

2016

tentang

Kongres

Mahasiswa Universitas Indonesia; DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG

IKATAN

KELUARGA

MAHASISWA

UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1.

Ikatan Keluarga Mahasiwa Universitas Indonesia yang selanjutnya disingkat IKM UI adalah wadah formal dan legal bagi seluruh aktivitas kemahasiwaan di Universitas Indonesia.

2.

Kongres Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut Kongres adalah lembaga tinggi dalam IKM UI yang memiliki kewenangan konstitutif.

3.

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disingkat BEM UI adalah lembaga tinggi dalam IKM UI yang memiliki kekuasaan eksekutif.


4.

Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa yang selanjutnya disingkat MWA UI UM adalah lembaga yang ditugaskan untuk mewakili mahasiswa dalam Majelis Wali Amanat sebagai organ tertinggi di Universitas Indonesia.

5.

Dewan

Perwakilan

Mahasiswa

Universitas

Indonesia

yang

selanjutnya disingkat DPM UI adalah lembaga tinggi dalam IKM UI yang memiliki kekuasaan legislatif. 6.

Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disingkat MM UI adalah lembaga tinggi dalam IKM UI yang menjalankan kekuasaan yudikatif.

7.

Badan Audit Kemahasiswaan Universitas Indonesia yang selanjutnya disingkat BAK UI adalah lembaga tinggi yang dibentuk untuk melakukan

mekanisme

audit

keuangan

terhadap

lembaga

kemahasiswaan. 8.

Lembaga

Legislatif

Fakultas

adalah

lembaga

legislatif

yang

berkedudukan di tingkat fakultas. 9.

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat Anggota IKM UI dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga kemahasiswaan atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

10. Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disingkat UUD IKM UI adalah peraturan dasar bagi seluruh kegiatan kemahasiswaan di IKM UI. 11. Ketetapan

Kongres

Mahasiswa

Universitas

Indonesia

yang

selanjutnya disebut Ketetapan Kongres adalah peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh Kongres untuk menjalankan tugas dan wewenang. 12. Undang-undang Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut UU IKM UI adalah peraturan perundangundangan yang dibentuk oleh DPM UI dan usulan rancangannya dapat

berasal

dari

perorangan,

kelompok,

maupun

organisasi/lembaga selain lembaga kemahasiswaan di dalam IKM UI.


13. Ketetapan Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut Ketetapan DPM UI adalah peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh DPM UI untuk menjalankan Undangundang sebagaimana mestinya. 14. Keputusan Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut Keputusan DPM UI adalah Keputusan yang ditetapkan oleh DPM UI untuk menjalankan Undang-Undang dan/atau fungsi DPM UI sebagaimana mestinya. 15. Peraturan Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut Peraturan DPM UI adalah Peraturan yang ditetapkan oleh DPM UI untuk menjalankan ketentuan lebih lanjut yang diperintahkan oleh Undang-Undang. 16. Program Legislasi Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia yang

selanjutnya

disebut

Proleg

IKM

UI

adalah

instrumen

perencanaan pembentukan UU IKM UI yang disusun secara terukur dan terarah. 17. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang selanjutnya disingkat RKAT adalah rencana kerja dalam satu kali masa jabatan sebagai perwujudan cita-cita IKM UI yang diturunkan dalam bentuk Program Kerja sebagai acuan penyusunan kegiatan dan anggaran yang diselenggarakan suatu lembaga kemahasiswaan. 18. Mahasiswa adalah seluruh mahasiswa Universitas Indonesia dari semua jenjang yang ada di lingkungan Universitas Indonesia. BAB II KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN HAK Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 2 DPM UI mempunyai kedudukan sejajar dengan Kongres, BEM UI, MWA UI UM, BAK UI, dan MM UI.


Bagian Kedua Fungsi Pasal 3 (1) DPM UI mempunyai fungsi yaitu: a. legislasi; b. suksesi; c. pengawasan; d. pembinaan; e. keuangan; (2) Fungsi

Legislasi

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

huruf

a

dilaksanakan sebagai perwujudan DPM UI selaku pemegang kekuasaan membentuk UU IKM UI. (3) Fungsi

Suksesi

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

huruf

b

dilaksanakan sebagai perwujudan DPM UI selaku penanggung jawab penyelenggaraan Pemira IKM UI. (4) Fungsi Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan

melalui

pengawasan

atas

pelaksanaan

Peraturan

Perundang-undangan serta RKAT BEM UI dan MWA UI UM. (5) Fungsi Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan sebagai perwujudan DPM UI selaku penanggung jawab penyelenggaraan Pembinaan Anggota IKM UI. (6) Fungsi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan untuk membahas dan mengesahkan terhadap RKAT yang diajukan oleh BEM UI dan MWA UI UM. Bagian Ketiga Hak Pasal 4 (1) DPM UI mempunyai hak yaitu: a. interplasi; b. angket;


c. melaksanakan rapat dengar pendapat. (2) Hak Interplasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Hak DPM UI untuk meminta keterangan kepada BEM UI dan/atau MWA UI UM mengenai kebijakan BEM UI dan/atau MWA UI UM yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan mahasiswa. (3) Hak Angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Hak DPM UI untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan BEM UI dan MWA UI UM yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan mahasiswa yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. (4) Hak melaksanakan rapat dengan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Hak DPM UI untuk melaksanakan rapat dengar pendapat atas: a. kebijakan BEM UI dan/atau MWA UI UM atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Universitas Indonesia; b. tindak lanjut pelaksanaan hak interplasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (3); c. dugaan bahwa Ketua dan/atau Wakil Ketua BEM UI dan/atau MWA UI UM melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Ketua dan/atau Wakil Ketua BEM UI dan/atau MWA UI UM. BAB III TUGAS DAN WEWENANG Bagian Kesatu Tugas Pasal 5 (1) DPM UI memiliki tugas yaitu: a. merancang dan menetapan Prosedur Pengawasan BEM UI dan MWA UI UM;


b. merancang mekanisme penerimaaan dan penindaklanjutan anggaran keuangan BEM UI dan MWA UI UM; c. merumuskan konsep Pembinaan Anggota IKM UI; d. merumuskan konsep penyelenggaraan Pemira IKM UI; e. merancang dan menetapkan Program Legislasi IKM UI; f. menampung aspirasi mahasiswa atau lembaga kemahasiswaan dan menyalurkannya kepada pemangku kepentingan yang terkait; g. memberikan Laporan Keuangan kepada BAK UI; h. memberikan Laporan Penyampaian Kinerja kepada Kongres. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas diatur dalam Peraturan DPM UI. Bagian Kedua Wewenang Pasal 6 (1) DPM UI memiliki wewenang yaitu: a. membentuk Produk Hukum DPM UI, yaitu UU IKM UI, Ketetapan DPM UI, Keputusan DPM UI, dan Peraturan DPM UI; b. menerima Rancangan UU IKM UI dari Anggota IKM UI; c. menjaring aspirasi mahasiswa dalam Perumusan Rancangan UU IKM UI; d. mengawasi pelaksanaan UUD IKM UI dan peraturan-peraturan yang berlaku di IKM UI; e. mengadakan rapat dengar pendapat dengan BEM UI dan MWA UI UM; f. mengawasi pelaksanaan program kerja serta kebijakan BEM UI dan MWA UI UM; g. mengusulkan pemberhentian Ketua dan/atau Wakil Ketua BEM UI dari masa jabatannya; h. mengusulkan pemberhentian Anggota MWA UI UM dari masa jabatannya; i. menyelenggarakan Pembinaan Anggota IKM UI; j. memberikan status keanggotaan kepada Anggota IKM UI;


k. menyelenggarakan Pemira IKM UI; l. melakukan koordinasi dengan lembaga kemahasiswaan tingkat universitas dan fakultas. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan wewenang diatur dalam Peraturan DPM UI. Pasal 7 (1) Dalam menjalankan tugas dan wewenang, DPM UI wajib mendasarkan pada RKAT yang ditetapkan oleh DPM UI. (2) Ketentuan lebih lanjut tentang RKAT DPM UI diatur dengan Keputusan DPM UI. BAB IV KEANGGOTAAN Bagian Kesatu Keanggotaan Pasal 8 (1) DPM UI mempunyai anggota yang terdiri atas: a. anggota yang dipilih melalui Pemira IKM UI; b. anggota yang dipilih melalui mekanisme fakultas. (2) Keanggotaan DPM UI terdiri dari 1 (satu) orang dari setiap fakultas. (3) Keanggotaan DPM UI disahkan melalui Ketetapan Kongres. Pasal 9 (1) Anggota DPM UI memegang jabatan selama 1 (satu) kali masa kepengurusan dan sesudahnya dapat dipilih kembali. (2) Masa jabatan Anggota DPM UI berakhir setelah terjadi serah terima jabatan kepada kepengurusan tahun berikutnya. (3) Setiap Anggota DPM UI kecuali Pimpinan DPM UI, harus terbagi dalam setiap Komisi DPM UI.


Bagian Kedua Hak Anggota Pasal 10 Anggota DPM UI berhak: a. mengajukan usul rancangan Produk Hukum DPM UI; b. mengajukan usul pengubahan UU IKM UI; c. mengusulkan pemberhentian Anggota DPM UI; d. menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan; e. memilih dan dipilih; f. membela diri. Bagian Ketiga Kewajiban Anggota Pasal 11 Anggota DPM UI berkewajiban: a. memegang teguh sumpah jabatan; b. menaati dan melaksanakan UUD IKM UI dan aturan-aturan lain yang berlaku di IKM UI; c. mengikuti persidangan yang diselenggarakan oleh DPM UI; d. mematuhi segala keputusan yang dihasilkan oleh DPM UI; e. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain; f. mendahulukan kepentingan IKM UI di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan; g. menyerap dan menghimpun aspirasi fakultas masing-masing melalui kunjungan kerja secara berkala. Bagian Keempat Pemberhentian Anggota


Pasal 12 Anggota DPM UI dapat diberhentikan dengan hormat atau dengan tidak hormat dari keanggotaan DPM UI. Pasal 13 (1) Anggota DPM UI diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dengan Keputusan DPM UI karena: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang disebabkan sakit jasmani atau rohani dan/atau keadaan kahar; c. telah berakhir masa jabatannya. (2) Ketentuan

mengenai

mekanisme

pengunduran

diri

diatur

dalam

Peraturan DPM UI. Pasal 14 (1) Anggota DPM UI diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya dengan

Ketetapan

Kongres

atas

usul

Anggota

DPM

UI

setelah

mendapatkan Keputusan MM UI karena: a. melakukan pelanggaran terhadap UUD IKM UI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di IKM UI; b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota DPM UI. (2) Pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Hakim Kontitusi MM UI. Pasal 15 (1) Apabila Anggota DPM UI diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau Pasal 14 dapat diadakan pengangkatan penggantian antarwaktu Anggota DPM UI sesuai dengan syarat-syarat dan tata cara sesuai dengan mekanisme fakultas masing-masing serta disahkan melalui Ketetapan Kongres.


(2) Pelantikan Anggota DPM UI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 4 (empat) minggu terhitung sejak tanggal pemberhentian Anggota. (3) Pelantikan Anggota DPM UI dilakukan dengan bersumpah menurut agama dengan sungguh-sungguh di hadapan sidang paripurna Kongres. (4) Anggota DPM UI pengganti melanjutkan sisa masa jabatan Anggota DPM UI yang digantikannya. Pasal 16 (1) Anggota DPM UI dapat dinonaktifkan sementara dari jabatannya melalui Keputusan DPM UI. (2) Ketentuan mengenai penonaktifan sementara diatur dalam Peraturan DPM UI. Bagian Kelima Larangan Pasal 17 Setiap Anggota DPM UI dilarang untuk: a. menjadi pengurus BEM UI, MWA UI UM, MM UI, dan BAK UI; b. menjadi pengurus inti UKM; c. menjadi pengurus lembaga eksekutif dan legislatif tingkat fakultas. BAB V ALAT KELENGKAPAN Pasal 18 (1) Alat Kelengkapan DPM UI terdiri atas: a. Pimpinan; b. Komisi; c. Badan Kelengkapan; d. Panitia Khusus; e. Alat kelengkapan lain yang dianggap perlu.


(2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Penanggung Jawab tertinggi di DPM UI yang terdiri atas: a. Ketua DPM UI; b. Wakil Ketua DPM UI. (3) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Alat Kelengkapan yang dibentuk untuk memudahkan tugas dan fungsi DPM UI yang jumlah dan bidang tugasnya disesuaikan dengan kebutuhan. (4) Badan Kelengkapan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Alat Kelengkapan yang dibentuk untuk memudahkan tugas dan fungsi internal DPM UI yang terdiri atas: a. Sekretaris Jenderal; b. Bendahara; c. Divisi. (5) Badan Kelengkapan dipimpin oleh Sekretaris Jenderal. (6) Ketentuan mengenai pengisian susunan Alat Kelengkapan DPM UI diatur dalam Keputusan DPM UI. Pasal 19 Ketentuan lebih lanjut tentang tugas dan wewenang Alat Kelengkapan DPM UI diatur dalam Peraturan DPM UI. BAB VI PENGAMBILAN KEPUTUSAN DPM UI Pasal 20 (1) Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat. (2) Jika musyawarah tidak tercapai, maka dapat diadakan lobi, setelah itu dilanjutkan pengambilan keputusan secara musyawarah mufakat. (3) Jika ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dapat dilakukan secara pemungutan suara. (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pengambilan keputusan diatur dalam Peraturan DPM UI.


BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 21 Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua peraturan perundangundangan yang mengatur tentang Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini. Pasal 22 Hal-hal yang belum diatur dalam Undang-Undang ini akan diatur kemudian. Pasal 23 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Pasal 24 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan UndangUndang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia.


Disahkan di Depok pada tanggal 28 Desember 2016 Pukul 15.31 WIB KETUA DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA, ttd. ADLUL HAMIDI ZALNUR NPM. 1206209160 Diundangkan di Depok Pada tanggal 29 Desember 2016 KETUA KOMISI HUKUM, Ttd. ‘ABIIR MAHMUDI ISMA’IL NPM. 1206272532 LEMBARAN IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 6


PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA I. UMUM Pada dasarnya keberadaan Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia sebagai lembaga tinggi di Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia sangat penting, yaitu sebagai lembaga legislatif yang memiliki fungsi penting, yaitu legislasi, suksesi, keuangan, pengawasan, dan pembinaan. Pada tahun 2015 dan sebelumnya, keanggotaan Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia masih berasal dari Anggota Independen yang dipilih melalui Pemira IKM UI dan external officio. Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar IKM UI 2015, Anggota DPM UI hanya dari pemilihan raya dan mekanisme fakultas masing-masing yang bertanggung jawab di tingkat Universitas Indonesia. Selain itu, belum ada peraturan yang membahas mekanisme pemberhentian Anggota DPM UI sehingga pada tahun-tahun sebelumnya terdapat Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia yang bermasalah namun belum memiliki dasar hukum yang jelas. Undang-undang ini mengatur tentang kedudukan, fungsi, dan hak, tugas dan wewenang, keanggotaan, alat kelengkapan, dan pengambilan keputusan DPM UI. Dengan berlakunya undang-undang ini, diharapkan: 1. tidak terjadi kesewenang-wewenangan dan adanya kepastian hukum; 2. terciptanya ketertiban lembaga kemahasiswaan di dalam IKM UI; 3. sebagai pengaturan DPM UI untuk menjalankan fungsi sebagaimana mestinya.


II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas . Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan “syarat� adalah segala bentuk tugas dan kewajiban yang harus dijalankan sebagai Ketua dan/atau Wakil Ketua BEM UI dan/atau MWA UI UM. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Ayat (1) Huruf a


Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan “mekanisme fakultas” adalah mekanisme berbentuk forum lembaga yang dilakukan dengan melibatkan anggota IKM fakultas masing-masing. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 9 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “harus terbagi” adalah setiap Anggota DPM UI harus mengisi salah satu komisi dan tidak ada komisi yang tidak memiliki Anggota DPM UI. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f


Yang

dimaksud

dengan

“kepentingan

IKM

UI”

adalah

kepentingan sesuai dengan Pembukaan UUD IKM UI. Huruf g Yang dimaksud dengan “fakultas masing-masing” yaitu fakultas tempat Anggota DPM UI yang bersangkutan berasal. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Sakit jasmani atau rohani harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang memiliki surat izin praktik. Yang dimaksud dengan “keadaan kahar” adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak

dapat

dihindarkan

sehingga

tugas

kewajiban

melaksanakan

dan

tidak

dapat

sebagaimana

mestinya, seperti musibah, masalah finansial, bencana dan lain-lain. Huruf c Cukup jelas. Pasal 14 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan “syarat” adalah segala bentuk tugas dan kewajiban yang harus dijalankan sebagai Anggota DPM UI. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 15


Ayat (1) Yang

dimaksud

dengan

“mekanisme

fakultas”

adalah

mekanisme berbentuk forum lembaga yang dilakukan dengan melibatkan anggota IKM fakultas masing-masing. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan “lembaga eksekutif” adalah Badan Eksekutif Mahasiswa yang berkedudukan di fakultas. Pasal 18 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Wakil Ketua DPM UI sebagai pimpinan jumlahnya disesuai dengan kebutuhan pada masing-masing masa jabatan. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.


Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas.


UNDANG-UNDANG IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA Menimbang:

a. bahwa setiap kekuasaan di dalam Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia harus dibatasi dan diatur oleh Undang-Undang Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia agar tidak terjadi kesewenangwenangan dan adanya kepastian hukum; b. bahwa

agar

terciptanya

ketertiban

lembaga

kemahasiswaan di dalam Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia; c. bahwa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia memerlukan

pengaturan

untuk

menjalankan

fungsi

sebagaimana mestinya; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia tentang Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia; Mengingat:

a. Pasal 2, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 23, Pasal


30, Pasal 32, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 Undang-undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia Perubahan 2015; b. Undang-Undang Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; c. Undang-Undang Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia

Nomor

2

Tahun

2016

tentang

Kongres

Mahasiswa Universitas Indonesia; d. Undang-Undang Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia; DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG

IKATAN

KELUARGA

MAHASISWA

UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1.

Ikatan Keluarga Mahasiwa Universitas Indonesia yang selanjutnya disingkat IKM UI adalah wadah formal dan legal bagi seluruh aktivitas kemahasiwaan di Universitas Indonesia.

2.

Kongres Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut Kongres adalah lembaga tinggi dalam IKM UI yang memiliki kewenangan konstitutif.


3.

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disingkat BEM UI adalah lembaga tinggi dalam IKM UI yang memiliki kekuasaan eksekutif.

4.

Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa yang selanjutnya disingkat MWA UI UM adalah lembaga yang ditugaskan untuk mewakili mahasiswa dalam Majelis Wali Amanat sebagai organ tertinggi di Universitas Indonesia.

5.

Dewan

Perwakilan

Mahasiswa

Universitas

Indonesia

yang

selanjutnya disingkat DPM UI adalah lembaga tinggi dalam IKM UI yang memiliki kekuasaan legislatif. 6.

Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disingkat MM UI adalah lembaga tinggi dalam IKM UI yang menjalankan kekuasaan yudikatif.

7.

Badan Audit Kemahasiswaan Universitas Indonesia yang selanjutnya disingkat BAK UI adalah lembaga tinggi yang dibentuk untuk melakukan

mekanisme

audit

keuangan

terhadap

lembaga

kemahasiswaan. 8.

Lembaga

eksekutif

fakultas

adalah

lembaga

eksekutif

yang

berkedudukan di tingkat fakultas. 9.

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat Anggota IKM UI dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga kemahasiswaan atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan

10. Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disingkat UUD IKM UI adalah peraturan dasar bagi seluruh kegiatan kemahasiswaan di IKM UI. 11. Ketetapan

Kongres

Mahasiswa

Universitas

Indonesia

yang

selanjutnya disebut Ketetapan Kongres adalah peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh Kongres untuk menjalankan tugas dan wewenang. 12. Ketetapan Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut Ketetapan DPM UI adalah peraturan perundang-


undangan yang ditetapkan oleh DPM UI untuk menjalankan Undangundang sebagaimana mestinya. 13. Keputusan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut Keputusan BEM UI adalah Keputusan yang ditetapkan oleh BEM UI untuk menjalankan Undang-Undang dan/atau Fungsi BEM UI sebagaimana mestinya. 14. Peraturan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutanya disebut Peraturan BEM UI adalah Peraturan yang ditetapkan oleh BEM UI untuk menjalankan ketentuan lebih lanjut yang diperintahkan oleh Undang-Undang. 15. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang selanjutnya disingkat RKAT adalah rencana kerja dalam satu kali masa jabatan sebagai perwujudan cita-cita IKM UI yang diturunkan dalam bentuk Program Kerja sebagai acuan penyusunan kegiatan dan anggaran yang diselenggarakan suatu lembaga kemahasiswaan. 16. Mahasiswa adalah seluruh mahasiswa Universitas Indonesia dari semua jenjang yang ada di lingkungan Universitas Indonesia. BAB II GARIS-GARIS BESAR HALUAN KERJA BEM UI Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan Pasal 2 Maksud ditetapkan GBHK BEM UI yaitu: a. memberikan arah bagi DPM UI dalam mengawasi kinerja BEM UI; b. memberikan landasan dan asas kerja bagi BEM UI. Pasal 3 Tujuan ditetapkannya GBHK BEM UI adalah:


a. mewujudkan

perbaikan

dalam

bidang

pendidikan,

penelitian,

kesejahteraan, hukum, politik, dan sosial kemasyarakatan di dalam maupun luar Universitas Indonesia; b. mewujudkan kehidupan kemahasiswaan di Universitas Indonesia yang dinamis, produktif, dan berkesinambungan. Bagian Kedua Landasan dan Asas Pasal 4 GBHK BEM UI disusun berlandaskan: a. Tri Darma Perguruan Tinggi; b. UUD IKM UI. Pasal 5 (1) GBHK BEM UI disusun berasaskan: a. Iman dan takwa, yaitu bahwa segala usaha dan kegiatan BEM UI harus mampu mengarahkan mahasiswa untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. Kebermanfaatan, yaitu segala usaha dan kegiatan BEM UI harus dirasakan pengaruhnya dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi seluruh mahasiswa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya; c. Partisipasi, yaitu bahwa segala usaha dan kegiatan BEM UI harus memberikan kesempatan kepada sebanyak-banyaknya mahasiswa untuk terlibat aktif, berpendapat dan berekspresi; d. Kekeluargaan, yaitu bahwa segala usaha dan kegiatan BEM UI harus mampu membentuk iklim kekeluargaan di antara mahasiswa dalam lingkup IKM UI; e. Intelektual, yaitu BEM UI perlu menguasai, menerapkan, dan mengembangkan budaya ilmiah dalam pelaksanaan program kerja;


f. Keadilan, yaitu segala hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban perlu ditempatkan pada posisi yang semestinya, termasuk dalam koordinasi kelembagaan eksekutif; g. Akuntabilitas,

yaitu

setiap

kegiatan

BEM

UI

dapat

dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada seluruh mahasiswa dan pihak-pihak yang terkait; h. Proporsional, yaitu segala usaha dan kegiatan BEM UI bersifat proporsional dalam pemenuhan aspek dan asas yang telah ditentukan dalam GBHK; i. Legal, yaitu bahwa segala usaha dan kegiatan BEM UI harus melalui proses komunikasi dengan DPM UI serta mendapatkan pengesahan dari DPM UI. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai GBHK BEM UI diatur dengan Ketetapan DPM UI. BAB III KEDUDUKAN DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 6 BEM UI mempunyai kedudukan sejajar dengan Kongres, MWA UI UM, DPM UI, BAK UI, dan MM UI. Bagian Kedua Fungsi Pasal 7 (1) BEM UI mempunyai fungsi yaitu: a. eksekusi; b. koordinasi; c. penyikapan politik luar;


d. advokasi. (2) Fungsi Eksekusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sebagai perwujudan BEM UI dalam memegang kekuasaan eksekutif menurut UUD IKM UI. (3) Fungsi Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui koordinasi atas kebijakan BEM UI kepada lembaga eksekutif fakultas. (4) Fungsi penyikapan politik luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sebagai perwujudan BEM UI dalam menyikapi segala bentuk dinamika politik yang terjadi di regional, nasional, maupun internasional. (5) Fungsi Advokasi dilaksanakan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

sebagai

perwujudan

BEM

UI

dalam

mengadvokasi

mahasiswa terkait hal dan fasilitas di tingkat universitas, BAB IV TUGAS DAN WEWENANG Bagian Kesatu Tugas Pasal 8 (1) BEM UI memiliki tugas yaitu: a. melaksanakan segala peraturan yang berlaku di IKM UI; b. mengupayakan peningkatan kesejahteraan mahasiswa; c. menghadiri rapat dengar pendapat yang diadakan DPM UI; d. menyerap, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa; e. mengajukan rancangan program kerja dan anggaran BEM UI kepada DPM UI; f. memberikan laporan keuangan kepada BAK UI; g. memberikan laporan penyampaian kinerja kepada Kongres; h. melakukan koordinasi dengan lembaga eksekutif fakultas;


(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas diatur dalam Peraturan BEM UI. Bagian Kedua Wewenang Pasal 9 (1) BEM UI memiliki wewenang yaitu: a. membentuk Peraturan BEM UI; b. melakukan koordinasi dengan lembaga eksekutif fakultas; c. menyikapi politik luar atas nama IKM UI; d. melakukan advokasi mahasiswa dalam hal dana dan fasilitas tingkat universitas; e. mengkoordinasikan Paguyuban. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan wewenang diatur dalam Peraturan BEM UI. Pasal 10 (1) Dalam menjalankan tugas dan wewenang, BEM UI wajib membuat RKAT BEM UI mendasarkan pada GBHK BEM UI yang ditetapkan oleh DPM UI. (2) Ketentuan lebih lanjut tentang RKAT BEM UI diatur dalam Ketetapan DPM UI. BAB V KEPENGURUSAN BEM UI Bagian Kesatu Kepengurusan Pasal 11 (1) Dalam menjalankan kepengurusan BEM UI, Ketua BEM UI mengangkat Pengurus BEM UI. (2) Pengurus BEM UI disahkan melalui Keputusan BEM UI.


Bagian Kedua Masa Kepengurusan Pasal 12 (1) Ketua dan Wakil Ketua BEM UI memegang jabatan selama satu kali masa kepengurusan dan sesudahnya tidak dapat dipilih kembali. (2) Masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua BEM UI berakhir setelah terjadi serah terima jabatan kepada kepengurusan tahun berikutnya. Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Pasal 13 Ketua BEM UI berhak: a. mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada DPM UI untuk kemudian mendapatkan persetujuan bersama; b. membentuk Peraturan dan Keputusan BEM UI; c. mengangkat dan memberhentikan pengurus BEM UI; d. mengajuan 2 (dua) calon Wakil Ketua BEM UI apabila terjadi kekosongan Wakil Ketua BEM UI; e. melakukan koordinasi dengan lembaga eksekutif fakultas. Pasal 14 Ketua BEM UI berkewajiban: a. memegang teguh sumpah jabatan; b. menaati dan melaksanakan UUD IKM UI dan aturan-aturan lain yang berlaku di IKM UI; c. memimpin dan mengarahkan BEM UI untuk menjalankan tugas dan wewenang BEM UI; d. membentuk kepengurusan BEM UI yang bersifat terbuka untuk umum; e. membentuk kepanitiaan BEM UI yang bersifat terbuka untuk umum.


Pasal 15 Dalam menjalankan kewajibannya, Ketua BEM UI dibantu oleh 1 (satu) orang Wakil Ketua. Bagian Keempat Pemberhentian Pasal 16 Ketua dan/atau Wakil Ketua BEM UI dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari Kepengurusan BEM UI. Pasal 17 (1) Ketua dan/atau Wakil Ketua BEM UI diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dengan Ketetapan Kongres karena: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang disebabkan sakit jasmani atau rohani dan/atau keadaan kahar; c. telah berakhir masa jabatannya; (2) Ketentuan

mengenai

mekanisme

pengunduran

diri

diatur

dalam

Peraturan BEM UI. Pasal 18 (1) Ketua dan/atau Wakil Ketua BEM UI diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya dengan Ketetapan Kongres atas usul Anggota DPM UI setelah mendapatkan keputusan MM UI karena: a. melakukan pelanggaran terhadap UUD IKM UI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di IKM UI; b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Ketua dan/atau Wakil Ketua BEM UI. (2) Pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Hakim Kontitusi MM UI.


BAB VI STRUKTUR BEM UI Pasal 19 (1) Struktur BEM UI sekurang-kurangnya terdiri atas: a. Pengurus Inti; b. Pengurus Harian; c. Staf. (2) Pengurus Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penanggung jawab tinggi yang dibentuk untuk menjalankan tugas dan wewenang BEM UI. (3) Pengurus Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Pengurus yang dibentuk untuk memudahkan tugas dan wewenang BEM UI yang jumlah dan bidang tugasnya disesuaikan dengan kebutuhan. (4) Ketentuan mengenai pengisian struktur BEM UI diatur dalam Keputusan BEM UI. Pasal 20 Ketentuan lebih lanjut tentang tugas dan wewenang Struktur BEM UI diatur dalam Peraturan BEM UI. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 21 Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua peraturan perundangundangan yang mengatur tentang Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini. Pasal 22 Hal-hal yang belum diatur dalam Undang-Undang ini akan diatur kemudian.


Pasal 23 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Pasal 24 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan UndangUndang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia. Disahkan di Depok pada tanggal 29 Desember 2016 Pukul 12.29 WIB KETUA DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA, ttd. ADLUL HAMIDI ZALNUR NPM. 1206209160 Diundangkan di Depok Pada tanggal 30 Desember 2016 KETUA KOMISI HUKUM, Ttd. ‘ABIIR MAHMUDI ISMA’IL NPM. 1206272532 LEMBARAN IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 7


PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA I. UMUM Pada dasarnya keberadaan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia sebagai lembaga tinggi di Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia sangat penting, yaitu sebagai lembaga eksekutif yang memiliki fungsi penting, yaitu memegang kekuasaan eksekutif menurut UUD IKM UI. Pada tahun 2015 dan sebelumnya, pengaturan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia mengacu pada Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia tahun 2006. Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar IKM UI 2015, terjadi perubahan yang signifikan akan keberadaan BEM UI di lingkungan IKM UI. Selain itu, setiap kekuasaan di dalam Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia harus dibatasi dan diatur oleh Undang-Undang Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dan adanya kepastian hukum. Sehingga diperlukan pengaturan untuk BEM UI agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya. Undang-undang ini mengatur tentang Garis-garis Besar Haluan Kerja BEM UI, kedudukan dan fungsi BEM UI, tugas dan wewenang BEM UI, kepengurusan BEM UI, dan struktur BEM UI. Dengan berlakunya UndangUndang ini, diharapkan: 1. tidak terjadi kesewenang-wewenangan dan adanya kepastian hukum 2. terciptanya ketertiban lembaga kemahasiswaan di dalam IKM UI. 3. sebagai pengaturan BEM UI untuk menjalankan fungsi sebagaimana mestinya.


II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas. Huruf d Yang dimaksud dengan “aspirasi” adalah dalam hal pendidikan, dana, fasilitas, dan lain-lain sesuai dengan GBHK BEM UI. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g


Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 9 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Yang dimaksud dengan “paguyuban� adalah perkumpulan yang bersifat kedaerahan yang didirikan oleh Anggota IKM UI. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Huruf a Cukup jelas. Huruf b


Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Yang dimaksud dengan “kepanitian” adalah program kerja eksternal BEM UI dan memberikan kebermanfaatan bagi publik sesuai dengan GBHK BEM UI. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Sakit jasmani atau rohani harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang memiliki surat izin praktik. Yang dimaksud dengan “keadaan kahar” adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak

dapat

melaksanakan

dihindarkan

sehingga

tugas

kewajiban

dan

tidak

dapat

sebagaimana

mestinya seperti musibah, masalah finansial, bencana, dan lain-lain. Huruf c Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 18 Ayat (1) Huruf a


Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan “syarat� adalah segala bentuk tugas dan kewajiban harus dijalankan sebagai Ketua dan/atau Wakil Ketua BEM UI. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas.


UNDANG-UNDANG IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA UNSUR MAHASISWA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA Menimbang:

a. bahwa setiap kekuasaan di dalam Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia harus dibatasi dan diatur oleh Undang-Undang Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia agar tidak terjadi kesewenangwenangan dan adanya kepastian hukum; b. bahwa

agar

terciptanya

ketertiban

lembaga

kemahasiswaan di dalam Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia; c. bahwa Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa memerlukan pengaturan untuk menjalankan fungsi sebagaimana mestinya; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia

tentang

Majelis

Wali

Amanat

Universitas

Indonesia Unsur Mahasiswa; Mengingat:

a. Pasal 2, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 30, Pasal 32, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42,


Pasal 43, Pasal 44 Undang-undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia Perubahan 2015; b. Undang-Undang Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; c. Undang-Undang Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia

Nomor

2

Tahun

2016

tentang

Kongres

Mahasiswa Universitas Indonesia; d. Undang-Undang Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia; DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG UNIVERSITAS

IKATAN

INDONESIA

KELUARGA TENTANG

MAHASISWA

MAJELIS

WALI

AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA UNSUR MAHASISWA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1.

Ikatan Keluarga Mahasiwa Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut IKM UI adalah wadah formal dan legal bagi seluruh aktivitas kemahasiwaan di UI.

2.

Kongres Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut Kongres adalah lembaga tinggi dalam IKM UI yang memiliki kewenangan konstitutif.


3.

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disingkat BEM UI adalah lembaga tinggi dalam IKM UI yang memiliki kekuasaan eksekutif.

4.

Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa yang selanjutnya disingkat MWA UI UM adalah lembaga yang ditugaskan untuk mewakili mahasiswa dalam Majelis Wali Amanat sebagai organ tertinggi di Universitas Indonesia.

5.

Dewan

Perwakilan

Mahasiswa

Universitas

Indonesia

yang

selanjutnya disingkat DPM UI adalah lembaga tinggi dalam IKM UI yang memiliki kekuasaan legislatif. 6.

Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disingkat MM UI adalah lembaga tinggi dalam IKM UI yang menjalankan kekuasaan yudikatif.

7.

Badan Audit Kemahasiswaan Universitas Indonesia yang selanjutnya disingkat BAK UI adalah lembaga tinggi yang dibentuk untuk melakukan

mekanisme

audit

keuangan

terhadap

lembaga

kemahasiswaan. 8.

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat Anggota Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga kemahasiswaan atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

9.

Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disingkat UUD IKM UI adalah peraturan dasar bagi seluruh kegiatan kemahasiswaan di IKM UI.

10. Ketetapan

Kongres

Mahasiswa

Universitas

Indonesia

yang

selanjutnya disebut Ketetapan Kongres adalah peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh Kongres untuk menjalankan tugas dan wewenang. 11. Ketetapan Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut Ketetapan DPM UI adalah peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh DPM UI untuk menjalankan Undangundang sebagaimana mestinya.


12. Peraturan

Majelis

Wali

Amanat

Universitas

Indonesia

Unsur

Mahasiswa yang selanjutanya disebut Peraturan MWA UI UM adalah Peraturan yang ditetapkan oleh MWA UI UM untuk menjalankan ketentuan lebih lanjut yang diperintahkan oleh Undang-Undang. 13. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang selanjutnya disingkat RKAT adalah rencana kerja dalam satu kali masa jabatan sebagai perwujudan cita-cita IKM UI yang diturunkan dalam bentuk Program Kerja sebagai acuan penyusunan kegiatan dan anggaran yang diselenggarakan suatu lembaga kemahasiswaan. 14. Mahasiswa adalah seluruh mahasiswa Universitas Indonesia dari semua jenjang yang ada di lingkungan Universitas Indonesia. BAB II GARIS-GARIS BESAR HALUAN KERJA MWA UI UM Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan Pasal 2 Maksud ditetapkan GBHK MWA UI UM yaitu: a. memberikan arah bagi DPM UI dalam mengawasi kinerja MWA UI UM; b. memberikan landasan dan asas kerja bagi MWA UI UM. Pasal 3 Tujuan ditetapkannya GBHK MWA UI UM adalah: a. mewujudkan

perbaikan

dalam

penyusunan

dan

pelaksanaan

kebijakan yang terkait dengan kehidupan mahasiswa; b. mewujudkan kehidupan kemahasiswaan di Universitas Indonesia yang dinamis, produktif, dan berkesinambungan. Bagian Kedua Landasan dan Asas


Pasal 4 GBHK MWA UI UM disusun berlandaskan: a. Tri Darma Perguruan Tinggi; b. UUD IKM UI. Pasal 5 (1) GBHK MWA UI UM disusun berasaskan: a. Manfaat, yaitu setiap usaha dan kegiatan MWA UI UM harus dirasakan pengaruh dan manfaatnya bagi seluruh mahasiswa; b. Partisipasi, yaitu bahwa segala usaha dan kegiatan MWA UI UM harus memberikan kesempatan kepada sebanyak-banyaknya mahasiswa untuk terlibat aktif, berpendapat dan berekspresi; c. Intelektual, yaitu MWA UI UM perlu menguasai, menerapkan, dan mengembangkan budaya ilmiah dalam pelaksanaan program kerja; d. Keadilan, yaitu setiap hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban perlu ditempatkan pada posisi yang semestinya, termasuk dalam koordinasi kelembagaan; e. Akuntabilitas,

yaitu

setiap

kegiatan

MWA

UI

UM

dapat

dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada seluruh mahasiswa dan pihak-pihak yang terkait; f. Proporsional, yaitu segala usaha dan kegiatan MWA UI UM bersifat proporsional dalam pemenuhan aspek dan asas yang telah ditentukan dalam GBHK; g. Legal, yaitu bahwa segala usaha dan kegiatan MWA UI UM harus melalui proses komunikasi dengan DPM UI serta mendapatkan pengesahan dari DPM UI. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai GBHK MWA UI UM diatur dalam Ketetapan DPM UI. BAB III KEDUDUKAN DAN FUNGSI MWA UI UM


Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 6 (1) MWA UI UM adalah anggota aktif Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia yang mewakili mahasiswa dalam Majelis Wali Amanat sebagai organ tinggi di Universitas Indonesia. (2) MWA UI UM mempunyai kedudukan sejajar dengan Kongres, DPM UI, BEM UI, BAK UI, dan MM UI. Bagian Kedua Fungsi Pasal 7 (1) MWA UI UM mempunyai fungsi: a. advokasi; b. pengawasan. (2) Fungsi yang dimiliki oleh MWA UI UM bertujuan untuk pengendalian umum atas pengelolaan universitas dan melakukan penilaian kinerja pimpinan universitas atas dasar kepentingan mahasiswa. Pasal 8 Fungsi advokasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan sebagai perwujudan tugas menyuarakan kepentingan mahasiswa Universitas Indonesia di dalam forum Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia. BAB IV TUGAS DAN WEWENANG MWA UI UM Bagian Kesatu Tugas


Pasal 9 (1) MWA UI UM memiliki tugas yaitu: a. melakukan fungsi pelayanan dan advokasi mahasiswa di bidang akademik dan nonakademik sesuai dengan wewenang Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia; b. menghadiri rapat dengar pendapat yang diadakan DPM UI; c. menjaring aspirasi dari mahasiswa yang kemudian diolah dan diperjuangkan dalam rapat Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia; d. memberikan informasi kebijakan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia yang bersifat terbuka kepada mahasiswa; e. membuat dan melaksanakan program kerja berdasarkan UUD IKM UI maupun aturan-aturan yang mengaturnya di Universitas Indonesia sesuai dengan kebutuhan; f. memberikan laporan keuangan kepada BAK UI; g. memberikan laporan penyampaian kinerja kepada Kongres; h. melakukan koordinasi dengan lembaga kemahasiswaan yang lain apabila dibutuhkan; (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas diatur dalam Peraturan MWA UI UM. Bagian Kedua Wewenang Pasal 10 (1) MWA UI UM memiliki wewenang yaitu: a. mewakili mahasiswa dalam pemberian pendapat dan pengambilan keputusan di Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa; b. memiliki akses informasi ke semua lembaga kemahasiswaan dalam IKM UI dalam rangka menjalankan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku; (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan wewenang diatur dalam Peraturan MWA UI UM.


Pasal 11 (1) Dalam menjalakankan tugas dan wewenang, MWA UI UM wajib membuat RKAT MWA UI UM mendasarkan pada GBHK MWA UI UM yang ditetapkan oleh DPM UI. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai RKAT MWA UI UM diatur dalam Ketetapan DPM UI. BAB V KEANGGOTAAN MWA UI UM Bagian Kesatu Keanggotaan Pasal 12 (1) Anggota MWA UI UM dipilih melalui Pemira IKM UI. (2) Anggota MWA UI UM disahkan melalui Ketetapan Kongres. Pasal 13 (1) Anggota MWA UI UM memegang jabatan selama satu kali masa kepengurusan dan sesudahnya tidak dapat dipilih kembali. (2) Masa jabatan Anggota MWA UI UM berakhir setelah terjadi serah terima jabatan kepada kepengurusan tahun berikutnya. Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pasal 14 Anggota MWA UI UM berhak: a. mewakili mahasiswa dalam Majelis Wali Amanat sebagai organ tinggi di UI; b. mengangkat dan memberhentikan Badan Kelengkapan MWA UI UM;


Pasal 15 Anggota MWA UI UM berkewajiban: a. memegang teguh sumpah jabatan; b. menaati dan melaksanakan UUD IKM UI dan aturan-aturan lain yang berlaku di IKM UI; c. Membentuk Badan Kelengkapan MWA UI UM yang bersifat terbuka untuk umum. Bagian Ketiga Pemberhentian Pasal 16 Anggota MWA UI UM dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari jabatannya. Pasal 17 (1) Anggota MWA UI UM diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dengan Ketetapan Kongres karena: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang disebabkan sakit jasmani atau rohani dan/atau keadaan kahar; c. telah berakhir masa jabatannya; (2) Ketentuan

mengenai

mekanisme

pengunduran

diri

diatur

dalam

Peraturan MWA UI UM. Pasal 18 (1) Anggota MWA UI UM diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya dengan

Ketetapan

Kongres

atas

usul

Anggota

DPM

UI

setelah

mendapatkan keputusan MM UI karena: a. melakukan pelanggaran terhadap UUD IKM UI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di IKM UI; b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota MWA UI UM.


(2) Pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Hakim Kontitusi MM UI. BAB VI BADAN KELENGKAPAN MWA UI UM Bagian Kesatu Susunan Pasal 19 (1) Susunan BK MWA UI UM terdiri atas: a. Pengurus Inti; b. Pengurus Harian; c. Staf. (2) Pengurus Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penanggung jawab tinggi yang dibentuk untuk menjalankan tugas dan wewenang MWA UI UM. (3) Pengurus Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Pengurus yang dibentuk untuk memudahkan tugas dan wewenang MWA UI UM yang jumlah dan bidang tugasnya disesuaikan dengan kebutuhan. (4) Ketentuan mengenai pengisian BK MWA UI UM diatur dalam Keputusan MWA UI UM. Bagian Kedua Tugas dan Wewenang Pasal 20 Memiliki tugas yaitu: a. membantu MWA UI UM dalam kinerjanya; b. menginformasikan produk yang dihasilkan MWA UI UM kepada mahasiswa; c. mencitrakan MWA UI UM;


d. membuat program kerja BK MWA UI UM; e. membuat kajian yang dibutuhkan untuk forum MWA UI dan mahasiswa. Pasal 21 BK MWA UI UM memiliki wewenang untuk menyusun BK MWA UI UM sesuai kebutuhan. Pasal 22 Ketentuan lebih lanjut tentang tugas dan wewenang BK MWA UI UM diatur dalam Peraturan MWA UI UM. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 23 Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua peraturan perundangundangan yang mengatur tentang Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini. Pasal 24 Hal-hal yang belum diatur dalam Undang-Undang ini akan diatur kemudian. Pasal 25 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal 26 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan UndangUndang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia.


Disahkan di Depok pada tanggal 29 Desember 2016 Pukul 14.29 WIB KETUA DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA, ttd. ADLUL HAMIDI ZALNUR NPM. 1206209160 Diundangkan di Depok Pada tanggal 30 Desember 2016 KETUA KOMISI HUKUM, Ttd. ‘ABIIR MAHMUDI ISMA’IL NPM. 1206272532 LEMBARAN IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 8


PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA UNSUR MAHASISWA I. UMUM Keberadaan Majelis Amanat Unsur Mahasiswa didasari oleh perlunya perwakilan dari mahasiswa sebagai salah satu Anggota Majelis Amanat Universitas

Indonesia

untuk

menyuarakan

kepentingan

mahasiswa

Universitas Indonesia. Sebagai perwakilan mahasiswa di Majelis Wali Amanat UI, MWA UI UM mempunyai posisi strategis untuk menyampaikan aspirasi karena wewenang MWA UI yang dapat mengubah kebijakan-kebijakan di UI. Walaupun Majelis Wali Amanat UI sudah ada sejak tahun 2001, namun belum ada undang-undang di tingkat IKM UI yang mengatur tentang MWA UI UM. Pada tahun 2015 dan sebelumnya, pengaturan MWA UI UM mengacu

pada

Undang-Undang

Dasar

Ikatan

Keluarga

Mahasiswa

Universitas Indonesia tahun 2006. Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar IKM UI 2015, terjadi perubahan yang signifikan akan keberadaan MWA UI UM di lingkungan IKM UI. Selain itu, setiap kekuasaan di dalam Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia harus dibatasi dan diatur oleh Undang-Undang Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dan adanya kepastian hukum. Sehingga diperlukan pengaturan untuk BEM UI agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya. Adanya perintah langsung dari UUD IKM UI Perubahan 2015 menjadi dasar kuat untuk membuat UU MWA UI UM ini. Undang-undang ini mengatur tentang Garis-garis Besar Haluan Kerja MWA UI UM, kedudukan dan fungsi MWA UI UM, tugas dan wewenang MWA UI UM, keanggotaan MWA UI UM, dan Badan Kelengkapan MWA UI UM. Dengan berlakunya Undang-Undang ini, diharapkan: 1. tidak terjadi kesewenang-wewenangan dan adanya kepastian hukum;


2. terciptanya ketertiban lembaga kemahasiswaan di IKM UI; 3. sebagai

pengaturan

MWA

UI

UM

untuk

menjalankan

fungsi

sebagaimana mestinya. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan “advokasi” adalah mengadvokasi mahasiswa dalam hal sistem, kebijakan, rencana strategis, anggaran dan lain-lain yang berkaitan dengan kebijakan Pimpinan UI.

Huruf b Yang dimaksud dengan “pengawasan” adalah mengawasi kinerja pimpinan UI atas dasar kepentingan mahasiswa. Ayat (2)


Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Sakit jasmani atau rohani harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang memiliki surat izin praktik. Yang dimaksud dengan “keadaan kahar� yaitu suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak

dapat

melaksanakan

dihindarkan

sehingga

tugas

kewajiban

dan

tidak

dapat

sebagaimana

mestinya seperti musibah, masalah finansial, bencana, dan lain-lain. Huruf c


Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 18 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan “syarat� adalah segala bentuk tugas dan kewajiban harus dijalankan sebagai Anggota MWA UI UM. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas.


UNDANG-UNDANG IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG MAHKAMAH MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA Menimbang:

a. bahwa Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia sebagai wadah formal dan legal bagi seluruh aktivitas kemahasiswaan di Universitas Indonesia; b. bahwa perwujudan asas keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia memerlukan Mahkamah Mahasiswa yang melaksanakan kekuasaan kehakiman; c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang Ikatan Keluarga

Mahasiswa

Universitas

Indonesia

tentang

Mahkamah Mahasiswaa Universitas Indonesia; Mengingat:

a. Pasal 9, Pasal 18, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 31, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 Undang-undang Dasar Ikatan

Keluarga

Mahasiswa

Universitas

Indonesia

Perubahan 2015; b. Undang-Undang Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;


c. Undang-Undang Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia

Nomor

2

Tahun

2016

tentang

Kongres

Mahasiswa Universitas Indonesia; DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG UNIVERSITAS

IKATAN

INDONESIA

KELUARGA

MAHASISWA

TENTANG

MAHKAMAH

MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1.

Ikatan Keluarga Mahasiwa Universitas Indonesia yang selanjutnya disingkat IKM UI adalah wadah formal dan legal bagi seluruh aktivitas kemahasiwaan di Universitas Indonesia.

2.

Kongres Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut Kongres adalah lembaga tinggi dalam IKM UI yang memiliki kewenangan konstitutif.

3.

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disingkat BEM UI adalah lembaga tinggi dalam IKM UI yang memiliki kekuasaan eksekutif.

4.

Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa yang selanjutnya disingkat MWA UI UM adalah lembaga yang ditugaskan untuk mewakili mahasiswa dalam Majelis Wali Amanat sebagai organ tertinggi di Universitas Indonesia.


5.

Dewan

Perwakilan

Mahasiswa

Universitas

Indonesia

yang

selanjutnya disingkat DPM UI adalah lembaga tinggi dalam IKM UI yang memiliki kekuasaan legislatif. 6.

Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disingkat MM UI adalah lembaga tinggi dalam IKM UI yang menjalankan kekuasaan yudikatif.

7.

Badan Audit Kemahasiswaan Universitas Indonesia yang selanjutnya disingkat BAK UI adalah lembaga tinggi dalam IKM UI yang melakukan

mekanisme

audit

keuangan

terhadap

lembaga

kemahasiswaan. 8.

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat Anggota Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga kemahasiswaan atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan

9.

Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut UUD IKM UI adalah hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan di tingkat IKM UI.

10. Ketetapan

Kongres

Mahasiswa

Universitas

Indonesia

yang

selanjutnya disebut Ketetapan Kongres adalah peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh Kongres untuk menjalankan tugas dan wewenang. 11. Peraturan

Mahkamah

Mahasiswa

Universitas

Indonesia

yang

selanjutnya disebut Peraturan MM UI adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia untuk menjalankan ketentuan lebih lanjut yang diperintahkan oleh Undang-Undang. 12. Peraturan Panitia Seleksi Anggota Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi Anggota MM UI untuk menjalankan ketentuan lebih lanjut yang diperintahkan oleh Ketetapan Kongres dan Undang-undang IKM UI. 13. Pemilihan Raya IKM UI yang selanjutnya disebut Pemira IKM UI adalah sarana suksesi lembaga kemahasiswaan untuk memilih Ketua


dan Wakil Ketua BEM UI secara berpasangan, Anggota MWA UI UM dan Anggota DPM UI secara perseorangan. 14. Panitia Pemira IKM UI yang selanjutnya disebut Panitia Pemira adalah penyelenggara pemira IKM UI yang bersifat sementara dan mandiri. 15. Komite Pengawas Pemira IKM UI yang selanjutnya disebut KP Pemira adalah komite yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemira IKM UI. 16. Hakim Konstitusi Makamah Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut Hakim Konstitusi adalah anggota aktif IKM UI yang ditetapkan oleh Kongres Mahasiswa dengan wewenang untuk menyelesaikan sengketa di lingkup Universitas Indonesia sesuai dengan amanat UUD IKM UI untuk menjalankan kekuasaan yudikatif. 17. Panitera adalah Pejabat Sekertariat pengadilan yang bertugas pada bagian administrasi pengadilan, membuat berita acara persidangan dan tindakan adminitrasi lainya serta membantu tugas hakim dalam proses administrasi. 18. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa mengabulkan permohonan pemohon atau menolak permohonan pemohon yang diajukan kepada MM UI. 19. Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada MM UI. 20. Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan kapada MM UI. 21. Pihak Terkait adalah pihak yang secara langsung maupun tidak langsung berkepentingan dengan pokok permohonan. 22. Kuasa adalah sebuah pemberian hak oleh mahasiswa kepada salah seorang yang memiliki hak untuk mewakili para pihak dalam persidangan. 23. Termohon adalah pihak lawan dari Pemohon dalam penyelesaian sengketa.


24. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan peradilan tentang suatu permohonan yang ia dengar sendiri, ia Iihat sendiri dan ia alami sendiri. 25. Ahli adalah orang yang mempunyai keahlian di bidang tertentu memberikan keterangan untuk membuat terang suatu perkara guna kepentingan peradilan tentang suatu hal yang menjadi kemampuan dan keahlian. 26. Alat Bukti Elektronik adalah alat bukti yang berasal dari informasi elektronik dan dokumen elektronik. 27. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Electronic Data Interchange (EDI), surat elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. 28. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui computer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arta atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. 29. Hari kerja adalah Senin hingga Jumat. 30. Satu hari adalah dua puluh empat jam dan satu bulan adalah tiga puluh hari. BAB II SUSUNAN DAN KEDUDUKAN Bagian Kesatu Susunan


Pasal 2 (1) MM UI memiliki 5 (lima) orang Hakim Konstitusi yang dipilih dan ditetapkan oleh Kongres. (2) Susunan MM UI terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan 3 (tiga) orang anggota Hakim Konstitusi. (3) Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi untuk masa jabatan selama 1 (satu) tahun. (4) Sebelum Ketua dan Wakil Ketua MM UI terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, rapat pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MM UI dipimpin oleh Hakim Konstitusi yang tertua dan termuda usianya. (5) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua diatur lebih lanjut oleh Peraturan MM UI. Bagian Kedua Kedudukan Pasal 3 MM UI mempunyai kedudukan sejajar dengan Kongres, BEM UI, MWA UI UM, DPM UI, dan BAK UI. Bagian Ketiga Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Pasal 4 (1) Untuk kelancaran pelaksanaan wewenang dan kewajibannya, MM UI dibantu oleh Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan. (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi, fungsi, tugas, dan tanggung jawab Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan diatur lebih lanjut oleh Peraturan MM UI.


BAB III KEKUASAAN Bagian Kesatu Wewenang Pasal 5 (1) MM UI berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat untuk: a. menafsirkan UUD IKM UI; b. menguji Undang-Undang IKM UI terhadap UUD IKM UI; c. menyelesaikan sengketa antarlembaga di tingkat universitas; d. menyelesaikan permasalahan status keanggotaan IKM UI; e. memutus sengketa Pemilihan Raya di tingkat universitas; f. memberikan pendapat hukum kepada BEM UI atau DPM UI atas permasalahan IKM UI apabila dimohonkan; g. menguji produk legislasi fakultas terhadap Peraturan Dasar Fakultas apabila dimohonkan; h. menyelesaikan sengketa antarlembaga di tingkat Fakultas; i. menyelesaikan permasalahan status keanggotaan IKM Fakultas; j. memutus sengketa Pemilihan Raya di tingkat Fakultas; k. memberikan pendapat hukum kepada Lembaga Eksekutif Fakultas atau Lembaga Legislatif Fakultas atas permasalahan IKM Fakultas apabila dimohonkan; l. menyelesaikan tuntutan anggota IKM UI terhadap anggota IKM UI dan/atau lembaga tingkat fakultas maupun universitas. (2) Kewenangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf g sampai huruf k berlaku jika Peraturan Dasar Fakultas yang bersangkutan mengakui kewenangan MM UI.


Pasal 6 Untuk kepentingan pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, MM UI berwenang memanggil pihak terkait untuk memberikan keterangan. Bagian Kedua Kewajiban Pasal 7 (1) MM UI wajib memberikan putusan atas: a. pendapat Anggota DPM UI mengenai dugaan pelanggaran oleh Ketua dan/atau Wakil Ketua BEM UI menurut UUD IKM UI; b. pendapat Anggota DPM UI mengenai dugaan pelanggaran oleh Anggota MWA UI UM menurut UUD IKM UI; c. pendapat Anggota BAK UI dan/atau Anggota Kongres mengenai dugaan pelanggaran oleh Anggota BAK UI. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini berupa: a. telah terbukti melakukan pelanggaran UUD IKM UI; dan/atau b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Ketua dan/atau Wakil Ketua BEM UI. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini berupa: a. telah terbukti melakukan pelanggaran UUD IKM UI; dan/atau b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota MWA UI UM. (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pasal ini berupa: a. telah terbukti melakukan pelanggaran UUD IKM UI; dan/atau b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota BAK UI. Bagian Ketiga Tanggung Jawab dan Akuntabilitas Pasal 8 MM UI mengumumkan laporan berkala kepada mahasiswa secara terbuka mengenai:


a. permohonan yang terdaftar, diperiksa, dan diputus; b. pengelolaan keuangan; c. tugas administrasi lainnya sesuai peraturan MM UI. Pasal 9 MM UI menyediakan akses yang seluas-luasnya bagi seluruh mahasiswa untuk mendapatkan putusan. BAB IV PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN Bagian Kesatu Pemilihan Pasal 10 (1) Calon Hakim Konstitusi adalah Anggota IKM UI yang berstatus aktif, sehat jasmani dan rohani, memiliki integritas, memiliki kepribadian tidak tercela, memiliki pengetahuan tentang UUD IKM UI serta mampu melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Hakim Konstitusi. (2) Hakim Konstitusi dipilih oleh Panitia Seleksi yang dibentuk oleh Kongres. Pasal 11 (1) Persyaratan Calon Hakim Konstitusi adalah: a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. anggota aktif IKM UI; c. memiliki integritas moral yang baik; d. bersedia tidak merokok di lingkungan Universitas Indonesia; e. bukan anggota partai politik dan dan organisasi underbouw-nya; f. minimal sedang menjalani kuliah pada semester 4 (empat); g. tidak sedang cuti kuliah dan tidak terancam putus studi; h. pernah mengikuti kepanitiaan dan/atau organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Indonesia; i. bersedia untuk tidak lulus sampai akhir masa jabatannya;


j. memiliki visi, misi dan program; k. memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi MM UI; (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Hakim Konstitusi diatur dengan Peraturan Panitia Seleksi MM UI. Pasal 12 Hakim Konstitusi dilarang merangkap jabatan menjadi: a. Pengurus lembaga formal kemahasiswaan di tingkat universitas dan/atau fakultas; b. Panitia kegiatan kemahasiswaan di lingkungan IKM UI. Pasal 13 Pencalonan Hakim Konstitusi terbuka bagi seluruh mahasiswa yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11. Pasal 14 Pencalonan

Hakim

Konstitusi

dilaksanakan

secara

transparan

dan

partisipatif. Bagian Kedua Masa Jabatan Pasal 15 Masa jabatan Hakim Konstitusi adalah 1 (satu) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Bagian Ketiga Pelantikan Pasal 16 (1) Hakim Konstitusi terpilih melalui seleksi dari Panitia Seleksi MM UI dilantik oleh Kongres dalam sidang Paripurna Kongres.


(2) Pelantikan Hakim Konstitusi dilakukan dengan bersumpah menurut agama dengan sungguh-sungguh di hadapan sidang paripurna Kongres. (3) Sumpah Hakim Konstitusi terpilih sebagai berikut: “Saya Hakim Konstitusi Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia terpilih, demi Allah saya bersumpah untuk menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Hakim Konstitusi Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia dengan sebaik-baiknya secara ikhlas, sungguh-sungguh, jujur dan penuh tanggung jawab dengan berpedoman kepada Undang-undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia serta aturanaturan lainnya yang berlaku di lingkungan Universitas Indonesia. Apabila dalam masa kepengurusan melakukan kesalahan, saya bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku dan mempertanggungjawabkan kepada masyarakat Universitas Indonesia dan mempertanggungjawabkan secara secara pribadi kepada Allah SWT.� Bagian Keempat Pemberhentian Pasal 17 Hakim Konstitusi dapat diberhentikan dengan hormat atau dengan tidak hormat dari keanggotaan MM UI. Pasal 18 Hakim Konstitusi diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dengan Ketetapan Kongres karena: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada Ketua MM UI dan mendapat persetujuan dari Anggota Kongres yang lain dengan alasan sakit jasmani atau rohani dan/atau keadaan kahar; c. telah berakhir masa jabatannya;


Pasal 19 Hakim Konstitusi diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya dengan Ketetapan Kongres karena: a. melakukan perbuatan yang merendahkan martabat hakim konstitusi; b. tidak

menghadiri

persidangan

yang

menjadi

kewenangan

dan

kewajibannya selama 2 (dua) kali berturut turut tanpa alasan yang sah; c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Hakim Konstitusi. Pasal 20 (1) Pemberhentian Hakim Konstitusi diusulkan oleh Ketua MM UI dan/atau Anggota Kongres. (2) Pengajuan pemberhentian diajukan kepada Pimpinan Kongres secara tertulis. (3) Kongres wajib memeriksa dan memutuskan dengan adil usulan tersebut sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini paling lama 30 (tiga puluh) hari, termasuk hari libur, setelah permintaan diterima oleh Pimpinan Kongres. (4) Keputusan Kongres dilakukan melalui Sidang Paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota, dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Pasal 21 (1) Dalam hal terjadi kekosongan Hakim Konstitusi, Kongres memilih dan menetapkan pengganti dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari termasuk hari libur setelah terjadi kekosongan. (2) Masa jabatan Hakim Konstitusi pengganti adalah sampai dengan habis masa jabatan dari Hakim Konstitusi yang digantikan. (3) Mekanisme

pemilihan

pengganti

Hakim

Konstitusi

sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan dalam Ketetapan Kongres.


BAB V HUKUM ACARA Pasal 22 (1) MM UI memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan dalam sidang pleno MM UI dengan 5 (lima) orang Hakim Konstitusi, kecuali dalam keadaan luar biasa dengan 3 (tiga) orang Hakim Konstitusi yang dipimpin oleh Ketua MM UI. (2) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah: a. meninggal dunia; b. sakit fisik atau jiwanya sehingga tidak mampu melaksanakan kewenangan dan kewajibannya sebagai Hakim Konstitusi; c. hal yang terkait dengan kewajiban akademik. (3) Dalam

hal

Ketua

MM

UI

berhalangan

memimpin

sidang

pleno

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, sidang dipimpin oleh Wakil Ketua MM UI. (4) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua MM UI berhalangan pada waktu yang bersamaan, sidang pleno dipimpin oleh ketua sementara yang dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi. (5) Putusan MM UI diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. (6) Apabila tidak dipenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini berakibat putusan MM UI tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. BAB VI KEWENANGAN MAHKAMAH MAHASISWA Pasal 23 Yang menjadi pokok sengketa di MM UI: a. penafsiran UUD IKM UI; b. pengujian Undang-Undang IKM UI terhadap UUD IKM UI; c. penyelesaian sengketa antarlembaga di tingkat universitas.


d. penyelesaian permasalahan status keanggotaan IKM UI. e. sengketa Pemilihan Raya di tingkat universitas. f. pemberian pendapat hukum kepada BEM UI atau DPM UI atas permasalahan IKM UI apabila dimohonkan g. pengujian produk legislasi fakultas terhadap Peraturan Dasar Fakultas apabila dimohonkan h. penyelesaian sengketa antarlembaga di tingkat Fakultas; i. penyelesaian permasalahan status keanggotaan IKM Fakultas; j. sengketa Pemilihan Raya di tingkat Fakultas; k. pemberian pendapat hukum kepada Lembaga Eksekutif Fakultas atau Lembaga Legislatif Fakultas atas permasalahan IKM Fakultas apabila dimohonkan; l. penyelesaian tuntutan anggota IKM UI terhadap anggota IKM UI dan/atau lembaga tingkat Fakultas maupun UI BAB VII SUBJEK SENGKETA Pasal 24 Para pihak dalam Penafsiran UUD IKM UI adalah: a. Pemohon 1. Perorangan Anggota IKM UI 2. Lembaga Kemahasiswaan IKM UI b. Termohon UUD IKM UI Pasal 25 Para pihak dalam Pengujian Undang-Undang IKM UI terhadap UUD IKM UI adalah: a. Pemohon 1. Perorangan Anggota IKM UI 2. Lembaga Kemahasiswaan IKM UI b. Termohon


Lembaga Kemahasiswaan IKM UI Pasal 26 Para pihak dalam sengketa antarlembaga kemahasiswaan tingkat universitas adalah: a. Pemohon Lembaga Kemahasiswaan IKM UI b. Termohon Lembaga Kemahasiswaan IKM UI Pasal 27 Para pihak dalam permasalahan status keanggotaan IKM UI adalah: a. Pemohon Perorangan Anggota IKM UI b. Termohon Lembaga Kemahasiswan IKM UI Pasal 28 Para pihak dalam sengketa Pemira IKM UI adalah: a. Pemohon 1. Perorangan Anggota IKM UI 2. Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM UI 3. Calon Anggota DPM UI Peserta Pemira IKM UI 4. Calon Anggota MWA UI UM Peserta Pemira IKM UI b. Termohon 1. Panitia Pemira 2. KP Pemira 3. Pihak Terkait 4. Pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM UI Peserta Pemira IKM UI selain Pemohon 5. Calon Anggota DPM UI Peserta Pemira IKM UI Selain Pemohon 6. Calon Anggota MWA UI UM Peserta Pemira IKM UI Calon selain Pemohon


Pasal 29 Para pihak dalam Dugaan Pelanggaran oleh Ketua dan/atau Wakil Ketua BEM UI adalah: a. Pemohon DPM UI b. Termohon Ketua dan/atau Wakil Ketua BEM UI Pasal 30 Para Pihak dalam Dugaan Pelanggaran oleh MWA UI UM adalah: a. Pemohon DPM UI b. Termohon MWA UI UM Pasal 31 Para Pihak dalam Dugaan Pelanggaran oleh BAK UI adalah: a. Pemohon 1. Anggota BAK UI 2. Anggota Kongres b. Termohon BAK UI Pasal 32 Para pihak dalam penyelesaian tuntutan Anggota IKM UI terhadap anggota IKM UI dan/atau lembaga tingkat fakultas maupun universitas adalah: a. Pemohon Perorangan Anggota IKM UI b. Termohon 1. Anggota IKM UI 2. Lembaga Kemahasisswan IKM UI 3. Lembaga Kemahasiswaan tingkat Fakultas


Pasal 33 Pemohon dan Termohon penyelesaian sengketa di tingkat fakultas mengikuti pokok perkara yang dimohonkan oleh pemohon. BAB VIII PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN Bagian Kesatu Pemeriksaan Pra Persidangan Paragraf 1 Permohonan Pasal 34 Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh pemohon dan kuasanya yang diberikan kuasa untuk mengurus perkara. Pasal 35 (1) Syarat Permohonan 1. Nama Pemohon 2. Nomor Pokok Mahasiswa Pemohon 3. Fakultas dan Jurusan Pemohon 4. Uraian mengenai perihal yang menjadi permohonan 5. Permintaan dari pemohon (2) Pemohon wajib melampirkan Alat dan Barang Bukti yang mendukung pokok permohonan yang diajukan. (3) Apabila permohonan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa pemohon, maka permohonan harus disertai surat kuasa yang sah. Pasal 36 (1) Dalam sengketa Hasil Pemira IKM UI pihak terkait dapat mengajukan permohonan untuk masuk kedalam proses persidangan.


(2) Pada proses persidangan Pihak terkait dapat mengajukan permohoan secara sendiri maupun melalui kuasa. (3) Permohonan tersebut diajukan kepada panitera sebelum persidangan perkara yang dimaksud dimulai, dengan mengikuti syarat-syarat yang ada didalam permohonan dengan menambahkan syarat didalam permohonan pihak terkait harus menjelaskan hubungan pihak terkait dengan pokok perkara. Pasal 37 (1) Terhadap permohonan pihak terkait ketua MM UI harus membuat penetapan apakah permohoan diterima atau ditolak sebelum sidang hari pertama. (2) Terhadap permohonan pihak terkait diterima maka penetapan tersebut harus diberitahukan kepada para pihak paling lambat pada saat sidang hari pertama. (3) Terhadap permohonan pihak terkait ditolak penetapan tersebut harus diberitahukan kepada pihak terkait paling lambat pada saat sidang hari pertama. Paragraf 2 Jangka Waktu Perkara & Pengajuan Permohonan Pasal 38 (1) Jangka Waktu Pemeriksaan Pengujian Undang-Undang dengan UUD IKM UI wajib diputus paling lambat seratus dua puluh (120) hari semenjak permohonan diterima kepaniteraan MM UI. (2) Jangka Waktu Pemeriksaan Sengketa Antar Lembaga Universitas Indonesia wajib diputus paling lambat seratus dua puluh (120) hari semenjak permohonan diterima kepaniteraan MM UI. (3) Jangka Waktu Pemeriksaan Sengketa Pendapat DPM UI Mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Ketua

dan/atau Wakil Ketua

BEM UI wajib diputus

paling lambat tiga puluh (30) hari semenjak permohonan diterima kepaniteraan MM UI.


(4) Jangka Waktu Pemeriksaan Sengketa Pendapat DPM UI Mengenai Dugaan Pelanggaran oleh MWA UI UM wajib diputus paling lambat tiga puluh (30) hari semenjak permohonan diterima kepaniteraan MM UI. (5) Jangka Waktu Pemeriksaan Sengketa Pendapat Anggota BAK UI dan/atau Anggota Kongres mengenai Dugaan Pelanggaran oleh BAK UI wajib diputus paling lambat tiga puluh (30) hari semenjak permohonan diterima kepaniteraan MM UI. (6) Jangka

Waktu

Pemeriksaan

Sengketa

Hasil

Keanggotaan

Ikatan

Mahasiswa Universitas Indonesia wajib diputus paling lambat empat belas (14) hari semenjak permohonan diterima kepaniteraan MM UI. (7) Jangka Waktu Pemeriksaan Sengketa Hasil Pemira IKM UI wajib diputus paling lambat empat (14) belas hari semenjak permohonan diterima kepaniteraan MM UI. (8) Jangka Waktu Penuntutan anggota IKM UI wajib diputus paling lambat (30) tiga puluh hari semenjak permohonan diterima kepaniteraan MM UI. (9) Jangka Waktu Pemeriksaan Permasalahan di Fakultas mengikuti pokok perkara yang dimohonkan oleh pemohon. Pasal 39 (1) Terhadap permohonan Hasil status Keanggotaaan IKM UI dapat diajukan selambat-lambatnya tiga puluh (30) hari semenjak keputusan dari Lembaga Kemahasiswaan Universitas Indonesia telah dikeluarkan. (2) Terhadap Hasil Pemira IKM UI dapat diajukan selambat-lambatnya tiga (3) x 24 jam semenjak Panitia Pemira menetapkan hasil Pemira IKM UI. Paragraf 3 Kuasa Pasal 40 (1) Para pihak dapat menunjuk seseorang atau lebih dengan surat kuasa untuk mendampingi atau mewakili di sidang. (2) Dalam hal lembaga kemahasiswaan yang menjadi para pihak, apabila tidak

diwakili

oleh

ketua

lembaga

kemahasiwaan.

Lembaga


Kemahasiswaan harus menunjuk seseorang dengan surat tugas atau surat kuasa serta dilampirkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga lembaga kemahasiswaan yang bersengketa. (3) Apabila dipandang perlu Hakim berwenang memerintahkan para pihak yang bersengketa untuk menghadap sendiri di sidang pengadilan sekalipun telah diwakili oleh kuasa atau telah mendelegasikan tugas. Paragraf 4 Pemeriksaan Administrasi Pasal 41 (1) Pemeriksaan adminitrasi dilakukan pada saat permohonan diajukan kepada panitera oleh pemohon. (2) Pokok pemeriksaan adminitrasi adalah: a. Syarat Permohonan b. Kelengkapan dari Permohonan (3) Apabila di dalam permohonan terdapat kekurangan maka pemohon dapat melakukan perbaikan terhadap permohonan tersebut sebelum proses pemeriksaan pendahuluan. (4) Terhadap perkara-perkara yang memiliki jangka waktu kurang dari empat (4) bulan, perbaikan terhadap kekurangan permohonan dilakukan pada saat sidang hari pertama. Paragraf 5 Pemeriksaan Pendahuluan Pasal 42 (1) Dalam hal pengadilan menerima permohonan, Ketua MM UI menunjuk hakim tunggal yang akan melakukan pemeriksaan pendahuluan. (2) Hakim Sidang yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan hari sidang. (3) Hakim dalam menetapkan hari sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerintahkan kepada pemohon untuk datang di sidang pengadilan.


Pasal 43 (1) Sebelum

pemeriksaan

biasa

dilakukan,

Hakim

wajib

melakukan

pemeriksaan pendahuluan untuk melengkapi permohonan yang kurang jelas dan memeriksa terhadap pokok permohonan. (2) Pemeriksaan terhadap pokok permohonan diperiksa terhadap: a. pokok

permohonan

secara

nyata-nyata

tidak

masuk

kedalam

wewenang pengadilan b. hubungan antara subyek pemohon dengan obyek yang dimohonkan c. permohonan tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak d. apa yang dituntut telah terpenuhi didalam Peraturan PerundangUndang yang di uji e. syarat dari permohonan didalam pasal 35 tidak dipenuhi oleh pemohon walaupun telah diperingatkan (3) Dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemohon menghadirkan barang bukti, saksi, dan ahli ke sidang pengadilan. (4) Dalam acara pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengadilan mengadili dengan hakim tunggal. (5) Terhadap perkara-perkara yang memiliki jangka waktu persidangan kurang dari empat (4) bulan, tidak dapat dilakukan pemeriksaan pendahuluan. Pasal 44 (1) Dalam hal pokok permohonan termasuk ke dalam kualifkasi Pasal 43 ayat (2) huruf a, b, c, d dan e, maka permohonan dapat tidak diterima. (2) Dalam hal pokok permohonan termasuk kedalam ayat (1) hakim dapat memerintahkan kepada pemohon untuk melakukan perbaikan terhadap permohonan tersebut. (3) Hakim dalam pemeriksaan pendahuluan wajib memberikan nasihat kepada pemohon untuk melakukan perbaikan terhadap permohonan atau melengkapi permohonan dengan data paling lambat sebelum sidang hari pertama.


(4) Hakim dalam pemeriksaan pendahuluan dapat meminta penjelasan kepada lembaga kemahasiswaan yang berwenang untuk memberikan pejelasan terhadap suatu hal bersangkutan dengan pokok permohonan. (5) Hakim

dalam

pemeriksaan

pendahuluan

dapat

melakukan

penyerderhanaan atau penggabungan perkara yang diajukan oleh pemohon. (6) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pemohon wajib membayar biaya perkara. (7) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pemohon berhak memasukkan permohonannya kembali. Paragraf 6 Penetapan Sidang Hari Pertama Pasal 45 (1) Dalam hal pengadilan telah menentukan dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, Ketua MM UI menunjuk majelis hakim dan hakim ketua sidang yang akan menyidangkan perkara tersebut. (2) Hakim Ketua Sidang yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan hari sidang. (3) Hakim Ketua Sidang dalam menetapkan hari sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerintahkan kepada para pihak untuk datang di sidang pengadilan. Pasal 46 (1) Dalam pemeriksaan dengan obyek sengeketa Pengujian Undang-Undang IKM UI terhadap UUD IKM UI dan Sengketa Kewenangan Lembaga Kemahasiswa Tingkat Universitas jangka waktu semenjak permohonan diterima hingga persidangan hari pertama adalah tiga puluh (30) hari (2) Dalam pemeriksaan dengan obyek sengketa Dugaan Pelanggaran oleh Ketua dan/atau wakil ketua BEM UI, Dugaan Pelanggaran oleh MWA UI UM, Dugaan Pelanggaran oleh BAK UI, dan penyelesaian tuntutan anggota IKM UI terhadap anggota IKM UI dan/atau lembaga tingkat Fakultas


jangka waktu semenjak permohonan diterima hingga persidangan hari pertama adalah 3 (tiga) hari. (3) Dalam pemeriksaan dengan obyek sengketa Hasil Pemira IKM UI jangka waktu semenjak permohonan diterima hingga persidangan hari pertama adalah 1 (satu) hari. (4) Dalam pemeriksaan dengan obyek sengeketa di Fakultas mengikuti pokok perkara yang dimohonkan oleh pemohon. Pasal 47 (1) Pemohon dapat menarik kembali permohonan yang diajukan sebelum dilakukan pemeriksaan acara biasa. (2) Terhadap permohonan yang telah ditarik kembali oleh pemohon, permohonan tersebut tidak dapat diajukan kembali. Pasal 48 (1) Pemberitahuan untuk datang ke sidang pengadilan dilakukan secara sah, apabila disampaikan dengan surat panggilan kepada para pihak di alamat tempat tinggalnya atau disampaikan kepada tempat kediaman terakhir. (2) Dalam surat panggilan kepada para pihak memuat tanggal, hari, tempat serta jam sidang ia harus menghadap sidang pengadilan dan untuk perkara apa ia dipanggil kedalam persidangan dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh panitera, selanjutnya catatan bersama berkas dikirim ke pengadilan. (3) Surat panggilan sudah harus diterima oleh yang para pihak selambatlambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dimulai. (4) Untuk perkara dengan jangka waktu pemeriksaan persidangan kurang dari 30 (tiga puluh) hari surat panggilan sudah harus diterima oleh para pihak selambat-lambatnya satu hari sebelum sidang dimulai. Bagian Kedua Pemeriksaan Sidang di Pengadilan Acara Biasa


Paragraf 1 Ketentuan Proses Persidangan Pasal 49 (1) MM UI memeriksa, mengadili dan memutus permohonan dalam sidang pemeriksaan biasa dengan 5 (lima) orang Hakim, kecuali dalam keadaan luar biasa dengan 3 (tiga) orang hakim yang dimpimpin oleh Hakim Ketua Majelis yang ditunjuk oleh Ketua MM UI. (2) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah: a. meninggal dunia; b. sakit fisik atau jiwanya sehingga tidak mampu melaksanakan kewenangan dan kewajibannnya sabagai hakim; c. hal terkait dengan kewajiban akademik; d. hal terkait dengan permasalah keluarga yang mendesak. (3) Keadaan Kahar Pasal 50 Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang wajib membuka dan menyatakan sidang terbuka untuk. Pasal 51 Bila dipandang perlu hakim di sidang atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan para pihak dapat memberikan penjelasan tentang hukum yang berlaku. Paragraf 2 Ketidakhadiran Para Pihak Pasal 52 (1) Dalam hal pemohon atau kuasanya tidak hadir di persidangan pada hari pertama dan pada hari yang ditentukan dalam panggilan yang kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, meskipun setiap kali dipanggil dengan patut, permohon dinyatakan gugur.


(2) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pemohon berhak memasukkan permohonannya sekali lagi. Pasal 53 (1) Dalam hal termohon atau kuasanya tidak hadir di persidangan dua kali berturut-turut dan/atau tidak menanggapi permohonan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan meskipun setiap kali telah dipanggil dengan patut, maka Hakim Ketua Sidang melanjutkan sidang pada sidang hari ketiga dengan agenda pembacaan permohonan dan pembuktian. (2) Terhadap perkara-perkara Hasil Pemira IKM UI, Dugaan Pelanggaran oleh Ketua dan/atau Wakil Ketua BEM UI, dugaan pelanggaran oleh MWA UI UM dan dugaan pelanggaran oleh BAK UI ketentuan ayat (1) tidak berlaku. Pasal 54 (1) Apabila dilakukan pembuktian tanpa dihadiri oleh termohon maka permohonan dapat diputus. (2) Setelah proses pembuktian selesai maka hakim ketua sidang akan menunda persidangan selambat-lambatnya empat belas (14) hari setelah penetapan penundaan sidang untuk memberikan kesempatan kepada termohon untuk hadir memberitahukan diri kepada pengadilan. (3) Apabila selama empat belas hari termohon tidak hadir ke pengadilan maka hakim ketua sidang akan menentukan tanggal pembacaan putusan. (4) Setelah pembacaan putusan maka tidak dapat dlakukan upaya hukum. Paragraf 3 Proses Jawab Menjawab Pasal 55 Dalam hal para pihak memberikan kuasa untuk menghadiri atau mendampingi dalam persidangan, sebelum sidang dilanjutkan hakim ketua sidang memeriksa surat kuasa yang diberikan


Pasal 56 (1) Dalam hal pemohon dan termohon hadir pada hari sidang yang ditentukan, maka pemohon membacakan permohonannya di muka sidang. (2) Dalam hal pemohon telah membacakan permohonannya, Termohon membacakan jawaban atas dalil-dalil pemohon. Paragraf 4 Proses Pemeriksaan Alat Bukti Surat, Elektronik & Barang Bukti Pasal 57 (1) Untuk kepentingan pemeriksaan dan apabila Hakim Ketua Sidang memandang perlu ia dapat memerintahkan pemeriksaan terhadap surat yang dipegang oleh para pihak, atau pejabat lain yang menyimpan surat, atau

meminta

penjelasan

dan

keterangan

tentang

sesuatu

yang

bersangkutan dengan sengketa. (2) Selain hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim Ketua Sidang dapat memerintahkan pula supaya surat tersebut diperlihatkan kepada Pengadilan dalam persidangan yang akan ditentukan untuk keperluan itu. (3) Apabila surat itu merupakan bagian dari sebuah daftar, sebelum diperlihatkan oleh penyimpannya, dibuat salinan surat itu sebagai ganti yang asli selama surat yang asli belum diterima kembali dari Pengadilan. (4) Jika

pemeriksaan

tentang

benarnya

suatu

surat

menimbulkan

persangkaan terhadap orang yang masih hidup bahwa surat itu dipalsukan olehnya, pemeriksaan terhadap surat itu dapat dihentikan dan pihak yang membawa surat tersebut dapat menghadirkan orang tersebut kedepan mejelis untuk membuktikan keabsahan dari surat tersebut. Paragraf 5 Pemeriksaan Alat Bukti Saksi dan Ahli


Pasal 58 Hakim ketua sidang selanjutnya meneliti apakah semua saksi atau ahli yang dipanggil telah hadir dan memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang. Pasal 59 (1) Para Pihak diberi kesempatan menyampaikan penjelasan singkat untuk menguraikan bukti dan saksi atau ahli yang hendak diajukan oleh mereka pada persidangan; (2) Sesudah pernyataan pembuka, saksi atau ahli memberikan keterangan; (3) Urutan saksi atau ahli ditentukan oleh pihak yang memanggil; (4) Pemohon mengajukan saksi, ahli, dan buktinya terlebih dahulu; (5) Setelah pengajuan saksi dan bukti oleh permohon, termohon dapat menghadirkan bukti, ahli, dan saksi. (6) Hakim ketua sidang menanyakan kepada saksi atau ahli keterangan tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, fakultas dan selanjutnya apakah ia dalam struktur organisasi yang sama dengan pihak yang dipanggil. (7) Sebelum memberi keterangan, saksi atau ahli wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Pasal 60 Dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (7) maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan. Pasal 61 (1) Pemohon terlebih dahulu mengajukan pertanyaan kepada saksi atau ahli yang dihadirkan oleh pemohon.


(2) Setelah pemohon selesai mengajukan pertanyaan, termohon dapat mengajukan pertanyaan kepada saksi atau ahli. (3) Pemohon dapat mengajukan pertanyaan kembali kepada saksi atau ahli untuk memperjelas setiap jawaban yang diberikan kepada termohon. (4) Termohon

mengajukan

pertanyaan

kepada

saksi

atau

ahli

yang

dihadirkan oleh termohon. (5) Setelah termohon selesai mengajukan pertanyaan, pemohon dapat mengajukan pertanyaan kepada saksi atau ahli. (6) Termohon selanjutnya dapat mengajukan pertanyaan kembali kepada saksi atau ahli, untuk memperjelas setiap jawaban yang diberikan kepada pemohon. (7) Hakim ketua sidang dapat menolak pertanyaan yang diajukan oleh pemohon atau termohon kepada saksi atau ahli, apabila hakim ketua sidang menilai bahwa pertanyaan tersebut tidak relevan dengan perkara yang disidangkan dan menyebutkan alasannya mengapa pertanyaan tertentu tidak diperbolehkan. (8) Dalam hal diperlukan, hakim berwenang mengajukan pertanyaan untuk mengklarifikasi pertanyaan yang diajukan oleh pemohon atau termohon kepada saksi atau ahli. (9) Hakim ketua sidang dan hakim anggota dapat meminta kepada saksi atau ahli segala keterangan yang dipandang perlu untuk mendapatkan kebenaran. Pasal 62 Pertanyaan yang bersifat menjerat tidak bolèh diajukan baik kepada saksi atau ahli. Pasal 63 Hakim ketua sidang dapat menolak pertanyaan yang diajukan oleh pemohon atau termohon kepada saksi atau ahli dengan memberikan alasannya.


Pasal 64 (1) Setelah saksi atau ahli memberi keterangan, ia tetap hadir di sidang kecuali hakim ketua sidang memberi izin untuk meninggalkannya. (2) Izin itu tidak diberikĂĄn jika Pemohon atau termohon mengajukan permintaan supaya saksi atau ahli itu tetap menghadiri sidang. (3) Para saksi atau ahli selama sidang dilarang saling bercakap-cakap. Pasal 65 Jika para pihak atau saksi tidak paham bahasa Indonesia, hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menterjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan. Pasal 66 (1) Jika para pihak atau saksi bisu dan atau tuli serta tidak dapat menulis, hakim ketua sidang mengangkat sebagai penterjemah orang yang pandai bergaul dengan saksi itu. (2) Jika para pihak atau saksi bisu dan atau tuli tetapi dapat menulis, hakim ketua sidang menyampaikan semua pertanyaan atau teguran kepadanya secara tertulis dan kepada pemohon atau termohon atau saksi tersebut diperintahkan untuk menulis jawabannya dan selanjutnya semua pertanyaan serta jawaban harus dibacakan. Pasal 67 (1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan. (2) Semua yang memberikan keterangan ahli wajib memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan dalam bidang keahliannya mengucapkan sumpah atau janji akan yang sebenarnya menurut pengetahuan. Pasal 68 Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan


dapat pula minta agar diajukan alat bukti lain oleh para pihak kedalam persidangan. Pasal 69 (1) Hakim ketua sidang memperlihatkan kepada pemohon atau termohon segala alat bukti surat, elektronik dan barang bukti dan menanyakan kepadaĂąya apakah ia mengenal benda itu. (2) Jika perlu benda itu diperlihatkan juga oleh hakim ketua sidang kepada saksi atau ahli. Paragraf 6 Kesimpulan & Musyawarah Majalis Hakim Pasal 70 Setelah proses pembuktian selesai, para pihak diberi kesempatan untuk mengajukan pendapat dari para pihak yang berupa kesimpulan terhadap pandangan para pihak didalam proses persidangan. Pasal 71 (1) Setelah mendengar kesimpulan dari para pihak, kemudian majelis hakim bermusyawarah didalam ruang tertutup untuk mempertimbangkan segala sesuatu guna putusan terhadap sengketa tersebut. (2) Dalam rapat permusyawaratan dipimpin oleh hakim ketua sidang, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap permohonan. (3) Dalam hal musyawarah hakim telah sungguh-sungguh diusahakan tidak dapat dicapai mufakat bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak. (4) Dalam hal hakim yang berbeda pendapat wajib menuliskan perbedaan pendapat

tersebut

didalam

putusan

pertimbangan hukum dari persidangan.

disertai

dengan

fakta

dan


Paragraf 7 Hak Pihak Terkait Pasal 72 Terhadap Hasil Pemira IKM UI pihak terkait dapat mengajukan alat bukti sebagai bentuk hak-hak kepada pihak terkait. Bagian Ketiga Alat Bukti Pasal 73 (1) Alat bukti yang sah mencakup: a. surat-surat; b. keterangan seorang saksi; c. keterangan seorang ahli; d. keterangan para pihak; e. alat bukti elektronik; dan f. petunjuk. (2) Alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperoleh secara tidak melawan hukum. (3) Hal yang secara sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Pasal 74 (1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu; (2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan Undang-Undang atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;


(3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya; (4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Pasal 75 (1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. (2) Dalam hal saksi tidak dapat dihadirkan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, keterangan saksi dapat diberikan secara jarak jauh melalui alat komunikasi audio visual dengan dihadiri oleh para pihak. (3) Keterangan dari seorang saksi saja, dengan tidak ada suatu alat bukti yang lain, di dalam hukum tidak dapat dipercaya. (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. (5) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. (6) Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi. (7) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain. Pasal 76 (1) Ahli adalah seseorang yang memiliki kemampuan dan keahlian dibidang tertentu, termasuk kedalam kualifikasi seseorang adalah seorang ahli: a. Seorang dosen disalah satu fakultas Universitas Indonesia;


b. Seorang yang telah mendapatkan gelar sarjana di suatu bidang dan dibuktikan dengan judul karya ilmiah yang telah dibuat; c. Seorang yang telah berkecimpung di suatu bidang selama lebih dari 10 Tahun dan diakui keahliannya oleh masyarakat; d. BAK UI terhadap hasil pemeriksaan yang dibuat. (2) Keterangan ahli adalah segala hal yang dinyatakan oleh seseorang yang termasuk kedalam kualifikasi ayat (1) di sidang pengadilan. Pasal 77 Para pihak dapat mengakui suatu fakta yang muncul didalam persidangan dan memberikan sebuah gambaran terhadap fakta yang ada di persidangan. Pasal 78 Alat Bukti elektronik adalah bukti dilakukannya suatu fakta yang berbentuk informasi elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dilihat melalui suatu computer atau sistem elektronik. Pasal 79 (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan fakta itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu fakta hukum. (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari: a. keterangan saksi; b. surat; c. keterangan para pihak; d. bukti elektronik (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia

mengadakan

pemeriksaan

dengan

kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

penuh

kecermatan

dan


Bagian Keempat Putusan Pasal 80 Semua Putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka. Pasal 81 Semua Putusan Pengadilan bersifat final dan mengikat. Pasal 82 Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan kecuali apabila dengan sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah hakim memperoleh keyakinan bahwa benar yang didalalilkan oleh pemohon atau termohon. Pasal 83 (1) Putusan Pengadilan harus memuat: a. Kepala

putusan

yang

dituliskan

berbunyi:

�DEMI

KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA�; b. nama, Nomor Pokok Mahasiswa, tempat kediamana, atau tempat kedududkan para pihak yang bersengketa; c. ringkasan permohonan dan jawaban yang jelas; d. pertimbangan yang disusun secara jelas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh didalam pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan putusan; e. pasal peraturan Undang-Undang dan alasan hukum yang menjadi dasar penentuan putusan; f. amar putusan tentang pokok sengketa dan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlah yang pasti; g. hari dan tanggal rapat diadakan musyawarah majelis hakim, kecuali perkara yang diperiksa oleh hakim tunggal; h. hari dan tanggal putusan, nama hakim yang memutus, nama panitera dan keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak.


(2) Tidak terpenuhinya ketentuan ayat (1) pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum. Pasal 84 (1) Putusan pengadilan dapat berupa: a. Permohonan ditolak b. Permohonan dikabulkan c. Permohonan tidak diterima d. Permohonan gugur (2) Terhadap putusan dengan pertimbangan majelis hakim yang menyatakan permohonan

tidak

memenuhi

syarat,

amar

putusan

menyatakan

permohonan tidak dapat diterima. (3) Terhadap putusan dengan pertimbangan majelis hakim yang menyatakan permohonan

beralasan,

amar

putusan

menyatakan

permohonan

dikabulkan. (4) Terhadap putusan dengan pertimbangan majelis hakim yang menyatakan permohonan tidak beralasan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak. (5) Terhadap putusan dengan pertimbangan majelis hakim yang menyatakan permohonan telah lewat jangka waktu atau pemohon tidak hadir setelah dipanggil secara patut atau permohonan dinyatakan tidak diterima pada pemeriksaan pendahuluan, amar putusan menyatakan permohonan gugur. Pasal 85 Yang termasuk Biaya perkara adalah: a. biaya kepaniteraan dan biaya materai b. biaya pemeriksaan ditempat lain dari ruang sidang dan biaya lain yang diperlukan bagi pemutusan sengketa atas perintah hakim ketua sidang Pasal 86 Petikan putusan ditandatangani oleh hakim dan panitera segera setelah putusan diucapkan.


Pasal 87 (1) Petikan surat putusan pengadilan diberikan kepada para pihak, sesaat setelah putusan diucapkan. (2) Salinan surat putusan pengadilan diberikan kepada para pihak. (3) Salinan surat putusan pengadilan wajib diberikan kepada para pihak paling lambat tujuh hari setelah pembacaan putusan oleh majelis hakim. (4) Salinan surat putusan pengadilan hanya dapat diberikan kepada orang lain dengan seizin ketua MM UI setelah mempertimbangkan kepentingan dari permintaan tersebut. BAB IX PEMERIKSAAN CEPAT Pasal 88 (1) Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat ialah perkara Sengketa Hasil Pemira IKM UI. (2) Pembuktian dari sengketa ini menggunakan pembuktian yang sifatnya sederhana dengan cukup dibuktikan alasan mengapa tidak mendapatkan IKM aktif. (3) Dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemohon dan Termohon menghadirkan barang bukti, saksi, dan ahli ke sidang pengadilan. (4) Dalam hal hakim memandang perlu pemeriksaan tambahan, maka diadakan pemeriksaan tambahan dalam waktu paling lama empat belas (14) hari dan apabila dalam waktu tersebut pemohon belum juga dapat menyelesaikan pemeriksaan tambahan, maka hakim memerintahkan perkara tersebut diajukan ke sidang pengadilan dengan acara biasa. (5) Dalam acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengadilan mengadili dengan hakim tunggal.


Pasal 89 Pengadilan menetapkan hari tertentu dalam 14 (empat belas) hari semenjak permohonan perkara masuk untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan tindak cepat. Pasal 90 (1) Panitera memberitahukan secara tertulis kepada para pihak tentang tanggal, hari, tempat serta jam sidang ia harus menghadap sidang pengadilan dan untuk perkara apa ia dipanggil kedalam persidangan dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh panitera, selanjutnya catatan bersama berkas dikirim ke pengadilan. (2) Hakim yang bersangkutan memerintahkan panitera mencatat dalam buku register semua perkara yang diterimanya. (3) Dalam buku register dimuat nama Iengkap, NPM, tempat tinggal/domisili terakhir, fakultas serta apa yang dimohonkan pemohon. Pasal 91 (1) Dalam hal pemohon atau kuasanya tidak hadir di persidangan pada hari yang

ditentukan

dalam

panggilan

tanpa

alasan

yang

dapat

dipertanggungjawabkan, meskipun dipanggil dengan patut, permohon dinyatakan gugur. (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pemohon wajib membayar biaya perkara. (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pemohon berhak memasukkan permohonannya. Pasal 92 Pemohon dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa untuk mewakilinya di sidang. Pasal 93 (1) Putusan tidak dibuat secara khusus, tetapi dicatat dalam Berita Acara sidang.


(2) Putusan dicatat oleh hakim dalam daftar catatan perkara dan seIanjutnya oleh panitera dicatat dalam buku register serta ditandatangani oleh hakim yang bersangkutan dan panitera. (3) Hakim memberikan surat yang memuat amar putusan dan surat tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti putusan pengadilan dalam acara biasa. BAB X PELAKSANAAN PUTUSAN Pasal 94 (1) Pihak yang diputus untuk membayar biaya perkara, wajib membayar biaya perkara kepada Panitera. (2) Jika putusan pengadilan menjatuhkan putusan pembebanan biaya perkara, kepada pihak yang dibebankan putusan diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan untuk membayar biaya perkara tersebut, kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi. (3) Dalam hal terdapat alasan yang kuat, jangka waktu sebagaimana dimakud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan. (4) Dalam hal Pihak sebelumnya telah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan pengadilan, biaya perkara dibebankan pada MM UI. Pasal 95 Terhadap putusan dengan objek permohonan pengujian peraturan UndangUndang dengan UUD IKM UI dan sengketa kewenangan antar lembaga tiga puluh (30) hari semenjak putusan pengadilan diucapkan, para pihak tidak melaksanakan kewajiban didalam putusan, maka peraturan UndangUndang tidak memiliki kekuatan hukum dan kewenangan yang dimiliki oleh termohon tidak berlaku kembali.


Pasal 96 Terhadap putusan dengan objek permohonan hasil keanggotaan IKM UI yang menyatakan status IKM Aktif, 7 (tujuh) hari setelah putusan dibacakan maka DPM UI wajib mengeluarkan pernyataan kelulusan mahasiswa tersebut. Pasal 97 (1) Terhadap putusan dengan objek permohonan pelanggaran oleh Ketua dan/atau Wakil Ketua BEM UI dan dugaan pelanggaran oleh MWA UI UM 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan, putusan wajib diberikan kepada Kongres untuk ditindaklanjuti terhadap putusan perkara tersebut. (2) Terhadap putusan dengan objek permohonan dugaan pelanggaran oleh Anggota BAK UI 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan, putusan wajib diberikan kepada Kongres untuk ditindaklanjuti terhadap putusan perkara tersebut. Pasal 98 Terhadap putusan dengan objek sengketa hasil Pemira IKM UI, 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan maka Panitia Pemira wajib menjalankan putusan tersebut. Pasal 99 Pihak yang wajib menjalankan putusan mengirimkan tembusan Berita Acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani oleh pihak tersebut kemudian diberikan kepada pengadilan yang memutus perkara dan panitera mencatatnya dalam register pengawasan dan pengamatan Pasal 100 (1) Pada pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan. (2) Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut hakim pengawas dan pengamat, ditunjuk oleh ketua MM UI selama 1 (satu) periode kepengurusan.


BAB XI KEPANITERAAN Pasal 101 Buku Register perkara memuat antara lain catatan tentang kelengkapan administrasi

dengan

disertai

penerimaan

berkas

permintaan

pemohon,

pencantuman

permohon, majelis

nomor

nama

pemohon,

hakim

yang

perkara,

pokok

tanggal

permohonan,

menyidangkan,

panitera

pengganti, alat bukti surat, elektronik dan barang bukti, berita acara sidang, jawaban termohon, kesimpulan para pihak dan putusan pengadilan. Pasal 102 (1) Panitera

membuat

Berita

Acara

sidang

dengan

memperhatikan

persyaratan yang diperlukan dan memuat segala kejadian di sidang yang berhubungan dengan pemeriksaan. (2) Berita Acara sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat juga hal yang penting dari keterangan saksi, dan ahli. (3) Atas permintaan para pihak, hakim ketua sidang wajib memerintahkan kepada panitera supaya dibuat catatan secara khusus tentang suatu keadaan atau keterangan. (4) Berita Acara sidang ditandatangani oleh hakim ketua sidang dan panitera, kecuali apabila salah seorang dari mereka berhalangan, maka hal tersebut dinyatakan dalam Berita Acara. (5) Semua putusan pengadilan disimpan dalam arsip oleh pengadilan yang mengadili perkara pada tingkat pertama dan dilarang dipindahkan, kecuali undang-undang menentukan lain. Pasal 103 (1) Panitera membuat dan menyediakan buku daftar untuk semua perkara. (2) Dalam buku daftar tersebut dicatat: a. nama dan identitas para pihak; b. pokok permohonan yang diajukan;


c. tanggal penerimaan perkara; d. tanggal penerimaan jawaban; e. pokok jawaban yang diajukan; f. tanggal dan isi putusan secara singkat; g. tanggal pelaksaan putusan; h. hal lain yang erat kaitan dengan proses perkara. BAB XII PELBAGAI KETENTUAN Pasal 104 Dalam proses pemeriksaan saksi dan/atau ahli, pengucapan sumpah/janji dilakukan oleh Majelis Hakim dan dibantu prosesnya oleh seorang juru sumpah. Pasal 105 (1) Hakim ketua sidang memimpin dan memelihara tata tertib persidangan. (2) Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. Pasal 106 (1) Dalam ruang sidang, siapa pun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. (2) Siapa pun yang berada di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak menaati tata tertib setelah mendapat peringatan dari hakim ketua sidang, atas perintah hakim ketua sidang, yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang. (3) Jika para pihak bertingkah laku yang tidak patut sehingga mengganggu ketertiban sidang, maka hakim ketua sidang berwenang menegur para pihak dan meminta untuk bertingkah laku tertib dan patut. (4) Dalam hal teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ditaati atau para pihak secara terus menerus bertingkah laku tidak patut, maka


hakim memerintahkan agar para pihak dikeluarkan dari ruang sidang dan pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan tanpa hadirnya para pihak. (5) Dalam hal tindakan para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap dilakukan, maka hakim ketua sidang mengusahakan upaya sedemikian rupa sehingga putusan tetap dapat dijatuhkan dengan hadirnya para pihak. Pasal 107 (1) Siapa pun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, alat atau benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. (2) Tanpa surat perintah, petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan, alat, ataupun benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam hal pada seseorang yang digeledah ditemukan membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, alat, atau benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas meminta yang bersangkutan untuk menitipkannya. (4) Apabila yang bersangkutan bermaksud meninggalkan ruang sidang untuk seterusnya, petugas wajib menyerahkan kembali senjata api, senjata tajam, bahan peledak, alat, atau benda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada yang bersangkutan. Pasal 108 (1) Sidang pengadilan dilaksanakan di Kampus Universitas Indonesia dalam ruang sidang. (2) Dalam ruang sidang, hakim, para pihak, dan panitera mengenakan pakaian sidang dan atribut masing-masing sesuai dengan ketentuan yang diatur kemudian di dalam Peraturan MM UI. (3) Ruang sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditata menurut ketentuan sebagai berikut: a. tempat meja dan kursi hakim terletak lebih tinggi dari tempat para pihak, kursi pemeriksaan dan pengunjung;


b. tempat panitera terletak di sisi kanan belakang tempat hakim ketua sidang; c. tempat pemohon terletak di sisi kanan depan tempat hakim; d. tempat termohon terletak di sisi kiri depan dari tempat hakim; e. tempat pihak terkait terletak di sisi kiri depan dari tempat hakim sebelah kiri dari tempat pemohon; f. tempat kursi pemeriksaan saksi dan ahli terletak di depan tempat hakim; g. tempat saksi dan/atau ahli yang telah didengar terletak di belakang kursi pemeriksaan; h. tempat pengunjung terletak di belakang tempat saksi dan/atau yang telah didengar; i. Bendera Negara Indonesia ditempatkan di sebelah kanan meja hakim dan Panji Makara Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia ditempatkan di sebelah kiri meja hakim sedangkan lambang Pancasila ditempatkan pada dinding bagian atas di belakang meja hakim; j. tempat juru sumpah terletak di sebelah kiri tempat panitera; k. tempat sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i diberi tanda pengenal atau jabatan; l. tempat petugas keamanan di bagian dalam pintu masuk utama ruang sidang dan di tempat lain yang dianggap perlu. (4) Apabila sidang pengadilan dilangsungkan di luar gedung pengadilan, maka tata tempat sedapat mungkin disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipenuhi, maka paling kurang Bendera Negara Indonesia dan Panji Makara Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indoneisa harus ada dan ditempatkan. Pasal 109 (1) Sebelum sidang dimulai, panitera, pemohon, termohon, dan pengunjung yang sudah ada, duduk di tempatnya masing-masing dalam ruang sidang.


(2) Pada saat hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir wajib berdiri dalam rangka memberi penghormatan. (3) Selama sidang berlangsung, setiap orang yang keluar masuk ruang sidang diwajibkan memberi hormat. BAB XIII KETENTUAN LAIN Pasal 110 MM UI dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya menurut Undang-Undang ini. BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 111 Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua peraturan perundangundangan yang mengatur tentang Badan Audit Kemahasiswaan Universitas Indonesia dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini. Pasal 112 Hal-hal yang belum diatur dalam Undang-Undang ini akan diatur kemudian. Pasal 113 Dengan berlakunya undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia dan UndangUndang Nomor 2 tahun 2014 tentang Hukum Acara Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 114 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan


Pasal 115 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan UndangUndang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia. Disahkan di Depok Pada tanggal 29 Desember 2016 Pukul 16.07 WIB KETUA DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA, ttd. ADLUL HAMIDI ZALNUR NPM. 1206209160 Diundangkan di Depok Pada tanggal 31 Desember 2016 KETUA KOMISI HUKUM DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA, ttd. ‘ABIIR MAHMUDI ISMA’IL NPM. 1206272532 LEMBARAN IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 9


PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG MAHKAMAH KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS INDONESIA I. UMUM Keberadaan Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia (MM UI) sebagai lembaga tinggi di Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia sangat strategis, sebagai lembaga tinggi yang memiliki tugas dan wewenang penting dalam fungsi yudikatif yang menjadi lembaga peradilan pertama dan terakhir di Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia. Sebagai lembaga Yudikatif yang memiliki tugas dan wewenang penting dalam menyelesaikan sengketa Pemira IKM UI dan menguji Undang-Undang IKM UI terhadap UUD IKM UI. Beberapa tahun terakhir MM UI mendapatkan tugas menyelesaikan sengketa yang terjadi di dalam Pemira IKM UI dan harus mampu memberikan keputusannya dengan bijaksana sesuai amanat konstitusi. Oleh karena itu tata cara persidangan Hakim MM seharusnya sejalan dengan kebutuhan di IKM UI. Setelah amendemen UUD IKM UI tahun 2015 kedudukan MM UI menjadi jelas dan tegas baik di tingkat universitas dan fakultas. Dengan adanya tugas dan wewenang yang dimiliki MM UI setelah Amendemen UUD IKM UI tahun 2015, maka dianggap perlu untuk melakukan penyesuaian Undang-undang tentang Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia yang ada sebelumnya dengan konstitusi saat ini. Selain itu Hukum Acara juga akan disesuaikan dengan amanat UUD IKM UI Perubahan 2015. Oleh sebab itu, berdasarkan perubahan-perubahan konstitusi dan tugas dan wewenang MM UI, maka Undang-undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Hukum Acara Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Undang-undang ini mengatur tentang susunan dan kedudukan, kekuasaan, pemilihan dan pemberhentian, hukum acara, kewenangan mahkamah

mahasiswa,

pengadilan,

pemeriksaan

sengketa, cepat,

subyek

pelaksanaan

sidang,

pemeriksaan

putusan,

di

kepaniteraan,

pelbagai ketentuan. Dengan berlakunya Undang-Undang ini, diharapkan: 1. membentuk

sistem

peradilan

di

lingkungan

Ikatan

Keluarga

Mahasiswa Universitas Indonesia yang berkeadilan; 2. membentuk Mahkamah Mahasiswa yang bersifat bebas dan mandiri untuk menjalankan fungsi yudikatif di di lingkungan Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia; 3. mempertegas kedudukan Mahkamah Mahasiswa di Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas.


Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Yang dimaksud dengan “organisasi underbouw” adalah organisasi sayap di bawah pengaruh partai politik. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Yang

dimaksud

pemberhentian berdasarkan

dengan

mahasiswa aturan

yang

“putus dari

studi”

kegiatan

berlaku

di

adalah akademik

lingkungan

Universitas Indonesia dikarenakan masalah administratif, evaluasi akademik, dan/atau mendapat sanksi atas pelanggaran tata tertib kehidupan kampus. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Huruf j Cukup jelas. Huruf k Cukup jelas. Ayat (2)


Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Masa jabatan dihitung 1 tahun sejak dilantik hingga diberhentikan oleh Kongres dengan adanya Hakim Konstitusi periode selanjutnya. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Sakit jasmani atau rohan harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang memiliki surat izin praktik. Yang dimaksud dengan “keadaan kahar� yaitu suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana mestinya seperti musibah, masalah finansial, bencana, dan lain-lain. Huruf c Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas.


Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Huruf a Poin 1 Pengajuan oleh Anggota IKM UI dapat dilakukan secara sendiri ataupun dilakukan secara kelompok. Poin 2 Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Pasal 25 Huruf a Poin 1 Pengajuan oleh Anggota IKM UI dapat dilakukan secara sendiri ataupun dilakukan secara kelompok. Poin 2 Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Huruf a Poin 1 Pengajuan oleh Anggota IKM UI dapat dilakukan secara sendiri ataupun dilakukan secara kelompok. Poin 2 Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas.


Pasal 28 Huruf a Poin 1 Pengajuan oleh Anggota IKM UI dapat dilakukan secara sendiri ataupun dilakukan secara kelompok. Poin 2 Cukup jelas. Poin 3 Cukup jelas. Poin 4 Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Huruf a Pengajuan oleh Anggota IKM UI dapat dilakukan secara sendiri ataupun dilakukan secara kelompok. Huruf b Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Permohonan yang diajukan oleh mahasiswa asing harus tetap mengunakan Bahasa Indonesia dan disertakan permohonan dalam Bahasa

Inggris

menghadirkan

ataupun surat

permohonan tersebut.

bahasa

pernyataan

asal dari

dari

pemohon

lembaga

serta

penerjermah


Pasal 35 Ayat (1) Dalam pembentukan permohonan dibagi ke dalam 3 bagian yang berupa: 1. Kedudukan Hukum/ Legal Standing, kedudukan hukum berisi dengan identitas, NPM, fakultas, domisili, dari pemohon dan kuasa, identitas dan kedudukan hukum termohon. 2. Duduk Perkara/ Fundamentum Petendi, duduk perkara berisikan dengan dalil-dalil yang mengambarkan uraianuraian

persesuaian

antara

fakta

dengan

ketentuan

hukum. Dalam sebuah duduk perkara harus termuat dasar hukum dan dasar fakta. 3. Permohonan/ Petitum, Permohonan berisikan dengan apa saja yang dimintakan oleh pemohon kepada pengadilan untuk dikabulkan yang dibebankan kepada termohon. Ayat (2) Pada saat pemohon mengajukan permohonan, pemohon wajib memberikan daftar alat bukti dan barang bukti kepada panitera. Terhadap alat bukti saksi, ahli dan keterangan para pihak tidak perlu dimasukan ke dalam daftar alat bukti dan barang bukti. Ayat (3) Terhadap surat permohonan yang tidak dibubuhi dengan tanda tangan dari pemohon dan kuasanya ditolak untuk diterima untuk selanjutnya dikembalikan untuk dilengkapi. Pasal 36 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “hubungan pihak terkait dengan pokok perkara� adalah hubungan yang harus dibuktikan oleh pihak


terkait terhadap pokok perkara sesuai dengan Pasal 23 huruf e sehingga ada hak/kewenangan atau hak/kewenangan tidak langsung terpengaruh pokok permohonan. Pasal 37 Ayat (1) Sebelum membuat penetapan Ketua Mahkamah Mahasiswa harus melaksanakan rapat Majelis Hakim untuk menentukan menerima atau menolak permohonan pihak terkait. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39 Ayat (1) Atas permohonan Hasil Keanggotaan IKM UI yang diajukan lewat jangka waktu, permohonan ditolak oleh MM UI. Ayat (2) Atas permohonan Pemira IKM UI yang diajukan lewat jangka waktu, permohonan ditolak oleh MM UI. Pasal 40 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Terhadap para pihak yang merupakan Lembaga Kemahasiswaan harus memberikan Surat Tugas untuk mewakili kepada Badan Pengurus

Harian

selain

Ketua

Lembaga

Kemahasiswaan

bersangkutan. Pelampiran anggaran dasar dan anggaran rumah tangga

merupakan

Kemahasiswaan. Ayat (3)

kewajiban

dari

para

pihak

Lembaga


Para pihak yang diwakilkan oleh kuasa wajib hadir ke dalam sidang atas perintah hakim untuk memberikan keterangan di dalam persidangan. Pasal 41 Ayat (1) Terhadap permohonan yang diajukan melalui surat elektronik hasil pemeriksaan adminitrasi diberikan satu hari setelah permohonan diterima oleh panitera. Ayat (2) Pemeriksaan yang dilakukan oleh panitera adalah pemeriksaan terhadap kesesuaian formil dari permohonan yang diajukan oleh pemohon. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Perkara yang dikecualikan adalah Hasil Keanggotaaan IKM UI, Hasil Pemira IKM UI, Dugaan Pelanggaran oleh Ketua Umum dan/atau wakil ketua umum BEM UI, Dugaan Pelanggaran oleh MWA UI UM, Dugaan Pelanggaran oleh BAK UI. Pasal 42 Ayat (1) Dalam pemeriksaan pendahuluan Ketua MM UI dapat menjadi Hakim pemeriksa atau menunjuk Hakim Anggota untuk menjadi Hakim pemeriksa. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Terhadap penetapan yang dibuat oleh hakim pemeriksa, penetapan harus diserahkan kepada pemohon 3 hari sebelum hari sidang pemeriksaan pendahuluan dilaksanakan. Pasal 43 Ayat (1)


Pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim adalah pemeriksaan terhadap kesesuaian materil dan formil dari permohonan pemohon. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Untuk memperkuat permohonan yang diajukan oleh pemohon, pemohon dapat menghadirkan barang bukti dan alat bukti dari permohonan. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Perkara yang dikecualikan adalah, Hasil Keanggotaaan IKM UI, Hasil Pemira IKM UI, Dugaan Pelanggaran oleh Ketua Umum dan/atau wakil ketua umum BEM UI, Dugaan Pelanggaran oleh MWA UI UM, Dugaan Pelanggaran oleh BAK UI. Pasal 44 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Nasihat oleh hakim berbentuk catatan yang dapat dinyatakan secara lisan ataupun secara tertulis. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Apabila di dalam suatu waktu terdapat 2 buah permohonan yang diajukan

di

dalam

waktu

yang

berdekatan

dan

hakim

memandang bahwa pokok yang dimohonkan oleh kedua permohonan

tersebut

memiliki

kesamaan.

mengabungkan kedua perkara tersebut.

Hakim

dapat


Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Pasal 45 Cukup jelas. Pasal 46 Ayat (1) Dalam tiga puluh hari semenjak permohonan diterima hingga sidang

hari

Administrasi

pertama, dan

MM

UI

melakukan

pemeriksaan

pemeriksaan

Pendahuluan

terhadap

permohonan. Ayat (2) Dalam tiga hari semenjak permohonan diterima hingga sidang hari pertama, MM melakukan pemeriksaan Adminitrasi terhadap permohonan. Ayat (3) Dalam satu hari semenjak permohonan diterima hingga sidang hari

pertama,

MM

melakukan

pemeriksaan

Administrasi

terhadap permohonan. Ayat (4) Disesuaikan dengan pokok perkara yang dimohonkan oleh Pemohon dengan tingkat universitas. Pasal 47 Ayat (1) Pemohon membuat surat kepada MM UI yang menyatakan menarik kembali permohonan yang diajukan kepada MM UI. Terhadap pernyataan menarik kembali permohonan diajukan setelah Acara Pemeriksaan Biasa, pernyataan tersebut ditolak dan pemeriksaan dilanjutkan. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 48


Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Kepaniteraan MM UI akan memberikan surat panggilan, penetapan majalis hakim dan penetapan hari sidang berserta dengan permohonan yang diajukan oleh pemohon. Ayat (3) Hari adalah hari di dalam kalender, surat penggilan sidang akan diberikan oleh Kepaniteraan MM UI kepada para pihak. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 49 Ayat (1) Dalam pemeriksaan acara biasa Ketua MM UI dapat menjadi Hakim Ketua Sidang atau menunjuk Hakim Anggota untuk menjadi Hakim Ketua Sidang. Ayat (2) Terhadap kondisi yang telah dikecualikan, apabila hakim ketua sidang yang berhalangan untuk hadir, hakim anggota 1 yang mengganti hakim ketua sidang untuk memimpin sidang serta menunjuk hakim anggota pengganti. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “keadaan kahar� adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya antara lain terkena musibah, bencana dan lain-lain. Pasal 50 Sidang yang dilakukan dalam keadaan terbuka untuk umum menyebabkan Putusan Batal Demi Hukum. Pasal 51 Cukup jelas. Pasal 52


Ayat (1) Yang dimaksud dengan “panggilan yang kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan� adalah dalam proses pemangilan dari pemohon untuk kedua kalinya, pemohon tidak memberikan jawaban secara patut kepada Kepaniteraan MM atas ketidakhadiran terhadap panggilan sidang. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 53 Ayat (1) Dalam hal termohon tidak hadir, maka persidangan akan dilaksanakan tanpa kehadiran termohon. Apabila dalam proses pemeriksaan tanpa kehadiran termohon, termohon atau kuasanya kemudian muncul di dalam persidangan maka pemeriksaan persidangan akan dimulai kembali dengan pembacaan permohonan dari pemohon. Ayat (2) Dalam hal perkara-perkara tersebut tetap harus dihadiri oleh para termohon untuk dapat menjelaskan duduk masalah yang ada di dalam perkara ini. Pasal 54 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Penetapan penundaan sidang akan diberikan kepada termohon setelah diucapkan oleh Hakim di dalam sidang. Pernyataan termohon untuk hadir di dalam sidang dapat disampaikan melalui surat ataupun melalui jawaban atas permohonan yang dibuat oleh termohon. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Putusan terhadap permohonan tersebut akan bersifat final dan mengikat walaupun tanpa dihadiri oleh termohon.


Pasal 55 Terhadap surat kuasa yang tidak sesuai secara formil surat kuasa, para kuasa tetap berhak untuk mewakili para pihak di dalam persidangan dan dalam persidangan berikutnya wajib memberikan surat kuasa yang telah diperbaiki. Terhadap surat kuasa yang tidak sesuai secara materil surat kuasa, para kuasa tidak berhak untuk mewakili para pihak di dalam persidangan, pihak yang mempermasalahkan kuasa tersebut wajib hadir di dalam persidangan dan memperbaiki kuasa tersebut di dalam persidangan berikutnya. Surat kuasa harus didaftarkan kepada Kepaniteraan MM UI sebelum sidang pertama dimulai. Pasal 56 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Dalam pembentukan jawaban dibagi ke dalam 3 bagian yang berupa: 1. Kedudukan Hukum/ Legal Standing, kedudukan hukum berisi dengan identitas, npm, fakultas, domisili, dari termohon dan kuasa, identitas dan kedudukan hukum pemohon. 2. Jawaban/ Veweer ten principale, bahwa di dalam duduk perkara terdapat Jawaban yang berisikan Pengakuan terhadap

dalil-dalil

permohonan. bantahan

dalil

yang

Kemudian

digambarkan Jawaban

permohonan

yang

terhadap

di

dalam

berisikan

hal-hal

yang

diuraikan di dalam permohonan seperti kebenaran dalil permohonan, fakta hukum yang ada di dalam permohonan dan dasar hukum yang dijadikan di dalam permohonan. 3. Permohonan/ Petitum, Permohonan berisikan dengan apa saja yang dimintakan oleh termohon kepada pengadilan untuk dikabulkan yang dibebankan kepada pemohon.


Pasal 57 Dalam pemeriksaan surat, alat bukti surat dan alat bukti elektronik yang diajukan oleh para pihak diharapkan hadir di dalam persidangan. Bahwa para pihak harus membawa alat bukti yang asli serta salinannya yang telah di daftarkan ke Kepaniteraan MM UI untuk kemudian diperiksa antara asli dengan salinannya. Pasal 58 Setiap saksi sebelum diperiksa di dalam persidangan tidak boleh becakap-cakap dan saling berhubungan antara satu saksi dengan saksi lainnya. Pasal 59 Ayat (1) Pernyataan pembuka adalah hak dari para pihak untuk memberikan

pejelasan

terhadap

hal-hal

apa

yang

akan

dibuktikan di dalam proses pembuktian pada hari tersebut. Pernyataan

sidang

dilakukan

setelah

seslasi

dilakukan

pemeriksaan surat. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Urutan pemeriksaan dilakukan oleh para pihak sesuai dengan urutan fakta yang ingin dibuktikan oleh para pihak. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Sumpah merupakan sebuah kewajiban bagi saksi atau Ahli dalam memberikan keterangan yang sebenar-benarnya di dalam persidangan.


Pasal 60 Tanpa adanya sumpah atau janji maka keterangan yang diberikan saksi atau ahli adalah sebuah keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim. Tanpa adanya sumpah maka saksi atau ahli tidak termasuk ke dalam alat bukti. Pasal 61 Cukup jelas. Pasal 62 Yang dimaksud dengan “pertanyaan yang bersifat menjerat� misalnya hakim dalam salah satu pertanyaan menyebutkan suatu hal yang tidak diakui telah dilakukan oleh para pihak, tetapi dianggap seolah-olah diakui atau dinyatakan oleh saksi. Pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan kepada saksi ataupun kepada ahli. Ketentuan ini sesuai dengan prinsip bahwa keterangan saksi atau ahli harus diberikan secara bebas di dalam proses pemeriksaan. Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan hakim dan para pihak Hukum tidak boleh melakukan tekanan dengan cara apapun, misalnya dengan mengancam yang mengakibatkan saksi atau ahli memberikan keterangan hal yang berbeda dari hal yang dapat dianggap sebagai pernyataan pikirannya yang bebas. Pasal 63 Alasan penolakan pengajuan pertanyaan oleh hakim berdasarkan kepada pasal 42 ataupun terhadap pertimbangan-pertimbangan hakim secara patut dan wajar. Pasal 64 Ayat (1) Alasan terhadap izin yang dapat dimintakan oleh Saksi maupun Ahli untuk meninggalkan ruang sidang 1. Tugas Kenegaraan 2. Tugas Perkuliahan 3. Alasan Kesehatan


4. Alasan-alasan lain yang menurut pertimbangan hakim secara patut dan wajar dapat diizinkan meninggalkan ruang sidang. Ayat (2) Terhadap permintaan untuk tetap menghadirkan saksi atau ahli dalam persidangan namun hakim merasa bahwa alasan yang dimintakan telah sesuai. Maka pada hari sidang berikutnya pihak yang menghadirkan saksi atau ahli wajib menghadirkan kembali saksi atau ahli ke dalam persidangan. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 65 Penghadiran dari juru bahasa adalah kewajiban dari pihak yang menghadirkan saksi atau ahli yang tidak paham bahasa Indonesia. Pasal 66 Ayat (1) Penghadiran dari orang yang pandai bergaul adalah kewajiban dari pihak yang menghadirkan saksi atau ahli yang tidak paham bahasa Indonesia. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 67 Cukup jelas. Pasal 68 Cukup jelas. Pasal 69 Cukup jelas. Pasal 70 Dalam pembentukan kesimpulan dibagi ke dalam 3 bagian yang berupa: 1. Kedudukan Hukum/ Legal Standing, kedudukan hukum berisi dengan identitas, npm, fakultas, domisili, dari termohon dan kuasa, identitas dan kedudukan hukum pemohon.


2. Kesimpulan Jawab Menjawab dari Para Pihak: Kesimpulan ini merupakan pandangan yang dilihat oleh Para Pihak dari segi fakta dan segi hukum terhadap proses jawab menjawab dari para pihak. 3. Kesimpulan Fakta: Kesimpulan ini merupakan pandangan yang dilihat oleh para pihak dari proses pembuktian terkait fakta hukum yang muncul di dalam dikaitkan dengan Alat BuktiBarang Bukti di persidangan. 4. Kesimpulan Hukum: Kesimpulan ini merupakan pandangan yang dilihat oleh para pihak dari proses pembuktian terkait fakta hukum yang muncul melalui Alat Bukti- Barang Bukti di persidangan dikaitkan dengan sumber-sumber hukum yang ada di dalam masyarakat. 5. Permohonan/ Petitum, Permohonan berisikan dengan apa saja yang dimintakan oleh termohon kepada pengadilan untuk dikabulkan yang dibebankan kepada pemohon. Pasal 71 Ayat (1) Keberadaan ruang tertutup adalah guna agar segala hal yang ada di dalam musyawarah tidak diketahui olah para pihak sebelum putusan dibacakan oleh majelis hakim di dalam persidangan yang terbuka dan dibuka untuk umum. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Terhadap beda pendapat/ dissenting opinion hakim wajib menjelaskan fakta hukum dan dasar hukum serta persesuaian antara alat bukti yang menjadi dasar beda pendapat ini. Serta pertimbangan hukum terhadap apa yang menjadi pokok yang membuat hakim membuat putusan yang beda pendapat. Pasal 72


Cukup jelas. Pasal 73 Cukup jelas. Pasal 74 Cukup jelas. Pasal 75 Ayat (1) Keterangan saksi yang didapatkan dari orang lain (testimonium de auditu) bukan termasuk ke dalam keterangan saksi. Keterangan saksi yang didapatkan dari orang lain dapat menjadi keterangan

saksi

apabila

terdapat

persesuian

dengan

keterangan saksi yang lain. Ayat (2) Penyedian alat komunikasi audio visual untuk pemeriksaan saksi secara jarak jauh disediakan oleh pihak yang mengajukan saksi tersebut. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Saksi memberikan keterangan atas apa yang ia lihat, dengar dan alami sendiri. Ayat (7) Cukup jelas. Pasal 76 Ayat (1) Terhadap ahli yang tidak masuk ke dalam kualfikasi, ahli ditolak oleh hakim untuk didengar di dalam ruang sidang. Ayat (2)


Pernyataan ahli diluar sidang tidak menjadi dasar pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara. Terhadap tulisan yang dibuat oleh Ahli diluar sidang, selama diberikan oleh ahli di dalam persidangan maka dapat menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara. Pasal 77 Pandangan

Para

Pihak

dapat

tertuang

dinyatakan

di

dalam

persidangan serta persidangan. Pasal 78 Di dalam Permohonan, Jawaban dan Kesimpulan yang seluruh hal yang dinyatakan oleh Para pihak di dalam. Terhadap keabasahan dari suatu alat bukti elektronik merupakan kewenangan dari hakim untuk memutuskan. Para pihak dapat menyertakan surat yang menyatakan keabasahan alat bukti elektronik dari sesorang yang memiliki keahlian di bidang tersebut. Pasal 79 Cukup jelas. Pasal 80 Putusan pengadilan yang diucapkan tidak di dalam persidangan terbuka untuk umum maka putusan tersebut batal demi hukum. Pasal 81 Putusan MM UI bersifat final, yakni putusan MM UI langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap putusan tersebut. Pasal 82 Ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, kadilan dan kepastian dari para pihak. Terhadap putusan yang tidak terdapat dua alat bukti yang sah, putusan tersebut batal demi hukum. Putusan tersebut tidak dapat diajukan kembali kepada MM UI dengan permohonan yang sama. Pasal 83 Ayat (1)


Cukup jelas. Ayat (2) Terhadap putusan yang batal demi hukum dapat diajukan kembali kepada MM UI dengan permohonon yang sama. Pasal 84 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Terhadap putusan yang tidak diterima oleh Hakim, dapat dilakukan pengujian kembali terhadap terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang telah diuji sebelumnya dengan batu uji yang sama dengan permohonan sebelumnya. Ayat (3) Bahwa di dalam putusan yang dikabulkan oleh Hakim, dapat berisi dikabulkan seluruh permohonan ataupun dikabulkan sebagai permohonan yang diajukan pemohon. Ayat (4) Terhadap putusan yang ditolak oleh Hakim, tidak dapat dilakukan pengujian kembali terhadap Peraturan PerundangUndangan yang telah diuji sebelumnya dengan batu uji yang sama dengan permohonan sebelumnya. Ayat (5) Terhadap putusan yang gugur oleh Hakim, pemohon dapat mengajukan permohonan kembali ke MM UI. Pasal 85 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Penetapan Hakim Ketua Sidang terhadap biaya lain yang diperlukan bagi pemutusan sengketa harus dengan dasar yang jelas dan ditentukan secara wajar oleh hakim. Pasal 86


Petikan Putusan berisikan, Kedudukan Hukum/Legal Standing Para Pihak, Permohon/Petitum pemohon, amar putusan, pihak-pihak yang hadir di dalam persidangan dan tanda tangan Hakim dan Paniter Pengganti. Pasal 87 Ayat (1) Untuk memberikan sebuah kepastian hukum kepada para pencari keadilan MM UI wajib melakukan pemberian amar putusan agar putusan tersebut dapat langsung dilaksanakan oleh para pihak. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada publik MM UI wajib mengumumkan putusan tersebut kepada publik di kanal media sosial MM UI. Pasal 88 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “pembuktian yang sifatnya sederhana� adalah dengan adanya fakta alasan pemohon tidak lulus secara sah dalam kegiatan mahasiswa baru ataupun dibuktikan sebaliknya oleh pemohon di dalam persidangan melalui alat bukti. Ayat (3) Sebelum

sidang

dimulai

pemohon

dan

termohon

sudah

mempersiapkan alat bukti dan bukti yang memperkuat dalil-dalil di dalam persidangan. Terhadap alat bukti dan barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan secara langsung dan seketika untuk mempercepat proses pemeriksaan.


Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 89 Cukup jelas. Pasal 90 Cukup jelas. Pasal 91 Cukup jelas. Pasal 92 Cukup jelas. Pasal 93 Ketentuan pasal ini dimaksud untuk mempercepat penyelesian perkara, meskipun demikian dilakukan dengan penuh ketelitian. Pasal 94 Cukup jelas. Pasal 95 Cukup jelas. Pasal 96 Cukup jelas. Pasal 97 Cukup jelas. Pasal 98 Cukup jelas. Pasal 99 Cukup jelas. Pasal 100 Cukup jelas. Pasal 101 Cukup jelas. Pasal 102 Cukup jelas.


Pasal 103 Cukup jelas. Pasal 104 Cukup jelas. Pasal 105 Ayat (1) Kekuasaan tertinggi di dalam persidangan pengadilan dipegang oleh Hakim Ketua Sidang. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 106 Ayat (1) Tugas pengadilan luhur sifatnya, oleh karena tidak hanya bertanggung jawab kepada hukum, sesama manusia, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh keranannya setiap orang wajib menghormati martabat ini lembaga ini, khususnya bagi mereka yang berada di ruang sidang sewaktu persidangan sedang berlangsung bersikap hormat secara wajar dan sopan serta

tingkah

laku

yang

tidak

menyebabkan

timbulnya

kegaduhan sehingga persidangan terhalang karenanya. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Dalam hal para pihak tidak berlaku dengan baik, dalam putusan pengadilan hakim mengusahakan agar pihak yang dikeluarkan dari ruang sidang tetap hadir pada saat penjatuhan putusan walaupun mengunakan penjagaan yang dilakukan oleh petugas pengadilan. Pasal 107


Cukup jelas. Pasal 108 Cukup jelas. Pasal 109 Cukup jelas. Pasal 110 MM UI dalam menjalankan Undang-Undang ini dapat mengeluarkan produk-produk hukum dalam bentuk Penetapan MM UI dan Ketetapan Ketua MM UI. Pasal 111 Cukup jelas. Pasal 112 Cukup jelas. Pasal 113 Cukup jelas. Pasal 114 Cukup jelas. Pasal 115 Cukup jelas.


Legislativa Ed. 4  

"Program Legislasi IKM UI 2016"