Issuu on Google+


LAPORAN ANALISA

Pembangunan Rumah Bantuan di Aceh Bagi Masyarakat Korban Bencana Sebagai Pemenuhan Hak Asasi Masyarakat Aceh atas Perumahan yang Layak

2009


Daftar Isi

vii 1 1 2 3 3 4

Pendahuluan  Latarbelakang Masalah  Rumusan Masalah  Identifikasi Masalah  Kendala  Hipotesa

5

PROGRAM PEMBANGUNAN RUMAH BANTUAN SEBAGAI PENDEKATAN TEORITIS TERHADAP KEBUTUHAN AKAN PERUMAHAN BAGI MASYARAKAT KORBAN BENCANA YANG TEPAT SASARAN  Hukum Internasional (konvensi internasional HAM Ekosob) tentang Perumahan

5

K ata h at i I n s t i t u t e

Pengantar

5

 Definisi Perumahan yang Layak berdasarkan kepada Pemenuhan Hak Atas Perumahan yang Layak Secara Umum

7

 Hunian Sebagai Perwujudan Adaptasi Manusia Tempat Penelitian Dilakukan iii


iv

11 11 12 12 12 12

METODE PENELITIAN  Studi Literatur  Interview  Metodologi yang digunakan  Teknik Analisa  Tujuan Penelitian

15 15

ANALISA PEMBAHASAN  Dasar dan Konsep Rumah yang Layak Huni

17

 Rumah Bantuan yang mempunyai prespektif pada kepentingan dan Kebutuhan Masyarakat

19

 BRR, Lembaga Donor dan Kontraktor

20

 Pengawasan Pemerintah terhadap Pelaksanaan Program Pembangunan Rumah Bantuan

21 21

HASIL PENELITIAN DI LAPANGAN  Adanya Simpang Siur Data Perumahan

21

 Adanya Kegiatan Pungli (Pungutan Liar)

22

 Pembagian Rumah Bantuan yang Tidak Merata Bagi Masyarakat Korban Bencana

23

 Indikator rumah bantuan yang memuaskan atau tidak memuaskan bagi masyarakat korban bencana yang kehilangan rumahnya

27 27 28

PENUTUP  Kesimpulan  Rekomendasi

31

DAFTAR PUSTAKA

33

LAMPIRAN

Laporan Analisa


Fakta bahwa Aceh yang dilanda tsunami benar-benar telah menelan tidak saja korban jiwa, tetapi juga sendi-sendi kehidupan masyarakat, kebiasaan dan tradisi yang ada. Bersamaan dengan keluarga, harta benda, dan tempat tinggal yang telah hilang, begitu pula dengan pola kehidupan, mata pencaharian, dan kebiasaan-kebiasaan dalam hidup dan kehidupan. Dalam kondisi seperti ini, sebuah bantuan adalah sesuatu yang sangat berharga. Menjadi berharga karena pada saat itu, sangat dibutuhkan. Tetapi dalam hal ini, apakah bantuan tersebut cukup hanya sekedar bantuan yang bersifat fisik semata dan kemudian cukup sampai disitu saja? Atau..... Sebuah bantuan, lebih kepada sebuah proyek yang mempunyai maksud dibaliknya dengan beralasan demi kemanusiaan? Bantuan, adalah sebuah kegiatan yang seharusnya bersifat dua arah. Antara yang membantu dan yang dibantu, dan menuju kepada satu tujuan. Yaitu tujuan kemanusiaan...mengembalikan peradaban yang sempat hilang.

K ata h at i I n s t i t u t e

v


Pengantar

A

kibat bencana tsunami, propinsi Nanggroe Aceh Darussalam mengalami kerusakan di berbagai sektor dan bersifat multidimensi. Selain korban jiwa, batas tanah yang hilang atau terendam air laut, perumahan, sarana dan prasarana, pedesaan, perkotaan dan lain sebagainya mengalami kerusakan dan kehancuran. BRR mencatat sekurangkurangnya 20 kabupaten/kota, 150 kecamatan, dan 1,500 desa rusak1 akibat bencana. Program bantuan perumahan yang dilaksanakan pada masa rekonstruksi

1 “Mengisi Bangunan Pemulihan, Laporan Tahunan 2007 Badan Pelaksana Rehabilitasi dan REkonstruksi Nanggore Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias, Mei 2008 BRR NAD-Nias, hal. 162.

K ata h at i I n s t i t u t e

dan rehabilitasi ini, Telah berjalan selama hampir 4 tahun sejak bencana. Sampai saat ini, program pembangunan rumah bantuan masih berjalan di beberapa daerah di wilayahwilayah yang sempat rusak akibat bencana. BRR yang dibentuk dan ditunjuk oleh pemerintah Indonesia sebagai pihak yang bertanggungjawab untuk melakukan pembenahan dan pembangunan kembali (rehabilitasi dan rekonstruksi) sebagai bentuk dari kewajiban negara terhadap kondisi Aceh paska bencana, menjalankan program pembangunan rumah bantuan bersama-sama dengan pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan yang sama dalam melakukan pembenahan terhadap kehancuran yang melanda Aceh pada segi perumahan bagi masyarakat korban bencana. vii


Bersama-sama dengan lembaga donor yang berpartisipasi memberikan bantuan kemanusiaan, khususnya rumah hunian bagi masyarakat korban bencana, pemerintah melakukan pembangunan rumah bantuan pada masa rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh. Sampai saat ini, tercatat sekitar 142 lembaga atau donor mempunyai program pembangunan bantuan rumah bagi masyarakat Aceh yang tersebar diseluruh kabupaten yang terkena bencana2. Dalam konteks program rekonstruksi dan rehabilitasi, sektor perumahan menjadi salahsatu aspek penting yang harus segera dipenuhi karena perumahan merupakan salahsatu kebutuhan mendasar bagi masyarakat korban bencana, selain kebutuhan pangan, pakaian dan lain sebagainya Meskipun masalah pertanahan dan perekonomian, serta proses reintregrasi paska konflik kemudian menjadi isu penting paska rehabilitasi dan rekonstruksi, masalah rumah dan perumahan masih menjadi bagian dari permasalahan penting yang harus segera diselesaikan atau dibenahi, karena seperti yang kita ketahui bersama, masih banyak persoalan-persoalan seputar program pembangunan rumah bantuan yang banyak dijumpai sampai saat ini.

kewajiban pemerintah masih belum dapat dikatakan telah selesai, apalagi bila melihat kepada durasi waktu pembangunan rumah bantuan yang dikomparasi dengan pentingnya kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal, program pembangunan rumah bantuan dapat dikatakan sangat lambat dan belumlah mencapai kepada tingkat keberhasilan yang optimal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal yang layak. Program pembangunan bantuan perumahan yang dilakukan, seharusnya tidaklah sederhana, sesederhana membuat rumah semata kemudian masyarakat menempati rumah tersebut. Tetapi banyak sekali unsur dan kaidah-kaidah yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum dibangunnya sebuah rumah untuk masyarakat korban bencana. Pembangunan rumah bantuan yang dari segi kuantitas berjumlah sangat banyak, juga haruslah terpenuhi segi kualitasnya. Selain sarana dan prasarana yang memadai, dari sisi lingkungan perumahan haruslah juga menjadi bagian dari program pembangunan rumah bantuan yang dilakukan oleh para pihak yang terlibat pada program tersebut dimasa rekonstruksi dan rehabilitasi ini. ď Ž

Karena pada dasarnya masalah pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat korban bencana yang menjadi salahsatu 2

viii

Hasil verifikasi BRR dan UNORC

Laporan Analisa


1. Pendahuluan

Latarbelakang Masalah Program pembangunan rumah bantuan yang telah dilakukan baik oleh pemerintah, lembaga donor, atau organisasi non pemerintah lainnya mempunyai sifat dan karakteristik sendiri dalam konsep dan design perumahan yang mereka bangun. Pada prosesnya, memang secara kuantitatif dan hampir seluruh program pembangunan rumah bantuan yang diadakan oleh BRR serta lembaga-lembaga donor telah menyelesaikan pembangunan fisik rumah hunian tersebut sesuai dengan target mereka masing-masing. Banyak masyarakat korban bencana yang telah menempati perumahan-perumahan tersebut. Walaupun, secara keseluruhan K ata h at i I n s t i t u t e

dari suatu wilayah pemukiman yang telah mendapatkan bantuan perumahan tersebut, masih ada proses-proses yang belum selesai pada pembangunan sarana dan prasarana dan lain sebagainya sebagai sektor pendukung bagi pemenuhan kebutuhankebutuhan mendasar bagi masyarakat yang menempati rumah bantuan di pemukiman/ perumahan tersebut. Disisi lain walaupun dalam jumlah kecil, ada pula masyarakat atau warga korban bencana yang belum mendapatkan rumah bantuan, dan tidak sedikit pula keluhan-keluhan lainnya dari masyarakat tentang rumah bantuan yang dibangun tersebut, seperti misalnya kualitas dari bangunan rumah, fasilitas umum masyarakat yang belum ada, sehingga mereka belum bisa menempati 1


rumah-rumah tersebut dan lain sebagainya. Hal ini memang menimbulkan pertanyaanpertanyaan tentang bagaimana dan seperti apa latarbelakang dari lembaga donor, organisasi non pemerintah atau pemerintah yang dalam hal ini adalah BRR dalam melaksanakan program bantuan perumahan tersebut. Begitu pula dengan faktor-faktor yang membuat masyarakat yang belum bisa mendapat rumah hunian tersebut. Pelaksanaan program pembangunan rumah bantuan, selama ini dinilai banyak pihak mengalami berbagai kendala dan masalah, tetapi disisi lain, BRR yang secara rutin membuat laporan perkembangan program seakan-akan tidak ada masalah yang berarti sehingga hal ini menimbulkan pertanyaanpertanyaan dimana salahnya atau letak permasalahannya, artinya apakah memang benar tidak ada masalah berarti, sesuai dengan laporan yang dibuat oleh BRR atau memang BRR luput dalam melakukan pengawasan terhadap proses perkembangan program pembangunan rumah bantuan. Pada beberapa kasus bahkan ada yang diwarnai dengan terhentinya pembangunan rumah bantuan karena kontraktor lari dari tanggungjawabnya, seperti salah satu contoh dari kasus semacam ini yang pernah dimuat di media Serambi Indonesia1. Dengan keadaan seperti itu, maka masyarakat korban bencana yang berhak mendapatkan rumah yang ternyata ditinggalkan terbengkalai dan 1 “Kontraktor Kabur, Warga Gigit Jari�, Harian Serambi Indonesia tanggal 28 Agustus 2008

2

tidak selesai dibangun tersebut, kembali menjadi korban karena hak mereka tidak terpenuhi. Persoalan lain yang juga terjadi adalah, banyak rumah hunian yang dibangun, ternyata diperkirakan tidak dapat bertahan lama karena telah mulai terlihat kerusakankerusakan dan lain sebagainya. Konsep dan design rumah hunian yang dibuat pun cenderung kurang lengkap dan kurang mewakili aspek-aspek tradisi masyarakat yang biasa dibangun oleh masyarakat Aceh dalam mendukung kehidupan sosial dn perekonomian mereka

Rumusan Masalah Pembangunan rumah bantuan sampai saat ini masih menyisakan berbagai persoalan yang belum terselesaikan secara tuntas. Dalam beberapa informasi yang diperoleh baik yang didapat dari berbagai media masa, diskusidiskusi yang terkait pada evaluasi atau proses program ini, maupun informasi yang didapat dari kegiatan penelitian yang dilakukan oleh beberapa pihak yang mempunyai kepentingan terhadap pemenuhan hak masyarakat korban bencana, bahwa permasalahan yang banyak terjadi pada proses pembangunan rumah bantuan adalah seperti berikut dibawah ini: â—? Ketidaksesuaian antara jumlah unit rumah yang direncanakan dan yang dibangun. Pengaruhnya adalah masyarakat yang sudah didata sebagai penerima rumah bantuan, tidak seluruhnya mendapat rumah bantuan tersebut. Laporan Analisa


â—? Kualitas rumah hunian yang dibangun banyak yang dinilai tidak memenuhi standar kelayakan untuk ditempati â—? Terjadinya kegiatan pungli atau korupsi yang menyusahkan masyarakat dalam mendapatkan haknya untuk mendapatkan rumah bantuan Dan kemudian yang patut juga dianalisa adalah: ď Ž Apakah pertimbangan terhadap aspekaspek sosial, tradisi dan kebiasaan masyarakat Aceh dalam membangun rumah hunian mempunyai pengaruh terhadap model dan jenis rumah hunian yang dibangun oleh pemerintah dan donor?dan apa bentuk partisipasi masyarakat pada program pembangunan rumah bantuan yang dilaksanakan pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi? ď Ž Apa yang menjadi sebab banyak terjadinya kegiatan-kegiatan pungli yang dilakukan oleh oknum terhadap masyarakat korban bencana yang berhak mendapatkan rumah bantuan? ď Ž Apakah rumah hunian yang dibangun oleh pemerintah dan donor telah memuaskan masyarakat? Dan mengapa juga banyak rumah hunian yang dibangun memiliki kualitas yang rendah sehingga dapat dikatakan tidak layak huni?

Identifikasi Masalah Masalah yang diidentifikasi dalam hal ini adalah beberapa hal sebagai berikut: â—? Pembangunan rumah bantuan yang dilaksanakan sampai saat ini ternyata tidak sedikit terjadi penyimpanganK ata h at i I n s t i t u t e

penyimpangan seperti kaburnya kontraktor, hasil bangunan rumah yang tidak baik dan hanya bertahan selama beberapa tahun saja dan lain sebagainya â—? Masyarakat juga mendapat masalah seperti dalam beberapa lokasi pembangunan rumah bantuan, ada warga masyarakat yang tidak mendapatkan rumah bantuan, padahal mereka termasuk masyarakat korban bencana, tetapi disisi lain tidak sedikit rumah bantuan yang masih kosong, dan lain sebagainya â—? Tidak adanya pertanggungjawaban yang tegas dari pemerintah terhadap pelakupelaku penyimpangan selain memberikan status blacklist terutama bagi kontraktorkontraktor yang bermasalah. â—? Persoalan-persoalan lain yang ada pada masyarakat yang akhirnya menjadi alasan mengapa masyarakat tidak ingin menempati rumah dan perumahan yang sudah dibangun.

Kendala Dalam penulisan ini, proses untuk mendapatkan data yang akurat menjadi sulit karena beberapa faktor yang dijumpai dilapangan, maupun keterangan dari berbagai media sebagai berikut: ď Ž Sulitnya melakukan pengamatan terhadap proses pensertifikasian tanah untuk melihat sampai sejauh mana dan proses tersebut dilakukan sesuai dengan aturan yang ada karena sudah dilaksanakan jauh sebelum penelitian dilakukan dan dari beberapa kegiatan pensertifikasian ada yang belum selesai sampai saat ini tetapi belum mampu menyampaikan informasi 3


secara detil dan akurat mengenani penyebabnya ď Ž Untuk beberapa anggota masyarakat karena proses tersebut sudah lama tidak diteruskan dan mereka sudah lama menunggu, akhirnya hal ini menimbulkan rasa keputus asaan sehingga mempengaruhi jawaban-jawabanjawaban yang diterima oleh tim peneliti, karena buat mereka, proses interview dan tanya jawab pada kegiatan penelitian sudah beberapa kali mereka dapatkan, tetapi persoalan mereka tetap belum selesai ď Ž Sulitnya melakukan wawancara terhadap aparatur negara terkait dengan masalah pertanahan dilapangan. ď Ž Adanya kecurigaan terhadap data yang dipublikasikan oleh BRR terkait dengan konteks penulisan ini mengalami manipulasi atau tidak akurat

Hipotesa Hipotesa pada penulisan analisa tentang perumahan ini, adalah masih banyaknya persoalan-persoalan yang belum selesai pada konteks program pembangunan rumah bantuan ini, walaupun secara fisik, rumahrumah bantuan yang dibangun oleh pihak pemerintah, donor, dan lain sebagainya sudah hampir rampung secara keseluruhan. Tidak bisa dipungkiri bahwa, walaupun beberapa lembaga donor yang menjadi pelaku pada program pembangunan rumah bantuan ini mencoba untuk juga membuka partisipasi dari masyarakat, tetapi bentuk partisipasinya masih dapat dikatakan sebagai partisipasi 4

yang seadanya, bukan bentuk partisipasi yang diharapkan dapat menjadi konstribusi yang berarti bagi pelaku pembangunan rumah bantuan dalam menetapkan model, jenis, dan bentuk seperti apa yang diinginkan oleh masyarakat korban bencana, dan kebutuhan apalagi yang harus mereka miliki. Selain itu masih saja ada masyarakat yang menunggu hak mereka untuk mendapatkan rumah bantuan. Padahal saat ini adalah tahun yang keempat sejak bencana, yang kemudian menjadi aneh bila pada tahun keempat ini, masih saja ada warga yang belum mendapatkan rumah bantuan. Padahal bila ditelusuri sejak awal program ini dilakukan, seharusnya pendataan masyarakat sudah selesai sebelum program pembangunan rumah bantuan itu dilaksanakan sehingga menjadi jelas berapa warga korban bencana yang membutuhkan rumah, selama datadata tersebut adalah valid dan tidak ada penyimpangan-penyimpangan. Managemensi pengelolaan program pembangunan rumah bantuan ini, mau tidak mau, secara langsung atau tidak langsung dapat dikatakan sebagai managemen pengelolaan yang lemah. Karena pada akhirnya sebagai akibat lemahnya managemensi bantuan yang datang, tidak akuratnya data tentang masyarakat korban bencana yang membutuhkan rumah, serta adanya praktek-praktek pungli (pungutan liar) menjadikan target dari pembangunan rumah bantuan menjadi tidak tercapai seutuhnya.ď Ž

Laporan Analisa


2. Program Pembangunan Rumah Bantuan Sebagai Pendekatan Teoritis Terhadap Kebutuhan Perumahan Bagi Masyarakat Korban Bencana yang Tepat Sasaran

Hukum Internasional (konvensi internasional HAM Ekosob) tentang Perumahan Konteks pembangunan rumah bantuan di Aceh sebagai akibat dari adanya bencana tsunami, tidak terlepas dari apa yang diatur pada pasal 11 konvensi ekosob, sebagai bagian dari hak atas standar kehidupan yang layak, yaitu sebagai berikut: “Negara Pihak pada Konvenan ini mengakui hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak baginya dan keluarganya. Termasuk pangan, sandang dan perumahan, dan atas perbaikan kondisi hidup terus menerus. Negara Pihak akan mengambil langkah2 yang memadai untuk menjamin perwujudan hak ini dengan mengakui arti penting kerjasama internasional yang berdasarkan kesepakatan sukarela� K ata h at i I n s t i t u t e

Jadi artinya adalah, bahwa negara mengakui bahwa perumahan merupakan salahsatu hak asasi yang dimiliki oleh rakyat dan negara juga berkewajiban untuk menjamin perwujudan kelayakan dari perumahan yang dimiliki oleh rakyatnya sebagai sebuah hak asasi.

Definisi Perumahan yang Layak berdasarkan kepada Pemenuhan Hak Atas Perumahan yang Layak Secara Umum Sementara, definisi “layak� dalam hak atas perumahan yang layak telah diinteprestasikan sebagai berikut1: 1

CESC, general comment no.4 (1991). The rights to adequate housing

5


 keberadaannya dilindungi oleh hukum, dimana setiap orang harus dilindungi dari setiap upaya penggusuran paksa, pelecehan dan ancaman lainnya. Yang dimaksud penggusuran paksa adalah penggusuran secara permanen maupun sementara yang bertentangan dengan kehendak individu, keluarga atau komunitas yang menempati kediaman dan dilakukan tanpa ada ketetapan hukum dan akses untuk perlindungan hukum yang layak atau bentuk perlindungan lainnya. Penggusuran paksa sering dilakukan bersamaan dengan kekerasan dan berdampak pada tidak terpenuhinya hak-hak lainnya. Penggusuran paksapun seringkali dibungkus dan dilegitimasi dengan program dan kebijakan negara. Dalam hal penggusuran paksa negara harus menjamin agar orang yang tergusur tidak kehilangan hak-hak lainnya seperti menghindari penggunaan upaya paksa, menyediakan tempat alternatif, menyediakan upaya dan perlindungan hukum  Ketersediaan (availability) layanan, material, dasilitas dan infrastruktur sehingga “layak” harus mencakupi adanya fasilitas tertentu yang penting untuk kesehatan. Keamanan, kenyamanan dan asupan gizi. Hal tersebut berarti setiap orang yang berhak atas perumahan yang layak harus bisa mengakses secara berkelanjutan sumber daya alam dan lainnya. Air minum yang aman. Energi untuk memasak dan penerangan. Fasilitas cuci dan kebersihan. Pangan serta fasilitas untuk kondisi darurat  terjangkau (affordable) harganya 6

oleh setiap lapisan, termasuk lapisan masyarakat yang paling rendah pendapatannya  kediaman dan lingkungannya harus dapat diakses (accessible) dan bermanfaat bagi setiap orang, khususnya oleh kelompokkelompok rentan  secara fisik, layak huni (habitable) berarti terlindungi dari cuaca buruk dan gangguan penyakit dan kesehatan maupun lokasi yang dekat (location) dengan tempat kerja, fasilitas kesehatan, sekolah, pusat pelayanan anak dan fasilitas sosial  layak secara kultural (cultural adequency) dalam arti, terpenuhinya unsur penghargaan terhadap identitas kultural termasuk keberagaman budaya ( tidak ada keharusan untuk mengikuti satu model dan pola yang telah ditentukan oleh pemerintah. Pengembang, maupun kelompok tertentu) “setiap orang mempunyai hak terhadap perumahan yang layak. Hak ini diakui dalam instrumen-instrumen hukum internasional dan meliputi hak untuk hidup dalam suasana yang aman, damai dan bermartabat, dan dalam suatu jangka waktu yang berkeamanan pula. Aspek-aspek kunci dalam hak terhadap perumahan termasuk ketersediaan pelayanan, sarana, dan material dan infrastruktur, kemurahan harga, kelayakan untuk ditinggali, ketersediaan akses, lokasi dan kepatutan secara budaya. Hak terhadap perumahan juga melebar ke barang dan jasa, seperti akses yang berkelanjutan terhadap sumberdaya alam dan sumberdaya umum, air minum yang aman, bahan bakar untuk memasak, pemanasan dan lampu penerangan, sarana kebersihan dan pencucian, alat menyimpan makan, pembuangan sampah, saluran air lokal dan pelayanan-pelayanan darurat. Orang harus mempunyai ruang yang memadai dan perlindungan dari Laporan Analisa


hawa dingin, kelembaban, teriknya matahari dan hujan, angin atau ancaman-ancaman lain terhadap kesehatan, dari bahaya-bahaya struktural dan vektor-vektor penyakit. Penempatan yang layak dari pengampungan dan hunian harus menyediakan akses kepada pelayanan-pelayanan kesehatan, sekolah-sekolah, pusat-pusat pengasuhan anak, dan saranasarana pelayanan sosial yang lainnya serta kesempatankesempatan mata pencaharian.” Konsep dan aturan yang disebut diatas, merupakan konsep awal yang sebaiknya menjadi dasar dari pembangunan rumah bantuan tersebut, dalam arti kata lain juga, bahwa pembangunan rumah bantuan harus mengandung unsur-unsur yang jelas tentang “perumahan yang layak”. memang sedapat mungkin dapat dijadikan suatu standarisasi yang ideal bagi pemenuhan hak atas perumahan sebagai salahsatu hak asasi bagi manusia dimanapun juga. Hubungan antara pemenuhan hak asasi tentang perumahan yang diatur terutama dalam konvenan internasional ekonomi, sosial dan budaya dalam hal ini, memang bukan saja sebagai salahsatu tonggak dalam pembangunan perumahan dalam setiap alasan, tetapi juga termasuk dalam konteks bencana.

Hunian Sebagai Perwujudan Adaptasi 2 Manusia Selain itu, faktor-faktor lain yang turut

2 Identifikasi tingkat Kesesuaian Hunian Terhadap Karakter Penghuni (Kasus:Rumah Bantuan untuk Korban Tsunami di Kota Banda Aceh dan Sekitarnya), oleh FGD Perencanaan Wilayah dan Lingkungan Aceh Institute).

K ata h at i I n s t i t u t e

menjadi pertimbangan atau dasar dan latarbelakang pada sebuah program pembangunan rumah bantuan diharapkan juga mempertimbangkan faktor-faktor seperti dibawah ini, yaitu sebagai berikut Tuntutan terhadap kondisi hunian dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:  Kondisi Sosial Pola hidup sehari-hari suatru masyarakat akan membentuk karakter tertentu yang dapat mempengaruhi cara pandang seseorang yang pada akhirnya akan sangat mempengaruhi pertimbanganpertimbangannya dalam memilih lingkungan sosial dan membentuk huniannya  Kondisi Ekonomi Kondisi ekonomi seseorang juga merupakan faktor penentu dalam memutuskan pilihan hunian terkait dengan ukuran dankualitas hunian yang diinginkan  Kondisi Budaya Latarbelakang sosial-budaya suatu masyrakat akan membentuk pola hidup dan pola pikir masyrakat itu. Kondisi budaya ini akan mempengaruhi pertimbangan-pertimbangan dalam menentukan bentuk hunian yang mereka inginkan, namun kadang nilai budaya mengatur masyrakat dalam beraktifias ekonominya sehingga walaupun dasar ekonomi suatru masyarakat dengan masyarakat lain adalah sama, mamun karena budayanya berbeda maka perwujudan sarana fisiknya dapat berbeda, seperti rumah petani yang memiliki gudang ada yang terpisah dan ada yang menyatu dengan hunian 7


 Struktur Keluarga Dalam struktur keluarga, hubungan antar individu diatur sedemikian rupa berdasarkan nilai-nilai sosial budaya. Keberadaan hubungan anak-orangtua tercermin dalam pola tata ruang yang dapat membentuk hierarki ruang berdasarkan hierarki hubungan anggota keluarga yang memberi peran berbeda. 4 (empat) aspek diatas, sebagaimana yang pernah ditemukan sebagai dasar bagi latarbelakang pembangunan rumah bantuan pada Focus Group Discussion yang diadakan oleh Aceh Institute sebenarnya merupakan landasan yang ideal bagi program pembangunan rumah bantuan. Karena dengan 4 (empat) aspek tersebut, konsep dari pembangunan rumah hunian untuk masyarakat korban bencana dapat mencapai hasil yang maksimal dalam upaya mencapai kesesuaian pada kebutuhan masyarakat yang berlandaskan kepada pemenuhan hak masyarakat akan perumahan seperti yang dimaksud dalam penjelasannya. Berdasarkan buku utama3 yang berfungsi sebagai konsep dan aturan dasar dalam melakukan program-program pembangunan kembali yang berkelanjutan, pemerintah menetapkan aturan-aturan yang mengatur mengenai program pembangunan rumah bantuan bagi masyarakat korban bencana. Pada pelaksanaan program bantuan

3

Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Aceh dan Nias, Sumatera Utara Buku Utama, Maret 2005.

8

perumahan, BRR menetapkan dasar atau landasan untuk mengatur jenis bantuan bagi masyarakat korban bencana, yaitu sebagai berikut: Pembangunan rumah terdiri dari program perbaikan (rehabilitasi) serta pembangunan baru (rekonstruksi) yang terdiri dari rumah baru, relokasi, dan penyewa. Selain itu, sebagai upaya untuk mampu memenuhi standar kelayakan pada sebuah perumahan bantuan yang diberikan untuk masyarakat korban, BRR juga menetapkan atau membangun sarana-dan prasarana yang direncanakan akan dibangun dengan tujuan dapat memenuhi standar kelayakan tersebut yang disebutkan sebagai berikut: “Untuk mewujudkan suasana yang aman dan nyaman pada hunian pasca bencana, maka dilengkapi pula dengan prasarana-sarana dasar (PSD) skala kawasan, meliputi jalan lingkungan, air minum dan sanitasi, pengelolaan limbah rumahtangga dan drainase lingkungan, listrik, ruang terbuka hijau, serta sarana sosial/umum lainnya.”4 Kriteria dari masyarakat korban bencana untuk mendapatkan rumah bantuan adalah sebagai berikut:  Merupakan korban gempa dan tsunami yang terjadi pada hari minggu tanggal 26 desember 2004  Belum pernah mendapatkan bantuan rumah korban gempa dan tsunami (rekonstruksi, rehabilitasi, relokasi dan renters/penyewa) baik dari BRR maupun 4 hal. 162, “Mengisi Bangunan Pemulihan, Laporan Tahunan 2007 Badan Pelaksana Rehabilitasi dan REkonstruksi Nanggore Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias, Mei 2008 BRR NAD-Nias

Laporan Analisa


dari NGO apapun ď Ž Warga yang kehilangan rumah didesa asal dan/atau kehilangan rumah serta tanah didesa asal dan/atau rumah yang rusak dan/atau menyewa atau menumpang didesa tersebut pada saat terjadinya gempa dan gelombang tsunami ď Ž sudah menikah sebelum kejadian gempa dan gelombang tsunami dan/atau kedua orang tua (ayah dan ibu) sudah meninggal sebelum atau pada saat terjadi gempa dan gelombang tsunami dan merupakan ahli waris dari keluarga tersebut.

choice), bantuan teknis (supervisi) dalam pembangunan rumah, dan pelatihan keterampilan pertukangan (batu dan kayu) kepada masyarakat. ď Ž

Dan jenis dari rumah yang dibangun adalah sebagai berikut: Untuk membantu meringankan beban korban bencana alam gempa bumi dan Tsunami di provinsi NAD dan Sumatera Utara, pemerintah menyediakan rumah inti (core house) seluas 36 m2 perkeluarga. Pemerintah merencanakan untuk memberikan sumbangan setara rumah tipe 36, yaitu Rp. 28 juta untuk rumah yang rusak seluruhnya dan Rp. 10 juta bagi rumah yang mengalami rusak ringan dan menengah. Bantuan rumah inti tersebut dapat dibangun dilokasi rumah sebelum bencana alam gempa bumi dan tsunami terjadi atau pada lokasi-lokasi resettlement yang disediakan oleh pemerintah bagi masyarakat yang menghendaki resettlement. Untuk memberikan kemudahan memilih design, memperbaiki dan membangun rumah, maka pemerintah akan memberikan informasi mengenai beberapa alternatif design rumah tahan gempa (informed K ata h at i I n s t i t u t e

9


3. Metode Penelitian

Studi Literatur Studi literatur yang dimaksud adalah dengan cara mempelajari berbagai laporan tentang proses pelaksanaan program pembangunan rumah bantuan yang selama ini dilakukan, baik yang dikeluarkan oleh BRR, maupun lembaga donor dan pelaku pembangunan rumah bantuan tersebut, selain itu terbitanterbitan, analisa dan lain sebagainya yang pernah dilakukan oleh berbagai lembaga yang melakukan analisa tentang proses tersebut selama 3 tahun belakangan ini. Begitu pula dengan pemberitaan di media massa seperti koran dan majalah yang banyak juga meliput persoalan-persoalan yang terjadi pada masa proses pembangunan rumah bantuan. Studi ini juga mengaitkan antara aturanK ata h at i I n s t i t u t e

aturan yang dibuat oleh BRR sebagai lembaga pemerintah yang ditunjuk untuk bertanggungjawab terhadap proses pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Nanggroe Aceh Darussalam, dengan pelaksanaan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah dan kontraktor dilapangan. Beberapa data-data yang dibuat terutama yang menyangkut pada desa-desa yang menjadi tempat penelitian seperti sebagai berikut: ď Ž Rekapitulasi Data Finalisasi Aceh Jaya tentang PENERIMA MANFAAT BANTUAN PERUMAHAN DAN PEMUKIMN KORBAN GEMPA TSUNAMI WILAYAH ACEH JAYA, Update as of: Oktober 2008 Daftar-Jumlah Asset/Proyek APBD 11


  

dan Bantuan NGO Paska Tsunami s/d Sekarang, Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mon Krueng Baro Kab. Pidie Daftar Rekapitulasi Jumlah Penerima Bantuan dari luar dan Dalam Negeri, Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mon Krueng Baro, Kabupaten Pidie Rencana Pemasangan Pipa Air Bersih Kecamatan Geumpang, Kecamatan Geumpang Pembangunan Jalur Pipa Kecamatan Simpang Tiga, Kecamatan Simpang Tiga Pembangunan Jalur Pipa Kecamatan Pulo Tokek, Kecamatan Batee Penyusunan Rencana Pengembangan Desa (Village Planning) paket 1.7.4. Kota Banda Aceh, Masterplan Desa Rukoh Penataan Ruang dan Lingkungan Permukiman, Direktorat Penataan Ruang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias, Penyusunan Rencana Pengembangan Desa (Village Planning), Laporan Final Desa Blang Rukoh, Desember 2007

Juga dilakukan pengamatan terhadap kinerja aparatur pemerintah terkait pada laporan perkembangan dan laporan tahunan yang pernah dibuat oleh pemerintah dan BR

Interview Interview yang dilakukan adalah melakukan wawancara dengan Mengumpulkan informasi dalam bentuk interview dari beberapa masyarakat dalam suatu desa sebagai reprensentasi dari desa tersebut untuk mengetahui problem atau masalah apa yang masih terjadi pada proses pembangunan 12

rumah bantuan dan proses pembagian dan penyerahannya kepada masyarakat korban bencana sampai saat ini Mengumpulkan informasi dalam bentuk interview, laporan, dan data yang dikumpulkan dari pemerintah terkait dalam hal pembangunan dan permasalahanpermasalahan yang timbul dalam proses tersebut

Metodologi yang digunakan Sasaran penelitian dilakukan adalah didesadesa yang terutama mengalami bencana dan mendapat akibat yang bisa dibilang tinggi tingkat keparahannya. Fokus sampel penelitian dilakukan di 6 (enam) desa, 3 kecamatan dan (dua) kabupaten, disetiap lokasi koresponden dipilih dengan kategori unsur pemangku kepentingan di desa, baik Geuchik/kepala desa, serta warga perempuan dan laki-laki

Teknik Analisa Analisa dilakukan setelah melakukan pengumpulan data yang datang dari hasil pengumpulan data dari peneliti di lapangan, dokumen berupa laporan, hasil analisa lain, artikel dan sebagainya. Data yang terkumpul dipilih menurut makna dan relevansinya dan memfokuskannya pada proses pemecahan masalah.

Tujuan Penelitian Bertujuan untuk menguraikan dan mendapatkan gambaran sampai sejauh mana, proses-proses yang dilakukan dalam Laporan Analisa


masa rekonstruksi dan rehabilitasi ini dapat mencapai tujuannya terutama dalam proses penempatan rumah bantuan oleh masyarakat dan mengukur hasil pembangunan rumah bantuan sampai sejauh mana dapat memenuhi hak masyarakat korban bencana dalam mendapatkan hak tentang perumahan yang layak. Diharapkan melalui tulisan ini juga dapat menjadi konstribusi yang berarti bagi pihak-pihak lain yang sedang memperjuangkan hak-hak masyarakat akan tanahnya, sehingga berbagai persoalan yang timbul dalam dinamika dan proses penyelesaian dan pembangunan kembali dapat mencapai tujuannya serta memberikan kembali hak masyarakat yang hilang akibat bencana, yang merupakan kewajiban negara untuk dapat memenuhinya.

kemudahan bagi masyarakat yang telah kehilangan rumahnya untuk mendapatkan bantuan tersebut. Pembangunan bantuan perumahan, walaupun ini bersifat bantuan dalam program rehabilitasi dan rekonstruksi yang berlangsung di Aceh, memang membutuhkan tidak saja biaya dan tenaga yang tidak sedikit, tetapi juga program ini mau tidak mau menjadi salahsatu bagian dalam pembangunan kembali tatakota sampai ketingkat desa di hampir seluruh wilayah Nanggroe Aceh Darussalam. ď Ž

Nanggroe Aceh Darussalam, sebagai salahsatu wilayah di Indonesia yang terkena bencana tsunami, pada akhirnya memang membutuhkan bantuan untuk pengadaan perumahan bagi para korban bencana, dan pemerintah melalui instansi-instansi terkaitnya berusaha untuk mengadakan program-program bantuan dalam usahanya memenuhi /mengadakan rumah bagi korban tsunami sebagai salah satu kerja yang sudah menjadi kewajiban negara. Dibentuknya BRR sebagai salahsatu instansi besar di Aceh yang menjalankan program pengadaan kembali terutama soal perumahan telah melaksanakan tugas-tugas pengadaan tersebut. dalam kerjanya BRR bersama-sama dengan Pemerintah Daerah telah mendirikan banyak perumahan dan prosedur-prosedur lainnya dalam rangka memberikan K ata h at i I n s t i t u t e

13


4. Analisa Pembahasan

Berdasarkan laporan tahunan 2007 BRR NAD-Nias, BRR telah melakukan hal-hal sebagai berikut: 1. telah terlaksananya pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah, masing-masing sekitar 14,000 dan 79,000 unit dengan komposisi: rumah baru di lokasi lama/ semula, rumah baru dilokasi baru (relokasi) dan rumah baru bagi para penyewa; 2. telah terbangunnya PSD di 391 desa dari 900 desa yang direncanakan 3. untuk relokasi, 1,233 bidang tanah sedang disertifikatkan dan 360 sertifikat sudah diterbitkan; untuk rekonstruksi, telah diterbitkan 119,000-an sertifikat 4. telah disusun dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) propinsi, kabupate/kota, kecamatan, serta sejumlah dokumen lain seperti Rencana Umum Tata Ruang (RUTR)/ K ata h at i I n s t i t u t e

Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)/Rencana Tata Ruang (RTR) kawasan, Perencanaan Desa, Tata Ruang Kecamatan, dan Pedoman Perencanaan Desa 5. telah ikut berpartisipasi kontraktor dan konsultan setempat khusus untuk subbidang PSD sebanyak 86 perusahan, 61 kontraktor setempat dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), 25 konsultan setempat yang berasosiasi dengan 17 konsultan luar 6. dari total 57,123 unit rumah yang terbangun NGO/Donor, dan sisanya 16,894 unit oleh BRR

Dasar dan Konsep Rumah yang Layak Huni Sesuai dengan apa yang disebut sebagai 15


“rumah yang layak” bagi masyarakat Aceh korban bencana, rumah bantuan yang dibangun seharusnya memiliki standar yang sudah disesuaikan dengan jenis kebutuhan masyarakat yang memenuhi aspek-aspek yang ada dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Penyesuaian bentuk, jenis, dan design dari rumah bantuan tersebut harus disesuaikan dengan kondisi-kondisi masyarakat sebagai berikut:  berdasarkan kondisi sosial,  berdasarkan kondisi budaya masyarakat  berdasarkan kondisi ekonomi masyarakat  berdasarkan struktur keluarga yang menjadi kebiasaan dan tradisi masyarakat Dan yang menjadi persyaratan mutlak dalam pembangunan rumah bantuan adalah, adanya sarana dan prasarana yang mendukung kehidupan masyarakat tersebut seperti:  adanya fasilitas akses terhadap air bersih  fasilitas mck yang memadai  fasilitas pendukung terhadap jenis mata pencaharian masyarakat secara umum  fasilitas atau sarana yang memungkinkan bagi masyarakat untuk dapat menyelamatkan diri dari bencana serupa apabila terjadi kembali. Sebelum dilakukannya program pembangunan rumah bantuan, hendaknya diutamakan dulu  penataan desa/kota yang berdasarkan atau disesuaikan dengan tata desa/kota yang sudah ada sebelum bencana.  pendataan dan pembatasan yang akurat terhadap batas-batas wilayah desa/ 16

kota, tanah milik masyarakat, fasilitas umum, dan tanah pemerintah dan lain sebagainya.  pengembalian, atau relokasi tanah hak milik masyarakat.  pembangunan fasilitas umum yang dibutuhkan

Rumah yang dibutuhkan oleh Masyarakat Aceh korban bencana Masyarakat Aceh secara keseluruhan yang menjadi korban bencana, pada dasarnya mengalami kondisi-kondisi sebagai berikut:  masyarakat yang kehilangan keluarganya  masyarakat yang kehilangan rumah dan harta bendanya  masyarakat yang kehilangan mata pencahariannya  masyarakat yang kehilangan identitas dan bukti kepemilikan mereka atas tanah, rumah dan lain sebagainya berdasarkan hal-hal tersebut diatas, latarbelakang, konsep dan design yang harus menjadi landasan dalam menjalankan program pembangunan rumah bantuan tersebut. Masyarakat Aceh dalam kehidupannya seharihari sudah terbiasa dengan kondisi dapur yang luas. Karena sebagai ibu rumahtangga mereka sudah terbiasa melakukan kegiatan memasak dan tidak nyaman jika kegiatan tersebut terlihat oleh tamu apalagi bukan muhrimnya. Dilain pihak masyaarakat Aceh juga terbiasa menerima kerabat dan tetangga dekat diruang dapur, sambil melakukan aktifitas memasak mereka mengobrol Laporan Analisa


didapur1 Demikian juga pemerintah yang harus memenuhi kebutuhan atau pemenuhan hak tersebut yang merupakan tanggungjawab pemerintah untuk dapat memenuhinya. Seperti yang tercantum diatas, pemerintah juga melakukan pemenuhan fasilitas, sarana dan prasarana yang menjadi penunjang kehidupan masyarakat pada program pembangunan rumah bantuan tersebut. Fasilitas yang paling mendasar bagi masyarakat pun harus dipenuhi dan menjadi bagian dari proses pembangunan rumah bantuan yang dilakukan yaitu fasilitas mck dan akses air bersih.

Rumah Bantuan yang Mempunyai Perspektif Kepentingan dan Kebutuhan Masyarakat Perencanaan dan usaha pemenuhan hakhak masyarakat tersebut masih harus di teliti apakah memang sudah sesuai dengan perencanaan yang dibuat. Demikian pula dengan jangka waktu pembuatan atau pengerjaannya, karena sudah menjadi suatu kebutuhan pula bagi masyarakat, bahwa pemenuhan hak masyarakat paska bencana akan tempat tinggal yang layak, harus sesegera mungkin diselesaikan sehingga masyarakat dapat 1 Identifikasi Tingkat Kesesuaian Hunian Terhadap KArakter Penghuni (Kasus: Rumah Bantuan untuk Korban Tsunami di Kota Banda Aceh dan Sekitarnya), oleh FGD Perencanaan Wilayah dan Lingkungan Aceh Institute hal 6.

K ata h at i I n s t i t u t e

kembali beraktifitas dan berkehidupan yang normal seperti sebelum bencana tsunami datang, terlepas dari kondisi perekonomian mereka pada waktu itu. Hal yang menjadi sorotan terhadap hasil penelitian yang didapat pada analisa ini adalah, tentang tingkat dan jenis kepuasan masyarakat terhadap rumah bantuan yang dibangun. Masyarakat menjadi puas karena akhirnya mendapatkan rumah, terlepas dari rumah tersebut layak huni atau tidak, terlepas dari apakah rumah yang mereka huni sekarang telah memenuhi sarana dan prasarana pendukung kehidupan mereka sejak menempati perumahan tersebut. Tetapi dalam melakukan penilaian terhadap tingkat kepuasan masyarakat terhadap rumah yang layak huni menjadi tidak terukur seperti Standarisasi tentang perumahan yang layak berdasarkan hak ekosob dan yang diatur pada ‌..dan yang tercantum pada buku utama. Pada prakteknya dilapangan tidak berjalan sebagaimana mestinya, yang ada adalah standarisasi tentang kelayakan rumah bantuan untuk layak ditinggali atau tidak, mengenai sarana dan prasarana yang menjadi bagian dari kelayakan tidak dapat dinilai seperti sesuai dengan standar kelayakan tersebut, karena pengerjaan sarana dan prasarana dilakukan terpisah, baik masa pengerjaannya maupun pelaksana proyeknya. Sehingga mengukur kelayakan 17


dari sarana dan prasarana yang ada adalah dengan menilai apakah unsure-unsur kelayakan seperti sudah terpenuhi atau tidak. Begitu pula tentang ukuran standarisasi kelayakan rumah bantuan, apakah layak ditinggali atau tidak, ada beberapa hal penting yang dapat dijadikan sebagai ukuran penilaian, yaitu sebagai berikut: ď Ž Apakah rumah yang dibangun telah memenuhi kebutuhan perempuan dan anak-anak, berdasarkan penelitian yang dilakukan, beberapa hal yang menjadi kekurangan dari rumah bantuan yang dibangun, ternyata tidak mempunyai kamar mandi, atau mck. Dan pengadaan air bersih di tiap-tiap perumahan, sebagian besar masih menjadi masalah. Begitu pula pengadaan mck untuk umum. ď Ž Kebiasaan masyarakat yang membangun rumah dan memberi ruang yang besar pada dapur, adalah sebagai bagian dari tradisi atau kebiasaan masyarakat terutama perempuan, bahwa ruang dapur justru adalah ruang utama pada sebuah rumah, karena menjadi tempat berkumpul bagi keluarga, dan tempat perempuan (ibu dan anak) untuk dapat bersosialisasi dengan tetangga, atau tamu perempuan lainnya dan terkadang dilakukan sambil memasak atau makan bersama. Kebiasaan ini menjadi hilang karena design rumah yang sempit dan kecil, bahkan di beberapa design rumah yang dibangun tidak mempunyai ruang dapur. ď Ž Demikian pula dengan faktor masyarakat yang bergotong royong bila melakukan pembangunan rumah bagi salahsatu penduduk atau keluarga terutama 18

ditingkat desa Pada masalah ini, dapat dikatakan bahwa program pembangunan rumah bantuan yang dibangun secara umum tidak memperhatikan unsur-unsur dari kebiasaan masyarakat dan tidak sepenuhnya mempunyai perspektif pada kepentingan perempuan Tidak adanya partisipasi yang diberikan kepada masyarakat sejak pembuatan design rumah yang dibuat oleh pelaku program pembangunan rumah bantuan yang menyertakan masyarakat dalam menyusun rencana pembangunan rumah bantuan sebagai salahsatu bentuk keterlibatan atau partisipasi masyarakat untuk dapat memperhatikan unsur-unsur kebiasaan dan tradisi masyarakat seperti tersebut diatas. Masyarakat hanya disertakan pada saat pembangunan rumah bantuan itu dilakukan dengan dengan cara memberikan pengawasan terhadap proses pembangunan rumah yang dilakukan oleh kontraktor dan tukang. Serta melakukan kontrol terhadap pembelian bahan bangunan. Lemahnya partisipasi masyarakat pada program pembangunan bantuan rumah sejak dari design dan pengerjaannya, membuat masyarakat tidak mempunyai “rasa memiliki� terhadap rumah yang dibangun dan akan diberikan kepada mereka, mereka hanya dapat melihat proses pembangunan yang dilakukan dan mengawasinya saja. Design rumah yang dibuat oleh pelaku atau pendana pembangunan rumah bantuan membuat masyarakat menjadi merasa “asing� ketika Laporan Analisa


menempatinya, hal ini ditambah dengan kualitas rumah yang tidak baik, sehingga tidak heran pada beberapa pemberitaan yang pernah terjadi, beberapa warga masyarakat tidak mau menempati rumah-rumah tersebut, disamping pembangunan sarana dan prasarana dan fasilitas air bersih juga tidak mendukung kehidupan mereka ketika menempati rumah tersebut.

BRR, Lembaga Donor dan Kontraktor Pada proses pembangunan, juga banyak terjadi penyalahgunaan kontrak yang dilakukan oleh kontraktor. Banyak terjadi tindakan-tindakan penyelewengan yang dilakukan oleh beberapa kontraktor terhadap program pembangunan rumah bantuan ini. Seperti misalnya kontraktor yang lari dari tanggungjawab, sehingga membuat rumah bantuan yang sedang dibangun menjadi terbengkalai dan tidak ada kelanjutannya lagi. Adanya pungutan-pungutan liar terhadap masyarakat yang ingin mendapatkan rumah bantuan, yang dilakukan oleh oknumoknum yang memanfaatkan program rumah bantuan ini sebagai moment untuk mencari keuntungan pribadi. Hal ini kemudian berlanjut kepada persoalan adanya kegiatan-kegiatan penjualan rumah bantuan yang dilakukan oleh oknum, karena memanfaatkan rumah yang tidak ditempati lagi untuk dijual kepada masyarakat atau keluarga yang membutuhkan, tanpa berpikir bahwa rumah tersebut adalah rumah bantuan yang diberikan secara cuma-Cuma K ata h at i I n s t i t u t e

atau biaya murah bagi masyarakat yang membutuhkan, kegiatan penjualan rumahrumah bantuan ini dilakukan oleh oknum demi keuntungan pribadi mereka. Harga-harga bahan bangunan yang tiba-tiba tinggi. Pasar terutama yang menjual bahan bangunan rumah, justru memanfaatkan program pembangunan rumah bantuan yang dilakukan oleh banyak pihak sebagai kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menjual bahan-bahan bangunan dengan harga yang berlipat-lipat. Disatu sisi memang memberikan keuntungan kepada masyarakat yang menjual bahan bangunan, tetapi disisi lain para pelaku program pembangunan rumah bantuan, terpaksa tetap menjalankan program tersebut dengan tetap mempertahankan standar harga yang telah mereka tetapkan untuk pembangunan rumah perunitnya, sehingga yang terjadi adalah terjadinya penurunan kualitas bahan bangunan terhadap rumahrumah bantuan yang dibangun. Pihak pelaku program pembangunan rumah bantuan, tidak mempunyai alternatif lain selain tetap membeli bahan bangunan yang dijual dengan harga yang tiba-tiba berlipat, karena berdasarkan perhitungan pembiayaan yang mereka lakukan, standar harga yang mereka rencanakan, sama sekali mengalami kenaikan yang tinggi ketika program dijalankan. Hal ini akhirnya membawa akibat kepada kualitas bahan bangunan yang ada pada rumah bantuan yang sudah jadi, sehingga dengan kualitas yang tidak memenuhi standar kelayakan, akhirnya kondisi rumah menjadi tidak layak untuk ditempati.

19


Pengawasan Pemerintah terhadap Pelaksanaan Program Pembangunan Rumah Bantuan Lemahnya pengawasan pemerintah dalam memonitoring proses pembangunan rumah-rumah bantuan yang dilakukan, sehingga berakibat adanya penyelewenganpenyelewengan dana dilapangan, yang dilakukan oleh kontraktor, tukang dan lain sebagainya, sehingga kembali masyarakat yang menjadi korban. Dan hal ini juga dialami oleh pihak-pihak non pemerintah yang mengadakan program pembangunan rumah bantuan, karena tidak sedikit, penyelewengan-penyelewengan yang terjadi dilapangan membuat proyek terbengkalai, bahkan tidak selesai, karena dana pembangunan rumah telah dilarikan oleh kontraktor. Kelemahan lain adalah pemerintah hanya bisa memasukkan kontraktor atau perusahaan yang melakukan penyelewengan tersebut kedalam BlakcList mereka, tanpa berusaha melakukan permintaan tanggungjawab yang tegas, atau melalui proses hukum. Karenah walau demikian, kegiatan penyelewengan ini telah mengakibatkan kerugian bagi masyarakat.

ini juga belum mendapat perhatian yang serius oleh pemerintah, mengingat keadaan ini menjadi potensi yang tidak baik bagi masyarakat karena akan menimbulkan krisis kepercayaan antar sesama masyarakat, kecemburuan, dan bahkan masyarakat bisa tidak mendapatkan haknya kembali karena pengelolaan bantuan rumah dan penyelesaian atau pengembalian hak milik atas tanah bagi masyarakat tidak selesai dilakukan. Penyelesaian persoalan dilapangan yang tidak sesuai dengan jalan keluar yang dibuat oleh pemerintah mengakibatkan persoalan yang ada menjadi berlarut-larut, bahkan berkembang menimbulkan persoalan lain, sehingga keadaan tersebut malah semakin menyusahkan kondisi masyarakat. ď Ž

Managemen pengelolaan pembangunan secara bertahap antara pembangunan perumahan bagi masyarakat korban bencana, dengan pembangunan sarana dan prasarana, termasuk pengurusan atau relokasi tanah hak milik bagi masyarakat, tidak diatur secara baik sehingga pada beberapa tempat menjadi tumpang tindih dan banyak meninggalkan persoalan-persoalan pada masyarakat. Hal 20

Laporan Analisa


5. Hasil Penelitian Lapangan

Beberapa permasalahan yang terjadi di daerah-daerah tempat penelitian dilakukan pada program pembangunan rumah bantuan yang menjadi kesimpulan awal adalah:

Adanya simpang siur data perumahan finalisasi data

Penerima manfaat perumahan itu terdiri dari 118,861 kepala keluarga yang berhak atas bantuan rekonstruksi (bangun rumah baru) dan 78,084 kk berhak atas bantuan rehabilitasi. 11.934 kk berhak atas bantuan relokasi (bangun rumah dilokasi baru dan 8.895 kk berhak atas bantuan sosial bertempat tinggal (bantuan untuk korban yang saat tsunami berstatus penyewa)

Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) NAD-Nias telah menyelesaikan proses finalisasi data penerima manfaat (beneficiaries) bantuan perumahan dan pemukiman korban bencana gempa dan tsunami.

Adanya Kegiatan Pungli (Pungutan Liar)

Dari data yang ada, total beneficiaries yang berhak atas bantuan perumahan di seluruh Aceh, berjumlah 217.819 kepala keluarga.

Pada daerah penelitian ini, terdapat satu permasalahan yang luput dari pengawasan BRR sebagai pelaksana pembangunan rumah

K ata h at i I n s t i t u t e

Daerah penelitian: Desa Blangme Barat, Kecamatan Jeunib, Bireuen

21


bantuan. Pada saat rumah telah selesai dibangun, ada oknum yang memberi syarat kepada masyarakat pada daerah tersebut untuk membayar Rp. 2,000,000,- (dua juta rupiah) apabila ingin mendapatkan rumah bantuan yang telah selesai dibangun tersebut. Rumah bantuan yang dibangun oleh BRR sebanyak 30 unit, tipe 36 dengan jenis bangunan permanent diisyaratkan akan didapatkan oleh masyarakat bila melakukan pembayaran. Hal ini akhirnya menjadikan masyarakat akan mendapatkan rumah tersebut selama mereka mampu membayar, permasalahan yang terjadi kemudian bahwa, masyarakat yang seharusnya berhak mendapatkan rumah bantuan BRR tersebut menjadi tidak dapat memiliki rumah tersebut karena mereka tidak mampu membayar sebanyak yang diminta oleh oknum tersebut. Dan ternyata, beberapa warga keluarga yang mampu membayar sebanyak yang diminta dapat mengambil atau memiliki rumah bantuan tersebut walaupun mereka berasal dari desa tersebut. Bahkan warga yang bukan termasuk kategori korban bencana dan berasal dari luar desa tersebut, bisa mendapatkan rumah bantuan tersebut selama mereka bisa membayar harga yang telah ditetapkan. Hal ini telah terjadi selama ini, dan yang menjadi permasalahan lebih lanjut adalah telah terjadi kecemburuan sosial antara masyarakat yang sama-sama berhak untuk mendapatkan rumah bantuan yang mampu membayar dan yang tidak mampu membayar. Walaupun sebenarnya 22

mereka sudah pernah didata oleh BRR dan dinyatakan berhak mendapatkan rumah yang dibangun oleh BRR tersebut

Pembagian Rumah Bantuan yang Tidak Merata Bagi Masyarakat Korban Bencana Daerah penelitian: Desa Blangme Barat, Kecamatan Jeunib, Bireuen Pada daerah penelitian ini, dibangun rumah bantuan yang salahsatunya dilakukan oleh BRR sebanyak 30 unit. Karena janji BRR akan membangun rumah bantuan pada jumlah tertentu berdasarkan pendataan terhadap warga yang menjadi korban bencana di desa tempat penelitian dilakukan, tetapi pada akhirnya rumah bantuan telah selesai dibuat tetapi dalam jumlah lebih sedikit dari jumlah yang dijanjikan. Hal ini menimbulkan pertanyaan dari masyarakat yang belum mendapatkan rumah bantuan dan akhirnya terjadi kesenjangan sosial diantara masyarakat yang sudah mendapatkan rumah bantuan dan masyarakat yang belum mendapatkannya. Dalam persoalan ini menurut warga disinyalir adanya hubungan “kerjasama� antara oknum BRR dan perangkat desa untuk mendapatkan keuntungan dari selisih jumlah rumah bantuan yang direncanakan dan yang dibangun, dan pencapaian target pembangunan rumah BRR1

1 Hal. 3 Ringkasan Eksekutif, Laporan Bulanan ARF CoChair Meeting. Pebruari 2007, Aceh Recovery Forum

Laporan Analisa


perumahan complain mechanism yang diterapkan BRR keterkaitan village planning dengan pelaksanaan pembangunan perumahan

Total realisasinya pembangunan rumah Aceh dan Nias per 31 Desember 20082: Rumah permanen dibangun 127.402 unit Pengungsi yang masih tinggal di barak 964 KK Kuntoro (pernyataan): Keterlambatan pembangunan rumah disebabkan oleh 4 hal: masalah pertanahan, sulitnya mencari tanah bagi pembangunan rumah korban tsunami masalah distribusi logistik, pengantar material, juga permasalahan pasokan materialnya problem perumahan diatas tanah rakyat problem perumahan yang dibangun satu persatu dan dibangun dengan cluster mekanisme pencairan keuangan mekanisme sanksi terhadap kontraktor/NGO dan petugas BRR nakal tanah rumah kepada penyewa yang bertanggungjawab terhadap rumah yang tidak ada komitmen follow up terhadap 5 kebijakan BRR tentang 2

www.e-aceh-nias.org

K ata h at i I n s t i t u t e

Dalam Bidang perumahan, total rumah, baik modern, semi modern, dan tradisional, yang mengalami kerusakan diperkirakan berjumlah 252,223 rumah, baik rusak total maupun rusak sebagian. Kerusakan cukup berat terjadi disepanjang pantai barat dan Utara, Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Pidie, Bireuen dan Aceh Utara. Kerusakan cukup berat terjadi disepanjang pantai barat; kota Banda Aceh, Aceh Barat, Aceh Besar, Kota Sabang, dan Aceh Jaya. Keseluruhan kerugian bernilai Rp. 13 triliun yang mencakup nilai kerusakan perumahan tersebut, kerusakan infrastruktur dasar dan kerusakan peralatan rumah tangga3

Indikator rumah bantuan yang memuaskan atau tidak memuaskan bagi masyarakat korban bencana yang kehilangan rumahnya Untuk menjawab tingkat kepuasan masyarakat korban bencana tentang rumah bantuan yang telah mereka huni, maka dilakukan wawancara dengan masyarakat tersebut dengan hasil penelitian adalah sebagai berikut: 3 213. Aspek Infrastruktur dalam Bidang Perumahan, Bab 2 Dampak Bencana dan Upaya Penanggulangan, Rencana Induk dan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Aceh dan Nias, Sumatera Utara, Buku Utama

23


Adapun indikator dari kepuasan dan ketidak puasan adalah sebagai berikut:  masyarakat ada yang belum mendapatkan rumah, tapi ada yang mendapatkan rumah  design rumah yang sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat korban  kelengkapan fasilitas, mck di dalam rumah  kualitas bahan bangunan rumah pada rumah yang dibangun yang kemudian mereka tempati  mudah atau tidaknya menjangkau atau mendapatkan air bersih  rumah bantuan yang dibangun diatas tanah hak milik mereka

sebagai berikut

Adapun bentuk partisipasi masyarakat tersebut adalah sebagai berikut:

Tidak semua program pembangunan rumah bantuan yang diadakan memberikan ruang terhadap partisipasi masyarakat, tetapi ada juga yang memberikan kesempatan pada masyarakat untuk dapat turut serta terlibat dalam proses pembangunan yang diadakan. Pada hasil penelitian yang dilakukan, kerjasama antara masyarakat dan donor dalam membangun rumah bantuan adalah 24

Laporan Analisa


Dalam analisa ini disimpulkan juga bahwa uraian-uraian tentang permasalahanpermasalahan yang terjadi, memang bukanlah hal yang baru yang ditemukan pada saat penelitian dilakukan, tetapi lebih kepada permasalahan yang masih juga belum dapat diselesaikan, terutama oleh pemerintah dalam hal ini BRR yang bertanggungjawab terhadap proses rekonstruksi dan rehabilitasi ini. Dan yang menjadi sorotan pada analisa ini adalah bagaimana tindakan dan realisasi BRR dalam menjawab permasalahanpermasalahan tersebut, karena sampai saat ini, pihak BRR memang beberapakali melakukan tindakan-tindakan untuk melakukan penyelesaian dan mencari cara dan jalan keluarnya, tetapi implementasinya belumlah terlihat nyata dan optimal. Masyarakat hanya bisa menunggu, atau mungkin mengumpulkan uang untuk akhinrya mereka yang akan memperbaikinya sendiri karena terlalu lama menunggu adanya aksi dari pemerintah untuk melakukannya, tetapi bukan seperti itu yang dimaksud, karena penyelesaian masalah dan mencari jalan keluarnya yang harus dilakukan oleh BRR adalah hal yang utama, mengingat tugas dan tanggungjawab mereka terhadap korban bencana, karena untuk itulah alasan BRR itu didirikan. ď Ž

K ata h at i I n s t i t u t e

25


6. Penutup

Kesimpulan Program Pembangunan Rumah Bantuan yang dilaksanakan pada masa Rehabilitasi dan Rekonstruksi ini Berbagai permasalahan yang timbul pada program pembangunan bantuan perumahan juga harus dilihat pada masa-masa awal program bantuan ini dilaksanakan. BRR yang mempunyai tanggungjawab terhadap pembangunan kembali Aceh paska bencana, setidak-tidaknya mengelola pelaksanaan pembangunan kembali ini dengan baik. Permasalahan-permasalahan yang ada dan dibahas pada penulisan ini, merupakan, baik secara langsung ataupun tidak langsung. K ata h at i I n s t i t u t e

Adalah dampak dari managemensi program yang belum di kelola dengan baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang paling mendasar. Program pembangunan rumah bantuan yang dilakukan pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi ini, seharusnya didahului dengan program relokasi, rekonstruksi masalah pertanahan, baik yang bersifat hak milik masyarakat, negara atau pemerintah, juga penetapan batas wilayah desa/kota dan pembangunan sarana dan prasarana umum dan pemerintahan. Disisi lain, ketika program tersebut diatas berjalan, seharusnya juga dilakukan pendataan yang valid terhadap masyarakat yang berhak mendapatkan rumah bantuan. 27


Demikian pula para donor yang ingin berpartisipasi pada program pembangunan rumah bantuan tersebut. Pada masamasa ini, selain dilakukan pendataan kepada masayarakat, para donor juga mempersiapkan konsep, design, lokasi pembangunan rumah bantuan dan lain sebagainya dengan membuka kepartisipasian masyarakat terhadap proses-proses tersebut. Sehingga bangunan rumah yang akan dibuat, telah mengalami “penetapan atau persetujuan” dari masyarakat tentang rumah seperti apa yang mereka inginkan, tentunya dengan didasari oleh unsur-unsur yang dibahas seperti tersebut diatas Selain itu, bentuk partisipasi lainnya adalah dengan melibatkan masyarakat untuk menetapkan lokasi-lokasi pembangunan perumahan bantuan yang tepat sasaran Tidak ada pemetaan rumah dari BRR, koordinasi yang lemah antara BRR dan NGO, pengawasan yang lemah oleh BRR  Mayoritas masyarakat Kota Banda Aceh membutuhkan ruang dapur yang terpisah dari ruang lainnya dan relative luas. Kondisi ini tidak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, dan jumlah anggota keluarga. Namun kondisi ini dipengaruhi oleh karakter budaya, dimana masyarakat tidak ingin aktifitas di dapur dilihat oleh orang atau tamu yang tidak sepantasnya melihat pemandangan di dapur. Di samping itu masyarakat masih terbiasa dengan peralatan dapur yang banyak memakan tempat dan membutuhkan ruang gerak yang leluasa. Secara tradisional masyarakat Aceh juga menerima kerabat dan tetangga dekat 28

di dapur sambil mengobrol disela-sela kegiatan memasak. Kebutuhan terhadap ruang kerja yang memadai merupakan prioritas bagi masyarakat yang melakukan kegiatan ekonomi di dalam huniannya demi tetap berlangsungnya kehidupan dan penghidupan penghuninya. Karakter masyarakat Aceh masih tercermin dalam perlakuan penghuni terhadap huniannya, seperti menginginkan dapur yang terpisah dan relatif luas, dan pemisahan ruang tidur bagi anak-anak menjelang remaja. Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan atau ketatnya pengawasan oleh pihak donor sangat menentukan kualitas rumah bantuan. Dari skema yang dibuat, masyarakat sudah bertindak untuk tahapan 3-5 tahun pasca rekonstruksi, yaitu memodifikasi hunian sesuai kebutuhan, bukan masyarakat yang menyesuaikan dengan hunian. Jika karakter masyarakat yang disesuaikan maka akan menghambat aktifitas, terutama aktifitas ibu rumah tangga dan pedagang/pengusaha makanan olahan (walaupun jumlah mereka minoritas tetapi mereka sangat membutuhkan ruang kerja yang memadai). Masyarakat juga menginginkan hunian yang relatif berkualitas dari pada menerima bantuan apa adanya.

Rekomendasi  Mendesak BRR untuk melakukan penyelesaian terhadap permasalahanpermasalahan perumahan. Laporan Analisa


ď Ź Melakukan pendataan, pemeriksaan, dan peninjauan kembali terhadap seluruh rumah hunian yang telah dibangun, terutama rumah hunian yang telah dihuni oleh masyarakat korban yang dinilai sudah tidak layak lagi dan sudah tidak akan bertahan lama lagi. ď Ź Merekomendasikan keikutsertaan NGO lokal untuk melakukan pendataan, pemeriksaan dan peninjauan kembali terhadap unit rumah hunian. Dengan tujuan adanya keseimbangan pendapat untuk memberikan kategori dan saling kontrol pada kegiatan tersebut. ď Ź Mengorganisir masyarakat korban bencana yang mendapat permasalahan terhadap rumah bantuan yang telah mereka huni untuk dapat menginventarisir jenis kerusakan dan melakukan pelaporan terhadap kerusakan-kerusakan tersebut supaya dapat ditindaklanjuti untuk dilakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan. ď Ź Melakukan monitoring terhadap kegiatan tersebut diatas sehingga ada fungsi kontrol pada masa perbaikan tersebut yang dilakukan oleh masyarakat atau NGO

K ata h at i I n s t i t u t e

29


Daftar Pustaka

1. Deklarasi Universal HAM 2. Proyek Sphere, “Piagam Kemanusiaan dan Standar Minimum Dalam Respon Bencana”, edisi 2004, Penerbit PT. Grasindo 3. Instruksi Presiden No. 1 tahun 2005, tentang Kegiatan Tanggap Darurat dan Perencanaan Serta Persiapan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dampak Bencana Alam Gempa Bumi dan Gelombang Tsunami 4. Analisis Media Katahati Institute. 5. Laporan analisis katahati institute” Rumah bantuan bukan hanya angka; belajar membangun pasca 2 tahun bencana Aceh. 6. Anda dan Hukum Dalam Keseharian-4, “Bantuan Perbaikan Rumah Untuk Para Korban Tsunami”, IDLO dan Serambi Indonesia 7. Rencana Induk Rehabilitasi dan K ata h at i I n s t i t u t e

Rekonstruksi Wilayah Aceh dan Nias, Sumatera Utara Buku Utama, Maret 2005. 8. Alternatif Bantuan Pemukiman Kembali, BRR, Panduan Kebijakan Mengenai Bantuan Pemukiman Kembali untuk Korban Gempa dan Tsunami di NAD dan Nias 9. ILO Jakarta, Edisi Khusus tentang Gempa dan Tsunami Indonesia, “Panduan ILO Atas Respon untuk Pemulihan dan Rekonstruksi di Daerah Terkena Dampak Krisis di Indonesia”, edisi terbaru April 2005 10. Identifikasi Tingkat Kesesuaian Hunian terhadap Karakter Penghuni, (Kasus : Rumah Bantuan untuk Korban Tsunami di Kota Banda Aceh dan sekitarnya), Oleh : (FGD Perencanaan Wilayah dan Lingkungan Aceh Institute) 31


Lampiran 1 Identifikasi Tingkat Kesesuaian Hunian terhadap Karakter Penghuni (Kasus : Rumah Bantuan untuk Korban Tsunami di Kota Banda Aceh dan sekitarnya) Oleh : (FGD Perencanaan Wilayah dan Lingkungan Aceh Institute) tindakan, keinginan, dan partisipasi masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut : NO.

DONOR

KONDISI AWAL

KONDISI SETELAH PENEMPATAN

KEINGINAN

CARA MENDAPAT RUMAH

PROSES MEMBANGUN

1.

Bank Dunia

Cukup untuk pengganti rumah darurat, karena tidak ada finishing

Membuat dapur darurat dan finishing (teralis, cat, plafon)

Menyatukan dengan bagian rumah lama. Ada tambahan dana u finishing (plafon, cat, lt keramik)

Boleh modifikasi

Oleh pemborong, diawasi pemilik dan donor

2.

BRR

Asal jadi, tidak sesuai dg janji (lt keramik, dinding bata luardalam)

1. Membuat dapur darurat 2. shelter sbg dapur dan gudang + finishing (teralis jendela)

Tambah dapur dan Finishing (ganti kusen, lt dilapis keramik, dinding tripleks ganti bata)

Rapat hanya untuk pendataan

Penghuni tidak terlibat

3.

Care

Cukup lumayan, hanya perlu penambahan ruangd dan finishing

Menambah dapur dan finishing (lt keramik, teralis)

Melakukan finishing dapur

Masyarakat boleh memilik model rumah dari 5 jenis

Pemborong diawasi pemilik

4.

Habitat for Humanity

Asal jadi, tidak ada finishing dan kualitas elemen jelek

1.Menambah dapur 2. Menambah dapur dan tempat olahan cendol

1.Merombak total dan membangun baru 2. Finishing (plafon, teras dan lainnya),

Masyarakat dipaksa menerima

Penghuni tidak terlibat

5.

Islamic Relief

Cukup lumayan, hanya perlu penambahan ruang dan teralis

Menambah dapur, ruang cuci, gudang dan k.tidur

Pasang lt keramik, ganti handel pintu

Masyarakat menerima apa yang ada

Penghuni tidak terlibat

6.

Pemerintah Turki

Cukup, untuk pengganti rumah darurat

Mengganti kusen

Menambah ruang (2 lt): k.tidur, R.kerja, Km/wc, penghuni banyak

Masyarakat menerima apa yang ada

Penghuni tidak terlibat

7.

BulanSabit Merah Turki

Cukup lumayan, hanya perlu penambahan luas

Pasang teralis, sebagian peralatan dapur ditempatkan di samping dinding belakang rumah

Menambah luas dapur

Masyarakat menerima apa yang ada

Penghuni tidak terlibat

8.

UN-Habitat

Cukup lumayan, hanya perlu penambahan ruang dan finishing

1.Menambah dapur, 2. km/wc dikeluarkan,menambah dapur, gudang, r.jemur dan teras 3. menambah dapur, garasi, teras

Menambah luasan k.tidur dan finishing (teralis, pintu triplex ganti kayu panel, keramik, dll)

Masyarakat boleh memodifikasi tipe yang ditawarkan

Penghuni tidak terlibat dalam pembangunan

9.

Word Vision

Cukup lumayan, hanya perlu penambahan ruang

Menambah dapur (belum ada), teras diperluas, finishing (lt keramik, pintu tripleks ganti kayu, cat dipertebal).

Menambah kamar (anak menjelang besar, kamar tidur kurang)

Keterlibatan masyarakat pada pendataan dan rapat awal

Pemborong diawasi pemilik

10.

IOM

Cukup lumayan, hanya perlu penambahan ruang

Rumah digabung dengan bangunan lama yang direhab u dapur

Menambah luasan untuk dapur

Keterlibatan masyarakat pada pendataan dan rapat awal

Penghuni tidak terlibat dalam pembangunan

K ata h at i I n s t i t u t e

33


Lampiran 2 Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) BRR DATA HASIL VERIFIKASI DATA PERUMAHAN Pusdatin publication no: 01/report/04/2008 Tabel. Jumlah Rumah Dibangun oleh NGO (Hasil Verifikasi BRR dan UNORC) No Organization 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

34

Canadian Red Cross Habitat for Humanity Indonesia Gitec UN Habitat Catholic Relief Service (CRS) UPLINK World Vision IOM Samaritan's Purse Yayasan Budha Tzu-Chi British Red Cross Caritas Switzerland Care International Australian Red Cross Germany Red Cross Oxfam CHF International The Salvation Army Muslim Aid German Agro Action/Welt Hunger Hilfe Concern Worldwide UNHCR / BRR - KKS Islamic Relief Turkish Red Crescent Japan Red Cross MAMAMIA GenAssist KFW PMI (Palang Merah Indonesia) Save The Children Obor Berkat Indonesia KKSP

Target Houses

Houses Built

% Built

No Organization

5,549 4,854 4,502 4,099 4,019 3,583 3,383 3,215 2,760 2,668 2,212 1,849 1,844 1,685 1,507 1,384 1,327 1,250 1,222 1,154 1,151 1,123 1,096 1,064 1,062 985 976 957 956 955 783 764

1,381 4,725 4,052 3,640 3,512 3,358 3,287 3,215 2,640 2,264 2,209 428 1,270 649 945 1,101 842 750 618 637 1,151 1,123 846 1,064 1,062 985 825 957 956 744 783 722

24.9% 97.3% 90.0% 88.8% 87.4% 93.7% 97.2% 100.0% 95.7% 84.9% 99.9% 23.1% 68.9% 38.5% 62.7% 79.6% 63.5% 60.0% 50.6% 55.2% 100.0% 100.0% 77.2% 100.0% 100.0% 100.0% 84.5% 100.0% 100.0% 77.9% 100.0% 94.5%

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Hongkong Red Cross China Charity Church World Service (CWS) CORDAID ACTED UMCOR Atlas Logistigue YAKKUM EMERGENCY UNIT(YEU) SOS Desa Taruna Indonesia Help E.V Netherland Red Cross Spanish Red Cross YBK (Yayasan Bumi Kita) IDB (Islamic Development Bank) Jesuit Refuge Serves (JRS) Malteser International World Relief Emergency Architects Tear Fund IBS UNI EMIRAT ARAB Green Helmud Solidaritas Korban Tsunami (SKS) Serasih International Blue Crescent Relief (IBC) CARDI NRC Mercy Malaysia French Red Cross China Red Cross Salam Aceh SHEEP Caritas Sibolga

Target Houses

Houses Built

% Built

750 700 692 667 650 647 628 611 563 554 548 533 529 500 450 447 437 419 403 400 400 395 381 361 346 323 319 316 314 311 304 275

652 606 552 647 650 562 619 611 563 303 416 239 529 - 450 447 437 262 334 400 - 395 348 361 285 323 319 239 284 251 304 275

86.9% 86.6% 79.8% 97.0% 100.0% 86.9% 98.6% 100.0% 100.0% 54.7% 75.9% 44.8% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 62.5% 82.9% 100.0% 0.0% 100.0% 91.3% 100.0% 82.4% 100.0% 100.0% 75.6% 90.4% 80.7% 100.0% 100.0% Laporan Analisa


No Organization 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104

Target Houses

LAFARGE Yayasan Berkati Indonesia (YBI) Italian Cooperation Aceh Relief KADIN AMDA United Diversity Forum Yayasan Tanggul Bencana Indonesia (YTBI) BAKRIE GROUP Yayasan Peduli Bangsa IDES Soroptimist Barlina (Badan Rehabilitasi Lingkungan Hidup Aceh) Cordia Medan Deniz Feneri Dernegi Aceh Concern on Humanity THW Qatar Charity FOSOMA (Forum Solidaritas Masyarakat) Real Estate Indonesia Premire Urgence Komite Rehabilitasi Jambo Masjid Suara Hak Asasi Manusia (SHMI) KPR Meunasah Sagoe DEPLU RI JRK MAPAN (Masyarakat Pesisir Pantai) Yayasan Sosial Kreasi JARKAS PERMATA GVC Medan Peduli FIG-Indonesia Kuwait/KJRC LPAM NIAS BEREA Rebuild Aceh Mercy USA for Aid and Dvlpmnt Yayasan Holi'ana'a Caritas Czech Republic

K ata h at i I n s t i t u t e

Houses Built

% Built

No Organization

274 272 265 251 250 245 239 211 204 204 200 200

200 272 265 251 50 245 239 211 204 104 200 200

73.0% 100.0% 100.0% 100.0% 20.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 51.0% 100.0% 100.0%

200 193 190 179 175 170 168 166 158 152 147 140 132 126 126 126 121 118 106 106 103 101 101 100 100 97 90 88

181 187 190 179 175 100 148 144 158 152 147 76 132 126 126 126 121 118 106 106 103 101 101 100 75 97 90 88

90.5% 96.9% 100.0% 100.0% 100.0% 58.8% 88.1% 86.7% 100.0% 100.0% 100.0% 54.3% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 75.0% 100.0% 100.0% 100.0%

105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142

GTZ PKPU The Humanitarian International Foundation LAMKOETA CAP BRUNEI DARUSSALAM Katahati Institute ADECCO Solidaritas Swiss Yayasan Al-Amin (Al-Imdad) Tdh Germany Building Bridges to Future Tagana (Taruna Siaga Bencana) ELSAKA TDH Italy Kerkinactie-Holland YUS (Yayasan Udep Saree) Mercy Corps Bahtera Civil Solidarity of Aceh (CISA) Yayasan Sheikh Eid bin Mohammad Al - Thani Alisei VIVAT EPOS Health Consultant AMURT RCTI Peduli YLH UAA - APHEDA IMM (Istanbul Metropolitan Municipality) KMS Build Change Arab Saudi DINSOS Forestry Innovation Investment Ltd Goung Pase Ministry Of Environment Pocut PKS Nurani Dunia

Total

Target Houses

Houses Built

% Built

88

88

100.0%

85 85 75 70 70 60 58 55 55 52 52 51 50 50 50 49 45 42

85 78 - 70 70 60 58 55 48 52 52 51 50 49 48 47 19 42

100.0% 91.8% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 87.3% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 98.0% 96.0% 95.9% 42.2% 100.0%

39 37 36 31 30 30 25 17 16 16 12 10 10 10 10 10 2 2 1

39 33 36 31 30 30 25 17 16 16 12 10 10 10 10 10 2 1 1

100.0% 89.2% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 50.0% 100.0%

89,191

72,759

81.6%

35



Pembangunan Rumah Bantuan di Aceh