Issuu on Google+

PENELITIAN HUKUM

Dyah Ochtorina Susanti Universitas Jember Fakultas Hukum 2012


1. PENDAHULUAN: 1.1. Pengertian Penelitian. Kata penelitian merupakan terjemahan dari kata “research” (bahasa Inggris) berasal dari kata “re” dan “to search” yang berarti ‘mencari’ atau “mencari kembali”. Mencari tersebut dilakukan secara berulang-ulang, sehingga kegiatan penelitian tersebut bukan sekali saja.


Hal ini memberikan gambaran bahwa penelitian adalah: ď ą Suatu proses yang berlangsung dalam bentuk siklus yang berkelanjutan tanpa batas. ď ą Penelitian tentu dimulai dari adanya permasalahan yang akan dicari (search) bagaimana pemecahannya dan apa jawabannya, ď ą Sampai timbul permasalahan baru yang juga memerlukan bagaimana pemecahan dan jawabannya secara terus menerus.


Apa yang mendorong orang untuk melakukan suatu penelitian? Orang melakukan penelitian tentu didorong oleh berbagai alasan , misalnya antara lain: a.adanya keingintahuan (“man is curious animal�) b.untuk mencari kebenaran, yaitu pengetahuan yang benar agar dapat memecahkan atau menjawab suatu masalah tertentu yang menjadi fokus perhatiannya


Apa yang dimaksud dengan pengetahuan yang benar itu? Menurut Abdul Kadir Muhamad (2004) kebenaran itu dapat dilihat dari 3 (tiga) perspektif yaitu: a.dianggap benar menurut logika b.dianggap benar menurut peraturan c.dianggap benar menurut fakta.


Kebenaran menurut logika, apabila hal tersebut sesuai dengan dan dapat diterima akal sehat dan dapat dinalar. Kebenaran menurut peraturan, apabila hal tersebut sesuai dengan dan tidak bertentangan dengan peraturan atau hukum yang berlaku. Kebenaran menurut fakta, apabila hal tersebut sesuai dengan kenyataan dan tidak dimanipulasi.


1.2. Mencari pengetahuan yang benar. Ada berbagai cara yang dilakukan orang untuk mencari dan menemukan kebenaran itu antara lain: a. Non ilmiah: •Mencari dan menemukan kebenaran secara kebetulan: Dilakukan tanpa direncanakan dan tanpa diperhitungkan terlebih dahulu


• Mencari dan menemukan kebenaran melalui percobaan-percobaan dan kesalahan-kesalahan (trial and error) • Mencari dan menemukan kebenaran melalui pikiran yang kristis atau berdasarkan pengalaman


b Ilmiah: Mencari dan menemukan kebenaran melalui penelitian secara ilmiah: Dilakukan secara sistimatis Mengunakan metode-metode tertentu Menggunakan teknik-teknik tertentu Dilakukan analisa terhadap fakta-fakta yang ditemukan Menghasilkan kesimpulan tertentu


1.3. Berfikir secara deduktif dan induktif dalam penelitian. Berfikir secara deduktif dan induktif adalah cara mencari kebenaran secara logika. Kebenaran secara logika adalah kebenaran yang bisa diterima oleh akal sehat, dan pencarian kebenaran itu harus dilakukan menurut hukum-hukum bekerjanya akal dan aplikasinya melalui penalaran.


Penalaran pada dasarnya adalah suatu proses yang berlangsung melalui prosedur logika yang dalam pelaksanaannya sepenuhnya taat pada hukum-hukum logika. Hukum logika dapat dilaksanakan dalam 2 (dua) model prosedur penalaran: a. prosedur deduktif b. prosedur induktif


Kedua prosedur tersebut (deduktif dan induktif) terdapat beberapa perbedaan antara lain yaitu: a. Arah penalarannya: pada deduktif arah penalarannya berawal dari yang umum dan berakhir pada yang khusus, sedangkan pada induktif berawal dari yang khusus dan berakhir pada yang umum.


b. Pangkal kebenarannya: pada deduktif berpangkal pada kebenaran yang self-evident yang esensi kebenarannya tidak perlu dipermasalahkan lagi, sedangkan pada induktif berpangkal pada kebenaran yang empirik yang esensi kebenarannya diperoleh melalui pengamatan dan persepsi inderawi.


c.Tingkat kebenarannya: Pada deduktif setiap proposisi hanya akan dapat dinyatakan sebagai proposisi yang benar jika proposisi akhir (kesimpulan) dapat diruntutkan kembali secara logis pada suatu proposisi asasi yang mengandung kebenaran pangkal itu (self-evident), Pada induktif setiap proposisi hanya akan dianggap benar jika proposisi yang diperoleh sebagai hasil penarikan kesimpulan dari proposisi-proposisi yang kebenaran empiriknya adalah benar (berkebenaran secara empirik) (Soetandyo, 2000).


Bekerjanya proses deduktif: Prosedur deduktif adalah prosedur yang bertolak dari suatu proposisi umum yang kebenarannya tidak dipermasahkan (selfevident) dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Proses deduktif didasarkan atas logika matematika yang terdiri dari 3 premis: a). premis mayor, b). premis minor, c). simpulan.


Kebenaran proses berfikir secara deduktif tersebut adalah menghasilkan kebenaran formal yang sesungguhnya sangat tergantung pada tingkat kebenaran proposisi-proposisi sebelumnya. Ini berarti bahwa jika proposisi-proposisi sebelumnya itu mengandung kebenaran maka simpulannya adalah benar,


Akan tetapi sekalipun proposisi-proposisi sebelumnya terdapat cacat materiil, maka menurut proses berfikir deduktif itu kesimpulannya tetap dianggap benar. Ini sesungguhya yang dapat memberikan gambaran adanya kelemahan dalam berfikir secara deduktif.


Contoh 1: Premis mayor: semua manusia pasti mati. Premis minor: Si A manusia Simpulan

: Si A pasti mati.

Contoh 2: Premis mayor: semua yang bisa terbang adalah burung Premis minor: pesawat udara bisa terbang Simpulan

: pesawat adalah burung ?


Contoh 3: Premis mayor: Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikat baik. Premis minor : Dalam pemeriksaan di pengadilan ternyata si A mengikatkan diri dalam perjajian itu karena tertipu. Simpulannya : Si A tidak terikat pada perjanjian itu.


Contoh 3: Premis mayor: Barang siapa mencuri harus dihukum Premis minor : Si A terbukti (dalam sidang pengadilan) mencuri Simpulannya : Si A harus dihukum


Bekerjanya proses induktif: Prosedur induktif adalah prosedur yang bertolak dari suatu proposisi khusus (sebagai hasil pengamatan) dan berakhir pada suatu kesimpulan yang berupa asasasas umum. Induktif berdasarkan pada prinsip tentang ada atau tidak adanya hubungan antara beberapa fenomena yang diamati di alam empirik.


Prinsip induktif semacam ini tidak hanya menggambarkan adanya hubungan antar fenomena tersebut tetapi juga menggambarkan fenomena mana yang menjadi penyebabnya. Prinsip induktif ini juga tidak berfungsi memberikan pembenaran secara formal melainkan untuk menggambarkan ada atau tidak adanya hubungan kausal antar fenomena tersebut.


Contoh 1: Fenomena 1 : pada tempat A yang diamati ada gula ada semut Fenomena 2 : pada tempat B yang diamati ada gula ada semut Simpulannya: dimana ada gula di situ ada semut


Contoh 2: Fenomena 1 : pada tempat A yang diamati tidak ada gula tidak ada semut. Fenomena 2 : pada tempat B yang diamati tidak ada gula tidak ada semut Simpulannya : dimana tidak ada gula maka tidak ada semut.


Contoh 3: Fenomena 1 : di kab. A tingkat pendapatan penduduk sangat rendah sehingga hanya sedikit orang masuk asuransi jiwa Fenomena 2 : di kab. B tingkat pendapatan penduduk sangat rendah sehingga sedikit orang yang masuk asuransi jiwa Fenomena 3: di kab. C tingkat pendapatan penduduk tinggi tapi tidak banyak orang yang masuk asuransi jiwa Simpulannya: Asuransi jiwa tidak tergantung pada tingkat pendapatan penduduk.


Contoh 4: Fenomena 1: di kantor Kejaksaan Agung (jaksa) terjadi korupsi Fenomena 2: di kantor Kepolisian (polisi) terjadi korupsi Fenomena 3: di kantor Departemen Agama terjadi korupsi Simpulannya: melakukan korupsi sangat tergantung pada tingkat moral seseorang


1.4. Beberapa paham dalam mencari kebenaran Salah satu tujuan penelitian adalah mencari kebenaran. Berkaitan dengan mencari kebenaran ini Soetandyo (2002) melihat dari perspektif adanya 2 (dua) kenyataan atau realita yaitu: a. realita in abstracto, yaitu realita yang ada dalam idea yang imajinatif, b. realita in concreto, yaitu realita yang berada dalam alam pengalaman yang inderawi.


Dari dua realita tersebut menimbulkan perdebatan mengenai kebenaran mana yang diperlakukan sebagai kebenaran yang pertama. Dalam hal ini ada 2 (dua) pendapat yaitu: Pertama, berpendapat bahwa kebenaran di alam idea`manusia yang harus dipandang sebagai kebenaran yang pertama (yang orisinal) dan bersifat mutlak, sedangkan realita di alam pengalaman hanya sebagai refleksinya saja.


Kedua, berpendapat bahwa kebenaran pertama itu ada di alam pengalaman inderawi, sedangkan kebenaran di alam idea manusia itu hanya sebagai refleksinya saja. Kedua pandangan tersebut berkaitan dengan 2 (dua) aspek yaitu: a. aspek ontologis dan b. metodologis


Aspek ontologis berkaitan dengan hakikat kebenaran itu, mana yang tergolong sebagai kebenaran yang pertama (orisinal) dan mana yang bukan. Aspek metodologis berkaitan dengan cara apa yang harus ditempuh guna menemukan atau menemukan kembali kebenaran yang pertama (orisinal) dan sejati itu.


Perbedaan antara kebenaran yang bersumber dari alam idea dan kebenaran yang bersumber dari pengalaman tidak dapat diselesaikan dan diserahkan pada pilihan masing-masing. Hasil pilihan yang tidak perlu diperdebatkan tersebut didasarkan pada persepektifnya (paham) nya sendiri-sendiri. Soetandyo (2002) menyebut adanya 2 (dua) paham yaitu: a. Paham idealisme b. Paham positivisme atau empirisme.


a.Paham Idealisme: ď ś Menurut paham ini alam idea itu adalah sumber segala kebenaran. ď ś Kebenaran tersebut adalah kebenaran kodrati yang melekat pada diri manusia ď ś Sedangkan kapasitas inderawi manusia yang memungkinkan manusia menyimak alam pengalaman hanya berfungsi membangkitkaningatan manusia akan segala kebenaran yang sudah eksis dalam alam idea tersebut.


Menurut paham idealisme: ď ś Teori itu merupakan konstruksi dari alam idea yang tidak hanya bersifat orisinil tetapi juga mutlak. ď ś Maka teori semacam itu seringkali disebut doktrin atau ajaran normatif ď ś Doktrin atau ajaran (leer, lehre, prudence) adalah suatu statemen atau pernyataan yang kebenarannya dikatakan telah jelas


b.Paham Positivisme/Empirisme: ď ś Menurut paham ini alam pengalaman yang harus dipandang sebagai sumber segala kebenaran. ď ś Teori yang benar itu hanya mungkin dibangun secara konstruktif melalui realita inderawi dengan hasil-hasilnya (datanya) dipakai dasar pembenaran. ď ś Teori yang dikonstruksi berdasarkan imajinasi menurut paham ini belum dianggap sebagai teori.


Berdasarkan kedua model paham (idealisme dan positivisme/empirisme) tersebut di atas: ď ą Teori-teori hukum termasuk kategori yang mana? ď ą Apakah termasuk ke dalam teori hukum yang normatif, atau ď ą Teori hukum yang empirik.


1.5.PENGERTIAN HUKUM. 1.5.1. Konsep Konsep merupakan unsur pokok dari suatu penelitian. Menurut R. Merton konsep merupakan definisi atau pengertian dari apa yang akan diamati atau diteliti (Mely. G. Tan, 1977). Konsep bisa dalam bentuk sederhana (seperti: meja, kursi, kuda) tetapi juga dalam bentuk yang tidak dapat dilihat karena merupakan pengertian yang abstrak.


Konsep dalam bentuk pengertian yang abstrak disebut construct. Misalnya kata �peranan� dalam arti seharihari berarti permainan pelaku dalam sandiwara, tetapi dalam penelitian, peranan dikaitkan dengan perilaku seseorang dalam kedudukan tertentu. Oleh karena itu tugas utama dari peneliti adalah menegaskan arti dari konsep-konsep yang akan digunakan.


Konsep yang masih abstrak tersebut perlu diubah dalam bentuk yang bisa operasional yang dalam ilmu sosial lazim disebut dengan istilah definisi operasional. Definisi operasional adalah perubahan dari konsep-konsep yang masih abstrak kedalam bentuk kata-kata sedemikian rupa sehingga dapat memberikan arti sesuai tujuan penelitiannya.


1.5.2. Hukum sebagai konsep. Hukum adalah suatu konsep yang luas, yang dapat diartikan bermacam-macam, tergantung dalam kontek apa kata hukum itu diungkapkan. Sehingga dengan demikian konsep hukum bersifat aneka ragam. ďƒž Dalam kalangan masyarakat umum kata hukum bisa diartikan dengan berbagai pengertian, misalnya: • Hukum diartikan sebagai undang-2


• Hukum diartikan sebagai suatu keputusan pejabat (presiden, gubernur, hakim, walikota, bupati, kepala desa, dsb) • Hukum diartikan sebagai aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) • Hukum diartikan sebagai institusi: o Pengadilan, o Kejaksaan, o Kepolisian,


 Dikalangan para pemikir: Ada beberapa pemikir yang memberikan pengertian atau definisi tentang hukum itu, secara khusus misalnya: a. John Austin: Hukum merupakan perintah dari penguasa (“law is a command from law giver”) b. Donald Black: Hukum merupakan control social yang dilakukan pemerintah (“ law is gouvernmental social control”)


c. Roscou Pound: Hukum merupakan sarana untuk merubah masyarakat (“law is a tool of social engineering�) d. Bruggink: Hukum adalah suatu suatu sistem konseptual kaidah-kaidah hukum dan keputusan-keputusan.


Pemikir lain tidak memberikan pengertian tentang hukum tetapi memberikan gambaran bahwa hukum itu berkaitan dengan budaya masyarakat.misalnya : Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa hukum itu terdiri dari 3 komponen yang saling berkaitan yaitu: (a) substansi hukum ( substance of law), yang berupa produk hukum yang dinyatakan berlaku oleh pemerintah,


(b) Struktur hukum (structure of law), yang meliputi: 1. Lembaga pembuat hukum (law making institutions) dan 2. Lembaga penegak hukum (law inforcement agencies) (c) Kultur hukum (legal culrture): Yang berupa nilai-nilai, ide, persepsi, sikap, keyakinan yang berkaitan dengan hukum


Bahkan lebih jauh lagi timbul persoalan apakah semua masyarakat mengenal hukum? Mengenai hal tersebut ada beberapa pandangan: a. Bronislaw Malinowski: Hukum dapat dijumpai dalam setiap masayakat baik masyarakat maju maupun masyarakat sederhana.


Adapun dasar pemikirannya adalah sebagai berikut:

• Ada suatu dasar yang sama antara hukum dalam masyarakat maju (Eropa) dan hukum dalam masayarakat lokal (sederhana) • Setiap aktivitet kebudayaan (institution dan custom) mempunyai fungsi untuk memenuhi kebutuhan naluri manusia.


• Di antara berbagai macam aktivitet kebudayaan (institution dan custom) itu ada yang mempunyai fungsi memenuhi kebutuhan manusia secara timbal balik sesama manusia yang lain. • Fungsi tersebut adalah melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan prinsip yang disebut principle of reciprocity. • Custom (effectif custom) yang mempunyai fungsi seperti tersebut merupakan hukum yang menjaga ketertiban dalam masyarakat.


B. A.R. Radcliffe Brown: Penganut aliran legalistik. Hukum hanya dijumpai dalam masyarakat yang sudah maju, masayarakat sederhana tidak mempunyai hukum. Some simple societies have no law although all have custom which are supported by santion.


Adapun dasar pemikirannya adalah sebagai berikut: •

Hukum merupakan sistem pengendalian sosial kontrol yang bersifat memaksa yang disokong oleh alat-alat kekuasaan yang diorganisasi oleh suatu negara.

•

Jika dalam suatu masyarakat tidak ada undang-undang, alat-alat penegak hukum seperti polisi, jaksa, pengadilan (hakim) maka masyarakat itu belum mengenal hukum.


• Ketertiban dalam masyarakat terjaga karena masyarakat secara spontan taat kepada tradisi –tradisi (adat) dalam masyarakat yang bersangkutan (automatic spontaneous submission to tradition) • Jika ada pelanggaran maka secara otomatis akan timbul reaksi dari masayarakat. • Brown dipengaruhi oleh teori Durkheim tentang dasar-dasar masyarakat: yaitu bahwa masyarakat pada dasarnya mempunyai prinsip yang seolah-olah di atas individu dan mempunyai sifat memaksa terhadap individu anggota-anggota masyarakat.


C. Leopold Pospisil: Untuk membedakan antara hukum dengan non hukum yang sama-sama mempunyai fungsi sebagai pengendali sosial dalam masyarakat. Pospisil memberikan ciri-ciri tentang hukum (attribute of law): Ada 4 ciri hukum menurut Pospisil yaitu:


1. Attribute of authority: Hukum merupakan keputusan-keputusan dari petugas hukum yang mempunyai kekusaan dan wewenang dalam masyarakat yang memberikan pemecahan dari ketegangan-ketegangan dalam masyarakat.


2. Attribute of intention of universal application: • Bahwa keputusan-keputusan dari pihakpihak yang berkuasa itu harus dimaksudkan sebagai keputusankeputusan yang berlaku secara umum • Keputusan-keputusan tersebut harus dianggap berlaku juga terhadap peristiwa yang sama dalam masa yang akan datang.


3. Attribute of obligation: Keputusan-keputusan tersebut harus mengandung perumusan-perumusan dari kewajiban pihak satu terhadap pihak kedua dan juga haknya pihak kedua yang harus dipenuhi oleh pihak kesatu. 4. Attribute of sanction: Bahwa keputusan-keputusan dari pihak yang berkuasa itu harus dikuatkan dengan sanksi dalam arti yang seluasluasnya.


e. Ter H aar: Ter Haar adalah salah satu tokoh hukum adat Indonesia yang terkenal dengan teori keputusannya menyatakan bahwa hukum (adat) adalah keputusankeputusan para petugas hukum yang mempunyai kekuasaan dan wewenang dalam suatu masyarakat. Teori Ter Haar ini disebut Beslissingen leer (teori keputusan)


Pendapat Ter Haar tersebut lebih menekankan kepada adanya keputusan pihak yang mempunyai otoritas di dalam masyarakat yang bersangkutan seperti halnya ciri hukum yang pertama sebagaimana halnya dikemukakan oleh Pospisil (attribute of authority).


Pandangan-pandangan tersebut di muka memberikan gambaran sebagai berikut: • Bahwa hukum mempunyai pengertian yang luas. • Hukum tidak dapat dipandang dalam bentuknya seperti undang-undang yang dihasilkan oleh pembentuk undang-undang yang mendapat legitimasi lewat kekuasaan negara (statutair/state law), tetapi juga hukum yang non statutair yang berasal, tumbuh, berkembang, dan ditaati dalam kehidupan masayarakat (living law)


• Dalam konteks seperti tersebut maka dapat dipahami bahwa terjadinya pluralisme hukum dalam suatu negara. • Atau dengan kata lain disatu pihak berlaku hukum negara (state law) dan pada sisi yang lain berlaku hukum yang berasal dan tumbuh dalam masyarakat yang bersangkutan (hukum adat ,living law, indigenous law, people law). Namun demikian ada perbedaan antara hukum negara (state law) dan hukum yang berasal dari masyarakat( indigeneous law/ living law):


1. Hukum negara: a. Hukum yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang yang dilandasi legitimasi kenegaraan; b. Hukum terkait dengan tata kehidupan kenegaraan; c. Dimensi struktur; d. Pembuatan dan implementasinya melalui prosedur formal.


2. Hukum yang hidup: a. Hukum yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat; b. Hukum merupakan bagian dari kehidupan masyarakat; c. Dimensi kultur d. Terjadi dan implementasinya tidak mengenal prosedur formal.


II. Hubungan Konsep Hukum dan Penelitian Hukum: 1.2.1. Pembedaan ilmu hukum. Meuwissen (2007) membedakan Ilmu hukum kedalam beberapa jenis antara lain: ďƒž Ilmu Hukum Dogmatik (sering disebut juga ilmu normatif) dan ďƒž Ilmu hukum Empirik.


ďƒž Ilmu hukum dogmatik bertugas untuk memaparkan, menganalisis, mensistimasi, dan menginterpretasi hukum yang berlaku. Tujuannya untuk penerapan dan pelaksanaan hukum di dalam prkatek. ďƒž Ilmu Hukum Empirik adalah ilmu hukum yang membedakan secara tajam antara fakta-fakta dan norma-norna. Gejala hukum dipandang sebagai gejala-gejala empirikal (faktual) yang merupakan fakta-fakta kemasyarakatan yang dapat diamati secara inderawi. Gejala-gejala semacam ini harus dipelajari dan diteliti dengan menggunakan metode-metode empirikal.


Hadjon (1997) menyatakan bahwa falsafah Ilmu membedakan ilmu dari 2 (dua) sudut pandangan yaitu: a. pandangan positivistik yang melahirkan ilmu empiris dan b. pandangan normatif melahirkan ilmu normatif. Berdasarkan sudut pandangan ini ilmu hukum dibedakan antara ilmu hukum normatif dan ilmu hukum empirik.


Berdasarkan sudut pandangan ini ilmu hukum mempunyai 2 (dua) sisi yaitu: a). pada satu sisi ilmu hukum sebagai ilmu normatif, dan b). pada sisi yang lain ilmu hukum itu memiliki segi-segi empiris (sociological yurisprudence, socio-legal jurisprudence). Dikotomi sudut pandangan ini (ilmu normatif dan ilmu empirik), dapat membedakan ilmu hukum dalam 2 (dua) macam yaitu: Ilmu Hukum Normatif dan Ilmu Hukum Empirik


Berkaitan dengan pandangan normatif dan positivistik, menurut Bruggink (1996) bertumpu pada perbedaan dalam teori kebenaran yang dianut masing-masing. Pandangan positivistik berpegang pada teori Korespondensi tentang kebenaran. Teori korespondensi berpegang pada prinsipprinsip sebagai berikut: ďƒž kebenaran adalah kesamaan atau kesesuaian antara teori dan dunia kenyataan


ďƒž hubungan senteral dalam ilmu adalah hubungan antara subyek (ilmuan) dan obyek (dunia kenyataan) ďƒž .teori yang berhasil berkorespodensi dengan dunia kenyataan menghasilkan pengetahuan obyektif sebagai produknya. ďƒž ilmuan bekerja dari suatu perspektif eksternal (sebagai pengamat dapat meregistrasi (mencatat) apa yang dilihatnya.


Pandangan normatif berpegang pada teori Pragmatik tentang kebenaran. Menurut teori kebenaran pragmatik, suatu teori dinyatakan benar jika teori itu berfungsi secara memuaskan. Teori ini mempunyai prinsip-prinsip sebagai berikut: ďƒž teori itu dianggap benar jika memperoleh cukup persetujuan dari kalangan orangorang tertentu.


ďƒž hubungan inti dalam ilmu adalah hubungan antar subyek (antar ilmuan) ďƒž teori yang yang berhasil memperoleh persetujuan yang cukup, menghasilkan pengetahuan yang intersubyektif. ďƒž ilmuan bekerja dari sudut perspektif internal. Artinya ia mendekati gejala yang hendak dipelajarinya secara terlibat didalamnya.


Soerjono Soekanto (1990) membedakan ilmu hukum ke dalam 2 (dua) macam ilmu yaitu a) Ilmu tentang kaidah (normwissenschaft) b). ilmu tentang kenyataan hukum (tatsachenwissenschaft).


ďƒž Ilmu hukum tentang kaidah: menyoroti hukum dari sudut normatifnya. Ilmu ini membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan perumusan kaidahkaidah hukum, di samping isi serta sifat kaidah hukum itu. Ia juga menelaah essensalia dari kaidah hukun dan kegunaan dari kaidah-kaidah hukum itu .


ďƒž Ilmu tentang kenyataan hukum (tatsaschenwissenschaft): menelaah hukum sebagai perikelakuan yang merupakan kenyataan dalam masyarakat. Dalam hal ini ada hubungan antara hukum dengan perilaku manusia dalam kenyataan masyarakat.


Hukum baik yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis berada dalam keadaan statis dan tidak berdaya apa-apa tanpa tindakan manusia. Hukum tampak �melakukan� sesuatu dan �saling berinteraksi� karena adanya tindakan manusia. Hukum itu sendiri tidak bisa bertingkah laku (von Benda-Beckmann, 1990).


Oleh karena itu menurut hemat saya kajian terhadap hukum tidak hanya menyangkut aspek normatif belaka akan tetapi hukum dapat dikaji dari aspek empiriknya, yaitu bagaimana hukum itu senyatanya dalam kehidupan masyarakat. Hukum tidak dapat dipandang terlepas dari kehidupan masyarakat, oleh karena hukum itu justeru ada untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.


1.2.1. Ilmu Hukum dan Kajian/penelitian Hukum: Ada berbagai pemikiran tentang hubungan antara ilmu hukum dan kajian hukum: Pandangan Satjipto Rahardjo: Hukum sebagai perwujudan dari nilainilai, norma-norma tertentu dan dapat dilihat dari 2 aspek: 1. Hukum sebagai norma-2 yang abstrak 2. Hukum sebagai alat yang dipakai untuk mengatur masyarakat.


Berdasarkan pemikiran tersebut di atas maka ada 2 dimensi hukum yang akan menjadi fokus kajian sebagai berikut: 1.Bagi orang yang melihat hukum sebagai suatu sistem norma/peraturan yang abstrak, maka: ďƒž Perhatiannya mengarah pada hukum sebagai suatu lembaga yang otonom terlepas dari kaitannya dengan hal-hal di luar peraturanperaturan tersebut. ďƒž Hal ini mengarah pada kajian hukum yang bersifat normatif.


1. Bagi orang yang melihat hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat, maka: ďƒž Perhatiannya mengkaitkan hukum kepada usaha-usaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan konkrit dalam masyarakat. ďƒž Hal ini mengarah pada kajian hukum yang bersifat empirik


Pandangan Soetandyo Wignjosoebroto: Ada 5 konsep hukum dan kajiannya yang pernah dikemukakan orang yaitu: 1. Hukum sebagai asas moralitas atau asas kedilan yang bernilai universal, dan menjadi bagian inheren sistem hukum alam; ďƒž Konsep ini melahirkan kajian hukum yang amat moralis atau kajian filsafat hukum yang bertolak dari pandangan bahwa hukum adalah asas-asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal.


 Kajian ini termasuk ranah yang banyak dikembangkan oleh teori hukum alam.  Metode yang digunakan adalah logikadeduksi yang bertolak dari premis normatif yang diyakini bersifat self evident (“sudah benar dengan sendirinya”)’


Catatan: • Hukum alam merupakan bagian dari ajaran moral • Karena hukum alam merupakan bagian dari moral maka tujuan hukum alam juga mengandung nilai-nilai moral • Tujuan hukum alam adalah bukan hanya menciptakan ketertiban dan ketenteraman masyarakat tetapi juga untuk membentuk masyarakat yang baik secara moral.


• Konsep hukum alam dapat dilihat dalam ungkapan “ius quia iustum” yaitu hukum adalah keadilan atau hukum adalah aturan yang adil. • Keadilan merupakan prasyarat bagi suatu aturan agar bisa disebut hukum. Hukum yang tidak memenuhi cita rasa keadilan bukanlah hukum (van Apeldorn) • Validitas hukum tidak terletak pada bentuknya, tapi pada substansi atau isinya.


2. Hukum sebagai kaidah –kaidah positip yang berlaku pada suatu waktu tertentu dan tempat tertentu, dan terbit sebagai produk eksplisit suatu sumber kekuasaan politik tertentu yang berlegitimasi; ďƒž Konsep ini melahirkan kajian hukum yang positivistik.


ďƒž Kajian ini termasuk ranah yang banyak dikembangkan oleh teori hukum positip, yang bertolak dari pandangan bahwa hukum adalah norma-norma positip di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional. ďƒž metode yang digunakan adalah metode doktrinal berdasarkan logika deduktif untuk membangun hukum positip,


Catatan: Menurut Hans Kelsen prinsip-prinsip dasar hukum positip ada beberapa hal: Pertama, Hukum harus dipisahkan dari anasir-anasir non yuridis (seperti: etis/moral, sosiologis, politis, dsb). Kedua, Ilmu hukum termasuk dalam sollenskategori (hukum sebagai keharusan), bukan seinskategori (hukum sebagai kenyataan)


ďƒž Hukum sebagai keharusan terlepas sama sekali dari hukum sebagai kenyataan Menurut Kelsen , sein dan sollen adalah 2 dunia yang bebeda:, ďƒž Masing-masing tunduk pada undangundangnya sendiri. ďƒž Sebagai ilmuan orang tidak boleh bekerja dalam bidang sollen dengan konstruksi pemikiran dari dunia sein. Demikian sebaliknya.


ďƒž Dalam dunia sein berlaku undang-undang kausal, dan dalam dunia sollen berlaku undang-undang pertanggungan jawab. ďƒž Sehingga dengan demikian tidak boleh menyebut: “ penghukuman pencuri itu adalah akibat dari pencurian itu, tetapi ia berkata: ia seharusnya dihukum berdasarkan undang-undang pidana, yang memberikan sanksi kepada pencurianâ€? (Algra, 141).


Ketiga, Hukum merupakan sistem hirarkis yang tersusun dari peringkat terendah hingga peringkat tertinggi ( stufentheorie): ďƒž Hukum yang lebih rendah harus berdasar, bersumber, dan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi,


ďƒž Sifat yang bertentangan dari hukum yang lebih rendah mengakibatkan batalnya daya berlakunya hukum tersebut, ďƒž Semakin tinggi kedudukan hukum dalam peringkatnya semakin abstrak dan umum sifat norma yang dikandungnya (grundnorm). ďƒž Sebaliknya semakin rendah peringkatnya kedudukan hukum itu semakin nyata dan operasional sifat norma yang dikandungnya.


ďƒž Grundnorm (norma dasar) berfungsi sebagai dasar dan tujuan yang hendak dicapai oleh setiap peraturan hukum , ďƒž Dasar kepatuhan terhadap hukum bukan karena ia dibuat oleh penguasa tetapi karena ia berasal dari grundnorm tersebut, ďƒž Grundnorm berfungsi sebagai lex superior yang menjadi dasar pembentukan hukum peraturan perundang-undangan yang dibawahnya. (Hikmahanto, 340-341)


3. Hukum dalam pemikiran american sociological jurisprudence yang mengkaji “law as it decided by judges through judicial processes” .  Konsep ini melahirkan kajian yang bertolak dari pemikiran bahwa hukum adalah apa yang diputuskan hakim in concreto dan tersistimitasi sebagai “judge made law”.


 Metode yang digunakan adalah doktrinal dan non doktrinal dengan berdasarkan logika induksi untuk mengkaji “court behaviour”. Catatan: • Penekanannya pada bagaimana hukum itu diterapkan dalam kenyataan • Hukum yang sebenarnya adalah hukum yang dijalankan


• Hukum bukanlah apa yang tertulis dalam undang-undang melainkan apa yang dilakukan aparat penyelenggara hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, atau siapa saja yang melakukan fungsi pelaksanaan hukum. • Hukum adalah apa yang dibuat oleh hakim.


4. Hukum sebagai ‘law as what it is in societyâ€?. ďƒž Konsep ini melahirkan kajian yang bertolak dari pandangan bahwa hukum adalah pola perilaku sosial yang terlembaga dan eksis sebagai variabel yang empirik. ďƒž Metode yang digunakan adalah sosial/ non-doktrinal dengan pendekatan struktural/makro dan umumnya kuantitatif.


5.Kajian sosiologi dan atau antropologi hukum yang mengkaji “law as what it is in (human) actionâ€?. ďƒž Konsep ini melahirkan kajian yang bertolak dari pandangan bahwa hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik pelaku sosial sebagaimana tampak dalam interaksi antar mereka. ďƒž Metode yang digunakan adalah metode sosial/non-doktrinal dengan pendekatan interaksional /mikro dengan pendekatan analisa kualitatif.


Catatan: Dalam Teori Interaksionisme Simbolik ada beberapa prinsip sebagai berikut: ďƒž Kebudayaan tidak menentukan tindakan manusia ďƒž Individu mempunyai otonomi dalam proses interaksi sosialnya


ďƒž Berdasarkan otonomi yang dimiliki tersebut manusia mampu membuat pilihan yang bersifat independen mengenai tindakan apa yang ia lakukan. ďƒž Pilihan tindakan manusia berkaitan dengan makna atas obyek ďƒž Pilihan tindakan berdasarkan makna atas obyek ini menimbulkan pandangan relativisme dalam berpikir (Blumer)


Berdasarkan pemikiran tentang hukum sebagaimana diuraikan di atas maka kajian-kajian atau konsep hukum tersebut akan berkaitan dengan metode penelitian hukum apa yang akan digunakan.


III. Macam-macam Penelitian Hukum: Hingga dewasa ini dalam dunia akademik dikenal adanya 2 macam penelitian hukum, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empirik. Mengapa ini terjadi ? Ada 2 hal yang mempengaruhi: 1. Pembidangan ilmu hukum 2. Metode penelitian yang digunakan


1. Pembidangan Ilmu Hukum. Berdasarkan filsafat ilmu, bahwa ilmu dapat dibedakan dari 2 (dua) sudut pandangan yang berbeda yaitu sudut pandangan yang positivistik dan pandangan normatif. Pandangan positivistik melahirkan ilmu empiris dan pandangan normatif melahirkan ilmu normatif. Dari sudut pandangan tersebut ilmu hukum dapat dibedakan antara ilmu hukum normatif dan ilmu hukum empirik (Hadjon, 1997).


Soerjono Soekanto (1979) membedakan ilmu hukum dengan istilah: 1. normswissenschaft yang menelaah hukum dari sudut normatif 2.tatsachenswissenschaft yang menelaah hukum sebagai perilaku yang merupakan kenyataan dalam masyarakat hukum Atas dasar perbedaan antara ilmu hukum normatif dan ilmu hukum empirik tersebut tentu berpengaruh terhadap metode penelitian hukumnya.


2. Metode yang digunakan. Metode adalah cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan (Fuad Hassan, 1977). Cara kerja memahami ilmu hukum normatif tentu akan berbeda dengan cara kerja memahami ilmu hukum empirik. Dalam hal ini konsekuensinya adalah metode yang digunakan dalam penelitian ilmu hukum normatif tentu akan berbeda dengan metode penelitian hukum empirik.


Adanya 2 model penelitian hukum tersebut diakui oleh Hadjon (1997) sekalipun ia mengatakan bahwa jangan mengempiriskan segi-segi normatif ilmu hukum, dan sebaliknya janganlah menormatifkan segisegi empiris dalam penelitian hukum. Akan tetapi di sebagian kalangan ahli hukum ada pandangan yang berbeda tentang adanya 2 macam penelitian hukum tersebut.


3.1. Penelitian Hukum Normatif. 3.1.1. Ruang Lingkup Penelitian Hukum Normatif: Peter Mahmud Marzuki: Penelitian hukum (normatif) digambarkan sebagai berikut: ďƒž Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul.


ďƒž Adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. ďƒž Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu hukum yang diajukan. ďƒž Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi , teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.


Soetandyo Wignjosoebroto: Penelitian hukum normatif digambarkan sebagai berikut: ďƒž Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkonsepkan hukum sebagai norma. ďƒž Norma disini dalam arti baik sebagai asas moral, keadilan, maupun norma yang telah dipositipkan sebagai hukum formal.


Ada 3 (tiga) tiga aspek hukum yang dikategorikan dapat dikaji atau diteliti secara normatif yaitu: : a. hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang bernilai universal. Dalam hal ini hukum adalah asasasas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku secara universal.


b. hukum sebagai kaidah–kaidah positip merupakan produk dari kekuasaan politik: Dalam hal ini hukum adalah norma-norma positip di dalam sistem perundangundangan hukum nasional. c. hukum sebagai “law as it decided by judges through judicial processes” . Dalam hal ini hukum adalah apa yang diputuskan hakim in concreto dan tersistimitasi sebagai “judge made law”.


3.1.2. Ciri-ciri Penelitian Hukum Normatif: Ada beberapa hal yang memberikan gambaran tentang ciri-ciri penelitian hukum normatif sebagai berikut (Marzuki, 2006): 1. Sumber (Penelitian) Hukum: • Bahan hukum: baik hukum primer, sekunder, dan non hukum 1.Bahan hukum primer: Bahan hukum yang bersumber dari


o Undang-undang Dasar, o Undang-undang, o Peraturan Pemerintah, o Peraturan Pemerintah Pengganti UU o Peraturan Presiden, o Keputusan Menteri, o Peraturan Daerah, o Keputusan Kepala Daerah, o Putusan Pengadilan


2.Bahan hukum sekuder: Semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen resmi  Buku-buku teks,  Tulisan-tulisan dalam berbagai jurnal dsb. 3.Bahan non hukum  Buku-buku non hukum (yang diperlukan untuk memahami obyek kajian) • Tidak mengenal istilah data


2. Pendekatan: • Pendekatan perundang-undangan (statute approach) • Pendekatan kasus (case approach), • Pendekatan historis (historical approach), • Pendekatan perbandingann (comparative approach), •

Pendekatan konseptual (conseptual approach).


2.1. Pendekatan perundang-undangan (statute approach): ďƒž

Pendekatan perundang-undangan sangat diperlukan karena bahan hukum primer (perundang-undangan) merupakan sumber hukum utama dalam penelitian hukum normatif.

ďƒž

Kecuali untuk dalam memecahkan isu hukum itu belum ada pengaturan hukumnya. Dalam hal ini yang digunakan bukan pendekatan perundang-undangan tetapi pendekatan konseptual.


Langkah yang dilakukan adalah: ďƒž melakukan inventarisasi berbagai perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang diteliti menjadi sangat penting dan diperlukan untuk didahulukan dan selengkap mungkin ďƒž memahami isi peraturan perundangundangan (pasal-pasal) tertentu yang dijadikan bahan hukum yang diteliti, (pasal dikutip secara utuh dalam naskah/ proposal)


ďƒž mempelajari tentang konsistensi dan kesesuaian dari beberapa peraturan perundang-undangan yang dijadikan bahan hukum dalam penelitian: 1)antara undang-undang dengan undangundang lainnya, atau 2)antara undang-undang dengan UndangUndang Dasar, atau 3)antara regulasi dan undang-undang,


ďƒž memperoleh suatu pemahaman mengenai hal yang berkaitan dengan hirarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan yang dimaksud. ďƒž meneliti hirarki perundang-undangan yang telah diinventarisasi tersebut dengan menggunakan ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-undang No. 10 tahun 2004 tentang Jenis dan Hirarki Perundangundangan


ďƒž dalam meneliti hirarki perundang-undangan tersebut perlu mengkaitkan dengan asasasas dalam perundang-undangan. Ada beberapa asas penting antara lain (Sudikno,1996): i).Lex posteriori derogat legi priori: apabila undang-undang yang baru bertentangan dengan undang-undang yang lama yang mengatur materi yang sama, maka yang berlaku adalah undang-undang yang baru.


ii).Lex superior derogat legi inferiori: apabila peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah yang mengatur materi yang sama, maka peraturan perundang-undangan yang lebih tinggilah yang berlaku. iii). Lex specialis derogat legi generali: undang-undang yang khusus mengalahkan undang-undang umum apabila terjadi konflik.


ďƒž memahami materi muatan dalam perundang-undangan yang dikaji untuk mencari ratio legis dan dasar ontologis lahirnya undang-undang atau peraturan, dan mengungkap kandungan filosofi yang melatarbelakangi undang-undang tersebut. Ratio legis adalah alasan pertimbangan mengapa diperlukan ketentuan seperti itu dalam undang-undang, sedangkan Ontologis merupakan alasan tujuan lahirnya undang-undang tersebut.


ďƒž untuk memahami ratio legis dari peraturan tersebut ada beberapa langkah yang dilakukan peneliti adalah: a). menelusuri naskah akademik yang menyertai RUU dari lembaga yang mengajukan RUU tersebut. Dalam naskah akademik akan dimuat landasan filosofis memgapa undang-undang itu diperlukan b). menelusuri dan mengkaji risalah pembahasan undang-undang tersebut dalam sidang DPR


c). dalam memahami hal tersebut sikap kritis peneliti sangat diperlukan terhadap undang-undang sebagai produk politik dalam lembaga politik (DPR) yang sarat dengan berbagai kepentingan. Kepentingan ekonomi dan politik seringkali mendominasi dan menjadi tarik ulur terwujudnya ketentuan-ketentuan tertentu dalam perundang-undangan.


d). untuk memahami ratio legis, peneliti memerlukan penafsiran atau interpretasi apabila teks dari undang-undang tersebut tidak jelas, sehingga dengan demikian peneliti akan memperoleh makna yang sebenarnya terhadap ketentuan perundang-undangan tersebut untuk menjawab isu hukum yang akan diteliti.


2.2.Pendekatan Kasus (case approach): ďƒž Pendekatan kasus ini digunakan untuk memahami arti ratio decidendi dari suatu putusan hakim sebagai obyek kajian dalam suatu penelitian hukum yang dilakukan. ďƒž Untuk memahami alur pikir pendekatan kasus tersebut dapat dikemukakan beberapa langkah /hal yang harus diperhatikan sebagai berikut:


ďƒž Melakukan inventarisi berbagai putusan pengadilan yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian yang dilakukan. ďƒž Memahami ratio decidendi dari suatu keputusan hakim. Ratio decidendi adalah alasan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menentukan keputusannya.


Dalam hal memahami ratio decidendi ini langkah yang harus dilakukan peneliti adalah: a). meneliti putusan hakim yang dijadikan objek kajian/ penelitian untuk menemukan ratio decidendinya, b).dalam sistem hukum Indonesia ratio decidendi dapat ditemukan dalam kata �menimbang� pada pokok perkara.


2.3. Pendekatan Historis: ďƒž Pendekatan historis ini digunakan dalam kerangka pelacakan tentang sejarah â€?suatu undang-undang tertentuâ€? dari waktu ke waktu. Lahirnya suatu perundang-undangan tidak terlepas dari jaman pada waktu perundangundangan itu dibuat sesuai dengan kebutuhan pada jaman itu. Pendekatan historis ini dapat memberikan gambaran tentang suasana tertentu pada saat lahirnya undang-undang tersebut.


ďƒž Ada beberapa hal yang harus dipahami dalam pendekatan historis ini sebagai berikut: a). memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu dari yang menjadi objek penelitian b). memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukumnya.


2.4. Pendekatan Perbandingan: ďƒž

Pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang negara lain mengenai hal yang sama.

ďƒž

Pendekatan perbandingan juga digunakan untuk membandingkan putusan pengadilan suatu negara dengan negara lain dalam kasus yang sama.


ďƒž Adapun yang harus dipahami dari pendekatan perbandingan ini adalah: • untuk memperoleh persamaan dan perbedaan di antara undang-undang yang diperbandingkan tersebut. • untuk memahami isu yang melahirkan filosofi antara beberapa undang-undang tersebut


ďƒž Adapun yang harus dipahami dari pendekatan perundang-undangan ini adalah: •

untuk memperoleh persamaan dan perbedaan di antara undang-undang tersebut.

•

untuk memahami isu yang melahirkan filosofi antara ketentuan beberapa undangundang tersebut


• untuk memperoleh gambaran mengenai konsistensi dan filosofi yang terkandung dari beberapa undang-undang tersebut. • demikian juga mengenai perbandingan hal yang sama mengenai putusan pengadilan dari beberapa negara yang menjadi fokus kajian.


2.5. Pendekatan Konseptual: ďƒž

Pendekatan koseptual digunakan apabila belum atau tidak ada aturan hukum mengenai isu hukum yang dihadapi.

ďƒž

Adapun yang harus dipahami dalam penggunaan pendekatan konseptual ini adalah sebagai berikut:


ďƒž Peneliti membangun suatu konsep untuk dijadikan acuan di dalam penelitiannya: khususnya dengan adanya konsep baru, ďƒž dalam membangun konsep harus beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.


3. Analisis/Telaah Bahan Hukum: Analisis atau telaah terhadap bahan hukum dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut (Marzuki, 2006): 1. melakukan interpretasi/penafsiran terhadap suatu peraturan hukum (undang-undang) untuk memperoleh makna terhadap peraturan hukum (undang-undang) tersebut: Adapun macam-macam interpretasi tersebut adalah sebagai berikut (Soedikno, 1998; Marzuki, 2006:


a. Interpretasi menurut bahasa: • jika kata-kata dalam undang-undang tidak jelas • makna ketentuan undang-undang dijelaskan menurut bahasa sehari-hari yang umum. • Misalnya: istilah ”dipercayakan” dalam pasal 432 KUHP (pengangkutan). Dalam bahasa sehari-sehari barang itu ”diserahkan” kepada dinas perkeretaapian (kenyataannya) .Dalam hal pengiriman ini maka ”diserahkan” adalah berarti ”dipercayakan” sebagaimana bunyi undang-undang.


b. Interpretasi sistematis: • Menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundangundangan dengan jalan menghubungkannya dengan undangundang lain. • Misalnya: sifat pengakuan anak yang dilahirkan di luar perkawinan oleh orang tuanya, tidak cukup hanya mencari ketentuan dalam BW (psl 280-289) saja, tapi harus dihubungkan dengan pasal 278 KUHP.


c. Interpretasi historis: • merupakan penjelasan menurut terjadinya undang-undang • Ada 2 macam penafsiran historis yaitu: 1. penafsiran menurut sejarah undang (wetshistorische interpretatie) 2. penafsiran menurut sejarah hukum (rechtshistorische interpretatie).


• penafsiran menurut sejarah undangundang (wetshistorische interpretatie) yang dicari adalah: maksud atau kehendak dari pembentuk undang-undang. Dalam hal ini merujuk ke naskah akademis, risalah pembahasan di DPR, pembahasan akhir pada sidang paripurna untuk persetujuan menjadi undang-undang, sehingga dapat memberikan gambaran tentang apa yang dikehendaki oleh pembentuk undang


• penafsiran sejarah hukum (renctshistorische interpretatie) yang dicari adalah: mencari kaitannnya suatu undangundang: misalnya Burgerlijk Wetboek (BW) dengan sejarah kebelakang sebelumnya terbentuknya BW tersebut yang berkaitan dengan pengaruh hukum Perancis atau Romawi


d. Interpretasi teleologis. • penafsiran teleologis ini adalah penafsiran terhadap suatu peraturan perundangundangan yang disesuaikan dengan hubungan dan situasi. • yang ditelaah adalah pemikiran apakah yang melandasi adanya undang-undang tersebut • perlu dipahami adanya penjelasan rasional untuk apa dibuat undang-undang itu.


• Misalnya mengapa UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengalami beberapa perubahan, UU Merek, UU Hak Cipta, UU Paten cepat sekali diubah dalam waktu yang tidak terlalu lama.


• Misalnya apakah penyadapan listrik oleh orang lain dianggap pencurian sebagaimana dimaksud oleh pasal 362 KUHP? Dalam hal ini apakah aliran listrik itu termasuk barang yang dapat diambil menurut rumusan pasal 362 KUHP? Tentu perlu diketahui dan dipahami bahwa pada waktu undang-undang itu di buat belum tergambarkan adanya kemungkinan pencurian aliran listrik. (Soedikno, 1998


2. Selain melakukan interpretasi terhadap berbagai undang-undang tersebut perlu juga untuk memahami dan menelaah hubungan kausalitas yang berkaitan dengan dasar ratio legis dan ontologis dari ketentuan-ketentuan hukum yang menjadi obyek kajian. 3. Hasil interpretasi yang digunakan dan hasil telaah hubungan kausalitas tersebut merupakan prosedur yang dapat dipakai untuk mengkritisi isu hukum yang menjadi fokus penelitiannya.


3.2. Penelitian Hukum Empirik: Dalam penelitian hukum empirik, hukum tidak lagi dikonsepkan sebagai norma hukum sebagai apa yang seharusnya (”law as what ought to be”) atau hukum sebagai yang termaktub dalam kitab undang-undang (”law as what it is in the book”), tetapi dikosepkan sebagai gejala empirik yang dapat diamati di dalam kehidupan masyarakat (Soetandyo, 2006).


Oleh karena hukum dikonsepkan sebagai gejala masyarakat yang beroperasi di dunia empiris, maka hukum dapat diamati dari perilaku-perilaku masyarakat yang berkaitan dengan hukum itu. Dalam konteks hukum sebagai perilaku masyarakat yang diamati ini, von Benda Beckman (1990) menyatakan bahwa: hukum bersifat abstrak yang berada dalam keadaan statis dan tidak berdaya apa-apa tanpa adanya tindakan manusia.


Hukum tampak melakukan sesuatu dan saling berinteraksi karena adanya perilaku dan tindakan manusia.Hukum sendiri tidak bisa bertingkah laku. Bertitik tolak dari pemikiran demikian, hukum digunakan atau tidak digunakan, dijalankan atau tidak dijalankan , disalah gunakan atau tidak disalahgunakan tegantung pada faktor perilaku manusia. Sehingga dengan demikian bekerjanya hukum dalam masyarakat sangat tergantung pada tindakan manusia


3.1.3. Ciri-ciri Penelitian Hukum Empirik: 1. Sumber (Penelitian) Hukum: Penelitian hukum empirik adalah penelitian lapangan (field research), karena obyek yang akan diteliti adalah berkaitan dengan perilakuperilaku manusia dalam masyarakat yang berada di wilayah lokasi penelitian. Data lapangan (data primer) merupakan sumber hukum utama dalam penelitian hukum empirik di samping data lain (data sekunder) yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.


2. Pendekatan: • Pendekatan yuridis sosiologis (makro) • Pendekatan yuridis antropologis (mikro) 2.1. Pendekatan Yuridis Sosiologis:  Pendekatan ini mengkosepkan hukum sebagaimana adanya dalam masyarakat (law as what it is in sosiety),  Hukum dilihat sebagai gejala empirik yang dapat diamati dalam kehidupan masyarakat, apakah hukum itu berfungsi atau tidak berfungsi dalam masyarakat,


ďƒž Fungsi hukum adalah mengatur, mengarahkan dan mengendalikan tingkah laku manusia dalam masyarakat, ďƒž Berfungsinya atau tidak berfungsinya hukum ini dikaitkan dengan faktor-faktor non hukum (budaya, ekonomi, sosial,) tertentu yang ada dalam masyarakat yang bersangkutan yang mempengaruhi pilihan tindakan manusia terhadap hukum tersebut.


ďƒž Perilaku manusia dikatakan dipengaruhi oleh hukum, apabila tindakan manusia itu mengacu atau didasarkan kepada hukum yang mengatur tersebut, ďƒž untuk memahami berfungsi atau tidak berfungsinya hukum tersebut, harus beranjak dari ketentuan hukum yang mengatur mengenai hal yang kan dikaji, jika tidak demikian bukan penelitian hukum empirik, tetapi peneltian ilmu sosial (das sollen);


ďƒž peneliti harus mengetahui apa bunyi (dalam pasal-pasal) peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan yang obyek yang akan diteliti (mulai UUD, UU, PP,Perpu, dstnya) dan memahami fakta-fakta sosial yang terjadi dalam kenyataan (das sein)


2.2. Pendekatan Yuridis Antropologis: ďƒž pendekatan ini mengkosepkan hukum sebagaimana apa yang tergambar dalam alam pikiran masyarakat (“law as what it is in (human) mindâ€?). ďƒž hukum adalah manifestasi maknamakna simbolik pelaku masyarakat sebagaimana tampak dalam interaksi antar mereka.


ďƒž dalam penelitian hukum ini lebih mengedepankan hukum sebagai proses, sehingga informasi-informasi yang digali diarahkan pada apa yang dipikirkan dan dilakukan orang dalam berbagai fenomena, ďƒž fenomena adalah peristiwa atau kejadian yang berkaitan dengan seperangkat aksi dan ineterakasi yang saling terkait (Strauss dan Corbin, 1990;100).


ďƒž Informasi yang digali tidak hanya mengenai apa yg dinyatakan oleh pihak bersangkutan /informan (persepsi emik), juga informasi yang dibutuhkan peneliti yang harus ditanyakan kepada pihak yg bersangkutan (persepsi etik), ďƒž persepsi etik tersebut tentu diarahkan kepada maksud dan tujuan yang hendak dicapai dlm penelitian dari peneliti, misalnya: penyebab terjadinya, faktor-faktor yang menentukan pilihan tindakan mereka, pandangan mereka terhadap hal yang dihadapi, tujuan dan konsekuensi pilihan tindakan mereka.


ďƒž informan adalah mereka yang pernah mengalami sendiri mengenai kejadian yang ingin digali oleh peneliti. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa orang yang mengalami sendiri akan memberikan informasi mengenai apa yang ia alami, dipikirkan dan dilakukan terhadap hal-hal yang pernah dihadapi. ďƒž penggalian informasi dalam penelitian ini seringkali menggunakan teknik menggelinding (snow-ball) sampai batas kejenuhan (saturated) informasi yang diperoleh


3. Populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan unit-unit alalisis yang kualitas dan ciri-cirinya telah ditetapkan (Nazir, 1983). Oleh karena dalam suatu penelitian tidak mungkin dapat dilakukan terhadap semua populasi yang menjadi obyek penelitian, bisa ditempuh dengan jalan mengambil sebagian saja yang dianggap reperesentatif terhadap polpulasi tersebut, yang disebut dengan istilah sampel.


Sampel adalah bagian dari populasi yang akan diambil dan dianalisis sebagai obyek penelitian. Dalam penelitian hukum empirik seringkali menggunakan purposif sampling, yaitu memilih sampel berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur atau unit yang dipilih dianggap mewakili populasi


Purposive sampling didasarkan atas ciri-ciri yang telah dicermati sebelumnya misalnya: berkaitan dengan pengetahuan, pengalaman, kedudukan yang relevan dengan informasi yang ingin diperoleh peneliti. Misalnya dalam penelitian yang berkaitan dengan penegakan hukum tentu mencakup orang-orang tertentu, lembaga-lembaga tertentu yang berkait dan memahami mengenai penegakan hukum itu.


4. Analisis Data: Analisis data dalam penelitian hukum empirik dilakukan baik pada waktu pengumpulan data di lapangan maupun setelah pengumpulan data selesai. Analisis data dimulai dari kegiatan editing, yaitu memperbaiki kualitas`data serta menghilangkan keraguan-keraguan. Kegiatan editing ini antara lain tentang: 1). kelengkapan dan kesempurnaan data, 2). apa semua catatan lapangan jelas dan dapat dibaca, 3). apa semua catatan dapat dipahami, 4). apa semua data sudah cukup konsisten,


Tahapan analisa berikutnya adalah melakukan koding. Koding menurut Strauss dan Corbin (1990) ada 2 (dua) macam : 1. pengkodean terbuka (open coding), dan 2. pengkodean terpusat (axial coding). Pengkodean terbuka adalah bagian dari analisa yang berkaitan dengan penamaan fenomena berdasarkan data yang diperoleh.


Pengkodean terpusat adalah bagian dari analisa yang memfokuskan pada spesifikasi fenomena dengan menghubungkan dengan kondisi penyebabnya, konteksnya, kondisi pengantara, strategi aksi dan interakasi yang digunakan, dan konsekuensinya. Kondisi penyebab adalah kejadian yang mendorong timbulnya fenomena tersebut. Konteks adalah keadaan atau situasi dalam menghadapi suatu fenomena yang terjadi.


Kondisi pengantara adalah kondisi yang mempengaruhi dalam mengatasi problem yang dihadapi. Strategi aksi dan interaksi adalah kemampuan dalam tindakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan, Konsekuensi adalah hasil dari pilihan tindakan yang dilakukan.


Analisa berikutnya adalah menafsirkan data yang diperoleh secara induktif dan membadingkan dengan dengan teori yang ada. Pembandingan ini dimaksudkan untuk mengkaitkan temuan tersebut dengan teori yang mengkaji hal yang menjadi fokus kajian (Schlegel, 1982).



DYAH PENELITIAN HUKUM