Issuu on Google+

KREDIT


ASAL DAN ARTI KATA CREDIT CREDERE CREDO

KEPERCAYAAN TRUTH FAITH


UNSUR-UNSUR KREDIT KEPERCAYAAN  TENGGANG WAKTU  RISIKO  PRESTASI 


FUNGSI KREDIT MENINGKATKAN DAYA GUNA UANG  MENINGKATKAN PEREDARAN UANG  MENINGKATKAN PEREDARAN BARANG  STABILITAS EKONOMI NASIONAL  PEMERATAAN PENDAPATAN  SEMANGAT BERUSAHA  HUBUNGAN INTERNASIONAL 


PENGERTIAN KREDIT DALAM UU PERBANKAN (PASAL 1 ANGKA 11 UU 10/1998)

“KREDIT ADALAH PENYEDIAAN UANG ATAU TAGIHAN YANG DAPAT DIPERSAMAKAN DENGAN ITU, BERDASARKAN PERSETUJUAN ATAU KESEPAKATAN PINJAM-MEMINJAM ANTARA BANK DENGAN PIHAK LAIN YANG MEWAJIBKAN PIHAK PEMINJAM UNTUK MELUNASI UTANGNYA SETELAH JANGKA WAKTU TERTENTU DENGAN PEMBERIAN BUNGA”


PENGGOLONGAN KREDIT JANGKA WAKTU  TUJUAN PENGGUNAAN  OBJEK YANG DITRANSFER  CARA PENARIKAN  JUMLAH KREDITUR  JAMINAN / AGUNAN  DLL 


KEBIJAKAN PRINSIP KEHATIANHATIAN DALAM PERKREDITAN 

BANK UMUM WAJIB MEMILIKI DAN MENERAPKAN PEDOMAN PERKREDITAN DAN PEMBIAYAAN BERDASAR PRINSIP SYARIAH, SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG DITETAPKAN OLEH BI (PASAL 8 (2) UU 10/1998) DALAM MEMBERIKAN KREDIT ATAU PEMBIAYAAN BERDASAR PRINSIP SYARIAH DAN MELAKUKAN KEGIATAN KEGIATAN USAHA LAINNYA, BANK WAJIB MENEMPUH CARA-CARA YANG TIDAK MERUGIKAN BANK DAN KEPENTINGAN NASABAH YANG MEMPERCAYAKAN DANANYA KEPADA BANK (PASAL 29 (2) UU 10/1998)

BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT (BMPK) (PASAL 11

BANK DILARANG MEMBERIKAN KREDIT UNTUK MEMBAYAR PAJAK, MEMBELI SAHAM DAN MODAL KERJA JUAL BELI SAHAM. SEMUA KREDIT HARUS DALAM BENTUK TERTULIS BANK DILARANG MEMBERI KREDIT KEPADA BIDANG-BIDANG YANG DIPERHITUNGKAN KURANG SEHAT

 

7/1992 JT 10/1998)

UU


PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK DALAM TINGKAT SUKU BUNGA BANK INDONESIA MEMBEBASKAN BANK UNTUK MENENTUKAN TINGKAT SUKU BUNGA  SBI 


SIKLUS PERKREDITAN PELUNASAN KREDIT

PERMOHONAN KREDIT

PENGAWASAN KREDIT

ANALISIS KREDIT

DROPPING KREDIT

KEPUTUSAN KREDIT

PENGIKATAN JAMINAN

PERJANJIAN KREDIT


TAHAP I: PERMOHONAN KREDIT BANK HANYA AKAN MEMBERIKAN KREDIT JIKA DIAJUKAN SECARA TERTULIS  PERMOHONAN HARUS BERISI INFORMASI YANG LENGKAP  BANK AKAN MEMERIKSA KEBENARANNYA 


TAHAP II: ANALISIS KREDIT DASAR: PASAL 8 (1) UU 10/1998 “DALAM MEMBERIKAN KREDIT ATAU PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH, BANK UMUM WAJIB MEMPUNYAI KEYAKINAN BERDASARKAN ANALISIS YANG MENDALAM ATAS ITIKAD DAN KEMAMPUAN SERTA KESANGGUPAN NASABAH DEBITUR UNTUK MELUNASI UTANGNYA ATAU MENGEMBALIKAN PEMBIAYAAN DIMAKSUD SESUAI DENGAN YANG DIPERJANJIKAN”


PENJELASAN PASAL 8 UU 10/1998 1. 2.

3.

4.

5.

PRINSIP KEHATI-HATIAN DIKAITKAN DENGAN RISIKO KREDIT/PEMBIAYAAN JAMINAN KREDIT/PEMBIAYAAN ARTINYA KEYAKINAN ATAS KEMAMPUAN DAN KESANGGUPAN NASABAH DEBITUR UNTUK MELUNASI KEWAJIBANNYA SESUAI PERJANJIAN DALAM MEMPEROLEH KEYAKINAN TERSEBUT DILAKUKAN PENILAIAN TERHADAP WATAK, KEMAMPUAN, MODAL, AGUNAN DAN PROSPEK USAHA AGUNAN HANYA SEBAGAI SALAH SATU UNSUR ANALISIS, DAPAT BERUPA BARANG, PROYEK ATAU HAK TAGIH YANG DIBIAYAI DARI KREDIT YBS KREDIT HARUS MEMPERHATIKAN HASIL ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL)


PRINSIP ANALISIS KREDIT BENTUK/ FORMAT/ KEDALAMAN/ DISESUAIKAN DENGAN JUMLAH DAN JENIS KREDIT  HARUS MENGGAMBARKAN KONSEP HUBUNGAN TOTAL PERMOHONAN KREDIT  ANALISIS HARUS LENGKAP, AKURAT, OBJEKTIF 


3R RETURN

(PENGEMBALIAN

DANA) REPAYMENT (PELUNASAN) RISK TAKING (RISIKO)


6 ASPEK 1. 2. 3. 4. 5. 6.

ASPEK YURIDIS ASPEK PASAR DAN PEMASARAN ASPEK TEKNIS ASPEK MANAJEMEN ASPEK KEUANGAN ASPEK SOSIAL-EKONOMIS


4 P KEMAMPUAN  PERSONALITY  PURPOSE  PROSPECT  PAYMENT


5C CHARACTER  CAPACITY / CAPABILITY  CAPITAL  COLLATERAL  CONDITION OF ECONOMICS ( + CONSTRAIN) 


TAHAP III: KEPUTUSAN PEMBERIAN KREDIT DISESUAIKAN DENGAN KONDISI MASING-MASING BANK (SELF REGULATORY BANKING) (SK DIREKSI BI 27/95 DAN SEBI 27/95)

“TENTANG KEWAJIBAN PENYUSUNAN PELAKSANAAN PERKREDITAN BANK BAGI BANK UMUM” PROSEDUR PERKEDITAN YANG SEHAT (PERSETUJUAN, DOKUMENTASI, ADMINISTRASI, PENGAWASAN)


TAHAP IV: PERJANJIAN KREDIT


BENTUK PERJANJIAN KREDIT 

SOEBEKTI, MARIAM DARUS BADRULZAMAN, MUNIR FUADY: PERJANJIAN KREDIT SEBAGAI PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM (1754 S.D. 1769 KHUPERDATA)

SUTAN REMY SJAHDENY: PERJANJIAN KREDIT SEBAGAI PERJANJIAN TIDAK BERNAMA


4 ALASAN SUTAN REMY SJAHDEINY PERJANJIAN KREDIT

PINJAM MEMINJAM

BERSIFAT KONSENSUIL, SEHINGGA PERJANJIAN TERJADI SEJAK ADA KESEPAKATAN

PERJANJIAN TERJADI SAAT PENYERAHAN

PENGGUNAAN DANA HARUS SESUAI DENGAN TUJUAN

PINJAM MEMINJAM DENGAN OBJEK UANG BEBAS DIPERGUNAKAN OLEH DEBITUR

PENYERAHAN DAPAT DILAKUKAN LANGSUNG, CEK, PEMINDAHBUKUAN

PENYERAHAN SECARA LANGSUNG

TERDAPAT PENGAWASAN KREDIT TIDAK TERDAPAT PENGAWASAN PINJAMAN


ALASAN GUNARTO SUHARDI 

 

DALAM KUHPERDATA TERDAPAT KETENTUAN PINJAM MEMINJAM BARANG YANG DIPERGUNAKAN HABIS (BERAS, UANG DLL) UANG DALAM ILMU EKONOMI MONETER DAPAT DIPERJUAL-BELIKAN DAN DIPINJAMKAN DALAM BERBAGAI TRANSAKSI PASAR UANG UNTUK MENGISI KEKOSONGAN HUKUM. SEHINGGA KETENTUAN PASAL YANG TERKAIT DENGAN BUNGA DAN SYARAT PENGEMBALIAN MASIH DAPAT BERLAKU BAGI KREDIT BANK PERMASALAHAN BAGI PK (KONSENSUIL, PENGGUNAAN DLL) BUKAN ALASAN YANG KUAT UNTUK TIDAK BERLAKUNYA KUHPERDATA PERJANJIAN KREDIT DAPAT DIKATEGORIKAN SEBAGAI PERJANJIAN BERSYARAT PENGERTIAN KREDIT DALAM UU PERBANKAN (pasal 1 angka 11 UU 10/1998) DENGAN TAMBAHAN PERSYARATAN, A.L. TERTULIS, TUJUAN PENGGUNGAAN DLL


FUNGSI PERJANJIAN KREDIT  PERJANJIAN

KREDIT SEBAGAI PERJANJIAN POKOK  ALAT BUKTI BATASAN-BATASAN HAK DAN KEWAJIBAN BAGI PARA PIHAK  MONITORING KREDIT


ISI PERJANJIAN KREDIT BANK


ISI PERJANJIAN KREDIT BANK I. IDENTITAS PARA PIHAK

(BANK, DEBITUR PERORANGAN/BADAN USAHA, DASAR HUKUM, KEDUDUKAN PARA PIHAK)

II. KLAUSULA REPRESENTATION & WARRANTIES

(BERISI FAKTA DARI NASABAH, A.L.: STATUS HUKUM, KEADAAN KEUANGAN DLL)


III. TUJUAN PEMBERIAN KREDIT (JENIS KREDIT) IV. BIAYA-BIAYA

V. KLAUSULA BARANG AGUNAN


VI. KLAUSULA CONDITION PRECEDENT

(SYARAT TANGGUH YANG HARUS DIPENUHI SEBELUM PENARIKAN PERTAMA)

VII. KLAUSULA AFFIRMATIVE COVENANT

(SEGALA SESUATU YANG HARUS DILAKUKAN SELAMA PERJANJIAN BERLANGSUNG)


VIII. KLAUSULA NEGATIVE COVENANT

(SEGALA SESUATU YANG DILARANG DILAKUKAN SELAMA PERJANJIAN KREDIT BERLANGSUNG)

IX. KLAUSULA TINDAKAN YANG DAPAT DIAMBIL BANK DALAM RANGKA PENGAWASAN, PENGAMANAN DAN PENYELAMATAN KREDIT


X. TIGGER CLAUSE/ EVENT OF DEFAULT

(PENYELESAIAN ISI PERJANJIAN SECARA SEPIHAK WALAU PERJANJIAN BELUM BERAKHIR)

XI. KLAUSULA DEBET AUTHORIZATION

(KLAUSULA YANG MEMBERI KEWENANGAN KEPADA BANK UNTUK MENDEBET REKENING DEBITUR )


XII. KLAUSULA BUNGA RAMPAI / MISSCELANOUS

(TAAT KEPADA PERATURAN BANK, TEMPAT PENYETORAN, FORMAT SURAT DLL)

XIII. KLAUSULA ARBITRASE / DISPUTE SETTLEMENT

XIV. KLAUSULA PENUTUP


TAHAP V

PENGIKATAN JAMINAN / AGUNAN KREDIT


JAMINAN DALAM UU PERBANKAN 1.

2.

3.

PASAL 24 (1) UU 14/1967: “BANK UMUM TIDAK MEMBERIKAN KREDIT TANPA JAMINAN KEPADA SIAPAPUN JUGA” PASAL 8 UU 7/1992: “DALAM MEMBERIKAN KREDIT BANK UMUM WAJIB MEMPUNYAI KEYAKINAN ATAS KEMAMPUAN DAN KESANGGUPAN DEBITUR UNTUK MELUNASI UTANGNYA SESUAI DENGAN YANG DIPERJANJIKAN” PASAL 8 (1) UU 10/1998: ”DALAM MEMBERIKAN KREDIT ATAU PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH, BANK UMUM WAJIB MEMPUNYAI KEYAKINAN BERDASARKAN ANALISIS YANG MENDALAM ATAS ITIKAD DAN KEMAMPUAN SERTA KESANGGUPAN NASABAH DEBITUR UNTUK MELUNASI UTANGNYA ATAU MENGEMBALIKAN PEMBIAYAAN DIMAKSUD SESUAI DENGAN YANG DIPERJANJIKAN


PERMASALAHAN HUKUM PENGHAPUSAN KEWAJIBAN JAMINAN KREDIT PERBANKAN (GUNARTO SUHARDI)

 

  

“KEYAKINAN” ADALAH SESUATU YANG SULIT DIUKUR. APABILA “KEYAKINAN” TELAH DIBANGUN BERDASAR ANALISIS KREDIT DENGAN STANDAR INTERNASIONAL, MAKA TIDAK ADA DEBITUR YANG DAPAT MEMPEROLEH KREDIT. “KEYAKINAN” YANG DIPEROLEH BERDASAR ANALISIS, HANYA DAPAT DIPASTIKAN BILA ADA “COLLATERAL” ATAU AGUNAN KETENTUAN TIDAK ADANYA KEWAJIBAN ATAS JAMINAN JUGA TIDAK MELARANG BANK UNTUK MEMINTA JAMINAN. SECARA PRINSIP, KETENTUAN PENGHAPUSAN JAMINAN TIDAK SERASI ATAU TIDAK SINKRON DENGAN PASAL 1131 KUHPERDATA (SEGALA HAK KEBENDAAN SI BERHUTANG, BAIK YANG BERGERAK AUPUN TIDAK BERGERAK, BAIK YANG SUDAH ADA MAUPUN YANG BARU AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, MENJADI TANGGUNGAN UNTUK SEGALA PERIKATAN)


AGUNAN DALAM UU PERBANKAN PASAL 1 ANGKA 23 UU 10/1998

“ AGUNAN ADALAH JAMINAN TAMBAHAN YANG DISERAHKAN NASABAH DEBITUR KEPADA BANK DALAM RANGKA PEMBERIAN FASILITAS KREDIT ATAU PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH”


FUNGSI AGUNAN BANK MENDAPAT HAK DAN KEKUASAAN UNTUK PELUNASAN APABILA DEBITUR INGKAR JANJI  MENDORONG NASABAH DEBITUR BERPERAN AKTIF DALAM KEGIATAN USAHANYA  MENDORONG TERPENUHINYA PERJANJIAN KREDIT 


BAGAIMANA AGUNAN YANG BAIK? SECURED (DIIKAT SECARA JURIDIS PERFECT, SEHINGGA TIDAK ADA KLAIM DARI PIHAK LAINNYA)  WORTHY AND MARKETABLE (HARGA / NILAI JAMINAN CUKUP TINGGI SEHINGGA DAPAT MENUTUP KREDIT DAN LAKU DIJUAL) 


BAGAIMANA PENGIKATAN YANG AMAN? •

BENDA TETAP

BENDA BERGERAK

TANAH (UU HAK TANGGUNGAN 4/1996) - HM, HGU, HGB, HP - HAK TANGGUNGAN MEMILIKI TINGKATAN - WAJIB DIDAFTARKAN DI KANTOR PERTANAHAN - SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN MEMILIKI KEKUATAN EKSEKUTORIAL HIPOTIK UNTUK KAPAL DENGAN MIN 20 DEATH WEIGHT TON (DWT), MILIK WNI DAN BERBENDERA INDONESIA, DIDAFTARKAN DI KANTOR SYAHBANDAR SETEMPAT - KUH PERDATA BUKU II - NO PELAYARAN 2/1992 - PP 23/1985

• • •

GADAI (KUH PERDATA) - SURAT BERHARGA, SAHAM, SERTIFIKAT DEPOSITO FIDUCIA (UU FIDUCIA NO 42/1999) - SEPEDA MOTOR, MOBIL CESSIE (KUASA POTONG GAJI, PENSIUN)


TAHAP VI:

DROPPING KREDIT


PENCAIRAN KREDIT APABILA TELAH DIPENUHINYA PERSARATAN YANG TELAH DISEPAKATI DALAM PERJANJIAN KREDIT  PENARIKAN DALAM JUMLAH YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN ATAU JADWAL  PENCAIRAN DAPAT DILAKUKAN BAIK MELALUI REKENING NASABAH MAUPUN PERUSAHAAN REKANAN 


TAHAP VII:

PENGAWASAN KREDIT


TUJUAN PENGAWASAN KREDIT

MENCEGAH SEDINI MUNGKIN TIMBULNYA KREDIT YANG TIDAK SEHAT


RUANG LINGKUP PENGAWASAN KREDIT       

APAKAH KREDIT DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN APAKAH KREDIT DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN PERJANJIAN KREDIT APAKAH LAPORAN BERKALA BENAR ATAU SESUAI DENGAN KENYATAAN VISIT/ KUNJUNGAN SECARA PERIODIK (ON THE SPOT) KONSULTASI TERSTRUKTUR ANTARA BANK DENGAN NASABAH DEBITUR SISTEM PERINGATAN MEMANTAU CADANGAN PENGHAPUSAN KREDIT


MUTU KREDIT

(KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF) 1. 2.

KREDIT LANCAR KREDIT BERMASALAH - KREDIT KURANG LANCAR - KREDIT DIRAGUKAN - KREDIT MACET


TAHAP VIII:

PELUNASAN KREDIT


TENTANG KREDIT