Issuu on Google+

RAHASIA BANK


PENGERTIAN 

RAHASIA SESUATU YANG DIPERCAYAKAN SESEORANG UNTUK TIDAK DICERITAKAN KEPADA ORANG YANG TIDAK BERWENANG MENGETAHUINYA

RAHASIA BANK SESUATU YANG DIPERCAYAKAN NASABAH KEPADA BANK AGAR TIDAK DICERITAKAN KEPADA ORANG LAIN YANG TIDAK BERWENANG MENGETAHUI


TEORI RAHASIA BANK (Muhammad Djumhana) 

TEORI RAHASIA BANK BERSIFAT MUTLAK (ABSOLUTELY THEORY) BANK BERKEWAJIBAN UNTUK MENYIMPAN RAHASIA NASABAH YANG DIKETAHUI BANK KARENA KEGIATAN USAHANYA DALAM KEADAAN APAPUN, BIASA ATAU DALAM KEADAAN LUAR BIASA.

TEORI RAHASIA BANK BERSIFAT NISBI BANK DIPERBOLEHKAN MEMBUKA RAHASIA NASABAHNYA, APABILA UNTUK KEPENTINGAN YANG MENDESAK, MISALNYA UNTUK KEPENTINGAN NEGARA.


SEJARAH RAHASIA BANK DI INDONESIA


UU 23 PRP TAHUN 1960 TENTANG RAHASIA BANK  

ISI: 7 PASAL PASAL 2: BANK TIDAK BOLEH MEMBERIKAN KETERANGAN-KETERANGAN TENTANG KEADAAN KEUANGAN LANGGANANNYA YANG TERCATAT PADANYA DAN HAL-HAL LAIN YANG HARUS DIRAHASIAKAN OLEH BANK MENURUT KELAZIMAN, KECUALI PERPAJAKAN DAN KEPENTINGAN PERADILAN LANGGANAN BANK ADALAH ORANG-ORANG YANG MEMPERCAYAKAN UANGNYA PADA BANK, MENERIMA CEK, BUNGA DARI BANK DAN LAIN SEBAGAINYA


•RAHASIA BANK HANYA BERLAKU UNTUK NASABAH DEPOSAN •DICABUT DENGAN LAHIRNYA UU 14/1967 TENTANG POKOKPOKOK PERBANKAN


UU 14 TAHUN 1967 TENTANG POKOK-POKOK PERBANKAN PASAL 36: BANK TIDAK BOLEH MEMBERIKAN KETERANGAN2 TENTANG KEADAAN KEUANGAN NASABAHNYA YANG TERCATAT PADANYA DAN HAL-HAL LAIN YANG HARUS DIRAHASIAKAN OLEH BANK MENURUT KELAZIMAN DALAM DUNIA PERBANKAN, KECUALI DALAM HAL-HAL YANG DITENTUKAN DALAM UU INI


••RAHASIA RAHASIA BANK BANK MASUK MASUK DALAM DALAM UU UU PERBANKAN, PERBANKAN, TIDAK TIDAK TERPISAH TERPISAH DALAM DALAM UU UU TERSENDIRI TERSENDIRI ••TIDAK TIDAK TERDAPAT TERDAPAT RUMUSAN RUMUSAN YANG YANG JELAS JELAS TENTANG TENTANG RAHASIA RAHASIA BANK BANK DIBUTUHKAN DIBUTUHKAN SUATU SUATU PENAFSIRAN PENAFSIRAN RESMI RESMI BANK BANK INDONESIA INDONESIA


SURAT EDARAN BANK INDONESIA NO. 2/337/UPPB/PbB PERIHAL PENAFSIRAN TENTANG PENGERTIAN RAHASIA BANK TANGGAL 11 SEPTEMBER 1969  KEADAAN KEUANGAN YANG TERCATAT PADANYA ADALAH KEADAAN MENGENAI KEUANGAN YANG TERDAPAT PADA BANK YANG MELIPUTI SEGALA SIMPANANNYA YANG TERCANTUM DALAM SEMUA POS PASIVA, DAN SEGALA POS AKTIVA YANG MERUPAKAN PEMBERIAN KREDIT DALAM BERBAGAI MACAM BENTUK KEPADA YANG BERSANGKUTAN


SURAT EDARAN BANK INDONESIA NO. 2/337/UPPB/PbB PERIHAL PENAFSIRAN TENTANG PENGERTIAN RAHASIA BANK TANGGAL 11 SEPTEMBER 1969 

HAL-HAL LAIN YANG HARUS DIRAHASIAKAN OLEH BANK MENURUT KELAZIMAN DALAM DUNIA PERBANKAN, IALAH SEGALA KETERANGAN ORANG ATAU BADAN YANG DIKETAHUI OLEH BANK KARENA KEGIATAN DAN USAHANYA, YAITU: PEMBERIAN PELAYANAN, DAN JASA DALAM LALU LINTAS UANG, BAIK DALAM MAUPUN LUAR NEGERI PENDISKONTOAN. DAN JUAL-BELI SURAT BERHARGA PEMBERIAN RUMAH


RAHASIA RAHASIA BANK BANK MENCAKUP MENCAKUP NASABAH: NASABAH: •• DEPOSAN, DEPOSAN, •• DEBITUR, DEBITUR, DAN DAN •• KEGIATAN KEGIATAN DALAM DALAM SISTEM SISTEM PEMBAYARAN PEMBAYARAN


RAHASIA BANK DALAM UU 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN PENGERTIAN: PASAL 1 ANGKA 16 “RAHASIA BANK ADALAH SEGALA SESUATU YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEUANGAN DAN HAL-HAL LAIN DARI NASABAH BANK YANG MENURUT KELAZIMAN DUNIA PERBANKAN WAJIB DIRAHASIAKAN”


RAHASIA BANK DALAM UU 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN PASAL 40 AYAT 1: BANK DILARANG MEMBERIKAN KETERANGAN YANG DICATAT PADA BANK TENTANG KEADAAN KEUANGAN DAN HAL-HAL LAIN DARI NASABAHNYA, YANG WAJIB DIRAHASIAKAN OLEH BANK MENURUT KELAZIMAN DALAM DUNIA PERBANKAN


• NASABAH MENCAKUP

NASABAH AKTIVA DAN PASIVA

• KELAZIMAN: MIS. CARA SIMPAN DAN TARIK DANA, BESAR DEPOSITO, JUMLAH KREDIT, BESAR BUNGA DLL • DIATURNYA TENTANG PIHAK TERAFILIASI (DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, PEJABAT, KARYAWAN DLL)


PENGECUALIAN RAHASIA BANK DALAM UU 7 TAHUN 1992  

PASAL 41: KEPENTINGAN PERPAJAKAN PASAL 42: KEPENTINGAN PERADILAN DALAM PERKARA PIDANA PASAL 43: DALAM PERKARA PERDATA ANTARA BANK DENGAN NASABAH PASAL 44: TUKAR-MENUKAR INFORMASI ANTAR BANK


RAHASIA BANK DALAM UU 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN UU 7 TAHUN 1992 TENTANGPERBANKAN PENGERTIAN: PASAL 1 ANGKA 28 “RAHASIA BANK ADALAH SEGALA SESUATU YANG BERHUBUNGAN DENGAN KETERANGAN MENGENAI NASABAH PENYIMPAN DAN SIMPANANNYA”


RAHASIA RAHASIA BANK BANK HANYA HANYA TERBATAS TERBATAS KEPADA KEPADA NASABAH NASABAH PENYIMPAN PENYIMPAN (DEPOSAN) (DEPOSAN) DAN DAN SIMPANANNYA SIMPANANNYA SAJA SAJA


PENGECUALIAN RAHASIA BANK DALAM UU 10 TAHUN 1998 PASAL 41 (1): “UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN PIMPINAN BANK INDONESIA ATAS PERMINTAAN MENTRI KEUANGAN BERWENANG MENGELUARKAN PERINTAH TERTULIS KEPADA BANK AGAR MEMBERIKAN KETERANGAN DAN MEMPERLIHATKAN BUKTIBUKTI TERTULIS SERTA SURAT-SURAT MENGENAI KEADAAN KEUANGAN NASABAH PENYIMPAN TERTENTU KEPADA PEJABAT PAJAK”


PENGECUALIAN RAHASIA BANK DALAM UU 10 TAHUN 1998 PASAL 42 (1): “UNTUK KEPENTINGAN PERADILAN DALAM PERKARA PIDANA, PIMPINAN BANK INDONESIA DAPAT MEMBERIKAN IZIN KEPADA POLISI, JAKSA ATAU HAKIM UNTUK MEMPEROLEH KETERANGAN DARI BANK MENGENAI SIMPANAN TERSANGKA ATAU TERDAKWA PADA BANK”


PENGECUALIAN RAHASIA BANK DALAM UU 10 TAHUN 1998 PASAL 41 A (1): “UNTUK PENYELESAIAN PIUTANG BANK YANG TELAH DISERAHKAN KEPADA BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA/PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA, PIMPINAN BANK INDONESIA MEMBERIKAN IZIN KEPADA PEJABAT BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA/PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA UNTUK MEMPEROLEH KETERANGAN DARI BANK MENGENAI SIMPANAN NASABAH DEBITUR”


PENGECUALIAN RAHASIA BANK DALAM UU 10 TAHUN 1998 PASAL 43: “DALAM PERKARA PERDATA ANTARA BANK DENGAN NASABAHNYA, DIREKSI BANK YANG BERSANGKUTAN DAPAT MENGINFORMASIKAN KEPADA PENGADILAN TENTANG KEADAAN KEUANGAN NASABAH YANG BERSANGKUTAN DAN MEMBERIKAN KETERANGAN LAIN YANG RELEVAN DENGAN PERKARA TERSEBUT”


PENGECUALIAN RAHASIA BANK DALAM UU 10 TAHUN 1998 PASAL 44 (1): “DALAM RANGKA TUKAR MENUKAR INFORMASI ANTAR BANK, DIREKSI BANK DAPAT MEMBERITAHUKAN KEADAAN KEUANGAN NASABAHNYA KEPADA BANK LAIN”


PENGECUALIAN RAHASIA BANK DALAM UU 10 TAHUN 1998 PASAL 44 A (1): “ATAS PERMINTAAN, PERSETUJUAN ATAU KUASA DARI NASABAH PENYIMPAN YANG DIBUAT SECARA TERTULIS, BANK WAJIB MEMBERIKAN KETERANGAN MENGENAI SIMPANAN NASABAH PENYIMPAN PADA BANK YBS KEPADA PIHAK YANG DITUNJUK OLEH NASABAH PENYIMPAN TERSEBUT”


PENGECUALIAN RAHASIA BANK DALAM UU 10 TAHUN 1998 PASAL 44 A (2): “DALAM HAL NASABAH PENYIMPAN TELAH MENINGGAL DUNIA, AHLI WARIS YANG SAH DARI PENYIMPAN YANG BERSANGKUTAN BERHAK MEMPEROLEH KETERANGAN MENGENAI SIMPANAN NASABAH PENYIMPAN TERSEBUT”


PENGECUALIAN RAHASIA BANK DALAM UU 10/1998: 1. IJIN DARI PEMERINTAH/BI (PAJAK, PIUTANG BANK YANG DISERAHKAN BUPLN/PUPN, PERADILAM DALAM PERKARA PIDANA)

2. TANPA IJIN

(PERKARA PERDATA, TUKAR INFORMASI ANTAR BANK, KUASA NASABAH, AHLI WARIS)


PENGECUALIAN RAHASIA BANK DI LUAR UU PERBANKAN SURAT MAHKAMAH AGUNG NO. KMA/694/R.45/XII/2004 PERIHAL PERTIMBANGAN HUKUM ATAS PELAKSANAAN KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) BERISI PENEGASAN BAHWA KETENTUAN PASAL 12 UU 30 TAHUN 2002 TENTANG KPK MERUPAKAN KETENTUAN KHUSUS (LEX SPECIALIS) YANG MEMBERIKAN KEWENANGAN KEPADA KPK DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN”


PENGECUALIAN RAHASIA BANK DI LUAR UU PERBANKAN PROSEDUR IJIN MEMBUKA RAHASIA BANK SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 42 UU PERBANKAN TIDAK BERLAKU BAGI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI.


SANKSI ATAS KETENTUAN RAHASIA BANK DALAM UU PERBANKAN


BENTUK SANKSI: PIDANA DAN DENDA SECARA AKUMULATIF 

PASAL 47 (1): TANPA MEMBAWA PERINTAH TERTULIS ATAU TANPA IJIN MEMAKSA BANK ATAU PIHAK TERAFILIASI UNTUK MEMBERI KETERANGAN DIANCAM PIDANA PENJARA 2 - 4 TAHUN, DAN DENDA 10 - 200 M PASAL 47 (2): ANGGOTA DIREKSI, KOMISARIS ATAU PIHAK TERAFILIASI YANG SENGAJA MEMBERI KETERANGAN DIANCAM PIDANA PENJARA 2 – 4 TAHUN DAN DENDA 4 – 800 M PASAL 47 A: ANGGOTA DIREKSI, KOMISARIS ATAU PIHAK TERAFILIASI YANG SENGAJA TIDAK MEMBERIKAN KETERANGAN, DIANCAM PIDANA PENJARA 2 – 7 TAHUN DAN DENDA 4 – 15 M


RAHASIA BANK