Issuu on Google+

16 Halaman l Edisi XXXXVII/ 11 Juni - 17 Juni 2014

7 l Bekerja Maksimal untuk Lampung

T E R U J I T E P E R C AYA

Tim Pemenangan Adu Hitam SETIAP peserta selalu ingin menang kompetisi, begitu juga dengan para pendukung dan tim pemenangannya. Namun, tentunya dengan cara-cara yang baik dan tidak dengan membuat lawan terzalimi.

S

eperti juga pada pemilu presiden, kandidat tak mungkin bisa berjalan sendiri dalam kompetisi itu. Perlu ada tim dan para pendukung untuk menyosialisasikan program kerja dan visi-misi di seluruh Nusantara yang sangat luas. Masing-masing pasangan kandidat pun telah membentuk timnya, Prabowo-Hatta dengan Koalisi Merah Putih dan Jokowi-JK dengan Tim Indonesia Hebat. Sayang, sejak sebelum dimulainya kampanye, masing-maisng tim pemenangan dan para pendukung telah mengeluarkan beragam cara “hitam”. Bukannya mengeluarkan visi-misi dan program, justru mengeluarkan beragam pernyataan atau data-data hitam tentang lawannya. Hal itu dibenarkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Lembaga itu mengaku sejauh ini telah menerima tujuh pengaduan kecurangan pemilu yang sebagian besar berbentuk kampanye hitam di media sosial. “Agak lebih parah (kampanye hitam melalui media sosial) sekarang ini,” kata anggota Bawaslu, Nelson Simanjuntak, beberapa waktu lalu. Pengamat komunikasi Universitas Diponegoro Semarang, Triyono Lukmantoro, mengatakan memang akan ada titik kejenuhan bagi para pengguna jejaring sosial terhadap apa yang sekarang terjadi (Pilpres 2014). Kejenuhan itu hal yang wajar saat sebagian besar para pengguna internet, khususnya yang menggunakan jejaring sosial, harus bertemu dengan hal-hal yang berkaitan dengan Pemilihan Presiden 2014, termasuk juga dengan publikasi serta kampanye hitam yang juga hadir di dalamnya.

“Mereka (pengguna internet dan jejaring sosial) mungkin berharap bisa mendapatkan informasi yang benar atau visi dan misi kandidat tertentu. Ternyata di media sosial disuguhi berbagai kampanye hitam. Kalau media sosial isinya lebih banyak saling hujat, tentu bisa bikin bosan,” kata Triyono.

Kampanye hitam itu pun tak lepas dari perhatian Majelis Ulama Indonesia (MUI). Lembaga itu mengimbau pendukung menghentikan saling serang kampanye hitam dan fitnah. “Kepada pasangan caprescawapres, tim sukses dan pendukung masing-masing agar mengedepankan persaingan sehat (fastabiqul khairat) dengan menjunjung tinggi persaudaraan kebangsaan, menghentikan segala bentuk kampanye hitam, penyebaran fitnah, gibah, serta pertentangan yang bersifat suku, agama, ras dan antargolongan (SARA),” ujar Ketua Umum MUI Din Syamsuddin. (U1)

n ferial


Interupsi

l

2 11 Juni 2014

indeks :

Serangan Kampanye Hitam dan Negatif

M

AKIN dekatnya pelaksanaan pemilu presiden, tim pemenangan dua pasangan kandidat terus melakukan berbagai upaya menaikkan elektabilitas. Namun, upaya yang dilakukan tidak lagi dengan cara-cara elegan. Berikut hasil surveinya tentang sentimen negatif di dunia maya.

5

perempuan Wakil Rakya Perempuan Harus Didukung

6

ORATOR Nyaman dengan Berpolitik . . .

9

Prabowo-Hatta : 13,5%

PILAR

Kampanye Hitam

Kampanye Negatif

GAGAS Babinsa Lampaui Batas . . .

Jokowi-JK : 94,9%

Prabowo-Hatta : 5,1%

Sumber: PoliticaWave.com

Program Pemberantasan Korupsi Capres Masih Sederhana . . .

10

688

Jokowi-JK : 85,5%

Metode: Monitoring dan analisis terhadap sentimen negatif terkait pasangan Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta dari tanggal 1—31 Mei 2014. Analisis percakapan dilakukan di Twitter, Facebook, online forum, blog, Youtube, dan online news. n T E R U J I T E P E R C AYA

Direktur Utama: Raphael Udik Yunianto. Pemimpin Umum: Bambang Eka Wijaya. Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Gaudensius Suhardi. Wakil Pemimpin Redaksi: Iskandar Zulkarnain. Pemimpin Perusahaan: Prianto A. Suryono. Dewan Redaksi Media Group: Saur M. Hutabarat (Ketua), Bambang Eka Wijaya, Djadjat Sudradjat, Elman Saragih, Laurens Tato, Lestari Moerdijat, Rahni Lowhur Schad, Suryopratomo, Toeti Adhitama, Usman Kansong. Kepala Divisi Pemberitaan: D. Widodo, Kepala Divisi Content Enrichment: Iskak Susanto. Kepala Divisi Percetakan: Kresna Murti, Asisten Kepala Divisi Pemberitaan: Umar Bakti, Sekretaris Redaksi: M. Natsir. T E R U J I T E P E R C AYA Redaktur: Hesma Eryani, Lukman Hakim, Muharam Chandra Lugina, Musta’an Basran, Nova Lidarni, Sri Agustina, Sudarmono, Trihadi Joko, Wiwik Hastuti, Zulkarnain Zubairi. Asisten Redaktur: Abdul Gofur, Aris Susanto, Isnovan Djamaludin, Iyar Jarkasih, Fadli Ramdan, Rinda Mulyani, Rizki Elinda Sary, Sri Wahyuni, Sony Elwina Asrap, Susilowati, Vera Aglisa. Liputan Bandar Lampung: Agus Hermanto, Ahmad Amri, Delima Napitupulu, Fathul Mu’in, Ricky P. Marly, Meza Swastika, Karlina Aprimasyita, Wandi Barboy. LAMPOST.CO. Redaktur: Kristianto. Asisten Redaktur: Adian Saputra, Sulaiman. Content enrichment Bahasa: Wiji Sukamto (Asisten Redaktur), Chairil, Kurniawan, Aldianta. Foto: Hendrivan Gumay (Asisten Redaktur), Ikhsan Dwi Satrio, Zainuddin. Dokumentasi dan Perpustakaan: Syaifulloh (Asisten Redaktur), Yuli Apriyanti. Desain Grafis redaktur: DP. Raharjo. Asisten Redaktur: Sugeng Riyadi, Sumaryono. Biro Wilayah Utara (Lampung Utara, Way Kanan, Lampung Barat): Mat Saleh (Kabiro), Aripsah, Buchairi Aidi, Eliyah, Hari Supriyono, Hendri Rosadi, Yudhi Hardiyanto. Biro Wilayah Tengah (Lampung Tengah, Metro, Lampung Timur): Chairuddin (Kabiro), Agus Chandra, Agus Susanto, Andika Suhendra, Djoni Hartawan Jaya, Ikhwanuddin, M. Lutfi, M. Wahyuning Pamungkas, Sudirman, Suprayogi. Biro Wilayah Timur (Tulangbawang, Mesuji, Tulangbawang Barat): Juan Santoso Situmeang (Kabiro), Merwan, M. Guntur Taruna, Rian Pranata. Biro Wilayah Barat (Tanggamus, Pringsewu, Pesawaran): Sayuti (Kabiro), Abu Umarly, Erlian, Mif Sulaiman, Widodo, Heru Zulkarnain. Biro Wilayah Selatan (Lampung Selatan): Herwansyah (Kabiro), Aan Kridolaksono, Juwantoro, Usdiman Genti. Kepala Departemen Marcomm: Amiruddin Sormin, Dedi Kuspendi. Senior Account Manager Jakarta: Pinta R Damanik. Senior Account Manager Lampung: Syarifudin. Account Manager Lampung: Edy Haryanto. Manager Sirkulasi: Indra Sutaryoto. Manager Keuangan & Akunting: Rosmawati Harahap. Alamat Redaksi dan Pemasaran: Jl. Soekarno Hatta No.108, Rajabasa, Bandar Lampung, Telp: (0721) 783693 (hunting), 773888 (redaksi). Faks: (0721) 783578 (redaksi), 783598 (usaha). http://www.lampost.co e-mail: redaksi@lampungpost. co.id, redaksilampost@yahoo.com. Kantor Pembantu Sirkulasi dan Iklan: Gedung PWI: Jl. A.Yani No.7 Bandar Lampung, Telp: (0721) 255149, 264074. Jakarta: Gedung Media Indonesia, Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Telp: (021) 5812088 (hunting), 5812107, Faks: (021) 5812113. Kalianda: Jl. Soekarno-Hatta No. 31, Kalianda, Telp/Fax: (0727) 323130. Pringsewu: Jl. Ki Hajar Dewantara No.1093, Telp/Fax: (0729) 22900. Kota­agung: Jl. Ir. H. Juanda, Telp/Fax: (0722) 21708. Metro: Jl. Diponegoro No. 22 Telp/Fax: (0725) 47275. Menggala: Jl. Gunung Sakti No.271 Telp/Fax: (0726) 21305. Kotabumi: Jl. Pemasyarakatan Telp/Fax: (0724) 26290. Liwa: Jl. Raden Intan No. 69. Telp/Fax: (0728) 21281. Penerbit: PT Masa Kini Mandiri. SIUPP: SK Menpen RI No.150/Menpen/SIUPP/A.7/1986 15 April 1986. Percetakan: PT Masa Kini Mandiri, Jl. Soekarno - Hatta No. 108, Rajabasa, Bandar Lampung Isi di Luar Tanggung Jawab Percetakan. Harga: Eceran per eksemplar Rp3.000 Langganan per bulan Rp75.000 (luar kota + ongkos kirim). DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK, ­WARTAWAN LAMPUNG POST DILENGKAPI KARTU PERS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA ATAU M ­ EMINTA IMBALAN DENGAN ALASAN APA PUN.


Laporan Utama

l

3 11 Juni 2014

Setiap Provinsi Berpeluang dalam Pemenangan Pilpres

S

ETIAP provinsi kini menjadi penentu pemenang kandidat dalam pemilu presiden. Sebab ada aturan baru, yakni kemenangan kandidat harus merata di setengah jumlah provinsi seIndonesia. Untuk itu, kandidat yang bertarung dalam Pemilu Presiden 2014 jangan memandang sebelah mata Provinsi Lampung, walau jumlah mata pilihnya bukan target untuk meraup perolehan suara. Hal itu terkait adanya syarat tambahan dalam penentuan pemenangan, selain perolehan 50%+1. Pengamat politik Universitas Lampung, Arizka Warganegara, mengatakan pada pemilu presiden kali ini tidak bisa membuat capres dan tim pemenangannya hanya bekerja di kantongkantong suara yang besar atau provinsi yang jumlah mata pilihnya banyak. “Sesuai Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres disebutkan bahwa calon presiden harus memperoleh suara 50%+1. Perolehan suara itu harus mencakup 17 provinsi di

seluruh Indonesia dengan perolehan suara minimal 20%,” kata dosen Unila itu, saat dihubungi, Senin (9/6). Anggapan Provinsi Lampung tidak menjadi target suara bagi kedua capres adalah salah. “Dengan melihat aturan itu seharusnya Lampung tetap menjadi target para capres,” ujarnya. Di Jakarta, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyarankan Mahkamah Konstitusi mengeluarkan fatwa terkait Pasal 159 UU No. 42/2008 tentang Pemilihan Presiden. “Minta saja fatwa MK tentang apa maksud pasal itu. Apalagi bunyi pasal itu persis seperti UUD juga,” katanya di Istana Negara, kemarin. Gamawan menilai langkah tersebut lebih baik ketimbang mengeluarkan perppu. “Enggak perlu. Minta saja fatwa MK, bagaimana keputusan MK tentang itu.” Namun, pengamat hukum tata negara, Irman Putra Sidin, mempunyai pandangan berbeda. “Tujuan UUD adalah pemimpin harus representasi dari seluruh masyarakat, di sini ada dua

cara, pertama menitikberatkan pada presiden dan wakil presiden terpilih 20% pemilih di 17 provinsi atau setengah dari jumlah provinsi. Kemudian jika hal itu tidak tercapai, menggunakan langkah berikutnya, yaitu presiden dan wakil presiden terpilih dari 50%+1 suara,” kata Irman, kemarin. Menurutnya, UU Pilpres tidak sama sekali membutuhkan tafsir lain, seperti fatwa Mahkamah Konstitusi atau perppu, karena sudah ada dua alternatif yang diisyaratkan UU. (UIN/U1)


Laporan Utama

l

4 11 Juni 2014

Jalankan Kampanye Damai

K

AMPANYE bertujuan mengenalkan kandidat calon presiden dan calon wakil presiden sehingga harus bisa melibatkan masyarakat sebagai panelisnya. Tim pemenangan di Lampung pun bertekad untuk menggelar kampanye itu tidak dengan cara negatif atau bahkan hitam. Partai politik pendukung calon presiden di Lampung menggelar pertemuan terbatas pada hari pertama kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden. Tim pemenangan capres dan cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla hanya melakukan kampanye dialogis di daerah-daerah. Dedy Afrizal, sekretaris tim pemenangan Jokowi-JK, mengatakan hari pertama kampanye capres di Lampung sebatas kampanye tertutup di sejumlah kantor DPC PDIP. Para pengurus partai mengundang warga untuk menghadiri pemaparan visimisi pasangan Jokowi-JK. “Hari

pertama diisi dengan kampanye dialogis di sejumlah daerah, belum ada kampanye terbuka,” kata dia. Menurut Dedy, pihaknya menjadwalkan kampanye akbar di Lampung dengan mengundang pasangan Jokowi-JK pada pekan depan. Kampanye akbar digelar agar masyarakat Lampung pendukung Jokowi bisa bertatap muka langsung dengan capres idola mereka. Dedy pun menolak melakukan kampanye negatif, apalagi kampanye hitam. Sebab, hal itu bisa merusak demokrasi. “Kami menggunakan cara elegan saja,” kata dia. Kedatangan capres-cawapres yang diusung koalisi PDIP, NasDem, PKB, Hanura, dan PKPI itu diyakini bisa menambah suara yang cukup signifikan pada Pilpres 9 Juli 2014. “Saya sekarang lagi di DPP PDIP. Rencananya, pekan depan Jokowi-JK kampanye akbar di Lampung,” ujar anggota

DPRD Lampung itu. Senada Ketua DPC PKB Lampung Barat Johansyah Akmal, dalam sambutannya, menyatakan akan memaksimalkan pergerakan mesin partai dan para sukarelawan untuk memenangkan pasangan Jokowi-JK pada pemilihan 9 April mendatang. “PKB siap bekerja untuk meyakinkan masyarakat memenangkan Pak Jokowi-JK. Jokowi memang pantas memimpin indonesia lima tahun ke depan,” kata dia. Tidak hanya itu, Johansyah meyakinkan pihaknya siap memberi penjelasan kepada masyarakat dan meluruskan berbagai opini negatif yang menyudutkan pasangan JokowiJK. “Kami akan luruskan opini negatif yang menyudutkan dan kami sosialiasikan program Pak Jokowi dengan segala prestasi dan keberhasilannya,” ujar dia. Di kubu Prabowo-Hatta, Pattimura, sekretaris tim pemenangan, mengatakan pengurus partai

politik pendukung di Lampung menyosialisasikan PrabowoHatta dari pintu ke pintu. “Seluruh caleg terpilih Gerindra dan pengurus partai mitra koalisi kami tetap bekerja menemui masyarakat mengampanyekan Prabowo-Hatta,” kata dia. Ketua DPD Gerindra Lampung Gunadi Ibrahim mengatakan posko pemenangan sudah didirikan sejak sepekan lalu. Tempat itu dijadikan tempat untuk koordinasi partai koalisi, sukarelawan, maupun sekadar untuk ngobrol-ngobrol oleh masyarakat pendukung Prabowo-Hatta. “Posko ini dibuka 24 jam nonsetop. Masyarakat boleh mempergunakan tempat ini untuk kegiatan pemenangan PrabowoHatta maupun untuk sekadar minum kopi,” kata Gunadi. Namun, tidak ada sama sekali niat untuk melakukan kampanye negatif terhadap lawan. Sebab, hal itu justru akan menambah simpati rakyat pada lawan. (UIN/CR11/U1)


Gagas

l

5 11 Juni 2014

Babinsa Lampaui Batas Apabila mengacu pada aksi babinsa ini, yang menjadi pertanyaan ialah: apakah dwifungsi militer belum berakhir?

Wandi Prawisnu Simanullang Alumnus Pascasarjana UGM Yogyakarta

T

ERUS terang, saya kaget ketika membaca berita bintara pembina desa (babinsa) mendata siapa capres yang akan dipilih warga di Jakarta Pusat. Lalu, babinsa mengarahkan warga untuk memilih capres tertentu. Rasanya, membaca berita itu laksana membaca berita pemilu tahun ’80—‘90-an yang masih didominasi peran militer. Bahkan, menurut tim sukses Jokowi-JK, kejadian serupa juga terjadi di Klaten, Sidoarjo, Sumedang, dan Gunung Kidul. Hal ini kontras dengan perintah Presiden SBY, yang meminta TNI-Polri untuk netral. Yang terjadi di lapangan justru berbeda, babinsa yang perannya hampir tak terdengar sejak rontoknya Orde Baru, malah unjuk gigi dengan melampaui batas tugasnya sekaligus abai pada perintah panglima tertinggi TNI. Apa pun alasannya, tindakan babinsa itu tidak dibenarkan karena merusak semangat reformasi, khususnya yang berkaitan dengan penghapusan dwifungsi TNI. Era dwifungsi TNI yang terdiri dari sebagai kekuatan pertahanan-keamanan dan sosial-politik, telah berakhir dan sebagai gantinya ialah menjelmakan TNI sebagai tentara profesional.

Komando Teritorial (Koter) Nah, jika berbicara mengenai dwifungsi TNI, tak bisa lepas dari Koter. Koter ialah satuan kewilayahan mulai dari Kodam, Korem, Kodim, Koramil, dan babinsa di level terendah. Sebenarnya, Koter inilah yang menjadi kunci utama berjalannya dwifungsi TNI di era Orde Baru, bukan di satuan tempur seperti batalion atau Kopassus. Saat pembahasan RUU TNI Tahun 2004, wacana penghapusan Koter sempat keluar dari aktivis prodemokrasi. Namun, resistensi terhadap wacana itu begitu kuat di kalangan militer. Malahan, yang terjadi kini bukan penghapusan Koter, tapi penambahan Koter seiring lahirnya daerah otonom baru. Seperti halnya di Lampung, dulu jumlah Kodim hanya beberapa, kini bertambah mengikuti lahirnya kabupaten baru. TNI berargumen Koter sangat dibutuhkan, yakni perwujudan TNI sebagai tentara rakyat yang harus selalu dekat dengan rakyat. Salah satu cara untuk terus mendekatkan TNI dengan rakyat ialah lewat Koter, yang diharapkan menciptakan kemanunggalan TNI dan rakyat. Alasan lainnya struktur Koter diperlukan untuk sistem pertahanan semesta. Sedangkan aktivis pro demokrasi berpendapat, keberadaan koter yang membentang dari pusat sampai pelosok desa dan sejajar dengan stuktur pemerintahan sipil, telah menjadi perangkat signifikan bagi militer untuk melakukan kontrol dan inter-

vensi terhadap struktur pemerintahan sipil. Kemudian dalam hal keamanan, Koter sudah tidak relevan, sebab untuk menjaga keamanan wilayah kini kewenangan Polri. Di samping itu, para aktivis

untuk mengusut hal itu. Hasilnya, seorang babinsa yang bernama Kopral Satu (Koptu) Rusfandi dinyatakan bersalah telah melakukan pendataan preferensi pilihan warga, bukan mengarahkan pilihan politik warga. Juga dikatakan

khawatir struktur Koter dimanfaatkan kekuatan politik tertentu untuk memengaruhi keputusan politik di daerah atau nasional, yakni lewat penggalangan dan pengerahan massa mengingat di dalam Koter ada fungsi pembinaan teritorial, intelijen, dan lainnya. Struktur ini pernah dipakai Golkar di era Orde Baru, sebagai alat politik untuk memenangkan Golkar. Kekhawatiran dimanfaatkan kekuatan politik tertentu ini layak dicermati. Jangan sampai berita pengerahan babinsa yang sedang hangat ini sesuai dengan kekhawatiran para aktivis itu bila Koter masih berdiri, yakni digunakan untuk mobilisasi massa. Apabila itu yang terjadi, dwifungsi belum berakhir dan demokrasi terancam.

bahwa perintah pendataan itu tidak diberikan komandan, tapi inisiatif Rusfandi. Bagi saya, ada yang janggal dari temuan tim itu. Mungkinkah seorang babinsa berinisiatif melakukan pendataan yang melampaui batas tugasnya itu? Perlu dicatat, kopral dalam kepangkatan militer ialah golongan tamtama, yang bertugas melaksanakan perintah. Berbeda dengan perwira, terlebih bila lulusan dari Akademi Militer, dididik menjadi komandan, memberi perintah, dan inisiator. Rasanya, seorang kopral lebih memilih bergulat dengan persoalan klasiknya, seperti ekonominya yang lemah, kelanjutan pendidikan anaknya, dan susahnya untuk punya rumah sendiri. Dengan banyaknya beban itu, agaknya seorang babinsa tidak menyisahkan lagi ruang dalam pikirannya untuk menginisiasi pendataan preferensi pemilih apalagi memenangkan calon tertentu.

Hanya Babinsa? Pa s c a - m e n c u a t n ya i s u babinsa yang mendata preferensi pemilih di Jakarta, Kodam Jaya membentuk tim

Kehidupan babinsa kontras dengan perwira, terlebih perwira tinggi (pati) yang umumnya di atas sejahtera. Kebutuhan primer dan sekundernya sudah pasti terpenuhi, nafsu berpolitiknya yang belum. Nafsu politik di level pati sudah menjadi rahasia umum, terlebih Presiden SBY telah menyindir adanya sejumlah jenderal TNI yang tak netral, yakni didekati tim suskes untuk me menangkan capres tertentu. Dari sinyalemen yang ada, patut diduga para babinsa itu tidak sedang berinisiatif, tapi menjalankan perintah. Tentu, perintah bisa dari perwira atau pihak tertentu yang membayar mereka, yakni side job untuk menutupi masalah ekonominya. Maka untuk menjaga netralitas, barangkali Panglima TNI bisa membekukan sementara babinsa hingga pilpres usai. Lagian, peran babinsa sebagai alat deteksi konflik sosial di desa, untuk sementara bisa dipikul oleh babinkamtibmas Polri yang juga ada di seluruh desa. Lalu, untuk mengusut aksi babinsa yang terjadi di banyak daerah ini, baiknya Panglima TNI membentuk tim investigasi independen dengan melibatkan kalangan sipil yang diberi wewenang memeriksa babinsa sampai komandannya. Tim dibutuhkan untuk membongkar desas-desus yang kini beredar: apakah TNI masih berpolitik? Lalu, jika memang aksi babinsa itu terstruktur, siapa penggeraknya? Hasil temuan tim inilah yang bisa menjawab pertanyaan itu. n


Perempuan

l

6 11 Juni 2014

Wakil Rakyat Perempuan Harus Didukung Salah satu regulasi yang diperlukan adalah peraturan daerah tentang perlindungan pekerja rumah tangga (PRT).

K

eterwakilan perempuan di lembaga legislatif daerah menurun. Masyarakat juga belum sepenuhnya percaya pada kepemimpinan perempuan. Direktur Lembaga Advokasi Perempuan Damar, Sely Fitriani, mengajak masyarakat untuk tidak pesimistis dengan perempuan yang duduk di lembaga legislatif; DPRD provinsi/ kabupaten/kota. Keberadaan mereka harus didukung supaya lebih kuat. Damar melihat bahwa proses pencalonan perempuan lewat partai politik masih asal comot untuk memenuhi kuota 30%. Caleg perempuan masih didominasi oleh keluarga pejabat atau pengusaha. Namun, ketika mereka sudah terpilih perlu didukung dan diperkuat supaya bisa berperan dalam pengambilan kebijakan. “Lupakan dahulu proses rekrutmen politik yang sudah terjadi. Saat ini kami melihat bahwa ada perempuan yang duduk di DPRD yang perlu mendapat dukungan. Jika pesimistis dengan keterwakilan perempuan, kepercayaan pada mereka menurun. Dampaknya pemilih tidak akan percaya lagi pada wakil rakyat perempuan,� kata dia, Selasa (9/6). Dia menyarankan agar aktivis perempuan bisa duduk bersama wakil rakyat perempuan untuk memantapkan dan meningkatkan pemahaman mereka pada isu-isu strategis. Meskipun ini memang menjadi tugas

partai guna meningkatkan kualitas calegnya. Bila melihat komposisi wakil rakyat perempuan yang ada, kata dia, sempat muncul rasa pesimisme. Namun, semua itu justru akan memperburuk peran serta kaum hawa di lembaga legislatif. Sekretaris Jenderal Gerakan Perempuan Lampung ini menyarankan agar legislator perempuan membuat perencanaan terkait kerja-kerja mereka. Terutama dalam menyerap suara-suara masyarakat miskin, warga yang terpinggirkan, nelayan, kelompok difabel dan disabilitas. Aspirasi golongan yang terkena dampak kebijakan pemerintah harus didengarkan. “Wakil rakyat perempuan harus berperan kuat dalam membuat regulasi yang adil antara laki-laki dan perempuan,� katanya. Sely menjelaskan salah satu regulasi yang diperlukan adalah peraturan daerah tentang perlindungan pekerja rumah tangga (PRT). Selama ini PRT mengalami diskriminasi karena jam kerja yang tidak jelas dan upah yang tidak layak. Lembaga legislatif di daerah, kata dia, bisa menginisasi pembuatan perda perlindungan bagi PRT. Meskipun belum ada payung hukum dari Pemerintah Pusat, bukan berati daerah tidak bisa berinisiatif membuat perda tersebut.

Keterwakilan Rendah Kuota anggota DPRD perempuan terpilih memang menurun dibandingkan pemilu lima tahun lalu. Hal ini sudah diprediksikan banyak pihak. Sely menilai selama ini perempuan hanya bekerja dan beraktivitas di ruang-ruang domestik. Mereka belum banyak diberi peran di ruang publik. Akibatnya, saat mencalonkan diri perempuan kalah bersaing dengan laki-laki. Dia menjelaskan parpol masih kekurangan kader perempuan. Saat pencalonan pada pemilu legislatif lalu, perempuan dibiarkan begitu saja untuk turun ke masyarakat. Caleg perempuan tidak didampingi. Untuk menempati posisi strategis di parpol, menurut dia, perlu perjuangan panjang dan biaya yang mahal. Kondisi ini sulit dicapai perempuan yang ingin berkarier di bidang politik. (PAD/U1)

Sely Fitriani Kelahiran : Telukbetung, 16 September 1981 Pendidikan : SDN 3 Way Halim SMP Alkautsar SMA YP Unila Fakultas Hukum Unila Organisasi : Direktur Damar 2010-2015 Sekjen Gerakan Perempuan Lampung Jejaring Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan Jejaring Perlindungan PRT Jejaring Anggaran Responsig gender


Perempuan

l

7 11 Juni 2014

Bekerja Maksimal untuk Lampung

P

OLITIKUS Partai Golkar, Dwi Aroem Hadiati, terpilih menjadi anggota DPR 2014—2019 dari daerah pemilihan Lampung I. Dia mengaku siap bekerja keras mengabdikan dirinya untuk masyarakat Lampung dan bangsa Indonesia. Meski terpilih sebagai anggota DPR, langkah Aroem masuk Senayan tidak berjalan mulus karena harus ditentukan lewat penghitungan suara ulang. Berikut wawancara wartawan Lampung Post Fathul Mu’in dengan Dwi Aroem Hadiati. Selamat sudah terpilih sebagai anggota DPR. Bagaimana Anda bisa terpilih dan metode kampanye seperti apa yang menurut Anda cukup efektif? Terima kasih, Mas. Saya bisa terpilih itu semua karena Allah, doa, serta dukungan banyak pihak. Ini adalah kerja keras bersama-sama. Pola sosialisasi yang saya gunakan hanya fokus pada satu pola, door to door. Mendatangi rumah ke rumah ini, saya lakukan sendiri, bersama struktur partai atau bersama para caleg DPRD kabupaten/ kota maupun provinsi, juga bersama tim sukarelawan. Apa pengalaman di Pemilu 9 April 2014? Pengalaman banyak pastinya, pengalaman baik maupun buruk. Namun, alhamdulillah yang buruknya sedikit, lebih banyak baiknya. Baiknya adalah saya jadi lebih paham masyarakat di daerah pemilihan Lampung 1. Seperti persoalan masyarakat serta harapan mereka kepada saya. Dengan begitu,

saya harus tampil sebagai problem solver dengan tugas pokok dan fungsi sebagai anggota DPR. Sedangkan pengalaman buruknya adalah saya salah satu caleg yang dicurangi di sejumlah daerah. Paling parah terjadi di Lampung Barat. Yang mencurangi saya satu partai dengan saya. Istilahnya itu “jeruk makan jeruk�. Saat pemilu lalu, saya bukanlah caleg DPR yang didukung oleh struktur partai, kecuali di Bandar Lampung dan Pringsewu serta sebagian Kabupaten Pesawaran, Metro, dan sebagian di Lampung Selatan. Suka duka selama proses pileg 9 April membuat saya semakin waspada, hati-hati, dan tawadu. Kemudian setelah terpilih apa saja yang akan Anda perjuangkan? Apa yang akan saya perjuangkan nantinya terkait dengan di komisi mana nanti saya berada. Tapi di mana pun partai menugaskan saya, maka saya yakin tetap dapat berbuat maksimal untuk Lampung dan nasional. Bisa berbuat banyak untuk daerah dan bangsa ini adalah komitmen saya. Sudah banyak pesan-pesan serta amanah yang dititipkan banyak elemen masyarakat kepada saya saat sosialisasi dan itu menjadi bahan acuan saya untuk bekerja. Saya juga akan fokus terhadap masalah perempuan. Melindungi kaum perem-

Dwi Aroem Hadiati puan tidak semata-mata melindungi secara fisik, tapi juga terkait dengan kemandirian, hak-hak politik, dan lain sebagainya. Sambil menunggu pelantikan, apa kegiatan yang dilakukan? Sambil menunggu pelantikan, kerja saya itu banyak, Mas. Organisasi saya saat ini sedang sibuk mengurusi pilpres dan agenda-agenda organisasi yang lain. Dan yang utamanya adalah kembali masuk kantor serta menyelesaikan tugas-tugas sebagai ibu rumah tangga. (U3)


Orator

l

8 11 Juni 2014

Pengalaman Menjadi Aktivis Mengajarkannya Berpolitik

P

E R JA L A NA N k a r i e r s e bagai aktivis membuat Muhammad Junaidi tahu banyak hal yang dibutuhkan masyarakat. Perolehan 10.350 suara telah mengantarkannya duduk sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan (DP) Lampung VI, meliputi Tulangbawang, Tulangbawang Barat, dan Mesuji. Wakil Sekretaris I Partai Demokrat Lampung itu menjelaskan sejak kuliah dirinya gemar berorganisasi. Bahkan, pada puncak reformasi 1998 lalu, dia turut tergabung mengambil bagian untuk turun ke jalan memperjuangkan hak-hak rakyat. “Melalui bekal pengalaman itulah yang mengajarkan saya tata cara untuk menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan saya sebagai manusia,” ujarnya, di kediamannya, belum lama ini. Alumnus Fakultas Hukum Unila 1998 itu mengawali karier politiknya dengan terlibat aktif dalam organisasi intrakampus, yakni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Setelah itu, dia bergabung di organisasi kemahasiswaan lainnya, yaitu Humanika. Baru kemudian dia dimandat menjadi ketua Komite Mahasiswa Peduli Lampung. Hobi berorganisasi ini telah membawanya untuk dekat dengan sosok Gubernur Lam-

pung M. Ridho Ficardo yang pada saat itu menjadi inisiator ketua Forum Pemuda Mahasiswa LampungBandung. “Saya itu prinsipnya mengalir dengan takdir. Saya masuk HMI pada 1999, di situ saya belajar berpolitik. Persahabatan saya dengan Mas Ridho Ficardo yang pada saat itu membuat saya bergabung ke Demokrat. Kami dulu pada 1999, saya itu ketua Komite Mahasiswa Peduli Lampung dan Mas Ridho serta teman-teman aktivis di Bandung membuat Forum Pemuda Mahasiswa Lampung-Bandung, beliau ini-

Muhammad Junaidi

siatornya. Pada saat musyawarah pertama saya diundang, saya hadir. Beliau aktivis Bandung. Dari situ kami bersahabat. Kami sempat buat try out di GSG Unila. Saya Umar Ahmad dan Mas Ridho Ficardo,” kata dia. Persahabatan sebagai aktivis itu terus berlanjut hingga dirinya menuntaskan pendidikannya. Junaidi mengatakan persahabatannya dengan Gubernur Ridho Ficardo dan Plt. Bupati Tulangbawang Barat Umar Achmad bukan karena politik. Sebab, politik itu sifatnya transaksional. “Kalau kami murni persahabatan. Alhamdulillah, karena beliau di Demokrat, saya bergabung di Demokrat dan dicalonkan partai di DP VI hingga akhirnya terpilih,” ujarnya. Mendapat mandat ini, Junaidi menegaskan akan berusaha semaksimal mungkin menjadi penyambung lidah rakyat di daerah pemilihannya. Dia berharap bisa menjadi manfaat bagi banyak orang. “Kami ini orang susah, prinsip kami sederhana, hidup ini harus mencari manfaat menghindari mudarat. Saya tidak pernah menganggap orang lain lawan, semua bagi saya adalah kawan. Hanya ketika terjadi perbedaan kepentingan maupun pilihan, pada saat itu kami komitmen dan jalan masing-masing. Memegang teguh janji dan komitmen menjadi prinsip hidup saya,” kata dia. (U1) n Eka Setiawan


Orator

l

9 11 Juni 2014

Nyaman dengan Berpolitik Wakil rakyat harus memastikan bahwa semua program pemerintah itu sampai kepada warga yang berhak.

P

OLITIKUS muda Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Pandu Kesuma Dewangsa, terpilih manjadi anggota DPRD Bandar Lampung dengan perolehan 4.336 suara. Jumlah suara tersebut terbanyak di daerah pemilihan Bandar Lampung V, meliputi Tanjungkarang Pusat, Tanjungkarang Timur, Kedaton, dan Enggal. Pemilihan legislatif 9 April lalu merupakan pertama kali Pandu mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. Sebagai pendatang baru, dia percaya diri bisa mendulang banyak suara. Dia mengakui kesuksesan pada pemilu lalu salah satunya adalah modal finansial. Namun, itu bukan segalanya karena dirinya bekerja keras dan mau capek. “Saya turun langsung menemui warga dan mendengarkan keluhan mereka. Door to door, datang ke rumah-rumah warga. Ini semua memang capek, tapi harus dilakukan,” kata dia, saat ditemui di posko pemenangannya, di Jalan M. Saleh, Selasa (10/6). Selain bekerja sendiri, Pandu juga bersosialisasi melibatkan sejumlah sukarelawan yang tersebar hampir di semua kelurahan di daerah pemilihan V. Mereka menyebar hingga tingkat lingkungan dan RT. Ada sebanyak 120-an sukarelawan yang bekerja membantu mengenalkan Pandu ke pemilih. Dia menjelaskan sosialisasi dilakukan

dengan tidak menjelek-jelekkan caleg lain. Pemilih diberikan kebebasan untuk mencoblos wakilnya sesuai hati nurani masing-masing. “Jika memang suka bisa memilih saya, kalau tidak silakan memilih caleg PPP yang dianggap layak,” ujarnya. Pandu memutuskan maju sebagai caleg sejak 2013. Rentang waktu selama setahun dimanfaatkan dengan maksimal untuk menarik simpati pemilih. Lulusan Universitas Padjadjaran ini memilih PPP karena memang sudah mengenal partai berlambang kakbah tersebut. Ayah Pandu, Muhar Gusti, merupakan salah satu wakil ketua di DPW PPP Lampung. “Saya masuk PPP karena memang dari dulu keluarga sudah masuk dan memilih Pandu Kesuma Dewangsa partai ini,” kata dia. Organisasi: Tanggal lahir: 30 Juli 1998 Di internal PPP, kata dia, sangat Ketua Aspeknas Bandar Lampung menerima dirinya ketika memuHipmi Lampung Pendidikan: tuskan untuk maju sebagai caleg. Pengurus Harley Davidson Bandar Lampung SDN 2 Rawa Laut Partai dan pemilih pun menyamSMPN 9 Bandar Lampung but positif. PPP menilai bahwa SMAN 3 Bandar Lampung dirinya memang layak dan punya Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran kapasitas menjadi anggota legislatif bukan karena faktor keluarga. program pemerintah itu sampai kepada Pria yang punya hobi otomotif ini maju warga yang berhak. Misalnya program sebagai caleg karena ingin memaksi- bantuan operasional sekolah memang malkan waktu untuk mengabdi kepada diterima siswa yang tepat. masyarakat. Selama ini menjadi penMenjadi wakil rakyat, menurut Pandu, gusaha, katanya, terkesan santai. “Saya harus bisa dipercaya masyarakat. Meski nyaman dengan berpolitik dan merasa di- sudah terpilih tetap menjaga silaturahmi tuntut untuk disiplin. Saat jadi pengusaha dan menampung aspirasi pemilih. Jangan kan santai, bisa bangun siang,” ujar Ketua sampai terkesan meninggalkan masyarakat Asosiasi Pelaksana Konstruksi Nasional jika sudah menjadi legislator. (Aspeknas) Bandar Lampung ini. Jika boleh memilih, Pandu ingin Setelah dilantik menjadi anggota DPRD, ditempatkan di Komisi C bidang inkatanya, harus menjalankan fungsi lem- frastruktur. Namun, semuanya diserahbaga legislatif dengan baik dan benar. kan ke PPP karena menjadi kewenangan Wakil rakyat harus memastikan semua parpol. (PAD/U1)


Pilar

l

10 11 Juni 2014

Program Pemberantasan Korupsi Capres Masih Sederhana Dua pasang caprescawapres belum menjelaskan dari mana uang untuk menjalankan program yang tercantum dalam visi-misinya.

K

OMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memandang program pemb e r a nt a s a n ko r u p s i yang ditawarkan kedua pasangan capres-cawapres melalui visi-misinya masih sederhana dan perlu dielaborasi lebih lanjut. “Saya sudah baca. Analisis program (pemberantasan korupsi) yang dirumuskan dalam visi-misi masih sederhana. Saya tahu mereka punya tim untuk mengelaborasi itu, karena itu masukan kami bisa jadi rujukan,” kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di Jakarta, Senin (9/6). Bambang menyampaikan kedudukan KPK dalam menyikapi visi-misi capres-cawapres hanyalah sebagai sistem pendukung. KPK memiliki pandangan positif atas komitmen capres-cawapres melalui visi-misinya. “Kita harus punya pandangan positif bahwa mereka ingin melakukan sesuatu, dan itu dirumuskan dalam visi dan misi, meski tak cukup komprehensif. Sebab itu, KPK menjadi partner, memberikan masukan gagasan,” kata Bambang. Pada acara deklarasi pemilu berintegritas yang diselenggarakan KPU beberapa waktu lalu, Bambang yang hadir dalam kesempatan itu memberikan sebuah buku berisi delapan gagasan pem-

berantasan korupsi. Ia menyebut buku itu bisa menjadi masukan bagi caprescawapres untuk mengelaborasi visi-misi pemberantasan korupsi yang diusungnya, ketika akan dijadikan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM). “Memang ada satu sesi, kami menyediakan diri untuk bertemu timses kedua pasangan karena enggak mungkin bertemu calon, mereka sibuk kampanye. Visi dan misi ini kan nanti ditransformasikan menjadi RPJM, untuk itu visi-misi ini pasti akan dielaborasi lebih lanjut dan bahan ini (buku dari KPK) menjadi bahan penting ketika nanti visi-misi ditransformasi jadi RPJM,” kata Bambang. KPK juga mengimbau pasangan capres-cawapres untuk mendengar dan mengadaptasi rekomendasi program pemberantasan korupsi yang dicetuskan lembaga antirasywah Indonesia Corruption Watch (ICW). “Apa yang dilakukan ICW merupakan bagian dari wujud partisi-

pasi publik untuk merumuskan gagasan antikorupsi berdasarkan seluruh pengalaman dan pengetahuannya. Ini harus diapresiasi,” ujar Bambang. ICW merekomendasikan lima program pemberantasan korupsi kepada pasangan capres-cawapres Joko Widodo -Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, antara lain memperkuat penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi serta mewujudkan keadilan ekonomi dan kedaulatan sumber daya alam. Kemudian, meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas keuangan negara, memperkuat posisi negara atas kooptasi partai politik, dan mewujudkan birokrasi bersih dan pelayanan publik berkualitas untuk kesejahteraan rakyat. Menurut Bambang, gagasan ICW merupakan bagian dari gagasan publik. Dia menekankan capres-cawapres patut memahami antikorupsi bukan dari visi-misi yang diembannya saja, melainkan juga dari bagian adaptasi gagasan

publik itu. “Kegagalan antikorupsi selama ini karena publik tidak dilibatkan dalam proses antikorupsi. Seluruh yang dibicarakan ICW itu wujud hendak melaksanakan dan mengembalikan mandat amanah konstitusi, yakni semua ujungnya bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan menjamin pemberian hak-hak dasar masyarakat,” kata Bambang. Lebih jauh, Bambang menilai sejauh ini kedua pasangan caprescawapres belum menjelaskan dari mana uang untuk menjalankan program yang tercantum dalam visi-misinya. Padahal, kata dia, hal itu penting agar sistem pendanaan menjadi jelas. “Contohnya di hampir seluruh negara maju masalah pajak itu menjadi salah satu fokus dalam debat capres-cawapres, masalah pajak menjadi utama karena penting untuk menjelaskan dari mana uang untuk menjalankan programprogram capres-cawapres itu,” ujar Bambang. (ANT/U3)


Jejak

l

11 11 Juni 2014

L.N. Palar

Pejuang melalui Jalur Diplomasi

L

AMBERTUS Nicodemus Palar atau juga dikenal Babe Palar adalah putra kelahiran Rurukan, Tomohon, 5 Juni 1900. Dia menjabat sebagai wakil Republik Indonesia dalam beberapa posisi diplomat, termasuk sebagai perwakilan Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dia juga menjabat sebagai duta besar Indonesia di India, Jerman Timur, Uni Soviet, Kanada, dan Amerika Serikat. Anak dari Gerrit Palar dan Jacoba Lumanauw itu dianugerahi gelar Pahlawan Nasional oleh Presiden Republik Indonesia pada 8 November 2013. Palar masuk sekolah Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) di Tondano. Dia kemudian masuk Algeme(e)ne Middelbare School (AMS) di Yogyakarta dan tinggal bersama Sam Ratulangi. Pada 1922, Palar memulai pendidikannya di Technische Hoogeschool di Bandung, yang sekarang dikenal sebagai Institut Teknologi Bandung (ITB). Di ITB, Palar bertemu dengan tokoh-tokoh kemerdekaan, seperti Soekarno. Karena dilanda sakit yang parah, Palar terpaksa menghentikan kuliahnya dan kembali ke Minahasa. Setelah beberapa waktu, Palar memulai kembali kuliahnya di Rechtshoogeschool te Batavia (Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta, cikal-bakal Fakultas Hukum UI), dan bergabung dalam Jong Minahasa. Pada 1928, Palar pindah ke Belanda untuk kuliah di Universitas Amsterdam. Pada 1930, Palar menjadi anggota Sociaal-Democratische Arbeiders Partij (SDAP) setelah SDAP melaksanakan kongres kolonial dan mengadakan pengambilan suara yang menyatakan beberapa posisi partai,

termasuk hak kemerdekaan nasional untuk Hindia Belanda tanpa syarat. Palar menjabat sebagai sekretaris komisi kolonial SDAP dan Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV) mulai Oktober 1933. Dia juga adalah direktur Persbureau Indonesia (Persindo) yang ditugaskan untuk mengirim artikelartikel tentang sosial demokrasi dari Belanda ke pers di Hindia Belanda. Pada 1938, Palar kembali ke Tanah Air bersama istrinya, Johanna Petronella Volmers, yang dinikahinya pada 1935. Dia mengunjungi berbagai daerah untuk menghimpun informasi. Dia menemukan gerakan kemerdekaan Indonesia sedang giat dan dia menulis tentang pengalamannya pada saat dia kembali ke Belanda. Pada saat pendudukan Jerman di Belanda, Palar tidak bisa bekerja untuk SDAP sehingga dia bekerja di laboratorium Van der Waals. Dia juga bekerja sebagai guru bahasa Melayu dan sebagai gitaris orkestra keroncong. Sementara ketika perang, Palar dan istrinya tergabung dalam gerakan bawah tanah anti-Nazi. Setelah perang, Palar terpilih untuk masuk Tweede Kamer mewakili Partij van de Arbeid (PvdA), sebuah partai baru yang bermula dari SDAP. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Palar mendukung pernyataan ini dan mempromosikan hubungan dengan pemimpinpemimpin Indonesia. Hal ini tidak disambut baik oleh PvdA sehingga menyebabkan partai ini menjauhkan diri dari posisi yang sebelumnya mendukung hak kemerdekaan Indonesia. Setelah ditugaskan untuk mengadakan misi ke Indonesia, Palar sempat bertemu

kembali dengan para pemimpin kemerdekaan Indonesia. Di Belanda, Palar berusaha untuk mendesak penyelesaian konflik antara Belanda dan Indonesia tanpa kekerasan, tetapi pada 20 Juli 1947 Dewan Perwakilan memilih untuk memulai agresi militer di Indonesia. Palar kemudian mengundurkan diri dari Dewan Perwakilan dan Partai PvdA keesokan harinya. Palar bergabung dengan usaha pengakuan internasional kemerdekaan Indonesia dengan menjadi Wakil Indonesia di PBB pada 1947. Posisi ini dijabatnya sampai 1953. Pada masa jabatannya, peristiwaperistiwa penting terjadi, seperti konflik antara Belanda dan Indonesia, pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Belanda, dan masuknya Indonesia menjadi anggota PBB. Pada saat konflik antara Belanda dan Indonesia, Palar memperdebatkan posisi kedaulatan Indonesia di PBB dan di Dewan Keamanan walaupun pada saat itu dia hanya mendapat gelar peninjau di PBB karena Indonesia belum menjadi anggota pada saat itu. Setelah Agresi Militer II yang dikecam oleh Dewan Keamanan PBB, Perjanjian Roem Royen disetujui yang kemudian diikuti dengan Konferensi Meja Bundar dan pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Belanda pada tanggal 27 Desember 1949. Indonesia menjadi anggota ke-60 di PBB pada 28 September 1950. Pada saat berpidato di muka sidang umum PBB sebagai perwakilan Indonesia di PBB paling pertama, Palar berterima kasih kepada para pendukung Indonesia dan berjanji Indonesia akan melaksanakan kewajibannya sebagai anggota PBB.

Palar tetap di PBB sampai saat dia ditunjuk sebagai duta besar Indonesia di India. Pada 1955, Palar diminta kembali ke Indonesia dan ikut serta dalam persiapan Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika, yang mengumpulkan negara-negara di Asia dan Afrika dengan kebanyakan dari negara tersebut baru merdeka. Setelah pelaksanaan konferensi, Palar memulai kembali tugas diplomatisnya melalui jabatan duta besar Indonesia untuk Jerman Timur dan Uni Soviet. Dari 1957—1962, dia menjadi duta besar Indonesia untuk Kanada dan setelah itu kembali menjadi duta besar di PBB sampai 1965. Karena konflik antara Indonesia dan Malaysia dan setelah Malaysia terpilih untuk masuk Dewan Keamanan PBB, Soekarno mencabut keanggotaan Indonesia di PBB. Palar kemudian menjadi duta besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Pada saat kepemimpinan Soeharto pada 1966, Indonesia kembali meminta masuk keanggotaan PBB melalui pesan yang disampaikan kepada Sekretaris Jenderal PBB oleh Palar. Palar pensiun dari tugas diplomatisnya pada 1968 setelah melayani bangsanya dalam permulaan usaha dan konflik Indonesia dan setelah dia berjuang untuk kemerdekaan Indonesia dalam arena diplomatis. Palar kembali ke Jakarta, tetapi tetap giat melalui tugas mengajar, pekerjaan sosial, dan tugasnya sebagai penasihat perwakilan Indonesia di PBB. Lambertus Nicodemus Palar meninggal di Jakarta pada 12 Februari 1980. Dia meninggalkan istrinya, Johanna Petronella “Yoke� Volmers, dan anak-anaknya, Mary Elizabeth Singh, Maesi Martowardojo, dan Bintoar Palar. (U1)


Luber

l

12 11 Juni 2014

Kampanye Pemilu Presiden

S

EPERTI halnya pemilu legislatif, pada pemilu presiden juga digelar kampanye. Untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan sampainya program serta visi-misi kandidat, diatur kampanye itu seperti pada UU 42/2008 tentang Pemilu Presiden. Pelaksanaan Kampanye Pasal 33 Kampanye dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis, serta bertanggung jawab dan merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat. Pasal 34 1. Kampanye dilaksanakan oleh pelaksana kampanye. 2. Kampanye diikuti oleh peserta kampanye. 3. Kampanye didukung oleh petugas kampanye. Pasal 35 1. Pelaksana kampanye terdiri atas pengurus partai politik, orangseorang, dan organisasi penyelenggara kegiatan. 2. Dalam melaksanakan kampanye, pasangan calon membentuk tim kampanye nasional. 3. Dalam membentuk tim kampanye sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), pasangan calon berkoordinasi dengan partai politik atau gabungan partai politik pengusul. 4. Tim kampanye sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan kampanye dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye. 5. Tim kampanye tingkat nasional dapat membentuk tim kampanye tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota. 6. Peserta kampanye terdiri atas anggota masyarakat. 7. Petugas kampanye terdiri atas seluruh petugas yang memfasilitasi pelaksanaan kampanye. Pasal 36 1. Nama-nama pelaksana kampanye

dan anggota tim kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 harus didaftarkan pada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya. 2. KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota menyampaikan daftar nama pelaksana kampanye dan nama anggota tim kampanye sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) kepada Bawaslu, Panwaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota. Materi Kampanye Pasal 37 1. Materi kampanye meliputi visi, misi, dan program pasangan calon. 2. Dalam rangka pendidikan politik, KPU wajib memfasilitasi penyebarluasan materi kampanye yang meliputi visi, misi, dan program pasangan calon melalui website KPU. Metode Kampanye Pasal 38 1. Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dapat dilaksanakan melalui: a. pertemuan terbatas; b. tatap muka dan dialog; c. penyebaran melalui media cetak dan media elektronik; d. penyiaran melalui radio dan/atau televisi;

e. penyebaran bahan kampanye kepada umum; f. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan ditempat lain yang ditentukan oleh KPU; g. debat pasangan calon tentang materi kampanye pasangan calon; dan h. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan. 2. Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan peraturan KPU. Pasal 39 1. Debat pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (1) Huruf g dilaksanakan 5 (lima) kali. 2. Debat pasangan calon sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diselenggarakan KPU dan disiarkan langsung secara nasional oleh media elektronik. 3. Moderator debat pasangan calon dipilih KPU dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon. 4. Selama dan sesudah berlangsung debat pasangan calon, moderator dilarang memberikan komentar, penilaian, dan simpulan apa pun

terhadap penyampaian dan materi dari setiap pasangan calon. 5. Materi debat pasangan calon adalah visi nasional sebagaimana dimaksud dalam pembukaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: a. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; b. memajukan kesejahteraan umum; c. mencerdaskan kehidupan bangsa; dan d. ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan debat pasangan calon diatur dalam peraturan KPU. 7. Penyelenggaraan debat pasangan calon dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Pasal 40 1. Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat (1) dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah KPU menetapkan nama-nama pasangan calon sampai dengan dimulainya masa tenang. 2. Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. n


Jeda

l

13 11 Juni 2014

Debat Capres Layaknya Cerdas Cermat Prabowo terlihat mampu menyikapi isu HAM yang ditembakkan oleh lawannya, sedangkan Jokowi mampu memperbaiki penampilannya dibanding saat pengambilan nomor urut maupun deklarasi.

P

engamat politik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Jawa Tengah, Ahmad Sabiq, menilai mekanisme debat calon presiden dan calon wakil presiden perlu diperbaiki agar tidak terkesan hambar. “Dari sisi mekanisme debatnya kurang menarik, terkesan tidak dinamis dan agak kaku. Malah banyak yang menilainya seperti cerdas cermat,” katanya di Purwokerto, Selasa (10/6). Sabiq mengatakan hal itu terkait acara debat capres-cawapres perdana yang digelar Komisi Pemilihan Umum di Balai Sarbini, Jakarta, Senin (9/6) malam, dan disiarkan secara langsung oleh sejumlah televisi swasta nasional. Bahkan, kata dia, interaksi terasa hambar kecuali terkait persoalan hak asasi manusia (HAM) yang diungkit oleh cawapres Jusuf Kalla. “Moderator juga terlalu panjang dalam memberi deskripsi, tidak to the point. Sebaiknya pertanyaan yang diajukan sama, lebih bagus lagi kalau ada ilustrasi yang konkret dan urutan pemberian pertanyaannya dibuat bergantian antarcalon,” kata dosen Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unsoed itu. Sementara dari sisi substansi, kata dia, pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa (Prabowo-Hatta) lebih menyoroti persoalan yang bersifat makro, sedangkan Joko WidodoJusuf Kalla (Jokowi-JK) lebih kepada hal-hal yang bersifat mikro. Ia mengatakan bahwa dari sisi capresnya, Prabowo terlihat mampu menyikapi isu HAM yang ditembakkan oleh lawannya, sedangkan Jokowi mampu memperbaiki penampilannya dibanding saat pengambilan nomor urut maupun deklarasi. “Cawapres-cawapresnya juga bukan sekadar pelengkap, tetapi juga mampu berpartisipasi secara baik dalam debat itu,” katanya. Direktur Madani Nusantara Nanat Fatah Natsir menilai pertanyaan antarkandidat tidak diperlukan dalam debat calon presiden dan calon wakil presiden karena akan cenderung menyerang pribadi dan mengungkap persoalan masa lalu kandidat. “Debat semalam (Senin) cukup bagus untuk mendengarkan konsep para kandidat dalam membangun demokrasi pemerintahan dan hu-

kum. Namun, sesi pertanyaan antarkandidat cukup mengganggu,” kata Nanat Fatah Natsir, dihubungi dari Jakarta. Presidium Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) itu mengatakan sebaiknya pertanyaan cukup dilakukan oleh panelis untuk mengarahkan para kandidat menyampaikan konsep dan pemikirannya dalam memecahkan persoalan bangsa ke depan. Nanat mengatakan bila debat kandidat putaran pertama saja sudah dibiarkan terjadi saling serang pribadi, bukan konsep atau visi misi, dimungkinkan hal itu akan terus terjadi pada debat putaran berikutnya. “Debat berikutnya akan semakin panas. Bukan tidak mungkin debat berikutnya isu pribadi yang dipertanyakan antarkandidat akan lebih panas dan tidak memberi pendidikan politik bagi calon pemilih,” ujar mantan rektor UIN Bandung itu. Terkait dengan debat kandidat yang diselenggarakan di Balai Sarbini, Jakarta Selatan, Senin (9/6) malam, Nanat menilai kedua pasangan calon mempunyai konsep yang bagus untuk membangun demokrasi pemerintahan dan hukum. (ANT/U3)


Jeda

l

14 11 Juni 2014

Godaan Netralitas TNI Masyarakat harus berpartisipasi dalam mengawal netralitas TNI.

G

ODAAN politik praktis membuat netralitas TNI tercemar. Hal ini berawal dari berita adanya pengerahan bintara pembina desa (babinsa) untuk mendukung salah satu calon presiden. Padahal, Presiden SBY, panglima TNI, dan sejumlah kepala staf TNI berkalikali menegaskan posisi TNI netral dalam pemilu. Guna memulihkan nama baiknya, TNI bergerak cepat. Babinsa yang diduga mengarahkan pemilih ditindak tegas. TNI Angkatan Darat telah mengusut tuntas keikutsertaan anggotanya, yakni bintara pembina desa (babinsa), Koptu Rusfandi yang mengarahkan warga DKI Jakarta untuk memilih salah satu calon presiden, Prabowo Subianto, bahkan prajurit tersebut dihukum dengan penahanan berat selama 21 hari. “Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI Budiman telah memerintahkan Pangdam Jaya Mayjen TNI Mulyono untuk mengusut tuntas adanya tuduhan tersebut,” kata Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen TNI Andika Perkasa, dalam keterangan tertulisnya, akhir pekan lalu. Pengusutan terhadap beberapa personel di jajaran Kodim Jakarta Pusat dilakukan tim gabungan dari Kodam Jaya sejak Kamis (5/6) sampai dengan Minggu (8/6), pukul 04.00. Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko mengatakan bila kejadian itu benar, sebab itu pertanyaannya apakah struktur atau tidak. Apakah berdampak sistemik

atau tidak. Dia menegaskan babinsa dalam menjalankan tugasnya tidak boleh melakukan penyimpangan sedikit pun. Oleh karena itu, dirinya mengimbau kepada masyarakat, kalau ada babinsa melakukan penyimpangan langsung saja difoto. Tim hukum kampanye nasional Jokowi-JK, Firman Jaya Daeli, menilai ada skenario besar dalam kasus pengerahan babinsa. “Karena itu, saya percaya dengan apa yang disampaikan KSAD Jenderal Budiman, karena dia patuh pada UU No. 34/2004 tentang TNI dan UU Pemilu Presiden bahwa TNI harus netral,” kata dia. Ia berpendapat wajar saja jika masyarakat menaruh kecurigaan tindakan babinsa mendata warga dan mengarahkan warga untuk memilih pasangan Prabowo-Hatta, ada yang merencanakan dan mengorganisasikan secara sistematis. Calon wakil presiden nomor urut

1, Hatta Rajasa, mengharapkan dihentikannya pengembangan isu babinsa yang memenangkan Prabowo Subianto-Hatta karena TNI sudah bertranformasi menjadi profesional sejak reformasi. “Sepanjang sejarah sejak reformasi yang dilakukan bahwa TNI kita diakui dunia sangat profesional, politiknya tegak lurus yaitu ke rakyat, jangan biarkan coba tarik ke kiri dan kanan. Jadi, jangan kembangkan isu babinsa lagi,” ujar Hatta. Dirinya prihatin kalau isu babinsa tersebut terus dikembangkan karena TNI sudah melakukan reformasi secara besar-besaran sejak zaman reformasi. “Kasihan TNI kita yang sudah mentransformasi menjadi profesional sejak reformasi,” kata dia. Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Marciano Norman mengatakan netralitas dari TNI dan Polri dalam pemilihan umum adalah hal

yang mutlak, untuk itu diharapkan partisipasi masyarakat untuk mengawal hal itu. “Netralitas TNI-Polri itu mutlak,” kata Marciano Norman, kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/6). Untuk itu, menurut dia, kenetralan baik TNI maupun Polri dalam Pilpres 2014, juga harus dikawal secara bersama oleh berbagai pihak. Dengan adanya pengawalan terhadap kemutlakan netralitas tersebut, kata dia, sebab itu TNI dan Polri juga akan berjalan pada trek yang telah ditentukan sesuai aturan yang ada. Ia mengutarakan kekhawatirannya akan berdampak buruk bila masyarakat meragukan kenetralan aparat. Kepala BIN juga mengemukakan hingga saat ini iklim dari kampanye Pilpres 2014 dinilai masih cukup kondusif. (ANT/U3)


Pernik Pemilu

l

15 11 Juni 2014

Isu Korupsi Luput dari Visi Capres

I

NDONESIA Corruption Watch (ICW) merilis lima usulan arah pemberantasan korupsi untuk dua pasang calon presiden (capres). Pasalnya, lima arah tersebut luput dari visi-misi para capres. “Kami merumuskan beberapa usulan. Selain ini bisa dipakai pasangan mana pun, lima usulan ini untuk melengkapi visi-misi mereka,” kata Koordinator ICW Ade Irawan, dalam konferensi pers lima arah pemberantasan korupsi di Jakarta, beberapa waktu lalu. Kelima usulan tersebut merupakan pencegahan dan pemberantasan korupsi di lembaga

penegakan hukum, korupsi politik, korupsi birokrasi, korupsi di sektor penerimaan negara, dan korupsi di sektor publik. Terkait dengan korupsi di lembaga penegak hukum, peneliti ICW Emerson Yunto menyebut pemimpin mendatang harus memilih kepala Polri, jaksa agung, dan unit pendukung pemberantasan korupsi yang bersih dan berkomitmen. “Khusus untuk jaksa agung dan kepala Polri, mereka harus diberikan mandat untuk menjadikan isu pemberantasan korupsi sebagai program prioritas, khususnya di internal lembaga mereka,” ujar Emerson. Sementara itu, dalam pencegahan korupsi politik, Wakil Koor-

dinator ICW Abdullah Dahlan menyebut harus ada pembenahan sistem partai politik. Ia juga menyebut presiden dan jajaran pemerintahannya yang harus bebas dari rangkap jabatan. “Itu akan menciptakan pemerintahan yang fokus dan efektif,” kata Abdullah. Untuk korupsi birokrasi, peneliti ICW Febry Henri menilai perlunya penguatan kepemimpinan dan koordinasi antarkementerian yang menjalankan reformasi birokrasi. Mengenai korupsi di sektor penerimaan negara dan korupsi di sektor publik, ia menerangkan perlunya perbaikan dalam sistem pengadaan barang dan

jasa serta transparansi pajak. “Sebab, kasus korupsi yang ditangani KPK, jaksa, dan dan polisi saat ini lebih banyak ialah persoalan pengadaan barang dan jasa,” ujarnya. Pada kesempatan tersebut, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengimbau para pasangan capres untuk mendengar dan mengadaptasi rekomendasi program pemberantasan korupsi yang dicetuskan ICW. “Apa yang dilakukan ICW merupakan bagian dari wujud partisipasi publik untuk merumuskan gagasan antikorupsi berdasarkan seluruh pengalaman dan pengetahuannya,” kata Bambang. (MI/U1)


Geliat Antikorupsi

l

16 11 Juni 2014

Pengumpulan Sumbangan Rakyat Menangkal Potensi Korupsi

L

ANGKAH yang dilakukan pasangan Jokowi-JK dalam menghimpun sumbangan masyarakat merupakan terobosan sekaligus pembelajaran politik guna mengatasi pemilu biaya tinggi yang kerap memicu korupsi. Namun, sayang aturan negara belum mengadopsi sistem pengumpulan sumbangan rakyat bagi pemenangan kandidat calon presiden-calon wakil presiden. Harus diakui pemilu berbiaya tinggi. Keluhan tersebut bak ritual rutin yang selalu berulang dari pemilu ke pemilu di negeri ini. Itu terjadi antara lain karena sistem pemilu yang memicu persaingan tidak sehat, luas wilayah, serta inflasi moralitas para politikus. Sebagai negara demokrasi, pemilu merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagai wujud partisipasi terhadap penyelenggaraan negara. Namun, Pemilu 2009, misalnya, dianggap sebagai pemilu terburuk di Indonesia. Pemilu tersebut melahirkan rezim korup yang merugikan negara hingga triliunan rupiah. Korupsi terjadi di mana-mana dan hampir semua kader partai politik

terjerat perbuatan haram itu. Bahkan, tingkat daerah pun tidak luput dari korupsi. Pemilu yang diidam-idamkan memberikan perubahan justru memberikan kebobrokan di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Korupsi kadang sudah menjadi kebiasaan. Mahalnya biaya pemilu kerap disebut sebagai faktor utama yang menyebabkan korupsi. Seorang calon presiden, misalnya, membutuhkan dana hingga Rp3 triliun untuk mengikuti pilpres. Pasalnya, capres sudah harus bergerak sebelum rangkaian kampanye resmi ditetapkan KPU. Dana triliunan rupiah itu digunakan untuk sosialisasi, sukarelawan, logistik partai, pertemuan dengan ormas, survei, iklan, dan transportasi. Mahalnya biaya pilpres tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara-negara demokrasi lainnya. Di Amerika Serikat, menurut Center for Responsive Politics, pada Pilpres 2012 dana yang dibelanjakan tim kampanye Mitt Romney, capres dari Partai Republik, mencapai 1,238 miliar dolar AS atau sekitar Rp12,38 triliun (kurs

Rp10 ribu). Sementara itu, belanja tim kampanye Barack Obama mencapai 1,107 miliar dolar AS atau sekitar Rp11,07 triliun. Karena sadar akan besarnya dana yang dibutuhkan dalam pilpres, pasangan capres dan cawapres Joko Widodo-Jusuf Kalla berinisiatif menghimpun dana gotong royong dari rakyat lewat tiga nomor rekening, yakni BRI KC Mall Ambasador 122301000172309 a.n. Joko Widodo/ Jusuf Kalla, Bank Mandiri KCP Jakarta Mega Kuningan 070-00-0909096-5 a.n. Joko Widodo/Jusuf Kalla, dan Bank BCW KCP Mega Kuningan 5015.500015 a.n. Joko Widodo/H.M. Jusuf Kalla. Juru bicara tim pemenangan Jokowi-JK, Hasto Kristianto, mengatakan langkah itu dilakukan untuk menjaga agar presiden terpilih tetap bisa berdaulat penuh dalam mengambil keputusan politik tanpa terikat bantuan dari pihak tertentu atau kepentingan politik tertentu. Selain itu, pihaknya juga berkomitmen untuk menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas dana kampanye tersebut kepada publik yang akan dipublikasikan setiap hari

pukul 10.00 melalui akun Twitter Jokowi_JK. Dana itu juga akan diaudit akuntan publik. “Semua akan kami pantau terus dari waktu ke waktu dan transparansi menjadi hal penting yang sangat diwanti-wanti Jokowi-JK. Uang tersebut wajib kami laporkan ke KPU sebagai penyelenggara pemilu,” kata Hasto. Berkenaan dengan itu pula, juru bicara tim sukses Prabowo SubiantoHatta Rajasa yang juga Wakil Sekjen Partai Golkar, Tantowi Yahya, mengakui biaya pemilu memang tinggi, khususnya untuk sosialisasi capres dan cawapres, saksi, dan pengamanan suara. “Solusi kami untuk menekan anggaran ialah dengan memanfaatkan secara maksimal sumber daya manusia, militansi, dan jaringan yang dimiliki partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih,” ujarnya. Selain meminimalisasi biaya kampanye, kata Tantowi, poros Koalisi Merah Putih juga membuka sumbangan masyarakat. “Koalisi Merah Putih telah membuka sumbangan untuk mendukung Pak Prabowo dan Pak Hatta. Penerimaan sumbangan dari masyarakat dibarengi dengan mematuhi peraturan sumbangan yang diamanatkan undang-undang,” kata dia. Pembukaan rekening tersebut dalam rangka mengakomodasi kelompok ataupun perorangan yang ingin membantu perjuangan Prabowo -Hatta. “Jika mengacu pada amanat UU Pilpres, kami pasti menekankan asal-usul penyumbang harus jelas, jumlahnya pun harus sesuai ketentuan sebagaimana yang diatur UU.” Selain mengikuti peraturan yang berlaku, donasi yang terkumpul dalam rekening perjuangan Prabowo-Hatta akan disosialisasikan secara berkala kepada masyarakat. “Semua biaya kampanye, termasuk penerimaan dari masyarakat, akan dilaporkan secara transparan,” kata dia. (MI/U1)


VOTING, Edisi XXXXVI, 11 Juni - 17 Juni 2014