Page 1

CMYK

±

±

±

16 Halaman l Edisi I/21-27 Mei 2013 8 l Persingkat Proses Legislasi 9 l Ketimpangan Ekonomi Sebabkan Pemilu Tidak Normal

T E R U J I T E P E R C AYA

Kotoran Pesta Demokrasi SETIAP pergelaran pesta tentu menyisakan kotoran yang membuat panitia cukup sibuk membersihkannya di penghujung acara. Bahkan, seksi kebersihan makin sibuk, sementara pengantin sudah asyik dengan aktivitas barunya.

B

egitu juga dengan pesta demokrasi pemilu legislatif yang usai digelar. Acara itu menyisakan kotoran, yakni para pelaku pidana pemilu yang kini mulai dibersihkan panitia seksi kebersihan, yakni Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Kotoran itu kini tinggal menunggu waktu untuk dibakar atau dipendam ke “lubang pembuangan” (LP) jika memang terbukti mereka kotoran. Pelaku pidana pemilu itu dijerat Pasal 309 UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu dengan ancaman penjara maksimal 4 tahun dan denda maksimal Rp48 juta. Mereka diduga telah mengubah hasil perolehan suara. Ketua Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah mengatakan pihaknya sudah menduga lima komisioner KPU Lampung Barat akan ditetapkan sebagai tersangka penggelembungan suara oleh Polda Lampung. Bawaslu Lampung juga memprediksi penetapan tersangka 15 anggota KPU Kabupaten lainnya juga akan menyusul. Ke-15 anggota KPU Kabupaten yang berpotensi menjadi tersangka itu, yaitu 5 komisioner KPU Tulangbawang, 5 komisioner KPU Tulangbawang Barat, dan 5 komisioner KPU Way Kanan.

Mereka diduga bersekongkol mengubah hasil perolehan suara Pemilu 9 April 2014 milik sejumlah caleg. “Berdasarkan data yang kami miliki, KPU di tiga kabupaten itu terbukti menggelembungkan suara. Namun, memang yang berhak menetapkan tersangka adalah Polda Lampung. Kami percayakan sepenuhnya kepada penyidik,” ujarnya. Kini, mereka bersama tersangka lainnya sebanyak 34 orang ditunggu pelimpahannya ke kejaksaan dari penyidik polisi (dua lembaga itu bagian dari Gakkumdu). Sebanyak 34 tersangka merupakan akumulasi dari delapan berkas perkara dari empat kabupaten, yakni Kabupaten Tulangbawang, Tulangbawang Barat, Way Kanan, dan Lampung Barat. “Ada delapan berkas dari empat kabupaten. Namun, kami tidak dapat melakukan penahanan karena ancaman hukumannya tidak memungkinkan kami untuk melakukan itu,” kata Plh. Kasi Penerangan Hukum Kejati Lampung Ali Rasab Lubis. Entah mereka pelaku atau korban dari persekongkolan peserta pemilu lainnya, yang jelas kini aparat hukum siap membersihkan kotoran pemilu itu untuk segera ditempatkan di LP. Selamat!! (HER/UIN/RIF/CR11/U1)

±

±


CMYK

±

±

Interupsi

±

l

2 21 Mei 2013

Tegas Lebih Diidamkan Dibanding Jujur LAPORAN UTAMA Menunggu Kejutan di Pengadilan

3

GAGAS Mencari Pemimpin Karismatik

5

PEREMPUAN Persingkat Proses Legislasi

6

80%

PILAR Sekolah Legislatif

10

60%

JEJAK Achmad Soebardjo: Pejuang dan Diplomat

11

Perbandingan Kriteria Calon

30%

Tegas

20%

Jokowi

prabowo

arb

0%

14%

0%

11%

Wibawa 10%

GELIAT Koalisi Pilpres Pengaruhi Investasi 15

Jujur

12%

13

ket:

37%

40%

44%

51%

Metode: Survei ini dilakukan pada 1,220 sampel dengan margin error 2,9% dan tingkat kepercayaan 95%.

29%

JEDA JK Calon Terkaya

100%

52%

indeks :

ADA fenomena menarik di tengah masyarakat kini. Hasil survei menunjukkan jumlah masyarakat yang menginginkan pemimpin jujur semakin berkurang. Berdasarkan sigi ini, semakin banyak masyarakat yang mencari pemimpin tegas dan berwibawa. Berikut hasil surveinya.

Lain-lain Sumber: Survei Indikator Politik

Direktur Utama: Raphael Udik Yunianto. Pemimpin Umum: Bambang Eka Wijaya. Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Gaudensius Suhardi. Wakil Pemimpin Redaksi: Iskandar Zulkarnain. Pemimpin Perusahaan: Prianto A. Suryono. Dewan Redaksi Media Group: Saur M. Hutabarat (Ketua), Bambang Eka Wijaya, Djadjat Sudradjat, Elman Saragih, Laurens Tato, Lestari Moerdijat, Rahni Lowhur Schad, Suryopratomo, Toeti Adhitama, Usman Kansong. Kepala Divisi Pemberitaan: D. Widodo, Kepala Divisi Content Enrichment: Iskak Susanto. Kepala Divisi Percetakan: Kresna Murti, Asisten Kepala Divisi Pemberitaan: Umar Bakti, Sekretaris Redaksi: M. Natsir. T E R U J I T E P E R C AYA Redaktur: Hesma Eryani, Lukman Hakim, Muharam Chandra Lugina, Musta’an Basran, Nova Lidarni, Sri Agustina, Sudarmono, Trihadi Joko, Wiwik Hastuti, Zulkarnain Zubairi. Asisten Redaktur: Abdul Gofur, Aris Susanto, Isnovan Djamaludin, Iyar Jarkasih, Fadli Ramdan, Rinda Mulyani, Rizki Elinda Sary, Sri Wahyuni, Sony Elwina Asrap, Susilowati, Vera Aglisa. Liputan Bandar Lampung: Agus Hermanto, Ahmad Amri, Delima Napitupulu, Fathul Mu’in, Ricky P. Marly, Meza Swastika, Karlina Aprimasyita, Wandi Barboy. LAMPOST.CO. Redaktur: Kristianto. Asisten Redaktur: Adian Saputra, Sulaiman. Content enrichment Bahasa: Wiji Sukamto (Asisten Redaktur), Chairil, Kurniawan, Aldianta. Foto: Hendrivan Gumay (Asisten Redaktur), Ikhsan Dwi Satrio, Zainuddin. Dokumentasi dan Perpustakaan: Syaifulloh (Asisten Redaktur), Yuli Apriyanti. Desain Grafis redaktur: DP. Raharjo. Asisten Redaktur: Sugeng Riyadi, Sumaryono. Biro Wilayah Utara (Lampung Utara, Way Kanan, Lampung Barat): Mat Saleh (Kabiro), Aripsah, Buchairi Aidi, Eliyah, Hari Supriyono, Hendri Rosadi, Yudhi Hardiyanto. Biro Wilayah Tengah (Lampung Tengah, Metro, Lampung Timur): Chairuddin (Kabiro), Agus Chandra, Agus Susanto, Andika Suhendra, Djoni Hartawan Jaya, Ikhwanuddin, M. Lutfi, M. Wahyuning Pamungkas, Sudirman, Suprayogi. Biro Wilayah Timur (Tulangbawang, Mesuji, Tulangbawang Barat): Juan Santoso Situmeang (Kabiro), Merwan, M. Guntur Taruna, Rian Pranata. Biro Wilayah Barat (Tanggamus, Pringsewu, Pesawaran): Sayuti (Kabiro), Abu Umarly, Erlian, Mif Sulaiman, Widodo, Heru Zulkarnain. Biro Wilayah Selatan (Lampung Selatan): Herwansyah (Kabiro), Aan Kridolaksono, Juwantoro, Usdiman Genti. Kepala Departemen Marcomm: Amiruddin Sormin, Dedi Kuspendi. Senior Account Manager Jakarta: Pinta R Damanik. Senior Account Manager Lampung: Syarifudin. Account Manager Lampung: Edy Haryanto. Manager Sirkulasi: Indra Sutaryoto. Manager Keuangan & Akunting: Rosmawati Harahap. Alamat Redaksi dan Pemasaran: Jl. Soekarno Hatta No.108, Rajabasa, Bandar Lampung, Telp: (0721) 783693 (hunting), 773888 (redaksi). Faks: (0721) 783578 (redaksi), 783598 (usaha). http://www.lampost.co e-mail: redaksi@lampungpost. co.id, redaksilampost@yahoo.com. Kantor Pembantu Sirkulasi dan Iklan: Gedung PWI: Jl. A.Yani No.7 Bandar Lampung, Telp: (0721) 255149, 264074. Jakarta: Gedung Media Indonesia, Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Telp: (021) 5812088 (hunting), 5812107, Faks: (021) 5812113. Kalianda: Jl. Soekarno-Hatta No. 31, Kalianda, Telp/Fax: (0727) 323130. Pringsewu: Jl. Ki Hajar Dewantara No.1093, Telp/Fax: (0729) 22900. Kota­agung: Jl. Ir. H. Juanda, Telp/Fax: (0722) 21708. Metro: Jl. Diponegoro No. 22 Telp/Fax: (0725) 47275. Menggala: Jl. Gunung Sakti No.271 Telp/Fax: (0726) 21305. Kotabumi: Jl. Pemasyarakatan Telp/Fax: (0724) 26290. Liwa: Jl. Raden Intan No. 69. Telp/Fax: (0728) 21281. Penerbit: PT Masa Kini Mandiri. SIUPP: SK Menpen RI No.150/Menpen/SIUPP/A.7/1986 15 April 1986. Percetakan: PT Masa Kini Mandiri, Jl. Soekarno - Hatta No. 108, Rajabasa, Bandar Lampung Isi di Luar Tanggung Jawab Percetakan. Harga: Eceran per eksemplar Rp3.000 Langganan per bulan Rp75.000 (luar kota + ongkos kirim). DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK, ­WARTAWAN LAMPUNG POST DILENGKAPI KARTU PERS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA ATAU M ­ EMINTA IMBALAN DENGAN ALASAN APA PUN.

±

±


CMYK

±

±

Laporan Utama

±

l

3 21 Mei 2013

Menunggu Kejutan di Pengadilan

Heru Winarko

HINGGA kini sudah 34 tersangka ditetapkan melanggar pidana pemilu dan kesemuanya adalah penyelenggara, mulai dari tingkat PPS hingga KPU kabupaten. Namun, masih ada kejutan-kejutan lain yang ditunggu di pengadilan, apakah disebut tersangka lain, baik caleg maupun komisioner di tingkat provinsi. Kejutan-kejutan adanya tersangka lain yang diusut akan terungkap di pengadilan itu dijanjikan Kapolda Lampung Brigjen Heru Winarko. Kapolda berjanji mengusut persekongkolan penyelenggara pemilu dengan caleg itu. Polda bakal menyeret caleg ke meja hijau jika mereka disebut dalam persidangan. “Mereka bisa menjadi tersangka,” ujarnya. Selain penyelenggara, kasus pidana pemilu juga bakal menyeret calon anggota legislatif ke meja hijau. Keterlibatan caleg dalam peng-

Kapolda Lampung

gelembungan suara kemungkinan besar akan terungkap berdasarkan hasil persidangan. “Nanti di sidang akan terungkap semua caleg yang terlibat penggelembungan suara. Mereka bisa menjadi tersangka,” kata jenderal polisi bintang satu itu. Sementara untuk tersangka penyelenggara pemilu yang kabur, Polda tetap akan meneruskan berkas pemeriksaan ke kejaksaan. Tidak menutup kemungkinan dilakukan sidang in absentia. “Berkas sudah dilimpahkan ke kejaksaan,” kata dia. Kabid Humas Polda Lampung AKBP Sulistyaningsih mengatakan data dan informasi dari Sentra Gakkumdu menyebutkan terdapat 45 tersangka dari delapan berkas yang telah dinyatakan lengkap (P21) oleh penyidik. Untuk gratifikasi terhadap ketua KPU Lampung Tengah, Sulis mengaku perkaranya

masih dalam pendalaman di tingkat penyidikan. Di sisi lain, Polres Lampung Barat menetapkan lima komisioner KPU setempat sebagai tersangka. Kelima komisioner itu juga menghadapi proses hukum di Polda Lampung sebagai tersangka atas dugaan penggelembungan suara pada Pemilu 9 April 2014. Kapolres Lampung Barat AKBP Eko Widiyanto, melalui Kasat Reskrim AKP Muhammad Samsari, Jumat (16/5), mengatakan peningkatan status tersangka kepada komisoner dilakukan setelah adanya pemeriksaan terhadap saksisaksi, mulai dari anggota Panwaslu Lampung Barat sebagai pelapor, anggota PPK Pesisir Tengah, dan lima anggota komisioner sebagai saksi dalam dugaan penggelembungan suara caleg Golkar nomor urut 2, Mirzalie. Namun, Kejati mengaku siap menerima pelimpahan berkas dan tersangka pidana pemilu. Semen-

±

tara para tersangka tidak ditahan karena ancaman hukumannya di bawah 5 tahun. Dalam pelimpahan tahap dua secara resmi statusnya telah masuk prapenuntutan yang akan ditangani kejaksaan. “Kami sudah koordinasi dengan penyidik kepolisian. Senin mendatang kami akan menerima pelimpahan tahap dua, yakni pelimpahan tersangka dan barang bukti. Kami siapkan rencana dakwaannya,” kata Plh. Kasi Penerangan Hukum Kejati Lampung Ali Rasab Lubis. Para tersangka itu merupakan akumulasi dari delapan berkas perkara dari empat kabupaten, yakni Kabupaten Tulangbawang, Tulangbawang Barat, Way Kanan, dan Lampung Barat. “Ada delapan berkas dari empat kabupaten. Namun, kami tidak dapat melakukan penahanan karena ancaman hukumannya tidak memungkinkan kami untuk melakukan itu,” kata dia, saat ditemui di ruang kerjanya. (HER/UIN/CR11/U1)

±


CMYK

±

±

Laporan Utama

±

l

4 21 Mei 2013

Kecurangan Juga Diadukan ke Pengadilan Konstitusi

P

ELANGGARAN dalam pemilu legislatif ternyata juga dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi (MK) selain ke Gakkumdu. Namun, MK menginginkan semua selesai di meja KPU, tanpa harus berproses hukum. “Sebenarnya, kami berharap penuh pada KPU dan penyelenggara pemilu untuk menyelesaikan persoalan itu. Jangan sampai mengejar target kemudian melimpahkan semua di MK,” ujar Ketua MK Hamdan Zoelva. Hamdan memprediksi jumlah gugatan yang masuk lebih sedikit daripada Pemilu 2009 karena jumlah partai politik peserta pemilu lebih sedikit. “Dulu ada 36 parpol, sekarang hanya 15 parpol, yang sebenarnya kami prediksi tidak sebanyak perkara pada 2009. Walaupun demikian, kami tetap siap seberapa pun jumlah perkara yang masuk karena itu tanggung jawab dan kewajiban dari MK,” ujar dia. Hamdan mengingatkan kepada pihak yang akan beperkara di MK nanti agar benar-benar mempunyai dasar yang kuat untuk mengajukan gugatan. Senada dengan Hamdan, Wakil Ketua MK Arief Hidayat menegaskan MK siap menerima perkara gugatan sengketa

pemilu legislatif karena sudah menjadi tanggung jawab dan kewenangan MK untuk menyelesaikannya. Dia pun berharap pada pihak yang beperkara agar menyelesaikan permasalahannya terlebih dulu pada tingkatannya masing-masing, sehingga perkara yang ditangani MK tidak begitu menumpuk. Menjamin keamanan dalam melaksanakan persidangan, MK melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan Kepolisian Republik Indonesia. MoU ditujukan pengamanan dalam persidangan dan penegakan hukum tindak pidana pemilu. “Adapun pengamanan Polri terhadap penyelenggaraan pemilu itu mulai dari distribusi suara sampai ke TPS, pemungutan suara, dan perhitungan suara,” kata Kapolri Jenderal

Sutarman. Dia mengatakan pihaknya telah memonitor 18 provinsi dari 33 provinsi di Indonesia dalam melakukan penghitungan suara yang diindikasikan terjadinya konflik. “Dalam Undang-Undang tentang Pemilu Legislatif, KPU harus sudah menetapkan pemenang pemilu yang masuk ke DPRD, DPD, dan DPR dalam 30 hari setelah pemungutan, yaitu 9 Mei. Kondisi seperti ini berpotensi sengketa konflik,” kata Sutarman. Dia mengatakan MK berperan penting dalam memutus sengketa pemilu, baik dalam sengketa pemilukada maupun sengketa pemilu legislatif, sementara Polri merupakan aparatur pemelihara ketertiban. Tindak Lanjut Laporan Namun, dalam hal pelaporan dari berbagai kalangan terkait kecurangan bagi penyeleng-

±

gara wajib ditindaklanjuti. Pengamat politik Lampung, Robi Cahyadi, meminta penyelenggara pemilu segera menindaklanjuti setiap laporan dan temuan pelanggaran Pemilu Legislatif 2014. “Terdapat ancaman pidana maksimal 4 tahun penjara dan denda Rp48 juta jika terjadi pembiaran atas setiap laporan temuan pelanggaran,” kata Robi. Robi menilai ada banyak celah untuk dapat membuktikan caleg terpilih melanggar atau tidak, salah satunya dengan melakukan pembuktian terbalik. Ketua Bawaslu Lampung Nazarudin meminta seluruh Panwaslu segera memproses satiap laporan dugaan pelanggaran di wilayahnya. “Ya, harus segera menindaklanjuti laporan itu. Biasanya proses penanganan itu berlangsung lima hari,” ujar dia. (CR11/U1)

±


CMYK

±

±

Gagas

±

l

5 21 Mei 2013

Mencari Pemimpin Karismatik

Mohammad Takdir Ilahi Mahasiswa Pascasarjana UIN Yogyakarta dan Staf Riset The Mukti Ali Institute Yogyakarta

K

ONTESTASI Pilpres 2014 sudah semakin dekat di depan mata. Pilpres 2014 merupakan ajang pertarungan untuk mencari sosok pemimpin ideal yang menjadi harapan semua rakyat Indonesia. Mendekati pemilihan presiden Juni mendatang, Indonesia membutuhkan pemimpin ideal yang bisa diharapkan menjadi juru selamat atau ratu adil dalam menyelesaikan persoalan bangsa. Dalam mencari sosok pemimpin ideal, rakyat dituntut cerdas dalam memetakan calon yang akan dipilih agar tidak salah dalam menentukan masa depan bangsa ke depan. Ketika calon pemimpin bertarung dalam kampanye debat politik, rakyat harus bisa mencermati sosok pemimpin karismatik yang mampu menampilkan bukti, bukan janji semata. Hal ini menjadi penting mengingat Indonesia merupakan negara yang menerapkan konsep demokrasi secara lebih baik. Kepemimpinan karismatik di negara-negara berkembang menjadi salah satu faktor khusus yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan calon presiden. Dalam pandangan Max Weber, konsep karismatik (charismatic) atau karisma (charisma) lebih ditekankan kepada kemampuan pemimpin yang memiliki kekuatan luar biasa dan mistis. Tipe kepemimpinan ini sangat menekankan akan pentingnya kekuatan dan kepekaan dalam membaca fenomena sosial yang terjadi sehingga ia bisa diterima dengan baik oleh masyarakatnya sendiri. Setidaknya ada lima faktor yang menjadi karakter kepemimpinan karismatik, yaitu seseorang yang memiliki bakat luar biasa, kemampuan membaca krisis sosial, adanya sejumlah ide yang

radikal untuk memecahkan krisis tersebut, adanya sejumlah pengikut yang percaya bahwa seseorang itu memiliki kemampuan luar biasa yang bersifat transendental dan supranatural, serta adanya bukti yang berulang bahwa apa yang dilakukan itu mengalami kesuksesan. Kepemimpinan karismatik didasarkan atas perilaku dan penerimaan dari pengikutnya sebagai pemimpin yang memiliki data tarik dan pengaruh luar biasa. Dengan demikian, ada lima dimensi prilaku yang harus dimiliki seorang pemimpin karismatik, yaitu peduli terhadap konsteks lingkungannya, memiliki strategi dan artikulasi visi, peduli terhadap kebutuhan pengikutnya, memiliki personal risk, serta memiliki perilaku yang tidak konvensional. (Paul Hersey & Kenneth H. Blanchard, 1998: 23). Tegasnya seorang pemimpin yang karismatik adalah seorang yang dikagumi oleh banyak pengikut, meskipun para pengikutnya tersebut tidak selalu dapat menjelaskan secara konkret, mengapa orang (pemimpin karismatik) tersebut dikagumi. Mungkin seorang pemimpin yang karismatik menggunakan gaya yang paternalistik, tetapi ia tidak kehilangan daya tariknya. Kepemimpin karismatik sangat bergantung pada kemampuan seseorang dalam memengaruhi pada jalan yang benar dan memberikan kesempatan kepada para pengikutnya untuk juga menikmati manisnya kesejahteraan hidup. Itulah sebabnya, pemimpin karismatik harus mampu menampilkan sosok yang murah senyum, peduli, kasih sayang, merasakan nasib penderitaan orang lain, dan berani mengambil keputusan untuk membantu kemaslahatan rakyat. Gagasan tentang tentang kepemimpinan karismatik harus mengacu pada upaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Nilai penting yang harus dimiliki oleh pemimpin karismatik adalah kecerdasannya dalam memanfaatkan momentum untuk menciptakan daya dan kekuatan demi terlaksananya tujuan yang akan dicapai. Pada saat itu pula,

kita akan menyadari betul bahwa kepemimpinan karismatik berkaitan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam jiwa masing-masing pemimpin yang menjadi idola dan panutan bagi semua orang. Seorang pemimpin yang karismatik harus memiliki karakteristik sebagai berikut: Pertama, percaya pada diri, artinya mereka benar-benar percaya akan kemampuan diri mereka sendiri. Kedua, memiliki suatu misi yang merupakan tujuan ideal yang mengajukan suatu masa depan yang lebih baik dari pada status quo. Jadi, jangan harap pemimpin karismatik bisa mendapatkan pengaruh luar biasa, kalau tidak dilandasi dengan keyakinan yang kuat mencipta masa depan dengan semangat revolusi. Ketiga, memiliki kemampuan untuk mengungkap visi sejelas mungkin, artinya mampu memperjelas dan menyatakan visi dalam kata-kata yang dapat dipahami orang lain. Memiliki keyakinan kuat mengenai visi, artinya

±

pemimpin kharismatik harus mempunyai komitmen yang kuat dan bersedia menanggung risiko yang tinggi, mengeluarkan biaya yang tinggi dan melibatkan dan berkorban untuk mencapai visi tersebut. Meminjam tipologi Max Weber, kita bisa melihat tokoh-tokoh yang ada saat ini dengan memasukkan ke kategori karismatik (SBY), tradisional (Megawati dan Sultan HB X), dan rasional (JK). SBY bisa diakui sebagai tokoh yang memiliki karisma paling besar dibandingkan dengan yang lainnya. Dia memiliki bakat, pembawaan, dan kekhasannya sendiri. Daya pikatnya menjadi modal paling penting yang menarik orang-orang mengitari dirinya dan mengakui kepemimpinannya. SBY mendapatkan legitimasi karismatik. Pemimpin karismatik, tidak perlu prestasi luar biasa untuk mendapatkan pengikut. Yang perlu dilakukan untuk mempertahankan legitimasinya dan citra yang baik. Terserah si pemimpin sendiri apakah dia akan menggunakan kekuatan pesonanya itu untuk menggerakkan orang menjalankan program pemeritahan secara efektif atau tidak? Hanya, ada risiko dari seorang pemimpin karismatik. Ia bisa dengan mudah mengarahkan dukungan pengikutnya tidak kepada rencana dan program yang harus dilaksanakan, tetapi kepada dirinya sendiri. Ada semacam hubungan persaudaraan (elective affinity) antara legitimasi karismatis dan godaan kepada kultus individu. (Ignas: 2004). Apa yang diperlihatkan dalam komunikasi politik Partai Demokrat selama ini, dengan selalu menyebut ”Partai Demokrat bersama SBY”, sangat menunjukkan kecenderungan ke arah ”pengultusan” sang tokoh ini. Dengan demikian, dalam kepemimpinan karismatik, pola hubungan dengan pengikut menjadi karismatik-emosional, bahkan cenderung terjadi pengultusan tokoh. Para pengikut tidak perlu mempertanyakan segala syarat kompentensi untuk jabatan tertingginya. Para pengikut akan terus ”nunut-manut” dan terkagum-kagum setiap sang karismatis menebar pesona. n

±


CMYK

±

±

Perempuan

±

l

6 21 Mei 2013

Persingkat Proses Legislasi, Genjot Produktivitas

G

EDUNG DPR yang bakal terjadi pergantian personel dan pimpinan harus bisa menunjukkan produktivitas yang baik. Semua fungsinya, yakni bujet, legislasi, dan perwakilan harus bisa ditingkatkan. Untuk itu, rupanya politikus PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari, mempunyai resep yang inspiratif. Menurutnya, pembenahan itu ada pada proses legislasi yang harus dipersingkat. Badan Legislasi (Banleg) semata think-tank untuk menentukan Prolegnas, studi banding pun adalah pansus eksekutor. “Dua kali ke luar negeri bikin panjang proses, alhasil tidak produktif,” kata juru bicara partai berlambang banteng moncong putih itu. Kemudian, katanya, perlu dibangun sistem penegakkan kode etik yang lebih ketat, terutama untuk menghindarkan conflict of interest terjadi di DPR. Reformasi kesekjenan agar menjadi supporting system yang permanen, kuat, independen (dari pemerintah). Kemudian, supaya fraksi ikut berfungsi juga sebagai pemantau kinerja para politikus, misalnya dengan mengembangkan indikator performa para politikus. Eva Kusuma Sundari merupakan sosok politikus perempuan yang kerap bersuara di parlemen. Pernyataannya lugas dan tak jarang usulannya menjadi jalan keluar dalam

rapat-rapat yang kerap bersitegang dalam dua arus yang saling berhadapan. Latar belakangnya sebagai pengajar di kampus serta pengalamannya di lembaga swadaya masyarakat (LSM) jelas memengaruhi gaya dan cara Eva berpolitik. Dia pernah jadi dosen, lalu aktif di LSM, kemudian aktif di PDI Perjuangan. Sosok Eva terbilang unik. Kendati orang tuanya

merupakan aktivis Partai Golkar, dia memilih bergabung ke PDI Perjuangan pimpinan Megawati Soekarnoputri. Dia mengaku tidak ada rencana dari awal untuk masuk ke partai ini. Ketika disinggung perannya sebagai politikus perempuan DPR yang cukup vokal, Eva dengan merendah menepis pandangan tersebut. Ia mengingatkan saat ini susah banyak aktivis perempuan yang memang cukup vokal di parlemen. Eva melihat proses rekrutmen calon anggota DPR tidak ideal dilakukan oleh partai politik. “Salah satunya rekrutmen dengan model koneksi dinasti menjadi penyebabnya,” kata dia. Anggota Komisi Hukum DPR ini mengaku pekerjaan yang dirasa paling monumental selama menjadi anggota DPR saat ia bersama rekanrekannya memperjuangkan keberadaan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) sebagai alat kelengkapan DPR yang tertuang dalam UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Di sisi lain, dia turut serta memperjuangkan penambahan anggaran untuk item trafficking di kejaksaan. “Jaksa mesti berlatih untuk pengetahuan trafficking,” kata dia. (U1)

Eva Kusuma Sundari Lahir : Nganjuk, 8 Oktober 1965 Parpol: PDI Perjuangan

±

±


±

CMYK

±

Perempuan

±

l

7 21 Mei 2013

Sistem Pemilu Belum Berpihak pada Perempuan Perlu dibuat sistem yang memberi peluang bagi perempuan untuk meraih suara dalam setiap pelaksanaan pemilu legislatif dan DPD.

K

OMISIONER Komisi Pemilihan Umum (KPU) Juri Ardiantoro menilai menurunnya kuota jumlah calon anggota legislatif perempuan terpilih di parlemen merupakan konsekuensi dari sistem pemilu proporsional terbuka atau suara terbanyak. “Dengan sistem yang kita anut itu, tidak bisa memastikan secara pasti siapa-siapa darí caleg yang dipasang akan terpilih. Semuanya dikembalikan pada mekanisme kompetisi terbuka antarcalon, termasuk dalam satu partai,” ujar Juri kepada Media Indonesia (grup Lampung Post), Minggu (18/5). Juri menuturkan walaupun sudah ada tindakan afirmasi dalam pencalonan caleg perempuan, semuanya berpulang kepada siapa yang memenangi kompetisi ini. Menurut Juri, sebagai evaluasinya terkait sistem pemilu mana yang cocok untuk diterapkan, pihaknya menyerahkan kepada DPR dan pemerintah. “Tetapi yang lebih penting mes-

tinya kuota keterwakilan perempuan tidak sekedar memenuhi angka 30 persen dalam pencalonan, tetapi harusnya memasang figur caleg perempuan yang memiliki potensi kuat untuk dapat bersaing dalam kompetisi yang terbuka dan bebas,” kata dia. Penurunan caleg perempuan terpilih terlihat jelas dari jumlah calon DPR RI perempuan yang terpilih ke Senayan menjadi anggota DPPR periode 2014—2019 sebanyak 97 orang atau setara dengan 17,32 persen. Aktivis perempuan Partai Golkar Nusa Tenggara Timur, Inche D.P. Sayuna, menegaskan jumlah anggota DPR perempuan pada periode kali ini menurun ketimbang periode 2009—2014. Pada periode sebelumnya (tiga periode terakhir) jumlah anggota DPR perempuan, yakni sebanyak 500 orang (8 persen) pada 1999, 550 orang (11 persen) pada 2004, dan 560 orang atau sekitar 19 persen lebih pada 2009. Penurunan ini akibat beberapa faktor, seperti budaya, tingkat kepercayaan, dan faktor sistem pemilu yang belum memberdayakan perempuan dalam setiap pelaksanaan pemilu, terutama sejak 1999—2014. Pemilu dengan sistem terbuka dan suara terbanyak merugikan calon anggota legislatif perempuan serta partai politik kurang

±

Juri Ardiantoro mendapatkan pilihan. “Ini sama seperti yang sebelumsebelumnya. Menurut saya dengan adanya sistem terbuka dan suara terbanyak, perempuan dirugikan,” katanya. Dia menjelaskan sistem terbuka dan suara terbanyak partai politik kurang mendapatkan pilihan (preferensi), tetapi sistem tersebut membuat politik uang semakin masif. Pihaknya tidak setuju dengan sistem pemilu yang terbuka dan suara terbanyak karena tidak memihak kaum perempuan. “Kalau perempuan ini berkiprah di dunia politik, sistemnya harus diperbaiki,” kata dia. Tiga faktor penyebab penurunan jumlah keterwakilan perempuan di parlemen itu perlu mendapatkan perhatian untuk dicegah dan diubah sehingga lebih memberi peluang bagi perempuan untuk meraih suara dalam setiap pelaksanaan pemilu legislatif dan DPD. Hal ini penting sebab perlunya memilih caleg perempuan karena selain sumber daya besar yang harus diberi ruang untuk merumuskan kebijakan negara, juga perempuan membuat keputusan berdasarkan ethics of care atau peduli pada kepentingan banyak orang. “Banyak anggota DPR perempuan, maka kebijakan-kebijakan akan lebih properempuan dan ini juga menguntungkan keluarga Indonesia, karena kita tahu berbagai proyek pengentasan kemiskinan sukses mengangkat kesejahteraan keluarg jika perempuan terlibat,” katanya. (MI/ANT/U3)

±


±

CMYK

±

Orator

±

l

8 21 Mei 2013

Politikus Perlu Bekal Wawasan Kebangsaan Wajah baru di lembaga legislatif belum menumbuhkan optimistis publik karena mereka belum memiliki pemahaman yang kuat dalam wawasan kebangsaan.

Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA Jabatan Kelahiran Pendidikan Almamater Istri Anak

: Gubernur Lemhannas RI : Yogyakarta, 27 Oktober 1954 : S-1 Teknik Sipil Universitas Indonesia tahun 1979 S-2 dan S-3 Ecole Centrale Paris 1981—1986 : Guru Besar Tetap bidang Mekanika Tanah UI : Hera Widayanti : 1. Wanda Soepandji 2. Kris Wijoyo Soepandji

L

EMBAGA Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI turut serta dalam penyelenggaraan Pemilu 2014 dalam bentuk pendidikan politik kepada para calon anggota legislatif. Gubernur Lemhannas Budi Susilo Supandji mengatakan Lemhannas telah bekerja sama dengan berbagai partai politik untuk memberikan pembekalan dan pemahaman mengenai wawasan kebangsaan kepada kader-kadernya, termasuk calon anggota legislatif. Dia menyebutkan banyak wajah baru yang terpilih dalam pemilu lalu sebagai wakil rakyat, termasuk untuk menjalankan tugas sebagai pengelola dan penyelenggara negara. “Banyaknya wajah baru itu menunjukkan pesimisme pula karena mereka belum memiliki pemahaman yang kuat dalam wawasan kebangsaan,” kata dia pada peringatan HUT ke-49 Lemhannas di Jakarta, Selasa (20/5). Dia juga mengatakan Lemhannas melakukan berbagai terobosan dalam memberikan pemahaman wawasan kebangsaan kepada masyarakat. Lembaga ini merupakan lembaga kajian strategis, Lemhannas memiliki peran yang diharapkan publik dapat turut mengawal perjalanan bangsa pada keutuhan Negara Kesatuan RI. Lemhannas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pendidikan pimpinan tingkat nasional, pengkajian strategis

±

ketahanan nasional, dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Lemhannas telah mendidik sekitar 3.000 lulusan peserta kursus reguler dan sekitar 1.000 kursus singkat dalam berbagai angkatan. Lemhannas, katanya, juga bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada dan Universitas Pertahanan untuk menyelenggarakan berbagai kajian strategis. Selain itu juga menyelenggarakan berbagai dialog kebangsaan dengan berbagai kalangan media massa, tokoh masyarakat, dan akademisi untuk melakukan berbagai kajian strategis bangsa. Lemhannas juga membuat laboratorium kepemimpinan nasional hingga membuat konsep Indonesia 2045 atau 100 Tahun Republik Indonesia. Lembaga itu dibentuk oleh Presiden Soekarno pada 20 Mei 1965 dengan nama Lembaga Pertahanan Nasional berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1964, dan berada langsung di bawah Presiden. Nama Lemhannas dipakai sejak 1983 dan berada di bawah Panglima ABRI. Kemudian sejak 1994 lembaga ini di bawah Menteri Pertahanan dan Keamanan dan sejak 2001, kembali berstatus lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab kepada Presiden. Berdasarkan Perpres Nomor 67 Tahun 2006 jabatan gubernur Lemhannas disejajarkan setingkat menteri. (ANT/U3)

±


CMYK

±

Orator

±

±

l

9 21 Mei 2013

Ketimpangan Ekonomi Sebabkan Pemilu Tidak Normal Tinggal melihat nanti dalam pemilu presiden apakah politik uang ini akan semakin gila atau tidak?

Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti Kelahiran : 27 Oktober 1957 Jabatan : Guru Besar LIPI Pendidikan : SD Negeri Petang II Jakarta SMP Negeri 26 Jakarta SMA Katolik Jakarta FISIP Universitas Indonesia Griffith University Brisbane, Australia (Ph.D.)

P

ENGAMAT politik, Ikrar Nusa Bhakti, mengatakan ketimpangan sosial dan ekonomi yang terjadi di tataran masyarakat telah menyebabkan penyelenggaraan pemilu tidak bisa berjalan normal. “Akibat ketimpangan sosialekonomi, pemilu tidak bisa berjalan normal. Ini bisa dilihat dari penyelenggaraan pemilu legislatif di mana politik uang bukannya berkurang, tetapi justru semakin gila,” kata Ikrar dalam acara bedah buku Menyongsong 2014-2019 Memperkuat Indonesia Dalam Dunia Yang Berubah, di Jakarta, Selasa (20/5). Ikrar mengatakan politik uang bak lumrah diterima masyarakat lantaran adanya ketimpangan situasi sosial dan ekonomi yang terlampau jauh. Menurut dia, dengan keberadaan politik uang ini, persepsi masyarakat seolah-

olah bisa diperjualbelikan. “Di kampung itu dengan Rp20 ribu sudah bisa mengubah pola pikir masyarakat. Tinggal kita melihat nanti dalam pemilu presiden apakah politik uang ini akan semakin gila atau tidak,” kata dia. Dia menilai ketimpangan sosialekonomi yang terjadi saat ini turut disebabkan belum adanya korelasi positif antara kegiatan politik di tanah air dan upaya pemerataan ekonomi masyarakat. Meskipun demikian, dia mengaku tetap melihat Indonesia akan jauh lebih baik ke depan, dan memiliki masa depan lebih cerah dari negara lain yang juga pernah mengalami transisi politik dari otoriter menuju demokratis. Pengamat hubungan internasional, Teuku Rezasyah, menambahkan buku Menyongsong 2014-2019 Memperkuat Indonesia Dalam Dunia Yang Berubah seyo-

±

gianya dapat menjadi panduan bagi pemimpin bangsa ke depan. Menurut Teuku Rezasyah, buku tersebut dinilai mampu mengupas secara tuntas persoalan yang dihadapi bangsa baik dari sisi politik, ekonomi, sosial, budaya hingga keamanan dan hubungan internasional. “Buku ini layak menjadi panduan pemerintahan baru. Buku ini bagi saya merupakan naskah akademik,” kata Teuku Rezasyah. Buku Menyongsong 2014-2019 Memperkuat Indonesia Dalam Dunia Yang Berubah yang memiliki tebal 460 halaman digagas dan diprakarsai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letjen (Purn) Marciano Norman yang memandang perlu dibuatnya sebuah prakiraan mengenai kondisi bangsa ke depan, terkait permasalahan strategis yang diperkirakan terjadi dalam kurun waktu 2014— 2019. (ANT/U3)

±


CMYK

±

±

Pilar

±

l

10 21 Mei 2013

Sekolah Legislatif Optimalisasi Kerja Wakil Rakyat

P

ARTAI NasDem akan menggembleng anggota Dewan terpilih di sekolah legislatif sebelum terjun ke parlemen. Selain ditujukan untuk pembekalan, kegiatan itu akan memotret potensi kader yang terpilih sebagai anggota Dewan agar bisa ditempatkan di komisi yang pas. Ketua Badan Pemenangan Pemilu Patrai NasDem Ferry Mursyidan Baldan menegaskan sekolah legislatif berlaku untuk anggota Dewan terpilih di setiap tingkatan. “Kami berikan semacam sekolah legislatif kepada mereka. Apa hakhak dan kewajiban mereka sebagai anggota Dewan. Seperti apa itu persidangan di DPR dan banyak hal lainnya seperti apa itu legislasi, pansus,” kata Ferry di Jakarta. Sekolah legislatif Partai NasDem tidak akan dipusatkan di Jakarta. Pelatihan dan pendalaman akan berlangsung selama 5—7 hari. Pemateri akan berasal dari politikus senior Partai NasDem, pemerhati parlemen, ahli-ahli politik, serta para pembicara lainnya yang kompeten untuk menopang pengetahuan tugas kedewanan. “Ini diberikan supaya para calon yang terpilih masuk Dewan tahu

bagaimana memfungsikan diri di parlemen. Dia harus tahu bahwa anggota Dewan bertugas sebagai kontrol presiden,” ujar Ferry. Ia menjelaskan dalam sekolah legislatif itu akan diberikan pemahaman kepada calon terpilih bagaimana visi misi Partai NasDem di parlemen. Salah satunya bagaimana tugas parlemen sebagai lembaga kontrol, tapi tidak boleh menyandera pemerintah.

“Misalnya ketika ada pertambahan anggaran yang diminta kementerian, harus dilihat komisi bersangkutan apakah hal itu didasari kinerja meningkat, atau untuk apa, sehingga ada hubungannya,” kata dia. Sekolah legislatif itu juga akan memotret potensi kader yang terpilih sebagai anggota Dewan agar bisa ditempatkan di komisi yang pas. Ferry menambahkan ada tiga jenjang bagaimana semua calon terpilih pas untuk duduk di komisi tertentu. Prinsip dasarnya setiap anggota Dewan akan menentukan sesuai dengan pilihan mereka selama ini. “Ada tiga hal menentukan komisi. Pertama atas permintaan mereka. Kedua, berdasar latar belakang pendidikan mereka. Terakhir, materi apa yang mereka kuasai. Terkadang latar belakang dan perhatian yang menjadi masalah mereka berbeda,” ujarnya. Skeptisisme publik Masinton

±

Pasaribu, anggota DPR terpilih dari PDIP, mengatakan pesimisme dan skeptisisme masyarakat terhadap lembaga Dewan Perwakilan Rakyat selama ini mesti diobati dengan mengoptimalkan kinerja dan transparansi dari semua anggota DPR. Menurutnya, fungsi dan target perundangan mesti dipenuhi dengan kerja keras semua anggota Dewan terhormat. Nantinya kepercayaan masyarakat terhadap wakilnya di DPR akan meningkat dan menimbulkan budaya politik yang sehat. Selain itu, transparansi perlunya ditekankan agar semua kegiatan yang dapat membawa anggota DPR ke jeruji besi dapat dihindari. “Selama tidak adanya transparansi pembahasan anggaran yang mengakibatkan terjadinya korupsi. Oleh sebab itu, saya akan berjuang untuk transparan, juga meminta sistem yang jauh lebih transparan,” katanya. (MI/U1)

±


±

CMYK

±

Jejak

±

l

11 21 Mei 2013

Mr. Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo

Pejuang dan Diplomat yang Berjuang demi Kemerdekaan

S

OSOK laki-laki kelahiran Karawang, Jawa Barat, 23 Maret 1896 ini adalah tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia, diplomat, dan seorang Pahlawan Nasional Indonesia. Dia juga Menteri Luar Negeri Indonesia pertama yang memiliki gelar Meester in de Rechten, yang diperoleh di Universitas Leiden, Belanda, pada 1933. Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo menempuh pendidikannya di Universitas Leiden setelah sebelumnya menempuh pendidikan di Hogere Burger School, Jakarta. Nama Achmad Soebardjo adalah nama pemberian ibunya setelah sebelumnya ia mempunyai nama Teuku Muhammad Yusuf, pemberian dari ayahnya yang masih mempunyai keturunan bangsawan Aceh dari Pidie, nama belakang Djojoadisoerjo ia tambahkan sendiri saat dewasa. Bersama Mohammad Hatta, ia menjadi perwakilan Indonesia untuk menghadiri persidangan antarbangsa “Liga Menentang Imperialisme dan Penindasan Penjajah” yang pertama di Brussels dan kemudian di Jerman. Sekembalinya di Indonesia, Achmad Soebardjo yang pernah aktif dalam organisasi Jong Java melanjutkan perjuangannya dengan menjadi anggota organisasi Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerde-

kaan Indonesia (PPKI). Di kediaman Laksamana Muda Maeda, ia juga ikut serta menyusun naskah proklamasi bersama Soekarno dan Muhammad Hatta yang kemudian naskah tersebut diketik oleh Sayuti Melik. Pada 18 Agustus 1945, ia dilantik sebagai Menteri Luar Negeri, itu menjadikannya Menteri Luar Negeri pertama di Republik Indonesia. Ia juga menjadi Duta Besar di Swiss antara tahun 1957—1961. Dalam usia 82 tahun, di Rumah Sakit Pertamina, Kebayoran Baru, ia menghembuskan napas terakhir dikarenakan flu yang menimbulkan komplikasi. Yang kemudian dimakamkan di Cipayung, Bogor. Pada 2009, pemerintah mengangkatnya sebagai Pahlawan Nasional. Bangsawan Pidie Ayahnya bernama Teuku Muhammad Yusuf masih ketu-

±

runan bangsawan Aceh dari Pidie. Kakek Achmad Soebardjo dari pihak ayah adalah Ulee Balang dan ulama di wilayah Lueng Putu, sedangkan Teuku Yusuf adalah pegawai pemerintahan dengan jabatan mantri polisi di wilayah Teluk Jambe, Kerawang. Ibu Achmad Soebardjo bernama Wardinah. Ia keturunan Jawa-Bugis, dan merupakan anak dari camat di Telukagung, Cirebon. Ayahnya mulanya memberinya nama Teuku Abdul Manaf, sedangkan ibunya memberinya nama Achmad Soebardjo. Nama Djojoadisoerjo ditambahkannya sendiri setelah dewasa, saat ia ditahan di penjara Ponorogo karena Peristiwa 3 Juli 1946. Dalam bidang pendidikan, Soebardjo merupakan profesor dalam bidang sejarah perlembagaan dan diplomasi Republik Indonesia di Fakultas Kesusasteraan, Universitas Indonesia. (U1)

±


CMYK

±

Luber

±

±

l

12 21 Mei 2013

Seleksi Anggota KPU Kabupaten/Kota NTUK memilih anggota KPU kabupaten/kota diatur tata pelaksanaannya seperti tercantum dalam UU 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

U

oleh KPU. (8) Penetapan anggota tim seleksi oleh KPU provinsi sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) dilakukan melalui rapat pleno KPU provinsi.

Pasal 21 (1) KPU Provinsi membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPU kabupaten/kota pada setiap kabupaten/kota. (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang anggota yang berasal dari unsur akademisi, profesional, dan masyarakat yang memiliki integritas atau melalui kerja sama dengan perguruan tinggi setempat. (3) Anggota tim seleksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) berpendidikan paling rendah S-1 dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun. (4) Anggota tim seleksi dilarang mencalonkan diri sebagai calon anggota KPU kabupaten/kota. (5) Tim seleksi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota. (6) Pembentukan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya keanggotaan KPU kabupaten/kota. (7) Tata cara pembentukan tim seleksi dan tata cara penyeleksian calon anggota KPU kabupaten/kota dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan

Pasal 22 (1) Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat. (2) Dalam melaksanakan tugasnya, tim seleksi dapat dibantu oleh atau berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi pada bidang yang diperlukan. (3) Untuk memilih calon anggota KPU kabupaten/kota, tim seleksi melakukan tahapan kegiatan: a. mengumumkan pendaftaran calon anggota KPU kabupaten/kota pada media massa cetak harian dan media massa elektronik lokal; b. menerima pendaftaran bakal calon anggota KPU kabupaten/kota; c. melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota KPU kabupaten/ kota; d. mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota KPU kabupaten/kota; e. melakukan seleksi tertulis dengan materi utama pengetahuan mengenai pemilu; f. melakukan tes kesehatan; g. melakukan serangkaian tes psikologi; h. mengumumkan nama daftar bakal calon anggota KPU kabupaten/kota yang lulus seleksi tertulis, tes kesehatan, dan

tes psikologi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat; i. melakukan wawancara dengan materi penyelenggaraan pemilu dan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat; j. menetapkan 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU kabupaten/kota dalam rapat pleno; dan k. menyampaikan 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU kabupaten/kota kepada KPU provinsi. (4) Tim seleksi melaksanakan tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah terbentuk. Pasal 23 (1) Tim seleksi mengajukan 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU kabupaten/kota hasil seleksi kepada KPU provinsi. (2) Penyampaian nama calon sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disusun berdasarkan abjad disertai sali-

±

nan berkas administrasi setiap bakal calon anggota KPU kabupaten/kota. Pasal 24 (1) KPU rovinsi melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota KPU kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1). (2) KPU provinsi memilih calon anggota KPU kabupaten/kota berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan. (3) KPU provinsi menetapkan 5 (lima) calon anggota KPU kabupaten/kota peringkat teratas dari 10 (sepuluh) calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) sebagai anggota KPU kabupaten/kota terpilih. (4) Anggota KPU kabupaten/kota terpilih sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) ditetapkan dengan keputusan KPU provinsi. (5) Proses pemilihan dan penetapan anggota KPU kabupaten/kota di KPU provinsi dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja. n

±


CMYK

±

±

Jeda

±

l

13 21 Mei 2013

JK Calon Terkaya HATTA Rajasa mengalami kenaikan harta kekayaan sebesar Rp2,1 miliar selama menjabat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

P

EMILIHAN presiden hanya diikuti oleh dua pasangan, Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Dari dua pasangan ini, siapakah calon yang memiliki jumlah kekayaan paling tinggi. Harta kekayaan capres yang juga gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo atau Jokowi, naik fantastis dalam dua tahun. Hartanya tercatat sebesar Rp27 miliar dan 9.876 dolar AS pada 31 Maret 2012. Dalam laporan harta kekayaan yang tertera dalam laman acch.kpk. go.id, yang diakses pada Senin (19/5), Jokowi melaporkan harta kekayaannya pada 31 Maret 2012. Dalam LKHPN itu, Jokowi melaporkan seluruh harta kekayaan yang sudah diperoleh. Dalam LHKPN tersebut, Jokowi mempunyai total harta senilai Rp27.255.767.435 dan 9.876 dolar AS. Harta itu terdiri dari harta tidak bergerak sebesar Rp23.770.406.500. Harta tak bergerak itu terdiri dari 29 tanah dan bangunan yang berada di Sukoharjo, Surakarta, Balikpapan, Karangayar, Sragen, dan Boyolali. Semua tanah itu diperoleh dari hasil usaha sendiri. Pasangan Jokowi, Muhammad Jusuf Kalla, punya kekayaan Rp314.508.694.731 dalam laporan harta kekayaan penyelenggara yang dilaporkan ke KPK pada 16 November 2009. Namun, hingga 2014, JK belum melaporkan laporan terbaru. Dalam laporan harta kekayaan yang tertera dalam laman acch.kpk.go.id, JK melaporkan harta kekayaannya pada 16 November 2009. Dalam LKHPN itu, JK melaporkan seluruh harta

Kekayaan Jokowi Total harta Rp27.255.767.435 dan 9.876 dolar AS.

Kekayaan Prabowo Subianto Total kekayaan Rp10.153.469.999 dan 416.135 dolar AS

Harta tidak bergerak Rp23.770.406.500 terdiri dari 29 tanah dan bangunan di sejumlah daerah Harta bergerak Kendaraan Rp499.000.000, Peternakan dan perkebungan Rp602.440.076 Harta bergerak lain Rp361.350.000. Laporan 31 Maret 2012

Harta tak bergerak Rp2.732.310.000 dua rumah, tanah kapal laut 10.000 DWT Harta bergerak Kendaraan Rp1.450.000.000 Logam mulia Rp44.000.000 Harta bergerak Rp68.000.000. Laporan terakhir tahun 2003

Kekayaan Muhammad Jusuf Kalla Total Rp314.508.694

Kekayaan Hatta Rajasa Total kekayaan Rp16.955.622.087 dan 56.936 dolar AS

Harta tak bergerak Rp91.999.795.500 (51 tanah dan bangunan) Harta bergerak Kendaraan Rp225.000.000 Perkebunan atau peternakan Rp1.000.000.000 Harta bergerak lain Rp538.700.000 Laporan 16 November 2009

kekayaan yang sudah diperoleh. Sementara itu, calon presiden dari Partai Gerindra, PPP, PKS, dan PAN, Prabowo Subianto, punya kekayaan sebesar Rp10.153.469.999 dan 416.135 dolar AS pada 2003 lalu. Kala itu, Prabowo merupakan mantan Komandan Sekolah Staf dan Komando ABRI. Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang diakses pada laman acch.kpk.go.id, harta tersebut meliputi harta bergerak, harta tak bergerak, surat berharga, dan giro setara kas. Pada 2003, harta tak bergerak meli-

Harta tak bergerak Rp13.858.506.500 Harta bergerak Rp1.115.000.000 Laporan 27 Juli 2012

puti dua rumah dan tanah di Cianjur dan Jakarta Selatan, serta kapal laut 10 ribu DWT. Total harta tak bergerak Prabowo bernilai Rp2.732.310.000. Salah satu rumah yang diperolehnya sendiri dan satu lagi merupakan hibah. Adapun harta bergerak milik Prabowo meliputi kendaraan, logam mulia, barang seni dan antik, serta harta bergerak lainnya. Harta bergerak berupa kendaraan bernilai Rp1.450.000.000, barang seni dan antik serta logam mulia bernilai Rp44.000.000, dan harta bergerak lain sebilai Rp68.000.000.

±

Calon wakil presiden pendamping Prabowo, Hatta Rajasa, mengalami kenaikan harta kekayaan sebesar Rp2,1 miliar selama menjabat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Hal itu tercantum dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang dilaporkan Hatta pada 27 Juli 2012. Dalam LHKPN yang diakses di laman acch.kpk.go.id, Hatta punya kekayaan sebesar Rp16.955.622.087 dan 56.936 dolar AS. Jumlah itu naik dari Rp14.800.511.235 yang dilaporkan pada 23 November 2009. (MTVN/U3)

±


CMYK

±

Jeda

±

±

l

14 21 Mei 2013

Menghukum Legislator lewat Media Sosial

P Keberadaan jejaring sosial wakil rakyat lewat kelembagaan secara tidak langsung dapat menjadi parameter pertanggungjawaban kerja.

ENGAMAT politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Victor Silaen berpendapat lembaga perwakilan rakyat, baik DPR, DPD, maupun DPRD perlu mengelola akun jejaring sosial dalam rangka transparansi kinerja dan mendekatkan diri dengan konstituen. “Ada baiknya ketiga lembaga DPR, DPD, DPRD, membuka secara resmi sekaligus mengelola sejumlah akun media sosial yang diberi nama misalnya Komisi X DPR, Komisi A DPRD, Komite B DPD, dan lain-lain agar bisa bertanya jawab dengan rakyat langsung,” kata Victor dihubungi dari Jakarta, Senin (19/5). Menurut Victor, keberadaan jejaring sosial wakil rakyat secara kelembagaan secara tidak langsung dapat menjadi parameter pertanggungjawaban kerja anggota Dewan kepada rakyat. Selain itu, melalui jejaring sosial wakil rakyat juga dapat menerima

masukan publik terkait kemungkinan pemberian penghargaan dan sanksi terhadap oknum wakil rakyat yang tidak bekerja dengan baik. “Sejauh ini saya kira mekanisme pemberian reward and punishment secara konstitusional belum ada. Untuk itu DPR dan DPD bisa membahasnya dengan mengundang publik (salah satunya melalui jejaring sosial) untuk memberi masukan-masukan, yang nantinya bisa diakomodasi menjadi sebuah peraturan khusus baru bagi DPR, DPD, dan DPRD,” kata dia. Lebih jauh Victor mengatakan pengawasan terhadap wakil rakyat diperlukan ke depan, terutama ihwal kehadiran dalam persidangan. Karena sebagai orang-orang yang merepresentasikan dan mewakili rakyat, para anggota Dewan sepatutnya memberi teladan dalam kedisiplinan. “Oleh karena itu pula anggota yang tidak hadir di kantor dan dalam

±

sidang harus diberi sanksi, ketika mendapatkan laporan dugaan korupsi yang bersangkutan harus menjelaskannya secara terbuka di hadapan komisi atau komite, serta terkait absensi agar benar-benar diterapkan secara ketat melalui mesin-mesin presensi yang bersifat online sehingga tidak bisa terjadi tipu-menipu kehadiran,” ujar dia. Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Hanura Saleh Husein mengakui bahwa citra DPR saat ini kurang baik. Pemulihan citra wakil rakyat melalui peningkatan disiplin anggota, mulai dari tingkat kehadiran hingga peningkatan produk legislasi. “Yang paling utama adalah pengawasan yang ketat serta adanya punishment dan reward dari masing-masing fraksi sehingga ada efek jera,” kata dia. Ketua DPP Partai NasDem Bidang Politik Akbar Faisal mengatakan mengubah wajah parlemen menjadi lebih baik bukan perkara yang mudah. Pertama, semua perubahan itu harus diawali dengan niat baik serta keberanian untuk mengubah Indonesia. Setelah ada niat, selanjutnya adalah memahami tugas dan tanggung jawab berat seorang anggota DPR. Menurutnya, para caleg terpilih terutama yang baru harus cepat paham akan tugas pokok dan fungsi yang akan mereka emban selama 5 tahun ke depan. “Jangan terlalu lama menyesuaikan diri. Selain itu, hiduplah sederhana. Jangan berpikir, menjadi legislator adalah segala-galanya dengan gaya hidup yang berlebihan. Hidup sederhana akan selalu menempatkan diri kita untuk selalu apa adanya,” kata dia. Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Martin Hutabarat mengungkapkan tantangan DPR ke depan untuk meningkatkan kinerja dan memperbaiki citranya menjadi semakin berat. Periode lalu, DPR banyak menerima kritik masyarakat terkait dengan kinerja sehingga citranya terpuruk. (ANT/MI/U3)

±


±

CMYK

±

Geliat Partai

±

l

15 21 Mei 2013

Koalisi Pilpres Pengaruhi Investasi

P

ELAKU pasar keuangan Tanah Air mulai melihat titik terang setelah dua pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden RI 2014—2019 melakukan deklarasi, kemarin. Kini, pasar perlu mengetahui kebijakan ekonomi macam apa yang akan diusung pasangan bakal capres-cawapres Joko WidodoJusuf Kalla serta Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Hal itu disampaikan ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Sri Adiningsih. Ia meminta kandidat presiden dan wapres untuk memaparkan visi misi soal perekonomian ke publik. Itu dirasa penting guna memberi kepastian arah perekonomian bagi pelaku pasar dan masyarakat. “Bagaimana capres dan cawapres mengatasi permasalahan domestik,” katanya. Masalah-masalah itu, antara lain soal daya saing produk-produk In-

donesia. Baik di pasar domestik maupun di pasar ekspor. Kemudian, lanjutnya, masalah struktur anggaran negara yang selama ini dibebani subsidi BBM yang berlebihan dan mengganggu neraca perdagangan. “Saat ini bagaimana membenahi ketergantungan luar negeri, mengurangi volatilitas ekonomi, dan meningkatkan daya saing supaya tidak semakin banyak defisit di dalam neraca perda gangan,” kata Sri. Adapun deklarasi para bakal capres-cawapres ternyata belum cukup kuat menahan indeks harga saham gabungan (IHSG) di zona hijau. IHSG kemarin petang ditutup turun l 16,58 poin atau 0,33% ke posisi 5.014,99. Di tengah sesi perdagangan, IHSG sempat menyentuh level 5.091,317. Setelah itu terjadi aksi ambil untung sehingga indeks kembali melemah. Kepala Ekonom Samuel Sekuritas Lana Soelistianingsih menilai pasar mulai menghitung kekuatan kubu bakal capres-cawapres Prabowo-Hatta. Pasalnya, Partai Golkar kemarin telah menggenapi koalisi yang digalang Partai Gerindra. “Market mulai menghitung ulang kekuatan dari Prabowo, enggak bisa dianggap sepele,” ujar Lana. Akan tetapi, respons pasar cenderung negatif. Berbeda dengan respons yang ditunjukkan pasar terhadap duet Jokowi-JK. Menurutnya, hal tersebut disebabkan pasar tidak suka ketidakpastian. “Mungkin mereka menilai di

±

antara dua pasangan tersebut, Jokowi lebih jelas kinerjanya sebagai birokrat.” Meski demikian, lanjutnya, terlepas dari isu politik, saat di kisaran 5.000, IHSG memang rawan aksi profit taking. IHSG pada 2013 pernah menyentuh 5.200. Di pasar valas, kurs rupiah yang ditransaksikan antarbank kemarin sore menguat tipis menjadi 11.405 dari posisi sebelumnya 11.412 per dolar AS. “Nilai tukar rupiah terpantau masih berada dalam area positif ke posisi tertingginya sejak April lalu terhadap dolar AS di tengah kepastian calon pasangan presiden untuk pemilu mendatang,” kata Kepala Riset Monex Investindo Futures Ariston Tjendra. Ia menambahkan pelaku pasar memiliki keyakinan tinggi terhadap calon pasangan presiden yang ada akan membawa ekonomi Indonesia menjadi lebih baik. Adapun Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengingatkan kondisi penguatan ini masih temporer. “Ada faktor bagaimana pemilik dana melihat perkembangan situasi politik dan kemudian ikut melepas dana valas sehingga terjadi supply yang besar,” kata dia. Walakin, ia mengharapkan hasil pemilu presiden (pilpres) akan menciptakan tingkat kepercayaan tinggi dari pemilik dana sehingga apresiasi rupiah akan berkelanjutan. “Sekarang ini, kalau terjadi perubahan, itu karena perkembangan situasi politik,” katanya. (MI/U1)

±


CMYK

±

±

Geliat Partai

±

l

16 21 Mei 2013

Berharap dari

Idealisme Caleg Baru

N

ADA pesimistis dan skeptis masyarakat menggelayut kala Komisi Pemilihan Umum menetapkan namanama anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2014—2019. Meskipun dari 560 anggota DPR RI terpilih periode 2014—2019 ada 321 anggota baru, atau sekitar 57,3%, sebanyak 239 orang atau 42,7% merupakan anggota legislatif petahana. Di sinilah menjadi tantangan para caleg yang baru pertama duduk di DPR. Harapan masyarakat menggantung pada idealisme mereka dalam memperjuangkan nasib jutaan warga. Sekjen Partaio NasDem Patrice Rio Capella mengatakan selain basis kompetensi atau pengetahuan memadai, anggota DPR juga harus menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat. Misalnya, lewat politik anggaran dan legislasi yang prorakyat. “Fungsi legislasi harus menghasilkan produk undang-undang yang berpihak kepada publik. Selama ini (produk legislasi) buruk dan sering diuji ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap bermasalah. Begitu juga dengan politik anggaran untuk rakyat,” ujar pria kelahiran Bengkulu itu. Untuk mengikis keraguan publik, ia melanjutkan, merupakan suatu tantangan. Pasalnya, DPR sering diidentikkan sebagai lembaga paling korup. “Saya harus mempertanggungjawabkan ini kepada rakyat di daerah pemilihan saya. Untuk itu, ketika menjalankan fungsi sebagai anggota DPR, saya harus mendengar aspirasi dari daerah pemilihan,” kata Sekretaris Jenderal Partai NasDem tersebut. Hal senada dikatakan caleg asal PDIP yang baru terpilih, Masinton Pasaribu. Musababnya, masyarakat kadung kecewa dengan kinerja anggota DPR periode sebelumnya. Fungsi dan target perundangan tak tercapai, cuma segelintir yang tunai.

Sebaliknya, tak sedikit anggota Dewan terhormat yang tersandung kasus korupsi. Suara rakyat yang menggugat pun menghunjam. Sebagai wajah baru di Senayan, Masinton menanggung beban untuk mengubah wajah DPR melalui kinerjanya. “Masyarakat memang skeptis dengan kinerja DPR selama ini. Itu bukan tanpa alasan,” ujarnya, kemarin. Masinton merupakan mantan aktivis yang kenyang mengkritik negara pada 1998. Sebagai bagian dari ekstraparlemen, ia tak ingin mengulangi kesalahan pendahulunya. Jabatan, kata dia, ialah alat perjuangan

untuk membela kepentingan publik. Menurut caleg dari daerah pemilihan DKI Jakarta II itu, kepekaan kepada kondisi masyarakat merupakan senjatanya untuk meraih simpati publik, selain lewat kinerja. Rendahnya kinerja DPR, menurut Masinton, seirama dengan absensi anggota Dewan. Ia menegaskan ke-560 wakil rakyat bukan orang sembarang karena dipilih untuk lancang dan kencang bekerja untuk publik. “DPR punya fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Bagaimana bisa menjalankan fungsi itu jika kerap bolos dan sulit peka kepada masyarakat,” ujarnya. (MI/U1)

±

±


±

CMYK

cover/laput interupsi laput laput gagas kuota kuota orator

±

1 2 3 4 5 6 7 8

±

9 orator 10 pilar 11 analisis 12 luber 13 jeda 14 jeda 15 geliat partai 16 geliat partai

iklan Kuping 50 x 107mm banner 50 x 263mm display 1/4 hal: 150 x 130m m 1/2 hal 150 x 263mm 1 hal; 318 x 263mm

±

±


VOTING, Edisi 21- 27 mei 2014  
Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you