Page 1

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistim Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa setiap daerah/SKPD berkewajiban menyusun Rencana Strategis dalam 5 tahun mendatang . Sedangkan proses penyusunan Rencana strategis melalui beberapa tahapan penyusunan hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 53 tahun 2010 pasal 89 ayat 2  Persiapan penyusunan Renstra , meliputi : -

Penyusunan rancangan Keputusan Pembentukan Tim Penyusun Renstra ;

Bupati

Malang

tentang

-

Orientasi mengenai Rentra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang ;

-

Penyusunan agenda kerja Tim Penyusun Renstra ;

-

Penyiapan data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

 Penyusunan Rancangan Renstra , meliputi : -

Perumusan Rancangan Renstra ;

-

Penyajian Rancangan Renstra.

Pada kegiatan ini membahas Rancangan Renstra ( yang telah disusun ) dengan melibatkan seluruh unit kerja dilingkungan SKPD dan para pemangku kepentingan pelayanan SKPD, hal ini bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman pencapaian sasaran program dan kegiatan pelayanan SKPD. Rancangan Renstra SKPD yang telah dibahas dan disempurnakan berdasarkan masukan Tim dsampaikan kepada Kepala Bappeda Kabupaten Malang untuk memperoleh pengesahan Bupati Malang.  Penyusunan Rancangan Akhir Renstra , meliputi : -

Penyusunan rancangan akhir Renstra , merupakan penyempurnaan rancangan renstra , yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang ;

-

Penyempurnaan rancangan Renstra yang bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan , strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang yang ditetapkan dalam RPJMD.

1


Dirancangan akhir Renstra SKPD diverifikasi akhir oleh Bappeda untuk menjamin kesesuaian Rancangan Akhir dengan RPJMD yang telah ditetapkan dan menjamin keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra SKPD lainnya , yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Bupati Malang. 1.2 Landasan Hukum Landasan Penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang tahun 2011 – 2015 adalah : a) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ; b) Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ; c) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ; d) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ; e) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah f) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri ; g) Peraturan Bupati Malang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ; h) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 06 Tahun 2008 tentang RPJPD Kabupaten Malang tahun 2005 – 2025 ; i) Peraturan Daerah KAbupaten Malang Nomor 03 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang ; j) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2011-2015 .

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang tahun 2011 – 2015 dimaksudkan untuk memberikan arah pedoman penyusunan program strategis pembangunan bidang ketenagakerjaan dan Transmigrasi selama 5 ( lima ) tahun kedepan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Malang. Renstra DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang tahun 2011 – 2015 bertujuan untuk mewujudkan kinerja pelayanan ketenagakerjaan dan transmigrasi di Tingkat Pemerintah Kabupaten Malang yang mengarah pada terwujudnya tenaga kerja yang mandiri, produktif, berdaya saing serta sejahtera.

2


1.4 Sistematika Penulisan Bab I Pendahuluan 1.1 Latar belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistimatika Penulisan Bab II Gambaran Pelayanan SKPD 2.1 Tupoksi dan Struktur Organisasi 2.2 Sumberdaya SKPD 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD 2.4 Tantangan dan Peluang Bab III Isu-isu Strategis 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan tupoksi 3.2 Telaah Visi Misi RPJMD Kabupaten Malang Tahun 20102015 3.3 Telaah Renstra K/L 3.4 Penentuan isu-isu strategis Bab IV Visi , Misi , Tujuan , Sasaran Strategis dan Kebijakan 4.1 Visi dan Misi SKPD 4.2 Tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD 4.3 Strategis dan kebijakan SKPD Bab V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Bab VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN SASARAN RPJMD Bab VII PENUTUP

3


BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MALANG 2.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI Dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2008 disebutkan bahwa : 1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Malang mempunyai tugas pokok : a. melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang tenaga kerja dan transmigrasi ; b melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya Adapun tugas tersebut di jabarkan dalam fungsi organisasi sebagai berikut : 1. Pengumpulan , Pengolahan dan pengendalian data yang berbentuk data base serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan ; 2. perencanaan strategis pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ; 3. perencanaan tenaga kerja daerah, pembinaan perencanaan tenaga kerja mikro pada instansi/tingkat perusahaan, pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketenagakerjaan ; 4. pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, penetapan kebijakan daerah,

dan

pelaksanaan

strategi

penyelenggaraan

urusan

pemerintahan bidang ketenagakerjaan ; 5. pembinaan (pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan)

penyelenggaraan

urusan

pemerintahan

bidang

ketenagakerjaan ; 6. penanggung jawab penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan

(bidang

pengawasan

dan

hubungan

industrial

ketenagakerjaan, pelatihan dan penempatan tenaga kerja serta transmigrasi) ; 7. memberikan

pelayanan

di

bidang

ketenagakerjaan

dan

ketransmigrasian ; 8. penyelenggaraan tata usaha Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ; 9. pembinaan UPTD dalam lingkup tugasnya ; 10. pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ; 4


11. pembinaan

kepada

masyarakat

tentang

ketenagakerjaan

dan

ketransmigrasian ; 12. pelaksanaan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan lembagalembaga lainnya ; 13. pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi

pengembangan

pemerintahan

bidang

SDM

aparatur

ketenagakerjaan

pelaksana

minimal

urusan

yang

wajib

dilaksanakan di bidang tenaga kerja dan transigrasi ; 2. Susunan Organisasi dan Personil a. KepalaDinas ; b. Sekretariat ; c. Bidang Hubungan Industrial dan Syarat-syarat Kerja ; d. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja ; e. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan ; f. Bidang Transmigrasi ; g. UPTD ; h. Kelompok Jabatan Fungsional .

Dalam pelaksanaan tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ditangani oleh

Sekretariat , Sub. Bag , Bidang dan Kasi terdiri dari :

A. Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas : a. melaksanakan koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, pengelolaan urusan kepegawaian, urusan umum yang meliputi kegiatan surat menyurat, penggandaan, perlengkapan, rumah tangga, humas, urusan keuangan serta urusan evaluasi dan pelaporan ; b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. 2. Sekretariat mempunyai Fungsi : a.

pengelolaan urusan keuangan, perencanaan program, Evaluasi dan pelaporan pengelolaan urusan kepegawaian pengelolaan

perlengkapan,

urusan

rumah

tangga

dan

keprotokolan ; b.

penyelenggaraan kegiatan surat menyurat, pengetikan dan penggandaan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga dan kehumasan. 5


c.

pengelolaan urusan keuangan, perencanaan program, evaluasi dan pelaporan ;

d.

pengelolaan urusan kepegawaian ;

e.

pengelolaan

perlengkapan,

urusan

rumah

tangga

dan

keprotokolan f.

penyelenggaraan kegiatan surat menyurat, pengetikan dan penggandaan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga dan kehumasan.

3) Sekretariat terdiri dari : a.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;

b.

Sub Bagian Keuangan

c.

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

a) Tugas Pokok Sub Bagian Umum dan Kepegawaian : (1)

Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;

(2)

Menyelenggarakan,

melaksanakan

dan

mengelola

administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai ; (3)

Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan

surat

menyurat,

kearsipan,

rumah

tangga,

perjalanan dinas, keprotokolan, penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan dan mendistribusikan ; (4)

Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;

(5)

Menyelenggarakan,

melaksanakan

dan

mengelola

administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai ; (6)

Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan

surat

menyurat,

kearsipan,

rumah

tangga,

perjalanan dinas, keprotokolan, penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan dan mendistribusikan ; (7)

Melaksanakan

tata

usaha

barang,

perawatan/

penyimpanan peralatan kantor dan pendataan inventaris kantor ; (8)

Menyelenggarakan administrasi perkantoran ;

(9)

Melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor;

6


(10) Menghimpun, mengolah data, menyusun program kerja sub bagian umum dan kepegawaian ; (11) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya a) Fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian : a. menyelenggarakan, administrasi

melaksanakan

kepegawaian,

dan

mengelola

kesejahteraan

pegawai,

pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, keprotokolan,

penyusunan

rencana

kebutuhan

barang,

peralatan, mendistribusikan dan melaksanakan tata usaha barang,

perawatan/penyimpanan

peralatan

kantor

dan

pendataan inventaris kantor ; b. menyusun perencanaan formasi, karir dan diklat SDM aparatur

pelaksana

urusan

pemerintahan

bidang

ketenagakerjaan ; c. menghimpun, mengolah data, menyusun program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; d. melaksanakan kegiatan umum dan kepegawaian ; e. menyiapkan bahan penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; f. mengkoordinir

usulan

penetapan

angka

kredit

pejabat

fungsional ketenagakerjaan ; g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sekretariat sesuai dengan bidang tugasnya.

b) Tugas Pokok Sub Bagian Keuangan : a. mengelola dan melaksanakan administrasi keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ; b. menyelenggarakan administrasi keuangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ; c. melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ; d. melaksanakan

tugas-tugas

lain

yang

diberikan

Kepala

Sekretariat sesuai dengan bidang tugasnya.

7


c) Tugas Pokok Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan : a. menyelenggarakan, mengelola dan membantu melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, mengkoordinir pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan akuntabilitas; b. menghimpun, mengolah data base, menyusun program kerja Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; c. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; d. membantu menyusun perencanaan tenaga kerja daerah, pembinaan

perencanaan

tenaga

kerja

mikro

pada

instansi/tingkat perusahaan, pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketenagakerjaan ; e. mengkompilasikan dan menyusun laporan hasil perencanaan dan

laporan

akuntabilitas

Dinas

Tenaga

Kerja

dan

Transmigrasi; f. melaksanakan

tugas-tugas

lain

yang

diberikan

Kepala

Sekretariat sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Bidang Hubungan Industrial dan Syarat-syarat Kerja

Bidang Hubungan Industrial dan Syarat-syarat Kerja mempunyai tugas : a. melaksanakan pembinaan Organisasi Pekerja dan Organisasi Pengusaha,

Lembaga

Kerjasama

Tripartit

dan

Bipartit,

Pembinaan Hubungan Industrial dan pelaksanaan syaratsyarat kerja, Pembinaan Pengupahan dan kesejahteraan pekerja

serta

penanganan

penyelesaian

perselisihan

hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja. b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Hubungan Industrial dan Syarat-syarat Kerja mempunyai fungsi :

8


a. penyiapan dan perumusan bahan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan hubungan industrial dan syarat-syarat kerja, pengupahan dan kesejahteraan pekerja ; b. pelaksanaan pembinaan hubungan industrial dan syaratsyarat kerja, perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama ; c. pelaksanaan pembinaan organisasi pekerja dan organisasi pengusaha ; d. pelaksanaan pembinaan lembaga kerjasama Bipartit dan Tripartit ; e. pembinaan SDM dan lembaga penyelesaian perselisihan diluar pengadilan ; f. penyiapan

dan

pelaksanaan

sidang-sidang

lembaga

kerjasama Tripartit ; g. pencegahan

dan

penyelesaian

perselisihan

hubungan

industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan ; h. penyusunan dan pengusulan penetapan Upah Minimum Kabupaten kepada Gubernur ; i. pembinaan

penyelenggaraan

fasilitas

dan

kesejahteraan

pekerja di perusahaan ; j. penyusunan

dan

pengusulan

formasi

serta

melakukan

pembinaan mediator, konsiliator dan arbiter ; k. pembinaan pejabat fungsional perantara/mediator hubungan industrial ; l. penilaian angka kredit jabatan fungsional perantara/mediator hubungan industrial ; m. pelaksanaan

monitoring,

evaluasi

dan

laporan

hasil

pelaksanaan tugas.

B. Bidang hubungan industrial dan syarat-syarat kerja terdiri dari : 1. Seksi Perselisihan Hubungan Industrial 2. Seksi Syarat-syarat kerja 3. Seksi Kesejahteraan Pekerja

a) Seksi Perselisihan Hubungan Industrial Seksi Perselisihan Hubungan Industrial mempunyai tugas :

9


a. melakukan pembinaan, pencegahan dan penyelesaian Perselisihan

Hubungan

penutupan

Industrial,

perusahaan

mogok

kerja

berdasarkan

dan

ketentuan

Perundangan yang berlaku ; b. memberikan

petunjuk

rasa/mogok

kerja

tehnis

dan

penyelesaian

penyelesaian

unjuk

Perselisihan

Hubungan Industrial bagi Pegawai Perantara/ Mediator Hubungan Industrial ; c. melakukan

inventarisasi

dan

pendataan

Perselisihan

Hubungan Industrial yang terjadi, yang telah dan belum terselesaikan oleh Pegawai Perantara/ Mediator Hubungan Industrial ; d. melaksanakan

pembinaan,

monitoring

dan

evaluasi

pelaksanaan mediasi oleh Pegawai Perantara/Mediator Hubungan Industrial ; e. melakukan pembinaan SDM dan lembaga penyelesaian perselisihan diluar pengadilan ; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat-syarat Kerja sesuai dengan bidang tugasnya.

b) Seksi Syarat-syarat Kerja Seksi Syarat-syarat Kerja mempunyai tugas a. melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan syaratsyarat kerja (Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama) pada perusahaan swasta dan BUMN/ BUMD ; b. melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan syaratsyarat kerja (Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama) pada perusahaan swasta dan BUMN/ BUMD ; c melaksanakan pembinaan, penelitian dan pengesahan Peraturan Perusahaan ; d. melaksanakan pembinaan dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama dan pencatatan perjanjian kerja ; e melakukan pembinaan, pembentukan dan pengembangan Lembaga Kerja Sama Bipartit ; 10


f melakukan verifikasi dan pembinaan keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh ; g

melaksanakan

kunjungan

perusahaan

pemohon

ijin

operasional penyedia jasa tenaga kerja ; h melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat-syarat Kerja sesuai dengan bidang tugasnya. Seksi Syarat-syarat Kerja mempunyai Fungsi : a. melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan syaratsyarat kerja (Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama) pada perusahaan swasta dan BUMN/ BUMD ; b. melaksanakan inventarisasi Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama ; c. melakukan pembinaan, pembentukan dan pengembangan Lembaga Kerja Sama Bipartit ; d. melakukan verifikasi dan pembinaan keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh ; e. melaksanakan

kunjungan

perusahaan

pemohon

ijin

operasional penyedia jasa tenaga kerja ; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat-syarat Kerja sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Seksi Kesejahteraan Pekerja Seksi Kesejahteraan Pekerja mempunyai tugas : a. melakukan pembinaan terhadap Organisasi Pekerja dan Organisasi Pengusaha ; b. melakukan pembinaan, pembentukan dan pengembangan Koperasi Karyawan ; c. melaksanakan

pembinaan

dan

penyelenggaraan

pendidikan hubungan industrial bagi organisasi pekerja dan organisasi pengusaha ; d. menyusun Kebutuhan Hidup Layak (KHL), tingkat inflasi dan Indeks Harga Konsumen (IHK), serta fluktuasi Harga Bahan Pokok ; 11


e. bimbingan aplikasi pengupahan di perusahaan ; f. menyiapkan bahan, merencanakan dan melaksanakan sidang-sidang Dewan Pengupahan Daerah dalam rangka penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) ; g. melaksanakan penyusunan dan pengusulan penetapan Upah Minimum Kabupaten ; h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat-syarat Kerja sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas : a. melaksanakan pembinaan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja ; b. melaksanakan pembinaan penempatan tenaga kerja ; c. melaksanakan pembinaan tenaga kerja mandiri/wirausaha, penerapan teknologi tepat guna dan program padat karya ; d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja terdiri dari : eenag; a. Seksi Penempatan Tenaga Kerja ; b. Seksi Perluasan Kerja. c. Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas : a. melaksanakan pelatihan

kerja

pembinaan pada

terhadap

Lembaga

penyelenggaraan

Latihan

Swasta

dan

perusahaan ; 12


b. menyiapkan bahan kerjasama dengan instansi Pemerintah, swasta

dan

Lembaga

Latihan

Swasta

dalam

rangka

pelaksanaan latihan kerja dan pemagangan ; c. menyiapkan standarisasi dan pelaksanaan test kualifikasi lembaga latihan ; d. menginventarisasi kelembagaan pelatihan dan melaksanakan pembinaan kelembagaan produktivitas tenaga kerja ; e. melaksanakan monitoring dan evaluasi penerapan program pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja ; f. koordinasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja ; g. melakukan penelitian terhadap permohonan rekomendasi ijin/pendaftaran lembaga pelatihan ; h. menyiapkan bahan pembinaan kelembagaan dan program peningkatan produktivitas tenaga kerja ; i. melaksanakan bimbingan produktivitas tenaga kerja pada perusahaan kecil dan menengah dalam rangka meningkatkan produktivitas ; j. melaksanakan monitoring dan evaluasi penerapan program peningkatan produktivitas ; k. melaksanakan pelatihan dan pengukuran produktivitas tenaga kerja pada perusahan swasta ; l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Penempatan Tenaga Kerja Seksi Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan penempatan tenaga kerja ; b. melaksanakan pembinaan petugas antar kerja di Kecamatan ; c. mengumpulkan/menyusun, mengolah dan menganalisa data pencari kerja, lowongan kerja dan penempatan tenaga kerja, serta penyebarluasan informasi pasar kerja ; d. pemberian pelayanan informasi pasar kerja, bimbingan jabatan kepada pencari kerja dan pengguna tenaga kerja ; e. melakukan

penelitian

permohonan

izin

pendirian/perpanjangan Lembaga Bursa Kerja/LPTKS, tempat

13


penampungan Calon TKI dan pendirian Kantor Cabang PPTKIS ; f. melaksanakan penyuluhan, pendaftaran dan seleksi Calon TKI ; g. melaksanakan bimbingan teknis petugas lapangan dan pengawasan pelaksanaan rekrutmen Calon TKI ; h. melakukan penelitian permohonan rekomendasi paspor TKI berdasarkan asal/alamat Calon TKI ; i. melaksanakan

penyuluhan,

rekrutmen,

seleksi

dan

penempatan tenaga kerja Antar kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Lokal (AKL) serta penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan ; j. melaksanakan penelitian terhadap permohonan perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) ; k. melakukan penelitian permohonan rekomendasi dari swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa kerja (job market fair) ; m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Perluasan Kerja Seksi Perluasan Kerja mempunyai tugas : a. menyusun rencana program perluasan kerja; b. melakukan identifikasi potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam; c. membuat usulan program perluasan kerja melalui bimbingan usaha mandiri dan sektor informal serta program padat karya ; d. melaksanakan pelatihan/bimbingan teknis, penyebarluasan dan penerapan teknologi tepat guna ; e. melaksanakan kegiatan terapan padat karya produktif ; f. melaksanakan

kerjasama

dengan

Dinas/Instansi

terkait,

Perguruan Tinggi, Perusahaan dalam rangka Aplikasi terapan teknologi Padat Karya ; g. melaksanakan pemanduan kewirausahaan bagi pencari kerja usaha mandiri dan sektor informal ;

14


h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja sesuai dengan bidang tugasnya.

A. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas : a. melaksanakan koordinasi dan pengawasan ketenagakerjaan yang meliputi keselamatan kerja, norma kerja, serta jaminan sosial dan kesehatan kerja ; b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai fungsi : a. penyiapan dan perumusan bahan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan dan pengawasan norma kerja, norma keselamatan kerja, norma jaminan sosial dan kesehatan kerja ; b. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tenaga kerja, anak dan orang muda ; c. pelaksanaan

pengawasan

dan

penyidikan

terhadap

pelanggaran norma kerja, norma jaminan social tenaga kerja, norma keselamatan dan kesehatan kerja dan penggunaan tenaga kerja asing ; d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan ; e. pemeriksaan/pengujian terhadap perusahaan dan obyek pengawasan ketenagakerjaan ; f. meyiapkan

bahan

rekomendasi

izin

terhadap

obyek

pengawasan ketenagakerjaan ; g. pelaksanaan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan koordinasi serta audit SMK3 ; h. melakukan pengkajian dan perekayasaan keselamatan kerja, norma kerja, jaminan sosial dan kesehatan kerja ; i. melaksanakan pelayanan dan pelatihan serta pengembangan norma kerja, keselamatan kerja, jaminan sosial dan kesehatan kerja ; 15


j. memberdayakan

fungsi

dan

kegiatan

personil

bidang

pengawasan ketenagakerjaan ; k. menyiapkan ketatalaksanaan pengawasan ketenagakerjaan ; l. menyiapkan calon peserta diklat pengawasan ketenagakerjaan ; m. pembinaan pejabat fungsional pengawas ketenagakerjaan ; n. penilaian

angka

kredit

jabatan

fungsional

monitoring,

evaluasi

dan

pengawas

ketenagakerjaan ; o. pelaksanaan

pelaporan

hasil

pelaksanaan tugas.

(1) Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan terdiri dari : a. Seksi Keselamatan Kerja ; b. Seksi Norma Kerja ; c. Seksi Jaminan Sosial dan Kesehatan Kerja . (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan.

Seksi Keselamatan Kerja Seksi Keselamatan Kerja mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan pengawasan keselamatan kerja ; b. memberikan informasi, penyuluhan dan pembinaan dalam rangka mewujudkan keselamatan kerja ; c. melaksanakan pengawasan, pemerikasaan dan penelitian terhadap penggunaan pesawat uap, bejana tekan, mekanik, listrik,

kebakaran,

konstruksi bangunan serta

peralatan

keselamatan kerja ; d. menghimpun

dan

menginventarisasi

data

untuk

bahan

informasi keselamatan kerja ; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan sesuai dengan bidang tugasnya. Seksi Norma Kerja 16


Seksi Norma Kerja mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan, penyempurnaan norma kerja umum dan khusus ; b. melaksanakan inventarisasi data pelaporan ketenagakerjaan ; c. menyusun dan menyiapkan bahan serta rencana kerja pegawai pengawas ketenagakerjaan ; d. melaksanakan pengawasan norma dengan cara langsung ke perusahaan ; e. melaksanakan kegiatan pengawasan norma kerja khusus tenaga kerja wanita dan anak ; f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengawasan

Ketenagaakerjaan

sesuai

dengan

bidang

tugasnya.

Seksi Jaminan Sosial dan Kesehatan Kerja Seksi Jaminan Sosial dan Kesehatan Kerja mempunyai tugas : a. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, pembinaan dan pengawasan jaminan sosial tenaga kerja dan kesehatan kerja ; b. melaksanakan inventarisasi data jaminan sosial tenaga kerja dan kesehatan kerja ; c. melaksanakan penyuluhan, pengawasan

dan pembinaan

tentang jaminan sosial tenaga kerja dan kesehatan kerja ; d. menyusun dan menyiapkan bahan rencana kerja pegawai pengawas ketenagakerjaan ; e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengawasan

Ketenagaakerjaan

sesuai

dengan

bidang

tugasnya.

B. Bidang Transmigrasi Bidang Transmigrasi mempunyai tugas : a. melaksanakan

perumusan

kebijakan

teknis

dibidang

transmigrasi meliputi pelaksanaan kebijakan Pusat dan Provinsi, perumusan kebijakan Daerah dan pelaksanaan 17


strategi

penyelenggaraan

urusan

pemerintahan

bidang

trasmigrasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketrasmigrasian serta integrasi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketrasmigrasian ; b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya. melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Bidang Transmigrasi mempunyai fungsi : a. menyusun rencana program kegiatan penyelenggaraan di bidang ketransmigrasian ; b. melaksanakan

pembinaan

dan

penyuluhan

kepada

masyarakat terhadap pemahaman transmigrasi ; c. melaksanakan pendaftaran dan seleksi calon transmigran ; d. melaksanakan pelayanan administrasi dan informasi teknis bidang transmigrasi ; e. melaksanakan pengurusan, pemindahan, pengerahan, dan penempatan transmigran ; f. perumusan kebijakan teknis dibidang ketransmigrasian ; g. pengembangan hubungan koordinasi dan kerjasama dengan instansi

terkait

termasuk

instansi

di

daerah

sasaran

transmigrasi guna pelaksanaan program transmigrasi ; h. pelaksanaan

monitoring,

evaluasi

dan

pelaporan

hasil

pelaksanaan tugas.

(1) Bidang Transmigrasi terdiri dari : a. Seksi Penyiapan ; b. Seksi Pemindahan dan Pengerahan ; c. Seksi Bimbingan Transmigrasi. (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Transmigrasi. Seksi Penyiapan Seksi Penyiapan mempunyai tugas : a. menyiapkan dan pelayanan informasi ketrasmigrasian ; b. melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) ketransmigrasian ;

18


c. melaksanakan pembinaan dan motivasi perpindahan kepada masyarakat tentang ketransmigrasian ; d. melaksanakan pendataan animo masyarakat bertransmigrasi ; e. melaksanakan administrasi pendaftaran masyarakat calon transmigran ; f. melaksanakan pelayanan administrasi dan informasi teknis transmigrasi ; g. menyiapkan dan melaksanakan pelaporan pendaftaran calon transmigran ; h. melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang Transmigrasi sesuai dengan bidang tugasnya. Seksi Pemindahan dan Pengerahan Seksi Pemindahan dan Pengerahan mempunyai tugas : a. merencanakan,

mengurus,

meneliti,

menyeleksi

calon

transmigran ; b. mempersiapkan sarana dan prasarana kegiatan transmigrasi ; c. memberikan

pelayanan

terhadap

transmigran

baik

menyangkut akomodasi, trasportasi dan kesehatan selama dipenampungan ; d. melaksanakan kegiatan penyelenggaraan transmigrasi serta kerjasama dengan daerah penempatan ; e. melaksanakan dan pengaturan penempatan transmigrasi ; f. mengidentifikasi calon transmigran ; g. pendataan calon transmigran dan barang-barang bawaan ; h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Transmigrasi sesuai dengan tugasnya.

Seksi Bimbingan Transmigrasi Seksi Bimbingan Transmigrasi mempunyai tugas : a. menyiapkan program bimbingan mental dan pembinaan calon transmigran ; b. menyiapkan

dan

memberikan

bimbingan

mental

dan

pembinaan dengan instansi terkait pada calon transmigran ; c. menyiapkan dan mengendentifikasi calon transmigran untuk melaksanakan pendidikan latihan ; d. melaksanakan persiapan pendidikan latihan bagi calon transmigran ;

19


e. memfasilitasi perpindahan transmigrasi bagi calon transmigran ; f. pelayanan pelatihan dalam rangka penyesuaian kompetensi perpindahan transmigrasi ; g. memberikan pelayanan kepada lembaga kemasyarakatan yang akan berpartisipasi dalam program transmigrasi ; h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Trasmigrasi sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Kelompok Jabatan Fungsional (1)

Kelompok

Jabatan

Fungsional

mempunyai

tugas

melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan ; (2)

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan

bidang

keahliannya,

ditentukan

berdasarkan

kebutuhan dan beban kerja ; (3)

Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

D. UPTD UPTD Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana di lapangan yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di wilayah tertentu ; UPTD Tenaga Kerja dan Transmigrasi dibentuk dengan Keputusan Bupati berdasarkan kebutuhan Daerah serta telah memenuhi kriteria dan ketentuan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku

2.4Tantangan dan Peluang Peluang ( opportunity ) -. Adanya kewenangan dekonsentrasi bidang ketenagakerjan ; -. Kesempatan kerja di Luar negeri terbuka luas ;

20


-. Adanya kebutuhan pelatihan ketrampilan tehnis dan manajerial pencari kerja untuk mengisi peluang kerja untuk mengisi peluang kerja pada dunia usaha dan masyarakat ; -. Tersedianya Lembaga Pelatihan menyelenggarakan pelatihan kerja ;

( Pemerintah / Swasta ) yang

-. Terbukanya kerjasama antar Dinas/Instansi Pusat dan Daerah serta dengan Propinsi lain dibidang ketenagakerjaan ; Tantangan ( threat ) -. Rendahnya upah pekerja/buruh telah mendorong gejolak pekerja, PHK dan maraknya TKI illegal ; - Meningkatnya jumlah penganggur terbuka karena tambahan angkatan kerja baru, PHK dan pemulangan TKI bermasalah ; -. Rendahnya kualitas dan daya saing pencari kerja untuk mengisi peluang kerja di Dalam dank e Luar negeri ; -. Rendahnya motivasi angkatan kerja untuk berwirausaha, keterbatasan modal usaha, dan kurangnya akses pasar ;

karena

21


BAB III ISU-ISU STRATEGIS

Salah satu masalah pemerintah baik pusat maupun daerah adalah ketersediaan lapangan pekerjaan bagi penduduknya yang kerap kali tidak mencukupi kebutuhan sehingga bekerja di luar negeri masih menjadi pilihan sebagian besar pencari kerja di Indonesia pada umumnya dan juga di Kabupaten Malang walaupun dari data yang ada jumlah pengiriman TKI berdasarkan data pemberangkatan TKI ke luar negeri Tahun 2007 sampai Tahun 2009 mengalami penurunan. Pada Tahun 2007 tercatat pemberangkatan TKI sebanyak 4.529 orang dan Tahun 2008 naik menjadi 5.584 orang dan Tahun 2009 turun menjadi 2.008 orang. Kebutuhan fisik minimum dari Tahun 2007 sebesar Rp. 769.000,naik di Tahun 2008 menjadi Rp. 813.000,- dan Tahun 2009 naik lagi menjadi Rp. 975.000,-, disisi yang lain Upah Minimum Kabupaten juga cenderung meningkat pada Tahun 2007 sebesar Rp. 743.000,-, Tahun 2008 naik menjadi Rp. 802.000,- dan Tahun 2009 naik lagi menjadi Rp. 954.500,-. Menjadi sedikit lebih tinggi dari kebutuhan fisik minimum, dengan demikian daya beli masyarakat diharapkan meningkat. 3.1 Telaah Visi Misi ( RPJMD ) Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Malang saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan, serta Pemerintah Daerah, maka dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 20102015, dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Malang adalah sebagai berikut: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Malang yang Mandiri, Agamis, Demokratis, Produktif, Maju, Aman, Tertib dan Berdaya Saing atau MADEP MANTEB. Melihat kondisi tersebut serta jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Malang pada Tahun 2007 sejumlah 1.443.799 orang pada Tahun 2009 menjadi 1.495.743 orang dengan peningkatan rata-rata pertahun sebesar 1,8 %, demikian juga dengan jumlah angkatan kerja sejumlah 1.043.373 pada Tahun 2007 menjadi 1.347.500 orang dengan peningkatan rata-rata pertahun sebesar 14,58 %. Sementara itu jumlah angkatan kerja tertampung disektor formal pada Tahun 2007 sebanyak 6.735 orang, pada Tahun 2009 tertampung 4.358. Jumlah pencari kerja yang terdaftar Tahun 2007 sebanyak 45.110 orang sedangkan pada Tahun 2009 sebesar 47.263 orang. Secara lengkap kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Malang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

22


Perkembangan Ketenagakerjaan Kabupaten Malang Tahun 2007–2009 Uraian Satuan 2007 2008 2009 Penduduk orang 1.443.799 1.487.523 1.495.743 Usia Kerja Angkatan orang 1.043.373 1.210.549 1.347.500 Kerja Angkatan orang 3.654 6.157 4.358 Kerja Tertampung Pencari Kerja orang 45.110 47.543 47.263 Jumlah 4.529 5.584 2.008 Pengiriman TKI Remitansi + (Rp. ) 107,8 M 95 M 84, 1 M Kebutuhan Rp. 769.000 813.000 975.000 Fisik Minimum UMK Tingkat pengangguran terbuka

Rp. 7,85

743.250 6,44

802.000 6,4

954.500

3.2 Telaah Renstra K/L Dalam menunjang kegiatan dari visi maupun misi Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi Kabupaten Malang didukung dengan dana dari Propinsi maupun Departemen Tenaga Kerja yang diperuntukkan dalam kegiatan fisik maupun Sosialisasi tentang Peraturan Ketenagakerjaan serta pendataan ketenagakerjaan 3.4 Penentuan isu-isu strategis, melalui - Peningkatan kualitas angkatan kerja - Peningkatan SDM calon Transmigran - Peningkatan jenis kuantitas serta kualitas pelatihan - Peningkatan jumlah penempatan - Peningkatan jumlah pembentukan LKS Bipartit serta Tripartit - Peningkatan Upah Minimum Kabupaten - Peningkatan jumlah perusahaan yang membuat perjanjian kerja bersama serta peraturan perusahaan - Peningkatan pemahaman terhadap undang-undang ketenagakerjaan - Peningkatan SDM Aparatur - Peningkatan sarana dan prasarana bekerja - Peningkatan ketersediaannya informasi ketenagakerjaan serta perencanaan 23


BAB IV VISI , MISI ,TUJUAN , SASARAN DAN KEBIJAKAN

4.1 VISI “ Terwujudnya Tenaga Kerja yang mandiri , produktif , berdaya saing dan sejahtera “ Penjelasan dari Visi tersebut diatas adalah sebagai berikut : a) Terwujudnya tenaga kerja yang memiliki kompetensi untuk mengisi kesempatan kerja dalam dan luar negeri. b) Masyarakat industry yang harmonis dan sejahtera yang ingin diwujudkan adalah kondisi hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja yang baik, harmonis dan dinamis dengan saling menghormati hak-hak masingmasing, serta kondisi kesejahteraan pekerja yang semakin meningkat dan perusahaan yang produktif. c) Penyediaan dan pelayanan informasi persebaran penduduk dan potensi SDM berdasarkan kompetensi, serta pelaksanaan penataan persebaran penduduk MISI 1. Peningkatan ketrampilan , produktivitas dan kompetensi tenaga kerja serta calon transmigran ; 2. Peningkatan informasi pasar,kerja bursa kerja serta kesempatan kerja dan wilayah penempatan transmigrasi;

perluasan

3. Peningkatan pembinaan hubungan industrial melalui pemberdayaan LKS Tripatit dan Bipartit. ; 4. Peningkatan pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dalam rangka perlindungan tenaga kerja dan kelangsungan usaha ; 5. Penerapan organisasi yang effisien, tatalaksana yang effektif dan terpadu dengan prinsip pelayanan prima serta pengelolaan informasi yang akurat. Penjelasan Misi tersebut diatas adalah sebagai berikut : a). Memberikan pelatihan ketrampilan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta kemudahan pelayanan dalam rangka penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja., serta memberikan kesejahteraan masyarakat untuk memperoleh lahan usaha dan tempat tinggal yang layak b) Memberikan informasi pasar kerja serta kesempatan kerja sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran

24


c) Memberikan pembinaan dalam rangka meningkatkan pemahaman pentingnya lembaga kerjasama Bipartit dan tripartit secara rutin dan berkesinambungan dalam rangka mewujudkan hubungan industrial yang harmonis. d) Memberikan perlindungan hak dan kewajiban bagi pekerja dan pengusaha berdasarkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan sehingga tercapainya kesejahteraan pekerja dan kemajuan usaha menuju hubungan kerja yang harmonis c) .Memberikan pelayanan administrasi serta meningkatkan sarana maupun prasarana perkantoran sehingga tercapainya tertib administrasi. 4.2 TUJUAN DAN SASARAN Misi pertama , “ Meningkatkan ketrampilan , produktivitas dan kompetensi tenaga kerja serta calon transmigran“ dengan tujuan : Memperdayakan angkatan kerja agar mampu bersaing dalam pasar kerja baik dalam maupun luar negeri , serta memperdayakan masyarakat agar kualitas SDM calon transmigran semakin meningkat serta siap diberangkatkan. Misi Kedua “ Meningkatkan informasi pasar,kerja bursa kerja serta perluasan kesempatan kerja dan wilayah penempatan transmigrasi “ dengan tujuan : Memperdayakan sarana informasi yang ada agar terwujud penurunan tingkat pengangguran serta mendorong peningkatan perluasan kerja seluas-luasnya. Misi ketiga “Meningkatkan pembinaan dalam rangka pemahaman pentingnya lembaga kerjasama Bipartit dan tripartit secara rutin dan berkesinambungan” dengan tujuan : Memperdayakan masyarakat ketenangan dalam bekerja

industry

yang

ada

agar

terwujud

Misi keempat “ Mewujudkan perlindungan hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha untuk menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan tujuan : Memberdayakan masyarakat industri agar terwujud penurunan perselisihan hubungan industrial, PHK, unjuk rasa, kecelakaan kerja dalam perusahaan serta meningkatnya rasa ketenangan bekerja dan berusaha. Misi kelima “ Meningkatkan sistem pengelolaan data perencanaan serta evaluasi dan pelaporan untuk menciptakan tertib administrasi dengan tujuan : Memberdayakan SDM yang ada sesuai dengan tupoksi masing-masing pegawai agar terwujud pegawai yang produktif serta mempunyai daya saing . 25


SASARAN Tujuan 1 : Memperdayakan angkatan kerja agar mampu bersaing dalam pasar kerja baik dalam maupun luar negeri , serta memperdayakan masyarakat agar kualitas SDM calon transmigran semakin meningkat serta siap diberangkatkan , dengan sasaran : a. Peningkatan kualitas angkatan kerja b. Peningkatan SDM Calon transmigran Dengan indicator :  Meningkatnya jumlah angkatan kerja yang dilatih maupun jumlah penempatan penempatan kerja dibanding tahun sebelumnya  Meningkatnya jumlah calon transmigran yang siap untuk diberangkatkan di banding tahun sebelumnya Tujuan 2 : Memperdayakan sarana informasi yang ada agar terwujud penurunan tingkat pengangguran serta mendorong peningkatan perluasan kerja seluas-luasnya , dengan sasaran : a. Peningkatan jenis kuantitas serta kualitas pelatihan b. Peningkatan jumlah penempatan Dengan indicator :  Meningkatnya jumlah pengangguran yang dilatih dibanding tahun sebelumnya  Meningkatnya jumlah penempatan penganggur dibanding tahun sebelumnya Tujuan 3 : Mewujudkan perlindungan hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha untuk menciptakan hubungan kerja yang harmonis , dengan sasaran : a) Peningkatan pembinaan dan pemahaman terhadap undang-undang ketenagakerjaan b) Peningkatan sosialisasi Upah minimum kabupaten c) Peningkatan jumlah perusahaan yang membuat Perjanjian Kerja Bersama serta Peraturan Perusahaan Dengan indicator :  

Menurunnya jumlah perusahaan yang melanggar Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dibanding tahun sebelumnya Menurunnya jumlah perusahaan yang menangguhkan pelaksaan UMK dibanding tahun sebelumnya

26


Meningkatnya jumlah perusahaan yang membuat perjanjian kerja bersama dan peraturan perusahaan dibanding tahun sebelumnya

Tujuan 4 : Meningkatkan jumlah pembentukan LKS Bipartit serta Tripartit serta meningkatkan jumlah perusahaan yang membuat perjanjian kerja bersama maupun peraturan perusahaan Dengan indicator :  Meningkatnya kondisi ketenagakerjaan yang kondusif  Menurunnya jumlah unjuk rasa / mogok kerja Tujuan 5 : Meningkatkan sistem pengelolaan data perencanaan serta evaluasi dan pelaporan untuk menciptakan tertib administrasi , dengan sasaran : i. Peningkatan kemampuan SDM Aparatur melalui Diklat Teknis ii. Peningkatan sarana maupun prasarana bekerja iii. Peningkatan ketersediannya informasi ketenagakerjaan perencanaannya

serta

Dengan indicator :   

Meningkatnya jumlah SDM Aparatur yang terampil di bidang teknis di banding tahun sebeumnya Meningkatnya jumlah sarana serta prasarana bekerja dibanding tahun sebelumnya Meningkatnya jumlah informasi ketenagakerjaan serta perencanaan dibanding tahun sebelumnya

4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN a) Kebijakan Prioritas Kegiatan Berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan yang harus dilaksanakan serta target kinerja capaian hasil untuk menangani permasalahan yang berkembang dimasyarakat, maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang menyusun prioritas kegiatan sebagai berikut : a. Peningkatan kualitas angkatan kerja dan peningkatan SDM calon Transmigran b. Peningkatan kualitas serta kuantitas pelatihan dan jumlah penempatan c. Peningkatan fungsi lembaga Bipartite dan tripartite d. Mendukung pelaksanaan Transmigrasi a) Kebijakan Penganggaran 1) Pendapatan  Anggaran Belanja Pendapatan Daerah Kabupaten Malang  Anggaran Belanja Menaker 2) Pembiyaan 27


 Penyusunan plafon anggaran sementara dengan ancar-ancar pagu dari plafon anggaran yang akan diberikan Pemerintah Daerah  Penyusunan proposal serta anggarannya yang selanjutnya dikirim ke Menaker

28


BAB V Tabel RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

29


BAB VI Tabel INDIKATOR KINERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI YANG MENGACU PADA TUJUAN SASARAN RPJMD

30


BAB VII PENUTUP

Sasaran utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah difungsikan untuk memberikan pelayanan ketenagakerjaan guna meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja dalam kerangka peningkatan kesejahteraan masyarakat

Ditetapkan di

: Kepanjen

Pada tanggal

:

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB . MALANG

Ir. DJAKA RITAMTAMA, MM Pembina Tk. I NIP. 19601005 199203 1 007

31

Renstra Disnaker 2011-2015  
Renstra Disnaker 2011-2015  
Advertisement