Issuu on Google+

BAB I PENDAHULUAN LATAR BELAKANG

1.1.

Salah satu ciri profesi adalah adanya kontrol yang ketat atas para anggotanya. Suatu profesi ada dan diakui masyarakat karena ada usaha dari para anggotanya untuk menghimpun diri. Melalui organisasi tersebut, profesi dilindungi dari kemungkinan penyalahgunaan yang dapat membahayakan keutuhan dan kewibawaan profesi itu. Kode etikpun disusun dan disepakati oleh para anggotanya. Maka suatu organisasi profesi menyerupai suatu sistem yang senantiasa mempertahankan keadaan yang harmonis. Ia akan menolak keluar komponen sistem yang tidak mengikuti arus atau meluruskannya. Dalam praktek keorganisasian, anggota yang mencoba melanggar aturan main organisasi akan diperingatkan, bahkan dipecat. Jadi dalam suatu organisasi profesi, ada aturan yang jelas dan sanksi bagi pelanggar aturan. TUJUAN

1.2.

Penulisan makalah ini memiliki tujuan sebagai berikut : 1. Sebagai syarat mengikuti mata kuliah Profesi Kependidikan yang diampu

oleh Prof. Dr. H. Juhri, A.M. M.Pd. 2. Melatih diri dan kelompok untuk menulis karya tulis ilmiah dengan baik

dan benar. 3. Menambah wawasan tentang kode etik profesi guru.

1.3.

Sistematika Makalah Penulisan makalah ilmiah ini dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan Pada bab ini menguraikan dan menjelaskan tentang latar belakang makalah, tujuan makalah, serta sistematika makalah. BAB II Pembahasan Pada bab pembahasan, membahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan kode etik dalam profesi keguruan dengan beberapa aspek bahasan yaitu :

1


1. pengantar 2. pengertian, maksud, dan tujuan kode etik profesi. 3. Kode etik profesi keguruan.

BAB III Tanggapan dan Kesimpulan Hal-hal yang diuraiakan pada bab ini adalah tentang tanggapan baik yang berupa tanggapan individu maupun tanggapan kelompok, serta menguraikan kesimpulan yang berupa sari dari pembahasan yang berjudul Kode Etik Profesi Guru.

2


BAB II PEMBAHASAN 2.1. Pengantar Adanya penerimaan atas suatu kode etik itu mengandung makna selain adanya pengakuan dan pemahaman atas ketentuan dan/atau prinsip-prinsip yang terkandung didalamnya, juga adanya suatu ikatan komitmen dan pernyataan keadaran

untuk

mematuhinya

dalam

menjalankan

tugas

dan

prilaku

keprofesiannya, serta kesiapan dan kerelaan atas kemingkinan adanya konsekuensi dan sanksi seandainnya terjadi kelalaian terhadapnya. 2.2. Pengertian, Maksud, dan Tujuan Kode Etik Profesi. Hornby, dkk. (1962) mendefinisikan kode etik secara leksikal sebagai berikut. “code as collection of laws arranged in a system; or, system of rules and principles that has been accepted by society or a class or group of people�. “ethic as system of moral principles, rules of conduct�. Dengan demikian, kode etik keprofesian (profesional code of ethic) pada hakikatnya merupakan suatu sistem peraturan atau perangkat prinsip-prinsip keprilakuan yang telah diterima oleh kelompok orang-orang yang tergabung dalam himpunan organisasi keprofesian tertentu. Adanya penerimaan atas suatu kode etik itu mengandung makna selain adanya pengakuan dan pemahaman atas ketentuan dan/atau prinsip-prinsip yang terkandung didalamnya, juga adanya suatu ikatan komitmen dan pernyataan kesadaran untuk mematuhinya dalam menjalankan tugas

dan prilaku

keprofesiannya, serta kesiapan dan kerelaan atas kemungkinan adanya konsekuensi dan sanksi seandainya terjadi kelalaian terhadapnya. Adapun maksud dan tujuan pokok diadakanna kode etik ialah untuk menjamin agar tugaspekerjaan keprofesian itu terwujud sebagaimana mestinya dan kepentingan semua pihak terlindungi sebagaimana layaknya. Pihak penerima layanan keprofesian diharapkan dapat terjamin haknya untuk memperoleh jasa pelayanan yang

3


berkualitas sesuai dengan kewajibannya untuk memberikan imbalannya, baik yang bersifat finansial, maupun secara sosial, moral, kultural dan lainnya. Pihak pengemban tugas

pelayanan keprofesian juga diharapkan terjamin martabat,

wibawa dan kredibilitas pribadi dan keprofesiannya serta hak atas imbalan yang layak sesuai dengan kewajiban jasa pelayanannya. Menurut pendapat Ketua Umum PGRI, Basuni bahwa kode etik suatu profesi adalah norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap anggota profesi di dalam melaksanakan tugas profesinya dan dalam hidupnya di masyarakat. Normanorma tersebut berisi petunjuk-petunjuk bagi para anggota profesi tentang bagaimana mereka melaksanakan profesinya dan larangan-larangan, yaitu ketentuan-ketentuan tentang apa yang tidak boleh diperbuat atau dilaksanakan oleh mereka, melainkan juga menyangkut tingkah laku anggota profesi pada umumnya dalam pergaulan sehari-hari di dalam masyarakat. Fungsi kode etik a. Memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip

profesionalitas yang digariskan. b. Sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang

bersangkutan c. Mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang

hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Etika profesi sangatlah dibutahkan dalam berbagai bidang. Kode etik yang ada dalam masyarakat Indonesia cukup banyak dan bervariasi. Umumnya pemilik kode etik adalah organisasi kemasyarakatan yang bersifat nasional, misalnya kode etik Ikatan Penerbit Indonesia ( Ikapi ), kode etik Ikatan Penasehat Hukum Indonesia, kode etik jurnalistik Indonesia, kode etik Advokasi Indonesia, dan kode etik Guru. Adapun beberapa kode etik yang harus ditaati oleh guru dengan tujuan, antara lain :

4


1) Agar guru – guru mempunyai rambu – rambu yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam bertingkah laku sehari – hari sebagai pendidik. 2) Agar guru dapat bercermin diri mengenai tingkah lakunya. Apakah sudah sesuai dengan profesi pendidik yang disandangnya ataukah belum. 3) Agar guru – guru dapat menjaga ( mengambil langkah preventif ), jangan sampai tingkah lakunya dapat menurunkan martabatnya sebagai seorang professional yang tugas utama sebagai pendidik. 4) Agar guru selekasnya dapat kembali ( mengambil langkah kuratif ), jika ternyata apa mereka lakukan selama ini betentangan atau tidak sesuai dengan norma – norma yang telah dirumuskan dan disepakati sebagai kode etik guru. 5) Agar segala tingkah laku guru, senantiasa selaras atau tidak bertentangan dengan profesi yang disandangnya, yaitu sebagai seoarang pendidik. Lebih lanjut dapat diteladani oleh anak didiknya dan masyarakat umum. Tujuan Kode Etik Pada dasarnya tujuan merumuskan kode etik dalam suatu profesi adalah untuk kepentingan anggota dan kepentingan organisasi profesi itu sendiri. Secara umum tujuan mengadakan kode etik adalah sebagai berikut ( R. Hermawan S, 1979) : a) Untuk menjunjung tinggi martabat profesi

Dalam hal ini kode etik dapat menjaga pandangan dan kesan dari pihak luar atau masyarakat, agar mereka jangan sampai memandang rendah atau remeh terhadap profesi yang bersangkutan. Oleh karenanya, setiap kode etik suatu profesi akan melarang berbagai bentuk tindak-tanduk atau kelakuan anggota profesi yang dapat mencemarkan nama baik profesi terhadap dunia luar. Dari segi ini, kode etik juga serinbgkali disebut kode kehormatan. b) Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya

Yang dimaksud kesejahteraaan di sini meliputi baik kesejahteraan lahir (atau material) maupun kesejahteraan batin ( spiritual atau mental ). Dalam hal kesejahteraan lahir para anggota profesi, kode etik umumnya memuat larangan-larangan kepada para anggotanya untuk melakukan perbuatan-

5


perbuatan yang merugikan kesejahteraan para anggotanya. Misalnya dengan menetapkan tarif-tarif minimum bagi honorarium anggota profesi dalam melaksanakan tugasnya, sehingga siapa-siapa yang mengadakan tarif di bawah minimum akan dianggap tercela dan merugikan rekan-rekan seprofesi. Dalam hal kesejahteraan batin para anggota profesi, kode etik umumnya memberi petunjuk-petunjuk kepada para anggotanya untuk melaksanakan profesinya. Kode etik juga sering mengandung peraturan-peraturan yang bertujuan membatasi tingkah laku yang tidak pantas atau tidak jujur bagi para anggota profesi dalam berinteraksi dengan sesama rekan anggota profesi. c) Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi

Tujuan lain kode etik dapat juga berkaitan dengan peningkatan kegiatan pengabdian profesi, sehingga bagi para anggota profesi dapat dengan mudah mengetahui tugas dan tanggung jawab pengabdiannya dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, kode etik merumuskan ketentuan-ketentuan yang perlu dilakukan para anggota profesi dalam menjalankan tugasnya. d) Untuk meningkatkan mutu profesi

Untuk meningkatkan mutu profesi kode etik juga memuat norma-norma dan anjuran agar para anggota profesi selalu berusaha untuk meningkatkan mutu pengabdian para anggotanya. e) Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi

Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi, maka diwajibkan kepada setiap anggota untuk secara aktif berpartisipasi dalam membina organisasi profesi dan kegiatan-kegiatan yang dirancang organisasi. Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan suatu profesi menyusun kode etik adalah untuk menjunjung tinggi martabat profesi, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota meningkatkan

6


pengabdian anggota profesi, dan meningkatkan mutu profesi dan mutu organisasi profesi. 2.3.

Kode etik profesi keguruan

Setiap profesi, seperti telah dibicarakan dalam bagian terdahulu, harus mempunyai kode etik profesi. Dengan demikian, jabatan dokter, notaris, arsitek, guru, dan lain-lain yang merupakan bidang pekerjaan profesi mempunyai kode etik. Sama halnya dengan kata profesi sendiri, penafsiran tentang kode etik belum juga memiliki pengertian yang sama. Sebagai contoh, dapat dicantumkan beberapa pengertian kode etik, antara lain sebagai berikut: Pengertian kode etik a. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

Kepegawaian. Pasal 28 Undang-Undang ini dengan jelas menyatakan bahwa “ Pegawai Negeri Sipil mempunyai Kode Etik sebagai pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan di dalam dan diluar kedinasan.� Dalam penjelasan Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa dengan adanya Kode Etik ini, pegawai negeri sipil sebagai aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat mempunyai pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugasnya dan dalam pergaulan hidup sehari-hari. Selanjutnya, dalam Kode Etik Pegawai Negeri Sipil itu digariskan pula prinsip-prinsip pokok tentang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pegawai negeri. Dari uraian diatas dapat kita simpulkan bahwa kode etik merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan didalam melaksanakan tugas dan dalam hidup sehari-hari. b. Dalam pidato pembukaan Kongres PGRI XIII, Basuni sebagai Ketua

Umum PGRI menyatakan bahwa kode etik guru indinesia merupakan landasan moral dan pedoman tingkah laku guru warga PGRI dalam melaksanakan panggilan pengabdiannya bekerja sebagai guru (PGR, 1973). Dari pendapat ketua umum PGRI ini dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam Kode Etik Guru Indonesia terdapat dua unsur pokok yakni: (1) sebagai landasan moral. (2) sebagai pedoman tingkah laku.

7


Dari uraian tersebut kelihatan, bahwa kode etik suatu profesi adalah norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap anggota profesi didalam melaksanakan tugas profesinya dan dalam hidupnya dimasyarakat. Norma-norma tersebut berisi petunjuk-petunjuk bagi para anggota profes tentang bagaiman mereka melaksanakan profesinya dan larangan-larangan, yaitu ketentuanketentuan tentang apa yang tidak boleh diperbuat atau dilaksanakan oleh mereka, tidak saja dalam menjalankan tugas pofesi mereka, melainkan juga menyangkut tingkah laku anggota profesi pada umunya dalam pergaulannya sehari-hari di dalam masyarakat. Dengan demikian, maka kode etik keprofesian itu memiliki kedudukan, peran dan fungsi yang sangat penting dan strategis dalam menopang keberadaan dan kelangsungan hidup suatu profesi di masyarakat. Bagi para pengemban tugas profesi akan menjadi pegangan dalam bertindak serta acuan dasar dalam seluk beluk keprilakuannya dalam rangka memelihara dan menjunjung tinggi martabat dan wibawa serta kredibilitas visi, misi, fungsi bidang profesinya. Dengan demikian pula, maka kode etik itu dapat merupakan acuan normatif dan juga opersional. Bagi para pemakai jasa layanan profesioanl, kode etik juga dapat merupakan landasan jika dipandang perlu untuk mengajukan tuntutan kepada pihak yang berwenang dalam hal terjadinya sesuatu yang tidak diharapkan dari pengemban profesi yang bersangkutan. Sedangkan bagi para pembina dan penegak kode etik khususnya dan penegak hukum pada umunya, perangkat kode etik khususnya dan penegak hukum pada umumnya, perangkat kode etik termaksud dapat merupakan landasan bertindak sesuai dengan keperluannya, termasuk pemberlakuan sanksi keprofesian bai pihak-pihak yang terkait. Perangkat kode etik itu pada umunya mengandung muatan yang terdiri atas preambul dan perangkat prinsip dasarnya. Preambul lazimnya merupakan deklarasi inti yang menjiwai keseluruhan perangkat kode eti yang bersangkutan. Sedangkan unsur berikutnya lazimnya memuat prinsip-prinsip dasarnya, antara lain bertalian dengan: tanggung jawab, kewenangan ( kompetensi ), standar moral dan hukum, standar unjuk kerja termasuk teknik dan instrumen yang digunakan atau dilibatkannya, konfidensialitas, hubungan kerja dan sejawat (profesional),

8


perlindungan keamanan dan kesejahteraan klien, kewajiban pengembangan diri an kemampuan profesioanal termasuk penelitian, serta publisitas keprofesiannya kepada masyarakat. Muatannya ada yang hanya garis besar saja dan ada pula yang disertai rinciannya. KODE ETIK GURU INDONESIA Kode etik guru Indonesia dapat dirumuskan sebagai himpunan nilai-nilai dan norma-norma profesi guru yang tersusun dengan baik dan sistematik dalam suatu system yang utuh dan bulat. Fungsi kode etik guru Indonesia adalah sebagai landasan moral dan pedoman tingkah laku setiap guru wargaPGRI dalam menunaikan tugas pengabdiannya sebagai guru, baik di dalam maupun di luar sekolah serta dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Dengan demikian, maka kode etik guru Indonesia merupakan alat yang amat penting untuk pembentukan sikap professional para anggota profesi keguruan. Sebagaimana halnya dengan profesi lainnya, kode etik guru Indonesia ditetapkan dalam suatu kongres yang dihadiri oleh seluruh utusan cabang dan pengurus daerah PGRI dari seluruh penjuru tanah air, pertama dalam kongres xiii di Jakarta tahun 1973, dan kemudian disempurnakan dalam kongres PGRI XVI tahun 1989 juga di Jakarta. Adapun teks kode etik guru indonesiayang telah disempurnakan. Guru Indonesia menyadari bahwa pendidikan adalah bidang pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa, dan Negara serta kemanusuniaan pada umunya. Guru Indonesia yang berjiwa Pancasila dan setia pada UUD 1945, turut bertanggungjawab atas terwujudnya cita-cita proklamasi kemerdekaan republik indonesia 17 agustus 1945. Oleh sebab itu guru Indonesia, terpanggil untuk menunaikan karyanya dengan memedomani dasar-dasar sebagai berikut. 1. Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia indonesia seutuhnya berjiwa Pancasila. 2. Guru memiliki dan melaksanakan kewjujuran professional. 3. Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan.

9


4. Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar. 5. Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan tanggung jawab bersama terhadap pendidikan. 6. Guru secara pribadi dan secara bersama-sama mengembangkandan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. 7. Guru

memelihara

hubungan

profesi

semangat

kekeluargaan

dan

kesetiakawanan nasional. 8. Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organiosasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. 9. Guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Kode etik guru ditetapkan dalam suatu kongres yang dihadiri oleh seluruh utusan cabang dan pengurus daerah PGRI se-Indonesia dalam kongres XIII di Jakarta tahun 1973, yang kemudian disempurnakan dalam kongres PGRI XVI tahun 1989 juga di Jakarta yang berbunyi sebagai berikut: Ikrar Guru Indonesia 1. Kami Guru Indonesia, adalah insan pendidik bangsa yang beriman dan

bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Kami Guru Indonesia, adalah pengemban dan pelaksana cita - cita

Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, pembela dan pengamal pancasila yang setia pada Undang – Undang Dasar 1945. 3. Kami Guru Indonesia, bertekad bulat mewujudkan tujuan Nasional dalam

mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Kami Guru Indonesia, bersatu dalam wadah organisasi perjuangan

Persatuan Guru Republik Indonesia, membina persatuan dan kesatuan bangsa yang berwatak kekeluargaan. 5. Kami Guru Indonesia, menjunjung tinggi Kode Etik Guru Indonesia

sebagai pedoman tingkah laku profesi dalam pengabdiannya terhadap bangsa, Negara, dan kemanusiaan.

10


Kode etik pada lazimnya disusun dan disahkan serta ditetapkan oleh organisasi asosiasi profesi yang bersangkutan, melalui suatu forum formalnya (kongres atau konferensi) yang telah diatur dalam AD/ART. Pada organisasi asosiasi profesional yang telah mapan biasanya terdapat suatu Dewan atau Majelis Kode Etik yang mempunyai tugas untuk bertindak sebagai penegaknya (law enforcement) sehingga kode etik tersebut berlaku secara efektif

dengan

kekuatan hukumnya. Sayang sekali, hingga dewasa ini

dilingkungan organisasi asosiasi bidang kependidikan, kelengkapan seperti ini (khususnya PGRI) masih belum kita temukan.

11


BAB III PENUTUP 3.1.

tanggapan kelompok

a. dini winora

Berdasarkan uraian di atas dapat saya simpulkan bahwa Guru sebagai tenaga profesional memiliki kode etik sebagai ketentuan dasar yanga harus dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Kode etik tersebut mengatur tentang apa yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan guru dalam menjalankan tugas profesionalnya. Kode etik merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan di dalam melaksanakan tugas dan dalam hidup sehari-hari. Kode Etik Guru merupakan pedoman sikap dan perilaku yang bertujuan menempatkan guru sebagai profesi terhormat, mulia, dan bermartabat yang dilindungi undangundang. Terdapat 9 kode etik yang menjadi pedoman guru dalam melaksanakan profesi/ pekerjaanya. Tujuan suatu profesi menyusun kode etik adalah untuk menjunjung tinggi martabat profesi, menjaga dan memelihara kesejateraan para anggota, meningkatkan pengabdian anggota profesi, dan meningkatkan mutu profesi dan mutu organisasi profesi. b. Fitri dwi sn.

Berdasarkan uraian di atas dapat saya simpulkan bahwa kode etik profesi keguruan adalah suatu norma atau aturan yang mengharuskan seorang guru tidak melenceng dari norma – norma yang telah ditentukan bagi seorang guru, dimana tugas dan kewajiban seorang guru membimbing siswa untuk membentuk manusia seutuhnya yang berjiwa pancasila, guru merupakan insan pendidik bangsa yang harus beriman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, selain itu guru bersama – sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Adapun tujuan dari kode etik profesi guru yaitu untuk menjunjung tinggi martabat profesi, untuk meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi.

12


3.2.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat kami simpulkan bahwa Guru sebagai tenaga profesional memiliki kode etik sebagai ketentuan dasar yanga harus dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Kode etik merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan di dalam melaksanakan tugas dan dalam hidup sehari-hari. Kode Etik Guru merupakan pedoman sikap dan perilaku yang bertujuan menempatkan guru sebagai profesi terhormat, mulia, dan bermartabat yang dilindungi undang-undang. Terdapat 9 kode etik yang menjadi pedoman guru dalam melaksanakan profesi/ pekerjaanya. kode etik profesi keguruan adalah suatu norma atau aturan yang mengharuskan seorang guru tidak melenceng dari norma – norma yang telah ditentukan bagi seorang guru, dimana tugas dan kewajiban seorang guru membimbing siswa untuk membentuk manusia seutuhnya yang berjiwa pancasila, guru merupakan insan pendidik bangsa yang harus beriman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Adapun tujuan dari kode etik profesi guru yaitu untuk menjunjung tinggi martabat profesi, untuk meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi

13


DAFTAR PUSTAKA Agus. 2013. Kode etik profesi guru. (online).http://dakwahdigital.blogspot. com/2013/07/ kode-etik-profesi-guru.html . diakses pada tanggal 27 februari 2014 pukul 13.00. Soetjipto, dan kosasi raflis.2007. profesi keguruan. Jakarta: rineka cipta. syaefudin, udin. 2009. Pengembangan profesi guru. Bandung: alfabeta. uzie.2011. pengertian kode etik guru. (online).http://funavie.blogspot.com/2 011/05/pe ngertian-kode-etik-guru.html . diakses pada tanggal 27 februari 2014 pukul 13.30.

14


Bab i kode etik profesi keguruan