Issuu on Google+

Jurnal The Moslem Planners #1

April-Mei 2013

Kemiskinan dalam Perspektif Islam

Keluarga Mahasiswa Muslim Planologi Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Bandung

1


Jurnal The Moslem Planners #1

April-Mei 2013

2

Kemiskinan dalam Perspektif Islam

Daftar Isi The Moslem Planners #1 KEMISKINAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM

3

Kemiskinan: Bagaimana Islam Memandangnya Retno Wuri

Kaum Dhuafa : Posisinya dalam Perspektif Islam dan Perencaan Wilayah Kota Mustika Nurul Ulma

13

8

Efektivitas Zakat dalam Pengurangan Kemiskinan Dika Fajri Fisabilillah

Kredit Berbasis Islam dalam Mengentaskan Kemiskinan (Studi Kasus : Grameen Bank, Bangladesh)

16

An Nisaa’ Siti Humaira

Keluarga Mahasiswa Muslim Planologi Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Bandung


Jurnal The Moslem Planners #1

April-Mei 2013

3

Kemiskinan dalam Perspektif Islam

Keluarga Mahasiswa Muslim Planologi Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Bandung

Kemiskinan (Antarafoto-M Agung Rajasa)


Jurnal The Moslem Planners #1

April-Mei 2013

Kemiskinan dalam Perspektif Islam

Kemiskinan: Bagaimana Islam Memandangnya Retno Wuri

Kemiskinan merupakan masalah universal yang dihadapi oleh semua bangsa di dunia. Terutama bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia, kemiskinan dan keterbelakangan merupakan masalah besar yang sangat mendesak untuk segera ditangani secara serius. Meskipun kemiskinan tidak dapat dihilangkan secara absolut, tetapi sangat mungkin dilakukan upaya-upaya untuk senantiasa untuk mengatasi persoalan kemiskinan yang terjadi saat ini, baik dalam konteks bermasyarakat maupun bernegara. Mengatasi masalah kemiskinan berarti terlebih dahulu harus memahami makna dan akar permasalahan kemiskinan yang terjadi itu sendiri. Definisi kemiskinan sendiri memiliki banyak versi dan terus mengalami perluasan pandangan, seiring dengan semakin kompleksnya faktor penyebab, indikator, maupun permasalahan lain yang melingkupinya. Kemiskinan tidak lagi hanya dianggap sebagai dimensi ekonomi melainkan telah meluas hingga ke dimensi sosial, kesehatan, pendidikan, dan politik. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan

adalah ketidakmampuan memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makan maupun non makan. Kemudian negara menetapkan suatu batas atau garis kemiskinan yang menjadi tolak ukur apakah dengan suatu kondisi masyarakat tersebut tergolong miskin atau tidak. Pada dasarnya Islam membenarkan adanya konsep kemiskinan dalam masyarakat karena dalam Al Quran sendiri disebutkan

beberapa kali kata ‘miskin’ ataupun ‘fakir’. Kemiskinan digunakan untuk menggambarkan kondisi masyarakat yang membutuhkan bantuan orang lain. Tetapi ajaran islam sendiri menunjukkan bahwa islam telah memberikan berbagai macam cara antisipatif untuk menghindari terjadinya kemiskinan. Pemahaman dalam Islam memandang bahwa kemiskinan merupakan masalah struktural karena Allah telah menjamin rezeki setiap makhluk yang telah, sedang, dan akan diciptakan-Nya. “Allah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki...”(Q.S. 30:40); “Dan tidak satu pun makhluk bergerak (bernyawa) di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya...” (Q.S. 11:6). Dan pada saat yang sama Islam telah menutup peluang bagi kemiskinan kultural dengan memberi kewajiban mencari nafkah bagi setiap individu, untuk memenuhi kebutuhannya. “Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi , maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya...” (Q.S. 67:15). Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah menciptakan bumi dan isinya untuk kesejahteraan manusia itu sendiri, agar ia mampu memanfaatkan apa yang ada untuk memenuhi kebutuhan. Dalam perspektif Islam, kemiskinan timbul karena berbagai sebab struktural. Pertama, kemiskinan timbul karena kejahatan manusia terhadap alam yang tidak mampu mengelolanya dengan baik. “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka...” (Q.S. 30:41) sehingga manusia itu sendiri yang kemudian merasakan dampak-nya “dan

Keluarga Mahasiswa Muslim Planologi Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Bandung

4


Jurnal The Moslem Planners #1

April-Mei 2013

Kemiskinan dalam Perspektif Islam

musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri...” (Q.S. 42:30). Kedua, kemiskinan timbul karena ketidakpedulian dan kebakhilan kelompok kaya terhadap kelompok yang lain atau miskin. “Dan janganlah sekali-kali orangorang kikir dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka dari karunia-Nya...” (Q.S. 3: 180). “Dan orang-orang yang mengumpulkan (harta benda) lalu menyimpannya.” (Q.S. 70:18) sehingga masyarakat miskin tidak mampu keluar dari lingkaran kemiskinan. Ketiga, kemiskinan timbul karena sebagian manusia yang bersikap dzalim, eksploitatif, dan menindas kepada sebagian manusia yang lain, seperti memakan harta orang lain dengan jalan yang batil “...Sesungguhnya banyak dari orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dnegan jalan yang batil...” (Q.S. 9:34), memakan harta anak yatim “Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu memakan harta mereka bersama hartamu...” (Q.S. 4: 2), dan memakan harta riba “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila...” (Q.S. 2:275). Keempat, kemiskinan timbul karena konsentrasi kekuatan politik, birokrasi, dan ekonomi di satu tangan. Kondisi ini Hal ini tergambar dalam kisah Fir’aun, Haman, dan Qarun yang bersekutu dalam menindas masyarakat Mesir di masa hidup Nabi Musa. Kelima, kemiskinan timbul karena gejolak eksternal seperti bencana alam atau peperangan sehingga negeri yang semula kaya berubah menjadi miskin. Bencana alam yang memiskinkan ini seperti yang menimpa kaum Saba (Q.S. 34: 14-15) atau peperangan yang menciptakan para pengungsi miskin yang terusir dari negerinya (Q.S. 59:8-9). Dengan memahami akar masalah, akan memberikan titik terang untuk memahami fenomena kemiskinan yang semakin meraja di sekeliling kita sehingga dapat dilakukan penanganan yang tepat. Untuk kasus di Indonesia sendiri, akar kemiskinan yang terjadi antara lain adalah perilaku eksploitatif baik terhadap keuangan negara maupun terhadap kekayaan alam yang

dimiliki. Eksploitasi keuangan terjadi akibat peminjaman dana oleh pemerintah, dengan penerapan bunga yang tinggi, sehingga setiap tahunnya negara harus menghabiskan sebagian besar anggaran untuk membayar bunga hutang, dan sektor-sektor ekonomi pun harus collapse karena bunga tinggi perbankan. Selain itu, birokrasi yang korup dan pemusatan kekuasaan di tangan kekuatan politik dan pemilik modal juga menyebabkan terjadinya pengesampingan kepentingan publik sehingga muncul ketidakjelasan antara kepentingan publik dan kepentingan pribadi. Seperti yang telah disebutkan di awal bahwa sesungguhnya islam memberikan berbagai macam cara untuk mengantisipasi kemiskinan. Dan jika ditelisik lebih dalam lagi Islam memiliki berbagai prinsip-prinsip terkait kebijakan publik yang dapat dijadikan panduan bagi program pengentasan kemiskinan dan sekaligus penciptaan lapangan kerja. Pertama, Islam mendorong pertumbuhan ekonomi yang memberi manfaat luas bagi masyarakat (pro-poor growth). Islam mencapai pro-poor growth melalui dua cara, yaitu pelarangan riba dan mendorong kegiatan sektor riil. Pelarangan riba secara efektif akan mengendalikan inflasi sehingga daya beli masyarakat terjaga dan stabilitas perekonomian tercipta. Pada saat yang sama, Islam mengarahkan modal pada kegiatan ekonomi produktif melalui kerjasama ekonomi dan bisnis seperti mudharabah, muzara’ah, dan musaqat. Dengan demikian, tercipta keselarasan antara sektor riil dan moneter sehingga pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung secara berkesinambungan. Kedua, Islam mendorong penciptaan anggaran negara yang memihak kepada kepentingan masyarakat banyak (pro-poor budgeting). Dalam sejarah Islam, terdapat tiga prinsip utama dalam mencapai pro-poor budgeting, yaitu disiplin fiskal yang ketat, tata kelola pemerintahan yang baik, dan penggunaan anggaran negara sepenuhnya untuk kepentingan publik atau efisiensi anggaran. Tidak pernah terjadi defisit anggaran dalam pemerintahan Islam walau tekanan pengeluaran sangat tinggi, kecuali sekali pada masa pemerintahan Nabi

Keluarga Mahasiswa Muslim Planologi Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Bandung

5


Jurnal The Moslem Planners #1

April-Mei 2013

Kemiskinan dalam Perspektif Islam

Muhammad karena perang. Yang lebih banyak didorong adalah efisiensi dan penghematan anggaran melalui good governance. Di dalam Islam, anggaran negara adalah harta publik sehingga anggaran menjadi sangat responsif terhadap kepentingan orang miskin, seperti menyediakan makanan, membayar biaya penguburan dan hutang, memberi pinjaman tanpa bunga untuk tujuan komersial, beasiswa, dan lain-lain. Kemudian, Islam pun menekankan bahwa jabatan dalam pemerintah merupakan amanah yang harus dijaga dan dijalankan dalam posisinya sebagai wakil rakyat sehingga penekanan amanah rakyat menjadi sangat esensial untuk dijadikan dasar bahwa segala sesuatu, yaitu penetapan kebijakan, haruslah didasarkan pada kepentingan atau kebermanfaatan masyarakat. Ketiga, Islam mendorong pembangunan infrastruktur yang memberi manfaat luas bagi masyarakat (pro-poor infrastructure). Islam mendorong pembangunan infrastruktur yang memiliki dampak eksternalitas positif dalam rangka meningkatkan kapasitas dan efisiensi perekonomian. Nabi Muhammad SAW membagikan tanah di Madinah kepada masyarakat untuk membangun perumahan, mendirikan pemandian umum di sudut kota, membangun pasar, memperluas jaringan jalan, dan lain-lain. Khalifah Umar bin Khattab membangun Kota Kufah dan Basrah dengan memberi perhatian besar pada infrastruktur dan tata ruang kota. Beliau juga memerintahkan Gubernur Mesir, Amr bin Ash, untuk mempergunakan sepertiga penerimaan Mesir untuk pembangunan jembatan, kanal, dan jaringan air bersih. Dengan dilakukannya pembangunan infrastruktur ini maka kebutuhan masyarakat dapat diakomodasi dengan baik, sehingga kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya pun meningkat. Keempat, Islam mendorong penyediaan pelayanan publik dasar yang berpihak pada masyarakat luas (pro-poor public services). Terdapat tiga bidang pelayanan publik yang mendapat perhatian Islam secara serius, yaitu birokrasi, pendidikan, dan kesehatan. Di dalam Islam, birokrasi adalah amanah

untuk melayani publik, bukan untuk kepentingan diri sendiri atau golongan. Khalifah Usman tidak mengambil gaji dari kantornya. Khalifah Ali membersihkan birokrasi dengan memecat pejabat-pejabat pubik yang korup. Selain itu, Islam juga mendorong pembangunan pendidikan dan kesehatan sebagai sumber produktivitas untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Nabi Muhammad SAW meminta tebusan bagi tawanan perang dengan mengajarkan baca tulis kepada masyarakat. Nabi Muhammad juga menyuruh masyarakat berperilaku hidup bersih agar senantiasa terhindar dari penyakit. Kelima, Islam mendorong kebijakan pemerataan dan distribusi pendapatan yang memihak masyarakat miskin (pro-poor income distribution). Terdapat tiga instrument utama dalam Islam terkait distribusi pendapatan yaitu aturan kepemilikan tanah, penerapan zakat, serta menganjurkan qardul hasan, infak, dan wakaf. Islam mengatur bagi setiap orang yang menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya. Dan bagi siapa saja yang menelantarkan tanahnya, maka negara berhak mengambilnya untuk kemudian memberikan kepada orang lain yang siap mengolahnya. Dengan penerapan zakat, maka tidak akan ada konsentrasi harta pada sekelompok masyarakat. Zakat juga memastikan bahwa setiap orang akan mendapat jaminan hidup minimum sehingga memiliki peluang untuk keluar dari kemiskinan. Lebih jauh lagi, untuk memastikan bahwa harta tidak hanya beredar di kalangan orang kaya saja, Islam juga sangat mendorong orang kaya untuk memberikan qard, infak, dan wakaf. Bukan tidak mungkin kemiskinan hilang dari peradaban ketika usaha dan upaya untuk memberantasnya masih tetap dipegang teguh. “...Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum mereka mengubah nasib mereka sendiri...� (Q.S. 13:11). Demikianlah Islam mendorong pengentasan kemiskinan melalui beberapa hal, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pengembangan sektor riil, dan pemerataan pembangunan. Dan sesungguhnya masih banyak lagi konsep dalam Islam yang sangat dapat diterapkan

Keluarga Mahasiswa Muslim Planologi Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Bandung

6


Jurnal The Moslem Planners #1

April-Mei 2013

Kemiskinan dalam Perspektif Islam

dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara karena memang Islam

mengajarkan menyeluruh.

segala

sesuatu

secara

Referensi: Al Quran Majid, Shabri Abdul. Perspektif Ekonomi Islam dalam Mengantaskan Kemiskinan Rakyat Aceh. http://blog.uin-malang.ac.id/filsafat/2011/03/13/pengatasan-kemiskinan-dalam-konsep-islam/ (diakses pada 31 Mei 2013) http://ekisopini.blogspot.com/2010/03/cara-islam-mengatasi-kemiskinan.html (diakses pada 31 Mei 2013) http://hefnizeinstain.blogspot.com/2012/11/islam-dan-kemiskinan.html (diakses pada 31 Mei 2013) http://lib.uin-malang.ac.id/thesis/chapter_ii/04550060-ahmad-zaky-fuadi.ps (diakses pada 29 Mei 2013) http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/32341/4/Chapter%20II.pdf (diakses pada 31 Mei 2013) http://thebestummah.wordpress.com/2010/01/10 / (diakses pada 29 Mei 2013)

Keluarga Mahasiswa Muslim Planologi Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Bandung

7


urnal The Moslem Planners #1

April-Mei 2013

emiskinan dalam Perspektif Islam

Keluarga Mahasiswa Muslim Planologi Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Bandung

Kepadatan Penduduk (geografiupi2010.blogspot.com)


Jurnal The Moslem Planners #1

April-Mei 2013

Kemiskinan dalam Perspektif Islam

Kaum Dhuafa : Posisinya dalam Perspektif Islam dan Perencaan Wilayah Kota Mustika Nurul Ulma

Posisi Islam

Kaum

Dhuafa

dalam

Perspektif

Kaum yang disebut Kaum Dhuafa dalam Perspektif Islam

Kaum Dhuafa secara umum dapat diartikan sebagai orang-orang yang lemah atau tertindas baik karena keterbatasan fisik, sosial, maupun ekonomi, dan sebagainya.

Seperti telah dijelaskan pada pengertian Kaum Dhuafa, bahwa kaum ini tidak hanya terdiri dari golongan fakir miskin saja, tetapi juga termasuk di dalamnya mualaf pun termasuk Kaum Dhuafa.Beberapa ayat di dalam Al Qur’an telah menjelaskan pula mengenai orang-orang tergolong Kaum Dhu’afa, yaitu sebagai berikut.

Di dalam Al-Qur’an sendiri banyak ayat-ayat yang menerangkan tentang Kaum Dhuafa ini.Di antara ayat-ayat tersebut adalah sebagai berikut.

 

An Nisaa : 9 “Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka…” Adapun “keturunan yang lemah” dalam ayat ini disebut dalam bahasa Arab adalah dhi’afan yang merupakan unsur kata dhuafa. Al-A’raaf : 137 “Dan Kami wariskan kepada kaum yang tertindas itu, …” Adapun “kaum yang tertindas” dalam ayat ini dinyatakan dalam bahasa Arab yakniyustadh’afun Al Qashash : 5 “Dan Kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi (Mesir) itu,…” Adapun “orang-orang yang tertindas” dalam ayat ini dinyatakan dalam bahasa Arab yakni alladzinastudh’ifun.

Al Baqarah : 177 Dalam ayat ini, yang termasuk Kaum Dhuafa antara lain anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), pemintaminta, dan hamba sahaya. Al Baqarah : 240 Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Kaum Dhuafa adalah janda miskin. An Nuur : 61 Dalam ayat ini dijelaskan bahwa orang tunatera, orang cacat fisik, dan orang sakit adalah termasuk Kaum Dhuafa. At Taubah : 60 Dalam ayat ini disebutkan yang termasuk Kaum Dhuafa antara lain mualaf, orang-orang fakir, orang-orang yang berutang, dan orang yang berjuang di jalan Allah. Ath Thalaq : 6 Dalam ayat ini disebutkan bahwa buruh atau pekerja kasar adalah termasuk Kaum Dhuafa. Al Kahfi : 79 Dalam ayat ini nelayan juga termasuk ke dalam Kaum Dhuafa An Nisaa : 75

Keluarga Mahasiswa Muslim Planologi Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Bandung

9


Jurnal The Moslem Planners #1

April-Mei 2013

Kemiskinan dalam Perspektif Islam

Dalam ayat ini dinyatakan bahwa rakyat kecil pun termasuk Kaum Dhuafa Al An’Am : 140 Dalam ayat ini dinyatakan anak-anak kecil dan bayi termasuk ke dalam Kaum Dhuafa.

Perintah Berbuat Baik kepada Dhuafadalam Perspektif Islam

Kaum

Sebagai seorang muslim, Allah SWT memerintahkan kita semua untuk berbuat baik kepada Kaum Dhuafa. Banyak ayat-ayat dalam Al-Qur’an yang menyampaikan hal tersebut. Adapun terkait pembahasan dalam artikel ini, perintah yang diserukan oleh Allah SWT kepada umat Islam di antaranya :     

An Nisaa : 127 Memelihara, mengasuh, dan mengurus mereka secara patut Al Baqarah : 215 Memberikan mereka nafkah Al Insaan : 8 Memberikan mereka makan Al Kahfi : 82 Memperbaiki tempat tinggal mereka dan melindungi harta mereka ‘abasa : 1-11 Memberikan mereka pendidikan dan pengajaran yang baik

Hak Kaum Dhuafadalam Perspektif Islam Sebagai Kaum Dhuafa, mereka memiliki hak mereka sendiri yang didasarkan pada ayat Al-Qur’an, yakni di antaranya adalah mendapatkan :    

Al Waqi’ah : 6 Upah pekerja ‘Abasa : 1-3 Pendidikan dan pengajaran yang sama Al Kahfi : 79 & 82 Perlindungan hokum At Taubah : 60 & 103 Jaminan sosial

Dan masih banyak lagi hak yang patut didapatkan oleh Kaum Dhuafa menurut AlQur’an. Dari pemaparan pengertian hingga hak Kaum Dhuafa di atas, maka jelas bahwa Kaum Dhuafa berada dalam posisi sebagai pihak yang betul-betul ditekankan oleh Islam untuk dibela dan diistemawakan dalam perlakuannya. Umat muslim diperintahkan Allah SWT untuk dapat menjadikan Kaum Dhuafa tersebut sebagai kaum yang dibantu

oleh mereka dan juga diistemawakan terlebih dahulu dalam beramal dalam hal hubungan antara manusia di samping kerabatnya sendiri. Hal ini ditegaskan oleh Allah SWT di mana ketika kaum muslimin menghardik atau berbuat kasar terhadap mereka, maka Allah SWT memberikan kaum muslimin dosa yang cukup besar. Posisi Kaum Dhuafa dalam Perencanaan Wilayah Kota

Perspektif

Dalam perspektif perencanaan wilayah kota, jika didasarkan dengan pengertian hingga hak Kaum Dhuafa yang dijelaskan dalam perspektif Islam, yakni melalui Al-Qur’an, maka sebenarnya perencanaan wilayah kota pun turut mengutamakan Kaum Dhuafa ini. Perencanaan wilayah kota, dari pengertian Kaum Dhuafa yang telah dijelaskan, maka Kaum Dhuafa berada pada posisi objek dari perencanaan yang dilakukan. Hal ini berasal dari tujuan perencanaan yakni menjadikan kondisi suatu wilayah atau kota menjadi lebih baik dan sejahtera, tentunya Kaum Dhuafa menjadi objek utamanya. Adapun dalam perspektif perencanaan wilayah kota, Kaum Dhuafa diartikan khususnya sebagian besar sebagai orang-orang yang memiliki keterbatasan dari segi sosial dan ekonomi. Kaum yang disebut Kaum Dhuafa dalam Perspektif PWK Dari pengertian tersebut, maka Kaum Dhuafa yang menjadi target untuk ditingkatkan kesejahteraannya dalam perencanaan wilayah kota di antaranya :      

Orang miskin dan peminta-minta Orang-orang fakir Buruh atau pekerja kasar Nelayan Rakyat kecil Anak kecil dan bayi

Perencanaan wilayah kota mengurusi urusan seperti pengembangan wilayah atau kota guna meningkatkan kesejahteraan. Peningkatan kesejahteraan tersebut di antaranya, dari segi ekonomi menumbuhkan lapangan pekerjaan dan pusat perekonomian sebagai sumber mata pencaharian penduduknya, sehingga dapat menggerakan roda perekonomian suatu wilayah atau kota

Keluarga Mahasiswa Muslim Planologi Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Bandung

10


Jurnal The Moslem Planners #1

April-Mei 2013

Kemiskinan dalam Perspektif Islam

dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan penduduknya sendiri. Urusan ini memiliki target atau objek dalam perencanaan wilayah kota sendiri, yakni beberapa di antaranya adalah orang miskin, buruh atau pekerja kasar, serta rakyat kecil. Artinya adalah, posisi Kaum Dhuafa jelas sebagai pihak yang menjadi target peningkatan kesejahteraan sebagai tujuan utama dari perencanaan. Selain itu, hal ini berkaitan dengan pemberantasan kemiskinan yang turut menjadi concern dari perencanaan wilayah kota, terutama di wilayah Indonesia yang masih tinggi tingkat kemiskinannya. Urusan lain dalam upaya peningkatan kesejahteraan dari segi sosial, di mana perencanaan wilayah kota turut memikirkan pendidikan penduduk di suatu wilayah atau kota. Pendidikan dapat meningkatkan kesejahteraan dan memang merupakan hak dari setiap warga Negara di Indonesia dan juga hal ini menerapkan prinsip Islam terhadap Kaum Dhuafa, karena yang menjadi target perencanaan pendidikan ini adalah Kaum Dhuafa yang memiliki keterbatasan ekonomi untuk meraih pendidikan, serta anak-anak kecil yang memasuki usia pelajar. Urusan lainnya adalah terkait dengan pengembangan komunitas di dalam perencanaan wilayah kota di mana, yang menjadi target pengembangan komunitas itu adalah golongan marjinal atau golongan tertindas yang memiliki keterbatasan yang pada hakekatnya dapat tergolong ke dalam Kaum Dhuafa. Kaum Dhuafa sebagai target pengembangan komunitas ini ditujukan agar golongan tersebut memiliki kekuatan sendiri untuk turut serta dalam pembangunan wilayah kota, karena pada dasarnya suatu perencanaan wilayah kota membutuhkan partisipasi aktif dari penduduknya. Sedangkan penduduk di Indonesia mayoritas adalah golongan menengah ke bawah. Dan golong ke bawah yang dapat tergolong sebagai rakyat kecil atau Kaum Dhuafa ini lah yang diupayak oleh perencanaan wilayah kota melalui pengembangan komunitasnya. Penerapan Perintah Berbuat Baik kepada Kaum Dhuafadalam Perspektif PWK

Dari beberapa urusan yang dipaparkan sebelumnya, terlihat bahwa perencanaan wilayah kota melakukan perintah terhadap Kaum Dhuafa berdasarkan ayat AlQuran yang telah dijelaskan dalam perspektif Islam. Semua upaya yang dilakukan dalam perencanaan wilayah kota mengandung pelaksanaan perintah salah satunya adalah memberikan Kaum Dhuafa pendidikan dan pengajaran melalui perencanaan pendidikan di suatu wilayah atau kota. Selain itu juga dapat dilihat dalam perintah memperbaiki tempat tinggal Kaum Dhuafa juga dilaksanakan dalam perencanaan wilayah kota. Dalam hal ini, memperbaiki tempat tinggal adalah dalam pengertian wilayah atau kota sebagai tempat tinggal Kaum Dhuafa tersebut. Pewujudan Hak Perspektif PWK

Kaum

Dhuafa

dalam

Hasil upaya perencanaan wilayah kota tersebut berujung pada Kaum Dhuafa mendapatkan haknya berdasarkan yang dijelaskan dalam Al Quran, yakni di antaranya mendapatkan upah dari pekerjaan mereka yang didapatkan dari lapangan pekerjaan yang tersedia, pendidikan dan pengajaran yang merata, serta jaminan sosial melalui pengembangan komunitas yang diterapkan dari perencanaan wilayah kota tersebut. Kesimpulan Secara garis besar, maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan wilayah kota menerapkan prinsip Islam dalam bentuk upaya yang dilakukannya. Bentuknya adalah menempatkan Kaum Dhuafa di posisi yang istimewa dan diprioritaskan untuk diberdayakan dalam perencanaan wilayah kota yangs sesuai dengan perspektif Islam. Hanya saja, jika dalam perspektif Islam menghardik atau menyakiti Kaum Dhuafa itu hukumnya dosa, dalam perspektif perencanaan wilayah kota merugikan Kaum Dhuafa menandakan wilayah atau kota tersebut tidak dapat berkembang dan menghambat kesejahteraan penduduk suatu wilayah atau kota tersebut.

Keluarga Mahasiswa Muslim Planologi Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Bandung

11


Jurnal The Moslem Planners #1

April-Mei 2013

Kemiskinan dalam Perspektif Islam

Namun, satu yang pasti, perencanaan wilayah kota adalah salah satu upaya untuk menyantuni Kaum Dhuafa sesuai prinsip Islam. Jadi, bersyukurlah kita adalah salah

satu kaum muslimin dan muslimat yang dapat menyalurkan santunan kepada Kaum Dhuafa melalui keahlian yang kita miliki sendiri ď Š

Referensi http://mediaamalislami.wordpress.com/2011/05/08/keberpihakan-islam-kepada-kaumdhuafa/. (diunduh pada : 30 Mei 2013, pk 14.24 WIB)

Keluarga Mahasiswa Muslim Planologi Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Bandung

12


urnal The Moslem Planners #1

April-Mei 2013

emiskinan dalam Perspektif Islam

Keluarga Mahasiswa Muslim Planologi Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Bandung

Antrian Zakat (jalanpencerahan.files.wordpress.com)


Jurnal The Moslem Planners #1

April-Mei 2013

Kemiskinan dalam Perspektif Islam

Efektivitas Zakat dalam Pengurangan Kemiskinan Dika Fajri Fiisabiilillah

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang berarti semua umat Islam wajib melaksanakannya. Kata zakat berasal dari kata “Zaka” yang berarti keberkahan, kesucian, perkembangan dan kebaikan. Maksudnya adalah zakat dapat membuat harta yang dimiliki seseorang menjadi berkembang menjadi berkali lipat (karena memiliki keberkahan didalamnya) dan dapat menjauhkan harta seseorang dari segala keburukan dan kerusakan dunia. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu Taimiah yang berkata: “Diri dan harta orang yang mengeluarkan zakat menjadi suci dan bersih serta hartanya berkembang secara maknawi.” Sebagian harta manusia telah diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sebagaimana yang telah dinyatakan di dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi: “Ambillah (sebahagian) dari harta mereka menjadi sedekah (zakat), supaya dengannya engkau membersihkan mereka (dari dosa) dan mensucikan mereka (dari akhlak yang buruk) dan doakanlah untuk mereka, karena sesungguhnya do’amu itu menjadi ketenteraman bagi mereka.” Harta yang disisihkan tersebut diberikan kepada mereka (yang merujuk kepada orang yang berhak menerima zakat) yang sebagian besar merupakan orang-orang yang tergolong dibawah garis kemiskinan. Hal tersebut menandakan bahwa Islam telah mengajarkan kita agar kita dapat membantu mengurangi kemiskinan melalui zakat. Peran serta zakat dalam mengentaskan kemiskinan tidak dapat dipungkiri baik dalam kehidupan bagi seorang muslim maupun yang lainnya. Peranan zakat tersebut memang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, namun zakat

juga berperan banyak untuk mengatasi permasalahan-permasalahan masyarakat lainnya. Kemiskinan merupakan akar permasalahan dari beberapa permasalahan lainnya seperti pengangguran bahkan kejahatan. Hal ini karena Islam memandang kemiskinan merupakan suatu hal yang mampu membahayakan akidah, akhlak, kelogisan berpikir, keluarga, dan masyarakat sehingga kemiskinan dianggap sebagai musibah yang harus segela ditanggulangi. Oleh karena itu zakat akan memberikan peran sebagai penyatu hati para warganya untuk dapat loyal kepada Islam sehingga akan mendapatkan keberkahan oleh Allah SWT dalam menyelesaikan permasalahan lainnya. Saat ini kecenderungan pemberian zakat tidak didasarkan pada niat untuk membantu sesama untuk mengeluarkan manusia lain dari jeratan kemiskinan. Seringkali zakat hanya dijadikan sebagai ajang untuk memenuhi kewajiban kita sebagai seorang muslim dalam memenuhi salah satu rukun Islam tersebut. Padahal apabila zakat diberikan dengan niat yang tulus sebagai seorang muslim untuk membantu sesama dalam mengeluarkan mereka dari kemiskinan, maka Insya Allah pasti zakat yang diberikan tersebut dapat menjadi berkah baik bagi mereka yang memberikan maupun yang menerima agar dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Sehingga saat ini jarang sekali orang yang menganggap bahwa zakat dapat efektif dalam pengurangan kemiskinan. Padahal apabila ditelaah lebih jauh, zakat merupakan mekanisme pemberian sebagian harta yang hampir sama tujuannya dengan adanya kebijakan pajak yaitu untuk kemaslahatan umat. Namun bedanya adalah kebijakan

Keluarga Mahasiswa Muslim Planologi Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Bandung

14


Jurnal The Moslem Planners #1

April-Mei 2013

Kemiskinan dalam Perspektif Islam

pajak merupakan mekanisme pemberian sebagian harta yang diwajibkan kepada seluruh penduduk, walaupun penduduk tersebut tidak mampu untuk membayar pajak. Sedangkan zakat merupakan mekanisme pemberian sebagian harta yang diwajibkan bagi sebagian umat muslim yang mampu membayarnya dengan tujuan untuk kebaikan umat Islam secara keseluruhan. Oleh karena itu sebenarnya dalam pengadaan pendanaan bagi pembangunan baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah sebaiknya dilakukan dengan mekanisme pajak berbentuk “zakat”. Hal ini maksudnya adalah pajak yang berbentuk “zakat” tersebut hanya dibebankan bagi mereka yang mampu membayarnya. Kemudian alokasi dana dari “zakat” tersebut digunakan untuk pembiayaan pembangunan infrstruktur dan pelayanan publik lainnya yang dapat meningkatkan kesejahteraan umat. Sehingga pembangunan akan dapat efektif selain dapat menyejahterakan penduduk namun juga tidak memberatkan bagi mereka yang tidak mampu membayarnya.

maka harta yang dikumpulkan melalui pajak berbentuk “zakat” dapat menjadi produktif, dapat menciptakan lapangan kerja, membantu peningkatan kualitas sumber daya manusia secara terencana, dan lainnya. Sehingga banyak manfaat yang dapat diraih dengan adanya pengelolaan pajak berbentuk “zakat” yang dilakukan secara profesional. Pengelolaan tersebut juga harus didukung dengan adanya keinginan dari pihak berwenang (badan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif) untuk melaksanakan pemerintahan yang bersih sehingga pengelolaan pajak berbentuk “zakat” tersebut dapat efektif. Selain itu juga perlu dilakukan dengan adanya dukungan dari pemerintah pusat maupun daerah melalui political willagar dapat mengalokasikan anggaran bagi pembangunan yang dapat menyejahterakan umat. Sehingga “zakat” dapat efektif dalam menyejahterakan umat manusia sehingga kemiskinan yang merupakan akar dari segala permasalahan di Indonesia dapat dikurangi melalui mekanisme tersebut.

Pengelolaan pajak berbentuk “zakat” tersebut harus dilakukan secara profesional dengan ketentuan-ketentuan Islam dalam Al-Qur’an. Sehingga jika prinsip ini dapat dijalankan

Referensi http://zakat-kemiskinan.blogspot.com/. Diakses hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2013 pukul 13.01 WIB http://bukhariibra.wordpress.com/2007/11/21/zakat-dan-kedudukanya-dalam-islam/. Diakses hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2013 pukul 13.13 WIB

Keluarga Mahasiswa Muslim Planologi Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Bandung

15


urnal The Moslem Planners #1

April-Mei 2013

emiskinan dalam Perspektif Islam

Keluarga Mahasiswa Muslim Planologi Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Bandung

Terlahir Untuk Miskin (theinsulindepost.blogspot.com)


Jurnal The Moslem Planners #1

April-Mei 2013

Kemiskinan dalam Perspektif Islam

Kredit Berbasis Islam dalam Mengentaskan Kemiskinan (Studi Kasus : Grameen Bank, Bangladesh) An Nisaa’ Siti Humaira

Kemiskinan dalam perspektif Islam merupakan suatu kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan primer manusia. Islam mengajarkan untuk saling memberi dan menolong bagi sesama saudaranya sehingga pengentasan kemiskinan seharusnya dapat ditanggulangi oleh gotong royong dan kerjasama. Grameen Bank merupakan bank yang didirikan oleh Muhammad Yunus yang secara formal dibentuk pada tahun 1983 di Bangladesh. Tidak seperti bank konvensional lainnya, bank ini menerapkan prinsip syariah dalam sistemnya sehingga dapat diakses oleh golongan miskin. Prinsip utama yang diterapkan adalah kepercayaan dan menjadi kredit sebagai suatu hak asasi bagi setiap manusia. Grameen Bank memberikan dampak yang cukup signifikan dalam pembangunan manusia dan dalam mengentaskan kemiskinan sehingga konsep dan model tersebut telah diadopsi di lebih dari 40 negara di dunia. Pendahuluan Menurut Gautama, fungsi dari didirikannya bank adalah untuk menghimpun suatu dana untuk dapat disalurkan kembali kepada yang membutuhkan dana. Sistem perbankan konvensional yang seringkali dikenal saat ini adalah sistem yang lebih mengutamakan adanya pemberlakuan bunga di dalamnya atau dapat disebut juga dengan riba. Berbeda dengan sistem perbankan konvensional, terdapat pula sistem perbankan syariah yang berarti dikembangkan atas dasar hukum Islam. Perbedaan yang signifikan antara kedua sistem tersebut terletak pada proses penghimpunan dan penyaluran dana, jika dalam sistem perbankan konvensional digunakan instrumen bunga kredit baik untuk konsumtif, modal kerja/investasi, maka dalam sistem perbankan syariah digunakan sistem bagi hasil dan marjin. Grameen Bank merupakan bank yang berbasiskan syariah. Grameen Bank berdiri

pertama kali di Bangladesh sebagai penyalur mikro kredit syariah dengan tujuan untuk membantu masyarakat miskin yang memerlukan bantuan dana untuk melakukan suatu usaha/kegiatan bisnis. Grameen Bank ini berhasil dengan cukup signifikan dalam mengentaskan kemiskinan yang terjadi di Bangladesh. Di dalam tulisan ini akan dibahas mengenai Grameen Bank sebagai salah satu contoh instrumen berbasiskan Islam dalam mengentaskan persoalan kemiskinan. Tujuan dari dilakukannya pembahasan dalam tulisan ini adalah untuk memberi gambaran mengenai keberhasilan penerapan suatu instrumen pengentas kemiskinan syariah dalam suatu kasus. Pandangan Islam mengenai Kemiskinan Kemiskinan dalam perspektif Islam sesungguhnya memiliki sedikit pemahaman yang berbeda dengan kemiskinan yang dikenal secara umum. Islam mendefinisikan gejala kemiskinan ke dalam dua kategori

Keluarga Mahasiswa Muslim Planologi Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Bandung

17


Jurnal The Moslem Planners #1

April-Mei 2013

Kemiskinan dalam Perspektif Islam

yakni fakir dan miskin (Islamic Relief, 2008). Adapun perbedaan di antara keduanya terletak pada usaha yang dilakukan. Seseorang dikatakan fakir jika orang tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhannya karena tidak mampu melakukan pekerjaan, sedangkan seseorang dikatakan miskin ketika orang tersebut telah berupaya bekerja namun pekerjaannya tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Terdapat standar yang biasanya menjadi tolok ukur untuk menggolongkan apakah seseorang termasuk ke dalam golongan miskin yakni seseorang yang dalam sehari hidup dengan kurang dari $1,25 seperti yang ditetapkan oleh World Bank sebagai batasan garis kemiskinan internasional. Selain yang diungkapkan oleh Islamic Relief (2008), menurut Amalia (2012) Islam memandang kemiskinan sebagai suatu persoalan tidak terpenuhinya kebutuhan primer secara menyeluruh yang menyangkut eksistensi manusia yang terdiri dari sandang, pangan, dan papan. Sesungguhnya konsep Islam tidak akan membiarkan kemiskinan dan keterbelakangan terjadi seihingga terdapat perjatian yang tinggi dalam melepaskan dan mengentaskan kemiskinan bagi orang miskin dan kaum dhuafa. Konsep tersebut diwujudkan dalam membangun keteraturan sosial yang berdasarkan atas gotong royong dan saling tolong menolong. Sejarah Berdirinya Grameen Bank Grameen Bank pertama kali didirikan oleh Profesor Muhammad Yunus di Bangladesh pada tahun 1983. Pada mulanya, Muhammad Yunus tidak membayangkan akan membuat bank secara resmi dan formal seperti Grameen Bank yang dikenal luas seperti sekarang ini. Hal tersebut menurut Yunus (2003) diawali dengan kisahnya ketika mengajar di Universitas Chittagong, Bangladesh pada tahun 1974. Saat itu ia merupakan seorang Profesor dalam bidang ekonomi yang mengajar subjek mengenai rencana 5 tahunan untuk bidang ekonomi dalam lingkup nasional dan investasi dalam projek yang bernilai miliaran dolar untuk mengatasi kemiskinan.

Muhammad Yunus merasa ilmu yang dia miliki dan ajarkan kepada mahasiswanya sia-sia ketika dirinya melihat masih banyaknya penduduk miskin yang tinggal di desa sekitar universitas yang ia ajari tersebut. Bahkan kemiskinan yang dialami oleh penduduk di desa tersebut tidak jarang hingga menimbulkan kematian karena kelaparan. Muncullah ide untuk membantu secara langsung penduduk miskin tersebut. Ia menghitung jumlah penduduk yang membutuhkan bantuan dan menghitung besaran yang dibutuhkan. Setelah dilakukan perhitungan ternyata terdapat 42 orang yang membutuhkan bantuan dengan besar kebutuhan $27/orang. Awalnya, penduduk miskin tersebut biasanya meminjam uang kepada pemberi pinjaman namun bunga yang ditetapkan sangatlah besar. Hal tersebut terjadi karena penduduk miskin tersebut tidak memiliki akses untuk meminjam uang ke bank. Bank tidak percaya pada mereka untuk dapat mengembalikan hutang yang teah dipinjam. Mulanya, Muhammad Yunus meminjamkan uang yang dimiliknya kepada ke-42 penduduk miskin tersebut dengan tanpa mengharapkan uangnya akan dikembalikan. Namun karena kepercayaannya kepada mereka, akhirnya mereka mengembalikan uang tersebut dengan tepat waktu. Karena ketepatan waktu pengembalian tersebut, Muhammad Yunus mencoba untuk menghubungkan atau memberi akses penduduk miskin tersebut untuk dapat meminjam ke bank, namun yang terjadi adalah bank tetap tidak percaya terhadap mereka untuk dapat mengembalikan uang yang telah dipinjam. Akhirnya, setelah peminjaman dilakukan atas nama Muhammad Yunus sebagai jaminan orang yang bertanggung jawab akan membayar maka bank tersebut akhirnya setuju meminjamkan uang dengan ketetapan bahwa Muhammad Yunus sebagai penanggung jawab. Seiring berjalannya waktu, secara rutin hal tersebut dilakukan dan akhirnya pada tahun 1983 Muhammad Yunus membentuk Grammen Bank secara formal.

Keluarga Mahasiswa Muslim Planologi Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Bandung

18


Jurnal The Moslem Planners #1

April-Mei 2013

Kemiskinan dalam Perspektif Islam

Grameen Bank sebagai Instrumen Pengentas Kemiskinan di Bangadesh

Salah

Satu

Yunus (2003) menuturkan bahwa telah dilakukan kajian secara indepen mengenai program mikro kredit yang dilaksanakan oleh Grameen Bank yang menunjukkan bahwa program tersebut memberikan dampak postif yang cukup signifikan terhadap kehidupan dan penghidupan bagi peminjam kredit. Kemudahan kredit dan pelayanan fnansial lainnya yang disediakan oleh Grameen Bank bagi golongan miskin tersebut memberikan efek yang cukup besar yang diukur oleh indikator ekonomi dan sosial seperti : (1) pengentasan kemiskinan; (2) kenaikan gizi; (3) kondisi permukiman dan sanitasi yang lebih baik; (4) menurunnya tingkat kematian anak; (5) akses yang lebih baik bagi pendidikan anak-anak; (6) pemberdayaan bagi kaum wanita; dan (7) peningkatan partisipasi kaum wanita dalam ranah sosial dan politik. Grameen Bank dikelola secara ekslusif oleh golongan miskin dengan 96% peminjamnya adalah kaum wanita. Proporsi kepemilikan Grameen Bank oleh peminjam yang merupaka golongan miskin adalah 93% dan 7% sisanya dimiliki oleh pemerintah. Sejak semula, Muhammad Yunus mendesain sistem Grameen Bank sesuai dengan kebutuhan peminjam yang merupakan golongan miskin. Muhammad Yunus melakukan identifikasi terhadap apa yang menjadi penghalang golongan miskin tidak dapat mengakses pinjaman dana dari bank dengan sistem konvensional yang menghasilkan beberapa prinsip. Adapun beberapa prinsip yang dipegang teguh oleh Grameen Bank menurut Yunus (2003) adalah sebagai berikut. 1.

2.

Grameen meyakini bahwa kemiskinan bukan ditimbulkan oleh golongan miskin tetapi karena institusi dan kebijakan di sekeliling mereka. Pemberian tidak akan menghapuskan kemiskinan karena akan menimbulkan ketergantungan.

3.

Penerapan pembangun kepercayaan bahwa tidak terdapat perbedaan kemampuan antara golongan miskin dan non miskin. Semua memiliki potensi yang sama besar, sehingga jika golongan miskin diberikan kesempatan mereka dapat mengembangkan potensi yang mereka miliki untuk merubah hidup mereka.

4.

Jika bank konvensional menghalangi orang yang semakin miskin, maka Garmeen Bank membuat sistem bahwa prioritas berada pada orang yang semakin miskin.

5.

Menerapkan kepercayaan bahwa golongan miskin akan selalu dapat membayar hutang yang mereka pinjam walaupun terkadang dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

6.

Meminjamkan kepada kaum wanita akan lebih bermanfaat dibandingkan meminjamkan kredit kepada kaum pria. Kaum wanita memiliki visi jangka panjang dan juga memiliki kemampuan manajerial yang lebih baik dibanding kaum pria.

Adapun sistem dari Grameenkredit adalah sebagai berikut. 1. 2.

3. 4.

5.

6.

Menawarkan peminjaman sebagai hak asasi manusia. Misinya adalah untuk menolong keluarga miskin dalam mengentaskan kemiskinan. Target utama adalah wanita dari keluarga miskin. Berbasiskan kepercayaan. Peminjaman ditawarkan untuk perbaikan rumah atau sebagai modal untuk melakukan usaha ekonomi. Grameen menolak sistem yang ditawarkan oleh bank secara konvensional dengan metodologi tersendiri. Grameen menawarkan bantuan dari pintu ke pintu dengan prinsip bukan golongan miskin yang

Keluarga Mahasiswa Muslim Planologi Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Bandung

19


Jurnal The Moslem Planners #1

April-Mei 2013

Kemiskinan dalam Perspektif Islam

7. 8.

meminta kepada bank tetapi bank yang menghampiri golongan miskin. Terdapat simpanan wajib dan simpanan sukarela. Terdapat 3 tipe peminjaman : peminjaman penghasilan, peminjaman untuk pembangunan atau perbaikan rumah,dan peminjaman untuk biaya melanjutkan sekolah bagi anakanak

pembangunan tersebut diasumsikan menjadi suatu perubahan ke arah yang lebih positif tidak hanya bagi kaum menengah ke atas saja tetapi juga untuk kaum menengah ke bawah, maka perlu diberikan perhatian mengenai bagaimana cara meningkatkan kondisi ekonomi bagi kaum menengah ke bawah tersebut. o

Keberhasilan Grammen Bank dalam mengentaskan kemiskinan dapat menjadi suatu sarana penyadaran bagi semua pihak bahwa akses terhadap mikro kredit merupakan suatu hak asasi bagi penduduk miskin. Mereka juga memiliki hak yang sama dengan golongan lainnya untuk memperoleh peningkatan kondisi ekonomi dalam upaya mengentaskan kemiskinan untuk menuju kehidupan yang lebih baik.

o

Jika pernyataan mengenai hak pada poin sebelumnya ditegakkan dengan didukung oleh sistem kelembagaan, keuangan, dan hukum yang memadai untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan untuk membantu program kredit mikro tumbuh dengan

Perkembangan Grameen Bank Hulme (2008) mengungkapkan bahwa Grameen Bank Bangladesh dikenal sebagai ikon bagi mikro kredit yang terkenal dengan slogannya yaitu �the poor are bankable�. Konsep dari bank ini telah diadopsi oleh lebih dari 40 negara di dunia Model yang diadopsi tersebut telah membawa kesuksesan bagi pembangunan kota-kota yang menyebar di seluruh dunia. Muhammad Yunus sebagai Founder-Director dari Grameen Bank dianugerahi hadiah nobel perdamaian pada tahun 2006 yang lalu. Pada akhir tahun 2008, Grameen Bank memiliki 7,4 juta klien dan telah memberikan pinjaman sejumlah $545.000.000 yang berdampak secara besar pada kehidupan masyarakat miskin. Sekitar tahun 2001-2002 Grameen Bank ini mengalami perubahan dalam bentuk pelayanannya ke dalam model baru yakni Grameen II. Walaupun tidak terlalu banyak perubahan yang diciptakan karena sebagian besar prinsip yang dipegang oleh Grameen II tetap sama dengan prinsip sebelumnya. Yang berbeda adalah, pada Grameen II ini terdapat peningkatan penyimpanan dan peminjaman kredit kepada golongan non miskin seperti publik dan anggota lainnya dengan pendekatan sistem finansial dalam waktu yang relatif lebih lama.

akan membuka jalan untuk menciptakan kehidupan yang beas dari jeratan kemiskinan. baik bagi golongan miskin, maka

Sintesa Akhir Pembelajaran yang dapat diperoleh dari didirikannya Grameen Bank ini setidaknya terdiri dari beberapa hal seperti berikut (Latifee, 2008). o

Jika manusia merupakan suatu alat dan tujuan dari pembangunan, dan jika

Keluarga Mahasiswa Muslim Planologi Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Bandung

20


Referensi Amalia, Kasyful Mahalli. 2012. Potensi dan Peranan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Medan. Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Volume 1, Nomor 1, Desember 2012Yunus, Muhammad. 2004. Grameen Bank, Microcredit and Millenium Development Goals. The Economic and Political Weekly, September 4, 2004. Sameeksha Trust : Mumbai. Gautama, Pamungkas Budi. Konsep dan Sistem Perbankan Syariah. Available : [online] http://file.upi.edu/direktori/fpeb/prodi._manajemen_fpeb/budhi_ konsep_dan_sistem_perbankan_ syariah.pdf (29 Mei 2013)

pamungkas_gautama/

Hulme, David. 2008. The Story of the Grameen Bank: From Subsidised Microcredit to Market-based Microfinance. Brooks World Poverty Institute Working Paper 60, The University of Manchester Islamic Relief. 2008. Definitions of Poverty. Islamic Relief Worldwide : Birmingham, United Kingdom Latifee, H.I. 2008. The Experience of Grameen Bank. Dipresentasikan pada konferensi mengenai “Deepening Financial Sector Reforms and Regional Cooperation in South Asia” yang diselenggarakan di Gulmohar Hall, India Habitat Centre, Lodi Road, New Delhi-110003, India, November 06 – 07, 2008 Yunus, Muhammad. 2004. Grameen Bank, Microcredit and Millenium Development Goals. The Economic and Political Weekly, September 4, 2004. Sameeksha Trust : Mumbai.


Kepadatan Pend (jalanpenceraha


Kemiskinan dalam perspektif islam jurnal kmmp #1