Issuu on Google+

Referendum di Papua : Belajarlah dari Sudan Oleh : Ahmad Sofyan www.kompasiana.com/dialogika twitter : @ibnu1976, fb : 76.sofyan.ahmad Tuntutan referendum Papua kembali berhembus dalam Konferensi Papua yang diadakan di Universitas Oxford Inggris, Selasa (2/8/2011) di London oleh international Lawyers for West Papua (ILWP). Papua seperti tidak pernah lepas dari gejolak walaupun sudah menerima otonomi dan dipimpin banyak putera-putera daerah. Isu referendum seolah mengungkit luka lama ketika Republik ini kehilangan pulau Sipadan-Ligitan dan Timor-Timur. Para konspirator semakin percaya diri setelah berhasil menggangsir wilayah NKRI, referendum di Papua kembali digaungkan. Kekayaan Alam Papua Kekayaan alam yang dimiliki bumi Cenderawasih telah menarik perhatian dunia. Duta Besar (Dubes) Vatikan untuk Indonesia, Mgr Leopoldo Girreli menyatakan kagum akan kekayaan sumber daya alam Papua dan berharap kekayaan alam tersebut bisa dikelola dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat setempat (antaranews.com, 9/10/2010). Menurut buku Grasberg karya George A. Maley, seorang eksekutif FreeportMcMoran, menyatakan bahwa gunung emas di Papua memiliki cadangan emas terbesar di dunia. Jika menurut data tahun 1995, di areal Grasberg tersimpan cadangan bijih tembaga sebesar 40,3 miliar pon dan emas sebesar 52,1 juta ons, dan masih akan menguntungkan hingga 45 tahun lagi, yang berarti sampai dengan tahun 2040. Freeport-McMoran Copper & Gold Inc sendiri yang menambang emas di Papua di tambang Erstberg (sejak 1967) dan Grasberg (sejak 1988), berhasil memperoleh minimal 300 ton emas tiap tahunnya. Ironisnya, dari jumlah itu, Indonesia hanya kebagian 9.36 % saja. Bahkan BATAN akan memastikan cadangan uranium di Papua tahun ini. Perkiraan bahwa Papua menyimpan cadangan uranium dalam jumlah besar didasarkan pada kesamaan jenis batuan Papua dengan batuan Australia yang telah diketahui menyimpan cadangan uranium terbesar di dunia, tegas Deputi Pengembangan Teknologi Daur Bahan Nuklir dan Rekayasa Batan Dr Djarot S Wisnubroto (antaranews.com, 31/8/2011). Sudan Yang Terbelah


Kasus separatisme di Papua sangat serupa dengan yang terjadi di Sudan Selatan, wilayah kaya minyak seluas 619.745 km persegi yang resmi merdeka sejak 9 Juli 2011 lalu. Kemiripan inilah yang membuat penulis curiga adanya agenda Neo Konservatif (NeoKon) di Papua. Perusahaan minyak Amerika Serikat (AS) telah mengetahui kekayaan minyak Sudan sejak awal 1970. Pada tahun 1979, Jafaar Nimeiry, Presiden Sudan, pecah dengan Soviet dan mengundang Chevron untuk mengeksplorasi minyak di Sudan.Dubes AS untuk PBB George H.W. Bush secara pribadi memperlihatkan pada Nimeiry hasil foto satelit yang menunjukkan minyak di Sudan. Nimeiry mengambil umpan.1

Sumber : USAID dan rightmaps.com [img]http://img1.uploadhouse.com/fileuploads/13971/139717076a6f462b88b6458b1b e3b3cdd9dcbc96.png[/img] http://img4.uploadhouse.com/fileuploads/13971/139717076a6f462b88b6458b1be3b3c dd9dcbc96.png Chevron menemukan cadangan besar minyak di Sudan selatan. Proyek pencarian dan pengujian cadangan minyak itu telah menghabiskan $1,2 juta. Minyak itulah yang telah


memicu perang sipil Sudan kedua tahun 1983. Chevron menjadi target serangan dan pembunuhan berulang-ulang sehingga menunda proyek eksplorasi tahun 1984. Pada tahun 1992, mereka menjual konsesi minyaknya di Sudan. Kemudian Cina mulai mengembangkan proyek yang ditinggalkan Chevron tahun 1999 dengan hasil yang sangat memuaskan.2 Pada April 2005, pemerintah Sudan mengumumkan telah menemukan minyak di Darfur Selatan yang diperkirakan ketika dikembangkan dapat menghasilkan 500.000 barel /hari. Pers dunia telah lupa untuk melaporkan fakta vital dalam membahas konflik Darfur. Menurut peta yang dirilis rightmaps.com, Sudan Selatan memiliki 6 blok eksplorasi minyak dan melibatkan kontraktor migas asing di dalamnya. Keenam 6 eksplorasi tersebut berada di pusat konflik Sudan Selatan yang merepotkan rejim Islam Sudan. Menurut William F. Engdahl dalam blog oilgeopolitics.net, China National Petroleum Corporation (CNPC) adalah investor asing terbesar di Sudan, dengan nilai US$5 miliar dalam pembangunan ladang-ladang minyak. Sejak 1999 Cina telah menginvestasikan setidaknya $15 miliar di Sudan. CNPC sendiri kini memiliki 50% keuntungan dari kilang minyak dekat Khartoum dan membangun jalur pipa minyak dari blok konsesi 1, 2, dan 4 di Sudan selatan, menuju terminal baru Pelabuhan Sudan di Laut Merah, dimana minyak diangkut oleh kapal tanker dengan tujuan Cina. Delapan persen minyak China kini berasal dari Sudan selatan.3 Kasus Darfur, menggambarkan Perang Dingin baru atas nama minyak, di mana kenaikan dramatis permintaan minyak Cina, telah menyebabkan Beijing memulai kebijakan agresif yang ironisnya disebut : diplomasi dolar. Beijing aktif terlibat dalam strategi politik minyak dan Afrika adalah fokus utama, wilayah tengah antara Sudan dan Chad jadi prioritas. Ini telah menciptakan front baru, sejak invasi AS ke Irak tahun 2003, Perang Dingin baru antara Washington-Beijing yang memperebutkan kendali atas sumber-sumber minyak utama. Sejauh ini Beijing telah memainkan kartu yang sedikit lebih cerdik dari Washington dan berhasil menarik sekitar 30% minyak mentah dari Afrika. Serangkaian inisiatif diplomatik luar biasa Cina telah membuat marah Washington. Cina tidak menggunakan trik pengucuran kredit jutaan dolar untuk mendapatkan akses ke kekayaan besar bahan baku Afrika, meninggalkan permainan khas Washington yang memanfaatkan kontrol Bank Dunia dan IMF. Siapa yang peduli obat IMF yang menyakitkan ketika Cina memberikan syarat mudah dan membangun jalan dan sekolah-sekolah? Pada bulan November 2006, Beijing menjadi tuan rumah pertemuan puncak luar biasa 40 kepala negara Afrika. Cina benar-benar menggelar karpet merah bagi para kepala negara antara lain Aljazair, Nigeria, Mali, Angola, Republik Afrika Tengah, Zambia, dan Afrika


Selatan. Diplomasi minyak Cina telah memunculkan tuduhan aneh dari Washington bahwa Beijing sedang mencoba "mengamankan sumber-sumber minyak." Militerisasi kawasan Pemerintah AS berulang kali menggunakan istilah "genosida" dalam merujuk konflik Darfur. Satu-satunya pemerintah yang menggunakan kata itu. Asisten Menlu Ellen Sauerbrey, Kepala Biro Kependudukan, Pengungsi dan Migrasi, mengatakan dalam sebuah wawancara online USINFO 17 November 2006, "Genosida tengah berlangsung di Darfur Sudan, pelanggaran besar hak asasi manusia, adalah salah satu dari masalah internasional teratas yang jadi perhatian Amerika Serikat." Washington pun sangat percaya diri, bahwa pemerintah Islam Sudan telah membungihangus dan membunuhi ribuan populasi minoritas Kristen di Sudan selatan, yang menyebabkan etnis-etnis Kristen bangkit melakukan perlawanan bersenjata (Engdahl, 2007).4 Pemerintahan Bush saat itu tetap bersikeras genosida telah terjadi di Darfur sejak tahun 2003, meskipun faktanya lima orang panel misi PBB yang dipimpin Hakim Italia Antonio Cassese melaporkan pada tahun 2004 bahwa genosida tidak pernah terjadi di Darfur, Meski memang terjadi sejumlah kejahatan HAM dalam perang, yang justru dilakukan milisi anti pemerintah. Kelima orang itu meminta pengadilan kejahatan perang.5 LSM dukungan asing mengklaim genosida sebagai alasan untuk membawa pasukan PBB/NATO ke ladang minyak di Darfur wilayah selatan Sudan. Minyak, bukan hak asasi manusia, ada di balik kehadiran pasukan asing di Darfur. Kampanye "Genosida Darfur" dimulai pada 2003, saat yang sama jalur pipa minyak Chad-Kamerun mulai beroperasi. Amerika Serikat sekarang memiliki basis di Chad setelah minyak Darfur dan berpotensi mengkooptasi sumber baru minyak Cina. Darfur sangat strategis, mengangkangi Chad, Republik Afrika Tengah, Mesir dan Libya. Kehadiran ekonomi Cina di Chad, ironisnya, lebih efektif untuk menenangkan konflik dan arus pengungsian di Darfur daripada yang bisa dilakukan Uni Afrika atau kehadiran pasukan PBB. Skenario Bangkrut Rontoknya bursa saham Amerika Serikat pada hari Jumat 5 Agustus 2001 dan krisis keuangan Eropa ditanggapi dengan sangat serius oleh Presiden Yudhoyono. Rapat kabinet terbatas segera diadakan, pada Jumat sore, yang dihadiri oleh tiga menteri koordinator serta para menteri bidang ekonomi, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), dan Gubernur Bank


Indonesia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berharap agar krisis keuangan Eropa dan AS tidak akan mengganggu perekonomian Indonesia. Presiden juga berharap agar guncangan yang terjadi di pasar modal dan sejumlah indikator ekonomi lain dapat selekasnya diatasi, sehingga tidak mengganggu perekonomian domestik. Krisis keuangan di Amerika Serikat (the U.S. financial crisis) dapat disimpulkan merupakan akibat dari 4 (empat) faktor: (1) Suku bunga rendah di Amerika Serikat dan negara-negara maju; (2) Krisis surat berharga rumah Amerika Serikat (the U.S. subprime mortgage crisis); (3) Pailit Lehman Brothers yang merupakan salah satu lembaga keuangan terbesar di Amerika Serikat dan di dunia; (4) Bank Sentral Amerika Serikat the Federal Reserve melakukan penyelamatan lembaga-lembaga keuangan asuransi AIG (American International Group) dan Fannie Mae; (5) Tersendat dan ketidakjelasan upaya penyelamatan terhadap krisis subprime mortgage (the bail out of subprime mortgage crisis).6 Untuk lebih spesifik, Hutang Nasional AS diperkirakan akan mencapai $ 13 Triliun tahun 2009. Artinya setiap laki-laki, perempuan dan anak di AS dibebani hutang $44.000, tanpa pernah mereka tahu. Hampir enam triliun diantaranya adalah hutang kepada Bank Sentral. Untuk tahun fiskal 2009, wajib pajak AS akan membayar $380 miliar untuk bunganya saja, setengah dari angka itu untuk Bank Sentral. Pada tahun 2019, biaya pembayaran hutang tersebut diperkirakan akan mencapai lebih dari $700 miliar per tahun.7 Menurut Henry Makow, pada 2009 saja, Amerika Serikat menduduki posisi 20 debitur terbesar di dunia jika dibandingkan dengan GNP nasionalnya. Defisit AS diperkirakan 94% dari PDB, Jerman 178% ($ 63k per orang); Perancis 236% (78K per orang), Inggris - Swiss masing-masing 40% dan 422% ($ 140K & $ 176 K per orang).8 Peneliti Institute for Global Justice (IGJ), Salamuddin Daeng, mengatakan saat ini, jelasnya, utang AS telah mencapai 14,58 triliun dolar AS atau melampaui 100 persen produk domestik bruto (PDB) yang mencapai 14,53 triliun dolar AS. Untuk mempertahankan pemerintahannya, Obama butuh sedikitnya 1,2 triliun dolar AS tambahan uang baru melalui penjualan surat utang.9 Ada fakta menarik dibalik krisis ini, Harga emas di negeri ini melonjak ke rekor 1.700 dolar AS per ounce Senin setelah Amerika Serikat untuk pertama kalinya mengalami penurunan peringkat kredit utang dari tangan Standard & Poor. Seiring dengan itu, harga emas naik 30 persen tahun ini dan hampir 400 persen selama dekade terakhir.10 Investasi saham mulai dihindari di AS. Emas, menjadi incaran investasi baru. "Orangorang yang tidak berbicara tentang hal itu bahkan enam bulan lalu, kini menjadi sangat tertarik pada emas hari ini," kata Frank Trotter, presiden EverBank Direct di Jacksonville,


Florida, yang memegang hampir 500 juta dolar AS nilai logam mulia dalam bentuk hard asset bagi kliennya. Pembelian emas melompat ke lebih dari 18 juta ons selama bulan lalu - dari 8,4 juta untuk data yang sama tahun lalu, menurut data dari Komisi Perdagangan Komoditi Berjangka. Mengejutkan, karena selama ini emas bukanlah investasi yang diperhitungkan di AS. Selama krisis keuangan tahun 2008, emas bahkan turun 20 persen. Pada ancaman krisis kali ini, dolar terdegradasi dan emas menjadi primadona. Emas, selain komoditas yang paling stabil, cadangan emas juga merupakan aktiva sejati dalam neraca kekayaan negara. Sayangnya, kita hanya mempunyai 73,1 ton atau sejumlah 3.5% dari total valuta asing yang kita miliki sebagaimana dirilis Wikipedia. Artinya adalah bahwa pemerintah Indonesia kita lebih suka menumpuk valuta asing, terutama US Dollar sebesar 95.7% sebagai simpanan cadangan devisa dibandingkan emas yang sesungguhnya lebih stabil meski tanpa di-hedging. Ini sungguh mengherankan dan amat sangat teramat naif sekali, karena Dollar AS nilainya sangat fluktuatif dan mudah dinaikturunkan oleh para spekulan internasional, berbeda dengan simpanan emas. Perhatikan laporan perkembangan cadangan emas yang dilansir oleh Wikipedia,11 per September 2010.


Data cadangan emas negara-negara. Sumber : Wikipedia [img]http://img1.uploadhouse.com/fileuploads/13972/13972121721baa46d054064590 50f1d378440070.jpg[/img] http://img1.uploadhouse.com/fileuploads/13972/13972121721baa46d05406459050f1d 378440070.jpg Bandingkan dengan negara-negara Barat yang dinilai mempraktekkan liberalisme pasar malah lebih mempercayakan simpanannya dalam bentuk emas. Amerika Serikat memiliki cadangan emas lebih dari 8000 ton atau sebesar 72,1% cadangan devisanya. Amerika Serikat hanya kalah oleh Bank Central Eropa yang punya simpanan emas 11.000 ton atau 58,1% dari valuta asingnya. Negara Eropa lainnya juga punya cadangan emas berlimpah. Darimana Amerika Serikat memiliki cadangan emas yang banyak tersebut? Jawabannya sangat mudah: dari Timika Papua! Persoalannya, Kira-kira apa yang terjadi sekiranya tiba-tiba nilai US Dollar ambruk ke titik terendah? Bagaimana keadaan Indonesia kalau nilai US Dollar tiba-


tiba terpuruk? Krisis keuangan Amerika saat ini pun dapat membawa NKRI dalam kebangkrutan, karena Indonesia merupakan salah satu negara yang pemerintahannya dibiayai dari surat hutang. Selain itu, pemerintah Indonesia sangat bergantung dari hutang negara Eropa dan AS dan lembaga keuangan multilateral lainnya seperti IMF, World Bank, ADB dan lainnya. Sebagaimana diketahui selama pemerintahan SBY penjualan surat berharga negara (SBN) terus meningkat. "Saat ini angkanya cukup tinggi, mencapai Rp 663,6 triliun. Bahkan sebagian besar SBN ini dibeli oleh investor swasta asing," kata Salamuddin Daeng kepada Republika.co.id. Tentu negara yang akan selamat adalah yang memiliki cadangan emas besar, mengingat emas adalah aktiva yang paling acceptable untuk ditukarkan dengan komoditas apapun. Sekali lagi, cadangan emas kita HANYA 3,5% saja. Kembali ke persoalan Papua, apabila bumi pulau yang kaya emas itu lepas dari NKRI, dipastikan kita akan kehilangan pasokan emas yang diharapkan mampu menjadi juru selamat negeri ini dari kebangkrutan. Saat ini pun, rakyat Indonesia, dan Papua khususnya, hanya menikmati sedikit saja berkah dari gunung emas yang dieksploitasi sejak puluhan tahun lalu. Bisa diambil kesimpulan, jika skenario menggusur Papua lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah scenario negara-negara NeoKon dalam menyelamatkan diri mereka dari kebangkrutan dengan menjamin pasokan emas untuk cadangan devisa negaranya. Dan belum tentu, jika lepas dari NKRI, Papua akan lebih makmur, karena sejatinya mereka tetap akan berada dibawah cengkraman tangan-tangan besi dan serakah. Lihat saja Timor Leste, Presiden Xanana Gusmao menuntut bagi hasil eksploitasi minyak Celah Timor yang lebih adil kepada Australia. Timor Leste mengusahakan mendapatkan minimal 50% laba dari eksplorasi minyak di laut Timor. Berdasarkan prinsip median line Ketentuan Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982, Timor Leste harus mendapatkan sebagian besar blok konsensi minyak dan gas alam yang ada di Celah Timor (Timor Gap) sejak kemerdekaannya.12


Sumber : LNG Sunrise di Timor-Leste Impian, Kenyataan, dan Tantangan,La’o Hamutuk, Institut Pemantau dan Rekonstruksi Timor-Leste,Februari 2008,http://www.laohamutuk.org [img]http://img7.uploadhouse.com/fileuploads/13971/13971701c805267e38f5725b96e38af62 dbb3bfa.jpg[/img] http://img3.uploadhouse.com/fileuploads/13971/13971701c805267e38f5725b96e38af62dbb3 bfa.jpg Pemerintah harus lebih berani dalam soal Papua, tidak hanya menindak tegas para perusuh, juga meminta konsesi laba pertambangan emas yang lebih besar bagi rakyat Papua. Mengurus hak-hak hidup rakyat setempat dengan jujur dan adil, toh meski dipimpin oleh putra-putra daerah, wilayah itu tetap tertinggal dan penuh konflik. Di era 1980-an, saat itu Pangab Jenderal L.B.Moerdani menugaskan Den 81 yang dipimpin Prabowo, menyusup masuk wilayah Papua New Guinea, sekitar 50 km dari tapal batas perbatasan dengan Indonesia. Militer Indonesia berhasil mengamankan dua orang kulit putih yang diketahui agen Australia, keduanya ditugaskan untuk memasok senjata ke OPM melalui wilayah PNG. PNG sendiri merupakan eks jajahan Australia. Jadi semuanya tergantung pada kita sendiri, apakah memiliki tekad mengurus hak-hak warga Papua, termasuk pembagian laba eksplorasi SDA, dan apakah Jakarta memiliki keberanian untuk mengusir atau menangkal aksi-aksi asing di tanah Papua ? * Ngeblog di www.dialogika.tk


1

F William Engdahl, Darfur? It’s the Oil, Stupid.China and USA in New Cold War over Africa’s oil riches http://www.engdahl.oilgeopolitics.net/Geopolitics___Eurasia/Oil_in_Africa/oil_in_africa.html 2 Ibid 3 Ibid 4 Ibid 5 Ibid 6 Alirahman, Mengantisipasi Dampak Lanjutan Krisis Keuangan Amerika Serikat dan Global, http://www.setneg.go.id/index.php?Itemid=241&id=3207&option=com_content&task=view 7 Henry Makow. Phd, Half Of US Debt Is Owed to Fed, http://www.henrymakow.com/half_of_us_debt_is_owed_to_fed.html 8 Ibid 9 Gawat! Krisis AS Dapat Membangkrutkan Indonesia, http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/11/08/07/lpka0vgawat-krisis-as-dapat-membangkrutkan-indonesia 10 Amerika Serikat di Ambang Krisis Ekonomi Berkepanjangan, Warganya Mulai Incar Emas untuk Berinvestasi, http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/11/08/10/lpp5e2-amerika-serikat-di-ambang-krisis-ekonomiberkepanjangan-warganya-mulai-incar-emas-untuk-berinvestasi 11

Gold Reserve, http://en.wikipedia.org/wiki/Official_gold_reserves

12

Chareles Scheiner, East Timor’s Oil : Blessing or Cures, http://www.etan.org/estafeta/04/winter/3oil.htm.


Referendum di Papua : Belajarlah dari Sudan Selatan