Issuu on Google+

politik nasional

Senin, 2 Februari 2009

3

Saatnya Revolusi Pendidikan Indonesia INDONESIA sudah saatnya melakukan revolusi di bidang pendidikan dengan cara menginternasionalisasi perguruan tinggi (PT). Jalan memunculkan PT berkelas dunia tersebut adalah melalui Badan Hukum Pendidikan (BHP). Demikian dikatakan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo saat mendampingi Wapres Jusuf Kalla yang akan menerima penghargaan doktor kehormatan (honoris causa) dari Soka University, Tokyo, Jepang, Minggu (1/2), seperti dikutip Antara. “Jalan memunculkan perguruan tinggi berkelas internasional itu dilakukan lewat instrumen kebijakan berupa BHP. Karena, dengan demikian, unversitas bisa memacu diri untuk mengikuti standar pendidikan berkelas dunia,” ujarnya. Bambang mencontohkan, dari tujuh perguruan tinggi negeri yang menjadi proyek percontohan, kini sudah muncul universitas berkelas dunia, yaitu UI, ITB, IPB, UGM, Undip, dan juga Unair. Menurutnya, PT lainnya juga akan terdorong seperti itu, mengingat adanya otonomi untuk meningkatkan kualitas tanpa harus membebani para mahasiswanya. Selain itu, bisa juga menarik para mahasiswa asing untuk belajar ke Indonesia, mengingat standar kurikulumnya sudah mengacu pada pendidikan internasional. Mengenai tudingan adanya pendekatan ekonomi free market yang menganalogikan lembaga pendidikan sebagai komoditas ekonomi dalam UU BHP ini, ia membantahnya. Karena, melalui UU BHP, tambahnya, PT nasional dan lembaga pendidikan lainnya tetap harus menjadi lembaga nirlaba dan mencegah komersialisasi pendidikan. “Lembaga pendidikan tetap boleh berusaha mengembangkan modalnya. Namun, hasil pengembangan usaha harus dikembalikan untuk pengembangan pendidikan, misalnya dipakai untuk menekan bayaran dari mahasiswa serta mengirim dosen untuk kuliah lagi,” imbuhnya.  abs

ANTARA-SAPTONO

PERTANIAN BAWAH TANAH: Wapres Jusuf Kalla bersama Ibu Mufidah Jusuf Kalla memperhatikan tanaman padi hydroponik di Pusat Pertanian Bawah Tanah Pasona, Tokyo, Minggu (1/2). Jepang mengembangkan pertanian jenis tersebut akibat kurangnya lahan pertanian dan tingginya impor hasil pertanian.

WAJAH BARU 2009

Asa Parlemen Berkualitas

Rakyat Papua Belum Rasakan Keadilan KEADILAN di berbagai bidang pembangunan hingga saat ini belum dirasakan sebagian masyarakat, termasuk rakyat Papua. “Padahal, keadilan itu sangat didambakan seluruh rakyat Indonesia di alam kemerdekaan, termasuk rakyat di Provinsi Papua yang sekarang hidup di era otonomi khusus (otsus),” ujar Ketua DPD Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Provinsi Papua Ramses Wally SH di Jayapura, Minggu (1/2), seperti dikutip Antara. Menurutnya, hal ini dilihat partainya sebagai hal yang patut diperjuangkan demi mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia, di samping persatuan bangsa yang juga memegang peranan penting dalam mempertahankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut dia, apabila masalah persatuan dan keadilan ini diabaikan, Negara Kesatuan Repubik Indonesia (NKRI) akan hancur. Untuk itu, partainya hadir guna memperjuangkan keadilan dan persatuan bagi seluruh rakyat Indonesia. Termasuk, di Papua yang sampai saat ini masyarakatnya belum merasakan keadilan walaupun provinsi tertimur ini sudah melaksanakan otsus Papua selama tujuh tahun. Ia juga mengingatkan agar dalam pemilu legislatif, seluruh rakyat termasuk di Papua tidak memilih orang dengan melihat partai, tetapi memilih figur yang benar-benar dapat memperjuangkan kepentingan rakyat. Pengalaman, tambahnya, menunjukkan bahwa banyak anggota legislatif yang setelah duduk di kursi dewan tidak memperjuangkan nasib rakyat yang memilihnya, tetapi hanya memikirkan kepentingan kelompok dan diri sendiri. “Padahal, suara rakyat adalah suara Tuhan,” katanya.  abs

Sebagai wakil rakyat, DPR diharapkan terus meningkatkan kualitas kinerjanya. Namun, bagaimana potret parlemen negeri ini ke depan?

HERIBERTUS LESEK

Selama ini, partai tua mendominasi tubuh parlemen. Mereka, ujar Sulastio, telah mengalami stagnasi dan sulit berubah. Wajah baru dari partai baru diharapkan membawa angin segar bagi terciptanya kinerja legislasi, controlling, dan budgeting yang berkualitas. Ditambahkannya, sistem suara terbanyak juga bisa menjadi sinyalemen awal munculnya anggota legislatif berkualitas pasca-2009. Sistem suara terbanyak memastikan semua calon legislatif (caleg) lebih dekat dengan konstituen. “Diharapkan, mereka bertanggung jawab terhadap konstituennya,” ungkap Sulastio kepada Merdeka di Jakarta, Minggu (1/2). Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Ronald Rofiandri melihat, perubahan akan sangat bergantung pada regulasi yang diaplikasikan RUU Susduk. Untuk itu, RUU Susduk mampu

mengakomodasi pengurangan kunjungan ke luar negeri yang bertujuan studi banding dan pengadaan barang yang tidak jelas peruntukannya. “Semua hal tersebut bisa diantisipasi atau dicegah dengan pengaturan perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel. Saya harap, anggota Pansus Susduk menyadari betul hal tersebut,” imbuhnya. Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang memprediksi, wajah DPR pasca-2009 akan berbeda dengan wajah DPR 2004-2009. Dasarnya, penerapan sistem suara terbanyak mempengaruhi perilaku kedekatan calon legislatif (caleg) dengan konstituen.

Kekompakan TNI Diuji dan Inteligen Negara (BIN) ini, ia hanya bisa melihat dampaknya bahwa pernyataan SBY itu dapat mengusik kekompakan di tubuh TNI yang selama ini sebenarnya sudah sangat kompak dan solid. Sebab, adanya pernyataan yang beraroma menuduh itu akan membuat internal TNI bersikap saling curiga. Menurutnya, TNI juga bisa kehilangan wibawanya dengan adanya tuduhan itu. Padahal, dalam kondisi menghadapi penyelenggaraan pemilu dengan segala potensi ancamannya tahun ini, wibawa TNI sangat diperlukan dalam menjaga dan memelihara keamanan. “Jadi, saya tidak mengerti kenapa pernyataan itu harus keluar dari Pak SBY. Sebab, dilihat dari sisi apa pun, khususnya dari sisi keamanaan, pernyataan itu kurang baik. Mungkin, ini merupakan salah satu bentuk perasaan waswas Pak SBY se-

bagai presiden,” tegasnya. Tyasno mengaku, kekecewaan kepada SBY itu memang ada dan bisa dirasakannya. “Saya kan sering berkomunikasi dengan para purnawirawan. Memang ada kekecewaan karena banyak saran yang disampaikan kepada Pak SBY—khususnya menyangkut nasib NKRI dan dasar negara kita, Pancasila dan UUD 45—tidak direspon dengan baik. Dan, itu terjadi berkali-kali sehingga terakumulasi menjadi sebuah kekecewaan. Apalagi, Pak SBY sendiri seperti tak merasa ada apa-apa. Padahal, semua yang disampaikan para purnawirawan itu adalah masalah serius,” ungkapnya. Tyasno menyebut salah satu masalah yang disampaikan itu menyangkut penyimpangan terhadap UUD 45 yang harus dikembalikan lagi ke relnya yang benar. Begitu juga mengenai masalah Aceh. Dinilainya, saat ini di Aceh sudah tak ada lagi Pancasila.  abs

MERDEKA-ABDUL RAHIM

TUDINGAN Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang isu adanya petinggi TNI yang mengkampanyekan ‘ABS’ alias asal bukan capres ‘S’ tidak saja dapat mengusik kekompakan TNI, tapi juga berdampak buruk pada melemahnya wibawa TNI. Sebagai presiden yang juga pernah aktif di TNI, SBY sebaiknya tak perlu menyampaikan tudingan itu. Apalagi, seperti diakuinya sendiri, hal itu hanya isu. Demikian dikatakan mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Purn Tyasno Sudarto di Jakarta, Minggu (1/2). “Secara pribadi, saya ikut menyesalkan adanya pernyataan tersebut. Saya sendiri tidak tahu dan tak bisa menilai apa yang menjadi keinginan Pak SBY dengan mengucapkan dan mengungkapkan pernyataan itu. Mungkin, hanya Pak SBY sendiri yang tahu,” ujarnya. Namun, menurut Tyasno yang juga mantan Kepala Ba-

JELANG PEMILU: Atribut partai memenuhi persimpangan Jalan Benyamin Sueb, Jakarta Pusat, Minggu (1/2). Para caleg semakin giat berpromosi walau kerap tak etis.

Dengan demikian, anggota DPR yang terpilih adalah yang mendapat legitimasi dari pemilih dengan jumlah cukup besar. Konsekuensi yang diharapkan muncul yaitu anggota DPR memiliki komitmen dan tanggung jawab terhadap konstituennya. “Mereka sebisa mungkin menjadi anggota yang bertanggung jawab terhadap konstituen. Karena, mereka sendiri akan menyadari sulitnya mengumpulkan suara di daerah pemilihan,” ujar Sebastian. Dijelaskannya, anggota DPR yang dibutuhkan publik pasca2009 adalah yang komit terhadap janji dan harapan publik terhadapnya. Untuk bisa menghadirkan figur seperti itu,

kata dia, memang sangat tergantung pada grand design kebangsaan yang dimiliki berupa kualitas pribadi. Juga, dari kelengkapan infrastruktur parlemen dan staf ahli. Dalam upaya standardisasi kualitas maupun kuantitas rekrutmen staf ahli, tambahnya, Indonesia ketinggalan jauh dari negara lain seperti Filipina. Satu anggota parlemen di sana di-support lima orang staf atau tenaga ahli. Parlemen kita, ujarnya, masalahnya lebih parah. Selain jumlahnya sedikit, sistem rekrutmennya pun tidak menjamin akuntabilitas. “Dalam perekrutan staf ahli, hanya syarat sarjana (S-1) yang dijadikan standar mutlak,” ujarnya. 

Amphuri: “Jangan Sampai Haji Batal” PEMERINTAH diminta menyikapi ketetapan Pemerintah Arab Saudi yang mengharuskan jemaah haji menggunakan paspor hijau (internasional) dengan bijak. “Jangan sampai jemaah haji kita tak jadi berangkat karena terganjal persoalan ini. Bila perlu, presiden harus menindaklanjuti DPR amandemen UU Haji,” tegas Ketua Dewan Kehormatan Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) Asrul Azis Taba kepada Merdeka di Jakarta, Minggu (1/2). Kebijakan baru tersebut menyamakan semua paspor haji dari berbagai penjuru dunia dengan paspor hijau. Sebelumnya, jemaah haji Indonesia cukup menggunakan paspor cokelat yang biaya pembuatannya hanya Rp 9.000. Sementara pembuatan paspor hijau membutuhkan Rp 200 ribu. Menurutnya, yang perlu diperhatikan, UU Haji sendiri menyebutkan bahwa paspor untuk jemaah haji adalah paspor cokelat. Menteri Agama tentunya berada dalam posisi sulit karena jika memberlakukan paspor hijau, tentu melanggar UU Haji. Sementara jika Pemerintah Arab Saudi bersikeras, mau tak mau pemerintah harus turun tangan. Paling penting, pemerintah harus menjadikan status jemaah haji tahun ini jelas. Ada dua UU yang mengatur paspor haji, yakni UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan UU Imigrasi. Dijelaskannya, untuk jangka panjang, paspor hijau dipandang lebih baik. “Pemberlakuan paspor hijau dapat mendidik masyarakat untuk proses perjalanan ke luar

Jangan sampai jemaah haji kita tak jadi berangkat karena terganjal persoalan ini.”

negeri,” imbuhnya. Ia juga mengakui, tak sedikit jemaah haji dari daerah yang mungkin hanya menggunakan paspor untuk keperluan haji. Ia menegaskan, paspor merupakan dokumen penting yang perlu dimiliki seorang warga negara. “Paspor sesungguhnya adalah identitas formal,” tambahnya. Meski demikian, ia mengakui bahwa secara teknis, pembuatan paspor hijau untuk jemaah haji di daerah memang merepotkan. Terlebih, tak semua wilayah di Indonesia memiliki kantor imigrasi. Namun, bila itu harus terjadi, mau tak mau memang harus dilaksanakan. “Pemerintah harus turun tangan untuk memberikan toleransi kepada jemaah haji di daerah,” kata Asrul. Selain itu, ia juga menyarankan agar Depag bekerja sama dengan pihak imigrasi dalam pengadaan paspor hijau. Soal biaya paspor, ia berpendapat, Depag tentunya memiliki anggaran dari APBN. “Seharusnya, ada kemudahan dan keringanan untuk jemaah haji yang sudah terdaftar,” katanya. Sebelumnya, dalam pertemuan evaluasi Media Centre Haji (MCH) Arab Saudi di Istana Cipanas, Bogor, Sabtu (31/1), seperti dikutip Antara, Menag DR (Hc) M Maftuh Basyuni meminta kelonggaran kepada Pemerintah Arab Saudi atas penggunaan paspor internasional (paspor hijau) untuk haji.  sitta

MERDEKA-YANA NASRUL

J

AWABANNYA, masih ada harapan. Menurut anggota Indonesian Parliamentary Center (IPC) Sulastio, pasca2009, wajah parlemen dapat berubah ke arah lebih baik berdasarkan beberapa faktor. Antara lain, perbaikan sistem (UU), munculnya partai baru, dan sistem suara terbanyak. Namun, tuturnya, hal itu bisa terwujud jika dibarengi kerja serius penyusunnya. Sistem atau undang-undang (UU) sendiri menduduki posisi krusial dan urgent bagi realisasi perubahan. Karena itu, anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Susunan dan Kedudukan (Susduk) DPR, MPR, DPD, dan DPRD harus lebih giat berusaha mengejar target kualitas penyusunannya. Munculnya partai baru juga akan sangat memungkinkan berubahnya wajah DPR kita.

MERDEKA-YANA NASRUL

heribertus.lesek@merdeka.co.id

Pemerintah Dampingi WNI Vonis Gantung PEMERINTAH melalui KBRI setempat tetap memberikan pendampingan kepada warga Aceh Faisal Abd Azis yang dijatuhi hukuman gantung oleh Pengadilan Tinggi Shah Alam, Malaysia, Jumat (30/1). Faisal yang mengajukan banding setelah putusan itu ditangkap polisi Malaysia pada Jumat (23/1) pukul 05.30 waktu setempat. Saat itu, ia hendak menjual ganja di perkebunan kelapa sawit Dengkil, Selangor. Saat tertangkap, ia membawa 406,93 gram ganja. Ia terkena jebakan polisi yang menyamar sebagai pelanggan. “Hakim Syed Ahmad Helmy memutuskan vonis hukuman itu kepada terpidana Faisal Abd Azis, 33, setelah polisi dan jaksa berhasil membuktikannya di pengadilan,” ujar Saiful Aiman, penerjemah bahasa pengadilan Malaysia di Kuala Lumpur, Sabtu (31/1), seperti dikutip Antara. Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Teguh Wardoyo mengatakan, pihak Indonesia tentu saja melakukan pendampingan terhadap terpidana mati di Malaysia. Ia juga mengakui jumlah kasus WNI yang tersandung kasus narkoba di luar negeri cukup banyak. “Yang jelas, banyak sekali. Kebanyakan, WNI yang terkena masalah hukum di luar negeri terkait kasus narkoba dan pembunuhan,” ungkapnya kepada Merdeka di Jakarta, Minggu (1/2). Sebelumnya, ia juga mengingatkan kepada WNI di luar negeri untuk segera melapor bila mengalami kendala. “Hal ini penting karena wilayah suatu negara cukup luas dan seringkali jangkauan KBRI sempit,” ujarnya. Teguh menambahkan, PWNI dan BHI (Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia) merupakan crisis center untuk warga negara Indonesia di luar negeri. Sementara itu, Pemerintah Malaysia telah mengusir TKI ilegal sebanyak 2.973 orang ke Indonesia melalui Pelabuhan Sri Bintan Pura Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepri, selama Januari 2009. “Mereka ditangkap karena tidak memiliki dokumen sebagai pekerja asing di Malaysia,” kata Kasubsi Lintas Batas Imigrasi Kota Tanjungpinang, Ispaisah.  sitta Redaktur Eksekutif: Petrus Barus Redaktur: Aditya Suputra Visual: Indro Sutanto


020209 (PolitiK-hlm 3).pmd