Page 1

KEPALA DESA DURIAN KABUPATEN BATU BARA PERATURAN DESA DURIAN NOMOR : 01 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA) TAHUN 2016 – 2021 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA DURIAN Menimbang :

a. Bahwa Perencanaan Pembangunan Desa pada hakekatnya merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan menuju masa depan yang tepat dan terarah, untuk itu sangat di butuhkan adanya dokumen tentang perencanaan tahapan– tahapan Pembangunan Jangka Menengah Desa yang disebut dengan RPJM- Desa; b. Bahwa dalam rangka RPJM- Desa perlu dibuat peraturan desa yang merupakan landasan hukum untuk mengatur kebijakan perencanaan pembangunan desa; c. Bahwa untuk menetapkan RPJM- Desa sebagaimana dimaksud huruf a, diperlukan adanya Peraturan Desa; d. Bahwa untuk menjabarkan dan melengkapi peraturan tersebut diperlukan keputusan Kepala Desa; e. Bahwa dalam menjalankan kebijakan tertentu, diperlukan rekomendasi dan petunjuk teknis.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

:


Keuangan antara Pemerinta Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5587, sebagaimana telah diubah dengan Peralihan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 10.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan; 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pearturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092); 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 16.Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daereh Tertinggal dan Transmigrasi No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158); 17.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241/PMK.07/ 2014 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1972); 18.Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daereh Tertinggal dan Transmigrasi No. 2 Tahun 2015 tentang Pendataan Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);


19.Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daereh Tertinggal dan Transmigrasi No. 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160); 20.Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daereh Tertinggal dan Transmigrasi No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296); 21.Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daereh Tertinggal dan Transmigrasi No. 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297); 22.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.07/ 2015 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 684); 23.Peraturan Daerah Kabupaten Batubara Nomor … Tahun ….. tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Desa; 24.Peraturan Daerah Kabupaten Batubara Nomor … Tahun …. tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batubara Tahun 2016 – 2021 DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN KEPALA DESA DURIAN MEMUTUSKAN : Menetapkan :

PERATURAN DESA DURIAN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA) TAHUN 2016 – 2021 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan : 1. Desa adalah Desa Durian 2. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa Durian 3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah Badan Permusyarawatan Desa Durian 4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Perangkat Desa. 5. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa. 6. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan Desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan. 7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahunan yang memuat arah kebijakan Pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum, program, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas ke wilayahan, disertai dengan rencana kerja. 8. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi Desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas


Pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 9. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut LPMD/LKMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat. 10. Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut KPM adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif. 11. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter Desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi Desa. BAB II TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM DESA

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Pasal 2 Rencana RPJM-Desa dapat diajukan oleh Pemerintahan Desa; Dalam menyusun rancangan. RPJM-Desa, Pemerintahan Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh LPMD / LKMD; Rancangan RPJM-Desa yang berasal dari Pemerintahan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada pemangku kepentingan yaitu: LPMD/LKMD, Lembaga Kemasyarakatan, PKK, KPM Tokoh Masyarakat, tokoh Agama, dan sebagainya; Setelah menerima rancangan RPJM-Desa, Pemerintahan Desa melaksanakan Musrenbang Desa untuk mendengarkan penjelasan Kepala Desa tentang perencanaan pembangunan Desa; Jika rancangan RPJM-Desa berasal dari Pemerintahan Desa, maka Pemerintahan Desa mengundang LPMD/LKMD, lembaga-lembaga kemasyarakatan, tokoh Agama, tokoh masyarakat dan lain-lain untuk melakukan Musrenbang-Desa membawa RPJMDesa Setelah dilakukan Musrenbang-Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5), maka Pemerintahan Desa menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah Desa serta LPM/LKMD dan Lembaga Kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan. BPD rancangan RPJM-Desa menjadi RPJM-Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa; Setelah mendapat persertujuan Pemerintahan Desa sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (6), maka Kepala Desa menetapkan RPJM-Desa, serta memerintahkan Sekretaris Desa atau Kepala Urusan yang ditunjuk untuk mengundangkan dalam Lembaran Desa. BAB III MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN PENETAPAN RPJM-DESA Pasal 3


(1) Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh LPMD/ LKMD atau sebutan lain dalam forum Musrenbang Desa (2) Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang-Desa dalam perencanaann pembangunan Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat BAB IV SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJM DESA Pasal 4 (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Durian Tahun 2016 – 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Pengertian 1.4 Maksud, Tujuan & Sasaran 1.5 Hubungan Antar Dokumen 1.6 Sistematika Penyusunan RPJMDes BAB II PROFIL DESA 2.1 Sejarah Desa 2.1.1 Asal usul/legenda Desa 2.1.2 Sejarah Pemerintahan Desa 2.2 Kondisi Demografi 2.3 Keadaan Sosial Desa 2.4 Sarana Prasarana Desa 2.4.1 Sumber Daya Alam 2.4.2 Sumber Daya Manusia 2.4.3 Sumber Daya Pembangunan 2.4.4 Sumber Daya Sosial Desa 2.5 Kondisi Ekonomi 2.6 Pembagian Wilayah Desa 2.7 Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa BAB III ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DESA 5.1 Sketsa Desa, Masalah dan Potensi dari Sketsa Desa 5.2 Kalender Musim, Masalah dan Potensi dari Kalender Musim 5.3 Bagan Kelembagaan, Masalah dan Potensi dari Bagan Kelembagaan 5.4 Isu-Isu Strategis BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 3.1 Visi 3.2 Misi 3.3 Tujuan dan Sasaran BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA BAB VI PROGRAM PEMBANGUNAN DESA 6.1 Rencana Kegiatan dan Program Pemerintah Daerah yang Akan Masuk ke Desa 6.2 Program Prioritas Pembangunan Desa 6.3 Gagasan Dusun/ Kelompok 6.4 Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa 6.5 Rancangan RPJM Desa BAB VII KAIDAH PENGELOLAAN DAN INDIKATOR KINERJA BAB VIII PENUTUP (2) Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pedoman bagi pemerintah desa yang menjadi landasan penyusunan RPJMDes dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Desa ini.


Pasal 5 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Tahun 2016-2021 dalam Pelaksanaan pembangunan selama 6 (enam) Tahun. Pasal 6 Berdasarkan Peraturan Desa ini disusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa dan merupakan penjabaran kegiatan dari RPJMDes yang selanjutnya disusun dalam APB Desa. Pasal 7 RKP Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 4 merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Pasal 8 Pelaksanaan pembangunan dapat menjalani dari RPJMDes karena terjadi bencana alam dan atau keadaan darurat lainnya. BAB V MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RPJM-DESA Pasal 9 (1) Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh LPMD/LKMD atau sebutan lain dalam forum Musrenbang-Desa. (2) Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang-Desa dalam perencanaann pembangunan Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat. BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 10 Pembiayaan pembentukan Peraturan Desa ini dibebankan pada APB Desa dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RPJM-Desa ini akan diatur oleh keputusan Kepala Desa. Pasal 12 (1) Peraturan Desa tentang RPJM-Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan. (2) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam lembaran Desa

Ditetapkan Di

: Durian


Pada tanggal

: 28 Januari 2016

KEPALA DESA DURIAN

JUMAHARI Diundangkan di Desa Durian Pada tanggal 28 Januari 2016 SEKRETARIS DESA DURIAN

HARDIANSYAH MAKNAH

2 perdes rpjmdes  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you