ambun Bungai
30
Banjarmasin Post RABU 11 JUNI 2014
Inspektorat Belum Terima Surat ❑ Temuan Sekda Tentang Kasi Bolos Kerja PALANGKARAYA, BPOST Temuan Asisten III yang membidangi masalah kepegawaian dan anggaran Setdako Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Harie Saksono, terhadap dua kepala seksi di Kelurahan Tangkiling Kecamatan Bukit Batu yang tidak pernah masuk kantor sejak dilantik empat bulan yang lalu ternyata belum masuk di Inspektorat Pemko Palangkaraya. Dua kepala seksi (kasi) yang tidak pernah masuk kantor tersebut, diungkapkan Lurah Tangkiling saat Asisten III Setdako Palangkaraya, Harie Saksono melakukan sidak di kantor kelurahan tersebut, belum lama tadi. Bahkan saat itu, mantan pejabat di Kementerian Dalam Negeri ini, mengancam akan melaporkan keduanya kepada Wali Kota Palangkaraya untuk dipindahkan dari tempatnya saat ini, tanpa diberikan jabatan. Kegiatan pemantauan tersebut kerap dilakukan terutama pada saat usai libur nasional atau libur kejepit nasional, yang kerap dimanfaatkan oleh kalangan pegawai untuk menambah liburnya, sehingga lebih panjang hanya dengan menitipkan
tandatangan kepada rekannya di kantor. Tentu, ini akan mengganggu pelayanan kepada publik, karena pegawainya tidak masuk kerja. Namun, anehnya, Kepala Inspektorat yang selama ini sangat berwenang terkait pengawasan soal kepegawaian tersebut mengaku belum pernah menerima laporan terkait masalah tersebut. “Belum ada laporan kepada kami soal itu, meskipun memang saya sudah membacanya melalui media massa terkait adanya dua kepala seksi di Kelurahan Tangkiling yang tidak pernah masuk kantor sejak dilantik tiga bulan lalu,” ujar Kepala Inspektorat Pemko Palangkaraya, Ikhwanuddin, Selasa (10/6). Menurut dia, hingga saat ini, belum banyak laporan pelanggaran disiplin yang masuk ke inspektorat, termasuk adanya temuan dua kepala seksi di kelurahan Tangkiling yang tidak masuk kerja sejak awal menjabat sebagai kepala seksi di kelurahan tersebut. “Jika ada masuk kepada kami laporannya pasti akan kami proses. Yang ada masuk hanya ada dua saja, itu bukan
masalah kasi di Kelurahan Tangkiling, tetapi PNS biasa, kami masih memprosesnya,” katanya lagi. Sementara itu, Anggota Komisi I Bidang Pemerintahan DPRD Kota Palangkaraya, Elshanto Harinatalno, Selasa (8/6) mengatakan, dia sangat mendukung aksi blusukan ke kantor-kantor pemerintah yang dilakukan oleh Asisten III Setdako Palangkaraya tersebut, karena dengan adanya aksi blusukan tersebut, maka PNS yang malas akan ketakutan. “Tapi jika ada ditemukan PNS atau pejabat yang malas harus diberikan sanksi,” katanya. Menurut dia, selama ini berdasar pantauannya di lapangan ada saja pegawai yang tidak tertib masuk kantor atau masuk siang hari, sehingga kerap mengganggu pelayanan publik, terutama pada kantor yang ada dipinggiran kota. “Jika asisten III itu, terus melakukan pemantauan hingga ke pelosok, mungkin banyak pegawai kelurahan atau di puskesmas yang malas ngantor. Saya dukung jika pengawasan dilakukan secara rutin,” katanya.(tur)
Gabungan LSM Ajukan 9 Tuntutan ❑ Bupati Langsung Gelar Rapat tertutup KUALAKAPUAS, BPOST Gabungan dari beberapa LSM di Kabupaten Kapuas membentuk Aliansi Masyarakat Kapuas Bersatu. Penilaian mereka akan banyaknya masalah dalam pemerintahan membuat mereka menyalurkan aspirasi kepada pemerindah daerah beserta SKPD. Sembilan tuntutan yang diajukan adalah mengenai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PBS, memberdayakan kontraktor lokal, dan melakukan pemberdayaan ormas, LSM dan lembaga adat. Selain itu mereka juga menuntut agar bupati kapuas memerintahkan PBS guna mengembalikan tanah masyarakat lokal dan transmigrasi yang bersengketa, serta perusahaan yang melanggar undang-undang ketenagakerjaan. Mereka juga menuntut dinas terkait untuk menertibkan SPBU dan semua pang-
kalan minyak yang melakukan penimbunan BBM. Kemudian, menuntut agar bupati menghentikan seluruh kegiatan perusahaan yang belum memiliki perizinan, dan meninjau kembali kebijakan dalam melakukan penempatan dan pelantikan pejabat PNS di Kabupaten Kapuas yang selama ini banyak terdapat kekeliruan. Aliansi masyarakat kapuas bersatu juga menuntut agar penegak hukum memeriksa dan menindak tegas kebijakan bupati kapuas yang memberi ijin kepada PBS perkebunan kelapa sawit diatas aset negara. Dengan keseluruhan tuntutan yang diajukan, seluruh SKPD, anggota DPRD dan bupati menggelar rapat tertutup untuk membahas tuntutan tersebut bersama perwakilan aliansi masyarakat kapuas di ruang rapat Bappeda, Selasa (10/6) pukul 13.00 WIB. Sayangnya media tidak diperkenankan untuk mengi-
kuti pertemuan ataupun mengonfirmasikan hal itu kepada jajaran Pemkab Kapuas. Namun, mereka berjanji akan mengadakan pers konferensi nanti saat permasalahan ini telah menemukan titik temu. Terpisah, ketua Aliansi masyarakat kapuas bersatu Suharjo mengatakan bahwa jika dalam rapat yang dilakukan tuntutan tidak dituruti. Maka akan menurunkan masa untuk menyuarakan aspirasi langsung kepada DPRD Kapuas. “Kalau tidak juga dituruti akan kami demo besok (hari ini,red) sekitar 500 orang,” ujar dia singkat kepada BPost, Selasa (11/6). Suharjo menambahkan tuntutan yang diajukan adalah demi kepentingan masyarakat kapuas, bukan untuk golingan atau beberapa pihak saja. Hal ini dilakukan juga karena rasa kekecewaan akan banyaknya masalah yang terjadi dan terlihat seperti dilakukan pembiaran. (dd)
Kades Bungaijaya Harapkan PJU KUALAKAPUAS, BPOST Jalan masuk desa Bungaijaya, Kecamatan Basarang yang dekat dengan jalan utama Trans Kalimantan membuat pengguna jalan harus ekstra hatihati jika akan memasuki desa Bungai Jaya. Selain jalan ma-
1106/B30
suknya dekat dengan jalan menikung, jalan tersebut juga tidak didukung penerangan jalan umum. Saat malam, pengguna jalan yang menggunakan kendaraan bermotor biasa menggunakan lampu jarak jauh.
Namun bagi pengguna sepeda harus ekstra hati-hati. Banyaknya tikungan dan persimpangan di daerah itu membuat daerah tersebut seringkali terjadi kecelakaan terutama dimalam hari. Kadiman, Kepala Desa Bungaijaya membenarkan akan belum adanya PJU selama ini. “Pernah diajukan, namun masih sebatas lisan,” ujar dia, Selasa (10/6). Seorang warga desa Bungai Jaya Rt 4, Selamat riyadi mengaku pernah hampir mengalami kecelakaan sepeda motor saat menikung di jalan utama menuju jalan masuk desa Bungai Jaya. “Saat itu lampu sepeda motor mati mendadak dan ada sepeda motor yang melintas dari dalam desa menuju jalan utama, karena tidak ada lampu penerangan jadi hampir tertabrak,” ujar ayah dua anak ini, Selasa (10/6). Kepala bidang Pertamanan dan Kebersihan Dinas Pekerjaan Umun Kabupaten Kuala Kapuas, Maria Lisa Susana, mengaku untuk sekarang masih kosentrasi pada pembangunan PJU untuk di dalam kota. (dd)
BPOSTGROUP/MUSTAINKHAITAMI
SIAGA KEBAKARAN - Simulasi pemadaman kebakaran lahan oleh Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan Kalteng, Selasa (10/6). Target menekan titik api hingga 3.591 titik pada 2014, mengharuskan kesiapsiagaan semua pihak guna mencegah terjadinya potensi kebakaran hutan, lahan, dan pekarangan pada musim kemarau.
Helikopter Tempur Disiagakan di Kalteng PALANGKARAYA, BPOST Upaya mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan di Kalteng, terus diintensifkan. Setelah mengoperasikan posko penanggulangan kabut asap dan status siaga darurat, kini armada pemadaman api yang kembali ditambah. Armada dimaksud adalah helikopter jenis Mi-8 di Bandara Tjilik Riwut Palangkaraya. Helikopter tempur buatan Rusia yang telah dimodifikasi itu dijadwalkan bersiaga untuk melakukan pemadaman udara di wilayah Kaliman-
BPOST/DOK
Agustin Teras Narang
tan dalam batas waktu yang tidak ditentukan. “Selama dibutuhkan, helikopter akan kami siagakan di sini. Rabu, dijadwalkan helikopter sudah tiba di Palangkaraya,” ujar Kepala Sub Direktorat Perencanaan Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Eko Budiman, Selasa (10/6). Pengerahan helikopter untuk upaya pemadaman udara ini dilakukan BNPB sebagai salah satu upaya penanganan cepat kebakaran hutan dan lahan yang sulit dijangkau oleh armada darat. Berdasar spesifikasi teknis, helikopter memiliki kemampuan mengangkut air hingga 4.500 liter dalam sekali terbang. Upaya penanganan kebakaran melalui udara, beberapa tahun lalu pernah dilakukan pemerintah menggunakan pesawat bom air yang disewa dari Rusia. Namun baru tahun ini penggunaan helikopter bom air digunakan dalam mengantisipasi ancaman kabut asap
yang tiap tahun selalu muncul akibat kebakaran hutan dan lahan yang tidak terkendali. “Untuk teknologi modifikasi cuaca (TMC) seperti hujan buatan, rencananya tetap akan kembali dilakukan jika kondisi sangat membutuhkan. Tapi dalam kondisi sekarang, kita akan optimalkan dulu helikopter ini jika ada kebakaran hutan yang memang sulit dijangkau,” timpal Eko. Antisipasi kebakaran hutan, lahan, dan pekarangan, sebelumnya telah dilakukan Kalteng dengan ditetapkannya status Siaga Darurat sejak 1 Juni 2014. Status ini diberlakukan selama 90 hari yang antara lain ditandai dengan ditingkatkannya pengawasan terhadap ancaman kebakaran. Penerapan status siaga darurat ini diberlakukan pada seluruh kabupaten/kota. Tugasnya, mengantisipasi terhadap kemungkinan bencana kabut asap akibat kebakaran hutan, lahan, dan pekarangan yang setiap tahun menjadi
ancaman di Kalteng. Berdasar perkiraan BMG Kalteng, intensitas hujan di beberapa wilayah Kalteng pada minggu pertama dan kedua Juni ini cenderung menurun. Namun pada minggu ketiga dan keempat, diprediksi cuaca sudah mulai kering sehingga semakin rawan terbakar. Ancaman inilah yang terus dipantau untuk menghindari potensi kebakaran hutan, lahan, dan pekarangan tak terkendali. Gubernur Agustin Teras Narang, menyeru kepada semua pihak untuk tidak menganggap biasa kebakaran hutan, lahan, dan pekarangan. Apalagi pada pemetaan daerah, sejumlah kabupaten/ kota di Kalteng merupakan daerah ‘langganan’ kebakaran sehingga harus diantisipasi sejak dini. “Kalau ada perusahaan yang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, secara administratif kami punya kewenangan mencabut izinnya,” tegas dia. (ami)
Warga Terganggu Antrean Truk PALANGKARAYA, BPOST - Antrean truk yang membeli solar bersubsidi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, seakan tidak ada habisnya. Selasa (8/6), antrean truk mengular hingga sepanjang dua kilometer tanpa adanya pengaturan dari pihak organda Kalteng yang dipercaya untuk menggkoordinir para sopir truk tersebut. Antrean truk dan mobil pikap maupun kendaraan roda empat lainnya yang berbahan bakar solar yang ingin membeli solar bersubsidi tersebut cukup panjang. Bukan hanya di SPBU jalan Tjilik Riwut, tetapi juga di SPBU di sepanjang Jalan RTA Milono sekitar SPBU setempat, Jalan Mahirmahar, Jalan S Parman. Pasalnya semua SPBU tersebut menjual solar bersubsidi. Tak tanggung-tanggung, antrean tersebut terpantau sejak malam sudah disusun pemilik kendaraan dipinggiran jalan agar ketika SPBU pagi harinya buka untuk melayani pembeli, truk bisa lang-
sung masuk ke lokasi SPBU untuk diisi solar bersubsidi tersebut. Namun, belum adanya pengaturan dari Organda Kalteng membuat antrean mengganggu warga sekitar SPBU. Beberapa, warga yang tinggal disekitar SPBU mengaku terganggu dengan antrean tersebut, karena antrean kendaraan menutupi jalan masuk ke halaman rumah atau perkantoran rumah warga. “Pemandangan seperti ini terjadi setiap hari, puluhan truk antre untuk membeli solar, sehingga truk sudah parkir didepan kantor kami sejak malam hari. Ini sangat mengganggu, karena kendaraan kami tidak mulus keluar masuk halaman,” kata Dedi, warga yang tinggal di Jalan RTA Milono Palangkaraya, Selasa (10/6). Ketua Organda Kalteng, Lodewyk CH Iban, mengatakan, memang akan bertugas mengkoordinir semua truk angkutan material bangunan dan barang di yang ingin mengisi BBM solar bersubsidi di sejumlah SPBU.
BANJARMASINPOST GROUP/FATURAHMAN
MENGGANGGU - Antrean truk untuk pembelian minyak solar bersubsidi di Jalan Tjilik Riwut km 7 Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Selasa (10/6) mengular. Kondisi ini sebagian mengganggu aktivitas warga lainnya.
“Tapi belum sekarang ini, karena para sopir truk masih dilakukan pendataan, ketika pendataan dan pengumpulan persyaratan sudah selesai, kami ajukan usulan pengaturan kepada yang berwenang, sehingga truk yang dibawah pengawasan Organda dalam pembelian solar ditertibkan,” katanya. Menurut dia, jatah masingmasing truk diperkirakan berkisar antara 40-50 liter saja dalam sehari dan semua truk
angkutan itu akan diberikan ciri khusus sebelum membeli di SPBU. “Warna pelat truk harus kuning, Kir hidup, termasuk STNK dan ada izin angkut, jika tidak memiliki persyaratan itu tidak akan kami layani. Petugas kami akan menjaga di semua SPBU yang ditunjuk termasuk pengaturannya dan tidak ada kendaraan yang sudah tidak layak operasi masuk dalam anggota kami,” katanya.(tur)