ribun Suksesi
24
Banjarmasin Post MINGGU 18 MEI 2014
www.banjarmasinpost.co.id
Kemana NU Berlabuh? ■ Said Aqil Bisa Perkuat Prabowo BANJARMASIN, BPOST - Jelang pemilihan presien (Pilres) 2014, konstelasi politik di Indonesia kian memanas. Kandidat calon presiden (Pilpres) berusaha menggaet suara dari berbagai kalangan, satu diantaranya dari kelompok organisasi massa berbasis Islam, Nahdlatul Ulama (NU).
KETUA Ketua Umum PB NU KH Said Aqil Siradj.
Tak dapat dipungkiri, NU merupakan ormas Islam terbesar di Indonesia. Makanya, tak heran kandidat Capres berusaha mendekati dengan beragam cara dan loby. Bakal Capres dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Joko Widodo (Jokowi) telah menjalin mitra koalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Selama ini PKB dikenal sebagai representasi politik NU karena didirikan oleh KH Abdurrahman Wahid, Presiden RI ke-4 yang juga mantan Ketua NU. Kandidat Capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto tak mau kalah. Baru saja tercapai kesepakatan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendukung pencapresan mantan Danjen Kopasus itu. PPP merupakan partai bernapas Islam yang juga dikenal sebagai partainya orangorang NU. Lantas, apakah membangun koalisi dengan partai Islam yang disebut-sebut dekat denagn massa NU sudah cukup? Tentu saja tidak. Sebab, kedua partai itu tidak 100 persen jadi saluran politik NU. Bagaimana pual peran Ketua Umum PB NU KH Said Aqil Siradj? Belakangan, Said Aqil lebih condong mendukung Prabowo. Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siradj mengaku secara pribadi dirinya mendukung pencalonan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai presiden. Namun, ia menegaskan bahwa warga NU bebas memilih siapa pun calon pemimpinnya. Menurut dia, Prabowo mempunyai sikap tegas, berani, dan berwibawa untuk memajukan dan membangun Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Ketua DPP PKB Helmy Faishal Zaini mengatakan, kepu-
”
Ya sebagai seorang tokoh, dalam kapasitas pribadi, tetap memiliki pengaruh
”
HELMY FAISHAL ZAINI Ketua DPP PKB
tusan pribadi Ketua Umum Pengurus Besar Nadhlatul Ulama Said Aqil Siradj untuk mendukung Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya, Prabowo Subianto sebagai calon presiden, bisa memengaruhi preferensi pilihan warga NU.
Kendati demikian, dia tetap mengapresiasi Aqil yang tetap memberikan kebebasan kepada warga NU untuk tidak mengikuti pilihannya terkait caprescawapres. Pasalnya, lanjut Helmy, secara kelembagaan NU memang bersifat netral. Ketua Umum DPP PKB Partai Muhaimin Iskandar menjanjikan perolehan suara untuk mendukung kemenangan Jokowi. Suara tersebut, lanjutnya, berasal dari konstituen PKB. “Mesin kita masih panas. Minimal 11,3 juta (suara),” katanya usai meresmikan Kantor Pusat NU-Lion di Jakarta, Sabtu. (tribunnews/kps)
“Ya sebagai seorang tokoh, dalam kapasitas pribadi, tetap memiliki pengaruh,” kata Helmi di Jakarta, Sabtu (17/5). Helmy mengatakan, perkembangan politik nasional sampai penutupan pendaftaran Capres dan Cawapres masih sangat dinamis. PKB, lanjutnya, akan terus berkomunikasi dengan Aqil untuk menjelaskan alasan PKB mendukung bakal calon presiden PDIP Jokowi. “Masih ada waktu untuk berkonsolidasi dengan Pak Aqil. Aspek-aspek tentu kita lihat ke depan, misalnya aspek ideologis NU dan Bung Karno punya sejarah,” ucapnya.
Tak Tergantung Ketua PENGAMAT komunikasi politik Ari Junaedi melihat, pengalaman Pilres 2004 silam bisa dijadikan tolok ukur. Ketika Presiden Megawati Soekarnoputri menggamit Ketua Umum PB NU Hasyim Muzadi, raihan suara yang diperoleh ternyata masih di bawah perolehan suara pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla. Bahkan, suara pasangan Mega-Hasyim sangat minim didapat di kampung halaman Hasyim di Malang, Jawa Timur. “Dalam konteks sekarang ini, preferensi politik seseorang terbentuk karena faktor pribadi sang calon, terpaan media melalui kampanye yang cerdas serta pengaruh imej sang calon dari endoser seperti tokoh masyarakat dan pengamat,” ujarnya, Sabtu (17/5). “Di tengah makin massifnya pengaruh media, peran
predator seksual? Mana suara PB NU soal agama dijadikan tameng politik oleh sebagian elit Parpol?” tanya Ari. Pendapat berbeda diungkap pengamat politik Universitas Indonesia Agung Suprio. Dia menyatakan dukungan ini akan menggembosi suara pemilih terhadap Jokowi. “Dukungan Kiai Said kepada Prabowo dapat menyebabkan gembosnya dukungan massa Partai Kebangkitan Bangsa kepada Jokowi, terutama warga NU, basis massa PKB,” tutur Agung, Jumat (16/5). Menurut Agung, dukungan terhadap Jokowi akan semakin gembos jika kiai-kiai NU yang ada di PPP memilih Prabowo. Bahkan, jika Prabowo memilih calon Wapres dari kalangan NU, kemungkinan Jokowi hanya membeli gerbong kosong bernama PKB. (tribunnews/ kps/rci)
endoser terkadang makin menurun terutama kiprah tokoh masyarakat seperti halnya ketua umum PB NU. Masyarakat pun juga punya gambaran buram soal mudahnya pemuka masyarakat yang “disetir” oleh pihak lain sehingga petuah, fatwah atau seruannya dianggap angin lalu oleh warga,” timpal pengajar program pascasarjana Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Diponegoro (Undip) Semarang ini. Dia menyarankan, sebaiknya organisasi kemasyarakatan seperti PB NU, Muhammadiyah, Al Isryad, dan Persi menunjukkan “kesejukkan”nya di percaturan politik. “Tidak elok Ormas yang seharusnya bergiat di bidang keagamaan tiba-tiba berkoar mengajak orang untuk memilih Capres tertentu. Mana suara PB NU soal bantuan moril untuk keluarga korban
ANTARA/RENO ESNIR
Seknas Jokowi Apresiasi Muhammadiyah BANJARMASIN, BPOST Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin menghendaki agar dalam pelaksanaan Pilpres 2014 berisi politik adiluhung. Presidium Seknas Jokowi, Danang Juliantara mengapresiasi keinginan Din itu. “Politik adiluhung yakni suatu kompetisi yang ditandai dengan persaingan sehat, kejujuran, kesantunan, saling menghormati, menghindari praktik politik uang, dan mengedepankan kepentingan dan persatuan
bangsa,” ujar Danang dalam siaran pers, Sabtu (17/5). Menurut Danang, imbauan PP Muhammadiyah tersebut persis sama dan sebangun dengan apa yang seringkali disampaikan bakal calon presiden dari PDIP Joko Widodo kepada publik melalui Seknas. “Bagi Seknas Jokowi, politik adiluhung mutlak kita jalankan. Hanya dengan politik adiluhung, maka kita akan menghasilkan suatu keputusan
politik yang sehat, yang benar-benar merepresentasikan kehendak rakyat, dan sekaligus yang akan menjadi kekuatan nasional yang membawa perubahan,” ucap Danang. Dengan demikian, Seknas Jokowi mengajak semua pihak yang berkepentingan pada praktek demokrasi yang sehat, untuk bersama-sama menghidup-hidupkan politik adiluhung, dan menjadikannya sebagai praktek dalam nyata dalam
Sumut Terbanyak Sengketa Pemilu MEDAN, BPOST - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) beberapa daerah di Sumatera Utara (Sumut) bakal disibukkan persidangan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK). Diperkirakan MK bakal menyidangkan puluhan gugatan dari Dapil Sumut, baik untuk DPR RI, DPRD Sumut, maupun DPRD kota/ kabupaten. Ketua Bawaslu Sumut Syafrida Rasahan meyakini Sumut adalah provinsi dengan sengketa Pemilu 2014 yang terbanyak. “Saya bisa pastikan, Sumut paling banyak sengketa. Sejajar dengan Jabar, Maluku Utara, dan Jatim. Malu kita, ya?” katanya saat dihubungi, Jumat (16/5) malam. Syafrida mengatakan, Bawaslu Sumut sudah mendata jumlah kasus dugaan pelanggaran Pemilu di Sumut, berapa kasus yang dilaporkan secara resmi, berapa rekomendasi Bawaslu dan Panwaslu terkait Pemilu yang dilaksanakan KPU Sumut dan KPU kabupaten-kota, dan berapa rekomendasi yang tidak dijalankan. Dia mengklaim, sengketa ini muncul akibat KPU Sumut dan KPU kabupaten-kota sering tidak menjalankan rekomendasi
Bawaslu-Panwaslu. Syafrida mengaku heran atas sikap KPU Sumut yang sering tidak menindaklanjuti rekomendasi terkait pelanggaran Pemilu 2014. Dia menilai KPU Sumut seolah-olah hanya mengandalkan mekanisme sidang Mahkamah Kons-
titusi untuk menyelesaikan berbagai persoalan. “Kalau ada laporan, pokoknya nanti selesaikan di MK.” KPU Sumut, tambahnya, sering beralasan mereka tidak langsung menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu karena perlu mengkaji rekomendasi Bawaslu. Padahal, menurut Syafrida, Bawaslu dan Panwaslu yang sebenarnya selalu melakukan kajian sebelum mengeluarkan
rekomendasi. “Lagi pula, mengapa harus mereka yang mengkaji? Bayangkan, KPU RI saja sudah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu RI untuk menonaktifkan Ketua KPU Nisel. Suratnya sudah dikirimkan ke KPU Sumut. Tapi, justru KPU Sumut belum menindaklanjutinya.” Menurut Syafrida, satu lagi alasan yang sering dijadikan alasan oleh KPU Sumut adalah penyelenggara Pemilu dikejar tenggat tahapan Pemilu yang ketat. “Sampai sekarang saya tidak mengerti alasan tenggat waktu ini. Memangnya rekapitulasi hasil Pemilu tingkat Sumut tepat waktu? Memangnya rekapitulasi di KPU RI tepat waktu?” katanya. Ketua KPU Mulia Banurea menyatakan, banyaknya gugatan Pemilu dari Sumut yang dinyatakan layak sidang oleh Mahkamah Konstitusi bukanlah akhir dunia. “Itu bukan kiamat. Ini bagian dari proses demokrasi. Gugatan Pemilu adalah hak konsitusi warga negara yang menjadi peserta Pemilu. Kami siap lahir batin menjalaninya,” kata Mulia. (tribunnews)
SEORANG TKI asal Malaysia menunjukan kartu relawan Jokowi presiden usai diberikan pada peresmian "Media Center Sekretariat Nasional (Seknes) Jokowi" di Brawijaya, Jaksel, Kamis (17/4).
politik Indonesia. “Mari kita perkuat dan persehat demokrasi kita, dengan praktek politik yang mengedepankan kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Apa yang kini terus dikampanyekan Jokowi melalui kerjasama untuk kepentingan bangsa, dan bukan kerjasama atas dasar bagi-bagi kekuasaan, merupakan bagian yang tidak terpisah dari upaya membangun politik adiluhung,” kata Danang. (tribunnews/rci)
ANTARA/MUHAMMAD ADIMAJA
KPU-Bawaslu Harus Rancang Ulang Lembaganya JAKARTA, BPOST Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengatakan sistem Pemilu dari tahun ke tahun tidak mengalami perbaikan. Pemilu 2014 bisa dikatakan semakin buruk dari Pemilu sebelumnya karena Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan. “Saya setiap hari mencoba memelototi isu Pemilu. Saya tidak dapat info yang detail dari Bawaslu tentang penanganan sengketanya. Struktur ke bawah Bawaslu seperti tidak berdaya,” ujar Ketua Formappi, Sebastian Salang saat acara ‘Diskusi dan Evaluasi : Ricuh Rekapitulasi, Marak Sengketa. Apa Nasib Pilpres?’, di Warung Dapur Selera, Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (17/5). Padahal, kata Salang, Ketua Bawaslu Muhammad selalu Tampak dalam berbagai forum pihaknya telah melaporkan banyak aduan kecurangan Pemilu ke kepolisian. Salang menyindir Bawaslu yang selalu berdalih kurang wewenang untuk menangani aduan kecurangan Pemilu. Padahal, kata dia,
wewenang Bawaslu kali ini cukup besar. Setali tiga uang, Salang juga menilai KPU sama saja dengan Bawaslu. Kata Salang, KPU saat ini hanya mengandalkan transparansi. “Satu-satunya yang diandalkan KPU sekarang kan transparan, tapi sampai hari terakhir rekapitulasi suara berapa sih yang dijamin sama KPU?” lanjut Salang. Menurut Salang, kedua lembaga penyelenggara Pemilu tersebut harus mendesain ulang lembaganya guna menyelenggarakan Pemilu yang lebih baik. “Harus ada re-design di penyelenggara Pemilu. Sesudah melaksanakan Pilpres ini KPU dan Bawaslu
harus mendesain ulang lembaganya. Kalau kita tidak tegas Pemilu 2019 akan begini terus. Kalau harus, bandit-bandit penyelenggara Pemilu yang melakukan kecurangan itu harus diumumkan secara massal,” tukas Salang. Sementara itu, sistem presidensial murni di Indonesia masih sulit diwujudkan selama sistem multipartai masih berlaku di Indonesia. Demikian padangan pakar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia, Sri Hastuti Puspitasari “Sistem presidensial kita memang dibangun di atas bayang-banyang sistem parlementer sehingga perlu penataan ulang.
Sistem multipartai secara teori sulit cocok dengan dengan sisitem presidensial,” kata Sri Hastuti Puspitasari di Yogyakarta, Jumat. Selain itu, kata dia, Undang-Undang Dasar (UUD) secara substansial juga cenderung mendorong sistem parlementer. Dengan demikian sistem pemerintahan di Indonesia dikatakan menganut sistem presidensial semi parlementer. “Hal itu terlihat dengan masih sangat kuatnya peran parlemen dalam menjalankan fungsi pengawasan bahkan ketika bernegosiasi dengan kebijakan pemerintah,” katanya. (tribunnews/rci)
KETUA KPU Husni Kamil Manik (kiri) menerima laporan evaluasi dari Ketua Bawaslu Muhammad (kanan) saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Legislatif 2014 hari terakhir di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (9/5) malam. ANTARA/YUDHI MAHATMA