Banjarmasin Bungas 3
Banjarmasin Post
SELASA 14 AGUSTUS 2012
Pemprov Kalsel Harus Ada Master Chef ■ Hari Ini Arsyadi Dilantik Jadi Sekdaprov BANJARMASIN, BPOST - Wajah Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah Sekretariat Pemerintah Provinsi Kalsel, M Arsyadi, tampak ceria saat menghadiri Paripurna di Gedung DPRD Kalsel, Senin (13/8). Sebelum dan setelah menghadiri rapat itu, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kalsel ini selalu senyum kepada setiap orang yang menyalaminya. Informasi didapat Banjarmasin
Post, Gubernur Kalsel Rudy Ariffin akan melantik Arsyadi itu sebagai Sekdaprov Kalsel definitif. Selama ini, M Arsyadi hanya sebagai pelaksana tugas sekdaprov. Ia menggantikan pejabat sebelumnya, M Muchlis Gapuri, yang sudah pensiun setelah mendapat perpanjangan dua kali. Gubernur Kalsel, Rudy Ariffin, usai menghadiri paripurna, ketika dikonfirmasi, membenarkannya. “Iya, benar dilantik besok (hari
ini, Selasa, 14/8),” singkatnya, Senin (13/8). Alasan melantik M Arsyadi menjadi definitif sekdaprov, sambungnya, setelah menerima keputusan presiden. Terlebih untuk posisi sekdaprov yang kosong. “Memang secepatnya harus sudah terisi dan dilantik. Menjadi harapan kami agar yang bersangkutan menjalankan tugas sebaik-baiknya. Istilahnya, sekda itu mengetahui
dapurnya pemerintah provinsi, tentu harus ada yang namanya master chef,” ujarnya. Sebelumnya, ia mengusulkan tiga nama, M Arsyadi, M Isra, M Thamrin ke presiden melalui mendagri. Sementara itu, M Arsyadi yang ditemui, mengaku, gubernur memberitahunya pada 7 Agustus lalu saat bertemu di Jakarta. “Saya berterimakasih dan akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya.
Rencana pelantikan, di Graha Abdi Persada Pemprov Kalsel,” akunya. Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel, M Thamrin, menambahkan, surat pemberitahuan dari Kemendagri kepada Gubernur Kalsel adalah pada 6 Agustus. Diterima pada 7 Agustus. “Isi surat, M Arsyadi menjadi Sekdaprov Kalsel definitif bersama penjabat lainnya di seluruh Indonesia, kolektif,” cetusnya. (has)
Arsyadi
Outsourcing Dapat THR BANJARMASIN, BPOST - Tunjangan hari raya (THR) merupakan hak karyawan dan menjadi kewajiban perusahaan, karenanya wajib diberikan kepada semua pegawai, termasuk outsourcing. Kadinsosnaker Banjarmasin, Agus Surono, pembayaran THR memang wajib diberikan kepada semua pegawai. Namun, pembayaran THR juga bisa dilihat dari kemampuan perusahaan sendiri. “Kalau perusahaan merasa tidak mampu membayar sesuai peraturan, bisa saja dicari mufakat bersama karyawan mereka,” ujarnya, Senin (13/8). Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalsel, Antonius Simbolon, meminta agar semua perusahaan membayarkan THR karyawannya sesegera mungkin. “Kami mengimbau untuk kesekian kalinya agar semua pengusaha yang ada di Kalsel membayarkan THR karyawannya, karena itu sudah menjadi kebiasaan yang harus dibayar. Hukum kita menganut kebiasaan, keadaan dan keadilan,” tandasnya.
Ditambahkan Antonius, sesuai peraturan Menteri Nomor 04 tahun 1994 tentang tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja perusahaan, karyawan yang bekerja lebih dari satu tahun dibayar THR-nya satu bulan upah. “Kalau karyawan bekerja di bawah satu tahun secara profesional masa kerja bulan dibagi 12 dikali satu kali upah,” ujarnya. Kemarin, sekitar 1.000 pegawai outsourcing dari PT Flin Arta Uli dan PT Kurnia Sandi Utama yang bekerja di PT Wijaya Tri Utama Plywood Industri melakukan unjuk rasa di depan Kantor Dinsosnaker Kota Banjarmasin, di Jalan Pramuka Banjarmasin. Mereka protes karena tak mendapatkan THR. “Kami mempertanyakan siapa yang bertanggungjawab membayarkan THR,” ucap salah seorang pegawai.
Asisten Manajer Personali dan Umum PT Wijaya Tri Utama Plywood, Joko Wahyudi, menyerahkan sepenuhnya pemberian THR kepada perusahaan outsourcing. “Mereka sudah tahu itu, yang berhak memberikan THR ya perusahaan outsourcing-nya,” ucapnya. Sementara itu, perwakilan PT PT Flin Arta Uli, Berlin Panjaitan mengatakan pihaknya hanya bisa memberikan Rp 200 ribu untuk pegawai di atas satu tahun, dan Rp 100 ribu untuk perusahaan di bawah 11 bulan. “Kita berikan berbarengan dengan parcel pada 15 Agustus nanti,” janjinya. Ketua Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan (ABUJP) Kalsel , Djayus Katimin mengatakan cukup prihatin dengan ada kasus unjuk rasa dari karyawan outsourcing dari PT Wijaya Plywood. “Seharusnya THR karyawan harus dibayar, karena itu hak mereka. Siapa yang berhak membayar THR, apakah PT Wijaya ataupenyedia tenaga kerja tergantung bunyi klausal dalam perjanjian kerja sebelumnya,” tuturnya. (ful/dia)
1408/B03