Page 26

26 Mimbar Opini

Banjarmasin Post RABU 15 DESEMBER 2010

TAJUK

Menunggu Aksi Satgas Antimafia Hukum SATGAS Antimafia Hukum kemarin menyelenggarakan acara cukup penting di Banjarmasin, yaitu seminar dan koordinasi mengenai pemberantasan mafia hukum dalam bidang pertambangan di wilayah Kalsel. Bagi warga Kalsel, acara itu cukup bermakna, sebab realisasi dari hasil yang didapat paling tidak bisa menentukan kelestarian alam di Bumi Lambung Mangkurat. Seperti kita ketahui, alam Kalsel rusak parah akibat pertambangan, mulai dari tambang batu bara yang dilakukan perusahaan besar hingga per tambangan galian C yang dilakukan masyarakat. Persoalan alam itu pula yang menyebabkan Kementerian Lingkungan Hidup menempatkan kerusakan alam Kalsel urutan ke-26 dari 33 provinsi di Indonesia. Dari hasil penilaian tersebut, tingkat vegetasi atau penutupan lahan yang dilakukan perusahaan tambang Kalsel hanya 39,4 pesen dari luas areal per tambangan yang telah ditambang yaitu 930.292 hektare. Itu baru data yang ditemukan Kementerian Lingkungan Hidup, fakta di lapangan ketidakpedulian perusahaan terhadap bekas areal yang ditambang mungkin lebih luas dari itu. Banyak perusahaan yang sama sekali tidak melakukan reklamasi setelah mengeruk hasil alam daerah yang ditambang. Fakta baru yang ditemukan harian ini, ternyata ada perusahaan di Kalsel yang menambang areal bekas tambang yang telah direklamasi perusahaan lain. Persoalan itu membuktikan, betapa tidak pedulinya perusahaan terhadap kelestarian lingkungan sekitar. Pengusaha hanya bisa mengeruk alam dan menikmati keuntungan besar yang didapat dari hasil alam itu. Mereka tak memikirkan

perbaikan kembali alam yang telah dirusak tersebut. Anehnya, pengambil kebijakan di daerah terkesan tak ‘berkutik’ menghadapi kenakalan para pengusaha pertambangan itu. Buktinya, meski alam yang dirusak cukup luas, hanya segilintir kasus perusak alam yang menggilinding ke meja hijau. Selama ini, kita hanya terpaku terhadap seminar atau acara-acara yang membahas tentang pertambangan, namun aksi terhadap perusak alam itu sangat minim. Sebenarnya, seminar, lokakarya atau acara serupa yang membahas persoalan tambang memang penting. Namun, hasil dari acara itu jangan hanya sampai di atas kertas. Sebab yang lebih penting adalah implementasinya di lapangan. Rakyat Kalsel tentu tak menginginkan seminar dan koordinasi mengenai pemberantasan mafia hukum dalam bidang pertambangan kali ini, hasilnya sama saja dengan seminar serupa yang diselenggarakan organisasi lain. Satgas Antimafia hukum harus berani menunjukkan aksi. Jika benar-benar menemukan fakta telah terjadi mafia tambang di Kalsel, harus mengambil tindakan. Begitupula jika ada pejabat daerah dan pusat atau aparat penegak hukum yang terlibat di dalam kasus mafia pertambangan tersebut, mereka harus membeberkannya ke publik serta menyeretnya ke ranah hukum. Namun masyarakat hanya bisa berharap, realisasi dan aksi di lapangan tentu tim bentukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itulah yang menentukannya. Aparat penegak hukum dan instansi terkait lain hendaknya berperan serta dalam hal tersebut demi kelestarian alam di wilayah ini. (*)

SUARA REKAN

Ekspor SDM Migas! MAU hidup nikmat? Bekerjalah di sektor migas (minyak dan gas).Tantangannya sangat keras, tetapi hasilnya bisa berlipat-lipat. Peluang kerja asal sesuai kapasitias sangat luas. Sekarang ini Indonesia mempunyai dua-duanya, pertama sumber daya alam (SDA) migas dan sumber daya manusia (SDM). Meski sekarang ini Indonesia sudah mulai melorot angka ekspor minyak ke luar negeri, tetapi mulai banyak mengekspor tenaga ahli perminyakan ke berbagai negara produsen minyak. Seperti dituliskan dalam situs AITMI ( Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia), ahli perminyakan M Loekito dari Indonesia sudah enam tahun berdomisili di Timur Tengah dan bekerja sebagai ekspat di perusahaan minyak milik pemerintah Uni Emirate Arab (UAE) di Abu Dhabi. Posisinya sekarang senior production engineer. Saat ini ada sekitar 75.000 orang Indonesia bekerja di UAE. Sayangnya, dari angka itu hanya lima persen tenaga profesional. Jumlah itu sudah termasuk profesional yang bekerja di sektor migas, konstruksi dan tenaga medik atau perawat yang bekerja di rumah sakit. “Peluang untuk tenaga profesional dan skilled masih terbuka lebar”, katanya. Ada pula Agung Darmawan, dia bekerja di Doha, Qatar. Itu adalah negara ketiga baginya. Mula-mula bekerja selama empat tahun di Abu Dhabi, lalu pindah dan menetap dua tahun di Muscat, Oman. Baru pada 2005 pindah ke Doha hingga kini dan bekerja sebagai senior reservoir engineer pada perusahaan milik pemerintah Qatar. Di Oman tidak ada pengecualian atau pengistimewaan tenaga lokal dengan pendatang. Gaji orang lokal lebih rendah dari para ekspat. Ini yang membuat orang lokal bekerja keras dan berusaha mendapatkan pekerjaan di negaranya. Yang membanggakan, di Oman maupun di Qatar kemampuan tenaga kerja profesional In-

donesia diakui. Di Qatar banyak orang Indonesia menduduki posisi manajerial di perusahaan migas milik pemerintah. Ratusan tenaga ahli di bidang perminyakan dari Indonesia saat ini bekerja di sejumlah perusahaan perminyakan terkemuka di Malaysia, bahkan beberapa di antaranya menempati posisi penting di perusahaan tempatnya bekerja. “Itu menunjukkan para ahli perminyakan kita mampu bersaing dengan tenaga ahli dari negara lain,” kata Ketua IATMI Komisariat Malaysia, Malik Ibrahim. Posisi tawar para pekerja perminyakan Indonesia cukup tinggi, tidak kalah dengan tenaga di sektor itu dari negara lain sekalipun dari negara maju. Di Malaysia, sejumlah ahli perminyakan dari Indonesia, posisinya cukup menentukan khususnya terkait kelayakan teknis dari kegiatan usaha perminyakan. Para tenaga ahli perminyakan Indonesia di negeri jiran itu memiliki peranan yang besar terhadap pembangunan sektor perminyakan. Hal itu terlihat dari cukup banyaknya tenaga perminyakan Indonesia yang bekerja. Ada lebih 100 orang Indonesia yang bekerja di sektor perminyakan negara itu. Mereka tersebar di Petronas, Shell, Exxon, Hess dan sejumlah perusahaan perminyakan besar dari mancanegara yang berdomisili di negeri ini. Bahkan ada sebuah perusahaan minyak besar di negara ini, hampir 50 persen ahli perminyakannya dari Indonesia, selanjutnya ada dari India, Iran, Algeria, Mesir, serta sejumlah negara di Amerika Latin seperti Bolivia, Argentina ataupun Venezuela. Sekali lagi ini bukan sekadar untuk menutupi duka TKW dan TKW yang bekerja di sektor pembantu rumah tangga dan buruh bangunan, senyatanya kita juga bisa dan mampu mengekspor SDM profesional. (*)

Homepage: http//www.banjarmasinpost.co.id Penerbit SIUPP

: PT Grafika Wangi Kalimantan : SK Menpen No. 004/SK MENPEN/ SIUPP/A.7/1985 tgl 24 Oktober 1985 Sejak Tanggal : 2 Agustus 1971 Direktur Utama : Herman Darmo

e-mail : redaksi@banjarmasinpost.co.id Pemimpin Umum : HG Rusdi Effendi AR Pendiri : Drs H J Djok Mentaya (1939-1994) Drs H Yustan Aziddin (1933-1995) HG Rusdi Effendi AR

Banjarmasin Post Group Pemimpin Redaksi: Yusran Pare Wakil: Harry Prihanto Redaktur Pelaksana: Dwie Sudarlan Manajer Peliputan: Dade Samsul Rais Wakil: Elpianur Achmad Manajer Produksi: M Taufik Redaktur Eksekutif: Muhammad Yamani (Banjarmasin Post), Mulyadi Danu Saputra (Metro Banjar), Irhamsyah Safari (Serambi UmmaH), Ribut Rahardjo (Online/Radio). Manajer Redaksi: Irhamsyah Safari Wakil: Agus Rumpoko Redaktur: M Royan Naimi, Noor Dachliyanie A, Sigit Rahmawan A, Umi Sriwahyuni, Syamsuddin, Sudarti, Alpri Widianjono, R Hari Tri Widodo, Kamardi, Ernawati, Donny Sophandi, Didik Triomarsidi, Mahmud M Siregar. Asisten: Noorjani Aseran, Halmien Thaha, Edi Nugroho, Eka Dinayanti, Sofyar Redhani. Staf Redaksi: Hanani, Burhani Yunus, AM Ramadhani, Syaiful Anwar, Mohammad Choiruman, Aries Mardiono, Anita Kusuma Wardhani, Syaiful Akhyar, Mahdan Basuki,Khairil Rahim, Idda Royani, Ibrahim Ashabirin, Eko Sutriyanto, Aspian, Sutransyah, Faturahman, Irfani Rahman, Jumadi, Budi Arif RH, Anjar Wulandari, Doni Usman, Mustain Khaitami, Siti Hamsiah, Hari Widodo, Ratino, M Risman Noor, Salmah, Murhan, George Edward Pah, Rahmawandi, M Hasby Suhaily, Helriansyah, Nia Kurniawan. Fotografer: Kaspul Anwar, Aya Sugianto. Tim Pracetak: Syuhada Rakhmani (Kepala), M Syahyuni, Aminuddin Yunus, Riduansyah, Syaiful Bahri, Edi Susanto, Sri Martini, Kiki Amelia, Rahmadi, Ibnu Zulkarnain, Achmad Sabirin. Design grafis/illustrator: Ivanda Ramadhani, Derry Hasmi, Agus Setya Dharma. Biro Jakarta: Febby Mahendra Putra (Kepala), Domuara Ambarita, Murdjani, Antonius Bramantoro, Budi Prasetyo, Fikar W Eda, FX Ismanto, Johson Simandjuntak, Rahmat Hidayat, Yulis Sulistyawan, Choirul Arifin, Hendra Gunawan, Sugiyarto

Pemimpin Perusahaan: A Wahyu Indriyanta General Manager Percetakan: D Yusgianto Wakil PP (Bidang Humas): M Fachmy Noor Manajer Iklan & Promosi: Suharyanto (08115002002) Manajer Sirkulasi Fahmi Setiadi (08115003012) Alamat: Gedung HJ Djok Mentaya, Jl AS Musyaffa No 16 Banjarmasin 70111, Telepon (0511) 3354370 Fax 4366123, 3353266, 3366303 Bagian Redaksi: Ext 402-405 ; Bagian Iklan: Ext. 113, 114 ; Bagian Sirkulasi: Ext. 116, 117 Pengaduan Langganan: 08115000117 (0511) 3352050 Biro Jakarta-Persda: Redaksi, Jl Pal Merah Selatan No 12 Lantai II Jakarta 10270, Telp (021) 5483008, 5480888 dan 5490666 Fax (021) 5495358 Perwakilan Surabaya: Jl Raya Jemursari 64 Surabaya, Telp (031) 8471096/ 843428, Fax (031) 8471163 Biro Banjarbaru: Jl Wijaya Kusuma No 11 Telp (0511) 4780356, Biro Palangka Raya: Jl Tjilik Riwut Km.2,5 Palangka Raya, Telp (0536) 3242361 Tarif Iklan: zDisplay Umum: Hitam Putih (BW): Rp 22.500/mmk Berwarna (FC): Rp 45.000/mmk zDisplay Halaman 1: Hitam Putih (BW): Rp 45.000/mmk Berwarna (FC): Rp 90.000/mmk zIklan kolom/Duka Cita: Hitam Putih (BW): Rp 15.000/mmk Berwarna (FC): Rp 30.000/mmk zIklan Kuping: (FC) Rp 100.000/mmk zIklan Baris: (FC) Rp 20.000/baris: (BW): Rp 15.000/baris zIklan Satu Kolom : (FC)Rp 30.000/mmk, (BW): Rp15.000/mmk Catatan: Harga belum termasuk PPN 10%. Harga Langganan: Rp 75.000/bln Percetakan: PT Grafika Wangi Kalimantan Alamat: Lianganggang Km 21 Landasan Ulin Selatan Banjarbaru Telepon (0511) 4705900-01 Isi di luar tanggung jawab percetakan Setiap artikel/tulisan/foto atau materi apa pun yang telah dimuat di harian “Banjarmasin Post” dapat diumumkan/dialihwujudkan kembali dalam format digital maupun nondigital yang tetap merupakan bagian dari harian “Banjarmasin Post”. WARTAWAN “BANJARMASIN POST GROUP” SELALU DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APA PUN DARI NARASUMBER.

Korupsi yang Tak Pernah Mati MEMPERINGATI Hari Antikorupsi menjadi agenda politik dari berbagai elemen masyarakat, khususnya organisasi massa, organisasi pemuda, mahasiswa atau lembaga swadaya masyarakat (LSM). eberapa tahun terakhir, 9 Desember menjadi momentum di mana masyarakat dengan segala kekecewaannya terhadap penanganan korupsi di satu sisi dan pemerintah di sisi yang lain, berhadapan seperti siap saling menjatuhkan. Sudah tujuh tahun sejak dikategorikannya korupsi sebagai kejahatan luar biasa dalam Undang-Undang Anti Korupsi pada 2002, namun hingga kini Indonesia masih berkubang dalam lumpur korupsi. Masyarakat kecewa, sementara pemerintah terus mengucapkan janji-janji pemberantasan korupsi. Sudah enam tahun Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) didirikan sebagai institusi superbodi yang khusus menangani kasus korupsi. Tentu saja dengan harapan korupsi akan tergerus secara signifikan. Dalam perjalanannya, yang terjadi justru melemahnya lembaga superbodi itu. Yang memprihatikan, lemahnya KPK karena sengaja dilemahkan oleh pihak-pihak yang merasa terancam dengan eksistensinya. Penangangan korupsi di negeri ini tidak berjalan sesuai harapan, karena berbagai hal. Pertama, lebarnya kesenjangan antara komitmen dan implementasi di lapangan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono adalah pemerintahan yang mengutamakan pencitraan yang cantik. Dalam iklim pemerintahan seperti itu, komitmen yang indah akan sering keluar meski untuk eksekusi dan implementasinya pada ranah kenyataan adalah urusan belakangan. Sering sudah Yudhoyono menegaskan komitmen pe-

B

Dewi Alfianti merintahannya melawan korupsi, namun kebijakannya justru tidak mendukung komitmennya. Itu terlihat saat memilih kapolri dan kejagung di mana bukan tokoh yang sudah terbukti garang dalam memerangi korupsi. Demikian pula dalam kasus Gayus Tambunan, Yudhoyono memilih bersikap diam, tak memberikan dorongan untuk mempercepat terungkapnya kongkalingkong di belakang kasus Gayus. Kedua, tidak adanya hukum yang berani dan tegas. Jika kita melihat KPK, mungkin kita berpikir bahwa lembaga itu telah dilindungi aturan perundangan-undangan untuk bisa menangani kasus

Sanksi dan hukuman bagi terpidana kasus korupsi tidak memberikan efek jera, bahkan tidak sedikit pelakunya yang tak terjamah hukum. korupsi di berbagai lini. Seharusnya KPK dibekali kewenangan seperti itu jika ingin penanganan korupsi bisa berlaku adil dan tidak tebang pilih, namun KPK ternyata geraknya terbatas. Undang-undang KPK misalnya mengatur bahwa KPK tidak boleh menyelidiki kasus korupsi yang terjadi sebelum lembaga itu berdiri. KPK juga tidak bisa menyelidiki kasus korupsi di lingkungan militer. Belakangan, berbagai ke-

wenangan KPK mulai dilucuti yang justru melemahkan kemampuannya dalam melawan korupsi. DPR RI mulai mengutak-atik kewenangan pembuktian terbalik KPK yang membebankan kepada tersangka kasus korupsi untuk membuktikan sendiri ketidakterlibatannya dalam kasus korupsi dan pemakaian alat sadap yang justru membantu pengungkapan kasus korupsi. Ketiga, ketidaktegasan aturan perundangan mengenai korupsi. Sanksi dan hukuman bagi terpidana kasus korupsi yang tidak memberikan efek jera. Di China terpidana kasus korupsi bisa dihukum mati, tapi di Indonesia hanya hukuman penjara seumur hidup, itu pun masih mendapat potongan masa tahanan. Hukuman mati hanya dikenakan bagi terpidana korupsi dana bantuan kemanusiaan. Itulah sebabnya, China bisa keluar dari jerat korupsi yang membelenggu negaranya dan saat ini menjadi macan Asia. Sementara Indonesia yang setengah hati dalam pemberantasan korupsi, sampai saat ini masih duduk di peringkat negara-negara korup. Keempat, tidak ada upaya yang terstruktur, sistematis dan mendasar dalam upaya memberantas korupsi. Pemberantasan korupsi dilakukan dengan cara tambal sulam, tidak dengan merombak secara keseluruhan. Secara ideal, KPK adalah jalan keluar yang pragmatis atas mandulnya penegakan hukum oleh dua institusi penegak hukum kita yaitu, kepolisian dan kejaksaan. Naiknya popularitas KPK senantiasa beriringan dengan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian dan kejaksaan. Padahal jika dua lembaga itu sehat, terjaga kredibitasnya dan dipercaya, tidak perlu ada KPK. Korupsi sudah terstruktur, di level mana saja mudah ditemukan tindak korupsi. Anak yang mencontek, pembantu yang mengambil sisa uang belanja, petugas yang meminta bayaran lebih untuk

pelayanan yang cepat sampai pada pembayar pajak yang memberi mobil pada petugas pajak agar bisa mangkir. Semuanya adalah korupsi, dan sehari-hari kita berhadapan dengan hal itu. Sebagian bisa kita lawan, sebagian lainnya justru menjadi hal yang sengaja diabaikan. LSM, tokoh pendidikan dan KPK mulai mendeng-

Korupsi sudah terstruktur, di level mana saja mudah ditemukan. Petugas meminta bayaran lebih untuk pelayanan yang cepat, pembayar pajak memberi mobil pada petugas pajak agar bisa mangkir. ungkan ide pendidikan antikorupsi kepada masyarakat dengan harapan masalah korupsi bisa ditangani secara sistematis dan terstruktur. Namun hingga saat ini upaya tersebut masih berjalan secara parsial. Dinas pendidikan belum punya rencana menjadikan pendidikan antikorupsi sebagai bagian integral dalam pendidikan nasional kita. Sebenarnya melalui pendidikan agama dan moral yang telah jauh-jauh waktu mengajarkan tentang nistanya melakukan korupsi, namun sayangnya itu bukan pilihan sebagian besar masyarakat sebagai pemandu hidup mereka. Sebenarnya, korupsi di negeri ini bisa diberantas. Ada banyak orang yang tidak pernah kehilangan harapan akan matinya korupsi dari negeri ini. Tapi sebagian saja tidak cukup, kita perlu segenap bangsa Indonesia untuk memberangus korupsi. Lihat, lawan, laporkan! * Staf Kaderisasi KAMMI Kalsel

Tulisan Opini bisa dikirim ke email: redaksi@banjarmasinpost.co.id (Maksimal 5.000 karakter tanpa spasi). Sertakan nama, alamat lengkap, nomor telepon, nomor rekening dan fotokopi (KTP). Opini yang terbit akan kami berikan imbalan ke nomor rekening penulis. Terima kasih. Artikel yang masuk batas waktu pemuatannya maksimal dua minggu.

Pembatasan Premium Mobil Pelat Hitam

Wajib Pakai Pertamax PEMERINTAH akan melarang semua mobil berpelat hitam keluaran 2005 ke atas menggunakan BBM bersubsidi. Kebijakan pembatasan BBM bersubsidi yang akan diterapkan per 1 Januari 2011 itu dinilai sebagai kebijakan yang penuh distorsi dan potensi pelanggaran. Karena itu, pemerintah membuka opsi lain, yakni melarang semua pemilik kendaraan pribadi atau pelat hitam untuk mengonsumsi BBM bersubsidi. Sebelumnya, pemerintah memiliki dua opsi. Opsi pertama, semua mobil pelat hitam dilarang mengonsumsi BBM bersubsidi. Opsi kedua, hanya mobil pelat hitam keluaran 2005 ke atas yang dilarang. Namun demikian,

pemerintah memberikan subsidi BBM kepada kendaraan umum, sepeda motor, kendaraan umum roda tiga, dan perahu nelayan. Selain itu, pemerintah juga mewajibkan semua kendaraan dinas milik pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau berpelat merah menggunakan BBM nonsubsidi. Khusus untuk opsi kedua, atau melarang penggunaan BBM bersubsidi pada mobil pribadi di atas tahun 2005, pemerintah mengakui banyak distorsi yang akan muncul. Untuk menerapkannya, dibutuhkan stiker khusus untuk memudahkan stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) mengenali mobil yang boleh mendapat-

kan BBM bersubsidi. Namun, meskipun sudah ada stiker, tidak menutup kemungkinan pemilik stiker mengisi BBM-nya di SPBU lain berkali-kali. Selain itu, akan terjadi tambahan pekerjaan di SPBU karena petugas perlu memeriksa surat tanda nomor kendaraan (STNK) untuk menegaskan kembali kebenaran tahun pembuatan mobil. Sementara untuk opsi pertama, pelaksanaannya jauh lebih sederhana, distorsi di lapangan jauh lebih kecil. Selain itu, penghematan yang diperoleh negara jauh lebih besar, bisa menghemat belasan juta kiloliter (kl), jauh lebih besar dibandingkan opsi kedua yang diperkirakan akan menghemat Sem-

Agus Junaidi Karyawan Swasta

bilan juta kiloliter. Namun, akan ada keberatan dari pemilik mobil tahun 90-an (mobil tua). (*)

Menekan Dana Subsidi

Taufiqurrahman Alumnus pendidikan Ekonomi FKIP Unlam

BERBAGAI kalangan menilai, pemberlakuan pembatasan premium bersubsidi bagi mobil berpelat hitam sangat tepat untuk menekan subsidi BBM agar tak salah sasaran. Orang kaya yang memiliki mobil mewah memang seharusnya membeli BBM nonsubsidi, tak perlu ikut menikmati subsidi dari pemerintah. Dengan demikian, secara tidak langsung akan mengurangi beban pengeluaran pemerintah, sehingga dananya dapat

dialihkan ke sarana pendidikan dan kesehatan masyarakat. Di sisi lain, muncul masalah baru semenjak rencana kebijakan itu digulirkan. Kalsel merupakan salah satu daerah yang turut merasakan imbasnya. Meski keputusan pembatasan BBM bersubsidi belum diberlakukan, antrean pembeli premium di sejumlah SPBU mengular, bahkan tak sedikit SPBU yang kehabisan pasokan. Padahal itu menjadi hal

mendasar bagi masyarakat, di mana keperluan bahan bakar yang semestinya terpenuhi, justru terjadi kelangkaan di berbagai tempat, tak heran harga premium di eceran pun naik. Terkadang sebuah keputusan yang baik, memang harus dilakukan secara menyeluruh agar mereka yang berkepentingan tidak mengambil keuntungan pribadi, melainkan membantu menyukseskan program pemerintah. Semoga (*)

Tema minggu depan: Banjarmasin ‘Tenggelam’ SAMPAIKAN komentar Anda maksimal 500 karakter secara santun ke redaksi@banjarmasinpost.co.id, disertai salinan kartu identitas diri dan foto (mohon jangan pasfoto). Komentar terbaik untuk tiap minggunya, mendapat kenang-kenangan manis dari BPost. Jadi, saatnya Anda bicara demi kebaikan bersama.

Banjarmasin Post Edisi Rabu 15 Desember 2010  

Banjarmasin Post Edisi Rabu 15 Desember 2010

Advertisement