17
Banjarmasin Post KAMIS
27 NOVEMBER 2008/ 29 ZULKAIDAH 1429 H
BANJARMASIN BANJARBARU KAB. BANJAR TANAH LAUT KOTA BARU/TANBU BATOLA
BERAWAN-HUJAN BERAWAN-HUJAN BERAWAN-HUJAN BERAWAN-HUJAN BERAWAN-HUJAN BERAWAN-HUJAN
TAPIN HSS H ST HSU TABALONG
23-32 23-32 24-32 24-32 24-32 24-31
BERAWAN-HUJAN BERAWAN-HUJAN BERAWAN-HUJAN BERAWAN-HUJAN BERAWAN-HUJAN
23-31 23-32 23-32 23-32 23-31
Garuda City Link Mandala Mandala Lion
06.20 Wita 16.55 Wita 13.15 Wita 16.25 Wita 06.50 Wita
Jakarta Surabaya Surabaya Jogjakarta Jakarta
Wings Air Wings Air Wings Air Batavia Batavia
INDEKS
07.00 Wita 10.05 Wita 13.25 Wita 07.00 Wita 09.45 Wita
Surabaya Surabaya Surabaya Jakarta Balikpapan
Batavia Sriwijaya Sriwijaya Riau Air Kal Star
14.35 Wita 07.00 Wita 13.15 Wita 07.30 Wita 12.45 Wita
Surabaya Surabaya Jakarta Kotabaru Sampit
Matahari dan Halo
Galuh Cempaka Mulai Goyang
Matahari pagi menampakan sinarnya dari
KRISIS ekonomi dunia mulai menggoyang operasional PT Galuh Cempaka (GC). Kabar ini membuat was-was sekitar 500 orang karyawannya. Mereka khawatir bakal dirumahkan, apalagi sampai pemutusan hubungan kerja (PHK).
puncak Gunung Manggalau,
Hal. 18
Kecamatan
Ditembak Usai Pamer Kekebalan
Parmasan, Kabupaten
RAZIA preman terus dilakukan jajaran Polres Tanah Laut. Rabu (26/11) sekitar pukul 04.30 wita, dua preman (kakak beradik) Sayid Umar (26) dan Sayid Rahmadi (20) ditembak polisi lantaran menyerang saat hendak diamankan.Penangkapan terhadap kedua preman itu cukup menegangkan. Keduanya mengintimidasi petugas dengan mengacung-acungkan parang.
Banjar, yang disertai fenomena halo, Jumat
Hal.19
lalu. Peristiwa ini menambah
Ungkap Korupsi Dapat Penghargaan
keindahan panorama alam
WALI KOTA Palangkaraya HM Riban Satia berjanji memberikan penghargaan kepada guru yang berani mengungkap jaringan korupsi. Di hadapan 450 tenaga pengajar yang ikut sosialisasi pendidikan antikorupsi, Rabu (26/11), Riban mengaku masih bingung menentukan bentuk penghargaan itu apakah berupa kenaikan pangkat atau pemberian jabatan.
Pegunungan Meratus di pagi hari.
Hal.22
SOSOK
BANJARMASINPOST/ARIES MARDIONO
Banyak Ijazah Meragukan
SENGKETA tapal batas antara Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Banjar makin memanas pascakeputusan sidang di Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk menyelesaikan persoalan itu Pemkab Tanah Bumbu akan mendesak Departemen Dalam Negeri (Depdagri) untuk segera turun ke lokasi melakukan survei lapangan. Wakil Bupati Tanah Bumbu, H ABDUL HAKIM Abdul Hakim didampingi Wakil bupati Tanbu Asisten bidang pemerintahan Ahmad Sumardi menyatakan masalah ini harus segera diselesaikan karena telah melibatkan masyarakat yang tinggal di perbatasan. “Jangan sampai menimbulkan gesekan di kalangan masyarakat,”katanya. Selain itu, lanjut dia, pemkab juga melayangkan surat ke Polda Kalsel, dengan harapan kehadiran anggota dari Polda menjaga ketenangan dan ketentraman masyarakat di sana. Menurut Hakim, pemkab Tanah Bumbu tidak akan merampas wilayah lain kecuali Desa Emil Baru, Kecamatan Mantewe dan Dusun Dadap Desa Temunih Kecamatan Kusan Hulu. Alasannya, sesuai peta dua desa itu masuk wilayah Tanah Bumbu yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kotabaru, sehingga hanya wilayah tersebut yang masuk Tanah Bumbu. Menurutnya, desakan agar Depdagri segera turun ke lokasi, sesuai dengan hasil sidang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan tidak menerima permohonan uji material sehingga kewenangan masalah tapal batas ada di tangan Depdagri. (coi)
BPOST/COI
Desak Depdagri
2.478 Pelamar Terima Nomor Tes BANJARBARU, BPOST- Mendekati batas akhir waktu pendaftaran, berbagai permasalahan seputar proses pendaftaran CPNS tak hanya membingungkan pelamar, tapi juga membuat repot panitia dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Mulai salah kode kualifikasi sampai banyaknya ijazah yang meragukan. Di Kantor BKD Banjarbaru, sampai memasuki pendaftaran hari ketiga, jumlah pelamar ada 2.478 orang. Sejak awal pendaftaran dibuka Kamis (20/11) hingga Selasa (25/11), pendaftar terus meningkat. Rekapitulasi di BKD Banjarbaru sampai Selasa (25/11), formasi guru sudah tercatat 1.120 pelamar. Tenaga kesehatan 255 pelamar dan tenaga teknis 1.103 pelamar. Total pelamar yang sudah menerima nomor tes seleksi, 2.478 orang. Jumlah ini dipastikan makin bertambah sampai akhir pendaftaran Kamis
Parpol Besar Abaikan SK Walikota BANJARBARU, BPOST - Surat Keputusan Walikota Banjarbaru nomor 237 tahun 2008 tentang Tata Tertib Pemasangan Bendera/Atribut Partai Politik di Kota Banjarbaru tak diindahkan pengurus parpol. Mereka ramai-ramai melanggar ketentuan yang ditandatangani Walikota Rudy Resnawan itu. Pelanggaran justru dilakukan partai-partai besar. Dari 11 parpol yang kedapatan melanggar SK Walikota tersebut, delapan di antaranya adalah Partai Golkar, PKS, PDIP, PPP, PAN, Demokrat, PBR, dan PBB. Sisanya partai baru yakni, PPD, PPRN, dan PNBK. Bukti pelanggaran tersebut ditemukan tim penertiban atribut parpol yang terdiri dari Satpol PP, Kesbanglinmas, Dishub dan KPU Banjarbaru, saat pengecekan lapangan, Selasa (25/11). Tim menyusuri sepanjang Jalan A Yani mulai dari batas
Tempat Terlarang Memasang Atribut Median jalan dari Jalan A Yani Km 33,5 sampai Batas Kota Banjarbaru dengan Kabupaten Banjar Bundaran perempatan dan pertigaan Jalan A Yani Tiang listrik, tiang telepon, tiang reklame, rambu lalu lintas dan pohon yang menaungi jalan. Pagar Unlam Banjarbaru, kawasan Bandara Syamsudin Noor, Taman Vander Pijl, dan Lapangan Murjani.
wilayah di Km 18 sampai dengan batas kota di Km 36,800. Rute dari Bundaran Simpang Empat sampai Cempaka. Di sepanjang rute tim menemukan bendera, stiker, baliho dan atribut kesebelas parpol itudi lokasi terlarang menurut SK Walikota No 237/2008. “Kami hanya mendata parpol mana yang masih melanggar SK Walikota. Setelah itu Kesbanglinmas menegur melalui surat agar menertibkan sendiri,” ujar Ketua KPU Banjarbaru, Fitriyadi. Surat teguran kepada par-
pol yang melanggar ditandatangani Kepala Kesbanglinmas Banjarbaru, Dadang P dikirim kemarin. Di dalam parpol diminta menertibkan sendiri atributnya yang melanggar SK wali kota dalam tempo 1x24 jam. Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar, Arie Sophian menilai SK walikota tersebut semakin mempersempit ruang bagi parpol mensosialisasikan parpol masing-masing. Produk SK tersebut juga tidak melalui proses kesepakatan pimpinan parpol. (ais/sar)
(27/11). Dari sekian banyak pelamar yang sudah diberi nomor tes banyak di antaranya yang membawa ijazah tak sesuai kualifikasi pendidikannya. Seperti pada formasi S1 guru Bahasa Indonesia. Sesuai persyaratan, pelamar wajib menyertakan ijazah S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan daerah. Bisa juga Akta IV Pendidikan Bahasa dan Satra Indonesia dan Daerah. Tapi sebagian pelamar malah ada yang menunjukkan ijazah S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, tanpa tulisan “daerah”. “Karena meragukan terpaksa tidak kami terima,”ucap kepala
BKD Banjarbaru Wahyuddin. Contoh lain, masalah kode pendidikan.Banjarbaru membuka formasi S1 Komputer Teknik Informatika dengan kode 5150041. Tetapi ada pelamar dengan belakangnya S1 Komputer dengan kode 515000 memaksakan masuk pada formasi itu, namun ditolak. Ada pula pelamar dengan
kualifikasi pendidikan S1 Ekonomi Syariah, memaksa masuk pada Ekonomi Akutansi. “Kita tetap tak bisa memproses,”jelasnya. Kalau dipaksakan, kata Wayuddin tetap ditolak oleh database pusat Menpan karena tak sesuai dengan kode dan formasinya. “Jadi antara nama formasi dan kualifikasi pendidikan
harus benar-benar sama,”tambahnya. Di antara delapan formasi untuk tenaga teknis yang dibuka BKD Banjarbaru, sampai Selasa (25/ 11), satu formasi masih kosong. Formasi jabatan Pranata Komputer DIII Teknik Informatika dengan kuota lima orang, masih kosong atau tak ada pelamarnya. (sar/ais)
Kartu Peserta Terlambat DI Kabupaten Banjar, akibat listrik sering padam penyerahan kartu tanda peserta seleksi CPNS terlambat diserahkan. Setelah hari pertama lancar, selanjutnya pelamar harus bolak-balik ke Pemkab Banjar untuk mengambil kartu peserta. Panitia kesulitan menyelesaikan pembuatan kartu dengan alasan listrik padam. Wati, pelamar asal kota Banjarmasin mengaku cukup kerepotan bolak- balik Banjarmasin-Martapura untuk mengambil kartu peserta. “Kalau alasannya listrik mati, kita sebagai pelamar hanya bisa pasrah. Yang pasti kecewa juga, bolak-balik ke sini
sekadar ambil kartu peserta,” ujarnya. Kepala BKD Banjar Gusti Yuhari Budiman menjelaskan meski telah ada fasilitas genset keterlambatan pembuatan kartu peserta tak bisa dihindarkan. Pihak panitia terpaksa lembur hingga tengah malam agar kartu peserta bisa diberikan lebih cepat. “Listrik padam memang di luar jangkauan kita yang pasti panitia berusaha memberikan pelayanan terbaik bagi pelamar. Keterlambatan kartu peserta murni karena listrik padam,” jelasnya. Sementara itu sampai Rabu (26/11) jumlah pelamar CPNS di lingkungan Pemkab Banjar mencapai 1.543 orang. (mia)
Warga Miskin Tolak Beras Berbubuk Digiling Lagi Baru Bisa Dikonsumsi MARTAPURA, BPOST Program pemerintah menyalurkan beras kepada masyarakat miskin (raskin) di seluruh Indonesia terus menuai masalah. Termasuk rendahnya kualitas beras yang diterima warga Kabupaten Banjar Warga miskin di Desa Tambak Anyar Ulu Kecamatan Martapura Kota, menerima beras itu sudah berubah bau, dan banyak bubuknya. Kalau ingin digunakan harus digiling ulang agar beras bisa lebih bersih. Selain itu jika dimasak nasinya jadi keras, dibanding beras di pasaran. Akibat menurunnya kualitas beras, banyak warga di sana yang menolak mengambil jatah raskin meski beras dari Bulog tersebut sudah dikirim ke kantor Kepala Desa. “Mentang-mentang untuk orang miskin dikasihnya be-
ras mutu jelek. Seharusnya masyarakat miskin diberi beras berkualitas,” ujar Amat, Tak hanya Amat sejumlah warga setempat juga mengeluhkan hal serupa. “Dibanding sebelumnya, kualitas raskin yang ada memang menurun. Jadi warga terpaksa menggiling ulang agar bubuk dan kotoran beras bisa berkurang,” ujarnya. Dikhawatirkan jika beras tersebut tidak dimanfaatkan lama kelamaan menjadi rusak. Kepala Desa Tambak Anyar Ulu, H Sam’un tak menepis soal menurunnya kualitas beras tersebut. Dari 1.400 kilogeram beras yang sudah dikirim ke Tambak Anyar Ulu, ujar Sam’un belum semuanya tersalurkan. Namun warga yang menolak mengambil raskin jelasnya bukan semata-mata
karena kualitas beras yang rendah. Tapi juga karena bersamaan dengan musim panen sehingga warga penerima raskin memilih mengonsumsi beras hasil panennya. Kabag Ekonomi Setda Banjar, H Mashuri mengatakan sampai saat ini belum menerima pengaduan dari masyarakat terkait rendahnya kualitas beras. Menurutnya selama ini beras yang disalurkan berasal dari Bulog, kemudian disalurkan oleh pemkab.
Dari 214 desa yang tersebar di 17 kecamatan di Kabupaten Banjar, ada sekitar 4.950.593 kg beras raskin yang disalurkan hingga Oktober 2008. Sedangkan dua bulan terakhir masing-masing sebanyak 512.130 kilogeram per bulan. Data di Bagian Ekonomi Setda Banjar, jumlah rumah tangga miskin (RTM) mencapai 34.142. Program raskin diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.(mia)