Page 1

'DOKTER GIGI SUBSPESIALIS' Masyarakat yang semakin berwawasan luas dan peduli akan kesehatan giginya, membuat dokter gigi tidak bisa jalan di tempat. Tak cukup hanya ke dokter gigi umum, kini masyarakat sudah melek dengan keberadaan dokter gigi spesialis saat memerlukan perawatan gigi dan mulut. Namun, tingkatan pendidikan dokter gigi tak cukup sampai di situ. Target-target yang dibuat pemerintah untuk memenuhi kebutuhan kesehatan gigi dan mulut masyarakat Indonesia menuntut bidang kedokteran gigi untuk terus berbenah dan meningkatkan kompetensi dokter gigi di Indonesia. Adalah subspesialis, pendidikan lanjut bagi dokter spesialis, untuk mendalami bidang spesifik dalam spesialisasinya. Tak hanya di bidang kedokteran umum, kini kedokteran gigi resmi menetapkan berbagai bidang subspesialisasi dalam kolegiumnya masing-masing. Kebijakan ini merupakan kelanjutan dari keluarnya Peraturan Konsil Kedokteran Gigi Nomor 54 Tahun 2018 tentang Registrasi Kualifikasi Tambahan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis. Dalam aturan itu disebutkan bahwa dokter gigi spesialis yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi Tambahan dari Kolegium berhak untuk mendapatkan Surat Tanda Registrasi Kualifikasi Tambahan (STR KT) dari Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Bukan tanpa masalah, cara mendapatkan kualifikasi tambahan sebagai subspesialis pun masih menuai pro dan kontra.


Bahasan

SUBSPESIALISASI KEDOKTERAN GIGI

S

ubspesialisasi masih menjadi hal yang kurang familiar dalam bidang kedokteran gigi. Bukan hanya masyarakat awam, sejawat dokter gigi pun masih banyak yang belum akrab dengan berbagai subspesialisasi atau kompetensi tambahan yang dapat dimiliki oleh dokter gigi spesialis, dengan menempuh pendidikan lanjutan. Tak seperti dalam bidang kedokteran umum, keberadaan subspesialisasi dalam bidang kedokteran gigi tergolong baru. Usulan subspesialisasi dalam bidang kedokteran gigi, lahir dari kesepakatan rapat PB PDGI dengan kolegium-kolegium kedokteran gigi pada tanggal 4 Mei 2019.

Untuk mendapatkan gelar subspesialis atau konsultan, seorang dokter gigi spesialis harus mengikuti pendidikan lanjutan dokter spesialis. Pendidikan ini merupakan suatu pendalaman terhadap suatu bidang peminatan tertentu, baik dari segi ilmu pengetahuan, ketrampilan dan prosedur, dalam satu bidang spesifik yang merupakan bagian dari satu cabang ilmu tertentu atau area of special interest. Dokter gigi spesialis yang menyelesaikan pendidikan lanjutan ini akan mendapat pengakuan oleh kolegium pengampu cabang ilmu kedokteran gigi terkait, sebagai konsultan atau tenaga third professional degree. Sebagai tenaga kesehatan dengan jenjang third professional de-

gree, seorang subspesialis memiliki kompetensi klinis kekhususan dan kemampuan akademik lanjut yang tidak secara spesifik dan mendalam dipelajari dalam jenjang spesialis atau second professional degree. Hal ini membuat kehadiran dokter gigi subspesialis diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan gigi dan mulut bagi masyarakat luas, serta memajukan pendidikan dan pelatihan dokter gigi di Indonesia. Pada akhirnya, keberadaan pendidikan kekhususan bagi dokter gigi, baik spesialis dan subspesialis, diharapkan dapat membuat pelayanan kesehatan gigi dapat berlangsung lebih komprehensif, terlebih dengan adanya sistem rujukan yang tepat.

Sebaran Dokter Gigi Spesialis di Indonesia 930 Spesialis Ortodonsi

550 Spesialis Prostodonsia

Subspesialis : Disharmoni Distokraniofasial Tumbuh Kembang (DDTK) : 29 Orang Disharmoni Dentokraniofasial Perawatan Khusus (DDPK) : 34 Orang

Subspesialis : Nyeri Orofasial dan gangguan Sendi Temporo Mandibula : 8 Orang Prostodonsia Kompleks dan Implan Kedokteran Gigi : 32 Orang

454 Spesialis Periodonsia

562 Spesialis Kedokteran Gigi

Subspesialis : Medisin Periodonsia : 17 Orang Rekonstruksi Periodontal dan Implan Dental : 37 Orang

19 Spesialis Odontologi Forensik

Subspesialis : Anak dan Individu Berkebutuhan Khusus : 11 Orang Penyakit dan Kelainan Orofasial Anak : 13 Orang Komplek Kraniofasial Anak : 20 Orang

Subspesialis : Odontologi Forensik Klinik : 7 Orang Identifikasi Odontologi Forensik : 9 Orang

14 Spesialis Patologi Mulut dan

599 Spesialis Bedah Mulut dan

Subspesialis : Penyakit Infeksi : 3 Orang Penyakit Kista dan Neoplasma : 6 Orang

Maksilofasial

2

Anak

Maksilofasial

Subspesialis : Bedah Ortognatik dan Osteodistraksi : 13 Orang Bedah Celah Oral dan Maksilofasial : 37 Orang Bedah Trauma Oral Maksilofasial dan Kelainan Temporo Mandibular Joint : 53 Orang Bedah Implant Dental dan Maksilofasial : 6 Orang

64 Spesialis Radiologi Kedokteran

1160 Spesialis Konservasi Gigi

163 Spesialis Penyakit Mulut

Subspesialis : Endodontik : 51 Orang Restorasi : 49 Orang

Subspesialis : Infeksi : 16 Orang Non-Infeksi : 18 Orang

Gigi

Subspesialis : Radiopatologi Kedokteran Gigi : 16 Orang Radiodiagnosis Imaging Kedokteran Gigi : 25 Orang


Bahasan Sayangnya, keberadaannya yang cenderung baru, membuat awareness akan kehadiran dokter gigi subspesialis masih sangat rendah. Tak hanya masyarakat, kalangan dokter gigi pun belum tentu mengetahui jenis-jenis subspesialisasi yang terdapat pada bidang kedokteran gigi. Sementara bagi masyarakat, jangankan mengetahui subspesialisasi dokter gigi, jenis-jenis spesialisasi dokter gigi juga masih belum benar-benar familiar di telinga masyarakat awam. Dokter gigi subspesialis dapat dikenali dengan mengamati gelar yang dimiliki seorang dokter gigi spesialis. Dokter gigi subspesialis memiliki gelar tambahan berupa Konsultan atau ditulis dengan simbol (K) di belakang gelar spesialisnya. Namun sayangnya, gelar ini tidak secara spesifik menunjukkan jenis kompetensi tambahan yang dimiliki dokter gigi spesialis tersebut, sehingga menyulitkan masyarakat untuk memilih dokter gigi berdasarkan keahlian spesifik yang dimiliki. Hal ini sangat disayangkan, sebab keberadaan dokter gigi sub-

spesialis diharapkan dapat memberi pelayanan kesehatan gigi yang lebih baik dan paripurna, khususnya bagi pasien yang memerlukan perawatan lebih ekstensif. Berdasarkan data dari laman www.sertifikasi.pdgi.or.id, per Oktober 2021, Indonesia memiliki 41.436 dokter gigi yang mayoritas terdiri dari dokter gigi umum, yakni sebanyak 36.921. Di dalamnya juga terdapat 4.515 orang dokter gigi spesialis, dan 518 di antaranya adalah dokter gigi subspesialis yang saat ini aktif berpraktik. Dokter gigi spesialis dengan jumlah paling banyak berasal dari bidang Konservasi Gigi, yakni sebanyak 1.160 orang dokter gigi. Sementara, dokter gigi bergelar subspesialis terbanyak dimiliki oleh bidang Bedah Mulut, yaitu sebanyak 114 orang dokter gigi, sedangkan jumlah subspesialis paling sedikit berasal dari bidang Patologi Mulut dan Maksilofasial yakni sebanyak 9 orang dokter gigi. Sayangnya, dalam laman tersebut data menunjukkan bahwa keberadaan dokter gigi di Indonesia

belum merata, dan terkonsenterasi pada kota-kota besar. Dokter gigi spesialis dan subspesialis pun cenderung langka dan sulit diakses oleh masyarakat luas, sebab dokter gigi subspesialis hanya dapat ditemui di fasilitas kesehatan tersier dan sering kali memerlukan rujukan khusus. Sementara, system rujukan dalam bidang kedokteran gigi belum dapat dikatakan sudah berlangsung dengan baik. Saat ini, fokus utama dalam memperbaiki kualitas kesehatan gigi dan mulut masyarakat adalah dengan memenuhi kebutuhan dokter gigi umum, spesialis, dan subspesialis pada masing-masing fasilitas kesehatan, sesuai dengan tingkatannya. Dengan terpenuhinya kebutuhan tenaga dokter gigi dengan masing-masing jenjang profesinya, diharapkan akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang berkualitas menjadi lebih mudah, sehingga kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan gigi dan mulutnya pun meningkat. [Fathin Vania Rahmadina]

3


Bahasan

'GURU' PENDIDIKAN SPESIALIS

P

endidikan dokter gigi sangatlah dinamis dan kemajuannya sangat pesat. Hal-hal yang dulu hanya bisa dibaca dalam buku referensi atau belum bia dilakukan di Indonesia, kini telah dapat kita lakukan, dengan adanya kemajuan teknologi dan globalisasi. Kurikulum pendidikan dokter gigi pun berubah dan berkembang menjadi berbagai bidang spesialisasi. Dahulu, sentra pendidikan kedokteran gigi tidak terintegrasi dalam satu wadah, sehingga terjadi perbedaan kurikulum dan standar kompetensi pada masing-masing institusi pendidikan. Guna memperbaiki sistem, dibentuk wadah kolegium keilmuan dari masing-masing bidang spesialisasi untuk melakukan pegaturan pada sistem pendidikan spesialis kedokteran gigi. Munculnya pendidikan spesialis dokter gigi bukan tanpa masalah. Mulai dari tingkatan pendidikan yang rancu setara Strata 2 atau pendidikan profesi yang disetarakan dengan Strata 2. Timbul pula masalah berupa terbatasnya institusi pendidikan dokter gigi yang menyediakan pendidikan dokter gigi spesialis. Dengan makin banyaknya peserta didik dokter gigi spesialis, tentunya membutuhkan tempat untuk mereka belajar di rumah sakit pendidikan dan jejaringnya. Rumah sakit jejaring pendidikan dan afiliasi yang ditunjuk tentunya harus memiliki dokter gigi spesialis pada bidang tersebut. Kualifikasi pendidik dalam institusi tersebut juga menjadi masalah, karena yang mendampingi dalam pendidikan tersebut adalah dokter gigi yang pendidikannya setara, yaitu spesialis. Sementara, aturan yang tertulis pada undang-undang pendidikan kedokteran, pendidik harus memiliki pendidikan satu tingkat lebih tinggi, sehingga pendidik harus berasal dari dokter gigi yang telah menyelesaikan pendidikan Strata 3 atau dokter gigi konsultan atau yang kini disebut subspesialis. Permasalahan utama yang timbul dari kualifikasi pendidik yang harus sudah menempuh pendidikan lebih tinggi adalah, tidak semua institusi pendidikan dokter gigi memiliki dokter gigi subspesialis, apalagi menyediakan program pendidikan lanjut Subpesialis. Beberapa kolegium menyiasati ini dengan ‘mengangkat’ dokter gigi spesialis di rumah sakit tersebut menjadi seorang dokter gigi spesialis konsultan setelah memenuhi beberapa persyaratan; yakni sudah lebih dari 10 tahun bekerja sebagai dokter

gigi spesialis di rumah sakit pendidikan tanpa henti, serta log book pekerjaan klinik di suatu sub bidang keilmuan. Tak hanya dokter gigi yang bekerja di Rumah Sakit Pendidikan, staf pengajar dengan masa kerja 5 tahun setelah menjadi dokter gigi spesialis, juga dapat “diangkat” menjadi konsultan untuk memenuhi ketersediaan dokter gigi konsultan. Sayangnya, universitas umumnya tidak mengakui keberadaan dokter/dokter gigi spesialis konsultan yang diangkat melalui jalur ini, karena mereka menghendaki semuanya harus dalam satu proses pendidikan. Kebingungan ini haruslah diurai satu demi satu oleh para pemangku keilmuan dan senter pendidikan. Apabila diadakan pendidikan dokter gigi subspesialis, apakah peserta didik harus menempuh stase di semua senter pendidikan spesialis ataukah terpusat. Bagaimana pola pendidikan yang akan dianut juga harus dipertimbangkan. Kemudian

KKI pada bulan September meminta agar setiap kolegium mengajukan nama-nama untuk memperoleh Surat Tanda Registrasi Kualifikasi Tambahan (STR-KT). Selama ini meskipun memiliki Sertifikat atau Surat Keputusan dari kolegium, setiap dokter gigi spesialis yang telah diangkat oleh kolegium tidak dapat mengurus STR-KT karena belum diakui secara legal formal oleh KKI. Dan proses penyerahan daftar nama ini banyak muatan kepentingan dari pemangku kebijakan baik RSGM, RS pendidikan dan jejaring pendidikan serta senter pendidikan itu sendiri. Waktu yang terbatas untuk pengurusan STR-KT ini jadi sorotan, karena banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Akhirnya setelah jalur “pemutihan” yang hanya satu kali ini berlalu, bagaimana untuk mendapatkan dokter gigi subspesialis berikutnya yang diperlukan sebagai “guru” para spesialis. Sampai saat ini belum ada satupun institusi pendidikan yang membuka program pendidikan subspesialis. [Ronny Baehaqi, Foto : Usnews]

Dentamedia tiap triwulan diterbitkan oleh Lembaga Studi Kesehatan Indonesia (LSKI) Yayasan Bale Cijulang sejak tahun 1997 ISSN 1410-4768 ALAMAT: Office & Beyond Building Jl. CImanuk 6 Bandung 40115, Kotak Pos 7785 Bandung 40122, TELEPON: 0896628366161, FAKS: (022)2502807, EMAIL: dentalmedia@gmail.com SITUS: www.dentamedia.id REKENING: Giro Pos 4000004815 a.n Lembaga Studi Kesehatan Indonesia (Penyetoran dapat dilakukan di kantor pos seluruh Indonesia) PEMIMPIN UMUM Kosterman Usri PEMIMPIN REDAKSI Messya Rachmani REDAKSI Fathin Vania Rahmadina, Nadia Faradiba KORESPONDEN Dhona Afriza (Padang), Ikhsan Dani Putra (Medan), Bertha Aulia (Palembang), Alfini Octavia (Yogyakarta), Ronny Baehaqi (Surabaya), Muhammad Andhyka Fitrianto (Malang), Putra Qodri Fath (Pontianak), Irma Chaerani Halim (Samarinda), Muhamad Ruslin (Makassar), Michael Andrea Leman (Manado), Anak Agung Istri Devi Wulandari Putra (Denpasar), Septia Indriasari (Mataram) DIREKTUR BISNIS Maryanne Susanti MANAJER PEMASARAN Joseph Gunawan MANAJER ACARA Dian Islamiyati KRU ACARA Mulia Ayu Hanifa, Varisati Nalina Vara, Sangga Tirakat, Muhammad Syahid Abdilah, Abigail Thanya Gracesheila, Andrian Fadhillah Ramadhan, Maya Adriati Pramestiningrum KEUANGAN Siti Kusdiarti DESAIN GRAFIS Benazir Amriza Dini, Irmayanti Meitrieka PRODUKSI Agus Sono TEKNOLOGI INFORMASI Anzarudin, Anggit Wirasto BIRO JAKARTA Sandy Pamadya (Kepala), Maya Mardiana, Affi Listriani, Ina Sarah Addawiah, Putu Ayu Pradnya BIRO SEMARANG Hayyu Failasufa (Kepala), Ade Ismail Berita/artikel/siaran pers/foto/surat pembaca/iklan/penawaran kerjasama untuk Dentamedia kirimkan ke e-mail ke dentamedia@gmail.com APABILA KEBERATAN DENGAN ISI DENTAMEDIA SILAHKAN KIRIMKAN HAK KOREKSI/JAWAB ANDA KE ALAMAT DENTAMEDIA

4


Bahasan

K

ehadiran dokter gigi subspesialis tentu bukan agar seorang dokter gigi gelarnya bertambah panjang. Merujuk pada Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia (Perkonsil) Nomor 54 Tahun 2018, keberadaan dokter gigi subspesialis bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan medik. Untuk peningkatan mutu tersebut dibutuhkan peningkatan kompetensi dokter gigi spesialis seiring dengan perkembangan dan teknologi kedokteran gigi yang semakin canggih dan kompleks. Subspesialis merupakan pendalaman ilmu spesialis tertentu yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh kolegium disiplin ilmu terkait dan bukan merupakan percabangan spesialisasi. Untuk menjadi subspesialis harus melalui pendidikan, namun untuk pertama kalinya sesuai dengan Perkonsil Nomor 84 Tahun 2020, cukup berdasarkan daftar nama yang dikeluarkan oleh kolegium. Terhadap subspesialis “angkatan pertama” ini, Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) akan memberikan Surat Tanda Registrasi Kualifika-

UNTUK APA ADA DOKTER GIGI SUBSPESIALIS ? si Tambahan (STR-KT) bagi dokter gigi subspesialis selambat-lambatnya pada tanggal 21 September 2021. Berdasarkan data publik pada laman PDGI, jumlah dokter gigi subspesialis pada saat ini ada 510 orang yang terbagi dalam 26 jenis subspesialis. Bila diamati mayoritas subspesialis tersebut adalah mereka yang sebelumnya sudah mendapat gelar Konsulen atau sering disingkat (K) dari kolegiumnya. Seperti kita ketahui para Konsulen ini umumnya adalah para dosen yang mengajar di Fakultas Kedokteran Gigi serta berpraktik di Rumah Sakit Gigidan Mulut. Dengan demikian sudah pasti keberadaan suspesialis ini akan bermanfaat bagi proses pendidikan, pengembangan ilmu, ser-

ta pelayanan tersier di rumah sakit. Selain itu subspesialis juga akan menyokong sistem rujukan berjenjang dari BPJS Kesehatan. Pelayanan Tingkat III dalam sistem ini yang terselenggara di Rumah Sakit Kelas A, mensyaratkan keberadaan dokter gigi subspesialis serta menggunakan pengetahuan dan teknologi subspesialis; demikian tercantum dalam ketentuan BPJS Kesehatan. Namun tentunya perlu perjuangan tersendiri bagi dokter gigi subspesialis untuk memperkenalkan keberadaannya di tengah masyarakat. Saat ini jangankan dokter gigi subspesislis, keberadaan dokter gigi spesialis saja baru menjadi pengetahuan sebagian kecil masyarakat. [Kosterman Usri]

Tajuk

SELAMAT DATANG ERA REKAM MEDIK ELEKTRONIK Teknologi telah menjadi bagian dari kehidupan sehar-hari. Digitalisasi dalam berbagai bidang, memudahkan masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas. Kemajuan ini menuntut semua elemen untuk beradaptasi, tidak terkecuali kedokteran gigi. Sejak dulu, dokter dan dokter gigi dikenal akan tulisannya yang tidak mudah dibaca. Ini membuat penulisan resep, maupun rekam medis menjadi sulit dipahami Ketika harus dibaca oleh orang lain. Beruntung, era digital membuat hal ini tidak lagi perlu dikhawatirkan, karena saat ini tulis menulis oleh dokter dapat digantikan oleh keberadaan rekam medik elektronik. Rekam medik elektronik (eRM) ini memegang peranan penting dalam sistem informasi baik di klinik praktek mandiri, puskesmas dan rumah sakit. Selain digunakan sebagai database pasien, eRM juga berfungsi dalam perencanaan alat kesehatan, pelayanan kesehatan, penelitian, serta dalam sistem pembiayaan. eRM kini wajib dimiliki oleh semua rumah sakit yang melayani asuransi, baik JKN maupun asuransi swasta lainnya. Fasilitas kesehatan yang ditunjang oleh rekam medik elektronik ini memiliki keunggulan berupa administrasi yang jelas dan mudah apabila ditunjang oleh semua komponen pelayanan kesehatan dalam meng-input data setiap layanan. Keuntungan lain dari sistem eRM ini adalah kejelasan untum keperluan hukum. eRM yang baik dan jelas, akan memudahkan dokter gigi bila terjadi tuntutan hukum atas tindakan yang dilakukan. Berbeda dengan rekam medik manual yang membutuhkan alokasi tempat dan harus dimusnahkan dalam 10 tahun, eRM tidak memiliki kekurangan ini. eRM dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama, sehingga dapat dicari kembali bila sewaktu-waktu dibutuhkan. Keuntungan yang ditawarkan oleh eRM, membuat berbagai fasilitas kesehatan mulai beralih pada fasilitas ini. Dokter gigi sebagai salah satu penyedia jasa kesehatan, mau tidak mau harus beradaptasi. Tidak ada lagi kata tidak bisa bila fasilitas kesehatan tempat bekerja, sudah menggunakan system informasi yang memaksa dokter gigi untuk mengisi rekam medis secara elektronik. Kaidah SOAPI pun harus diikuti dalam pengisian eRM yang baik dan lengkap. Hal ini semata-mata untuk memberi keuntungan bagi dokter gigi dan meningkatkan pelayanan bagi pasien. Dengan eRM, kemungkinan tulisan dokter tidak terbaca, menjadi lebih rendah, sehingga risiko kesalahan-kesalahan pun dapat diminimalisasi. Beralih ke dunia digital memang tidak mudah, namun tidak ada yang demikian sulit bila masing-masing dokter gigi dapat membuka diri terhadap perubahan dan perkembangan zaman. [Ronny Baehaqi]

5


6


Berita

UJI KOMPETENSI DIUSULKAN UNTUK DIHENTIKAN

S

alah satu pasal RUU Perubahan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran berbunyi "Uji kompetensi mahasiswa program profesi dokter tidak dapat lagi diselenggarakan" Pelaksanaan uji kompetensi bagi mahasiswa program profesi sejatinya ditujukan agar para mahasiswa kedokteran gigi mempunyai standar kompetensi yang sama untuk mendapatkan gelar dokter gigi. Walaupun memiliki tujuan yang positif, akan tetapi dalam implementasinya sebagai alat ukur tunggal dalam menentukan kelulusan ternyata menimbulkan banyak permasalahan. Oleh karena itu dalam RUU diatas selain uji kompetensi mahasiswa program profesi dokter tidak dapat lagi diselenggarakan, juga kepada mereka yang saat ini sudah selesai pendidikan tetapi belum lulus uji kompetensi “dinyatakan telah menyelesaikan program studi dokter atau dokter gigi dan berhak mendapatkan ijazah Dokter atau Dokter Gigi”

Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 30 September 2021 menetapkan RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran menjadi RUU Inisiatif DPR RI. Hal ini dilakukan setelah seluruh fraksi menyampaikan pandangannya secara tertulis kepada Ketua DPR RI. Selain permasalah uji kompetensi beberapa hal penting lain yang diatur dalam RUU ini adalah adanya “Pendidikan Dokter dan Dokter Gigi Kedinasan”. Pendidikan ini diutamakan bagi calon mahasiswa yang berasal dari daerah terluar, terdepan, dan tertinggal

dengan biaya penuh dari pemerintah pusat. Setelah menyelesaikan pendidikan, dokter atau dokter gigi akan ditempatkan di daerah yang belum mempunyai atau belum mencukupi kebutuhan dokter dan dokter gigi di seluruh wilayah Republik Indonesia. Dalam RUU juga diatur kemudahan bagi lulusan luar negeri. “Setiap Dokter dan Dokter Gigi warga negara Indonesia yang merupakan lulusan pendidikan kedokteran dari institusi Pendidikan kedokteran luar negeri yang telah terekognisi dan diakui oleh Pemerintah Pusat tidak diwajibkan mengikuti program adaptasi”. [Berita : Rizna Salsadila Sofwa, Foto : DPR RI]

Kisah

Selalu Sigap oleh : drg. Amanda Angger Amelia DW

S

aya seorang dokter gigi yang saat ini bertugas di Pama Puskesad TNI. Pada pertengahan tahun lalu, sekitar bulan Juni 2021, saya ditugaskan sebagai Satgas Covid 19 di Solo. Pada saat itu saya tidak tahu bahwa sedang terjadi outbreak Covid-19 karena masih menjalani pendidikan Akmil yang sangat steril dari dunia luar sehingga tidak mengetahui keadaan di luar seperti apa. Saat itu, Solo sedang darurat Covid-19. Sebelum ditugaskan ke Solo, saya diberi pelatihan untuk melakukan swab, vaksin, cara mengganti oksigen, memasang ventilator, memasang canule, membuka defibrilator, jaga IGD, dan lain-lain.

Di Solo, saya ditugaskan membuat mini ICU. Belum pernah terbayang oleh saya, seorang dokter gigi fresh graduate membuat mini ICU. Tak habis akal, saya berusaha mencari tahu apa saja yang dibutuhkan dan standarisasi untuk mini ICU dari internet hingga menanyakan ke perawat. Dengan sisa SDM yang sedikit sekali dan pengetahuan terbatas yang saya dapatkan dari internet, saya coba buka mini ICU. SDM yang tersisa untuk berjaga IGD tinggal dua orang dan dua orang lainnya bertugas menjaa ICU. Kami melakukan jaga bergantian. Alhamdulilah masa darurat Covid 19 di Solo dapat terlewati. Saya bersyukur menjadi bagian dari TNI karena dapat belajar ban-

yak dari pengalaman, menjadi tenaga kesehatan tanpa dikotak-kotakan apakah saya seorang dokter gigi atau dokter umum. Di sini saya dituntut untuk bisa mengerjakan semua yang di depan mata untuk keselamatan pasien, terutama dalam keadaan darurat.

7


Berita

KEBIASAAN MENYIKAT GIGI TURUN 11%

B

8

erdasarkan survei yang dilakukan oleh Unilever Indonesia di masa Pandemi Covid-19, ternyata terdapat penurunan kebiasaan menyikat gigi pada orang dewasa sebanyak 11 %. Bahkan, 30 % responden mengaku pernah melewati hari tanpa menyikat gigi sama sekali. Hasil survei tersebut dipaparkan pada Konferensi Virtual Bulan Kesehatan Gigi Nasional (BKGN) 2021, Kamis 23 September 2021. Menurut drg. Ratu Mirah Afifah, GCClinDent., MDSc. selaku Head of Sustainable Living Beauty and Personal Care and Home Care, Unilever Indonesia Foundation, BKGN sudah dimulai sejak tahun 2010. Untuk tahun ini akan diselenggarakan di 26 Rumah Sakit Gigi dan Mulut serta di 50 cabang Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI). Program ini diharapkan mampu mendukung untuk membebaskan masyarakat Indonesia dari masalah kesehatan gigi dan mulut melalui penyediaan layanan kesehatan gigi yang mudah, aman, dan nyaman, yaitu teledentistry. Teledentistry memungkinkan masyarakat bisa berkonsultasi secara jarak jauh mengenai kesehatan gigi dan mulut, tanpa harus berisiko terpapar Covid-19. BKGN merupakan acara tahunan yang diselenggarakan oleh PT Unilever Indonesia, Tbk yang diwakili merk Pepsodent dengan didukung oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI). BKGN juga bekerja sama dengan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia (AFDOKGI), dan Asosiasi Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan Indonesia (ARSGMPI). Tema BKGN 2021 adalah “Gigi Kuat, Hidup Sehat untuk #SenyumIndonesia”. Tema ini diangkat untuk mengedukasi dan melayani masyarakat agar terbebas dari gigi berlubang yang berpotensi meningkatkan risiko

masalah kesehatan yang lebih serius, termasuk penyakit jantung. Dalam Konferensi Virtual, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Ir. Budi Gunadi Sadikin, CHFC, CLU menyampaikan pandemi Covid-19 menurunkan pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan karena tingginya risiko terpapar Covid-19. Ini justru menjadi hambatan untuk mewujudkan Indonesia bebas karies tahun 2030. Untuk mengatasi itu, Kemenkes RI bekerja sama dengan PDGI dan PTGMI telah menyusun petunjuk teknis kesehatan gigi dan mulut di era pandemi sebagai upaya pengendalian penularan Covid-19. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kesehatan gigi dan mulut masyarakat. Ketua Pengurus Besar PDGI, Dr. drg. R. M. Sri Hananto Seno, Sp.BM (K)., MM. Dalam Konferensi Virtual menekankan bahwa penting sekali untuk melakukan pendidikan kesehatan gigi dan mulut untuk meningkatkan kesehatan gigi dan mulut masyarakat. Beliau berharap melalui BKGN 2021, masyarakat Indonesia bisa meningkat kesadarannya untuk menjaga kesehatan gigi dan mulutnya, salah satunya dengan menyikat gigi dua kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Sementara itu Ketua AFDOKGI drg. Rahardyan Parnaadji, M.Kes., Sp. Pros. menyampaikan mengenai eratnya hubungan kesehatan gigi dan mulut dengan perilaku. Perilaku yang kurang baik akan berdampak rendahnya kesehatan gigi dan mulut seseorang. Untuk mengubah perilaku ini, penting untuk memiliki lingkungan yang mendukung perilaku menjaga kesehatan gigi dan mulut. Lingkungan utama di era pandemi ini adalah lingkungan keluarga. Oleh karena itu, penting untuk saling mengedukasi, terutama orang tua yang mencontohkan anaknya, perilaku kesehatan gigi dan mulut yang baik. Mengenai korelasi antara gigi berlubang dengan penyakit jantung, dr. BRM Ario Soeryo Kuncoro, Sp.JP (K) FIHA, FAsCC selaku ahli kardiologi menjelaskan ketika gigi berlubang hingga dalam ke bagian pulpa, bakteri infeksi akan terbawa oleh pembuluh darah ke seluruh tubuh, salah satun-

ya ke jantung. Jika bakteri terbawa ke jantung, maka dapat menyebabkan endokarditis. Berdasarkan penellitian, orang yang memiliki permasalahan kesehatan gigi berlubang berisiko terkena penyakit jantung hingga tiga kali lebih tinggi. Selain itu, sebuah studi di Korea Selatan menemukan bahwa dengan menyikat gigi rutin dua kali sehari akan menurunkan risiko terkena penyakit kardiovaskular hingga 9 %. [Berita, Foto : Nadia Faradiba]

Cara berlangganan :

Cara pertama : 1. Snap QR Code dengan HP atau buka http://goo.gl/forms/aQy6CYBqGT 2. Isi data pembeli, klik submit / kirim 3. Lakukan pembayaran sebesar sesuai intruksi Cara kedua : 1. Transfer uang langganan (Rp. 100.000 / tahun) ke BCA No 2821430269 a.n. Siti Kusdiarti. 2. WA/SMS nama, alamat, tanggal transfer ke 08962836 6161 Biaya sudah termasuk ongkos kirim ke seluruh Indonesia


Berita

TENAGA KESEHATAN DIMINTA UNTUK KEMBALIKAN INSENTIF COVID-19

B

aru-baru ini beredar surat edaran Kemenkes tanggal 21 Oktober 2021 untuk tenaga kesehatan yang berisikan himbauan untuk mengembalikan kelebihan insentif tenaga kesehatan. Terkait dengan hal ini Kemenkes juga mengundang untuk melakukan rapat kordinasi dengan RS dan Puskesmas di 31 Provinsi. Dalam surat ini juga dilampirkan surat penyataan kesediaan untuk mengembalikan kelebihan bayar insentif COVID-19. Sekjen Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) dr Lia G Partakusuma membenarkan permintaan pengembalian lebih bayar insentif nakes. Persi akan meminta penjelasan dari Kemenkes terkait laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan 'kelebihan pembayaran' di insentif tenaga kesehatan. Masalah ini bermula dari temuan kelebihan bayar insentif tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 sebesar 84 Milyar Rupiah oleh BPK dan Kemenkes. Hal ini dapat terjadi diduga akibat adanya kesalahan pada saat pengumpulan data penerima insentif dan kesalahan double transfer pembayaran insentif. Kemenkes kemudian menggelar konferensi pers daring untuk memberikan klarifikasi mengenai polemik insentif ini. Menurut Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI dr Trisa Wahyuni Putri, kelebihan bayar insentif ini hanya terjadi pada tenaga kesehatan yang menerima transfer insentif dobel pada periode waktu yang sama. Sehingga tenaga kesehatan yang menerima insentif dobel diharuskan mengembalikan kelebihan tersebut baik secara langsung ataupun dapat dicicil ke Kemenkes RI. Bagi tenaga kesehatan yang tidak mendapatkan dua kali transfer, maka tidak perlu mengambalikan insentif.

Berkaitan dengan pengembalian, Trisa mengatakan tidak ada unsur paksaan bahkan tidak memberikan sanksi. Dia meyakini bahwa tenaga kesehatan akan mengembalikan yang bukan hak nya. Jika masih belum mengembalikan, maka Kemenkes akan berkomunikasi langsung dengan tenaga kesehatan yang bersangkutan. Kemenkes juga meminta maaf atas kesalahan yang terjadi dan meminta para tenaga kesehatan tidak perlu khawatir terkait permintaan pengembalian insentif COVID-19

Kemenkes RI. Adapun hak dan tunjangan para tenaga kesehatan dipastikan akan tetap diproses dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang ada, yakni dalam KMK nomor HK.01.07/ MENKES/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani COVID-19. Kemenkes juga akan melakukan upaya perbaikan dan percepatan yang bersinergi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga tenaga kesehatan dapat menerima insentif secara lebih teratur. [Messya Rachmani]

9


Berita

KEMENKES TARGETKAN INDONESIA BEBAS KARIES 2030

K

ementerian Kesehatan menargetkan Indonesia Bebas Karies di tahun 2030, demikian disampaikan Menteri Kesehatan Gunadi Sadikin pada acara webinar yang diselenggarakan dalam rangka Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Nasional (HKGN). Pemerintah telah menetapkan tanggal 12 September sebagai Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Nasional (HKGN). Penetapan ini berangkat dari pemikiran bahwa kesadaran masyarakat Indonesia masih sangat rendah untuk merawat kesehatan gigi dan mulutnya. Pada tahun ini dimana Pandemi Covid-19 masih

10

berlangsung, Kementrian Kesehatan bekerja sama dengan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia (AFDOKGI), Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia (PTGMI), serta Gigi.id memperingati HKGN melalui serangkaian acara virtual. Acara ini semua bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan gigi dan mulut sebagai upaya mendukung Indonesia Bebas Karies 2030 serta tidak menghalangi tenaga kesehatan gigi memberikan pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif pada masa pandemi.

Salah satu acara HKGN adalah webinar dengan mengusung tema “Gigi dan Mulutku Sehat di Masa Pandemi” yang dibuka oleh Menteri Kesehatan pada tanggal 18 September 2021. Menteri Kesehatan dalam sambutannya mengatakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan sangat serius meningkatkan kesehatan gigi dan mulut masyarakat Indonesia, salah satunya diwujudkan dengan pembentukan Komite Kesehatan Gigi dan Mulut. Sementara itu, Direktur Pelayanan Kesehatan Primer Kemenkes drg. Saraswati Sugiyarso menyampaikan bahwa peringatan HKGN 2021 dilatarbelakangi oleh masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut dan hal ini turut dipersulit dengan adanya pandemi Covid-19. Peringatan HKGN yang tidak hanya diikuti oleh tenaga kesehatan gigi tetapi juga dapat diikuti oleh masyarakat, antara lain terdiri dari lomba video edukasi kesehatan gigi dan mulut, lomba foto untuk masyarakat umum, talkshow Instagram, live radio, lomba foto dan video serta webinar edukatif. Rangkaian acara tersebut melibatkan start-up social enterprise Gigi.id yang fokus pada kesehatan gigi dan mulut masyarakat. Secara terpisah, CEO dan Founder GIGI.ID, Dr. drg. Armelia Sari Widyarman, M.Kes, PBO mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi Kemenkes RI atas kepercayaannya telah melibatkan GIGI.ID di acara HKGN 2021. "Kami sangat siap mendukung penuh untuk mensukseskan seluruh rangkaian kegiatan HKGN 2021 ini," ujarnya. Sebagai Aplikasi Teledentristry pertama di Indonesia, Gigi.id berharap dapat membantu Kementerian Kesehatan untuk mempercepat pemerataan layanan kesehatan gigi dan mulut di Indonesia dengan menggunakan teknologi. [Berita : Messya Rachmani, Foto : PDGI]


Berita

Sekilas

molnupiravir : harapan baru pandemi Covid-19 ENAM KAMPUS KEDOKTERAN GIGI TERBAIK INDONESIA VERSI SIR 2021 Universitas Indonesia (UI) berhasil meraih peringkat pertama dengan kedokteran gigi terbaik se-Indonesia tahun 2021. Selain itu, UI juga menempati peringkat ke-35 di Asia dan posisi ke-238 di dunia dari total 694 universitas. Peringkat selanjutnya diikuti oleh FKG Unhas di peringkat 277 dunia, FKG Unair di peringkat 293 dunia, FKG UGM di peringkat 450 dunia, FKG Universitas Padjadjaran di peringkat 479 dunia, dan FKG Universitas Trisakti di peringkat 490 dunia. [Detik]

SOLUSI GIGI DIGITAL DENGAN TEKNOLOGI AUGMENTED REALITY eTypodont merupakan salah satu inovasi augmented reality yang dibentuk sebagai alat bantu pelatihan simulasi implan gigi. Markus Santoso dan Cortino Sukotjo, dua profesor asal Indonesia di universitas Amerika Serikat, mengembangkan program tersebut agar dapat digunakan untuk mengajar mahasiswa kedokteran gigi. Kehadiran teknologi AR dan VR mampu memicu indera manusia dan membenamkannya dalam lingkungan buatan. Sebuah teknik pembelajaran yang lebih memicu memori partisipan terutama dalam subjek yang membutuhkan pelatihan dalam meningkatkan kemampuan agar meningkatkan pelayanan kesehatan dengan memberikan hasil yang maksimal. [kumparan]

S

udah hampir dua tahun sejak covid-19 ditetapkan menjadi pandemi oleh World Health Organization (WHO). Dilansir dari covid.19.go.id, total kasus terkonfirmasi positif Covid-19 hingga 14 Oktober 2021 terus melandai dibandingkan bulan-bulan yang lalu, meskipun begitu pandemi ini belum dapat dinyatakan berakhir. Saat ini, upaya penanganan pandemi Covid-19 di setiap negara adalah dengan cara meningkatkan jumlah orang yang divaksinasi. Jumlah penduduk Indonesia yang telah medapat vaksin dosis pertama telah mencapai 50% dari target sasaran vaksinasi nasional. Dengan kenaikan angka yang tergolong rendah tersebut, diharapkan pandemi Covid-19 dapat berubah status menjadi endemi. Perusahaan farmasi Merck & Co (MRK.N) memperkenalkan Molnupiravir sebagai obat antivirus Covid-19. Sebelumnya Molnupiravir digunakan sebagai antivirus untuk influenza. Pada dasarnya, Molnupiravir bekerja dengan mengganggu proses replikasi virus SARS-CoV-2. Seperti Redemsivir, Molnupiravir berperan sebagai analog nukleosida, yang dapat memimik struktur pembangun RNA. Ini membuat Bagian virus yang dapat mereplikasi dirinya sendiri salah mengenal Molnupiravir sebagai genome virus, sehingga virus yang berkontak dengan Molnupiravir, gagal bereplikasi. Akibatnya, infeksi virus menjadi lebih pendek, penularan virus pun lebih terbatas. Pada uji klinis tahap 2, Molnupiravir terbukti mengurangi risiko kejadian rawat inap atau kematian hingga 50%. Dari 755 pasien yang terinfeksi SARS-

CoV-2 dan belum divaksinasi, sekitar 7,3% pasien yang telah menerima Molnupiravir dirawat di rumah sakit selama 29 hari. Pada kelompok plasebo, sekitar 14,1% dirawat di rumah sakit dan beberapa meninggal dunia. Salah satu keunggulan Molnupiravir dibandingkan satu satunya obat antivirus untuk Covid-19, Remdesivir, yang diizinkan oleh Food and Drug Administration (FDA) adalah kemudahan dalam rute administrasinya yaitu oral. Hal ini sangat menguntungkan dengan meningkatkan distribusi obat ke berbagai penjuru dunia, terutama pada negara berpenghasilan rendah hingga rendah menengah yang cakupan vaksinasinya masih sangat rendah. Pro dan kontra mengenai penggunaaan Molnupiravir terjadi di berbagai negara. Sembari menunggu perizinan oleh FDA, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, menungkapkan kementerian kesehatan akan melakukan kajian serta uji klinis Molnupiravir dengan menggandeng rumah sakit dan Badan Pengawas Obat dan Makanan pada pada konferensi pers digital di Jakarta, Senin (4/10/2021). Selain itu, Budi juga menyampaikan kementerian kesehatan RI telah mendekati beberapa produsen obat Molnupiravir. Wacana pembelian Molnupiravir serta uji klinis di Indonesia dikritik oleh Epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Pandu Riono. Pandu berpendapat agar pemerintah agar tidak mudah terbujuk klaim obat yang dapat menyebuhkan Covid. Pandu menegaskan jika anggaran pemerintah terbatas, maka seharusnya pemerintah fokus pada akselerasi vaksinasi secara tuntas hingga akhir tahun 2021. [Berita : Rizna Salsadila Sofwa, Foto : Merck]

11



Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.