Issuu on Google+

Edisi Ke V-Tahun IV

CATATAN PERJALANAN: KETIKA AIR SEPERTI EMAS

Berita Demokrasi Kumuliakan diriku dengan ilmu dan perjuangan

Miss Water 2009

Air Oh Air POTRET KRISIS AIR BERSIH DI TANGERANG Free Bulletin


| Daftar Isi

Berita Demokrasi Kumuliakan diriku dengan ilmu dan perjuangan

| No. 05 / Agustus 2010 BERANDA Minah: Mengalir Air Mata Karena Tidak Ada Mata Air …. 9 PDAM Tirta Kerta Raharja: Air mengalir Hingga Jakarta .. 10 IPTEK Eceng Gondok Pembersih Polutan Logam Berat ………...14

Beranda

4| Ada Apa dengan Air Bersih? Ribuan warga Kabupaten Tangerang mengalami krisis air bersih. kesulitan mendapatkan akses air bersih tersebut dikarenakan air bawah tanah (ABT) di wilayah tersebut tidak bisa digunakan karena diindikasikan tercemar atau intrusi air laut. Catatan Perjalanan

12 | Ketika Air Seperti Emas Selama puluhan tahun, Desa Muncung Kecamatan Kronjo dilanda krisis air bersih, warga pun tergerak untuk secara swadaya dan bergotong royong membuat kolam penampungan air. Namun, kerinduan terhadap air bersih selalu bergelayut dihati ribuan jiwa penduduk desa tersebut.

OPINI Pengelolaan Air Sebagai Tolak Ukur Keberhasilan Perencanaan Daerah …..................................................................................20 Humality………………………………………………… 22 Menunggu Perda Pro Rakyat ……………......…………... 23 Kebebasan Pers dan Demokrasi..........................................25 KOMUNITAS Investasi Hijau…………………………………………..17 POJOK KAMPUS Resensi Film: Indonesia Tanah Air Beta ……………........26 Resensi Buku: Komunikasi Politik Di Era Industri Citra6...27

BUDAYA Memahami Karakter Masyarakat Banten Lewat Rebana .. 29 HUKUM Pencemaran Sungai: Pelaku Bisa Didenda Hingga 10 Miliar ..............................................................................................… 30

Sosok :

Pojok Kampus

28 | Regulasi Untuk Usaha Ritel Nasib pedagang tradisional semakin tergusur akibat menjamurnya kehadiran usaha ritel di Kabupaten Tangerang. Hadi Hartono, Ketua Komisi A DPRD K abupaten Tangerang berinisiatif membuat Raperda yang mengatur usaha waralaba tersebut.

2 | Berita Demokrasi

SEPUTAR TANGERANG Pasir Digali, Krisis Air Terjadi…………………………...15 Pemanasan Global: Merindu Green Corporate ……..….. 18

Iara Redjamat (Miss Indonesia Earth Water 2009)

16 | Save Water Now!

Krisis air yang terjadi saat ini mendapat perhatian serius generasi muda. Iara Redjamat mengajak kita untuk turut berperan aktif mengatasi bencana ekologi tersebut.


Berita Demokrasi

| Pojok Redaksi Redaksi

Salam Demokrasi

Berita Demokrasi PENANGGUNG JAWAB Dedy Ramanta AHS Shukur Khoirun Huda DEWAN REDAKSI Fauzan Mufid Kholidah Tamami Parlaungan Syafruddin Endra REPORTER : Subandi Misbah Hendi Kusmayadi Makhsis Syahabi Gilang Sumiarsa Hidayat Sukino Muyasaroh Sukiman EDITOR Fauzan Mufid Willy Aditya Ari Ujianto LAY OUT Fauzan Mufid Light Communications KEUANGAN & KESEKRETARIATAN : Niswita Putri Siswaya Agus Priyono Diterbitkan oleh : Sekolah Demokrasi Tangerang atas dukungan Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID) bekerjasama dengan Perekat Demokrasi Sekretariat : Sekolah Demokrasi Tangerang Ruko Taman Falma Blok F1/15R Citra Raya Cikupa Tangerang Telp: 021 5961198 Fax : 021 5961198 Email : simpultangerang@yahoo.com Website : www.demokrasitangerang.or.id

| No. 05 / Agustus 2010

Jauh sebelum peradaban manusia sekarang yang tanaman”. Adalah Founding Father Negara telah menggunakan air untuk berbagai keperluan, Republik Indonesia yang menyusun dan Thales seorang filsuf Yunani kuno yang hidup merumuskan UUD 1945 dengan keyakinan pada masa 624-546 SM, berasal dari sebuah penuh menetapkan bahwa : Bumi, air dan daerah pelabuhan yang ramai bernama miletus kekayaan alam yang terkandung didalamnya digelari bapak filsafat karena dialah orang yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesarmula-mula berfilsafat(bijaksana). Ia adalah besarnya untuk kemakmuran rakyat. Lantas seorang politikus, ahli geometri dan pemikir bagaimana dengan hari ini apakah Negara praktis. Gelar itu diberikan karena ia mengajukan Indonesia sudah mengelola air dengan cukup pertanyaan yang amat mendasar, yang jarang baik dan kemudian dipergunakan sebesardiperhatikan orang apalagi pada masanya, bahkan besarnya untuk kemakmuran rakyat? Maka mungkin juga orang jaman sekarang : “what is terbitan Berita Demokrasi kali ini mengangkat the nature of the world stuff ?“, kira-kira begitu laporan utama tentang kebutuhan masyarakat bunyinya setalah dialih bahasakan kedalam terhadap air bersih dan secara khusus bahasa inggris, dan jika diterjemahkan lagi secara menempatkan Kabupaten Tangerang sebagai bebas ke bahasa Indonesia : “apa sebenarnya obyek liputan untuk melihat sudah sejauh mana bahan alam semesta ini?” Terlepas dari apapun masyarakat Tangerang dapat memenuhi jawabannya, pertanyaan ini telah dapat kebutuhan akan air bersih dan peran negara mengangkat namanya menjadi filsuf pertama. sebagai pelaksana pelayanan publik serta Ia sendiri menjawab AIR. Jawaban ini sebenarnya permasalahan apa saja yang menjadi kendalanya. amat sederhana. Thales mengambil air sebagai Sebagai kebutuhan dasar sudah selayaknya akses asal dari penciptaan alam semesta barangkali terhadap air bersih merupakan salah satu hak karena ia melihatnya sebagai sesuatu yang amat asasi manusia, karena tentu tak seorangpun diperlukan dalam kehidupan. Menarik memang dimuka bumi ini yang bisa hidup tanpa air. pemahaman itu datang dari seorang manusia Apalagi diperkuat oleh UUD 1945 yang haruslah yang hidup sekitar ribuan tahun yang silam. Dan dipandang sebagai mandat dan amanat. Akhir tepatnya 2491 tahun setelah Thales wafat, k a t a p e r t a n y a a n y a n g p e r l u k i t a persisnya pada tahun 1945 di sebuah negeri yang renungkan,”apakah manusia hari ini sudah baru saja memproklamasikan kemerdekaan, sebijaksana Thales?” setelah kurang lebih tiga setengah abad di dikte Mengingat terbitan Berita Demokrasi ini oleh bangsa yang bukan berasal dari bangsanya diturunkan bertepatan pada bulan Ramadhan, sendiri, mengumumkan lahirnya Undang- kami segenap pengelola Sekolah Demokrasi Undang Dasar yang kemudian dijadikan sebagai berikut dengan seluruh peserta Sekolah pondasi dari bangunan negaranya. Negeri itu Demokrasi mengucapkan Selamat menunaikan bernama Indonesia, sebuah negeri yang beriklim ibadah puasa dan Mohon maaf lahir bathin. tropis, subur, gemah ripah loh jinawi, saking Selamat membaca…. suburnya karena perasaan takjub luar biasa wajar Koes Plus sebagai grup band yang melegenda mendendangkan, “tongkat kayu saja jadi

Berita Demokrasi | 3


|Beranda

Berita Demokrasi

Ada Apa Dengan

Air Bersih “Air air air/ember kosong mencuri tenang dari tidurku/lagi lagi bingkai mimpi kehilangan satu sudut/percuma aku bangun/yang kulihat hanya bumi menangis sendu/air berteriak sampai kering/detak jantung hutan berhenti ditusuki ranting kering/penyakit datang berakhir kematian/bukan karena perang tapi langkanya air bersih/kotori saja bumi kita biar senang puaskan diri sendiri/habiskan sumber mata air kita buat cepat dunia binasa/apakah itu keinginan kita/ apa yang telah kita lakukan pada bumi kita/sampai kapan aku butuh nafas untuk berhati bersih/bumi penyelamat air kehidupan/apakah anda penyelamat itu/ayo beri air pada anak cucu/ tapi bukan air mata.�

Lagu Slank tersebut terdengar sayup-sayup dari kejauhan, sementara langit mulai berwarna merah saga, tiga anak kecil tengah asyik menceburkan tubuh mungilnya di air irigasi berwarna coklat, sementara beberapa ibu tengah khusyu mencuci pakaian serta perabotan rumah tangga seraya mencuci beras untuk masak petang nanti, beberapa orang tampak pula mengantri untuk mandi, tidak seberapa jauh masih dalam aliran irigasi yang sama

4 | Berita Demokrasi

tampak segerombolan hewan ternak sedang merendam tubuhnya. Itulah pemandangan yang tim Berita Demokrasi saksikan sore itu (5/8) di Kampung Ampel RT 02/09, RT 01/06, RT 01/07, Gembong, Balaraja. Karena ketidaktersediaan air bersih, warga terpaksa menggunakan air irigasi untuk kebutuhan sehari-hari. Kesulitan untuk mendapatkan air bersih membuat warga terpaksa menggunakan air irigasi untuk keperluan mandi dan mencuci. Sedangkan untuk air minum, ada sekitar 2000 orang warga yang kesulitan mengakses air bersih di Kampung Ampel terpaksa membeli dari depot air isi ulang. Sarah (45) warga setempat sadar, bahwa air irigasi yang digunakan jauh dari kualitas standar air sehat, karena diirigasi tersebut pula, warga membuang hajat dan bercampur baur dengan binatang ternak. Namun karena tidak ada sumber air bersih lainnya, sampai detik ini warga masih menggunakannya. “Air bersih adalah kebutuhan utama kami , kami harap ada perhatian dari pemerintah untuk membantu� ungkapnya. Sarah menjelaskan, untuk memenuhi kebutuhan air bersih untuk minum dan memasak, dia harus membeli air di depot isi ulang dua hari sekali, tentu hal ini dirasakan berat olehnya begitu juga dengan warga lainnya, karena pekerjaan warga di kampung Ampel tersebut rata-rata hanyalah petani penggarap lahan yang tidak berpenghasilan tetap. Kesulitan air bersih disebabkan air sumur tidak bisa digunakan lagi, karena air tanah di Kampung Ampel terasa pahit dan payau.

| No. 05 / Agustus 2010


Berita Demokrasi

|Beranda Ketika digunakan untuk mencuci pakaian dengan sabun sekalipun tidak mengeluarkan busa. Tajudin (50) Ketua RT 02/06 mengatakan, Pemerintah sudah pernah memberikan bantuan pembuatan sumur melalui program P2KP, namun hasilnya tidak maksimal, karena tetap saja airnya tidak bisa dikonsumsi terkait dengan kualitasnya yang buruk, “Jika air tanah kami tetap tidak bisa digunakan, kami membutuhkan solusi lain dari Pemerintah Daerah” pintanya. Kesulitan air bersih tersebut juga dirasakan warga Kampung Sukamantri RT 01/09 dan Kampung Pasir Ipis RT 03/09. “Inilah fakta yang terjadi, kurang lebih 2000 orang warga dan 700 kepala keluarga di Desa Gembong ini masih mengalami kesulitan mendapatkan air bersih” kata Sarda Syarif, Kepala Desa Gembong. Sarda mengharapkan adanya perhatian khusus dari Pemkab Tangerang untuk mengatasi permasalahan tersebut.“Jika sumur saja airnya tidak bisa digunakan, barangkali pembuatan sumur artesis bisa menjadi salah satu solusi” tambahnya. Namun yang dibutuhkan warga saat ini adalah tindakan cepat dari Pemkab Tangerang, jika program mengatasi krisis air bersih di Desa Gembong tersebut masih terkendala karena belum adanya program anggaran, paling tidak ada upaya lain sehingga air irigasi yang digunakan warga saat ini layak digunakan. Menurut Sarda, Pemerintah Desa Gembong tidak bisa berbuat banyak, karena terkendala oleh keterbatasan sumber daya, sehingga perhatian khusus dari Pemkab Tangerang sangat dinantikan. *******

Ditempat lain krisis air bersih juga dialami oleh warga RT 003/003 Desa Cangkudu, Balaraja. 80 persen sumur tanah warga di RT 003/003 airnya sudah tidak bisa digunakan lagi. Saeful (45) Ketua RT 003/003, Cangkudu, Balaraja, menjelaskan, sumur tanah di lingkungan RT-nya diindikasikan tercemar, kejadian tersebut bermula sejak hadirnya industri di lingkungannya. Diperkirakan masalah ini sudah berlangsung sejak tahun 2005. Kesulitan mendapatkan air bersih berawal dari semakin berkurangnya debit air bawah tanah, sehingga warga harus menggunakan mesin jet pump, namun kemudian air yang keluarpun tidak bisa digunakan, ”Air berwarna kuning, sabun tidak bisa berbusa, jangankan untuk minum, untuk mencuci dan mandi pun tidak bisa,“ kata Saeful. Kejadian tersebut ditenggarai akibat hadirnya beberapa industri di wilayah tersebut, Saeful menduga air sumur warga di lingkungan RT 003/003 diindikasikan tercemar oleh limbah industri. Meski sampai saat ini, pihaknya belum memastikan jenis limbah apa yang ada dalam kandungan air tersebut karena sampai saat ini masih menunggu pemeriksaan laboratorium. Bahkan ia menunjukkan beberapa sampel air sumur yang dikemas dalam botol-botol plastik yang sudah didiamkan selama sebulan untuk

| No. 05 / Agustus 2010

Saeful (45) Ketua RT 003/003, Cangkudu, Balaraja, menjelaskan, sumur tanah di lingkungan RT-nya di indikasikan tercemar, kejadian tersebut bermula sejak hadirnya industri di lingkungannya

mengetahui kemungkinan air tersebut tercemar. Dan kelihatan dari lima botol air yang dijadikan sampel pengujian itu tiga diantaranya sudah berwarna kuning karena endapan yang terkandung dalam air. Hal ini dia dilakukan sebagai hasil kerjasama dengan Ormas Fortuna. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, warga terpaksa membeli dari sumur warga yang airnya masih bisa digunakan. Warga harus rela menyisihkan anggaran hingga Rp 85.000/bulan untuk kebutuhan memasak, mencuci, dan mandi. Sedangkan untuk kebutuhan air minum, warga harus membeli dari depot isi ulang. Warga sudah berupaya untuk mengajukan dibuatkan sumur artesis ke pihak desa, namun sampai saat ini belum ada realisasi. Alternatif lain yang dilakukan warga adalah dengan melakukan pengajuan penyaluran air dari PDAM karena kenyataaannya diwilayah tersebut sudah dilalui oleh pipa PDAM. “kami sudah pernah mendaftar ke PDAM bahkan semenjak 6 bulan yang lalu, namun kami harus menunggu hingga 1 tahun untuk mendapatkan saluran air dari PDAM” kata Saeful lagi Fahruroji, Ketua Ormas Fortuna 49 Cangkudu mengatakan, jika memang terbukti sumur warga yang ada di lingkungannya tersebut diakibatkan oleh pencemaran, maka dia berharap Pemkab Tangerang bersikap tegas terhadap pelaku pencemaran. “Pemerintah harus bersikap tegas menindak pelaku pencemaran sesuai dengan UU 32/2009”. Ungkapnya Tindakan itu diharapkan akan memberikan efek jera teradap industri yang tidak ramah lingkungan, karena menurut Fahruroji, masih banyak industri yang dalam melakukan aktivitasnya tidak memikirkan aspek keberlanjutan lingkungan hidup, sehingga efeknya merugikan warga sekitar industri tersebut. Akibat krisis air bersih, warga berharap pihak PDAM segera bisa melayani kebutuhan air bersih mereka, karena saat ini warga merasa berat secara ekonomis dalam memenuhi kebutuhan air bersih. “saat ini, warga yang tidak menyalur air langsung dari rumah tetangga, mereka membeli Rp. 500/derigen” pungkas Saeful.

Berita Demokrasi | 5


Berita Demokrasi

|Beranda

Dibelahan utara Kabupaten Tangerang, Krisis air bersihpun melanda 8 Desa di Kecamatan Kronjo, 45.995 jiwa kesulitan mendapatkan akses air bersih. Sakuni (35), staf bidang perekonomian Kecamatan Kronjo menjelaskan, krisis air yang dialami oleh warga Kecamatan Kronjo tersebut sudah terjadi lama, menurut Sakuni yang warga asli Kronjo, sejak ia masih kecil krisis air tersebut sudah terjadi. Lebih lanjut Sakuni mengatakan, 8 desa yang mengalami krisis air bersih di Kecamatan Kronjo diantaranya Kronjo, Pagedangan Udik, Pagedangan Ilir, Muncung, Pasilian, Bakung, Pasir dan Cirumpak. Kondisi krisis air bersih di 8 desa tersebut sangat memprihatinkan, namun sampai saat ini belum ada upaya serius untuk menanggulanginya, PDAM yang diharapkan bisa memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat, hanya baru bisa menjangkau 3 desa saja, yaitu Kronjo, Pagedangan Ilir dan Pagedangan Udik. Air di delapan desa tersebut terasa payau akibat intrusi air laut, “Rusaknya pesisir pantai utara salah satu penyebab terjadinya krisis air di wilayah kronjo ini’ katanya. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, warga di delapan desa tersebut mengandalkan pasokan air hujan, warga membuat bakbak besar untuk menampung air hujan, seperti yang dilakukan Hj Aminah, warga Desa Muncung, “Saya menggunakan air hujan untuk memasak dan mandi” katanya Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan air minum, warga harus membeli air isi ulang dengan harga 3.000/gallon, hal tersebut tentunya menambah beban perekonomian bagi masyarakat yang tidak mampu, seperti yang disampaikan Amin (60) yang pekerjaannya hanya buruh tani, “Saya terkadang harus ngutang ke warung karena penghasilan saya yang pas-pasan” kata Amin Berbagai cara dilakukan pemerintah untuk dapat memenuhi kebutuhan air bersih warga Kecamatan Kronjo, salahsatunya adalah pembuatan sumur artesis didesa Muncung, namun hal itupun tidak bisa memberikan hasil maksimal, karena air yang dihasilkan tetap saja payau, “Ada dua sumur artesis di Desa Muncung ini, namun airnya tetap saja tidak bisa digunakan” terang Arif Rahman, Kaur Umum Desa Muncung Arif menjelaskan, kebutuhan air bersih di Desa Muncung menjadi prioritas utama, pihak desa sudah sering mengusulkan berbagai ajuan program, salah satunya adalah suplay air bersih langsung melalui tangki-tangki mobil oleh pihak Pemkab Tangerang, namun belum ada realisasinya. “Saya pikir itu solusi jangka pendek, karena warga selama ini harus membeli air bersih tersebut dari depot isi ulang” terangnya Lanjut Arif, kondisi perekonomian masyarakat di desanya masih banyak warga yang tergolong miskin, sehingga jika untuk memenuhi kebutuhan air bersih saja harus membeli, bagaimana memenuhi kebutuhan hidup yang lainnya. Oleh karena itu, dia

6 | Berita Demokrasi

Photo: eby190205.blogspot.com

*****

mengharapkan ada perhatian serius dari Pemkab Tangerang untuk mengatasi krisis air di desanya.“Kami harap Pemkab Tangerang memiliki program terpadu untuk mengatasi masalah krisis air bersih ini” Pungkas Arif ******* Kesulitan air bersih itu juga dirasakan oleh masyarakat kampung Cidang Desa Kresek Kabupaten Tangerang. Satu keluarga harus merogoh koceknya hingga Rp 12.000/hari untuk membeli air bersih. Menurut Kasiyah, seorang ibu rumah tangga yang tinggal didaerah tersebut, kesulitan air bersih dikarenakan sumurnya tidak bisa digunakan karena airnya terasa payau. Ibu rumah tangga yang penghasilannya hanya Rp. 20.000 perhari tersebut, semakin merasa berat untuk dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga, karena penghasilannya habis untuk membeli kebutuhan air bersih. Ironisnya, air tersebut hanya untuk mandi dan cuci. “Delapan dirigen air yang dibeli dengan seharga 12000 rupiah tersebut hanya dipergunakan untuk mandi dan mencuci saja” katanya. Sedangkan untuk memasak, ia harus kembali, merogoh koceknya sebesar 9000 rupiah untuk tiga pikul air. Hal senada juga diungkapkan oleh Hindun, oleh seorang ibu rumah tangga yang kondisi perekonomiannya lebih parah dari Kasiyah. Hindun yang tinggal dirumah yang hanya berbalutkan bilik dan bambu harus rela mencuci pakaian disungai dimana juga tempat ia mandi. Di Sungai tersebut itu pula, Hindun mencuci pakaian, beras, lauk pauk, dan sayur mayur. Hal itu dikarenakan ketidakmampuan ia dan suaminya dalam memenuhi kebutuhan air bersih. “Kami tidak memiliki uang untuk membeli air, sehingga untuk memenuhi kebutuhan air, terpaksa kami menggunakan air sungai ini” ucap Hindun Dengan kondisi yang dialaminya tersebut, Hindun berharap ada perhatian khusus dari Pemkab Tangerang, “Saya harap Pemerintah bersikap serius memperhatikan nasib kami yang kekurangan air bersih ini,” tuturnya.

| No. 05 / Agustus 2010


|Beranda

Dari pantauan Berita Demokrasi, di Kampung tersebut masih ada sumur yang airnya layak di konsumsi, salah satunya adalah sumur yang dimiliki oleh Mulkat. Namun, karena kondisi perekonomian keluarganya yang pas-pasan, Mulkat terpaksa mengkomersilkan air sumur tersebut kepada warga. “Kalau kondisi perekonomian saya tidak sesulit saat ini, saya tidak akan mengkormersilkan air sumur saya” paparnya. **** Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD)Kabupaten Tangerang sebagai badan yang membidangi lingkungan hidup harus bekerja ekstra dalam melakukan pengawasan dan tindakan preventif serta konservatif terhadap degradasi kualitas lingkungan hidup, salah satu upaya mencegah terjadinya krisis air adalah dengan melakukan pemantauan debit air bawah tanah. Saat ini, BLHD Kabupaten Tangerang sudah memiliki 14 titik sumur pantau di Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Sumur pantau ini memberikan informasi tentang aktivitas penggunaan air bawah tanah dengan menggunakan sistem komputerisasi. Ir. Herry Herliani Iskandar, Kepala Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan mengatakan, BLHD hanya sebatas melakukan pengawasan terhadap aktivitas penggunaan air bawah tanah, namun yang memiliki kemampuan menganalisis dan memberikan rekomendasi hasil analisis adalah bagian pertambangan di Dinas Perindustrian. “Kami hanya memantau saja, hasil pantauan itu kami serahkan ke bagian pertambangan” katanya Sementara itu, salah satu sumber kami di BLHD mengungkapkan,

| No. 05 / Agustus 2010

Berita Demokrasi

bahwa fakta Kabupaten Tangerang mengalami krisis air bersih akibat warisan kebijakan yang tidak pro lingkungan hidup, ia mencontohkan proyek pembukaan tambak udang yang terjadi puluhan tahun yang lalu di pesisir Pantura, mengakibatkan rusaknya kawasan pesisir pantai tersebut, sehingga saat ini kawasan hutan mangrove disana, sudah semakin menipis, hal ini yang mengakibatkan terjadinya intrusi air laut. Selain itu, eksploitasi air bawah tanah secara massif oleh industri dan penduduk membuat cadangan air bawah tanah semakin menipis, ditambah pula oleh masih banyaknya industri yang tidak ramah lingkungan yang membuang limbah sembarangan, jika hal tersebut terus dibiarkan, maka masyarakat Kabupaten Tangerang akan semakin kesulitan memperoleh air bersih akibat intrusi air laut dan tercemar. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah harus segera membuat kebijakan yang melibatkan multi stakeholder, karena mengatasi persoalan air bersih merupakan tanggung jawab semua elemen, termasuk masyarakat sebagai konsumen. Hal tersebut diungkapkan Romly Revolvere dari Komite Komunitas Tangerang, menurut Romly, persoalan krisis air bersih tidak juga terlepas dari perilaku manusia yang secara massif mengeksploitasi sumber daya alam tersebut namun juga mencemarinya, Romly memberikan contoh tentang kasus tercemarnya sungai Cisadane, Cimanceuri dan Cirarab oleh limbah Domestik dan Industri, padahal air sungai tersebut digunakan oleh masyarakat di Pantura untuk pertanian. “Semua stakeholder harus bahu membahu, bekerjasama dan membuat program terpadu untuk mengatasi degradasi kualitas lingkungan di Kabupaten Tangerang ini” paparnya

Berita Demokrasi | 7


|Beranda

Sementara itu Sekjend Sarekat Hijau Indonesia, Koesnadi Wirasapoetra mengkritik pemerintah yang gagal dalam memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat. "Krisis air bersih adalah salah satu dampak kegagalan pembangunan yang diciptakan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pasar global" ujarnya. Menurut Koesnadi, Saat ini kondisi Sistem Manajemen Air di Indonesia semakin mengkhawatirkan, dari data yang ada menunjukan ada 89 sistem managemen air sungai tahun 1984, tahun 1992 terdapat 22 diantaranya dalam kondisi krisis, tahun 1998 menjadi 59 sistem ini krisis. Tahun 2010 jumlah ini sudah mencapai angka 70an sistem manajemen air bersih. Sistem ini termasuk Daerah Airan Sungai (DAS). Sementara kondisi di Tangerang kondisi sungai-sungai yang tidak dapat menopang kehidupan masyarakat baik untuk air bersih, mandi cuci kakus menjadi beban pemerintah dan rakyat Tangerang. Ini bukti ketidak mampuan Pemerintah melindungi rakyat dari persediaan air bersih. “Sampai akhir tahun 2020, Indonesia akan banyak kehilangan sumber-sumber air bersih, dampaknya bukan saja pada krisis air, tetapi akan menimbulkan dampak wabah penyakit yang cukup serius bagi rakyat, karena kurangnya pasokan air bersih untuk kehidupan sehari-hari, begitu juga dalam melakukan budidaya pertanian” pungkasnya ***** Dilema krisis air bersih di Kabupaten Tangerang seharusnya dapat dijawab dengan kehadiran PDAM Tirta Kerta Raharja,

8 | Berita Demokrasi

Berita Demokrasi

namun dalam faktanya perusahaan daerah yang ada sejak tahun 1923 itu baru bisa melayani 15 persen dari total kebutuhan masyarakat. Berdasarkan informasi yang di himpun Berita Demokrasi dari berbagai sumber, PDAM Tirta Kerta Raharja baru dapat melayani kebutuhan masyarakat Kabupaten Tangerang sebanyak 15 persen, 80 persen lainnya dinikmati oleh masyarakat Kota Tangerang dan masyarakat DKI Jakarta melalui PAM JAYA. Direktur Utama PDAM TKR Maryoso, seperti diberitakan harian Tangerang Ekspres mengatakan bahwa pihaknya sudah berupaya maksimal untuk memenuhi kebutuhan air di Kabupaten Tangerang, namun yang menjadi kendala utama adalah ketersediaan air baku di wilayah kabupaten Tangerang seperti di bagian Barat maupun bagian utara. “Kita akui memang penyediaan air bersih di Kabupaten Tangerang belum maksimal, itu terjadi akibat minimnya sumber air yang ada. Bahkan sungai Cidurian maupun Cisadane saat ini sudah mulai berkurang debit airnya,” ungkapnya. Namun alasan tersebut terkesan tidak rasional, karena perusahaan tersebut seharusnya memprioritaskan pelayanan untuk masyarakat Kabupaten Tangerang. “Ini adalah implikasi ketika air menjadi komoditi yang dinilai dari aspek nilai ekonomis, sehingga logika ekonomi terjadi, PDAM hanya mengejar sisi praktis dari pada meningkatkan pelayanan publik padahal air adalah barang publik yang harus bisa diakses semua orang ” ungkap Muhammad Ishlah, Manajer Kampanye Air Eksekutif Nasional WALHI

| No. 05 / Agustus 2010


Berita Demokrasi

|Beranda Dalam perspektif Ishlah, Air Bersih adalah bagian dari Hak Asasi Manusia. Sehingga pemerintah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar warga tersebut, “Hak atas air adalah hak asasi manusia, sehingga kita harus menempatkan air sebagai barang yang dapat diakses oleh publik” ungkapnya

Minah:

Mengalir Air Mata Karena Tidak Ada Mata Air

PDAM TKR juga diharapkan tidak hanya mengejar keuntungan semata dengan menjual air ke pihak di luar wilayah Kabupaten Tangerang, “saya curiga, PDAM TKR hanya mengejar keuntungan semata, tidak mau repot, sehingga mereka lebih memilih cara instan dengan menjual air ke warga Kota Tangerang dan DKI daripada masyarakatnya sendiri” tegas Ishlah Ishlah juga mengatakan, pada prinsipnya tidak alasan PDAM TKR merugi, karena segmen pasar dan konsumennya sudah tersedia, sehingga masyarakat perlu waspada terhadap ekses laporan keuangan PDAM. “Laporan meruginya PDAM biasanya dijadikan alasan untuk melakukan privatisasi dan kenaikan tarif air,”katanya Oleh karena itu, lanjut Ishlah. Perlu dilakukan audit secara menyeluruh terhadap PDAM TKR untuk saat ini dan sebelumnya, “Harus ada alasan rasional kenapa PDAM TKR lebih memilih mensuplay air ke Kota Tangerang dan DKI” pungkasnya. Tidak hanya masyarakat yang geram dengan fakta ini, Amran Arifin Ketua DPRD Kabupaten Tangerang turut angkat bicara, menurutnya, PDAM TKR dibentuk Pemkab Tangerang untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga Kabupaten Tangerang, bukan untuk masyarakat di daerah lain, kecuali kebutuhan masyarakat Kabupaten sudah tercukupi. "Kami akan minta penjelasan seputar pelayanan kepada masyarakat, saat ini banyak pengaduan PDAM tidak maksimal dalam memberikan pelayanan kepada warga terutama di daerahdaerah yang sangat membutuhkan," tukasnya seperti dikutip harian Tangerang Ekspres. (OL, RR, FZ, DA)

Siapa yang tidak ingin hidup subur dan makmur? Semua orang tentu menginginkannya. Namun, terkadang kenyataan berkata lain, kemiskinan mendera sepanjang masa. Begitulah nasib yang dialami Minah (55) dan Amin (60), pasangan suami-istri yang tinggal di Desa Muncung, Kronjo ini diusia yang telah senja, mereka masih harus bergumul dengan tantangan kehidupan yang semakin berat. “Suami saya hanya buruh tani, sekarang ini sedang nanam timun suri, tapi gagal karena banjir” kata Minah. Minah dan Amin tinggal disebuah rumah berdinding bambu dan beratap rumbia, kondisi rumah itu pun sudah sangat memprihatinkan, dindingnya sudah lapuk dan atapnya sudah bocor, sehingga rawan roboh jika diterjang angin kencang. “Jika hujan turun, rumah saya banjir karena atapnya sudah bocor” tutur minah lagi Hidup Aminah dan Amin semakin terasa berat dengan krisis air bersih yang terjadi di desa tersebut, karena untuk memenuhi kebutuhan air bersih untuk minum, Aminah pun harus membeli dari depot isi ulang. “ya mau gimana lagi, untuk air minum terpaksa harus beli” keluh Minah Karena kondisi itulah, Nawiyah (20) anak kedua pasangan ini 3 bulan yang lalu memilih bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW). Minah dan Amin sendiri tidak tahu persis di negara mana anaknya tersebut bekerja.“Anak saya cuma ngomong, doain supaya saya baikbaik saja” ucap Minah. Hidup yang serba kekurangan, membuat keluarga ini terkadang terpaksa berhutang untuk bisa memperoleh air bersih untuk keperluan minum. “Jika kebetulan tidak punya uang, saya terpaksa harus ngutang untuk mendapatkan air bersih” ucap Aminah Kesulitan ekonomi yang ditambah dengan kesulitan mendapat air bersih membuat Minah sering berdoa dengan bercucuran air mata, dia berharap, ada perhatian khusus dari pemerintah untuk membantu warga Desa Muncung agar dapat mengakses air bersih yang layak untuk di minum.“Mudah-mudahan, ada yang mau peduli dengan kondisi kami ini” pungkasnya. (PR, FZ)

| No. 05 / Agustus 2010

Berita Demokrasi | 9


Berita Demokrasi

|Beranda

PDAM Tirta Kerta Raharja

Photo: fotokita.net

Air Mengalir Hingga Jakarta

Kritik tajam kini tengah tertuju kepada PDAM Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang . DPRD Kabupaten Tangerang pun berjanji secepatnya memanggil Direksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kerta Raharja (TKR) tersebut. Panggilan ini terkait tidak maksimalnya perusahaan milik Pemkab Tangerang itu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Tangerang. Perusahan plat merah di bawah naungan Pemkab Tangerang itu baru memprioritaskan pelayanan bagi masyarakat yang tinggal di Kota Tangerang dan sebagian warga di Jakarta Barat. Ironisnya sebagian besar masyarakat Kabupaten Tangerang belum menikmati air bersih dari hasil pengolahan perusahaan yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Tangerang ini. "Kita akui memang penyediaan air bersih di Kabupaten Tangerang belum maksimal, itu terjadi akibat mimimnya sumber air yang ada. Bahkan sungai Cidurian maupun Cisadane saat ini sudah mulai berkurang debit airnya," ungkap Maryoso, Direktur Utama PDAM TKR seperti dikutip dari harian Tangerang Ekspres Ia menambahkan, pemenuhan air bersih di Kabupaten Tangerang saat ini baru sekitar 15 persen dari total kebutuhan. Saat ini PDAM TKR terus mengembangkan instalasinya di wilayah Cisauk, yang dibangun untuk melayani sekitar 5000 pelanggan dengan kapasitas 50 liter pedetik. Pada kesempatan yang berbeda Amran Arifin, Ketua DPRD Kabupaten Tangerang memberikan pendapat, "Kami akan minta penjelasan seputar pelayanan kepada masyarakat. Saat ini banyak pengaduan PDAM tidak maksimal dalam memberikan

10 | Berita Demokrasi

pelayanan kepada warga terutama di daerah-daerah yang sangat membutuhkan," Menurut Amran, perusahaan daerah dibentuk oleh pemerintah tidak lain untuk mensejahterakan rakyatnya. Begitu juga dengan PDAM yang dibentuk Pemkab Tangerang untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi warga di Kabupaten Tangerang, bukan untuk kebutuhan masyarakat di daerah lain, kecuali jika masyarakat Kabupaten sudah tidak lagi membutuhkan. "Perusahaan daerah harus dijalankan oleh orang-orang yang profesional di bidangnya masing-masing, selain untuk mencari laba bagi pendapatan asli daerah, juga tujuan utamanya mensejahterakan rakyat. Jika pelayanannya tidak maksimal, tentu masyarakat yang dirugikan," tegasnya Krisis air bersih di Kabupaten Tangerang dikeluhkan masyarakat, terutama masyarakat di kawasan barat dan utara Tangerang. Seperti hasil pantauan Berita Demokrasi, di wilayah Kecamatan Balaraja ribuan warga tidak bisa menggunakan air bawah tanah karena diindikasikan tercemar dan menjadi payau akibat intrusi air laut, sehingga untuk memenuhi kebutuhan air bersih, warga masih menggunakan air sungai. Sementara, di Kecamatan Kronjo Tangerang, 45.995 warga kesulitan air bersih, air bawah tanah di wilayah tersebut tidak bisa digunakan akibat intrusi air laut, sehingga 8 dari 10 desa di Kecamatan Kronjo tersebut menderita krisis air bersih, sedangkan PDAM hanya baru bisa melayani 3 desa, yaitu Pagedangan Ilir, Pagedangan Udik dan Kronjo. Saat ini, warga sangat mengharapkan di wilayahnya dapat

| No. 05 / Agustus 2010


|Beranda

Berita Demokrasi

dilayani aliran air bersih dari PDAM, karena warga sangat keberatan jika setiap hari harus membeli untuk keperluan minum, mandi dan mencuci. “Saya tidak tahu, kenapa PDAM belum bisa melayani kebutuhan air bersih di wilayah kecamatan Kronjo” kata Sakuni, Staf Kecamatan Kronjo Sementara itu, Arif Rahman, Kaur Umum Desa Muncung mengharapkan PDAM melakukan inovasi pelayanan air bersih untuk warga di Desa Muncung, menurutnya air bersih adalah kebutuhan pokok warga di desa tersebut karena air bawah tanah tidak bisa digunakan akibat intrusi air laut. “Jika sekarang belum ada saluran pipa PDAM yang sampai ke Desa Muncung, kami mengharapkan PDAM bisa memberikan pelayanan dalam bentuk lain, misalnya dengan sistem curah” tuturnya Menurut informasi yang Berita Demokrasi himpun, PDAM Tirta Kerta Raharja saat ini melayani kebutuhan air minum warga Jakarta, salah satunya dengan model pelayanan sistem curah. Selain itu, 30 ribu warga yang ingin mendapatkan pelayanan air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja (PDAM TKR) masih harus masuk dalam daftar tunggu. Keluhan warga yang mengalami krisis air bersih juga disampaikan Saeful, warga Desa Cangkudu, Balaraja. Menurut Saeful, warganya sudah mendaftar ke PDAM Tirta Kerta Raharja 6 bulan yang lalu, namun warga mendapat jawaban harus menunggu hingga 1 tahun untuk dapat menikmati pelayanan tersebut. “Kami sudah mendaftar ke PDAM 6 bulan yang lalu, dan katanya harus menunggu 1 tahun baru bisa mendapatkan pelayanan” kata Saeful. Saeful juga merasa heran, karena tidak mendapat informasi kenapa harus menunggu sampai 1 tahun, padahal di wilayahnya sudah dilewati jalur PDAM sejak lama. “ di depan rumah saya sudah ada pipa PDAM, tapi kami belum bisa menikmati aliran air dari PDAM” katanya Terkait permasalahan tersebut, DPRD Kabupaten Tangerang akan memanggil Direksi PDAM Tirta Kerta Raharja. Seperti diberitakan harian Tangerang Ekspres, PDAM TKR saat ini masih memberikan alasan tidak adanya air baku, itu alasan yang tidak profesional. Karena kata Amran Arifin, Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Sungai Cisadane dan Cidurian belum dimanfaatkan secara maksimal. Selain itu, di wilayah Pantura yang dilintasi aliran sungai Cisadane yang debit airnya tidak pernah surut, masih saja masyarakat mengeluh tidak dilayani PDAM. Ia menambahkan, selama ini memang PDAM TKR terlihat lebih mementingkan pelayananan pelanggan di luar wilayah Kabupaten Tangerang. “Bila perlu kita bentuk panitia khusus (Pansus) untuk melakukan audit kinerja PDAM TKR ini. Kita akan dorong agar pelayanan PDAM TKR lebih dikedepankan untuk masyarakat Kabupaten Tangerang, bukan untuk yang lain," tegasnya. Ditempat yang berbeda, Muhamad Ishlah selaku Manager

| No. 05 / Agustus 2010

Kampanye Air Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menilai, krisis air bersih yang dialami masyarakat kabupaten Tangerang karena pihak PDAM Tirta Kerta Raharja yang lebih mementingkan pelayanan terhadap masyarakat Kota Tangerang dan DKI Jakarta adalah ekses dari perlakuan air yang dinilai dari aspek ekonomi semata, sehingga berakibat pada kecenderungan pelayanan yang tidak profesional. “PDAM TKR hanya mengejar keuntungan sesaat, sehingga tidak mau repot dengan membangun instalasi baru untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Tangerang,” katanya. Islah kemudian melanjutkan, hal tersebut terjadi karena implikasi dijadikannya air sebagai komoditi, sehingga yang mendapat pelayanan adalah kelompok yang dapat membayar lebih, seharusnya air adalah barang publik yang dapat dinikmati oleh semua orang. “Air adalah bagian dari Hak Asasi Manusia, sehingga siapapun harus bisa mendapatkan akses mendapatkan pelayanan dari pemerintah, dalam hal ini melalui PDAM” katanya Islah juga mendesak agar dilakukan audit menyeluruh terhadap PDAM TKR untuk mengetahui alasan kenapa PDAM TKR lebih mengutamakan pelayanan terhadap masyarakat Kota Tangerang dan DKI Jakarta disaat masyarakat Kabupaten tangerang sendiri masih kekurangan air bersih. “Audit yang dilakukan adalah audit saat ini dan sebelumnya,” tandasnya. Ketika ditanya tentang hasil Audit terhadap PDAM TKR yang pernah mengalami kerugian di tahun 2004 hingga masih memiliki hutang sebesar Rp 415 miliar lebih, Islah juga menambahkan, tidak ada ada alasan PDAM mengalami kerugian, karena segmen pasar yang membutuhkan air bersih sudah jelas, sehingga jika ada audit yang mengatakan PDAM merugi, itu patut di curigai. “Pada prinsipnya, PDAM tidak akan merugi, karena segmen pasar dan konsumennya sudah jelas” pungkasnya. (Ol, RR, FZ)

“Kami sudah mendaftar ke PDAM 6 bulan yang lalu, dan katanya harus menunggu 1 tahun baru bisa mendapatkan pelayanan” kata Saeful.

Berita Demokrasi | 11


Berita Demokrasi

|Catatan Perjalanan

Desa Muncung:

Ketika Air Seperti Emas

Krisis air bersih yang dialami warga desa Muncung Kecamatan Kronjo sudah terjadi puluhan tahun, maka tak heran, jika desa di ujung utara Kabupaten Tangerang tersebut merindukan perhatian khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang.

pendapatan petani. Disamping itu juga berpengaruh terhadap kebutuhan sehari- hari warga untuk masak, minum, mencuci dan mandi. Sehingga kondisi ini semakin menyempurnakan penderitaan warga desa Muncung. Alhasil Kelangkaan air bersih berdampak langsung menganggu kebutuhan dasar warga Desa Muncung yang seharusnya mendapatkan jaminan dari pemerintah untuk dipenuhi.

Hamparan sawah terbentang disepanjang kiri kanan jalan ketika tim Berita Demokrasi akan memasuki Desa Muncung dengan perjalanan yang ditempuh kurang lebih 10 menit dari pusat pemerintahan Kecamatan Kronjo. Saat sampai di Desa Muncung, tim reporter disambut oleh Arif Rahman seorang warga yang bekerja dikantor Pemerintahan Desa Muncung yang sebelumnya sudah dihubungi dan akan memandu untuk melakukan wawancara dengan warga, sekaligus hunting di lokasi yang relevan untuk keperluan Pemberitaan Bulletin Berita Demokrasi.

Lebih lanjut Arif Rahman menjelaskan, ditengah kenyataan belum adanya pembangunan saluran air minum dari PDAM. sudah banyak upaya pemerintah untuk menanggulangi permasalahan kelangkaan air bersih ini, diantaranya pemerintah sudah menganggarkan biaya untuk pembangunan sumber air dengan membangun dua sumur artesis di Desa Muncung tersebut, namun tetap saja tidak bisa mengatasi masalah kualitas air yang payau akibat intrusi air laut, “Setidaknya program tersebut sudah berjalan sejak tahun 2008 sampai 2009,” Katanya.

Arif Rahman memaparkan, bahwa langkanya air bersih akibat intrusi air laut sangat mempengaruhi kehidupan perekonomian warga Desa Muncung yang tergantung pada pertanian apalagi mengingat rata-rata mereka hanyalah petani penggarap karena sebagian besar tanah sudah dimiliki oleh perusahaan atau individu yang tinggal di luar Desa Muncung bahkan banyak yang berasal dari Jakarta. Dengan suatu sistem kerja bagi hasil yang bervariasi. Praktis kondisi langkanya air yang layak untuk pertanian berdampak pada hasil produksi pertanian dan tentu juga

Ironisnya program tersebut bisa berjalan selama dua tahun padahal pada tahun pertama saja sudah bisa disimpulkan bahwa penganggaran biaya membangun sumur artesis belum mengatasi permasalahan, ”percuma saja kalau toh pada akhirnya air yang dihasilkan tidak bisa dipakai, kalau mau dipaksakan juga paling hanya bisa untuk mencuci, tapi bukan untuk mencuci pakaian, karena pakaian bisa lapuk dan karatan”. tandas Arif Rahman lagi. “Tapi mau gimana lagi”, ucapnya pasrah. “pada akhirnya kami mau tidak mau mesti menyisihkan sebagian dari penghasilan kami untuk menutupi kekurangan air bersih ini dengan membeli

12 | Berita Demokrasi

| No. 05 / Agustus 2010


|Catatan Perjalanan

Berita Demokrasi

air gallon paling tidak tiga hari sekali tapi hanya untuk minum saja atau dengan membeli air dari bak-bak tadah hujan yang berasal dari inisiatif warga tertentu untuk membuatnya, berfungsi sebagai stok air yang tentunya ditampung ketika hujan, jadi kalau mau bisnis air gallon prospeknya cukup cerah disini�, sambungnya lagi sambil berseloroh. Kalau mau dilihat dari upaya warga dan pemerintah melalui mekanisme Musrenbang saja misalnya, pada Musrenbang ditingkat kecamatan tahun 2010 lebih banyak diprioritaskan pembahasannya soal bidang pendidikan, kesehatan dan jalan lingkungan. Sementara dalam hal kebutuhan air bersih tidak begitu mendapat perhatian yang cukup. “Sebenarnya sudah ada pengajuan yang setidaknya dipandang bisa mengurangi beban warga dengan pengadaan pasokan air melalui truk-truk tanki. namun sampai saat ini belum diketahui apakah pengajuan tersebut bisa disetujui pada Musrenbang tingkat kabupaten atau tidak?� katanya. Namun dari perkembangan dialog dengan Arif Rahman, ditemukan suatu fakta yang menarik ditengah kondisi yang memprihatinkan tersebut. Ternyata selama ini warga masih cukup tertolong dengan keberadaan kolam penampungan yang berada ditengah-tengah desa. Kolam penampungan itu kemudian berfungsi sebagai cadangan air untuk kebutuhan warga. Karena merasa tidak cukup puas dengan memberi informasi lisan saja, kemudian Arif Rahman mengajak tim reporter Berita Demokrasi untuk langsung melihat langsung ke lokasi. Ketika sampai dilokasi sangat terasa denyut kehidupan dari warga terhadap air. Seolah menemukan semacam benteng pertahanan lapis terakhir yang berfungsi sebagai pengaman kebutuhan warga terhadap air. Betapa tidak karena kalau tidak ada kolam penampungan tersebut tentu tidak akan ada lagi harapan. Posisi kolam tersebut berada di lahan seluas kurang lebih 15x15 meter persegi dengan kedalaman yang cukup fantastis sekitar 40 meter ke bawah tanah. Kolam penampungan tersebut terletak ditempat yang nampaknya mudah diakses oleh seluruh warga. Tim reporter seperti disuguhkan pemandangan yang mengharukan, karena tidak hanya orang dewasa saja yang berbondong-bondong datang ke kolam penampungan tersebut dengan membawa gerobak dorong serta bersusun dirijen diatasnya, akan tetapi juga anak-anak kecil yang seolah paham bahwa tidak ada perbedaan usia jika sudah menyangkut hasrat untuk bertahan hidup. Hal menarik lainnya adalah tanpa ada sistem pengaturan mereka melakukan kegiatan pengambilan air itu dengan tertib, tak ada yang berebut dan bersaing. Nampaknya alam telah mengajarkan kepada mereka bahwa persamaan nasib telah mendorong mereka untuk saling bahu membahu dan bersatu. Ajaibnya itu semua didapatkan dengan cuma-cuma. Mereka tidak membeli dan dengan demikian juga tidak menjualnya. Mereka rata rata mengambil air untuk kebutuhan empat hari yang digunakan untuk masak dan minum. Dari dialog dengan beberapa orang warga yang sedang mengambil air tersebut, didapatkan informasi

| No. 05 / Agustus 2010

bahwa air di kolam penampungan berasal dari air irigasi untuk sawah dari Kampung Kerebing yang mengalir melewati Kampung Gabral Klutuk sampai ke Kampung Kresek dan juga berasal dari aliran sungai Cisadane. Sebetulnya keberadaan kolam tersebut sudah cukup lama namun atas inisiatif oleh seorang tokoh masyarakat yang cukup disegani, sebut saja Haji Darma namanya, diperbaharui pada tahun 2004 dengan menggunakan dana PPK, selanjutnya Haji Darma menjadi pengelola kolam penampungan tersebut, sementara tanahnya sendiri adalah tanah hibah. Dalam pengelolaannya kolam penampungan berada dibawah naungan struktur pemerintahan desa. Sehingga semua keperluan menyangkut pengadaan air kolam penampungan tersebut agar tetap terjaga guna memenuhi kebutuhan warga, dilakukan melalui musyawarah dan gotong royong. Menariknya lagi tidak ada pembatasan yang diberlakukan terhadap warga dalam mengambil air. tambahan lagi air kolam tidak terasa payau, dan sama sekali tidak terpengaruh intrusi air laut. Sehingga tim reporter bisa mengajukan hipotesis, bahwa kolam penampungan yang berada didesa Muncung ini bisa menjadi model bagi desa-desa lain untuk mengatasi permasalahan kelangkaan air bersih. Dan satu hal yang nyaris terlupakan dari pengamatan tim reporter Berita Demokrasi bahwa kualitas air dari kolam penampungan bisa menjadi layak untuk dikonsumsi bukanlah sebuah peristiwa yang magis. Ternyata salah satu penyebabnya adalah keberadaan enceng gondok yang hampir menutupi seluruh permukaan kolam. Sehingga air kolam penampung relatif bisa diandalkan untuk diminum, karena fungsi dari enceng gondok bisa mengikat kotoran-kotaran yang mengakibatkan air kelihatan lebih jernih. Maka manfaat dan fungsi dari enceng gondok untuk menghasilkan air yang berkualitas akan dibahas secara khusus di kolom Iptek Berita Demokrasi. Adzan magrib berkumandang, langitpun mulai gelap, tim reporeter Berita Demokrasi kemudian berpamitan untuk pulang. ***(rr & jf).

Berita Demokrasi | 13


|Iptek

Berita Demokrasi

Eceng Gondok Pembersih Polutan Logam Berat

Harian Kompas memberitakan, Sungai Citarum serta Waduk Saguling dan Cirata di Kabupaten Bandung tercemar logam berat. Dalam daging ikan mas dan nila yang hidup di waduk tersebut ditemukan kandungan merkuri (Hg), tembaga (Cu), dan seng (Zn) dengan kadar yang cukup membahayakan. Logam berat itu diketahui terkonsentrasi di perut, lemak, dan daging ikan. Temuan ini diikuti dengan imbauan agar masyarakat berhatihati mengonsumsi ikan air tawar. Maklumlah, akumulasi logam berat di tubuh manusia, dalam jangka panjang, dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan, seperti penyakit minamata, bibir sumbing, kerusakan susunan saraf, dan cacat pada bayi. Aparat terkait mengaku bahwa mereka telah berupaya untuk mencegah pencemaran tersebut dengan berbagai cara. Secara garis besar sebenarnya ada dua cara yang bisa dilakukan untuk mencegah dan mengatasi pencemaran perairan oleh logam berat, yaitu cara kimia dan biologi. Cara kimia, antara lain dengan reaksi chelating, yaitu memberikan senyawa asam yang bisa mengikat logam berat sehingga terbentuk garam dan mengendap. Namun, cara ini mahal dan logam berat masih tetap berada di waduk meski dalam keadaan terikat. UNTUNGLAH ada penanggulangan secara biologi yang bisa menjadi alternatif terhadap mahalnya penanggulangan dengan cara kimia. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan eceng gondok (Eichornia crassipes). Eceng gondok selama ini lebih dikenal sebagai tanaman gulma alias hama. Padahal, eceng gondok sebenarnya punya kemampuan

14 | Berita Demokrasi

menyerap logam berat. Kemampuan ini telah diteliti di laboratorium Biokimia, Institut Pertanian Bogor, dengan hasil yang sangat luar biasa. Penelitian daya serap eceng gondok dilakukan terhadap besi (Fe) tahun 1999 dan timbal (Pb) pada tahun 2000. Eceng gondok terbukti mampu menurunkan kadar polutan Pb dan Fe. Oleh karena itu, diyakini eceng gondok juga mampu menurunkan kadar polutan Hg, Zn, dan Cu yang mencemari Waduk Saguling dan Cirata. Sebab, secara struktur kimia, atom Hg, Zn, dan Cu termasuk dalam golongan logam berat bersama Pb dan Fe. SELAIN dapat menyerap logam berat, eceng gondok dilaporkan juga mampu menyerap residu pestisida. Dari hasil penelitianpenelitian itu dapat disimpulkan ternyata eceng gondok tidaklah sia-sia dicipta oleh Tuhan Yang Maha Esa, apalagi sebagai pengganggu manusia. Eceng gondok dapat dinyatakan sebagai pembersih alami perairan waduk atau danau terhadap polutan, baik logam berat maupun pestisida atau yang lain. MEMANG dilaporkan eceng gondok dapat tumbuh sangat cepat pada danau maupun waduk sehingga dalam waktu yang singkat dapat mengurangi oksigen perairan, mengurangi fitoplankton dan zooplankton serta menyerap air sehingga terjadi proses pendangkalan, bahkan dapat menghambat kapal yang berlayar pada waduk. Namun, apa arti sebuah danau yang bersih dari eceng gondok jika ternyata air dan ikan yang ada di dalamnya tercemari polutan? Bahkan, bila suatu danau polutan sangat tinggi dan tidak ada tanaman yang menyerapnya, pencemaran dapat merembes ke air sumur dan air tanah di sekitar danau..(Disarikan dari berbagai sumber)

| No. 05 / Agustus 2010


Berita Demokrasi

|Seputar Tangerang

Pasir Digali, Krisis Air Terjadi Bukan rahasia umum lagi, jika kondisi lingkungan di Kabupaten Tangerang, sangat memprihatinkan. Salah satunya yang diakibatkan oleh galian pasir illegal. Praktek illegal eksploitasi sumber daya tersebut sudah terjadi puluhan tahun, namun Pemkab Tangerang belum melakukan upaya serius untuk menghentikan kegiatan tersebut. Dari pantauan Berita Demokrasi, praktek penggalian pasir tersebut hampir terjadi di semua kecamatan di Kabupaten Tangerang, salah satunya di Desa Dandang, kecamatan Cisauk.

Direktur Eksekutif Yayasan Peduli Lingkungan Hidup (Yapelh) Uyus Setia Bhakti mengaku prihatin dengan kondisi itu. “Sudah puluhan tahun pasir dan tanah di Desa Dandang dikeruk. Lingkungan rusak, sedangkan ekonomi masyarakat pun tidak mengalami perubahan,” ungkapnya seperti dikutip harian Kabar Banten. “Kerusakan lingkungan di wilayah itu sudah sangat parah. Cekungan air yang luasnya hektaran serta kedalamannya bisa mencapai 30 meter. Sekarang cekungan itu dibiarkan begitu saja, tanpa adanya rehabilitasi,” ungkap Uyus. Uyus mengaku sangat prihatin dengan kerusakan lingkungan di Desa Dandang akibat penambangan pasir, yang akan berdampak pada rusaknya ekosisitem, berkurangnya cadangan air untuk wilayah hilir, longsor, tanah ambles, dan rusaknya fungsi aliran sungai bawah tanah sebagai suplayer kebutuhan air di kawasan hilir. “Saya betul-betul prihatin,” katanya. Uyus menduga kuat, kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir di Desa Dandang itu, melanggar Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; Undang-Undang No 26 tahun 2007 tentang penataan ruang; Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1999 tentang analisi mengenai dampak lingkungan hidup. “Atas dasar itu dan beberapa bukti hasil investigasi di lapangan, akhirnya kami mengajukan somasi kepada Camat Cisauk dan Kepala Desa Dandang, karena aktivitas penambangan pasir itu diduga kuat melanggar undang-undang dan peraturan yang berlaku. Namun sampai saat ini somasi itu tidak ditanggapi, dan kami siap mengadukan kerusakan lingkungan ini ke polisi,”

| No. 05 / Agustus 2010

Aktivitas penggalian pasir, puluhan truk sedang diisi pasir di Desa Dandang, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang.

Foto: Budi S./KB

Akibat galian pasir itu jalan utama di Kecamatan Cisauk rusak berat. Jalan di kawasan ini sudah berupa tanah karena aspalnya sudah terkelupas dan batu-batunya juga sudah berantakan. Jika musim hujan, maka jalan utama Kecamatan Cisauk itu tinggal lumpur dan kubangan-kubangan.

tuturnya. Sementara itu, Ketua Bidang Lingkungan Hidup Komite Komunitas Tangerang (KKT) Romly Revolvere mengatakan bahwa aktivitas galian C di Kabupaten Tangerang terjadi tidak terlepas dari persoalan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat, namun hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan ketika aktivitas itu berdampak buruk pada lingkungan hidup. “masyarakat dan penguasaha harus sadar, penggalian pasir tersebut akan berdampak buruk pada lingkungan, salah satunya krisis air bersih”. Romly juga mengharapkan, lahan-lahan yang saat ini terlanjur rusak untuk segera dikonservasi. “penguasaha dan pemilik lahan yang rusak tersebut berkewajiban untuk melakukan konservasi terhadap lahan yang terlanjur rusak”. Kepala Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan BLHD Kabupaten Tangerang, Ir. Herry Herliani Iskandar mengatakan, bahwa pihaknya mengalami kesulitan untuk mengkonservasi lahan-lahan yang rusak akibat galian C di Kabupaten Tangerang karena lahan tersebut ratarata adalah lahan milik pribadi, “lahan tersebut milik pribadi, sehingga kami mengalami kesulitan untuk mengkonversinya” ucapnya. Herry juga mengatakan, semua pihak hendaknya bekerjasama, baik itu antar SKPD maupun elemen lainnya untuk bersamasama menjaga lingkungan hidup dari degradasi kualitas. (RR, JF, FZ)

Berita Demokrasi | 15


|Sosok

Berita Demokrasi

Iara Redjamat (Miss Water 2009)

Save Water Now tinggi swasta di Jakarta ini. Iara pun sangat mengharapkan masyarakat untuk aktif dalam hal konservasi lingkungan, salah satunya dengan menanam pohon, karena , menurut Iara menanam pohon selain merupakan bagian dari pencegahan ancaman dari pemanasan global juga merupakan bagian dari penyerapan air hujan. ”Ajarkan anak- anak dari usia dini untuk mau menanam pohon. Kita pun harus lakukan yang sama untuk bisa memberikan contoh yang baik ke seluruh umat manusia di bumi ini” Tambah Iara.

Krisis air sudah bukan hanya bagian dari Issue Global. Krisis air sudah merupakan ancaman serius yang berada di sekitar umat manusia saat ini. Mungkin tidak tersadarinya oleh setiap insan manusia, bahwa krisis bukan hanya karena perubahan iklim ataupun pemanasan global. Perlu kita ketahui bersama bahwa ketiga hal tersebut di atas merupakan kondisi yang saling terkait dan terjadi akibat ulah manusia selama hidup di bumi. Demikian disampaikan Iara Redjamat (Miss Water 2009). Menurut Iara krisis air merupakan tanggung jawab kita bersama, seluruh umat bangsa dan dunia dan harus sudah mau terlibat. Langkah awal yang sangat sederhana kita harus sepakati bahwa krisis air bukan lagi hanya merupakan issue dan isapan jempol semata. Krisis Air sudah mulai melanda di berbagai bagian bumi ini. “Jangan sampai kita semua manusia mengalami karena tidak pernah tahu bagaimana melakukan kegiatan- kegiatan pencegahan agar tidak pernah terjadi di bagian belah bumi kita semua” Katanya.

Menjaga kelestarian lingkungan membutuhkan keterlibatan semua stakeholder, termasuk pihak pengusaha (swasta). Menurut Iara pemerintah harus aktif mengajak swasta untuk berperan bersamasama masyarakat terus menerus untuk peduli dan ramah lingkungan. Banyak kegiatan bisa dilakukan agar masyarakat lebih peduli dan ramah lingkungan. Kegiatan kampanye peduli dan ramah lingkungan bisa dalam berbagai bentuk, mulai poster di ruang publik, editorial di majalah, diskusi di media radio maupun televisi juga event- event yang mensosialisasikan hal- hal tersebut. “Saya Iara Redjamat, Miss Earth Indonesia Water 2009 ingin menyampaikan pesan singkat: Ayo jaga bumi dengan baik. Bumi bukan pemberian orang tua kita. bumi adalah pinjaman anak cucu kita. jadilah generasi peduli hijau untuk kehidupan” pungkasnya.

Menurut wanita cantik ini, dibutuhkan sosialisasi bahwa bumi ini mengalami krisis air. ”Sampaikan dengan terus mengkampanyekan kenapa bumi ini saat ini mengalami krisis air? Beritahu dan ajak semua masyarakat di bumi ini untuk ambil sikap untuk terlibat. Banyak hal sederhana yang dapat setiap umat manusia lakukan dalam memahami dan mencegah krisis air, yang juga rangkaian peduli dan ramah lingkungan” lanjutnya. Iara juga mengajak semua lapisan masyarakat untuk berperan aktif , hal itu harus dimulai dari diri kita sendiri, untuk mulai mencoba gaya hidup hijau, kebiasaan dan gaya hidup yang peduli dan ramah lingkungan. ”Kita bisa memulai dari penghematan penggunaan air, membuat sumur resapan sederhana untuk penampungan aliran air hujan, tidak membuang sampah sembarangan yang bisa menyumbat got dan aliran ke sungai” kata wanita cantik yang masih aktif kuliah di salah satu perguruan

16 | Berita Demokrasi

Kika : Iara Redjamat (Miss Indonesia Earth Water 2009), Firman Cecak (Creator Greeneration4Life), Grace Lasaroeddin Lim (Miss Indonesia Earth EcoTourism 2009 & Angel Muliawan (Finalis Miss Indonesia Earth 2009)

| No. 05 / Agustus 2010


| Komunitas

Berita Demokrasi

Investasi Hijau:

Foto: Dok. Topial

Menanam Pohon Yuk

Tangan mungil itu menggenggam satu batang pohon dengan tinggi kira-kira setengah meter, sepasang mata dibalik kacamata minus tertuju pada sebuah lubang di tanah lalu gadis bertopi rimba itu perlahan-lahan memasukan bagian bawah pohon yang dibalut poly bag hitam ke dalam sebuah lubang yang sudah ditaburi pupuk kompos, tangan mungil itu dengan hati-hati menutupnya dengan tanah, lalu tiang penyangga disandarkan, dan gadis itu berteriak kecil, “Horre, sudah satu pohon lagi aku tanam” pekiknya yang mengundang senyum teman-teman di sampingnya yang tengah asyik pula menanam 500 pohon di Kampung Kelanturan Desa Sentul, Balaraja beberapa waktu yang lalu. Harus kita akui, belum banyak orang yang peduli dengan ancaman degradasi kualitas lingkungan hidup, namun apa yang sudah dilakukan penggiat dan pecinta alam TOPIAL harus diberikan acungan jempol. Kelompok pecinta alam ini aktif mengkampanyekan pelestarian alam.

alam ini mulai resah dengan kondisi lingkungan di Kabupaten Tangerang. “Dada kami sesak akibat polusi udara, sungai kami keruh akibat pencemaran, kami pun tergerak untuk ikut berkontribusi menyelamatkan alam” tutur Ahmad Affandi, anggota komunitas tersebut. Sebanyak 500 pohon yang ditanam diharapkan akan tumbuh, sehingga investasi hijau ini akan dituai sekian tahun ke depan. “Merusak alam memang lebih mudah dibanding menjaganya” tutur Evi, Sekretaris TOPIAL. Seperti yang disampaikan Evi, aktivitas manusia saat tidak seimbang dengan kemampuan daya dukung alam, sudah kita rasakan dampak dari krisis ekologi yang terjadi di bumi ini. Kerusakan lingkungan yang disebabkan keserahan manusia dalam mengeksploitasi sumber daya alam yang tidak memikirkan kelestariannya. “Saat musim hujan banjir dimana-mana, tanah longsor, namun saat musim kemarau kita kekurangan air bersih” tambahnya

Belum lama ini, TOPIAL beserta komponen aktivis lingkungan hidup menanam 500 pohon di Kampung Kalanturan Desa Sentul, Balaraja. Dalam kegiatan perkemahan pecinta alam tersebut, TOPIAL berusaha menyuarakan kepedulian terhadap lingkungan hidup yang terus mengalami degradasi.

Berbekal tekad untuk tetap eksis menjaga kelestarian lingkungan hidup, TOPIAL pun turut aktif bersama-sama dengan kelompok pecinta alam dan lingkungan lainnya mengkampanyekan isu lingkungan hidup di Kabupaten Tangerang, diantaranya Kampanye simpatik Hari Bumi dan Hari Lingkungan Hidup 2010 beberapa waktu yang lalu.

“Kita tidak bisa melakukan hal-hal besar, namun bisa memulai dengan langkah-langkah kecil” ungkap Tibrani, Humas TOPIAL

“Kami berharap, kepedulian terhadap lingkungan hidup mendapat dukungan banyak pihak, sehingga kerusakan lingkungan hidup dapat diminimalisir” ungkap Guruh, Wakil Ketua TOPIAL. (rr)

Aktivitas mulia tersebut mulai tergagas ketika kelompok pecinta

| No. 05 / Agustus 2010

Berita Demokrasi | 17


|Seputar Tangerang

Berita Demokrasi

Suasana jalan masuk PT. Propan Raya

Pemanasan Global:

Merindukan Green Corporate Kawasan industri atau pabrik tidak selalu identik dengan suasana gersang dan panas. Anggapan bahwa di area pabrik hanya berdiri pohon beton akan terpatahkan bila kita menginjakkan kaki PT. Propan Raya dan PT. Alkindo Mitra Raya di Jalan Gatot Subroto KM. 8 Tangerang. Suasana asri dan sejuk akan menyambut anda, berbagai jenis pohon besar tumbuh rindang disekitar area pabrik, seolah-olah kita bukan berada disebuah area pabrik, tapi lebih terasa berada disebuah taman besar dengan luas kurang lebih 15 hektar. Ketika kita menginjakkan kaki di depan PT. Propan Raya, kita akan disambut lebatnya pohon-pohon yang telah tumbuh sekitar 20 tahun yang lalu. Dari pos penjagaan keamanan (security) pengunjung tidak akan langsung tahu, bahwa di dalam area tersebut, berdiri dua pabrik produsen cat dan porselen berkualitas internasional. Yoyok Setia Hermanto, ketua Green Community menjelaskan

18 | Berita Demokrasi

bahwa semua berawal dari keprihatinan seorang pengusaha yang sangat perhatian dan peduli terhadap kesehatan, kenyamanan dan keseimbangan lingkungan disekitar perusahaannya, pada awal tahun 2005 beliau semakin khawatir dengan panasnya suhu udara di Kabupaten Tangerang dan berkurangnya hutan sebagai ‘Par u-par u’ bumi secara nasional maupun global. Sosok pengusaha tersebut adalah Dr. Hendra Adidarma, Dipl.Chem, pemilik PT. Propan raya dan PT. Alkindo Mitra Raya yang sejak tahun 2005 mengajak seluruh karyawan (PT. Propan Raya), Suplier dan Customernya untuk menanam pohon dilingkungan kerja, sebagai langkah awal mengurangi pemanasan global. Program-program penghijauan terus menerus digerakkan hingga pada tahun 2009 sehingga pada akhirnya mendapat apresiasi besar dari Wakil Bupati Tangerang, H Rano Karno yang saat ini masih juga bertindak sebagai Duta Lingkungan Hidup PBB dan 12 Perusahaan Internasional dan Lokal di sekitar jalan Gatot Soebroto Km 8 – 9 Tangerang. Mereka secara bersama-sama menggoreskan komitmennya dalam sebuah Prasasti untuk mendirikan sebuah gerakan moral GREEN COMMUNITY untuk mengajak Pengusaha, Perusahaan, Pemerintah dan Masyarakat bersatu padu dalam gerakan PENGHIJAUAN untuk mengurangi pemanasan global. “Dr. Hendra Adidarma adalah sosok yang sangat peduli dengan masalah lingkungan hidup” kata Yoyok.

| No. 05 / Agustus 2010


|Seputar Tangerang Gerakan Green Community berangkat dari kesadaran moral, bahwa setiap individu serta institusi memiliki tanggung jawab yang sama untuk menyelamatkan dunia dari ancaman global warming. Setelah berhasil menghijaukan PT. Propan Raya, perusahaan tersebut juga mengajak perusahaan-perusahaan yang ada disekitarnya untuk turut pula melakukan hal yang sama, “Ternyata gagasan kami disambut antusias oleh perusahanperusahaan yang kami ajak, dan mereka rupanya telah melakukan hal yang sama, sehingga terbentuklah Green Community 89” ungkap Yoyok

Berita Demokrasi berbagai jenis tanaman, bahkan saat ini sedang dibibitkan beberapa jenis tanaman langka, diantaranya pohon maja dan pohon Nyemplung. “Kami terus bermitra dengan Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tangerang, mereka pun telah menitipkan pembibitan Pohon Trembesi di area kami” kata Ari Budiman, Bidang Penghijauan Green Community. PT. Propan Raya sendiri berkomitmen untuk tidak membiarkan adanya lahan kosong di area pabrik. “Semua lahan yang kosong akan kami Tanami oleh tanaman produktif yang kelak hasilnya akan kami bagikan kepada masyarakat sekitar perusahan” kata Yoyok Berbagai manfaat positif telah didapatkan dari kegiatan ini, terutama mendapatkan lingkungan perusahaan yang sejuk dan asri, namun disamping itu, mamfaat secara ekonomis pun tak luput didapatkan, “Perusahaan kami telah berhasil menembus pasar Eropa karena mereka menganggap kami sebagai salah satu perusahaan lokal yang sangat peduli terhadap lingkungan hidup,” kata Ari Budiman.

Nyamplung, tanaman langka yang dibudidayakan di pembibitan Green Community.

Saat ini, sudah ada 13 perusahaan yang tergabung di dalam Green Community 89, diantaranya PT. Propan Raya, PT. Hino Motors Sales Indonesia, PT. Impero Granito Utama, PT. Charoen Pokphand Jaya Farm, PT. Alkindo Mitra Raya, PT. Wahana Artha Harsaka, PT. Citra Tanamas, PT. Kadu Manis Utama, PT. Kadu Jaya Perkasa, PT. Matahari Megah, PT. Bionic Farm, yayasan Telesonik. “Target kami adalah menghijaukan lingkungan perusahan masing-masing disepanjang jalan raya Gatot Subroto Km 8-9” tambah yoyok lagi. Namun cita-cita Green community tidak hanya sebatas wilayah lokal masing-masing perusahaan, tapi lebih dari itu, Green Community memiliki program menjadikan sepanjang jalan Raya Gatot Subroto di Kabupaten Tangerang menjadi jalur hijau (green belt). Oleh karena itu, Yoyok mengharapkan dukungan dari semua pihak, terutama Pemkab Tangerang, “Kami mengharapkan dukungan dari Pemda Tangerang dan seluruh stakeholder untuk mewujudkan cita-cita tersebut” ungkapnya.

Seperti dikatakan oleh Yoyok, Green Community tidak hanya memiliki semangat lokal, namun juga nasional bahkan internasional, “Keberhasilan program kami sangat tergantung dukungan masyarakat dan pemerintah” katanya. Namun tanpa dukungan tersebut pun, Green Community tetap eksis menjalankan prog ram penghijauan di wilayahnya. Langkah yang dilakukan Green Community 89 perlu untuk segera ditiru oleh perusahaan-perusahaan lain di Kabupaten Tangerang, sehingga kerinduan kita akan suasana yang sejuk, hijau serta asri dapat segera diwujudkan, terlebih di kawasan industri yang selalu tampak dengan kesan panas dan gersang. “Kami harap perusahaan-perusahaan lain bisa mencontoh apa yang sudah kami lakukan dan bisa bergabung dengan Green Community” Pungkas Yoyok. (rr, fz)

Berpose bersama di depan Prasasti Green Community.

Dalam rangka merealisasikan program penghijauan, di area industri PT. Propan Raya disediakan area untuk pembibitan

| No. 05 / Agustus 2010

Berita Demokrasi | 19


| Opini

Berita Demokrasi

Pengelolaan Air Bersih Sebagai Tolok Ukur Keberhasilan Perencanaan Daerah

Oleh : H. Muhammad Robert Usman, SE Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan

pengembangan tata guna lahan dengan fungsi ekologis--menjadi Air adalah peradaban. Ketika air telah menjadi barang langka, maka di situlah titik awal terancamnya peradaban bumi ini. salah satu biang keladi utama kelangkaan air. Karena pada Sebuah situasi yang lucu bila Indonesia sebagai salah satu 10 negara di dunia yang kaya akan air, ternyata tak mampu menghindar dari krisis air yang terjadi di berbagai daerah. Kondisi ini (sebenarnya) merupakan bukti telah terjadi kekeliruan dalam sistem pengelolaan serta kerusakan sumberdaya air secara konsisten—hingga menyebabkan tingginya tingkat pencemaran air maupun fluktuasi debit air sungai yang sangat besar. Sementara kebutuhan konsumsi air terus merambat naik--baik untuk air bersih, industri maupun pertanian. Semakin klop dengan kehadiran El-Nino yang (juga) memicu berkurangnya cadangan air. Dalam konteks regional, menurut saya, buruknya manajemen perencanaan daerah—yang tidak mampu menyeimbangkan antara

20 | Berita Demokrasi

dasarnya, apa yang akan terjadi pada sebuah perencanaan tata ruang, pokok pertimbangannya bukan sekadar perbandingan antara nilai manfaat (nilai ekonomi peranan ekologis dalam mendukung perekonomian lokal jika dapat mempertahankan keutuhan ekosistem) dengan nilai biaya (nilai finansial dari praktik ekstraksi sumber daya alam yang dilakukan swasta)—tetapi juga harus mempertimbangkan aspek ekologis serta sosial. Artinya, kelangkaan maupun pencemaran air permukaan dan air tanah merupakan titik klimaks dari kegagalan perencanaan pembangunan yang tidak mengindahkan keberadaan manusia dan lingkungannya secara utuh—yang dipicu oleh buruknya sistem pembuangan limbah cair dan padat, sampah, sanitasi yang tidak memadai, maupun penyusupan (intrusi) air laut hingga

| No. 05 / Agustus 2010


| Opini amblasnya permukaan tanah (land subsidence). Belum lagi dengan kegiatan pengambilan air tanah dalam jumlah besar, bahkan cenderung berlebihan (overexploitation) dan terus meningkat tajam--seperti di Tangerang, Jakarta maupun Bandung--yang seluruhnya memicu kemerosotan kuantitas, kualitas, dan lingkungan air tanah, serta daya dukung kota. Persoalan krusial lainnya adalah aspek regulasi, di mana tidak adanya strategi dan kebijakan pengelolaan integral antara air tanah dengan air permukaan untuk menanggapi perkembangan ekonomi, sosial, serta lingkungan (setempat) secara utuh. Belum lagi dengan minimnya data dan informasi air tanah dan air permukaan, baik secara kuantitas maupun kualitas, sebagai dasar perencanaan pengelolaan dan sistem penunjang pengambilan keputusan. Dengan segala persoalan ini, bagi saya, kebijakan untuk melibatkan pihak swasta bukan solusi mutakhir dalam mengatasi pendistribusian serta pengelolaan air—walau bukan berarti mesti antipati. Mungkin, akan lebih baik bila perencana daerah kembali mengingat pemikiran dasar otonomi, di mana pembangunan sumberdaya air harus mempertimbangkan konsep pendayagunaan air berkelanjutan, ketersediaan air sebagai hak asasi manusia, dan demokratisasi pengelolaan sumber daya air. Artinya, pengelola daerah (kabupaten/kota) harus memfungsikan dirinya sebagai lembaga berwenang yang mampu mengelola air dengan memperhatikan aspek kelestariannya. Ini sama artinya bahwa pengelolaan air harus mengusung transparansi serta melibatkan peran maupun mengakui hak-hak masyarakat untuk mendapatkan akses pasokan air.

Berita Demokrasi penetapan kebijakan pengelolaan air tanah secara terpadu dengan pengelolaan sumberdaya air yang lain, menyeluruh (holistik) sebagai bagian ekosistem serta bagian tak terpisahkan dalam penataan ruang, pengakuan hak dasar setiap orang untuk mendapatkan air, hak mendapatkan informasi, maupun hak keterlibatan dalam pengelolaan. (4) Pemutakhiran Data dan Informasi; membangun sistem dan jaringan informasi air tanah terpadu yang didasari data keairtanahan yang andal, tepat, akurat, dan berkesinambungan, yang mencakup seluruh wilayah perkotaan. (5) Dukungan Regulasi; membuat peraturan daerah yang mengatur pemahaman asal-usul, sifat, dan kebijakan pengelolaan air tanah. Setiap kebijakan, pengaturan, dan penetapan peraturan daerah tersebut harus ditujukan untuk menjamin tercapainya tujuan manajemen air tanah. (6) Sistem Pengendalian; menyelenggarakan pengendalian dan pemantauan pemanfaatan air tanah, melalui penciptaan instrumen pengendalian yang efektif, pembatasan atau moratorium pengambilan, pengambilan dengan prinsip serahan berkelanjutan (sustaianable yield), serta penegakan hukum yang tidak diskriminatif. Satu hal yang perlu digarisbawahi adalah, menyelenggarakan pendayagunaan air tanah harus dilakukan secara terpadu dan menyeluruh dengan menerapkan prinsip-prinsip konservasi, keadilan, pemanfaatan akuifer lintas batas, conjunctive use, demand management, dan korporasi yang mengdepankan keseimbangan nilai-nilai ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya dari air tanah itu sendiri. (*)

Secara garis besar, saya menilai sudah saatnya kita harus membangun sistem pemanfaatan air tanah yang berwawasan keadilan, serta mampu menjamin hak masyarakat--terutama masyarakat miskin—dalam mendapatkan akses penyediaan air untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Artinya, kita perlu merumuskan (kembali) tujuan manajemen air tanah; menjamin ketersediaan air tanah secara berkelanjutan (sustainanble), baik secara kuantitas maupun kualitas. Setidaknya terdapat sejumlah langkah dasar yang perlu disikapi terkait dengan permasalahan air ini, di antaranya : (1) Membangun Sistem Pengelolaan Terpadu; menyadari bahwa air tanah adalah bagian tak terpisahkan dari ekosistem dan berinteraksi dengan air permukaan, (2) Melakukan Desentralisasi Pengelolaan; menetapkan lembaga tunggal untuk mengelola air tanah dan air permukaan, dengan memberdayakan pemerintah kota, masyarakat dan pihak terkait di wilayah perkotaan tanpa mengabaikan sifat keterdapatan dan aliran air tanah serta prinsip-prinsip pengelolaan akuifer lintas batas. (3) Kebijakan Pengelolaan Air Integral;

| No. 05 / Agustus 2010

Berita Demokrasi | 21


|Opini

Berita Demokrasi

Gambar: keystonechurch.co.za

meminjam istilah dalam Negara Kertagama—harus dikirim ke lembah ketiadaan (Wicira Sahama). Karenanya tak heran bila jauh-jauh hari, peringatan tentang bahaya (bermain) politik sudah sempat dilontarkan sejumlah pemikir politik Islam klasik (fiqh siyasah), mulai dari al-Mawardi, al-Ghazali, hingga Ibn Taymiyyah. Bahkan Imam al-Ghazali menyatakan, politik adalah lahw dan la’b, permainan (yang) memabukkan dan pembuat lupa daratan. Kekuasaan, dalam nalar fiqh siyasah, cenderung bersumber dari nafsu yang sulit dikendalikan.

Humility Oleh : ARU WIJAYANTO Penulis Lepas Seorang penguasa, ketika harus memilih antara dicintai atau ditakuti, menurut Machiavelli, lebih baik memilih yang terakhir. Ia harus mampu mengorbankan cinta. Salahkah Machiavelli? Penulis Il Principe ini mengambil teladan dari Numa Pompilius yang memimpin Roma: untuk menjinakkan sebuah masyarakat yang ganas dengan cara yang damai, Numa memakai agama sebagai penopang yang paling penting bagi tiap masyarakat yang beradab. Tapi, jelas terlihat, dorongan pertama Machiavelli bukanlah dorongan religius untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, melainkan dorongan politik: berkuasa dan melahirkan ketertiban. Toh, nilai-nilai yang dianjurkan Tuhan tetap diabaikan. Namun, Machiavelli secara gamblang telah mengungkapkan apa yang nyata dalam kehidupan politik, bukan apa yang semestinya. Sebab, apa yang semestinya—yang berdasarkan sesuatu yang transendental—pada akhirnya ditentukan tafsirnya oleh di dunia ini yang menang atau ingin menang. Mungkin sebab itu pula Penyair Allen Ginsberg berseru, “Democracy? Bah!”. Juga Socrates, yang menentang demokrasi. Ia (sama sekali) tidak percaya bahwa setiap orang—dengan kualitas pribadi yang berbeda—harus punya suara yang sama untuk menentukan kepentingan publik. Dan, Socrates dihukum mati. Dalam politik, setiap orang atau kelompok yang berbeda, entah etnisitas maupun agama, dianggap sebagai ancaman yang—

22 | Berita Demokrasi

Dalam politik, ketidakadilan dapat dilakukan atas nama keadilan bagi orang banyak—hingga riwayatnya menjadi tak selamanya jelas. Seperti perang Baratayuda, pada awalnya berjalan dengan mengindahkan adab perang, seperti; perang hanya berlangsung siang hari, serta senapati melawan senapati dan prajurit bala dupak menghadapi sejenisnya. Tapi, “Jika hatimu gunung berapi, bagaimana kamu bisa berharap bunga-bunga tumbuh di tanganmu,” kata Kahlil Gibran. Benar saja, hari-hari berikutnya, adab mulai dicampakkan. Kedua belah pihak mulai main curang. Kurawa melancarkan serangan membabi-buta pada malam hari. Abimanyu dikeroyok hingga tewas dengan luka sana-sini. Kresna pun balas menipu. Ia menutup sinar matahari sehingga terlihat sudah malam. Tatkala Jayadrata merasa aman karena dipikirnya hari sudah malam, maka ia pun menampakkan diri. Saat itulah, secepat kilat, Arjuna menebas lehernya dengan panah Pasopati; melunasi sumpah dan kesumatnya demi membalaskan kematian Abimanyu, anaknya, sebelum matahari terbenam. Bagi saya, mungkin, politik (yang sebenarnya)—juga manusia— mestinya tak sekeji itu. Toh, sejak zaman nenek moyang, manusia punya dua ciri; amour de soi, dorongan untuk mempertahankan diri sendiri, dan pitie; perasaan belas kasih antarsesama yang menderita. Sifat manusia mulai memburuk ketika ia terlibat dalam pelembagaan milik pribadi, perdagangan, dan hal-hal lain yang merasuki peradaban. Dan inilah penjelasannya mengapa seringkali hajat politik berubah menjadi bencana. Apalagi politik, juga demokrasi, terus mengalami perubahan bersama pasar. Ia makin berkait dengan massa, sesuatu yang tak berkata, “ kami berpikir, maka kami ada”. Massa ada karena tak berpikir. Sebab itu para pemikir politik Islam klasik, saat membahas tentang institusi kekuasaan, sangat menekankan pentingnya akhlak, moral, dan etika. Karena berpolitik tanpa akhlak, moral dan etika bisa membuat banyak hal—termasuk agama; ruang antara aku dan Tuhan--direduksi menjadi situasi persaingan antara “kami” dan “mereka”. Saya rasa, politik tidak bisa hanya mengibarkan panji-panji partikularisme, dengan politik identitas

| No. 05 / Agustus 2010


|Opini yang menegaskan apa yang istimewa pada kami dan tidak pada mereka. Toh, ada pemahaman bahwa politik pada akhirnya adalah sebuah proses pencarian dan pencapaian apa yang universal, suatu pergulatan antarkelompok yang terdorong untuk membentuk “kita”. Meminjam kutipan Ronald Steel dalam Walter Lippman and the American Century, kolumnis besar ini menyebut kata yang layak kita tempatkan dalam dunia politik: humility, kerendahhatian, yang baginya jadi sumber sikap arif menghadapi dunia. Ia juga menyebut good manners, fi’il yang baik, dan courtesy of the soul; sikap santun dari batin—hal-hal yang menurut dia harus dibawakan oleh kekuatan-kekuatan besar, agar mereka bisa diterima oleh yang lain. Artinya, ini adalah soal bagaimana membentuk sebuah komunitas yang terasa lebih adil, dan sebab itu yang kuat mudah diterima oleh yang lemah, dan pemaksaan tak terjadi, hing ga sedikit pula potensi konfliknya. Karena perdamaian, bukanlah dunia yang berubah jadi satu, seperti yang dibayangkan John Lennon dalam lagunya; “Imagine, there is no country”. Selepas lagu itu, Lennon, juga kita, akan kembali berdiri sebagai kekuatan yang berbeda-beda—dan saya tak percaya bahwa kekuatan-kekuatan yang besar bersedia

Berita Demokrasi menyerahkan nasibnya kepada kekuatan yang lebih kecil, meski pun mereka akan membentuk suara mayoritas. Bagi saya, perdamaian tidak selamanya datang dari rumusan kepentingan nasional, tapi juga karena sejumlah kekuatan besar bersedia bekerja sama. Dan, tiap kehendak kerja sama itu harus mengandung unsur kesadaran akan batas—kata lain dari kerendah-hatian. Toh, politik—seperti juga demokrasi--menjadi penting bukan karena dari sistem itu lahir sesuatu yang cemerlang. Demokrasi adalah sebuah tata kekuasaan yang (selalu) terbuka mengakui kekhilafannya—dan itu sering sama artinya dengan kesabaran. Karena itu politik, saya rasa, juga punya momen transendental; ketika kita merasa bertanggung jawab untuk adil, tidak boleh netral atau bebas nilai--terutama kepada kelompok lemah yang tidak terwakili. Ini semua, meminjam ucapan Lippman, adalah soal bagaimana kita secara tepat mengukur kekuatan (politik) kita, dan bagaimana secara benar melihat kemungkinankemungkinan dalam keterbatasannya. (*)

Menunggu Perda Pro Rakyat Oleh Subandi Misbah Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk Perundang-undangan memainkan peranan utama bagi pemerintah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui dalam menjalankan institusi pemerintahan, baik ditingkat pusat peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. maupun daerah. Institusi tersebut digunakan sebagai fungsi Disamping itu melalui otonomi luas juga diharapkan dapat pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip pembangunan. Namun legislasi bukan sekedar soal teknis ataupun demokrasi, pemerataan, keadilan keistimewaan dan kekhususan mekanisme yang bisa dikuantifikasi menyangkut perancangan ser ta meng g ali potensi keanekarag aman daerah. perundang-undangan dalam suatu bangunan negara yang menganut trias politika, akan tetapi juga soal kualitas apakah Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas sudah mencerminkan nilai-nilai demokrasi yang menjadi prasyarat mutlak demi berjalannya good governance dimana mencakup aspek , wewenang, kewajiban dan tanggung jawabnya serta atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat rule of law, participatory, transparency, dan accountability. menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain dalam peraturan daerah, peraturan kepala daerah. Namun kebijakan Provinsi, Kotamadya dan kabupaten dalam konteks legislasi daerah yang dimaksud tidak dapat bertentangan dengan peraturan memiliki kewenangan untuk menghasilkan Perda (Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum, Daerah), sesuai dengan yang diamanatkan oleh UUD 1945 serta peraturan daerah lain. Negara Republik Indonesia. Dimana pemerintah daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemeritahan Pada prakteknya pemerintahan ditingkat daerah dalam hal ini menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

| No. 05 / Agustus 2010

Berita Demokrasi | 23


|Opini Gubernur, walikota maupun bupati sebagai eksekutif bersama dengan Anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) yang dibentuk di setiap propinsi dan kabupaten/kota pada umumnya dipahami sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan legilsatif, dan karena itu biasa disebut dengan lembaga legilsatif di daerah. Akan tetapi, sebenarnya fungsi legislatif di daerah, tidaklah sepenuhnya berada di tangan DPRD seperti fungsi DPR-RI dalam hubungannya dengan Presiden sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1) juncto Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 hasil Perubahan Pertama. Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk UU, dan Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa Presiden berhak mengajukan RUU

Berita Demokrasi satu hak yang digunakan untuk menjalankan fungsinya sebagai penyambung lidah kebutuhan masyarakat yang tentunya akan menjadi acuan ditengah-tengah masyarakat. Jika kita mengarahkan pandangan ke Kabupaten Tangerang, sudah ada banyak Perda yang telah dilahirkan sebagai hasil kerjasama pemerintah dan DPRD Kabupaten setidaknya dalam kurun waktu dua tahun belakangan. Dari data web-site Pemerintahan Kabupaten yang bisa diakses, sejak tahun 2008 sampai tahun 2009 saja sudah ada sekitar 17 Perda yang dihasilkan. Namun dari sekian banyaknya Perda yang sudah diterbitkan, masih ada permasalahan yang berkembang dalam masyarakat untuk segera ditindaklanjuti dan perlu dipertimbangkan menjadi Perda. Yakni soal pengaturan mengenai sistem perdagangan. khususnya dibidang retail yang semakin menjamur bahkan dan pengaruhnya terhadap keberadaan pedagang tradisional yang juga berhak untuk tetap “survive�.

Gambar: prismanalumsari.files.wordpress.com

Memang sudah ada regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam Perpres No. 122/2007 yang terdiri dari 8 Bab dan 20 Pasal disebutkan bahwa keluarnya peraturan tersebut dilatarbelakangi oleh makin berkembangnya usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, maka pasar tradisional perlu diberdayakan agar tumbuh dan berkembang serasi, saling memerluan, saling memperkuat serta saling menguntungkan. kepada DPR. Sedangkan kewenangan untuk menetapkan Peraturan Daerah (Perda), baik daerah propinsi maupun kabupaten/kota, tetap berada di tangan Gubernur dan Bupati/Walikota dengan persetujuan DPRD. Karena itu, dapat dikatakan bahwa Gubernur dan Bupati/Walikota tetap merupakan pemegang kekuasaan eksekutif dan sekaligus legislatif, meskipun pelaksanaan fungsi legislatif itu harus dilakukan dengan persetujuan DPRD yang merupakan lembaga pengontrol terhadap kekuasaan pemerintahan di daerah. Berdasarkan ketentuan UU No.22/1999 DPRD berhak mengajukan rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur. Namun, hak inisiatif ini sebenarnya tidaklah menyebabkan kedudukan DPRD menjadi pemegang kekuasaan legislatif yang utama. Pemegang kekuasaan utama di bidang ini tetap ada di tangan pemerintah, dalam hal ini Gubernur atau Bupati/Walikota. Sementara itu Hak inisiatif anggota DPRD merupakan salah

24 | Berita Demokrasi

Selain itu untuk membina pengembangan industri dan perdagangan barang dalam negeri serta kelancaran distribusi barang, perlu memberikan pedoman bagi penyelenggaraan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, serta normanorma keadilan, saling menguntungkan dan tanpa tekanan dalam hubungan antara pemasok barang dengan toko modern serta pengembangan kemitraan dengan usaha kecil, sehingga tercipta tertib persaingan dan keseimbangan kepentingan produsen, pemasok, toko modern dan konsumen. Namun Peraturan Presiden ini tentunya harus dijabarkan lagi melalui Perda. Diharapkan dengan adanya Perda tentang pengaturan (penataan) keberadaan ritel modern dapat berjalan beriringan dengan pedagang tradisional tanpa adanya persaingan yang tidak sehat. Sekarang waktunya Anggota DPRD bersamasama dengan pemerintahan daerah untuk berani mengambil terobosan baru dengan mengeluarkan Perda yang berpihak kepada rakyat kecil dalam hal ini adalah pedagang tradisional.(*)

| No. 05 / Agustus 2010


Berita Demokrasi

|Opini

Kebebasan Pers dan Demokrasi Oleh : Agus F. Hidayat (Alumni Sekolah Demokrasi Angkatan Tahun 2008)

Gambar: komatanpatitik.wordpress.com

Secara teoritis, prinsip-prinsip utama tanggung jawab sosial yang Lahirnya UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjadi salah harus diemban oleh pers adalah pertama; media mempunyai satu tonggak demokratisasi di Indonesia. Kehidupan pers seperti kewajiban tertentu kepada masyarakat atau lembaga, kedua; menemukan kembali ruhnya. kewajiban tersebut dipenuhi dengan menetapkan standar yang Di negara demokratis, masyarakat membutuhkan informasi yang tinggi atau profesionalitas terhadap isi informasi, kebenaran, lengkap, terpercaya dan tepat serta akurat. Informasi yang disajikan objektivitas, dan keseimbangan, ketiga; dalam menerima dan pers mestinya jadi bahan pertimbangan masyarakat dalam menerapkan kewajiban tersebut seyogyanya media dapat mengatur mengambil keputusan. diri sendiri dalam kerangka hukum dan lembaga yang ada, keempat ; Masalahnya, dalam menjalankan media sedapat mungkin kebebasan sekaligus dan tanggung menghindari segala sesuatu yang jawabnya, pers sering berhadapan mungkin menimbulkan kejahatan, dengan berbagai kepentingan. yang akan mengakibatkan Konflik bisa terjadi baik di lingkup ketidaktertiban atau penghinaan internal maupun di lingkup terhadap minoritas etnik atau eksternal. agama, kelima ; media hendaknya bersifat pluralistik dan Konflik didalam pers (internal), mencer minkan kemerdekaan kerap terjadi benturan antara masyarakatnya dengan memberi kepentingan pemilik modal dengan kesempatan yang sama untuk kepentingan redaksional. Jalan mengemukakan berbagai sudut tengahnya, jurnalis biasanya pandang dan hak untuk menjawab, meminta pemilik modal sebisa keenam ; masyarakat memiliki hak mungkin untuk tidak mencampuri untuk mengharapkan standar urusan redaksional. Sementara prestasi yang tinggi dan intervensi pemilik modal meminta para dapat dibenarkan untuk jurnalis bekerja profesional, mengamankan kepentingan umum. menyajikan informasi semenarik Hal-hal ini akan berhasil apabila mungkin, sehingga medianya laku pers tetap berpegang teguh pada di pasaran. prinsip-prinsip tanggung jawab dan kode etik pers yang terdiri dari pihak luar (eksternal), prinsip yang tidak memihak dan penyelesaiannya cenderung lebih sekaligus menentukan perbedaan sulit. Apalagi jika konflik dengan bobot berita antara opinion page dan opini lepas pemberitaan. pihak luar tak bisa lagi didamaikan dengan cara mediasi. Jika Kemudian tersedianya mekanisme check and recheck sebagai sarana hantaman pihak luar terlampau kencang, tak hanya jurnalis yang kontrol yang efektif terhadap pemberitaan yang akan beritanya dianggap bermasalah, perusahaan media pun bisa saja dipublikasikan, sekaligus untuk menentukan bahwa pemberitaan limbung. Konflik eksternal pers kini juga lebih kompleks pers yang bersangkutan akurat. dibandingkan masa sebelumnya. Di masa orde baru, momok paling menakutkan insan pers adalah penguasa otoriter. Sekali Pemberlakuan standar moral dan kode etik oleh dan terhadap bermasalah, lewat pencabutan surat ijin perusahaan penerbitan organisasi pers, tidak merubah anggapan pemerintah bahwa (SIUPP), penguasa bisa mengubur sebuah media untuk selamakebebasan pers sangat merusak dan mengganggu kedaulatan lamanya. politik pemerintah. Pada tataran kontekstual, hegemoni pemerintah tetap saja masih dominan dalam pengaturan dan penyelenggaraan Kini, pola ancaman terhadap kebebasan pers pun berubah. Bukan kebebasan pers itu sendiri. Sebagai analisis pembanding, pada hanya pemberedelan yang terjadi, tapi bisa berupa ancaman dan awal periode 2002 upaya menuntut pers ke pengadilan mencapai penggrudukan massa ke kantor media, pemukulan wartawan, intensitas yang tinggi. Berbagai gugatan terhadap media massa hingga tuntutan ke pengadilan. Jika ancaman jenis baru ini tak dan jurnalis oleh pihak negara dan pihak swasta dilakukan, dan terantisipasi, untuk mencari aman, maka pekerja media bisa dalam satu kurun waktu yang singkat, pers menerima banyak melakukan pengekangan diri secara redaksional, sehingga hak berbagai macam tuntutan. Kasihan‌ oh, nasibmu jurnalis! publik atas informasi menjadi tidak terpenuhi.

| No. 05 / Agustus 2010

Berita Demokrasi | 25


ZOOM

Kuliah Umum Sekolah Demokrasi II Seberapa besar dampak berdirinya Kota Tangerang Selatan terhadap anggaran Kabupaten Tangerang?. Pertanyaan itu terjawab dalam kuliah umum Sekolah Demokrasi “Dampak Anggaran Kabupaten Tangerang Pasca Berdirinya TangSel”. (11/07). Hadir sebagai narasumber Iskandar Mirsyad (Asda IV Kabupaten Tangerang dan Dedi Sutardi, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tangerang

Apakah Dunia Usaha Mempunyai Tanggung Jawab Sosial? Ratih Hardjono Falaakh dari KID (Komunitas Indonesia untuk Demokrasi) sebagai Narasumber Pertemuan kelas dengan tema “Demokrasi, Pembangunan, dan Bisnis” melengkapi wawasan peserta Sekolah Demokrasi angkatan ke -IV seputar tanggung jawab sosial dunia usaha (CSR)

Kunjungan ke Media Indonesia Sekolah Demokrasi Tangerang melakukan kunjungan ke redaksi Media Indonesia (19/06). Utsman Kansong (Kepala Divisi Pemberitaan) Media Indonesia menerima peserta sekaligus berdiskusi terkait tema Pers dan Demokrasi di ruang Rapat Redaksi, selain itu, peserta juga berkesempatan untuk melihat langsung kegiatan proses produksi di Media Indonesia.

Talkshow ke-V Kenapa ya setiap kali Ramadhan datang harga-harga kebutuhan pokok naik? Talkshow Sekolah Demokrasi dengan tema “Ramadhan dan Kenaikan Harga” mengudara Rabu (11/07/ di 107,3 FM Star Radio. Menghadirkan Pembicara: Drs.Ari Novi Purnama MM (Disperindag Kabupaten Tangerang), Ahmad Syaikhu , Edih, Hj. Nadlirotun (Peserta Sekolah Demokrasi),


Beita Demokrasi Edisi Krisis Air Bersih Lay 01