Page 1

CMYK

Membangun Wawasan Masyarakat www.bandarlampungnews.com

No. 497 Thn. X • Rabu, 28 Agustus 2013

Harga Eceran Rp 2.500,-

’Tutupi’ Anggaran Pileg TANJUNGKARANG TIMUR— Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung, tampaknya semakin terjepit soal anggaran pelaksanaan pemilihan gubernur (pilgub), yang kian buram alias tidak jelas.

Puncaknya, lembaga penyelenggara pemilu itu akan mengumpulkan para calon gubernur (Cagub) untuk meminta dukungan agar pilgub tetap digelar di 2013. Pertemuan itu diagendakan hari ini (28/8), di Sekretariat KPU setempat, sekitar pukul 13.00 WIB. Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun di lingkungan KPU, para komisioner mulai kualahan menghadapi sikap Gubernur Lampung, Sjachroedin ZP, yang enggan menganggarkan dana ppelaksanaan pilgub. “Kalau saya cermati, para komisioner terutama Pak Nanang mulai kendur semangatnya menghadapi Pak Gubernur,” ujar sumber di KPU, kemarin (27/8). Menurut dia, selain

TANJUNGKARANG TIMUR— Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Lampung, terkesan tidak konsisten. Bagaimana tidak, beberapa waktu lalu KPU sempat meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) setempat untuk lebih transparan terkait anggaran pilgub. Ironisnya, lembaga yang dinakhodai Nanang Trenggono itu justru terkesan tertutup saat sejumlah awak media menanyakan penggunaan anggaran pemilihan legislatif (Pileg) 2014. Saat sejumlah awak media mencoba mengkonfirmasi soal anggaran pileg, Ketua KPU Lampung, Nanang Trenggono enggan menyebutkan. Bahkan, dia menyetakan harus ada surat resmi dari masing- masing media. “Pasti dikasih, tapi saya minta harus ada surat tertulis yang isinya meminta konfirmasi anggaran yang sudah dipakai, maupun jumlah anggaran yang ada,” ujar Nanang, di ruang kerjanya, Selasa (27/8). Nanang menambahkan, surat tersebut nantinya ditujukan kepada dirinya untuk diteruskan ke Sekretaris KPU, Peturun AS. Dia menyebutkan, penanggungjawab kebijakan keuangan berada di tangan komisioner, bukan sekretariat.

mendatangkan cagub, KPU Lampung juga sedang mempersiapkan pengacara (kuasa hukum) untuk m el aku ka n gugatan ke Mah k a ma h Konstitusi. Bersambung ke Hal-11

Bersambung ke

Hal-11 1

Sengketa Hutan Kota

TAB IK

Aming Diancam 6 Tahun Penjara

Penghargaan

PNS Oleh: Heris Drianto

P

EMERINTAH provinsi (Pemprov) Lampung kemarin melepas 120 PNS purna bhakti sekaligus memberikan bentuk penghargaan atas pengabdian selama bertugas yang disertai pemberian tali asih. Pemberian tali asih yang merupakan bentuk kepedulian pemprov hendaknya tidak diartikan negatif atau besar kecilnya, mengingat penghargaan dan pemberian tali asih sudah dijadikan tradisi dan prosedur tetap (Protap) yang setiap berlangsungnya pelepasan.Gubernur Lampung Drs. Sjachroedin ZP telah menguraikan bahwa pensiun atau purna bhakti bukan berarti selesai begitu saja, namun masih terus dapat berbuat mengawal, memberikan ide positif bagi pembangunan di Lampung. Bahkan mantan deputy Ops Mabes Polri itu menggambarkan bahwa pensiun atau purna bhakti adalah hanya “Alih Tugas” dan jangan Bersambung ke

Hal-11 1

BANDARLAMPUNG— Sengketa pemindahan hak dan kepemilikan kawasan hutan kota Bandarlampung, yang diprotes kalangan aktivis lingkungan bersama warga yang berusaha di lahan tersebut, akhirnya berujung ke persidangan. Mintardi Halim atau Aming pimpinan PT Hasil Karya Kita Bersama (HKKB) yang mengklaim memiliki lahan hutan kota dan kemudian melepaskan hak atas lahan itu, terancam hukuman enam tahun penjara dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Bandarlampung, Senin (26/8).

Aming didakwa melanggar pasal 263 ayat 1 KUHP atas dugaan memalsukan surat tanah yang menjadi hutan Kota Bandarlampung tersebut. “Aming didakwa pasal 263 ayat 1 dengan ancaman penjara enam Tahun penjara,” kata jaksa penuntut umum (JPU) Tri Wahyu Agus saat membacakan dakwaan di PN Tanjungkarang itu. Tri Wahyu mengatakan, pada tanggal 23 Juli 2009 PT HKKB melakukan perikatan dengan PT Way Halim Permai (WHP), mengenai pelepasan Hak Keperdataan dari PT Way Halim Permai kepada

PT HKKB terhadap tanah ex sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang berdiri di atas tanah negara yakni dengan HGB 38/KD di Desa Jagabaya luas 80.200 meter persegi (m2), dengan jatuh tempo pada 19 September 2001, HGB 39/KD Desa Jagabaya luas 10.000 m2 jatuh tempo 19 September 2001, HGB 40/ KD Desa Jagabaya luas 10.000 m2 jatuh tempo 19 September 2001. Seluruh lahan itu dilepas haknya dengan harga Rp16 miliar, dan tertuang dalam surat pernyataan pelepasan hak keperdataan atas tanah tertanggal 23 Juli 2009 yang dibuat rangkap dua.

“Aming telah memalsukan surat pernyataan pelepasan hak keperdataan atas tanah tersebut sebagai dasar permohonan penerbitan sertifikat HGB baru atas nama PT HKKB,” kata JPU pula. Setelah itu, Aming juga mengusir paksa para pedagang tanaman hias yang telah mendapatkan izin dari Walikota Bandarlampung untuk berada di lokasi tanah tersebut yang peruntukannya sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Hutan Kota Bandarlampung. Sedangkan dalam dakwaan kedua, Aming didakwa melanggar pasal 263 ayat 2 KUHP karena den-

gan sengaja memperkuat surat yang palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan dan pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian. Dalam sidang yang dipimpin ketua majelis hakim FX Suryadi terungkap bahwa perbuatan Aming yang memalsukan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Keperdataan Atas Tanah tertanggal 23 juli 2009, dan kemudian menggunakan surat tersebut sebagai dasar permohonan sertifikat HGB Bersambung ke

Hal-11 1

Pemprov Usulkan Tambahan 125 CPNS TELUKBETUNGUTARA—Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung sedang mengusulkan penambahan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ke Kemenpan sebanyak 125 orang. Sebelumnya, Kemenpan telah menetapkan kuota CPNS untuk Lampung sebanyak 100 orang. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lampung, Syarip Anwar mengatakan, permintaan penambahan kuota tersebut belum dijawab oleh pemerintah pusat. Hingga kini, pihaknya masih menunngu izin prinsif dari Kemenpan. “Jika permohonan disetujui dan izin prinsip telah keluar, maka total kuota Pemprov Lampung tahun 2013 sebanyak 225, tapi itu belum pasti,” kata Syarip, di ruang kerjanya, Selasa (27/8). Menurutnya, usulan penambahan

kuota tersebut untuk menutupi sejumlah kekurangan formasi di sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang pegawainya telah pensiun. Dia mengungkapkan, sejak 3 bulan terakhir jumlah PNS yang memasuki masa purnabakti (pensiun) mencapai 1.000 orang. Sementara kuota hanya 100 orang. “Makanya kita minta tambah lagi 125 orang,” katanya. Mantan Asisten I Bidang Pemerintahan Provinsi Lampung itu menambahkan, saat ini pihaknya sedang menunggu hasil keputusan dari pusat berupa ijin prisip. Jika izin tersebut direalisasikan maka pemprov Lampung mendapatkan tambahan CPNS sebanyak 225 orang untuk tahun 2013. “Ya, mudah- mudahan penambahKepala BKD Syarip Anwar

Bersambung ke

Hal-11 1

CMYK


EDISI 28 RABU 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you