Issuu on Google+

DANNY DARUSSALAM Tax Center

Vol. 2 No. 1 | 15 Februari, 2013

ON THIS ISSUE : Thin Capitalization — 1 Konsesi Bebas Bea di Australia — 4 Selandia Baru Menaikkan Pajak Demi Menghentikan Kebiasaan Merokok — 5 Bea Cukai dan Pajak SepAkat Lakukan Audit Bersama — 6 Transfer Pricing dalam Services, Cost Contribution Arrangements (CCA), dan Intercompany Financing —7


DDTC Tax Newsletter

1

THIN CAPITALIZATION

T

erdapat beragam pilihan bagi sebuah perusahaan dalam merancang struktur pembiayaannya. Pada umumnya, pilihannya adalah pembiayaan dengan modal, pembiayaan dengan pinjaman, atau mengkombinasikan keduanya. Pemilihan struktur pembiayaan dipengaruhi oleh beragam pertimbangan. Salah satu pertimbangan yang berpengaruh besar adalah faktor perpajakan. Dalam pembiayaan modal, umumnya investasi yang masuk berupa saham. Sebagai imbalan dari investasi tersebut, perusahaan membayar dividen kepada pemodal. Sedangkan dalam pembiayaan melalui utang, timbal balik yang diterima investor biasanya berbentuk bunga. Dalam perpajakan, terdapat perbedaan perlakuan bagi pembayaran dividen dan pembayaran bunga. Berikut adalah beberapa perbedaan perlakuan perpajakan atas bunga dan dividen :



Pembagian dividen tidak dapat dibiayakan (tax nondeductible) dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak, sedangkan beban bunga dapat dibiayakan (tax deductible). Pada umumnya, imbal hasil dari penyertaan modal dikenakan pajak berganda. Pertama, penghasilan dikenai pajak di tingkat laba perusahaan dan berikutnya dikenai pajak lagi di tingkat pemegang saham ketika didistribusikan sebagai dividen. Sedangkan bunga hanya dikenai pajak sekali, yaitu saat diterima oleh pemberi pinjaman saja. Pengalihan kepemilikan modal dapat dikenakan pajak atas capital gain, sedangkan pengalihan hak atas piutang tidak dikenakan pajak.





Dengan mempertimbangkan perbedaan perlakuan tersebut, pembiayaan dengan utang cenderung lebih menguntungkan bagi perusahaan.

Ilustrasi penggunaan thin capitalization. Anggaplah skenario A menggunakan struktur permodalan dengan perbandingan utang dan modal 1:1 dan skenario B menggunakan struktur permodalan dengan perbandingan utang dan modal 4:1. Besarnya bunga adalah 10% pinjaman, besarnya dividen adalah 10% modal, tarif pajak 25%, laba perusahaan sebelum bunga dan pajak (EBIT) sebesar 200, dan seluruh laba setelah pajak dibagikan sebagai dividen. Dalam ilustrasi ini, terlihat bahwa penggunaan thin capitalization lebih menguntungkan baik bagi perusahaan maupun investor. Indikatornya adalah beban pajak efektif yang lebih kecil bagi perusahaan dan Return on Equity yang lebih besar bagi pemegang saham.

Keterangan

Skenario A

Skenario B

A B C

500 500 200

200 800 200

Dikurangi beban bunga (10%)

D=B*10%

50

80

Laba sebelum pajak (EBT)

E=C-D

150

120

Pajak 25% Laba setelah pajak (EAT) Pajak atas dividen (10%)

F=E*25% G=E-F H=G*10% I=G-H

37.5 112.5 11.25 101.25

30 90 9 81

J=F+H K=(J/C) *100% L=(I/A)*100%

48.75 24.4%

39 19.5%

20.25%

40.5%

Modal Utang Laba sebelum bunga dan pajak (EBIT)

Dividen dibagikan Total pajak dibayar Tarif pajak efektif Return on Equity


DDTC Tax Newsletter

Keuntungan-keuntungan tersebut mendorong wajib pajak untuk lebih memilih sumber pembiayaan yang berasal dari utang ketimbang modal. Hal ini menjadi masalah bagi otoritas pajak, karena pertimbangan perusahaan dalam memilih pembiayaan dalam bentuk utang lebih banyak digunakan sebagai bentuk penghindaran pajak atau tax avoidance ketimbang murni motif ekonomi atau bisnis semata.

THIN CAPITALIZATION RULES (TCR) Thin capitalization merujuk pada situasi dimana sebuah entitas memiliki jumlah utang yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah modal. Untuk mencegah penghindaran pajak melalui thin capitalization, banyak negara di dunia menerapkan thin capitalization rules (TCR).

2

2.

Pembayaran atas bunga pinjaman yang melebihi dari suatu rasio (DER) tertentu, diperlakukan sebagai pembayaran dividen.

3.

Sebagian atau seluruh pinjaman dari pemegang saham perusahaan afiliasi diklasifikasikan sebagai penyertaan modal.

Umumnya, DER berkisar antara 3:1 hingga 2:1. Dengan kata lain, jumlah utang yang diizinkan sekitar dua atau tiga kali dari jumlah modal. Pendefinisian “utang” dan “modal” sangat penting karena dapat mengakibatkan perhitungan rasio menjadi berbeda. Walaupun banyak negara (misalnya Prancis, Belanda, dan Belgia) menerapkan DER sebagai TCR; penting untuk dicatat, TCR seharusnya tidak hanya diasosiasikan dengan DER. Pada kenyataannya, terdapat pendekatan-pendekatan lain, yaitu sebagai berikut: 1. Pendekatan subjektif. Dengan menggunakan pendekatan ini, isi kontrak, nature dari instrumen pembiayaan serta keadaan saat pembiayaan dilakukan adalah hal -hal yang dipertimbangkan dalam menentukan apakah sebenarnya instrumen tersebut termasuk modal atau pinjaman. Contoh negara yang menerapkan pendekatan ini adalah Amerika Serikat dan Inggris. 2. Pendekatan earning treshold. Jumlah beban bunga maksimal yang diizinkan ditentukan berdasarkan besaran presentase laba sebelum pajak, bunga, dan penyusutan. Perhitungan laba dalam menentukan rasio tersebut dapat diatur lebih lanjut. Contoh negara yang menerapkannya adalah Prancis dan Jerman.

TCR digunakan untuk mengetahui adanya modal terselubung melalui pinjaman yang berlebihan. Di banyak negara, TCR hanya berlaku bagi pembayaran bunga yang dibayarkan dari subjek pajak dalam negeri (SPDN) ke subjek pajak luar negeri (SPLN) yang merupakan pemegang saham substansial dari SPDN tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut, perlakuan perpajakan atas beban bunga dari utang yang diberikan oleh pemegang saham tersebut harus mengikuti ketentuan sebagai berikut: 1.

Biaya bunga atas suatu pinjaman dari pemegang saham perusahaan afiliasi yang melebihi rasio pinjaman dan modal (Debt to Equity Ratio/DER) yang telah ditetapkan tidak dapat dibiayakan.

3. Pendekatan arm’s length. Pendekatan ini mengadaptasi arm’s length principle (prinsip kewajaran) dalam transfer pricing. Besarnya utang yang wajar adalah jumlah utang yang bisa didapatkan jika transaksi pinjaman tersebut dilakukan dengan pihak independen. Dalam metode ini, penentuan kewajaran utang didasari oleh asumsi dan faktor yang beragam. Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian bagi wajib pajak, karena tidak semua negara hanya mengandalkan prinsip arm’s length dalam menerapkan thin capitalization rules. Contoh negara yang menerapkan pendekatan ini adalah Australia, Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat.


DDTC Tax Newsletter

3 selanjutnya (carried forward) hingga 20 tahun. 2. ITALIA

4. Pendekatan worldwide gearing debt. Jumlah maksimum utang yang diizinkan oleh otoritas pajak ditentukan dengan jumlah utang eksternal dan modal total dari entitas atau dari grup entitas di seluruh dunia. Contoh negara yang menerapkannya adalah Australia dan Selandia Baru.

PENERAPAN THIN CAPITALIZATION RULES DI BEBERAPA NEGARA. 1. PRANCIS Thin capitalization rules di Prancis berlaku sejak 1 Januari 2007. Aturan tersebut diberlakukan pada ‘associated enterprises’ atau perusahaan-perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Tes yang dilakukan terdiri dari dua tahap, yaitu tes kewajaran dan tes thin capitalization. Bunga pinjaman yang dibayarkan kepada associated enterprises tidak diperbolehkan jika:  Beban bunga atas pinjaman yang melebihi 1,5 kali modal.  Jumlah pembayaran bunga kepada ‘associated companies’ melebihi 25% dari total EBITDA (penghasilan sebelum bunga, pajak, dan penyusutan/amortisasi).  Rasio bunga yang dibayarkan berdasarkan dari realisasi keuntungan perusahaan (peminjam). Bunga yang melebihi syarat tersebut tidak dapat dibiayakan (tax non-deductible) kecuali dengan syarat tertentu. Bunga yang tidak bisa menjadi biaya dapat dibawa ke tahun

Di Italia, aturan thin capitalization telah diperkenalkan sejak tahun 2003. Aturan ini diterapkan pada perusahaan induk (holding companies) dan cabangnya. Beban bunga dapat menjadi beban dengan batas maksimal 30% dari EBITDA. Beban bunga yang belum dibiayakan dapat dibawa ke tahun selanjutnya (carried forward) tanpa batasan waktu. 3. BELANDA Thin Capitalization Rules di Belanda telah diperkenalkan sejak tahun 2004. Aturan ini membatasi jumlah pinjaman yang diberikan Wajib Pajak kepada associated enterprises yang dibiayai oleh utang secara berlebihan. Pembiayaan utang dianggap berlebihan apabila utang rata-rata tahunannya melebihi rasio 3:1 dengan modal dan selisihnya diatas 500.000 Euro. 4. AUSTRIA Di Austria, thin capitalization rules tidak dikenal. Namun, di Austria terdapat peraturan untuk menilai apakah dari perspektif komersial, jumlah modal dapat dikatakan cukup. Jika tidak memenuhi peraturan tersebut, sebagian dari utang yang berasal dari pemegang saham akan dianggap sebagai modal. Selain itu, pembayaran bunga dari utang yang dianggap “modal terselubung” akan dinyatakan sebagai distribusi profit terselubung, dan tidak dapat dianggap sebagai pengurang pajak.

REFERENSI:  Darussalam dan Danny Septriadi, “Konsep dasar Transfer Pricing”, dalam Konsep dan Aplikasi Cross-Border Transfer Pricing Untuk Tujuan Perpajakan, ed., Darussalam dan Danny Septriadi, (Jakarta: Danny Darussalam Tax Center, 2008).  Dheeraj Chaurasia and Vikas Chaturvendi, “Thin Capitalization Rules: An International Perspective”, dalam International Taxation, Oktober, 2011, Vol.5 Isu 4.  Karishma Mehan and Swetha Popat , “Thinner, the Better?”, International Taxation, Okotber, 2011, Vol.5 Isu 4.  Lalit Kumar Attal and M. Fahad Khalid, “Thin Capitalization – International Experience and Lessons for India”, International Taxation, Okotber, 2011, Vol.5 Isu 4.  Manuj Bharadwaj and Kartik Bansal, “Thin Capitalization”, International Taxation, Okotber, 2011, Vol.5 Isu 4.  Roy Rohatgi, Basic International Taxation (The Netherlands: Kluwer Law International,2002).  Virender Sharma, “How Thin Capitalization Rules Could Shape the Related Party Financing for India” , International Taxation, Okotber, 2011, Vol.5 Isu 4.


DDTC Tax Newsletter

4

KONSESI BEBAS BEA DI AUSTRALIA Anda berencana ke Australia tahun ini? Sebelum mengemasi barang bawaan anda, penting untuk mengetahui peraturan bea cukai di sana terutama mengenai konsesi bebas bea agar budget anda tidak membengkak karena bawaan anda dikenai cukai dan pajak. Berikut adalah ketentuan konsesi bebas bea di Australia, seperti yang diumumkan oleh Bea Cukai Australia bulan Juli 2012 dalam situs resminya (www.customs.gov.au). Konsesi bebas bea tidak berlaku bagi barang -barang komersial (untuk diperdagangkan) namun berlaku bagi barang-barang pribadi. Barang-barang pribadi seperti baju baru, sepatu baru, dan alat untuk kebersihan diri dan berhias (kecuali pakaian dari bulu dan parfum konsentrat) boleh dibawa ke Australia tanpa dipungut bea dan pajak, jika:  dimiliki dan dipakai sendiri di luar Australia selama 12 bulan atau lebih.  dibawa masuk untuk sementara saja (jaminan mungkin diperlukan oleh Bea Cukai dan Penjaga Perbatasan Australia). Ada pula barang-barang yang mendapatkan konsesi bebas bea, namun dengan batasan-batasan tertentu, di antaranya adalah: 1. Barang-barang umum Jika anda berumur 18 tahun atau lebih, anda dapat membawa barang-barang umum ke dalam Australia sampai senilai A$900 tanpa dikenakan bea masuk. Jika anda berumur di bawah 18 tahun, batasannya adalah A$450. Barang-barang umum termasuk hadiah, tanda mata/barang kenang-kenangan, kamera, alat-alat elektronik, barang-barang dari kulit, parfum konsentrat, perhiasan, jam tangan dan alat-alat olah raga. 2. Minuman keras Peraturan-peraturan keamanan di udara dapat membatasi banyaknya cairan yang dapat anda bawa ke Australia. Sebagai alternatif, minuman keras bebas bea dapat dibeli di toko bebas bea yang berlokasi di bandara Australia. Sumber: www.customs.gov.au, Juli 2012

Jika anda berumur 18 tahun atau lebih, anda hanya dapat membawa 2,25 liter alkohol bebas bea ke Australia. Aturan ini tidak melihat di mana atau bagaimana minuman keras tersebut dibeli. 3.Tembakau Sejak 1 September 2012, batasan konsesi tembakau berkurang. Aturan ini berlaku untuk anda yang berumur 18 tahun atau lebih. Jika sebelumnya anda dapat membawa 250 batang rokok atau 250 gram cerutu atau produk tembakau ke Australia tanpa bea, kini batasannya turun menjadi 50 batang rokok atau 50 gram tembakau saja. Seperti alkohol, aturan ini tidak melihat di mana atau bagaimana tembakau tersebut dibeli.. 



Jika anda melebihi batas konsesi bebas bea di Australia, anda akan dikenai bea dan pajak atas semua barang dari jenis itu (barang-barang umum, minuman keras atau tembakau), bukan hanya barang-barang yang melebihi batas saja. Keluarga yang bepergian bersama dapat menggabungkan konsesi bebas bea mereka.

Saran: Bawalah bukti kepemilikan dalam bentuk tanda terima, karena ini dapat membantu dalam menghitung nilai dari barang-barang umum. Konsesi Bebas Bea di Negara Lain (Alkohol dan Produk Tembakau) : 1. Kanada

1 liter minuman beralkohol

200 batang rokok atau 50 cerutu

2. Singapura

1 liter wine atau beer

Semua produk tembakau dikenakan cukai dan pajak

3. China

1.5 liter minuman 400 cigarettes beralkohol

4. Inggris

2 liter wine and 1 200 batang rokok, atau 50 liter minuman cerutu atau 225 grams berenergi (spirits) tembakau


DDTC Tax Newsletter

5

SELANDIA BARU MENAIKKAN PAJAK TEMBAKAU DEMI MEMBERHENTIKAN KEBIASAAN MEROKOK Pemerintah Selandia Baru mengumumkan kenaikan 40% pajak tembakau selama empat tahun ke depan. Saat ini harga rokok di Selandia Baru termasuk yang tertinggi di dunia dan pada tahun 2016 mereka akan menaikkan harga rokok di atas NZD20 atau setara dengan Rp160.000 per paket (rata-rata berisi 20 batang).

Berdasarkan sebuah studi yang dilakukan WHO (World Health Organization) di tahun 2011, sekitar 20% orang dewasa di Selandia Baru merokok, sedangkan di Amerika sejumlah 16%, di Australia 17%, di Cina 23% dan di Prancis 27%. Selandia Baru sudah menetapkan tarif pajak pada rokok sebesar lebih dari 70%. Sebagai perbandingan, tarif pajak rokok di Cina rata-rata sebesar 41%, di Amerika 45 %, di Australia 64 % dan di Prancis 80%.

Para pejabat berharap kenaikan tarif pajak ini akan membawa negara dengan jumlah penduduk 4,4 juta tersebut mampu mendeklarasikan diri sebagai negara yang bebas dari asap rokok pada tahun 2025.

Sumber: www.iol.co.za (new-zealand-hikes-taxes -to-choke-off-smoking), 2012.S

Sejak tahun 1986 hingga kini, angka perokok kalangan orang dewasa di Selandia Baru telah turun dari sekitar 30% menjadi 20%. Selain itu, penjualan rokok di Selandia baru juga mencatat penurunan tajam. Yayasan Kanker Selandia Baru bereaksi positif terhadap pengumuman pemerintah dengan mengirimkan siaran pers berjudul "Thumbs Up!�. Michael Calhoun, juru bicara gerakan anti- merokok ASH (Action on Smoking and Health) mengatakan bahwa kenaikan pajak akan memaksa orang miskin untuk menurunkan intensitas atau bahkan berhenti merokok karena mereka tidak akan mampu membayar mahal kebiasaan mereka untuk merokok. Di sisi lain, cabang perusahaan rokok British American Tobacco (BAT) di Selandia Baru mengatakan bahwa kenaikan pajak akan memaksa konsumen untuk beralih ke pasar gelap. Chris Hobman, seorang professional di bidang energi dan perminyakan mengatakan tingginya biaya itu "mengerikan" dan bisa mendorong beberapa orang miskin untuk melakukan kejahatan untuk mendukung kebiasaan mereka. Dia mengatakan pemerintah perlu memberikan alternatif bagi perokok jika kebijakan itu serius membuat mereka berhenti.

BREAKING NEWS Filipina Menaikkan Pajak Tembakau dan Alkohol Pada akhir tahun 2012 lalu, pemerintah Filipina, menaikkan pajak tembakau dan alkohol. Kebijakan ini adalah bagian dari upaya reformasi yang disebut Presiden Benigno Aquino sebagai cara membebaskan bangsa Filipina dari rokok dan minuman keras. Aquino, yang adalah perokok, mengatakan undangundang "pajak dosa" adalah sebuah kemenangan melawan perusahaan tembakau yang kuat dan akan memberi negara dana tambahan untuk fasilitas pelayanan kesehatan. Pemerintah Filipina mengatakan angka penderita penyakit terkait tembakau di negeri itu adalah yang tertinggi di Asia Tenggara, dengan kerugian mencapai 4,3 miliar dollar AS tahun lalu. www.kompas.com


DDTC Tax Newsletter

6

BEA CUKAI DAN PAJAK SEPAKAT LAKUKAN AUDIT BERSAMA

D

irektorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan melakukan audit bersama terhadap perusahaan-perusahaan besar yang terindikasi melakukan penyimpangan pembayaran pajak dan bea cukai. Usulan kerjasama antara Bea Cukai dan Pajak ini sebenarnya sudah sejak lama didengungkan oleh sejumlah pegiat pajak. Pada tahun 2010, Komite Pengawasan Perpajakan merekomendasikan agar Menteri Keuangan menggandeng kedua institusi tersebut. Alasannya, disebabkan banyaknya sengketa pajak di perusahaan migas dan CPO. Hubungan kerja itu dituangkan oleh Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo dengan penerbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 351 Tahun 2013 tentang audit bersama DJBC serta DJP. yang peluncurannya dilakukan per 4 Februari di Jakarta. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Agung Kuswandono usai rapat dengan Komisi Keuangan di Kompleks Parlemen pada Selasa, 12 Februari 2013 lalu menyampaikan bahwa join audit itu dilakukan agar dalam pengawasan dapat benar -benar intens dilakukan baik dari sisi kepabeanan maupun pajak. Kegiatan ini diharapkan dapat memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan yang terintegrasi degan baik sehingga tingkat kebocoran dapat berkurang. Audit bersama itu, menurut Agung, tidak sebatas audit yang dilakukan secara bersama-sama antara DJBC dan DJP. Namun, sekaligus mengintegrasikan data di antara kedua lembaga tersebut.

Menurut Agung, selama ini institusinya memiliki keterbatasan dalam memeriksa masalah-masalah pelanggaran aktivitas impor karena selama ini institusinya hanya mengurus bea masuk atas impor barang, tapi ternyata pajak penghasilannya tidak diketahui apakah sinkron atau tidak. Beleid ini memang masih baru diluncurkan, tapi pihaknya akan segera mengaudit sejumlah perusahaan yang memiliki potensi penerimaan yang besar. DJBC dan DJP sudah mengantongi daftar perusahaan besar yang terindikasi memiliki ketidaksingkronan antara data bea cukai dan data pajak. Agung melanjutkan bahwa potensi manipulasi tetap ada. Alasannya, tidak semua importir adalah pemilik barang impor atau ekspor. Selama ini DJBC hanya mengetahui data impor dan importir saja. Namun, data pemilik barang dan transaksi antara importir dan pemilik barang tidak diketahui karena data ini ada pada DJP. Dengan sistem ini, apabila ada manipulasi, akan terbongkar. Menanggapi hal tersebut, Wakil ketua Komisi Keuangan Andi Timo meminta agar Direktur Jenderal Pajak menyiapkan waktu dan bahan untuk menjelaskan lebih lanjut. Ia menilai upaya ini baik, hanya saja harus disampaikan secara jelas, agar jelas juga pengawasannya. Sumber:  Tempo, 12 Februari 2013 (Bea Cukai dan Pajak Jalin Kerja Sama Audit)  Kompas, 13 Februari 2013 (Bea Cukai dan Pajak Integrasikan Audit)


DDTC Tax Newsletter

7

TRANSFER PRICING DALAM SERVICES, COST CONTRIBUTION ARRANGEMENTS (CCA), DAN INTERCOMPANY FINANCING Dalam melakukan transaksi lintas negara, banyak wajib pajak khususnya perusahaan multinasional yang dihadapkan kepada risiko-risiko pemeriksaan transfer pricing. Perkembangan terakhir dalam ranah transfer pricing menunjukkan bahwa transaksi-transaksi khusus seperti intra group services, cost contribution arrangement, dan intra group financing semakin menarik perhatian otoritas pajak di berbagai negara. Berbeda dengan transaksi barang berwujud, aplikasi arm’s length principle untuk transaksi khusus tersebut membutuhkan suatu analisis yang sedikit berbeda, terutama jika ditinjau dari aspek manfaat dan eksistensi transaksi tersebut. Intra Group Services Pengujian harga wajar dalam intra group services merupakan hal yang menjadi perhatian penting otoritas pajak di berbagai negara. Perhatian pihak otoritas pajak atas skema tersebut terletak pada kemungkinan terjadinya pengenaan tagihan (charge) yang tidak semestinya, sehingga dapat dijadikan sebagai tools untuk melakukan penghindaran pajak. Baik dari perspektif OECD Guidelines maupun peraturan transfer pricing di Indonesia, ada dua masalah utama sehubungan dengan intra group services: 1

1) Apakah intra group services telah diberikan dan memberikan manfaat secara komersial; serta 2) Bagaimana menentukan harga wajar atas jasa yang diberikan, sesuai dengan yang diterima oleh penerima jasa1 Cost Contribution Arrangement Isu mengenai CCA telah dimasukkan ke dalam peraturan transfer pricing di Indonesia. CCA (atau biasa disebut Cost Sharing Agreement dalam konteks Amerika Serikat) adalah kesepakatan yang dibuat oleh para pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa untuk berbagi risiko dari mengembangkan, menghasilkan atau mendapatkan aset, jasa atau hak, dan untuk menentukan fungsi dan peranan para pihak dalam kesepakatan atas aset, jasa atau hak dimaksud. Walaupun konsekuensi pajak dari sebuah CCA akan tergantung dari apakah perjanjian tersebut dibuat sesuai dengan prinsip kewajaran dan didokumentasikan dengan baik; namun, tidak ada ketentuan yang secara spesifik mengatur bagaimana menerapkan prinsip arm’s length dalam skema tersebut. Pada umumnya, terdapat persyaratan bahwa biaya yang dikontribusikan harus sesuai dengan potensi manfaat dari suatu aset atau jasa yang dibangun secara bersama. Lalu

David H. Damian dan Cindy K. Febby, “Transfer Pricing atas Transaksi Pemberian dan Pemanfaatan Jasa”, dalam Transfer Pricing: Ide, Strategi, dan Panduan Praktis, ed. Darussalam, Danny Septriadi, dan B. Bawono Kristiaji (Jakarta: Danny Darussalam Tax Center, 2013).


DDTC Tax Newsletter

bagaimana tahapan analisis yang harus dilakukan? Bagaimana prinsip kesebandingan harus diterapkan? Dan yang terakhir, bagaimana cara mendokumentasikan skema ini?

8

transfer pricing selama beberapa tahun terkait barang dan jasa, kini mulai menjamah isu-isu kompleks seputar “pricing” dari transaksi keuangan.

Perusahaan multinasional perlu untuk menerapkan peraturan transfer pricing yang (i) memenuhi kebutuhan perusahaan sebuhungan dengan strategi dan internal Setiap perusahaan tentu membutuhkan dana untuk incentives (ii) menghasilkan penggunaan sumber daya yang membiayai seluruh fungsi serta kegiatannya, baik dari sisi efisien (iii) mempersiapkan penjelasan Transfer Pricing operasional maupun investasi. Kemudian, seiring dengan yang tepat dari perspektif pajak. pertumbuhan ekonomi dan kegiatan bisnis, kebutuhan dana tersebut cenderung akan semakin meningkat. Pada prakteknya, laba ditahan (retained earning) seringkali tidak *** mencukupi sehingga perusahaan terpaksa mencari pendanaan lain. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Pada tanggal 14 Maret nanti, DANNY DARUSSALAM aktivitas tersebut merupakan salah satu faktor penting yang Tax Center akan mengadakan seminar yang berjudul mempengaruhi kelangsungan suatu perusahaan. “Transfer Pricing for Services, Cost Contribution Arrangements Sulitnya mendapatkan pendanaan dari pasar finansial yang (CCA), and Intercompany Financing”. Dalam hal intra group terpuruk akibat krisis global menjadikan perusahaan services, seminar ini akan memberi peserta pengetahuan multinasional tidak memiliki banyak pilihan selain mendalam tetang bagaimana cara mengidentifikasi jasa, memanfaatkan sumber pendanaan internal. manfaat jasa, dan hubungannya dengan performa perusahaan setelah jasa tersebut diberikan. Selanjutnya, dengan Intra group financing mencakup transaksi-transaksi mengikuti seminar ini, peserta diharapkan akan memiliki keuangan secara luas. Termasuk diantaranya pandangan tentang pelaksanaan CCA yang sebenarnya factoringarrangements, perjanjian pemindahan risiko kredit, dan standar untuk menentukan apakah CCA telah sesuai swap tingkat bunga, swap mata uang, transaksi derivatif, dengan prinsip kewajaran atau tidak. Terakhir, seminar ini pinjaman, jaminan utang, dan cash pooling arrangements. akan menelaah isu-isu Transfer Pricing terkait dengan masaTransaksi keuangan antar entitas tersebut, serta penerapan lah intra group financing dan bagaimana cara menghadapi prinsip kewajaran (arm’s length principle) telah menjadi masalah-masalah tersebut. perhatian otoritas pajak dalam beberapa tahun belakangan ini. Fenomena ini sebagian besar dipengaruhi oleh dua faktor2: Intra Group Financing

 

pentingnya pendanaan antar entitas dalam satu grup; dan meningkatnya kesadaran dari otoritas pajak (juga wajib pajak), yang mana, setelah menghadapi isu-isu

2

Antonio Russo and Omar Moerer , “Introduction”, dalam Transfer Pricing and Intra-Group Financing (The entangled worlds of financial markets and transfer pricing), ed. Anuschka Bakker dan Marc M. Levey (The Netherlands: IBFD, 2012).

Jadwal lengkap, fasilitas, CV pengajar, dan detail lainnya dari seluruh course dan seminar DANNY DARUSSALAM Tax center dapat anda download di http://www.dannydarussalam.com/ library-view/programs/


Research Team and Contributors B. Bawono Kristiaji Ganda Christian Tobing Toni Febriyanto Yanuar Falak Abiyunus Menara Satu Sentra Kelapa Gading 6th Floor, Unit #0601 Jl. Boulevard Kelapa Gading LA3 No.1 Summarecon, Kelapa Gading Jakarta Utara 14240 Phone: +6221 2938 5758; Fax: (021) 2938 5759; Email: service@dannydarussalam.com Website: www.dannydarussalam.com Disclaimer: The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation. The views and opinions are those of the authors and do not necessarily represent the views and opinions of DANNY DARUSSALAM Tax Center.


DDTC Tax Newsletter Vol.2 No.1